Jelang Debat Soal Pangan: Prabowo ‘Gerakan Emas’, Jokowi ‘Manusia Unggul’

Jakarta – Salah satu tema yang akan diangkat di Debat Capres kedua Pilpres 2019 adalah soal pangan. Lantas seperti apa program andalan yang dimiliki kedua capres ini?

Sejak Pilpres 2014 lalu, Prabowo Subianto memiliki program pemberian susu kepada anak-anak yang diberi nama ‘Revolusi Putih’. Di Pilpres 2019 ini, program tersebut berganti nama menjadi ‘Generasi Emas’ yang fokusnya melebar tidak hanya pemberian susu kepada anak.

“Gerakan Emas itu gerakan emak-emak dan anak minum susu. Jadi orientasinya pada penyediaan protein buat anak dan ibu miskin ya, karena ada tantangan serius buat masa depan Indonesia yaitu stunting growth itu,” ungkap Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandiaga Uno, Dahnil Anzhar Simanjuntak, (17/10/2018).

Orientasi dari Gerakan Emas bukan hanya sekedar meminum susu, tapi kecukupan protein bagi anak. Program ini nantinya akan melibatkan masyarakat sehingga menjadi gerakan bersama. Gerakan Emas juga ditujukan terhadap sang ibu dan adanya keterlibatan masyarakat dalam penyediaan protein tersebut.
“Beliau ingin menjadi gerakan baik pada saat beliau menjadi presiden atau sebelum beliau menjadi presiden, beliau ingin dorong semua komponen masyarakat, untuk terlibat dalam menyiapkan kecukupan protein bagi keluarga-keluarga yang tidak,” tutur Dahnil.

Dari program ini, diharapkan muncul hubungan keluarga angkat. Bagi mereka yang mampu, akan bisa membantu masyarakat dari kalangan yang kesulitan. Gerakan Emas juga akan diperluas menjadi sebuah kebijakan utama dalam pemerintahan Prabowo-Sandi jika terpilih pada Pilpres 2019 mendatang.

“Kalau dulu koperasi itu ada bapak angkat, nah sekarang bahkan nanti ada keluarga, relawan-relawan yang berasal dari orang-orang mampu, mampu secara intelektual, mampu secara keuangan itu juga bisa menjadi saudara yang memberikan edukasi. Jadi basis kita gerakan ini kan sudah dimulai oleh Pak Prabowo melalui partainya tapi akan diperluas menjadi suatu gerakan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat,” kata Dahnil.

“Menjadi salah satu kebijakan utama untuk mengatasi stunting growth, dan masalah sosial yang lainnya. Jadi tahapannya gitu. Awalnya revolusi putih berhenti pada susu, kemudian menjadi gerakan gotong royong, saling bersaudara, kemudian ketika Pak Prabowo jadi presiden akan jadi kebijakan,” sambung Ketum PP Pemuda Muhammadiyah itu.

Program Prabowo-Sandiaga ini mendapat kritik dari kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Alasannya, penyediaan susu memerlukan impor dan belum tentu cocok bagi semua orang mengingat demografi warga Indonesia yang cukup beragam.

Terkait isu stunting, Jokowi disebut lebih mengutamakan local wisdom. Tak hanya susu, masyarakat akan diajak untuk mengkonsumsi makanan penuh protein yang sesuai dengan masing-masing daerah.

“Kalau kita mengedepankan local wisdom. Mereka yang tinggalnya dekat laut kita dorong untuk makan ikan, ada yang mungkin kacang-kacangan, potensi alam kita begitu besar. Kalau susu, selain mahal belum tentu cocok bagi semua orang,” kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin.

Jokowi-Ma’ruf menyorongkan program ‘Manusia Indonesia Unggul’. Dalam proses pembentukan generasi emas nanti, TKN Jokowi-Ma’ruf Amin menilai tidak cukup hanya sekedar fokus pada asupan.

“Di tim Jokowi-Ma’ruf ini bahwa gerakan membangun manusia Indonesia yang unggul, unggul itu harus komprehensif. Tidak boleh hanya satu bagian saja mulai dari kita harus memperhatikan dan fokus bagaimana mengurangi stunting, gagal tumbuh, ini salah satu yang kita lakukan,” sebut Karding.

“Penting untuk mempercepat memberikan jaminan gizi sejak dalam kandungan. Pola asuh keluarga harus kita perbaiki, memperbaiki fasilitas air bersih, sanitasi, dan lingkungan yang mendukung tumbuh-kembang anak. Di samping itu, reformasi kesehatan kita perlu diperbaiki,” sambung politikus PKB itu.

Program Manusia Unggul ini tak hanya berfokus pada masalah asupan semata. Jokowi-Ma’ruf juga mementingkan program promotif dan preventif agar masyarakat di Indonesia mau hidup dalam lingkungan yang sehat. Fasilitas yang memadai dinilai menjadi salah satu unsur untuk membentuk manusia unggul.

“Percepatan pemerataan infrastruktur dasar, apa sanitasi, kemudian rumah tangga yang sehat, memiliki jamban, warga miskin juga harus dijamin. Aksesnya ke seluruh pelosok urusan kesehatan, seperti KIS. Pemerataan fasilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan baik di daerah tertinggal terdepan, dan terluar. Kalau kita kasih makan, asupan saja, tapi sistem kesehatan nggak dipikirkan, ya nggak bisa,” tutur Karding.

Debat Pilpres 2019 kedua akan diselenggarakan pada hari Minggu, 17 Februari 2019. Debat ini mengusung tema lingkungan hidup, infrastruktur, energi, pangan, dan sumber daya alam. Hanya capres yang akan mengikuti debat kedua tersebut.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cak Imin: PKB Tak Mau Ikut Persaingan dengan Tema Agama di Pilpres

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan partainya berupaya menjaga suasana Pilpres 2019. Salah satu caranya dengan tidak ikut dalam persaingan yang membawa embel-embel agama. 

“PKB tidak mau masuk pada perseteruan atau persaingan yang menggunakan tema-tema agama,” kata Cak Imin di Rumah Dinas Wakil Ketua MPR, Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Jumat (15/2).

Cak Imin menegaskan pihaknya tidak akan berkecimpung dalam persoalan yang bisa memperkeruh suasana. Kata dia, PKB justru akan memberikan penjelasan konkret terkait suatu isu. 

“Kita tidak pernah masuk bahkan kita mengendorkan syaraf-syaraf ketegangan, melalui penjelasan-penjelasan yang lebih konkret tentang agama.  Sehingga agama itu justru menjadi rahmat bukan menjadi ancaman bahaya perpecahan,” kata dia. 

Cak Imin juga mengatakan, partainya akan fokus pada program-program. Terutama program pemerintahan selama lima tahun kedepan. 

“Yang kedua tentu kita konsentrasi pada program saja. Program pada rencana lima tahun kedepan pada prestasi-prestasi fokus,” ucapnya. 

 

 

 

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Hary Tanoe Ingin Jadikan Sulsel Daerah Percontohan Pembangunan Indonesia Timur

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengaku akan menjadikan Sulawesi Selatan percontohan pembangunan daerah. 

Hal itu disampaikan Hary Tanoe usai konsolidasi dan pemberian pembekalan kepada caleg dan di Makassar.

“Sulsel akan menjadi percontohan Perindo, agar masyarakat Indonesia Timur melihat bagaimana Perindo berjuang untuk kesejahteraan masyarakat dengan programnya yang konsisten,” ucap Hary Tanoe dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/2/2019).

Menurut Hary, posisi Sulsel secara geografis sangat strategis, karena merupakan pintu gerbang Indonesia Timur, selain itu sebanyak 24 kabupaten dan kota di provinsi ini memiliki potensi daerah unggulan masing-masing. 

“Ada yang potensial di bidang UMKM, ada yang kuat dari segi pertanian, perkebunan atau perikanan. Partai Perindo akan membangun setiap kabupaten/kota sesuai dengan potensinya,” ucap dia. 

Dengan mengoptimalkan potensi daerah, Hary yakin kesenjangan kesejahteraan masyarakat bisa teratasi. Bukan hanya di Sulsel, tetapi juga di daerah-daerah lainnya di Tanah Air.

“Fokus Perindo meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja secara masif dan meningkatkan pendidikan tinggi masyarakat,” ucap Bos MNC Grup itu.

Dia pun menawarkan sejumlah program tepat sasaran seperti akses dana murah, dan pelatihan dalam berwirausaha. Dengan melaksanakan program itu, dia yakin tiingkat perekonomian masyarakat semakin meningkat. 

“Saya yakin semakin banyak masyarakat produktif yang menciptakan lapangan kerja, membayar pajak dan ikut berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional,” kata Hary Tanoe.

 

2 dari 2 halaman

Pesan Khusus Bagi Caleg

Untuk itu, dalam setiap kunjungannya ke dapil, Hary tanoe selalu menyerukan kepada kader dan caleg untuk turun. Bertemu dengan masyarakat, menyampaikan visi misi dan perjuangan partai, serta melakukan berbagai aksi nyata untuk konstituennya.

Caleg Partai Perindo diharapkan mendapatkan kursi sebanyak-banyaknya di Parlemen, sehingga partai berlambang rajawali ini bisa berperan aktif membuat kebijakan yang tepat sasaran demi kemajuan Indonesia dan kesejahteraan masyarakat.

Sejauh ini, Caleg Perindo tampak aktif turun ke masyarakat, berkampanye dengan kreatif. Berbagai kegiatan yang membantu dan membangun masyarakat dilakukan selama masa sosialisasi.

Mulai dari aksi nyata fogging untuk mencegah DBD, senam zumba bersama, cooking class, berbagai pelatihan keterampilan, menggalakkan apotek hidup, pengobatan gratis, bazar murah, hingga menggemakan gerakan menanam hidroponik.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Unggul dari Gerindra di DKI, PDIP: Motivasi Menangkan Jokowi

JakartaPDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta menanggapi santai hasil survei Charta Politika yang menyatakan mereka unggul dari Gerindra di Ibu Kota. PDIP menilai hasil survei tersebut dijadikan motivasi menangkan capres petahana Joko Widodo untuk periode kedua.

“Kalau hasil survei ini kan ilmiah nggak bisa diperdebatkan, tapi bagi PDIP jadi alat ukur menambah motivasi teman-teman memaksimalkan kinerja menyampaikan program Pak Jokowi melalui door to door, jadi ini jadi pemantik memotivasi kuat,” kata Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Bidang Pemenangan Pemilu Gembong Warsono, saat dihubungi, Senin (11/2/2019).

Gembong mengatakan kader PDIP di DKI akan memaksimalkan komunikasi ke masyarakat dari pintu ke pintu menyosialisasikan program Jokowi. Harapannya bisa meraih kemenangan untuk partai dan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Pola yang diterapkan sesuai arahan Pak Jokowi bagaimana setiap kader mampu menggalang kekuatan masyarakat dari door to door harapan kita semua bisa melakukan itu, dan bisa menangkan partai dan Pak Jokowi dua periode,” ujarnya.

Dalam hal head to head ini, Gerindra justru mengklaim unggul dari PDIP di survei internal. PDIP tak masalah jika memang suvei internal Gerindra menunjukan elektabilitas Gerindra unggul. Gembong mengatakan, hal itu dijadikan motivasi untuk menggenjot kinerja para kader di ibu kota.

“Ya itu kalau survei sebagai acuan kita sebagai pemantik kita, jadi mau leading atau tidak leading semangat kita harus tetap kita dorong semaksimal mungkin agar target partai tercapai. Jadi kalau PDIP di posisis leading, tapi kalau kita dibawah pun itu jadi pemantik untuk memaksimalkan kinerjanya,” kata Gembong.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif mengklaim partainya ungul dari PDIP di survei internal. Syarif mengatakan Gerindra unggul di kisaran angka 29 persen dari PDIP di ibu kota.

“Sesungguhnya hasil survei internal kita sudah di atas 29 persen,” kata Syarif saat dihubungi

Sementara itu, Direktur Riset Charta Politika Muslimin membeberkan hasil surveinya yang menunjukan PDIP dan Gerindra menguasai DKI. PDIP 17,6 persen, kemudian Gerindra 14,0 persen.
(idn/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Survei Caleg DKI-1: Imam Nahrawi-Eko Patrio-Habiburokhman Masuk DPR

Jakarta – Lembaga survei Charta Politika merilis hasil surveinya tentang tingkat pengenalan calon anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta 1. Hasilnya, Imam Nahrawi menjadi caleg yang paling banyak dikenal.

“Jadi di DKI 1 yang paling dikenal, yang paling tinggi tingkat pengenalannya, itu ada Imam Nahrawi 51,8 persen. Kemudian nomor 2 ada Habiburokhman (31,7 persen),” kata Direktur Riset Charta Politika, Muslimin, di Resto Es Teler 77, Jalan Adityawarman, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

Imam Nahrawi.Imam Nahrawi (Ari Saputra/detikcom)

Survei dilaksanakan pada 18-25 Januari 2019. Survei dilaksanakan dengan wawancara tatap muka kepada total 2.400 responden atau 800 responden di tiap dapil. Margin of error di tiap dapil kurang-lebih 3,4 persen. Survei dilakukan di DKI Jakarta karena dianggap sebagai barometer nasional.
Selain tingkat pengenalan caleg, Charta Politika melakukan survei elektabilitas calon anggota DPR RI dari dapil DKI 1. Responden diberi pertanyaan ‘di antara nama-nama tokoh di bawah ini, siapakah yang Bapak/Ibu/Saudara pilih jika pemilihan umum legislatif dari dapil DKI Jakarta 1 dilaksanakan hari ini?’. Hasilnya, Imam Nahrawi masih menduduki posisi puncak.

“Jadi, begitu kita sebutkan beberapa nama, terutama urutan 1-2, kita sebutkan nama-nama caleg di dapil DKI 1, 15,1 persen yang akan memilih Imam Nahrawi. Kemudian Mas Eko (Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio) 3,8 persen. Mas Eko memang tingkat pengenalan hanya 20,2 persen. Begitu diuji, elektabilitasnya sangat signifikan, yaitu langsung naik 3,8 persen,” ungkap Muslimin.

Eko Patrio.Eko Patrio (Noel/detikFoto)

Responden juga diberi simulasi kertas suara. Di dapil DKI 1, pengaruh partai politik disebut lebih kuat karena banyak responden yang mencoblos gambar partai dibanding nama caleg.

“Kalau kita lihat dari beberapa nama memang nama-nama yang populer itu pada akhirnya cukup banyak yang kemudian orang mencoblos. Kemudian yang kedua, untuk khususnya di Gerindra dan PDIP, kalau kita lihat jauh lebih banyak yang mencoblos gambar partainya dibanding calegnya. Artinya adalah dapil 1 ini partai politiknya jauh lebih kuat dibanding caleg-calegnya, terutama di Gerindra dan PDIP,” jelasnya.

Untuk perolehan kursi, hasil survei Charta Politika menunjukkan akan ada beberapa partai yang kehilangan kursi dari DKI 1. Namun, ada juga partai yang justru menambah jumlah kursinya.

“Kursi itu akan hilang di dapil 1, kemudian PPP dan Demokrat kalau menggunakan simulasi yang sekarang. Walaupun kemudian Gerindra yang cukup signifikan karena dari 1 kursi di 2014, sekarang dari simulasi kita, Gerindra akan mendapatkan 2 kursi untuk di dapil 1,” tuturnya.

“Sisanya ada PKB, karena tadi didongkrak oleh suara Imam Nahrawi, kemudian Golkar masih bertahan dengan 1 kursi dan PDIP 1 kursi. Kemudian PKS juga hilang ya, walaupun sebenarnya masih ada sekitar 30 persenan yang tidak mencoblos kertas suara,” imbuh Muslimin.

Fenomena PKB, yang mendapatkan dongkrak suara dari Imam Nahrawi, disebut Muslimin juga terjadi di beberapa dapil. Selain itu, PKB diuntungkan karena memiliki nomor urut 1.

“Jadi peningkatan PKB cukup signifikan di survei kita karena tadi di beberapa survei kita coattail effect ya dapat karena ada Ma’ruf Amin yang tetap diasosiasikan PKB. Ada juga keberuntungan di PKB itu karena mereka nomor 1. Angka 1 cukup berpengaruh di beberapa level. Karena kita uji terbuka beberapa pemilih, tapi pas tertutup pada memilih PKB. Jadi ketika nomor 1 PKB dan calegnya nomor 1, itu punya potensi ternyata walaupun tidak populer,” papar Muslimin.

“Terutama bagi pemilih yang sampai bilik suara hanya memilih paslon 01 atau 02 saja, ketika dia membuka kertas besar, sudah pilih nomor 1 saja. Ketika tingkat pengetahuan masyarakat rendah terhadap caleg-caleg, maka bisa diuntungkan di situ,” ucapnya.

Berikut ini 10 besar tingkat pengenalan calon anggota DPR RI dapil DKI Jakarta 1:
Imam Nahrawi 51,8 persen
Habiburokhman 31,7 persen
Putra Nababan 26,7 persen
Wanda Hamidah 26,3 persen
Asril Hamzah Tanjung 24,4 persen
Chica Koeswoyo 23,7 persen
Bambang Atmanto Wiyogo 23,5 persen
M Yusuf Mujenih 22,9 persen
Mardani Ali Sera 22,7 persen
Sb. Wiryanti Sukamdanu 21,3 persen

Berikut ini 10 besar elektabilitas calon anggota DPR RI dapil DKI Jakarta 1:
Imam Nahrawi 15,1 persen
Habiburokhman 6,8 persen
Eko Hendro Purnomo 3,8 persen
Putra Nababan 3,6 persen
Bambang Atmanto Wiyogo 3,5 persen
M Yusuf Mujenih 3,5 persen
Chica Koeswoyo 3,3 persen
Wanda Hamidah 2,3 persen
Mardani Ali Sera 2,1 persen
Asril Hamzah Tanjung 2,0 persen

Berikut ini perolehan kursi partai politik dapil DKI Jakarta 1:
PKB 1 kursi
Gerindra 2 kursi
PDIP 1 kursi
Golkar 1 kursi
NasDem 0 kursi
Garuda 0 kursi
Berkarya 0 kursi
PKS 0 kursi
Perindo 0 kursi
PPP 0 kursi
PSI 0 kursi
PAN 1 kursi
Hanura 0 kursi
Demokrat 0 kursi
PBB 0 kursi
PKPI 0 kursi
(azr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Megawati: Wes Kalah, ya Kalah Wae toh

Liputan6.com, Banyumas – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku heran dengan pemilu kali ini. Masyarakat menurutnya seperti ketakutan, padahal sejak pemilu pertama 1955 rakyat selalu tertawa dan senang hati saat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Pemilu 2019 kenapa jadi seperti ini. Kenapa sekarang orang ditakut takuti, jangan pilih Jokowi, memangnya kenapa ya Pak Jokowi. Katanya demokrasi, demokrasi apa?,” kata Megawati Soekarnoputri saat memberikan amanat kepada ribuan kader dan simpatisan PDI Perjuangan dalam acara Jambore Kader Komunitas Juang se- Jawa Tengah di Gor Satria Purwokerto, Banyumas, Minggu, 10 Februari 2019 seperti dilansir Jawapos.com.

Megawati juga mengatakan, penyebaran hoaks menjadi penyebab keadaan bangsa Indonesia seperti saat ini. Ujaran kebencian terus disebar untuk menjatuhkan Jokowi yang telah bekerja dan berupaya membangun Indonesia.

“Aneh sekali sekarang ini. Kenapa hanya mencari seorang Presiden rakyat ini ditebarkan kebencian hoaks segala, hanya untuk memenangkan yang menyebarkan hoaks,” kata Megawati.

“Pertanyaannya, kalau kalian dibegitukan kayak apa ya rasanya, tidak ada sopan santun lagi, tidak ada saling bergotong royongan. Padahal Pancasila sama dengan gotong royong, dan Pancasila bukan dibuat oleh Bung Karno, tapi di gali dari kultur Indonesia. Wes kalah ya kalah wae toh yo, (Kalau sudah kalah ya kalah aja),” ucapnya.

Dia pun meminta agar para penyebar hoaks kebencian segera sadar dan bertanggungjawab dengan apa yang telah dilakukan selama ini.

“Hai anak muda yang menyebar kebencian, kalau benar kamu bertanggungjawab dan ksatria, maka datanglah ke sini, ayo ngomong, nanti ibu jawab. Jangan main medsos menyembunyikan diri kamu, yang hanya keluar adalah kebencian, yang belum tentu kamu pun mengalami kebencian seperti itu, dapat juga kamu merasakan betapa sakitnya,” jelasnya.

Simak berita Jawapos lainnya di sini.

2 dari 3 halaman

Ancaman Bagi Kader Jika Sebar Hoaks

Bahkan dia mengancam kadernya jika di partainya terdapat penyebar hoaks agar segera angkat kaki dan keluar dari PDI Perjuangan. PDIP tidak membutuhkan kader yang meyebarkan kebencian yang dapat memecah belah bangsa Indonesia.

“Sekarang (banyak) anak muda pintar bermain cyber, banyak yang pintar tapi tak punya sopan santun dan etika. Di sini jangan ada yang seperti itu. Kalau disini ada, segera keluar, tidak ada (penyebar hoaks) di PDI Perjuangan. Harus bertanggung jawab berani kamu menyebarkan kebencian, sini..!!,” tegas Megawati.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Cari Solusi Masalah di Masyarakat, Hary Tanoe Mengaku Jadi Rajin Blusukan

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menilai pemberdayaan ekonomi rakyat harus dimaksimalkan agar masyarakat semakin sejahtera.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan yaitu memberikan kemudahan akses pinjaman dana kepada pelaku usaha kecil oleh pemerintah Daerah. 

“Bangun UMKM daerah. Berikan pembiayaan murah, pelatihan supaya berkembang, sehingga menciptakan lapangan kerja, omset makin besar, ikut membangun ekonomi daerah,” kata Hary saat berkunjung ke Palembang.

Kemudahan akses dana murah, kata Hary, diberikan bagi UMKM yang potensial, yang menekuni usahanya dengan serius dan tumbuh dengan baik.

Adapun, bagi UMKM yang baru merintis, bisa diberikan berbagai pelatihan agar usahanya kian berkembang dan maju.

“Misal, pelatihan bagaimana melayani pelanggan dengan baik, bagaimana menjaga kualitas. Kulitas makanan, pelayanan dan harga sangat dibutuhkan untuk menarik konsumen,” kata Hary Tanoe, Sabtu (9/2/2019).

Pria yang juga Ketua umum Federasi Futsal Indonesia itu menambahkan, kebutuhan dan permasalahan UMKM di setiap daerah berbeda. Jadi, setiap pihak perlu turun langsung untuk mengetahui permasalahan dan mencarikan solusi pengembangannya.

“Banyak hal yang bisa dilakukan untuk membangun UMKM di daerah, kita harus tahu permasalahannya masing-masing,” tutur Hary yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur itu.

2 dari 2 halaman

Rajin Blusukan

Oleh karena itu, Hary mengaku saat ini sering berkeliling menemui masyarakat agar bisa memahami permasalahan yang terjadi. 

“Saya berkunjung ke daerah, sekaligus melihat kondisi di lapangan. Supaya realistis, tidak berteori. Kita tahu permasalahan daerah satu dengan daerah yang lain pasti berbeda,” kata Hary.

Dalam kunnjungan ke Palembang, Hary Tanoe sempat mendengar cerita sejumlah warung usaha pempek. Kepada pengusaha pempek itu, Hary memberikan saran dan motivasi. 

“Dalam satu hari cukup banyak pengunjung, 12 jam kerja, dan baru punya satu tempat, padahal omzetnya besar. Jadi, saya sarankan untuk buka di tempat lain,” ungkap Hary.

Cegah Korupsi, Nasdem Tidak Potong Gaji Kadernya di Parlemen

Liputan6.com, Jakarta – Partai Nasdem memiliki kebijakan antimahar dan tidak potong gaji kader yang merupakan anggota dewan. Namun, kebijakan itu bukan untuk pamer atau ingin dipuja dan dipuji partai lain.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, dengan tak adanya pemotongan gaji, partainya ingin membuktikan bahwa gerakan perubahan restorasi Indonesia bukan hanya slogan.

“Setidaknya caleg tidak ada beban finansial yang harus dipertanggungjawabkan atau dibayar kembali. Nasdem juga tidak akan mengambil uang kepada caleg yang terpilih dan duduk di parlemen. Tidak ada pungutan uang atau potong gaji untuk membiayai partai,” kata Johnny di Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga menekankan, profesionalisme yang menjadi patokan di Nasdem, untuk kadernya, harus diimbangi dengan moralitas. 

“Pakta integritas simpan jauh-jauh karena kita bukan lagi dalam diskursus antikorupsi, kita ingin bangsa ini harus meminimalisir praktik korupsi, tapi ini bukan kerjaan satu-satunya, memberantas korupsi,” kata Paloh.

Paloh menambahkan, banyak pekerjaan rumah yang tak kalah penting untuk membangun kesadaran masyarakat terkait hak dan kewajiban. Pemberantasan korupsi adalah kewajiban semua.

“OTT kita mengelus dada, kalau setiap minggu dicopot, ada yang salah, NasDem menyatakan kesedihannya. Kita dukung giat pemberantasan korupsi, tetapi kita ingatkan bahwa preventif jauh lebih penting daripada gerakan represif,” tutur dia.

 

2 dari 2 halaman

Pintu Masuk Korupsi

Sementara itu,  Sekjen Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko menilai  pemotongan gaji anggota dewan idealnya tidak dilakukan partai politik.

Jika ada partai politik yang memotong gaji anggota dewan untuk operasional, kata dia, patut diduga ada masalah internal partai dalam menyediakan dana.

“Pemotongan itu juga mencerminkan ada problem ketersediaan dana bagi parpol dalam menjalankan fungsi elektoralnya,” ujarnya , Jumat, 8 Februari 2019.

Pegiat antikorupsi ini menilai, potongan gaji anggota dewan bisa bernilai besar ataupun kecil. Yang menjadi masalah, kata Dadang, ketika anggota DPR atau DPRD yang melakukan korupsi itu bukan untuk keperluan bertahan hidup atau operasional karena gaji tidak mencukupi.

“Mereka membutuhkan uang untuk menopang cita-cita politik dan gaya hidupnya yang mewah,” kata dia lagi.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

HEADLINE: Ribuan Caleg Rahasiakan Data Pribadi, Ada Sanksinya?

Liputan6.com, Jakarta – Daftar caleg kembali jadi sorotan. Bukan lagi soal 49 nama caleg eks koruptor yang dirilis belum lama ini. Tapi, tentang data pribadi yang mereka rahasiakan untuk publik.

KPU menyatakan, 2.049 dari 8.037 caleg yang bertarung di pemilu 2019 tidak mau mengisi dan membuka data pribadi secara lengkap.

Data tersebut di antaranya tentang jenis kelamin, usia, riwayat pekerjaan, status khusus (mantan napi/bukan mantan napi), motivasi, dan target saat terpilih menjadi anggota legislatif.

Semangat keterbukaan informasi pun tereduksi. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menegaskan, caleg yang tidak mengisi data pribadi lengkap telah mencederai semangat mewujudkan pemilu yang transparan.

“Ketidaktersediaan informasi mengenai caleg akan membuat pemilih kesulitan mengenali profil, memantau rekam jejak, dan mengetahui program masing-masing caleg. Ini akan berujung pada kesulitan memilih pada hari pemungutan suara nanti,” ujar Titi kepada Liputan6.com, Jumat (8/2/2019). 

Padahal, kata Titi, UU 7/2017 tentang Pemilu telah mengamanatkan keterbukaan informasi bagi publik. Pasal 14 huruf C UU Pemilu menyebutkan, KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Salah satu informasi yang perlu dibuka adalah profil caleg.

Melalui PKPU 31/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, informasi caleg diakomodasi melalui formulir model BB.2: Daftar Riwayat Hidup dan Informasi Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.

Di formulir tersebut, terdapat beberapa informasi yang dibutuhkan publik seperti jenis kelamin, usia, riwayat pendidikan, riwayat organisasi, riwayat pekerjaan, status khusus (terpidana/mantan terpidana/bukan mantan terpidana), serta motivasi (latar belakang maju caleg) dan target atau sasaran (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika terpilih).

“Informasi yang tertera pada formulir model BB.2 penting dibuka agar pemilih bisa mendasarkan pilihannya pada integritas, kualitas, rekam jejak dan komitmen yang bisa dilacak dari profil caleg tersebut,” ujarnya.

Infografis Ribuan Caleg Sembunyikan Data Pribadi. (Liputan6.com/Triyasni)

Sebagai contoh, status khusus apakah caleg terpidana, mantan terpidana, atau bukan mantan terpidana dengan mudah bisa dilacak pemilih jika caleg benar-benar serius mengisi satu kolom dari sekian banyak kolom isian yang tertera pada formulir model BB.2 dan membukanya ke publik.

“Jika pada batas waktu tertentu caleg masih enggan membuka profilnya ke publik, KPU perlu mengumumkan nama-nama tersebut,” tegasnya.

Berdasarkan data yang dikumpulkan Perludem dari sistem informasi KPU infopemilu.kpu.go.id, per 6 Februari 2019, masih ada 2.043 dari 7.992 (25.56 persen) caleg yang enggan membuka data diri. Jika direkapitulasi berdasarkan jenis kelamin, 1.162 dari 4.790 (24.26 persen) caleg laki-laki enggan membuka data diri serta 881 dari 3.203 (27.51 persen) caleg perempuan menolak membuka data diri.

Jika direkapitulasi berdasarkan partai, kata Titi, Demokrat, Hanura, PKPI, Partai Garuda, dan Nasdem adalah lima partai dengan jumlah ketidaktersediaan profil caleg tertinggi. Sementara lima partai dengan jumlah ketidaktersediaan profil caleg terendah yaitu Golkar, Berkarya, PPP, PAN, Perindo.

Terpisah, pengamat politik Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Dahlia Umar meminta KPU jadi pelayan rakyat, bukan caleg atau parpol. KPU harus memegang prinsip persamaan hak. Jika mantan napi koruptor tetap mempunyai hak untuk menjadi caleg selama yang bersangkutan sudah menjalankan hukuman. Itu juga harus diimbangi dengan hak pemilih mengetahui rekam jejak calon sebelum memutuskan memilih .

“Ini hanya bisa dilakukan bila KPU berani mewajibkan seluruh caleg mengumumkan profil dan rekam jejaknya sebagai bentuk keadilan dan pertanggung jawaban sebagai calon pemimpin,” ungkapnya kepada Liputan6.com, Jumat (8/2/2019).

Menurut Dahlia, pemilu adalah ajang pemilihan calon pemimpin yang mewakili rakyat nantinya. Karena itu yang harus dikedepankan adalah kebutuhan pemilih akan informasi yang detail tentang rekam jejak, capaian, prestasi calon.

“Dengan begitu pemilih dapat mengambil keputusan dengan bijak pada 17 April nanti,” pungkasnya.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 3 halaman

Terbentur UU Lain

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri punya alasan mengapa pihaknya tidak mengumumkan nama-nama caleg yang merahasiakan data pribadinya. Komisioner KPU Ilham Saputra menyatakan, caleg berhak tidak membuka identitas pribadinya.

“Caleg memiliki privasi untuk memilih tidak mengisi data diri. Mereka dijamin UU untuk tidak di-publish,” kata Ilham, Jumat (8/2/2019).

Ilham menyatakan, tidak ada peraturan KPU yang melarang caleg merahasiakan data pribadinya. Selain itu, KPU juga terikat dengan undang-undang lain, yakni UU Keterbukaan Informasi Publik

“Coba lihat Pasal 17 itu informasi pribadi termasuk hal yang dikecualikan. KPU kan melihat UU lain, ketika pemilu kan bukan hanya soal pemilu saja, ada juga privasi yang enggak boleh,” katanya.

KPU, kata dia, hanya bisa mendorong caleg membuka diri dan meminta koordinasi dengan parpol pengusungnya.

“Biar masyarakat nanti yang menilai caleg tersebut,” kata dia.

Senada, Ketua KPU Arief Budiman menyebut tak ada sanksi apa pun bagi caleg yang menutup data diri.

“Enggak ada sanksi,” singkat Arief di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Jumat (8/2/2019).

Arief menyerahkan pada masyarakat untuk menilai apakah caleg yang menutup diri pantas untuk dipilih atau tidak.

“Biar nanti masyarakat nilai, oh ternyata si A enggak mau dibuka datanya, oh si B mau dibuka datanya,” katanya.

Menurut Arief, adanya akses untuk melihat data diri caleg bagian dari pendidikan politik.

“Biar masyarakat menilai ada partai yang membuka datanya, ada yang tidak. Ada calon yang membuka datanya, ada yang tidak,” ucapnya.

Arief menegaskan tidak akan mengumumkan daftar caleg yang merahasiakan data diri tersebut. Sebab, semuanya telah ada di situs KPU. “Kamu buka saja di situ,” tandasnya.

Mantan Komisioner KPU Hadar Gumay menyayangkan sikap komisi pemilihan tersebut. Menurutnya, sangat penting bagi pemilih untuk mengetahui rekam jejak caleg yang akan dipilih.

“Kita perlu tahu dong, siapa-siapa mereka. Kan kita tidak mau memilih kucing dalam karung,” Hadar kepada Liputan6.com, Jumat (8/2/2019).

Hadar menyatakan, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, jangan hanya melayani kepentingan partai politik dan calegnya. Menurutnya, justru yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan 192 juta pemilih bisa terpenuhi dengan baik. Caranya, dengan memberikan informasi lengkap terkait daftar caleg yang akan dipilih.

“Mengisi data pribadi secara lengkap dan bisa diakses publik itu hal yang paling mendasar. Dari situ bisa kita kembangkan datanya dengan cari-cari dari sumber lain. Googling di internet misalnya. Tapi kalau yang mendasar saja tidak tersedia bagaimana kita tahu mereka,” sambungnya.

Hadar mendesak KPU untuk mengumumkan nama-nama caleg yang merahasiakan data pribadinya tersebut. Jika memang KPU tidak bisa mengumumkan nama-nama caleg tersebut karena yang bersangkutan menolak untuk dipublikasi, KPU bisa menggunakan logika terbalik dengan mengumumkan nama-nama caleg yang bersedia diumumkan.

“Di formulir BB.2 memang dicantumkan pernyataan bersedia dipublikasi atau tidak. Umumkan saja yang bersedia, dari situ kan kita tau sebaliknya, caleg-caleg yang tidak mau data pribadinya dipublikasi,” katanya.

KPU, kata dia, jangan bersikap kaku dan terkesan tidak punya daya menyikapi kasus ini.

“Kalau caleg eks korupsi saja bisa diumumkan, masa yang begini saja tidak bisa? banyak cara kalau memang sungguh-sungguh,” ungkapnya.

3 dari 3 halaman

Pengaruhi Elektabilitas?

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding punya alasan mengapa caleg tidak mau membeberkan data pribadinya. Menurutnya wajar jika ada caleg yang enggan mengisi lengkap data pribadi, khususnya terkait status khusus pernah jadi napi korupsi atau tidak.

“Ya kalau soal itu pasti tidak mau nyampaikan itu karena itu kan aib, dan akan bisa berpengaruh pada elektabilitas,” ujarnya kepada Liputan6.com, Jumat (8/2/2019).

Hanya, Kadir Karding menjamin catatan KPU tersebut tidak berlaku untuk caleg PKB. Menurutnya, caleg di partainya  sangat terbuka dan senang jika diminta untuk membuka ke publik soal jejak rekam mereka.

“Enggak ada masalah, kita ikut aturan KPU saja. Kalau KPU mengatur mengharuskan ya kita membuka. Tetapi semangat kami ingin para caleg di PKB itu terbuka,” ungkapnya.

Pihaknya ingin agar sebagai calon pimpinan politik di level masing-masing yang terpilih nantinya adalah betul-betul orang yang memiliki standar.

Terpisah, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antony menegaskan, partainya sejak awal menginstruksikan para caleg untuk membuka data dirinya secara lengkap kepada masyarakat.

“Silakan dicek, yang belum membuka diri itu dari partai apa sebenarnya. Saya akan membuat instruksi ulang kalau memang ada caleg PSI yang belum buka data dirinya,” ungkapnya.

Membuka dan mengisi data secara lengkap, kata dia, adalah bagian komitmen PSI yang selalu mengusung partai antikorupsi dan bebas dari korupsi.

“Ini sudah jadi cita-cita seluruh kader kami,” ujarnya.

Para caleg sendiri sepakat agar KPU mengungkap ke publik caleg-caleg yang tidak mau mengisi lengkap data pribadinya.

“Kalau daftar caleg koruptor saja bisa diumumkan, kenapa yang ini tidak sekalian,” ujar Aziz Kafia, caleg DPD RI dari DKI Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Menurutnya, sudah menjadi hak masyarakat untuk mengetahui rekam jejak dan asal usul pejabat publik yang menjadi wakilnya di pemerintahan.

“Bagaimana ingin membangun tranparansi jika calegnya tidak jujur untuk urusan yang simpel seperti ini,” katanya.

Aziz sendiri menegaskan, dirinya sebagai caleg DPD telah mengisi lengkap data pribadi yang dibutuhkan dalam pencalegan.

“Semangat saya ya itu tadi, untuk transparansi dan keterbukaan bersama,” ujarnya.

Senada, caleg Partai Gerindra Dapil DKI Jakarta II Biem Benyamin menyatakan, seyogyanya caleg mengisi lengkap data yang disodorkan KPU dalam pencalegan.

“Sebaiknya sih diisi caleg. Kalau saya sih diisi semua,” kata Biem kepada Liputan6.com, Jumat (8/2/2019).

Hanya dia tidak bisa menanggapi banyak karena untuk hal ini memang tidak ada kewajiban atau aturan yang mengharuskan untuk mengisi.

“Ya kalau KPU tidak mewajibkan, ya bukan salah caleg juga,” jelasnya.

Perintah partai, lanjut Biem hanya menganjurkan mengisi sesuai yang ada di aturan KPU.


Airlangga: Maluku Tak Perlu Alasan Pilih Jokowi karena Sudah Terbukti

Ambon – Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan partainya siap memenangkan pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin di wilayah timur Indonesia. Dia mengatakan kader Golkar di Papua dan Maluku sudah berkomitmen memenangkan Jokowi-Ma’ruf.

“Partai Golkar sudah komit (komitmen, red) seperti kemarin di Papua kita komit menangi Jokowi 80%. Di sini (Maluku) menangi Pak Jokowi 70%. Jadi Golkar sudah komit menangkan Jokowi dan sudah lebih dari 80% kader Golkar mendorong Jokowi,” kata Airlangga di sebuah mal di Ambon, Jumat (8/2/2019).

Hal ini disampaikan Airlangga setelah melakukan konsolidasi dan temu kader yang dihadiri fungsionaris Partai Golkar se-Maluku, para caleg DPR/DPRD, serta para simpatisan Partai Golkar. Sebelum di Maluku, Golkar sudah menggelar konsolidasi di Jayapura. Kegiatan akan dilanjutkan di NTT dan NTB.
Airlangga mengatakan warga Maluku tak membutuhkan banyak alasan untuk memilih Jokowi. Sebab, lanjutnya, kerja Jokowi sudah terbukti.
“Disini, Presiden Jokowi sudah kira-kira 70 (persen), betul?” kata Airlangga.

“Betul,” jawab hadirin.

“Jadi Maluku tidak perlu dijelaskan kenapa pilih Jokowi karena sudah terbukti, dan perjuang untuk Pak Jokowi, betul? Kalau Golkar menang harga mati, maka Jokowi menang harga mati juga, siap?” sambung Airlangga.

“Siap,” jawab hadirin.
(jbr/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>