Cerita di Balik Penemuan Jasad Wanita di Pemakaman Umum Serang

Liputan6.com, Serang – Wanita berinisial T (43) ditemukan tewas di Tempat Pemakaman Umum (TPU) di kawasan Kelurahan Banjarsari, Serang, Banten, pada 10 Januari 2019. Warga sekitar pun heboh.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Polres Serang Kota, wanita T adalah korban pembunuhan. Korban diketahui merupakan ibu tiga orang anak. Penyelidikan pun dilakukan.

Polisi berhasil menangkap Anton (23), pria asal Cikeusik, Pandeglang yang mengomntrak rumah di Tambora, Jakarta Barat. Anton diduga kuat sebagai kekasih gelap korban dan pelaku pembunuhan.

Kasatreskrim Polres Serang Kota AKP Ifan Dittira mengatakan, pelaku berkenalan dengan korban di dalam angkot jurusan Pakupatan-Cikande, dan saling bertukar nomor handphone, pada Kamis, 3 Januari 2019.

Malamnya, Anton menggoda Tia dan janjian bertemu di Cikande Asem, Kabupaten Serang, pada Jumat, 4 Januari 2019. Keduanya lalu menaiki angkot menuju Serang Kota dan turun di lokasi kejadian.

Pelaku mengaku sempat bercinta dengan korban di makam. Usai berhubungan badan, pelaku Anton bicara jujur ke korban, bahwa dia tidak bekerja dan tinggal di kontrakkan.

Seketika korban marah, lantaran merasa tertipu dan sudah mau berhubungan intim. Anton tersinggung, kemudian mencekik dan membunuh korban.

“Korban berteriak marah. Pelaku panik dan pelaku mencekik korban. Mayat korban ditemukan dan di bagian leher terdapat tali tambang dan tangan di ikat oleh kain,” kata AKP Ifan Dittira, Selasa (15/01/2019).

Anton ditangkap pada 15 Januari 2019, pukul 02.00 WIB dini hari. Saat hendak ditangkap, Anton sempat melarikan diri. Timah panas pun bersarang di kaki kanannya.

“Kami lakukan pembuntutan sebelum ditangkap. Pelaku diancam pidana 20 tahun, dikenakan pasal 339 KUHAP,” jelasnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Mantan Kades Ditangkap Saat Makan di Rumah Istri Kedua

Liputan6.com, Pekanbaru- Munif, bekas Kepala Desa Citra Damai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau tak berkutik saat dijemput oleh anggota satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Meranti. Munif merupakan tersangka kasus korupsi dana desa.

Hampir dua tahun Munif menjadi buronan polisi. Munif ditangkap di Jalan DC Manoppo, Kelurahan Pebundayan, Kota Mobagu, Sulawesi Utara, pada 28 November 2018. Sejak kabur dari Kepulauan Meranti, dia hidup bersama istri keduanya yang memiliki usaha warung makan.

“Anggota menangkapnya ketika makan setelah diintai beberapa hari,” Kapolres Kepulauan Meranti AKBP La Ode Proyek, Selasa (15/1/2019).

La Ode melanjutkan, saat ini pihaknya melimpahkan berkas perkara korupsi Munif ke kejaksaan negeri setempat. Menurut dia, berkas tersebut sudah lengkap atau P 21.

Dalam kasus dugaan korupsi dana desa, penyidik juga menetapkan bendahara desa berinisial W sebagai tersangka.

La Ode menerangkan, Desa Citra Damai pada Tahun 2016 memiliki dana desa Rp 1 miliar yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan CSR.

Berdasarkan audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau, kedua tersangka diduga telah merugikan negara Rp 279 juta. Dana ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Munif diduga kuat membawa kabur dana desa ke rumah istri keduanya.

“Dalam kasus ini tersangka lainnya inisial W, keduanya diduga bersama-sama menyalahkan gunakan wewenang,” kata dia.

La Ode menyebut, atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal Pasal 2 juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Saat ini, jaksa tengah menyusun dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal Pasal 2 juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. “Ancaman penjara paling lama 20 tahun penjara,” tegas La Ode.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Pengedar Ganja 103 Kg, Divonis Hukuman Mati

Liputan6.com, Tangerang Gunawan alias Batak (53) terdakwa penerima daun kering ganja asal Aceh seberat 103 kilogram, divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang, Selasa (15/1/2019).

Gunawan tertangkap basah telah menerima ganja seberat 103 kilogram dari Aceh yang dikirim melalui agen pengiriman barang.

Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Sobrani Binzar mengatakan, hal tersebut sesuai dengan tuntutan yang ditimpakan kepada Gunawan pada sidang tuntutan.

“Telah diputus vonis atas nama batak dengan pidana mati. Yang mana sebelumnya dituntut dengan pidana mati kemudian dengan adanya pleidoi, kemudian hari ini putusan oleh Majelis Hakim,” jelas Sobrani di PN Tangerang.

Namun, dalam vonis yang dijatuhkan tersebut, terdakwa Gunawan alias Batak belum inkrah dan mengajukan banding melalui kuasa hukumnya.

Dikesempatan yang sama, kuasa hukum Gunawan Abel Marbun mengatakan dirinya merasa keberatan atas vonis majelis hakim karena tak sesuai fakta di lapangan.

“Langkah-langkah hukum kita adalah banding, karena fakta-fakta dipersidangan dan majelis hakim selalu mengesampingkan fakta-fakta di lapangan,” terang Abel.

Dimana, kata Abel, Gunawan dikenakan pasal 114 ayat 2 juncto 132 ayat 1 Undang-undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Padahal menurut Abel, fakta di lapangan, Gunawan hanya menerima dan menyimpan 103 kilogram ganja dari Aceh.

“Dalam pasal 114 ayat 2 dimana itu unsurnya sudah jelas menawar untuk dijual. Kalau memang dia menawar untuk dijual, siapa pembeli dan diserahkan kepada siapa?” kata Abel.

2 dari 3 halaman

Residivis

Namun, dia juga mengatakan tidak ada fakta untuk meringankan hukuman Abel selaku penerima barang haram tersebut. Sebab, diketahui Batak alias Gunawan merupakan residivis pada kasus serupa yang telah divonis empat tahun masa kurungan pada tahun 2012 silam.

“Tidak ada yang meringankan karena dia kan residivis jelas di situ unsurnya. Kalau residivis itu kan perkara pertama dan hanya empat tahun jelas,” terang Abel.

Sebelumnya, terungkapnya kasus penyeludupan itu, bermula dari pengiriman paket mencurigakan melalui kantor pos dari Aceh menuju Ciputat, Kota Tangerang Selatan, pada Juli 2018.

Saat di tempat terdakwa yang beralamat di jalan Menjangan, kelurahan Pondok Ranji Ciputat, Tangerang Selatan, petugas dari Badan narkotika Nasional RI menciduk pelaku, berikut barang bukti 104 kardus berisi ganja.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Penjualan Baby Lobster di Cirebon Masih Marak

Liputan6.com, Cirebon – Praktek jual beli satwa laut ilegal jenis Baby Lobster masih marak terjadi. Terutama di sepanjang pantai selatan Jawa Barat.

Tercatat 9575 ekor Baby Lobster jenis mutiara dan pasir berhasil diamankan jajaran Dit Polairud Polda Jabar di awal tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9548 Baby Lobster jenis pasir dan 117 jenis mutiara.

“Penangkapannya hari Senin 14 Januari 2019 lalu di Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Jawa Barat,” kata Direktur Polairud Polda Jabar Kombes Pol Widi Handoko di Cirebon, Selasa (15/1/2019).

Dia mengungkapkan, penangkapan tersebut hasil dari pengembangan informasi yang diberikan oleh warga setempat. Jajaran Ditpolairud Polda Jabar menangkap dua pelaku yang diduga akan melakukan transaksi secara ilegal.

Kedua pelaku, diketahui akan melakukan transaksi Baby Lobster ke pengepul besar yang ada di Provinsi Banten. Dari hasil penangkapan tersebut, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 2,3 miliar.

“Baby Lobster merupakan salah satu satwa laut yang dilindungi pemerintah oleh karena itu banyak tangkap untuk di perjual belikan secara ilegal,” kata dia.

Dia mengungkapkan, dari hasil penyelidikan, harga jual Baby Lobster dari nelayan Rp 15 ribu per ekor, kemudian dijual ke pengepul di Banten Rp 16 ribu per ekor. Dari pengepul di Banten, Baby Lobster dijual ke pengepul besar dengan harga bervariasi.

Untuk Baby Lobster jenis mutiara dijual Rp 300 ribu per ekor dan jenis pasir Rp 250 ribu per ekor. Atas perbuatannya, dua pelaku dijerat Pasal 88 UU RI no 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 KUHPidana dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan dendan Rp 1,5 milyar.

“Baby Lobster dijual ke Jakarta maupun Jambi bahkan luar negeri. Kami akan kembangkan terus sejauh mana aktivitas jual beli baby lobster ilegal ini,” kata dia.

2 dari 2 halaman

Lepas Liar

Dia mengatakan, pihaknya akan menyerahkan hasil tangkapan Baby Lobster ke Balai Karantinan Jawa Barat untuk segera dilepas liarkan.

Dia mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh iming-iming keuntungan hasil ilegal fishing. Dia juga akan meningkatkan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat guna menekan praktek ilegal fishing.

“Dari tahun ke tahun Ilegal Fishing Baby Lobster yang paling sering kami tangani. Tahun lalu kami banyak ungkap kasus ini,” kata dia.

Kepala Stasiun Karantinan Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPKP) Cirebon Obing Hobir mengatakan, ribuan Baby Lobster tersebut akan segera dilepas liarkan. Namun, pihaknya masih melihat kondisi perairan di Jawa Barat.

Namun, pelepas liaran tersebut tidak berarti di perairan asal Baby Lobster diburu pengepul. Dia menyebutkan, perairan selatan Jawa Barat merupakan habitat terbesar Baby Lobster.

“Lihat sikon dan kondisi laut yang tenang baru kami lepas liarkan kemungkinan yang terdekat di Pangandaran ya,” kata dia.

Obing menyebutkan, Baby Lobster banyak diburu dan dijual ke sejumlah restauran di luar negeri. Vietnam merupakan salah satu negara tujuan ekspor Baby Lobster secara ilegal.

Saksikan video pilihan berikut ini: 

Ini Tujuan Pemilu yang Harus Kamu Pahami, Biar Nggak Golput atau Asal Pilih

Liputan6.com, Jakarta Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden tapi juga anggota legistaltif ini digelar secara bersamaan atau serentak pada 17 April 2019.

Indonesia sebagai negara demokrasi menjadikan pemilu sebagai salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Tujuan pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Penting bagi warga Indonesia untuk memiliki sebuah proses untuk memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.

Nah, berikut ini Liputan6.com ulas pengertian Pemilu serta tujuannya yang dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (15/1/2019).

2 dari 5 halaman

Pengertian Pemilu

Proses tersebut kita kenal sebagai Pemilu atau Pemilihan umum. Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan suksesi yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Tujuan pemilu menjadi penting karena pemilu merupakan instrumen penentu arah kebijakan publik satu Negara.

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Pemilu atau Pemilihan Umum di Indonesia sendiri sudah dilakukan sejak tahun 1955, awalnya untuk memilih anggota perwakilan seperti DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sejak zaman orde baru, Indonesia telah menganut asas Pemilu yang disingkat LUBER. LUBER merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas, Rahasia. Namun, setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, Pilpres (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) yang semula dilakukan oleh MPR disepakati untuk dimasukan keadalam rangkaian Pemilu. Dan pada tahun 2004 diadakan pemilu yang sala satu rangkaiannya untuk memilih presiden.

3 dari 5 halaman

Tujuan Pemilu

Maksud dari pada pemilu adalah agar wakil-wakil rakyat benar-benar dipilih oleh rakyat, berasal dari rakyat dan akan bekerja untuk kepentingan rakyat. Demikian juga presiden dan wakil presiden. Sedangkan tujuan pemilu adalah membentuk pemerintahan baru dan perwakilan rakyat yang benar benar bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tujuan pemilu yang harus dicapai diantaranya

1. Tujuan pemilu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat

2. Tujuan pemilu sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat

3. Tujuan Pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan DPRD, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden

4. Tujuan Pemilu untuk melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional).

5. Tujuan pemilu untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

4 dari 5 halaman

Azas-azas pemilihan umum

Lazimnya pemilihan umum berazaskan : Langsung – umum – bebas – rahasia dan berkesamaan. Sedangkan sikap prilaku penyelenggara pemilu yaitu partai politik yang terpimpin dalam wadah Komisi Pemilihan Umum harus jujur dan adil. Seperti yang dilansir Liputan6.com dari eduspensa.id,

1. Langsung

Langsung berarti rakyat memilih wakil rakyatnya dengan hak yang dimiliki, sesuai kehendak hati nurani tanpa perantara. Jadi saat memilih kita nyoblos/mencontreng sendiri, tidak meminta bantuan teman untuk diwakilkan.

2. Umum

Asas umum dalam pemilu berarti semua warga Indonesia yang udah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan sudah berhak mengikuti pemilu. Tidak melihat jenis kelamin, suku mana, ras apa, agama apa, pekerjaan dan lain-lain.

3. BebasAsas bebas dalam pemilu memiliki makan bahwa tiap warga Negara yang sudah berhak memilih dan akan menggunakan haknya dijamin keamanan melakukan pemilihan, bebas dalam menentukan pilihan tanpa adanya pengaruh, tekanan dan paksaan dari pihak manamun dengan cara apapun.

4. Rahasia

Dalam asas jujur, rakyat yang melaksanakan haknya diberikan jaminan tidak akan diketuahui oleh siapapun dengan jalan apa pun siapa yang dipilihnya (Secret Ballot).

5.Jujur

Asas jujur mempunyai arti dimana penyelenggara pemilu, aparat, peserta, pengawas, pemantau, pemilih serta semua pihal yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Adil

Untuk asas adil maksudnya adalah adanya perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tidka adanya pengistimewaan atau diskriminiasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas LUBER berkembang di era Reformasi, dimana ditambahkan Jujur dan Adil atau disingkat JURDIL.

5 dari 5 halaman

Perbedaan pemilu Indonesia dengan pemilu di Amerika Serikat

Indonesia dan Amerika Serikat merupakan dua negara yang sama-sama menganut sistem demokrasi, dimana warga negaranya berhak memilih secara langsung calon presiden mereka. Namun, meski sama-sama menganut sistem yang sama, faktanya kedua negara memiliki perbedaan yang cukup mencolok dalam hal penyelenggaran pemilu.

1. Jika di Indonesia kita mengenal ada banyak sekali partai yang berpartisipasi dalam pemilu, maka di AS tidak sebanyak Indonesia. Pemilihan umum di AS dikuasai oleh dua partai besar, yaitu Partai Demokrat dan Republik.

2. Di Indonesia setiap partai politik bebas mengajukan calon presidennya. Capres ini pun umumnya ditunjukan langsung oleh partai yang mengusungnya. Sementara di AS, masyarakat merupakan pihak yang memiliki pengaruh kuat dalam pemilihan capres dari setiap partai politik. Capres akan ditentukan melalui pemilu pendahuluan, baik melalui sistem kaukus ataupun primary.

3. Di Indonesia, siapa pun yang berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilu maka langsung berhak dianggap sebagai pemenang. Namun hal itu tidak berlaku di AS.Kemenangan seorang capres ditentukan oleh 538 perwakilan negara bagian (electors) yang tergabung dalam electoral college. Keberadaan electoral college ini diatur dalam konstitusi AS Pasal 2 Ayat 3. Sementara itu, untuk memenangkan pilpres dibutuhkan 270 suara elector.

4. Pemilu AS diselenggarakan setiap empat tahun sekali pada bulan November tahun genap. Pemilu selalu jatuh pada hari Selasa. Sedangkan kita semua tahu jika di Indonesia pemilihan presiden jatuh setiap 5 tahun sekali. Uniknya lagi, saat warga AS memilih calon presiden, secara bersamaan mereka juga akan memilih kepala daerah di berbagai tingkatan, pemilihan hakim-hakim baru, bahkan pemilihan supervisor distrik-distrik sekolah publik.

5. Jika sudah masuk musim pemilu, maka kita akan mudah melihat atribut parpol berserakan di seluruh pelosok Indonesia. Bahkan tak jarang atribut-atribut ini dipasang secara berlebihan sehingga terlihat mengotori berbagai wilayah. Hal semacam ini tidak akan kamu temukan di AS.


Reporter: Heri Setiawan

Pengertian Hukum Adalah dan Jenis-jenisnya yang Harus Dipelajari Biar Tak Salah Kaprah

Liputan6.com, Jakarta Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini sebagai bentuk penegasan yang bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan Negara Indonesia harus senantiasa berdasarkan atas hukum yang berlaku.

Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan.

Sudah di jelaskan dalam Pancasila yang kelima berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Pernyataan ini berhubungan langsung dengan norma hukum yang menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Namun apakah hukum itu? Berikut Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, penjelasan mengenai pengertian hukum dan jenis-jenisnya, Selasa (15/1/2019).

2 dari 5 halaman

Hukum Adalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjeleskan Hukum adalah hu·kum/ peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; 4 keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.

Sementara menurut Aristoteles, hukum adalah kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi. Karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.

Indonesia adalah salah satu negara hukum yang semua warga negaranya wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku. Ketaatan kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seseorang itu taat hukum, maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadaran hukumnya juga tinggi.

Norma hukum adalah salah satu norma yang berdasar pada peraturan pemerintah setempat. Sanksi yang bisa ditimbulkan dari pelanggaran norma ini bersifat tegas, mengikat dan memaksa. Bisa disimpulkan kalau hukum adalah kumpulan norma dan sanksi untuk menjaga ketertiban dan keamanan bagi semua masyarakat. Bisa dibayangin kalau Indonesia nggak punya hukum yang mengikat warga negaranya, bakalan hancur negara ini.

3 dari 5 halaman

Pelanggaran Hukum

Sering kamu lihat di TV ada kasus pembunuhan, penculikan, perampokan dan yang lainnya. Perilaku itu termasuk hal yang melanggar hukum di Indonesia. Kegiatan-kegiatan itu sering kita sebut dengan nama pelanggaran hukum. Hukum adalah sesuatu yang harus dipatuhi namun saat ini, hampir setiap hari kita mendapat kabar, atau bahkan melihat sendiri pelanggaran hukum.

Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan dan nggak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum itu bisa terjadi karena dua hal, yaitu pelanggaran yang oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur masyarakat, bukan untuk dilanggar oleh masyarakat.

4 dari 5 halaman

Sanksi hukum bagi yang melanggar

Sanksi yang ditimbulkan dari norma hukum bersifat tegas dan nyata. Tegas suatu hukum adalah sudah ada sanksi dari aturan yang dilanggar yang dibuat dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 10 KUHP, ada 2 hukuman yaitu hukuman pokok dan tambahan. Hukuman pokok adalah hukuman yang sudah diputuskan dalam persidangan mulai dari hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara.

Nyata hukum adalah aturan yang sudah ditetapkan untuk si pelaku ditetapkan jumlahnya. Dalam pasal 338 KUHP, disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sanksi hukum diberikan oleh lembaga-lembaga peradilan yang berwenang, sedangkan sanksi sosial diberikan oleh masyarakat yang ada di sekitar si pelaku.

5 dari 5 halaman

Jenis jenis hukum di Indonesia

1. Hukum publik

Hukum Publik adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga Negara dengan Negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur masyarakat peraturan hukum atau yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat kelengkapannya dan warga negararanya seperti hukum pidana.

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Fungsi hukum pidana umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan, meyelenggarakan tahta pada masyarakat.

2. Hukum Privat

Hukum Privat merupakan hubungan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara satu orang dengan orang yang lainnya dengan menitik beratkan kepentingan perorangan. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum privat meliputi hukum perdata.

Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Dalam hukum ini, asas pokok otonomi warga negara merupakan milik dirinya sendiri jadi mereka berhak mempertahankan kehendak mereka sendiri.


Reporter: Heri Setiawan

KPK Pelajari Temuan Koalisi Sipil soal Kasus Teror Novel Baswedan

Jakarta

KPK bakal mempelajari temuan dari koalisi masyarakat sipil terkait kasus teror terhadap Novel Baswedan. Menurut KPK, semua temuan atau pun rekomendasi yang diberikan akan dipelajari.

“Tadi rekomendasinya dan dokumen yang juga baru disampaikan tentu saja seperti disampaikan pimpinan tadi kami akan pelajari terlebih dahulu,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (15/1/2019).

Febri mengatakan hal yang sama juga dilakukan terhadap rekomendasi dari Komnas HAM terkait kasus Novel. Dia juga menyatakan KPK bakal menganalisi apakah bisa melakukan penyidikan dengan pasal obstruction of justice terkait kasus ini.

“Pasal 21 (UU Tipikor) itu sepenuhnya bergantung pada apakah peristiwanya itu merupakan tindak pidana sebagaimana diatur di pasal-pasal tersebut. Kalau ada tentu saja harus ditangani lebih lanjut. Kalau tidak ada, tentu tidak boleh dipaksakan,” ujar dia.

Koalisi masyarakat sipil sebelumnya menyerahkan laporan hasil pemantauan kasus Novel kepada KPK. Laporan itu disusun oleh YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, Lokataru Foundation, ICW, LBH Pers, PSHK AMAR, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas, PUKAT UGM.

Dalam laporan itu, ada rekomendasi kepada KPK, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan obstruction of justice terkait penyerangan terhadap Novel dan juga penyidik KPK lainnya, serta menginformasikan kepada publik perkembangan penyelidikan tersebut secara rinci dan berkala.

Rekomendasi berikurnya ialah membentuk unit khusus yang permanen untuk menghadapi obstruction of justice, dengan tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta memberikan perlindungan terhadap staf ataupun pimpinan KPK yang mendapatkan ancaman dalam kerja-kerjanya.

(haf/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Lagi Panas, Pembahasan Freeport di DPR Malah ‘Digantung’

Jakarta – Rapat dengar pendapat (RDP) soal divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI) di Komisi VII DPR memanas. Pembahasan cukup panjang mengenai alasan pemerintah memilih untuk mengakuisisi saham PTFI tidak menunggu kontrak karya (KK) habis di tahun 2021.

Topik tersebut mulanya dilontarkan oleh Anggota Komisi VII Fraksi Gerindra Ramson Siagian saat mendapat kesempatan melakukan pendalaman.

“Ini memang menjadi pertanyaan publik, bisa menjelaskan kenapa dipaksakan tidak menunggu 2021,” kata Ramson di Komisi VII Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Bambang Gatot Ariyono pun menjawab. Dia menerangkan, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dijelaskan, KK yang telah ada sebelum berlakunya UU ini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak.

Sementara, dalam Pasal 31 KK Tahun 1991, memiliki jangka waktu 30 tahun dan perusahaan akan diberikan untuk memohon 2 kali perpanjangan masing-masing 10 tahun berturut-turut dengan syarat disetujui pemerintah. Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan yang tidak wajar.

“Kontrak 1991 memiliki jangka waktu 30 tahun dan perusahaan akan diberikan hak memohon 2 kali perpanjangan masing-masing 10 tahun berturut-turut dengan syarat disetujui pemerintah, pemerintah tidak akan menahan atau menunda secara tidak wajar,” terangnya.

Wakil Ketua Komisi VII Muhammad Nasir kemudian memotong penjelasan Bambang Gatot.

“Pemerintah kan juga bisa menolak? Kenapa tidak menolak?” tanya Nasir.

Bambang Gatot kemudian menerangkan, pemerintah memang bisa menolak. Namun, itu berpotensi menimbulkan perselisihan yang bisa dibawa ke arbitrase.

Penjelasan Bambang Gatot kembali dikritik oleh Nasir. Nasir kemudian mempertanyakan keberpihakan Bambang Gatot.

“Bapak di pihak pemerintah atau swasta? Kan saya bilang bahwa akhir 2021 kalau menolak perpanjangan kan selesai. Kepentingan apa yang didorong ini untuk proses sekarang ini. Padahal dia 2021, seharusnya memasukkan Inalum untuk pengambilalihan Freeport tersebut seperti yang dilakukan Blok Rokan,” kata Nasir dengan nada tinggi.

“Kenapa tidak dilakukan di Freeport apa masalahnya, kepentingan apa untuk mengambil langkah, harus bisa diambilalih Indonesia dan menjadi saham 100% milik Republik Indonesia, Apakah kepentingan bisnis saja, ini segelintir yang mementingkan kepentingannya,” paparnya.

Bambang kembali menjelaskan, dalam arbitrase pemerintah bisa menang, bisa kalah. Tapi, operasional tambang tidak bisa berhenti karena arbitrase. Sebab, berhentinya produksi akan menimbulkan risiko yang lebih besar.

“Kami sampaikan contoh kita ada arbitrase IMFA itu adalah permasalahan IUP yang diterbitkan Bupati Barito Timur, di arbitrase oleh investor Singapura berbadan hukum India, 2 tahun belum putus, kita dituntut US$ 570 juta. Sampai sekarang belum putus,” ungkap Bambang.

“Kalau terlalu lama dampak teknis akan terjadi, kerusakan terowongan infrastruktur, rembesan air tanah dan lumpur, potensi kehilangan 30% cadangan Grasberg, ini teknis pertambangan tidak bisa dihentikan,” sambungnya.

Pembicaraan mengenai hal tersebut berhenti karena memasuki waktu maghrib, sehingga rapat diskors. Setelah skors dibuka, Nasir yang merupakan pemimpin rapat meminta peserta untuk menunda pembahasan hingga pekan depan.

“Baik, karena permohonan mitra melakukan persiapan bahan seminggu kita setujui. Maka persetujuan teman-teman rapat saya tunda seminggu,” tutup Nasir.

(fdl/fdl)

Tak Terima ‘Jogja Istimewa’ Dipakai Kampanye Capres, Kill The DJ Lapor Polisi

Liputan6.com, Yogyakarta – Mohammad Marjuki alias Kill The DJ didampingi kuasa hukumnya melaporkan akun Instagram dan Twitter atas nama CakKhum ke Polda DIY, Selasa (15/1/2019). Akun itu kedapatan mengunggah video lagu Jogja Istimewa yang diubah liriknya menjadi lirik berisi dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor dua, Prabowo dan Sandiaga Uno.

Lirik lagu Jogja Istimewa seharusnya berbunyi Jogja, Jogja tetap istimewa, istimewa negerinya istimewa orangnya, Jogja, Jogja tetap istimewa, Jogja istimewa untuk Indonesia. Namun dalam video yang diunggah oleh akun dengan watermark CakKhum diubah menjadi Jogja Jogja Jogja istimewa, Prabowo Sandi pilihan kita, Jogja Jogja Jogja istimewa, adil dan makmur tujuan kita. Di baris akhir lirik yang diubah tertulis (Emak-emak Jogja).

“Saya tidak terima lagu itu dipakai untuk kampanye, baik paslon Jokowi Amin atau Prabowo Sandi,” ujar Marjuki.

Ia mengungkapkan kasus seperti ini pernah dihadapinya juga. Ketika itu ia melayangkan somasi ke Dinas Kesenian dan Kebudayaan DIY karena menggunakan lagunya tanpa izin.

Marjuki merasa perlu melakukan hal ini karena sebagai seniman harus menjaga Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Apabila ada pihak yang akan menggunakan lagu itu, maka harus izin terlebih dulu kepadanya sebagai pencipta lagu.

Bagi Marjuki, lagu Jogja Istimewa memiliki nilai historis yang luar biasa karena membayar hutang rasanya kepada Yogyakarta.

“Saya tidak ingin mengingkari spirit lagu itu untuk kampanye,” ucapnya. Hal itu juga berlaku pada pemilu 2014, sekalipun ia mendukung Jokowi tetapi tidak menggunakan lagu itu untuk kampanye. Bahkan, ia juga tidak mengizinkan lagu Jogja Istimewa digunakan untuk kepentingan komersial.

Sebelum melaporkan kejadian penggunaan lagunya tanpa izin ke polisi, Marjuki sudah menunggu permintaan maaf resmi dari si pengunggah. Namun, tidak digubris.

“Karena tidak ada, maka laporannya dari sosial media,” tuturnya.

Pada awalnya, nama akun yang terpampang yang dilaporkan, tetapi tetap akan ditelusuri siapa yang dengan sengaja mengganti lirik dan memviralkannya.

Kuasa Hukum Marjuki, Hilarius Ngajimero, mengatakan laporan kepada polisi akan ditingkatkan statusnya.

“Untuk mencari yang bersangkutan kami yakin penyidik sudah memiliki cara yang profesional, tetapi kami tetap membantu penyidik untuk mencari,” kata Hilarius.

Dalam laporannya, ia melampirkan bukti hak cipta lagu Jogja Istimewa serta bukti video dari akun yang mengubah lirik lagu itu. Pasal yang disangkakan adalah UU ITE dengan ancaman sembilan sampai 12 tahun penjara dan UU Hak Cipta dengan ancaman hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

2 dari 3 halaman

Sejarah Lagu Jogja Istimewa

Lagu Jogja Istimewa diciptakan oleh Marjuki pada 2010. Lagu ini viral nyaris bersamaan dengan erupsi Merapi 2010.

Menurut Marjuki, lagu yang dinyanyikan bersama dengan Hip Hop Foundation Ini tidak berkaitan dengan polemik keistimewaan kala itu.

“Lagu ini saya ciptakan setelah membaca sejarah Yogyakarta serta melihat nilai dan semangat Yogyakarta,” ujar Marjuki.

Ia terinspirasi buku Tahta untuk Rakyat dan kalimat Soekarno dalam menciptakan lagu Jogja Istimewa. Terutama, ketika ibukota RI pernah dipindahkan ke Yogyakarta.

Proses menulis lagu Jogja Istimewa juga tidak memakan waktu lama, hanya satu hari.

Melalui laporan ke polisi, Marjuki juga ingin memberikan pembelajaran, di tengah kontestasi politik saat ini banyak orang saling fitnah dan menghina. Ia tidak ingin mewariskan situasi ini kepada generasi selanjutnya.

“Pakai lagu tanpa izin tidak ada etikanya, ini juga tidak ada kaitannya dengan pilihan politik saya,” kata Marjuki.

Sekalipun sampai sekarang ia tetap mendukung Jokowi, namun ia juga akan melaporkan ke polisi apabila lagu ini digunakan oleh tim sukses Jokowi.

3 dari 3 halaman

Kill The DJ Pendukung Jokowi?

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengomentari penggunaan lagu Jogja Istimewa milik Marzuki Mohammad atau yang akrab disapa Kill The DJ. Ace mengklaim Kill The DJ pendukung Jokowi-Ma’ruf.

“Padahal dia pendukung Pak Jokowi loh, yang di Kill the DJ itu kan dia mendukung Pak Jokowi tetapi kita juga engga mau jiplak,” kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/1).

Politikus Partai Golkar ini mengatakan seharusnya semua pihak bisa menghargai karya cipta milik orang lain. Salah satu caranya dengan tidak menjiplak lagu tersebut.

“Menurut saya setiap orang seharusnya menghargai karya cipta orang apalagi karya cipta itu sudah populer ya harusnya jangan dijiplak deh gitu kan,” ungkapnya.

Diketahui, sekumpulan ibu-ibu bernyanyi lagu Jogja Istimewa karya Marzuki Mohammad atau akrab disapa Kill The DJ. Namun, mereka menggubah liriknya menjadi dukungan untuk pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi.

Ulah menggubah lirik lagu tersebut membuat Kill The DJ meradang. Lagu ini dia populerkan bersama grup rapper Javahiphop.

Gubahan lirik Jojga Istimewa diunggah akun Twitter @CakKHUM pada 10 Januari lalu. Pengunggah memberikan keterangan pada video berdurasi 39 detik itu dengan kalimat “Emak-emak Jogja Kompaknya Mantul”

Pengunggah kemudian menambahkan sejumlah hastag. Seperti #2019TidakPilihPetugasPartai, #2019GantiPresiden, #2019PrabowoPresidenRI.

Tampak dalam video itu sejumlah ibu-ibu bersama-sama bernyanyi.

Jogja Jogja..Jogja Istimewa

Prabowo-Sandi Pilihan Kita

Jogja Jogja..Jogja Istimewa

Adil dan Makmur Tujuan Kita

(Emak-emak Jogja)

Tak sepakat karya ciptanya dipakai dan diubah tanpa pemberitahuan, Marzuki langsung meluapkan kekesalan di akun Twitter miliknya.

“Maling laguuuu b***** !!! Yang gak terima bukan cuma saya sebagai pemilik hak cipta, orang Jogja juga gak akan terima lagu ini dipakai buat kampanye Pilpres !!!”

Tulisan itu dia unggah 14 Januari 2019 kemarin. Sampai hari ini telah di retweets sebanyak 11.085 kali dan disukai 5,695.

 Reporter: Sania Mashabi

Saksikan video piliihan di bawah ini:

Polisi Kantongi Identitas Penjual Sabu ke Caca Pedangdut Duo Molek

Jakarta – Kepolisian telah mengantongi identitas N sebagai penjual sabu kepada personel grup dangdut Duo Molek, Caca Wulan Sari (CWS). Polisi juga sudah mengetahui lokasi N berada.

“Sudah, sudah (kantongi identitas), sedang kita cari, masih kita cari,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono saat dimintai konfirmasi, Senin (14/1/2019).

“Polisi sudah ketahui di mana lokasi DPO (berinisial) N,” imbuhnya.

Argo mengatakan Caca sudah memakai barang haram tersebut sejak Desember 2018 dan sudah melakukan transaksi pesanan sabu sudah sebanyak tiga kali terhitung Desember hingga saat ini. Terkait hasil cek darah Caca yang dilakukan untuk identifikasi Caca, hingga saat ini kepolisian masih menunggu hasil tersebut.

Caca ditangkap usai menghisap sabu di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis (10/1) lalu. Dia ditangkap bersama dua rekan lainnya, yaitu Chandra dan Yahya Ansori Nasution.

Saat penangkapan, polisi berhasil menyita sabu seberat 5,0966 gram dan ekstasi seberat 0,5 gram disita polisi dari penangkapan Caca di apartemennya.

Akibat perbutannya, Caca dan rekananya dikenakan Pasal 114 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun penjara.
(zap/dkp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>