Kubu Prabowo Sarankan Panelis Lebih Aktif di Debat Kedua Pilpres

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera mengusulkan, agar panelis debat lebih aktif pada 17 Februari 2019 nanti. Berkaca pada debat perdana, kedua moderator seolah menjadi pemain utama sehingga membuat jalannya debat terlalu formal dan prosedural.

“Sesuai dengan prediksi saya terlalu formal terlalu prosedural, seolah jadi pemain utama itu moderator. Dari awal saya sudah harap jadikan debat ini substansial,” ujar Mardani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

Politikus PKS itu mengusulkan, moderator debat bisa mengambil inisiasi untuk meminta panelis bertanya kepada kedua pasangan calon.

“Kalau perlu moderator, ‘Pak sekarang kita temanya hukum ya, panelis satu tanya monggo dijawab silakan saja pokoknya waktu bapak 20 menit silakan dijawab.’ Kalau selesai ditanya lagi,” kata Mardani.

Menurut dia, jika demikian, bakal terlihat kualitas capres-cawapres dalam menjawab pertanyaan panelis. Tak hanya mereka hadir debat sebagai formalitas.

“Sehingga betul-betul mengalir kelihatan betapa bahwa kapasitas kualitas dari capres cawapres itu muncul bukan ssekedar menunaikan kewajiban debat,” ujar Mardani.

2 dari 3 halaman

Beri Skor

Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso memberi skor 2-1 untuk Prabowo Subianto di debat capres-cawapres pertama melawan rivalnya Joko Widodo. Skor pertama dimulai dari sikap kenegarawanan Prabowo yang tak tergoda dari serangan lawan.

Hal tersebut disampaikan Priyo dalam diskusi bertema Cuma Janji Atau Indonesia Menang? di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I No. 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (22/1).

“Saya harus jujur menyampaikan, hasil debat pertama kemarin 2-1 untuk Prabowo-Sandi (PS). Saya punya alasan, duet PS telah menunjukkan tingkat kenegarawanan yang tinggi, bahkan bisa membatalkan pihak yang suka nyinyir Prabowo suka marah, hentak dan seterusnya ini itu,” kata Priyo.


Reporter: Ahda Bayhaqi dan Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Indahnya Elysian Gangchon Resort di Korea, Tempat Kevin Aprilio Melamar Vicy Melanie

Liputan6.com, Jakarta – Banyak destinasi wisata di berbagai negara jadi tempat untuk melamar pujaan hati. Begitu juga dengan putra pasangan Addie MS dan Memes, Kevin Aprilio, yang melamar Vicy Melanie.

Ia memilih Elysian Gangchon Resort di Korea Selatan yang bersalju. Sebuah lokasi wisata yang sangat indah sebagai lokasi lamarannya. Disaksikan sejumlah orang dan kedua orangtuanya di padang salju dan cuaca Korea yang menusuk kulit, Kevin mengungkapkan isi hatinya.

“Vicy Melanie aku cinta banget sama kamu. Tiga tahun kamu sudah kasih aku hidup yang bahagia banget. Aku happy banget sama kamu,” ujar Kevin kepada kekasihnya itu dalam YouTube chanel yang ia unggah pada 20 Januari 2019.

Sambil berlutut, Kevin kemudian menyodorkan sebuah cincin kepada Vicy. Kata-kata romantis kembali meluncur dari mulut Kevin.

“Aku nggak pengin hidup sama orang lain selain kamu. Will you marry me? I love you so much,” sambung pria kelahiran Jakarta, 7 April 1990 itu.

Mengenakan baju cokelat dan topi hitam, Vicy terharu. Ia tak mampu menyembunyikan kebahagiaannya dilamar oleh Kevin. Beberapa orang yang menyaksikan momen romantis itu pun berteriak, “yes!”.

“Yes,” kata Vicy yang sambil menyodorkan jari manis tangan kirinya.

Sesaat Kevin memasukkan cincin lamarannya itu sambil berdiri dan kemudian memeluk Vicy. “Terima kasih semuanya. Yesss! Alhamdulillah,” ucap Kevin dengan tertawa di tengah dinginnya cuaca di Elysian Gangchon.

Elysian Gangchon adalah satu-satunya resor ski Korea yang dapat dicapai dengan kereta bawah tanah atau kereta api. Stasiun Baegyang-ri, stasiun kereta bawah tanah / kereta api, terletak tepat di dalam resor.

“Ini membuat Anda lebih nyaman untuk langsung dan mudah mencapai resor kami kapan saja dari mana saja. Naik Kereta Bawah Tanah Gyeongchun Jalur Subway Seoul atau Kereta Berkecepatan Tinggi ITX Chengchun tanpa ketidaknyamanan seperti kemacetan lalu lintas dan cuaca buruk,” tulis situs elysian.co.kr, seperti dikutip Liputan6.com, Selasa, 22 Januari 2019.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ribuan Tabloid ‘Indonesia Barokah’ Beredar di Masjid Tasik dan Ciamis

Tasikmalaya – Bawaslu menemukan ribuan eksemplar tabloid politik ‘Indonesia Barokah’ di sejumlah masjid di Ciamis dan Tasikmalaya. Tabloid itu berisi tulisan yang diduga menyudutkan salahsatu pasangan capres.

Di Tasikmalaya, Bawaslu menemukan 3.482 eksemplar tabloid di 27 kecamatan. Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Djuanda menuturkan, pihaknya menerima laporan dari Panwascam terkait maraknya pengiriman tabloid Indonesia Berkah yang dikirim ke masjid dan pondok pesantren.

“Hasil inventarisir kita ada 3.482 eksemplar yang beredar di Kabupaten Tasikmalaya. Kita melihat masyarakat khawatir karena tidak memesan tabloid itu,” kata Dodi yang ditemui di kantornya, Senin (21/1/19) siang.

Hasil investigasi itu, kata Dodi, langsung dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk ditindak lanjuti. Dengan adanya tabloid itu, Dodi mengimbau masyarakat untuk pintar, jeli dan bijaksana menyikapi konten tabloid itu.

“Kita hanya bisa mengimbau kepada masyarakar untuk jeli dan bijaksana menyikapi setiap berita yang beredar saat ini,” kata Dodi.

Sepintas, detikcom membaca judul dalam tabloid menguntungkan salah satu pasangan calon serta merugikan calon lain.

“Kita tidak berwenang memeriksa isi dari berita itu. Namun, keberadaan tabloid ini menjadi pusat perhatian bawaslu jawa barat” pungkas dodi.

Sementara itu di Ciamis, jumlahnya tidak sebanyak Tasikmalaya. Bawaslu 210 eksemplar di masjid yang berada di 12 kecamatan. Tabloid tersebut tidak disita tapi disimpan oleh pihak DKM Masjid.

“Benar ada, kami temukan tabloid Indonesia Barokah tersebut, saat ini kami sedang data penyebarannya karena berdasarkan instruksi dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat hanya sebatas mendata yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan,” ujar Ketua Bawaslu Ciamis Uce Kurniawan saat ditemui di Kantornya Selasa (22/1/2019).

Komisioner Bawaslu Ciamis Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembanga Syamsul Maarif berdasarkan informasi yang diperoleh tabloid itu dikirim ke DKM masjid-masjid melalui jasa kantor POS.

Sebarannya meliputi Pamarican, Cidolog, Ciamis, Panjalu, Baregbeg, Jatinegara, Cisaga, Panawangan, Sadananya dan Sukadana.

“Ada yang hanya sampai ke kecamatan belum sampai ke masjid-masjid, belum disebar inisiatif dari Kecamatan, khawatir isinya mengandung hoax. Dikirim via pos tapi tidak ada alamat pengirim,” jelas Syamsul.

Syamsul menegaskan, pihaknya saat ini hanya melakukan pendataan sesuai instruksi dari Bawaslu Provinsi. Tidak melakukan penarikan atau penyitaan tabloid tersebut. Saat ini tabloid masih berada di pihak masjid.

“Kami belum mendapat fisiknya, jadi belum tahu isinya seperti apa, alasan pendataan itu menurut informasi itu karena isi berita menyudutkan salah satu pasangan calon, tapi itu baru dugaan,” ungkapnya.

Ia mengimbau bagi yang menemukan tabloid itu agar segera melaporkan ke Bawaslu. “Kemungkinan penyebarannya masih terus dilakukan. Kemarin selama pendataan tiga hari itu berangsur-angsur bertambah,” pungkasnya.
(ern/ern)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HEADLINE: Maju Mundur Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Tim Pengacara Muslim, Achmad Michdan tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengeluhkan sikap pemerintah yang tak satu kata dalam hal pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir.

“Ini bagaimana sih, urusan presiden (bilang) begini, terus bapak (Menkopolhukam) begini, enggak bertentangan apa dengan Presiden?” katanya ketika dihubungi Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Kabar pembebasan itu mulanya dibawa Kuasa Hukum Timses Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra. Jumat (18/1/2019) lalu, pengacara kawakan ini berkunjung ke Lapas Gunung Sindur, tempat Baasyir dipenjara.

Pesan yang disampaikannya: Jokowi menyetujui pembebasan Baasyir. Di hari yang sama dengan kedatangan Yusril ke Lapas Gunung Sindur, Presiden mengamini kabar itu dalam sebuah kesempatan di Garut.

Belakangan, Kementerian Polhukam meralat. Pemerintah masih mengkaji permintaan pembebasaan Abu Bakar Baasyir.

Menurut Amidan–sapaan akrab Achmad Michdan, pengacara pada posisi pasif. Tawaran pembebasan justru datang dari Jokowi, yang diwakili Yusril. Pembela Abu Bakar Baasyir memang pernah mengajukan permohonan pembebasan.

Abu Bakar Baasyir, sesuai aturan, sudah bisa bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa tahanan pada 13 Desember 2018 lalu. Dalam sidang Kamis (16 Juni 2011), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia divonis hakim 15 tahun bersalah terlibat dalam pelatihan militer di Aceh.

“Hak pembebasan itu dari dulu, dan sudah kita urus, tapi terhambat syarat,” kata Amidan. Ini merujuk penolakan Abu Bakar Baasyir menyatakan ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 dijabarkan syarat bebas bersyarat bagi narapidana terorisme. Pasal 84 huruf d ayat (1) berbunyi, “Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia.”

Satu syarat lagi adalah berjanji tak akan melakukan tindak pidana lagi. Abu Bakar Baasyir menolaknya lantaran selama ini tak mengakui terlibat latihan militer di Aceh.

Amidan mendapat kabar dari Yusril, Jokowi ingin menyampingkan syarat itu dengan pertimbangan kemanusiaan. Hal ini yang belakangan ditarik kembali oleh pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto.

Setelah tarik ulur ini, pengacara menunggu bagaimana tindak lanjut dari pemerintah. “Ini sebenernya bukan urusan kita, yang bebasin ini pemerintah,” Amidan berujar. “Kita cuma nunggu.”

Infografis Fakta-Fakta Pembebasan Abu Bakar Baasyir. (Liputan6.com/Triyasni)

Pakar Hukum Abdul Fickar Hajar menilai, Jokowi memang tak bisa gegabah memberi pembebasan kepada Abu Bakar Baasyir. Dasar hukum yang melandasi keputusan itu harus dibuat.

Bentuknya, kata Fickar, bisa berupa Perppu, Perpres atau Peraturan Menkum HAM. “Agar tidak menimbulkan kesan semaunya demi tujuan tertentu atau politik,” katanya kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Keputusan pembebasan Abu bakar Baasyir tanpa landasan kuat akan mengacaukan sistem hukum. “Meski dengan pertimbangan kemanusiaan, tetap harus ada landasannya, jika tidak Presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi,” papar Fickar.

Ia mengingatkan, aturan umum pembebasan bersyarat merujuk KUHP Pasal 15, 16 dan 17. Jokowi tak bisa memberi pembebasan bersyarat dengan menabrak aturan tersebut.

Fickar menggarisbawahi beberapa pasal penting, seperti Pasal 15a ayat (1) KUHP, yang menyatakan syarat umum bebas bersyarat bahwa terpidana menyatakan tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan yang tidak baik di kemudian hari. Baasyir sendiri menolak meneken pernyataan tersebut. 

Ia justru mempertanyakan pernyataan Yusril soal “bebas tanpa syarat”. Praktik semacam itu cuma lazim di negara kerajaan, sebagai bentuk pengampunan dari raja.

Dalam konteks Indonesia, mekanisme yang paling mendekati skema bebas tanpa syarat, adalah amnesti. Lembaga amnesti, menurut Fickar, bisa digunakan, tanpa permintaan narapidana.

“Presiden bisa mengampuni dengan amnesti membatalkan putusan yang telah ada, dan akibat hukumnya Abu Bakar Baasyir dianggap tidak bersalah,” kata Fickar.

2 dari 3 halaman

Berubah Setelah Ratas

Jokowi mengundang Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Istana Bogor, Senin (21/1/2019). Rapat terbatas itu kabarnya membahas soal pembebasan Abu Bakar Baasyir.

Memang belum ada konfirmasi resmi soal hal itu. Yang jelas, sepulang dari Bogor, Wiranto menggelar konfrensi pers terkait sikap pemerintah dalam pembebasan Abu Bakar Baasyir. Isinya justru bertentangan dengan apa yang disampaikan Yusril.

“Presiden kan tidak boleh grusa-grusu. Tidak serta merta ya membuat keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (19/1/2019).

Ia tak ingin muncul spekulasi soal Abu Bakar Baasyir. Mantan Panglima ABRI ini menegaskan pernyataannya resmi mewakili pemerintah. Sikap tersebut, katanya, diambil setelah melakukan koordinasi dengan pejabat terkait.

Jokowi pun akhirnya bicara. Ia memastikan, pembebasan Abu Bakar Baasyir, akan ikut sistem dan mekanisme hukum.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat,” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Artinya, Baasyir tetap harus memenuhi persyaratan bebas bersyarat dengan meneken ikrar setia pada NKRI dan Pancasila. Jokowi menegaskan tak mau menabrak undang-undang.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan enggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setia pada Pancasila,” katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, aturan pembebasan bersyarat berlaku umum untuk semua narapidana. Abu Bakar Baasyir tak bisa mendapat perlakukan istimewa.

“Tentu tidak mungkin 1 orang dibikinkan peraturan untuk satu orang. Harus bersifat umum peraturan itu,” ucap Kalla.

Bila aturan formal tak terpenuhi, ia khawatir akan ada masalah yang mungkin muncul di kemudian hari.

“Kalau tak memenuhi aspek hukum ya minimal itu agak sulit juga (dibebaskan). Nanti di belakang hari orang gugat,” kata JK di kantornya, Selasa (22/1/2019).

Sebelumnya, kabar pembebasan Abu Bakar Baasyir memantik reaksi dunia. Adalah Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang mengungkapkan kekecewaanya.

“Pemerintah Indonesia seharusnya menunjukan respek besar kepada Australia dalam persoalan ini,” katanya seperti dilansir BBC, Selasa (22/1/2019).

Pernyataan itu tak lepas dari insiden Bom Bali pada Oktober 2002. 202 orang tewas, 88 di antaranya merupakan warga negara Australia.

Pemerintah negeri Kangguru meyakini Abu Bakar Baasyir merupakan dalang di balik peristiwa tersebut. Padahal, Mahkamah Agung memutuskan Baasyir tak terlibat, setelah ia menghabiskan 26 bulan di penjara.

Rencana pembebasan mendapat pembelaan dari pasangan Jokowi di Pilpres 2019, Ma’ruf Amin. Australia dinilai tak punya kewenangan mencapuri urusan dalam negeri Indonesia.

“Itu urusan dalam negeri kita. Saya kira pemerintah punya kebijakan-kebijakan. Ada yang sifatnya penegakkan hukum dan ada sifatnya kemanusiaan dan Pak Jokowi sudah mengambil langkah itu,” ujar Ma’ruf di Bandung, Minggu (20/1/2019).

Dia meyakini, persoalan pembebasan Ba’asyir juga tak akan mempengaruhi hubungan diplomasi antara kedua negara. Masing-masing, menurutnya, punya kedaulatan.

“Tidak, kita masing-masing punya kedaulatan,” ungkap Ma’ruf.

Ketua Majelis Ulama Indonesia nonaktif ini pernah mengajukan permohonan grasi bagi Abu Bakar Baasyir. Namun, pihak keluarga tak setuju. Upaya itu mentok. 

Pasalnya, grasi mempersyaratkan pengakuan bersalah atas tindak pidana yang dikenakan. Abu Bakar Baasyir sendiri selama ini menolak disebut terlibat pelatihan militer di Aceh.

3 dari 3 halaman

Dukungan di Dalam Negeri

Di dalam negeri, dukungan sempat mengalir tatkala Jokowi dikabarkan memberikan pembebasan keapda Abu Bakar Baasyir. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, kebijakan Jokowi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu memiliki sebuah kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada konstitusi yang didasarkan pada nilai Pancasila,” kata Hasto di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (19/1/2019).

Menurut dia, delapan partai koalisi pendukung Jokowi lainnya pun mendukung keputusan Jokowi membebaskan Abu Bakar Baasyir. Tak cuma dari partai pendukungnya, keputusan Jokowi juga menuai apresiasi dari kubu oposisi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, misalnya, mendukung langkah itu. Tapi, dia berpesan agar tak ada bumbu politisasi dalam proses pembebasan. Setiap narapidana memiliki hak untuk bebas setelah menjalani hukuman.

“Saya apresiasi keputusan pemerintah dan berharap ini tidak dipolitisasi karena seluruh narapidana berhak dapat haknya,” ujar Mardani di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya, wajar Abu Bakar Baasyir dibebaskan. Sehingga, Jokowi juga berhak memberi kesempatan untuk bebas bersyarat.

“Ustaz Abu Bakar Baasyir dari sudut lama waktunya sudah mendekati dua per tiga masa tahanan sehingga pemerintah punya hak untuk memberikan masukan termasuk ketika memang baik dia punya kesempatan bebas bersyarat,” kata Mardani.

Komentar lebih tajam terlontar dari Juru bicara badan pemenangan nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menegarai pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir berbau politis.

Pemilihan waktu yang dekat pelaksanaan pemilu menjadi alasannya. “Publik pasti bisa menilai pasti ada kaitan dengan politik,” katanya di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

Menurut Dahnil, umat Islam Indonesia pasti paham maksud pembebasan Baasyir itu. “Bagi umat Islam pasti paham bahwasanya selama ini stigma teroris itu Islam. Tiba-tiba jelang pemilu berbaik-baik,” ujarnya.

Meski demikian ia bersyukur Abu Bakar Baasyir dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. “Pertama kami bersyukur ustaz Baasyir bebas, kedua memang sudah waktunya bebas, tahun lalu Desember menolak bebas karena bersyarat. Kalau orang Jawa bilang wis wayahnya,” katanya.

Najwa Shihab Calon Moderator Debat, Sandi: Mereka Jurnalis Independen

Karawang – Nama jurnalis Najwa Shihab dan Tommy Tjokro menjadi calon moderator untuk debat kedua Pilpres 2019 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Cawapres Sandiaga Uno menilai Nana, sapaan akrab Najwa, merupakan jurnalis independen.

“Nana sama Tommy kenal dengan baik. Mereka jurnalis yang independen,” kata Sandiaga di Desa Gintung Kerta, Klari, Karawang, Jawa Barat, Selasa (22/1/2019).

Meski demikian, Sandiaga mengatakan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN)-lah yang bisa melihat rekam jejak keduanya sebagai moderator debat. Pihaknya akan mengikuti keputusan final KPU.
“Tapi mungkin tim BPN yang lebih kompeten melihat rekam jejaknya. Saya ikut saja keputusan KPU seperti apa,” kata Sandi.

Ketua KPU Arief Budiman membenarkan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi alternatif moderator di debat capres-cawapres putaran kedua. Nama keduanya diusulkan oleh televisi penyelenggara.

Terkait jumlah moderator, Arief mengatakan masih membahas bersama jajarannya. Namun, secara pribadi, Arief mengusulkan hanya ada satu moderator dalam debat kedua agar waktu debat lebih efisien.

“Ya bisa satu, bisa dua ya. Tapi saya pribadi, kemarin kan berpasangan, maka moderator dua. Moderator dua kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu, jadi lebih cepat gitu, silakan… silakan tanya-jawab,” kata Arief di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (21/1).

Munculnya nama Najwa menuai penolakan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Timses pasangan nomor urut 02 itu menilai Najwa tidak netral dan meminta KPU mencari figur presenter lainnya.

“Mengenai rencana KPU untuk menunjuk moderator dalam debat, kami mengingatkan KPU agar jangan menunjuk moderator yang terindikasi berpihak. Rekam jejak moderator selama ini kan menunjukkan nama-nama yang beredar seperti Najwa terindikasi tidak netral di 2014,” sebut juru bicara BPN, Andre Rosiade.

Debat kedua akan dilaksanakan pada 17 Februari 2019. Tema yang diangkat adalah energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, serta infrastruktur. Debat akan berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta.
(idn/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pro Kontra Pencalonan Najwa Shihab Jadi Moderator Debat

JakartaNajwa Shihab menjadi salah satu nama calon moderator yang muncul untuk memandu debat kedua Pilpres 2019. Meski belum resmi diputuskan KPU, munculnya nama Najwa Shihab menuai pro dan kontra.

Soal Najwa Shihab menjadi salah satu alternatif moderator di debat pada 17 Februari nanti dibenarkan oleh Arief Budiman. Selain Najwa, nama Tommy Tjokro juga menjadi salah satu kandidat moderator debat kedua pilpres.

“Ya diusulkan oleh TV (Tommy Tjokro dan Najwa Shihab),” ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Terkait jumlah moderator, Arief mengatakan masih membahas bersama jajarannya. Namun, secara pribadi, Arief mengusulkan hanya ada satu moderator dalam debat kedua.

“Ya bisa satu, bisa dua ya. Tapi saya pribadi, kemarin kan berpasangan, maka moderator dua. Moderator dua kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu, jadi lebih cepat gitu, silakan… silakan tanya-jawab,” kata Arief.

Munculnya nama Najwa menuai penolakan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Timses pasangan nomor urut 02 itu menilai Najwa tidak netral dan meminta KPU mencari figur presenter lainnya.

“Mengenai rencana KPU untuk menunjuk moderator dalam debat, kami mengingatkan KPU agar jangan menunjuk moderator yang terindikasi berpihak. Rekam jejak moderator selama ini kan menunjukkan nama-nama yang beredar seperti Najwa terindikasi tidak netral di 2014,” sebut juru bicara BPN, Andre Rosiade.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin pun memberikan pembelaan untuk Najwa. Menurut juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily, Najwa merupakan presenter yang teruji kapasitasnya dalam memandu debat-debat politik di media televisi.

“Kami percaya dengan Mbak Nana bahwa beliau akan profesional dalam memandu debat. Lihat saja dalam acara-acara talkshow di televisi, Mata Najwa, sangat proporsional dalam memberikan kesempatan kepada kedua kubu,” kata Ace.

Mendapat penolakan dari BPN Prabowo-Sandiaga, Najwa Shihab akhirnya buka suara. Ia menegaskan dirinya menjunjung independensi sebagai jurnalis. Ia kemudian mengingatkan soal penampilannya dalam program debat cagub Pilgub DKI 2017, yang diadakan talkshow-nya dulu, Mata Najwa.

“Sebagai host memang kritis pada semua tokoh, tetapi selalu menjaga independensi. Kalau teman-teman semua masih ingat, saat Pilgub DKI, yang dikatakan juga bahwa saya tidak netral, kedua paslon di putaran ke-2 selalu datang kalau kami undang,” tegas Najwa.

Menurutnya, cagub DKI di putaran kedua, Anies Baswedan dan Basuki T Purnama (Ahok), juga bersedia melakukan debat yang berbeda dengan yang diadakan KPU. Format debat yang dimaksud Najwa adalah dialog interaktif dan dinamis.

“Mereka berdua merasakan bahwa sepanjang debat kita menjunjung tinggi objektivitas. Silakan cek ulang saja soal ini,” ucapnya.

Pro Kontra Pencalonan Najwa Shihab Jadi Moderator DebatFoto: Ira Koesno jadi salah satu moderator dalam debat perdana. (Rengga Sancaya/detikcom).

Najwa juga mengingatkan soal tokoh-tokoh di kubu Prabowo-Sandiaga yang juga bersedia datang ke acaranya. Seperti ketika Anies dan Sandiaga saat terpilih sebagai Gubernur-Wagub DKI.

“Saat Mas Anies dan Mas Sandi sudah terpilih, keduanya tampil pertama di acara saya. Setelah itu pun, beberapa kali keduanya kerap hadir di Mata Najwa. Begitu pula dengan Pak Djarot (eks Gubernur DKI) ketika baru berhenti jadi gubernur, bersedia diundang datang ke Catatan Najwa,” sebut Najwa.

“Kepada semua pihak, saya akan terus menjunjung tinggi independensi,” lanjutnya.

Anies ikut angkat bicara soal profesionalitas Najwa. Menurut dia, Najwa tetap menunjukkan netralitasnya saat memandu acara.

“Kalau dari sisi format, yang dikerjakan di Mata Najwa itu format yang paling baik. Secara interaktif, paling interaktif, ya. Setiap kali ada jawaban, ada kesempatan untuk mengelaborasi bisa ditanya lagi, bisa dipertanyakan lebih jauh,” kata Anies.

“Kalau independensi, kalau pengalaman kemarin di pilkada sih netral-netral aja. Ya memang Mata Najwa itu memang selalu tajam kalau tanya. Artinya siapapun yang jadi tamu di situ merasakan (netral). Tapi itu kalau ketika talkshow,” sambungnya.

Belakangan, BPN Prabowo-Sandiaga meluruskan isu mengenai penolakan kepada Najwa. Menurut Wakil Ketua BPN, Priyo Budi Santoso pihaknya belum memutuskan apakah akan menerima atau menolak Najwa sebagai moderator debat pilpres.

“Harus sedikit perlu diluruskan bahwa BPN Prabowo-Sandi belum dalam posisi menolak siapa pun moderator, termasuk Najwa Shihab karena Najwa memang termasuk salah satu host TV yang sangat moncer dan sampai hari ini, KPU belum secara resmi mengajukan nama-nama,” ungkap Priyo.

Sementara itu Ma’ruf Amin menyatakan persetujuannya apabila debat kedua dipandu oleh Najwa.

“Kalau kita sih setuju saja (Najwa Shihab). Kan yang penting itu, ya artinya lurus, tidak berpihak, netral, jadi siapa saja bukan masalah buat kami,” sebut Ma’ruf.

KPU lalu menegaskan, nama Najwa belum resmi diputuskan menjadi moderator debat. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, nama Najwa muncul baru sebagai usulan dari tv penyelenggara debat kedua nanti.

“Yang menominasikan Mbak Nana (Najwa Shihab) bukan KPU, tapi TV penyelenggara,” jelas Wahyu.

Selain Najwa, ada nama Tommy Tjokro, yang juga ditolak Prabowo-Sandiaga. Stasiun TV penyelenggara debat kedua memang sudah ditentukan KPU, yaitu RCTI, GTV, MNC TV, dan iNews TV. Setelah mendapat usulan itu, Wahyu mengaku menawarkannya kepada kedua kubu.

Wahyu pun menyebut KPU masih memiliki daftar calon moderator lain. Nama-nama itu disebut Wahyu berasal dari berbagai media.

“Tapi kita udah punya daftar soal calon-calon moderator, yang semuanya kelima debat dari insan media,” tuturnya.
(elz/rna)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Debby Susanto Tak Berhasil Beri Perpisahan Manis di Indonesia Masters 2019

Jakarta – Pemain spesialis ganda campuran, Debby Susanto, menelan pil pahit karena kalah pada babak pertama Indonesia Masters 2019 yang sekaligus menjadi laga perpisahannya. 

Indonesia Masters 2019 yang menjadi panggung terakhir Debby Susanto seharusnya menjadi cerita manis. Akan tetapi, pertandingan yang digelar di Istora Senayan, Selasa (22/1/2019), ternyata menghadirkan cerita yang tak sesuai harapan. 

Berpasangan dengan Ronald Alexander, Debby Susanto dipaksa angkat koper setelah takluk dalam pertandingan berdurasi 33 menit. Ganda Jerman, Mark Lamfsfuss/Isabel Herttrich, membuat Ronald/Debby menyerah 15-21, 13-21.

Selepas pertandingan, Debby masih tetap tersenyum saat menyambangi konferensi pers Indonesia Masters 2019. Debby menjawab pertanyaan demi pertanyaan awak media dengan lugas.

“Akhir Januari saya akan mengajukan surat pengunduran diri. Indonesia Masters 2019 ini turnamen terakhir. Kecewa pasti ada, ini main di rumah sendiri dan pertandingan terakhir,” kata Debby Susanto.

“Dari awal saya ingin menikmati permainan meski setiap pemain ingin menang. Saya ingin enjoy saja,” ujar peraih gelar All England 2016 bersama Praveen Jordan itu.

Usia Debby Susanto sebenarnya baru menginjak 29 tahun. Masih terlalu muda jika dibandingkan dengan Liliyana Natsir yang mantap pensiun pada usia 33 tahun. Namun, tekadnya sudah bulat untuk gantung raket demi memiliki impian lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarganya.

Indonesia Pastikan 1 Tiket Perempat Final Indonesia Masters

Liputan6.com, Jakarta – Tuan rumah memastikan satu tempat di perempat final ganda campuran Indonesia Masters 2019. Hal ini pastikan setelah terjadi pertemuan dua pasangan ganda campuran Indonesia di babak kedua.

Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir akan ditantang juniornya, Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja pada babak kedua Indonesia Masters. Sejauh ini, kedua pasangan telah bertemu dua kali dengan skor imbang 1-1.

Tontowi / Liliyana melangkah ke babak kedua setelah mengalahkan pasangan India, Pranaav Jerry Chopra / Reddy N. Sikki. Unggulan keempat itu menang 21-15 dan 21-15 dalam waktu 31 menit di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2019) malam WIB.

Sementara itu, Hafiz / Gloria terpaksa bekerja keras di babak pertama Indonesia Masters 2019. Mereka dipaksa bermain tiga game selama satu jam oleh pasangan Malaysia, Tan Kian Meng / Lai Pei Jing dengan skor 21-12, 13-21, dan 21-18.

2 dari 2 halaman

Wakil Indonesia Lainnya

Masih di nomor ganda campuran, wakil Indonesia lainnya yang juga melaju ke babak kedua adalah Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti. Pasangan ini dipaksa bermain ketat selama 1 jam delapan menit untuk mengalahkan wakil Tiongkok, He Jiting / Du Yue dengan skor 21-19, 21-23, dan 23-21.

Tiket babak kedua juga didapat Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari. Mereka menyingkirkan Evgenij Dremin / Evgenia Dimova dari Rusia lewat rubber game dengan skor 14-21, 21-11, dan 21-12.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Hafiz / Gloria Tembus Babak Kedua Indonesia Masters 2019

Jakarta Ganda campuran tuan rumah, Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja, lolos ke babak kedua Indonesia Masters 2019setelah mengalahkan ganda Malaysia, Tan Kian Meng/Lai Pei Jing, 21-12, 13-21, 21-18, di Istora Senayan, Selasa (22/1/2019). 

Hafiz/Gloria memulai pertandingan tersebut dengan mulus. Mereka tak kesulitan memegang kendali pertandingan hingga terus memimpin, serta memenangi gim pertama dengan margin sembilan poin. 

Sayangnya, Hafiz/Gloria tak mampu menjaga konsistensi pada gim kedua. Tan/Lai balik memegang kendali pertandingan. Gim ini lepas dari genggaman pasangan Indonesia tersebut. 

Pada gim penentuan, Hafiz/Gloria tak mau melakukan kesalahan. Meskipun mendapat perlawanan sengit dari Tan/Lai, ganda tuan rumah itu akhirnya menyegel tiket babak kedua. 

Hasil positif juga ditorehkan ganda campuran Indonesia lainnya, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. Menghadapi ganda Rusia, Evgenij Dremin/Evgenia Dimova, di babak pertama, Rinov/Mentari menang dalam tiga gim 14-21, 21-11, 21-12. 

Tiket babak kedua Indonesia Masters 2019 juga masuk genggaman Rinov/Mentari. 

2 dari 2 halaman

Dua Pasangan Tersingkir

Sayangnya, langkah Praveen/Melati dan Rinov/Mentari gagal diikuti dua pasangan Indonesia lainnya. Alfian Eko Prasetya/Marsheilla Gischa Islami dan Akbar Bintang Cahyono/Winny Oktavina Kandow angkat koper. 

Alfian/Gischa takluk dari pasangan Inggris, Marcus Ellis/Lauren Smith. Mereka dipaksa bermain alot selama 56 menit sebelum menyerah dengan skor 19-21, 21-16, 10-21. 

Adapun Akbar/Winny gagal membendung unggulan keenam asal Malaysia, Chan Peng Soon/Goh Liu Ying. Mereka kalah secara straight set 19-21, 19-21. 

Ma’ruf Amin Targetkan 70 Persen Suara di Trenggalek 

Liputan6.com, Jakarta – Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin menargetkan kemenangan sempurna di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Pasangan Joko Widodo ini bahkan menyebut, raihan suara bisa mencapai minimal 70 persen.

“Kalau bisa perolehan suaranya seperti target nasional, minimal 70 persen di Trenggalek,” kata Ma’ruf di Trenggalek, Jawa Timur, Selasa (22/1/2019).

Selain menyapa warga Trenggalek dalam acara Istigosah Kubro di Stadion Minak Sompal, mantan Rais Aam PBNU ini juga meresmikan kantor Tim Kampanye Daerah (TKD) yang berjarak 10 menit dari stadion.

“Saya menyampaikan terima kasih sekaligus bangga, ada kantor TKD yang cukup megah,” ujar Ma’ruf seusai peresmian.

2 dari 3 halaman

Mempererat Basis NU

Sebelumnya, kegiatan Ma’ruf di Trenggalek adalah bagian dari usaha mempererat basis Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur. Usai Trenggalek, kiai kerap dipanggil Abah ini bertolak ke Ponorogo, untuk bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Pondok Pesantren Mayak, serta berziarah ke makam KH Hasan Bestari.

Pada sore dan malam harinya, Ma’ruf dijadwalkan menyambangi Nganjuk untuk menghadiri acara UMKM, BMT Nganjuk dan Kopi Abah sebelum ke Surabaya untuk beristirahat.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: