Ngabalin: Narasi Pidato Prabowo Buat Kekhawatiran untuk Masyarakat  

Liputan6.com, Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengomentari Pidato Kebangsaan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Ngabalin menilai pidato Prabowo membuat kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia.

“Kenapa? Karena dari semua diksi dan narasi yang dipakai oleh Pak Prabowo itu membuat kekhawatiran dan kegoncangan bagi masyarakat Indonesia,” ujar Ngabalin di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Ngabalin menegaskan, data-data yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya adalah berita bohong. Menurut dia, masyarakat tidak resah mendengar pidato Prabowo lantaran data yang disampaikan tak sesuai dengan fakta. 

“Hal yang paling mendasar yang sangat penting itu adalah berita-berita bohong, data-data yang tidak benar, data-data yang sampah yang dipakai Pak Prabowo itu membuat satu narasi cerita panjang yang hari ini Anda kan bisa lihat, masyarakat tidak memberikan tanggapan apa-apa,” jelas dia. 

Ngabalin mengaku, dirinya bertemu dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Pertemuan itu membahas pernyataan Prabowo yang menyebut sejumlah BUMN bangkrut.

“Jangan kebelet menggunakan data-data yang tidak benar, data-data yang bohong, data-data yang hoaks. Sayang kalau nanti rakyat itu gelisah karena mendengarkan pidato, (pidato) terbuka lho dari seorang calon presiden yang namanya Prabowo Subianto,” ucap Ngabalin.

2 dari 3 halaman

Bantah Pakai Data

Mantan Politikus Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengatakan, pemerintah tidak bisa melakukan perlawanan terhadap pidato Prabowo.

Kendati begitu, Ngabalin menuturkan pihaknya tengah menyusun data-data yang benar untuk mengklarifikasi pernyataan yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya. 

“Saya pikir ini pernyataan resmi yang saya bisa mempertanggung jawabkan itu dan untuk atas nama pemerintah. Karena tidak mungkin kami melakukan perlawanan. Kami hanya bisa memberikan data-data yang validitasnya, akurasi bisa dipertanggung jawabkan,” tutur Ngabalin.

“Apa yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden selama 4 tahun mulai dari infrastruktur, mulai dari impor beras, garam, dan lain-lain,” imbuh dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Tes Capres Baca Quran Gagasan Dai Didukung MUI

JakartaIkatan Dai Aceh (IDA) ingin ada tes baca Alquran bagi kedua pasangan calon di Pilpres 2019, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Aspirasi tersebut mendapat dukungan dari Majelis Ulama Islam (MUI).

Undangan tes baca Alquran kepada Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga disampaikan IDA pada 29 Desember 2018 lalu. Rencananya tes membaca Alquran akan dilaksanakan di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, hari ini, Selasa (15/1/2019).

Ketua IDA, Tgk Marsyuddin Ishak menyebut banyak masyarakat Aceh menagih kedua paslon soal tes baca Alquran. Menurut dia, tes baca Alquran untuk capres-cawapres sangat penting bagi masyarakat Aceh sebagai salah satu tolok ukur kepantasan menjadi pemimpin.

“Apalagi tes ini sudah didukung oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dan partai pengusung masing-masing calon di Aceh,” kata Marsyuddin.
Namun karena IDA belum mendapat jawaban dari Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiga, tes baca Alquran tidak jadi digelar hari ini. Jika keduanya bersedia, pelaksanaan tes akan disesuaikan dengan jadwal kedua paslon.

“Jadwal ini masih tentatif masih kemungkinan bisa berubah. Karena kami sadar betul apa kesibukan Pak Jokowi, Kiai Ma’ruf, Pak Prabowo sama Bang Sandi. Jadi ya kita tunggu aja. Terkait waktu kalaupun memang jadi, ikut waktunya kita sesuaikan,” ujar Marsyuddin.

IDA juga telah menyambangi kantor pemenangan Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga. Kunjungan itu dalam rangka menagih jawaban atas undangan tes baca Alquran di bumi Serambi Mekah.

Secara lisan Tim Kampanye Nasional (TKN) menyatakan kesanggupan Jokowi dan Ma’ruf Amin untuk datang. Sedangkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno menyatakan hanya akan datang jika ada kewajiban dari KPU berkaitan dengan acara itu.

Mengenai usulan tes baca Alquran, IDA mendapat dukungan dari MUI. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) MUI, Lukmanul Hakim saat IDA datang berkunjung.

“Kami dari Majelis Ulama Indonesia mengapresiasi ide tersebut. Saya kira ini kan menjadi pemimpin bangsa. Alquran itu kami orang Islam tentu menjadi satu hal yang esensial, mendasar,” jelas Lukmanul.

Dia berharap tes baca Alquran tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi bangsa dan negara ke depan. Terutama dalam memilih pemimpin.

“Terutama untuk yang berikutnya dan juga yang sekarang. Kalau kita memang mengharapkan pemimpin itu yang beragama Islam secara esensial dia mengetahui dan bisa mempraktikkan dan mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam itu,” ujar Lukmanul.

Sementara itu, terkait permintaan rekomendasi penguji, MUI mengaku siap memfasilitasinya.

“Ya mereka tadi meminta juga dari MUI untuk jadi tim juri atau jadi tim evaluasilah ya. Evaluasilah ya, bukan juri. Karena ini bukan lomba baca Alquran. Ya kita tentu adalah orang-orang itu. Kita siap saja memfasilitasi itu,” sebut Lukmanul.

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan ide tes baca Alquran bagi capres-cawapres yang dicetuskan Ikatan Dai Aceh (IDA) tidak diatur dalam UU Pemilu maupun Peraturan KPU (PKPU). KPU menyerahkan ke pasangan calon untuk mengikuti ajakan tes itu atau tidak.

“Sikap KPU kami mempersilakan kepada masing-masing paslon untuk merespons apakah akan mengikuti atau tidak mengikuti. KPU tidak bisa mengatur itu, kami kembalikan kepada pasangan calon masing-masing,” ungkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
(elz/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Saham Netflix Bantu Penguatan Wall Street

Liputan6.com, Jakarta – Wall Street naik pada penutupan perdagangan Selasa (Rabu pagi waktu Jakarta) Mendorong penguatan bursa saham di Amerika Serikat (AS) ini adalah saham-saham di sektor teknologi terutama saham Netflix.

Selain itu, rencana stimulus ekonomi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah China juga meredam kekhawatiran investor sehingga ikut mendorong kenaikan Wall Street.

Mengutip Reuters, Rabu (16/1/2019), Dow Jones Industrial Average naik 155,75 poin atau 0,65 persen menjadi 24.065,59. Untuk S&P 500 naik 27,69 poin atau 1,07 persen menjadi 2.610,3. Sedangkan Nasdaq Composite menambahkan 117,92 poin atau 1,71 persen menjadi 7.023,83.

Saham Netflix melonjak 6,6 persen setelah perusahaan streaning video tersebut mengeluarkan pernyataan bahwa perusahaan akan menaikkan harga bagi para pelanggan yang ada di AS.

Saham-saham di sektoer teknologi lainnya seperti Alphabet Inc, Amazon.com Inc dan Apple Inc juga naik setelah pengumuman itu.

Indeks layanan komunikasi S&P 500 yang mencakup Netflix dan Alphabet naik 1,7 persen. Saham teknologi S&P 500 juga menguat 1,5 persen.

Selain itu, kenaikan Wall Street juga didorong oleh rencana China yang akan memberikan stimulus lebih banyak dalam waktu dekat sehingga meredakan kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi terbesar kedua di dunia.

“Secara keseluruhan, bursa saham AS mendapatkan kabar baik,” jelas chief market strategist TD Ameritrade, J.J. Kinahan.

“China membantu meredakan roller-coaster harian dan bahwa Netflix berpikir dapat menaikkan harga berlangganan juga sangat bagus.” lanjut dia.

Sebelumnya, langkah Wall Street tertahan setelah parlemen Inggris belum bisa membuat kesepakatan mengenai Brexit.

Penolakan kesepakatan itu dapat menyebabkan pembalikan keputusan yang dilakukan pada 2016 untuk meninggalkan Uni Eropa.

2 dari 3 halaman

PM Inggris: Gagalnya Brexit Bisa Berakibat Bencana

Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris, Theresa May mewanti-wanti Parlemen atas ketidaksepakatan yang berlarut di kalangan legislatif soal Brexit (keluarnya Inggris dari Uni Eropa), yang jika dibiarkan mungkin akan berujung pada kegagalan rencana itu.

Menulis di Sunday Express, PM May memohon kepada para anggota parlemen untuk mendukung perjanjian Brexit-nya dalam pemungutan suara di House of Commons (lower-houseParlemen Inggris) pada Selasa 15 Januari 2019 mendatang. Pemilihan itu akan menentukan persetujuan House of Commons terhadap paket Brexit versi PM May.

“Kegagalan untuk memberikan Brexit akan menjadi pelanggaran kepercayaan yang besar dan tak termaafkan dalam demokrasi kita”, Perdana Menteri Theresa May memperingatkan, seperti dikutip dari BBC, Minggu (13/1/2019).

“Tidak melakukan hal itu berisiko membuat Inggris meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan atau Brexit tidak terjadi sama sekali,” lanjutnya. 


May juga dikatakan khawatir tentang prospek anggota parlemen non-penjabat menteri yang berpeluang mengambil kendali Brexit jika sang PM kalah dalam pemungutan suara Selasa nanti.

The Sunday Times melaporkan rencana kelompok lintas partai anggota parlemen untuk mengubah aturan House of Commons untuk memungkinkan gerakan para backbencher(anggota parlemen non-penjabat menteri atau posisi strategis) untuk diutamakan atas bisnis pemerintah jika Brexit versi Theresa May gagal dalam pemungutan Selasa.

Itu akan memberikan anggota parlemen biasa, alih-alih anggota parlemen penjabat menteri, kontrol atas bisnis parlementer dan mengesampingkan perdana menteri.

Satu kemungkinan adalah bahwa para backbencher kemudian dapat secara hukum memaksa pemerintah untuk menunda Brexit di luar tanggal yang ditetapkan –sebuah proposal yang telah diminta oleh beberapa anggota parlemen, kata BBC.

Inggris akan meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret 2019 secara otomatis, terlepas apakah kesepakatan poin-poin negosiasi Brexit telah disahkan oleh anggota parlemen atau tidak.

Menulis di Sunday Express, PM May mengatakan House of Commons memberikan suara pada kesepakatan penarikan Brexit-nya yang akan menjadi “keputusan terbesar dan paling penting yang diminta oleh setiap anggota parlemen dari generasi kita”.

PM May secara luas diperkirakan akan kehilangan suara pada perjanjian penarikan yang dia capai dengan Uni Eropa, sesuatu yang beberapa menteri katakan akan menyebabkan Brexit “lumpuh”.

Sang PM berkata: “Ketika Anda memilih untuk memberikan suara dalam referendum, Anda melakukannya karena Anda ingin suara Anda didengar.”

“Beberapa dari Anda menaruh kepercayaan pada proses politik untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Kami tidak bisa – dan tidak boleh – mengecewakan Anda.”

“Melakukan hal itu akan menjadi pelanggaran kepercayaan dan bencana yang tak termaafkan dalam demokrasi kita.

“Jadi pesan saya ke Parlemen akhir pekan ini sederhana: Sudah waktunya untuk melupakan permainan dan melakukan apa yang benar untuk negara kita.”

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bayaran Menggiurkan Jose Mourinho Sebagai Pundit Sepak Bola

Jakarta Mantan manajer Manchester United Jose Mourinho dijadwalkan menjadi pundit sepak bola pada pekan ini. Dia akan mengisi dua pertandingan sepak bola pentas internasional.

BBC mengabarkan, Mourinho sepakat menjadi pundit beIN Sports pada akhir pekan. Manajer asal Portugal itu akan menjadi bintang tamu dalam dua pertandingan sepak bola.

Pertandingan pertama, Mourinho akan membicarakan laga Piala Asia 2019 antara Qatar melawan Arab Saudi. Beberapa hari berikutnya, Mourinho akan menganalisis partai Arsenal kontra Chelsea.

Uniknya, Mourinho bakal membicarakan Chelsea, mantan klubnya pada 2004-2007 dan 2013-2015. Namun disinyalir, ada kesepakatan lain yang tidak membolehkan Mourinho membicarakan mengenai pemecatannya di Manchester United.

Lantas, berapa biaya yang harus dikeluarkan pengundang demi mendatangkan Mourinho? BBC meyakini, Mourinho bakal dibayar sebesar 120.000 poundsterling untuk dua penampilan di televisi itu, atau setara dengan Rp1,1 miliar per tayang.

Sumber: bbc.com

Saksikan siaran langsung pertandingan-pertandingan Premier League, La Liga, Ligue 1, dan Liga Europa di sini:

Pengemis Legiman Punya Aset Rp 1 M, Pimpinan Komisi VIII: Ironis

JakartaLegiman si pengemis di Pati bikin geger karena punya aset lebih dari Rp 1 miliar. Wakil rakyat memandang ini ironis.

“Fenomena pengemis tajir tentu sangat ironis,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang membidangi sosial, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Rabu (16/1/2019).

Ace mengakui memang setiap individu memiliki rezeki masing-masing. Namun, Ace memandang cara Legiman memperkaya diri dengan mengemis seharusnya tidak boleh terjadi.
“Namun, mengais rezeki dengan meminta-minta lalu dengan begitu dia memilki aset properti yang banyak, seharusnya tak boleh terjadi. Hanya dengan bermodalkan minta-minta dia punya banyak harta,” ucap Ace.

Legiman tertangkap dalam operasi pengemis gelandangan dan orang terlantar (PGOT) yang digelar oleh Satpol PP Kabupaten Pati. Saat didesak petugas, Legiman juga mengaku memiliki rekening tabungan senilai Rp 900 juta, aset berupa rumah senilai Rp 275 juta dan tanah senilai Rp 250 juta.

Kepada petugas, Legiman mengaku sehari bisa mengantongu duit Rp 1 juta. Aset properti Legiman pun disebut bertebaran. Bagi Ace, ini ironi.

Ace mengatakan Legiman memang tak melanggar hukum apa pun karena mengemis. Meski demikian, Ketua DPP Partai Golkar itu memandang Legiman seharusnya dibina agar tidak lagi mengemis.

“Sebetulnya jika yang bersangkutan ditangkap secara hukum tidak ada yang dilanggar. Tidak ada delik hukum yang dapat menjerat dia. Tapi seharusnya dia diberikan pembinaan agar bekerja dengan asset dimilikinya untuk pada pekerjaan yang selayaknya dan lebih terhormat. Bukankah dalam agama dikatakan ‘tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah’,” sebut Ace.

“Selain itu, saya kira diimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan sedekah atau pemberian kepada para pengemis yang masih terlihat produktif, sehat, dan muda. Lebih baik disalurkan pada individu yang membutuhkan atau lembaga filantropi yang kreadibel dan dapat dipercaya,” imbuh Ace.
(gbr/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ngabalin Minta Prabowo Ungkap Mantan Presiden yang Dipantau Intelijen

Liputan6.com, Jakarta – Ali Mochtar Ngabalin menanggapi pidato kebangsaan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto yang menyebut bahwa intelijen negara memantau sejumlah tokoh, termasuk mantan presiden.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) itu meminta Prabowo mengungkap siapa saja mantan presiden dan pejabat negara yang merasa dimata-matai.

“Mungkin pak Prabowo dalam perjalanan yang panjang, ketiduran dalam mobil jadi kaget bangun langsung ngomong yang tidak benar. Siapa (mantan Presiden) yang diinteli, kasih dong datanya,” kata Ngabalin di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Ngabalin meminta Prabowo memberikan data adanya intelijen yang memantau pejabat negara. Ngabalin pun membantah tudingan ketua partai politik dipantau intel. Menurutnya, Jokowi menjadi sosok yang membina partai politik.

“Siapa sih yang merasa (diinteli)? Siapa mantan presiden yang merasa diinteli? Jangan buat berita bohong. Sayang dong kalau berita-berita bohong itu keluar dari mulut, cukup Andi Arief (Politisi Demoktrat) lah. Jangan calon presiden Prabowo bikin berita bohong lagi nanti,” ucapnya.

Ngabalin menegaskan bahwa saat ini pemerintahan Jokowi-JK tengah mempersiapkan pelaksaan Pemilu 2019 agar berjalan damai. Untuk itu, dia mengingatkan agar tidak ada pihak yang berusaha mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Karena itu saya berkali-kali mengatakan bahwa siapa saja yang upaya melakukam upaya delegitimasi terhapa KPU sebagai penyelenggara pemilu yang damai, serentak dan baik dan pemerintah menjatuhkan wibawa pemerintah maka kami akan melakukan perlawanan itu,” tegas Ngabalin.

2 dari 3 halaman

Dimata-matai?

Prabowo menyinggung kerja intelijen dalam pidatonya di JCC Senayan, Senin (14/1). Dia menuding intelijen bekerja untuk mengintai orang-orang di sekelilingnya, mulai dari Ketua MPR Zulkifli Hasan, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Rachmawati Soekarnoputri.

“Intelijen itu nginteli musuh negara, jangan inteli mantan presiden Republik Indonesia, jangan intel mantan ketua MPR, jangan inteli anak proklamator, jangan inteli mantan panglima TNI, jangan inteli ulama besar kita,” tuturnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kiprah 6 Mantan Ratu Kecantikan Indonesia dengan Profesi Tak Biasa

Liputan6.com, Jakarta – Sederet perempuan yang tak hanya cantik, tetapi juga cerdas telah terpilih mewakili Indonesia untuk mengikuti kompetisi kecantikan tingkat dunia. Namun sebelumnya, Ratu Kecantikan ini harus berjuang untuk mendapatkan gelar sebagai Puteri Indonesia, Miss Indonesia, dan lainnya.

Di masa jaya, mereka menjalankan tugas sebagai Ratu Kecantikan di dalam juga luar negeri. Namun tak jarang, usai menyerahkan mahkota kemenangan pada penerus, mereka menggeluti profesi yang tidak biasa.

Lantas, prosesi tak biasa apa saja yang ditekuni para mantan Ratu Kecantikan Indonesia ini? Yuk, simak rangkuman selengkapnya berikut ini.

1. Agni Pratistha

Agni Pratistha yang kala itu mewakili Jawa Tengah, berhasil menyandang gelar Puteri Indonesia 2006. Ia mengungguli Ananda dari Kalimantan Selatan damn Rahma Landy dari DKI Jakarta 5 dan melenggang ke Miss Universe 2007 di Meksiko.

Usai menjalankan tugas sebagai Puteri Indonesia, Agni masih memerankan beberapa film layar lebar dan meneruskan hobi lari. Saat ini, ibu dari dua putra ini menjadi pendiri dari ARK Motion Images, sebuah perusahaan yang memusatkan pada video hiburan online yakni film pendek dan film berseri.

2. Bernika Irnadianis Ifada

Puteri Indonesia 2000 diraih oleh Bernika Irnadianis Ifada dari DKI Jakarta 3. Kemenangan Bernika kala itu ditandai dengan penyerahan mahkota oleh pemenang sebelumnya, Puteri Indonesia 1996 Alya Rohali.

Usai bertugas sebagai Ratu Kecantikan, Bernika sempat terjun di dunia pertelevisian sebelum mengikuti kontes, juga menjalankan bisnis kecantikan. Kini, ia menjadi salah satu dosen di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Bogor, Jawa Barat.

2 dari 3 halaman

3. Venna Melinda

Venna Melinda dinobatkan sebagai Puteri Indonesia 1994 silam. Kala itu, ia mengalahkan wakil Sumatera Utara, Irma Rahmayani Lubis dan wakil Sumatera Selatan, Valentina Tohir.

Usai kontes kecantikan, Venna masih aktif di dunia hiburan Tanah Air. Ia juga menjadi anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Timur periode 2009-2014 dan 2014-2018. Kini, ia pindah ke Partai Nasdem dan kembali mencalonkan diri pada Pemili 2019.

4. Kristania Virginia Besouw

Kristania Virginia Besouw merupakan Miss Indonesia 2006. Atas kemenangan tersebut, ia mengikuti Miss World 2006 yang diselenggarakan di Polandia dan kala itu, Kristania masuk 24 besar.

Pada 2007, Kristy, begitu ia akrab disapa menikah dengan Frank Piay dan tinggal di Amerika Serikat. Tak hanya menjadi warga negara AS, ia juga bergabung dengan US Army sejak 2014-2018.

3 dari 3 halaman

5. Anindya Kusuma Putri

Anindya Kusuma Putri sebagai wakil Jawa Tengah berhasil menyabet gelar Puteri Indonesia 2015. Ia pun mewakili Indonesia ke Miss Universe 2015 dan masuk posisi 15 besar.

Lepas sebagai Ratu Kecantikan, ia tampil di beberapa acara petualangan. Saat ini, Anindya Kusuma Putri berprofesi sebagai Juru Bicara Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia.

6. Susanty Manuhutu

Susanty Manuhutu meraih gelar Puteri Indonesia 1995. Skill komunikasinya pun kian terasah dan membawa Susanty pada beragam profesi. Ia sempat terjun sebagai reporter di salah satu stasiun televisi.

Kemudian, ia melangkah ke industri migas di 1999. Saat ini, Susanty Manuhutu bekerja sebagai juru bicara di salah satu perusahan minyak multinasional.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Yusril: Akhir Januari, PBB Tentukan Sikap Dukungan Pilpres

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa partainya tak akan bersikap netral dalam Pilpres mendatang. Yusril menyebut, dukungan PBB kepada salah satu paslon Pilpres akan diputuskan pada akhir bulan Januari 2019.

Yusril menjelaskan, bila selama ini ada deklarasi dukungan dari para caleg PBB adalah dukungan pribadi. Bila pun ada kegiatan terorganisir, itu bukan dilakukan oleh partai maupun organ partai. Contohnya di Sumatera Utara. Disitu ada 23 caleg PBB mendeklarasikan paslon tertentu. Yusril hanya menghormati kegiatan tersebut.

“DPP PBB selama ini mendiamkan saja deklarasi deklarasi itu karena menghormati dinamika dan perbedaan di dalam partai. Yang penting jangan salah-menyalahkan apalagi sampai menjelekkan satu sama lain,” kata Yusril saat pidato konsolidasi caleg PBB di Jambi, Selasa (15/1/2019).

Yusril menambahkan, partainya adalah partai berdaulat, yang langkah politiknya tak bisa dipaksakan dari luar struktur partai. Semua anggota partai politik pun dituntut mentaati keputusan partai.

Pakar hukum tata negara itu menenankan, hubungannya dengan pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf juga hanya sebatas penasehat hukum. Yusril ingin supaya Pemilu berjalan secara jujur dan adil.

2 dari 3 halaman

Nasihat untuk Jokowi

Selain itu, sebagai partai Islam, PBB juga berkepentingan agar tak ada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Islam dan Umat Islam.

“PBB tidak sekedar berteori membela Islam. PBB selalu berada paling depan membela Islam termasuk mencegah terjadinya presekusi dan kriminalisasi terhadap para ulama”, tegas Yusril.

Yusril juga mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan nasihat langsung kepada Jokowi supaya tak mengeluarkan kebijakan yang merugikan kepentingan umat Islam.

“Apalagi memberi angin kepada bangkitnya kembali Komunisme. Pak Jokowi sepakat dengan hal itu dan menyatakan komitmenya yang teguh” tandas Yusril.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gelap Gulitanya Jembatan Gentala Arasy Ikon Jambi

Rabu 16 Januari 2019, 00:44 WIB

Foto News

Ferdi Almunanda – detikNews

Jambi detikNews – Lampu penerangan di Jembatan Gentala Arasy di Jambi padam sejak sebulan lalu. Lampu itu padam karena instalasi listrik putus dan tidak ada perbaikan.

Jembatan ikon wisata Gentala Arasy kebanggaan warga Jambi tersebut terlihat gelap tanpa hiasan lampu penerangan. (Ferdi-detik)

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com

Menanti Adu Peluru Capres-Cawapres di Debat Perdana

Liputan6.com, Jakarta – Tahapan pemilihan presiden (pilpres) 2019 akan memasuki tahapan baru. Menunggu hitungan jam, debat pilpres perdana akan digelar Kamis 17 Januari 2019. KPU memastikan persiapan untuk itu telah rampung 100 persen. Lokasi, rundown acara, tamu undangan, hingga moderator dan panelis sudah siap semuanya. 

Tak hanya KPU, pihak yang akan bertarung juga menyatakan kesiapannya. Baik pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin, maupun penantangnya paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga. Keduanya menyatakan siap tempur dan telah menyiapkan sejumlah amunisi yang siap digeber di panggung debat pilpres nantinya.  

Koordinator tim debat Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya telah menyiapkan senjata ‘khusus’ yang akan dipakai dalam debat perdana.  Dua peluru itu adalah kasus HAM dan korupsi.

Karding menyebut, kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan Prabowo Subianto bakal dibawa Jokowi-Ma’ruf Amin. Selama ini, nama Prabowo kerap diseret dalam dugaan penculikan aktivis saat menjadi Danjen Kopassus.

“Yang pertama soal kasus pelanggaran HAM dan penghilangan orang yang diduga dilakukan Pak Prabowo,” ujar Karding melalui pesan singkat, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019.

Kasus kedua, diduga mengkaitkan nama sang cawapres Sandiaga Uno. Nama bekas Wagub DKI Jakarta itu pernah disebutkan sebagai pemilik PT Duta Graha Indah (DGI) oleh mantan Bendum Partai Demokrat Nazaruddin.

“Kedua tentu, kita melihat bahwa KPK telah bekerja menggunakan kewenangannya untuk mengusut kejahatan atau korupsi korporasi. Saya kira salah satu yang mesti menjadi pertanyaan publik selama ini adalah kasus yang menimpa PT DGI di mana semua orang tahu komisarisnya adalah pasangan paslon 02,” kata Karding.

KPK masih mengusut kasus kejahatan korupsi korporasi PT DGI. KPK menetapkan PT DGI sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata RS Universitas Udayana sejak 5 Juli 2017. Proyek tersebut diduga memakan kerugian negara hingga Rp 25 miliar. Diduga ada enam proyek yang terlibat.

Perusahaan yang kini berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring ini diketahui bermitra dengan Permai Grup milik terdakwa korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin.

Karding menilai momentum debat itu menjadi tempat Prabowo dan Sandiaga untuk menjelaskan dua hal tersebut ke publik.

“Jadi ini tentu ruang dan hal strategis untuk kita minta penjelasannya kepada Pak Sandiaga Uno dan Pak Prabowo,” tandasnya.

Seakan tak mau kalah, tim pasangan calon nomor 02 juga telah menyiapkan hal yang sama. Mereka mengaku sudah menyiapkan setidaknya empat peluru yang akan digunakan menyerang kubu lawan di debat pilpres perdana ini.

Pertama adalah kasus penyelesaian HAM masa lalu. Juru bicara Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Nasir Djamil menyatakan, ini merupakan bahan materi debat yang akan disampaikan.

“Bagaimana menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Kemudian kasus-kasus terkait orang hilang,” kata Nasir saat dihubungi Merdeka.com.

Menurut dia, sampai sekarang sudah ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang diberikan kepada Kejaksaan Agung dari Komnas HAM yangdimana belum ditindaklanjuti.

Selain itu, senjata lain adalah soal  kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Cawapres Sandiaga mengungkapkan peluang mengangkat kasus tersebut di debat perdana terbuka lebar. Karena menurutnya, ini berkaitan dengan masalah korupsi yang sudah akut.

“Ada kemungkinan (bahas kasus Novel Baswedan) karena masalah korupsi itu kan sudah sangat akut ada di stadium 4 kalau kanker, kalau penyakit sudah sangat kronis,” kata Sandiaga, Jakarta, Selasa 8 Januari 2019.

Dia menuturkan, dengan mengangkat kasus-kasus yang sedang berjalan, justru akan lebih mudah. Karena akan langsung bersinggungan dengan rakyat.

Ketiga, Prabowo Sandi juga akann menjadikan isu teroris sebagai satu amunisi yang akan ditujukan ke kubu lawan,

Terakhir, untuk masalah hukum, soal transparansi dan akuntabilitas para penegak hukum juga menjadi fokus pihak Prabowo-Sandi di debat nanti.

Juru bicara Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Nasir Djamil menyebut pihaknya, akan lebih menekankan dalam penegakan hukum yang adil juga ditentukan dari sikap pemimpin negara. Pasalnya, jika penguasanya tegas, maka hukum akan adil.

2 dari 3 halaman

Diharapkan Beri Solusi

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, debat Pilpres perdana pada 17 Januari mendatang akan menjadi daya tarik tinggi bagi publik.

“Publik jenuh dengan model kampanye kita tiga bulan belakangan ini tidak bicara soal isu-isu publik. Tidak bicara kepentingan besar publik. Tapi soal-soal yang kontroversial, yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan publik,” ucap Arya di kantornya, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019.

Dia mengingatkan agar penantang, yakni Prabowo-Sandiaga menghadirkan alternatif. Bukan hanya kritik semata.

“Kita sebagai pemilih tentu berharap dalam debat nanti, bagi penantang dulu deh, bagi penantang harus menawarkan sesuatu alternatif. Bukan soal narasi-narasi, bukan soal kritik-kritik semata. Tetapi harus ada narasi alternatif atau solusi,” ungkap Arya.

Dia merujuk pada pidato kebangsaan Prabowo yang sangat emosional. Topik yang dibicarakannya juga sangat besar.

Padahal kalau penantang itu fokus pada beberapa isu yang kuat, Misalnya isu-isu ekonomi.

“Mungkin pidatonya sangat menarik. Tetapi kan isu yang dibicarakan sangat luas itu. Mungkin juga ingin menargetkan masa pemilih yang luas. Padahal menurut saya sebagai penantang lebih baik menggunakan isu-isu strategis, fokus isu penting,” jelas Arya.

Dia menyayangkan pidato Prabowo sangat emosional, penuh kritik kepada pemerintah. Menurutnya, apa yang disampaikan Prabowo tak akan berpengaruh besar untuk menggaet massa mengambang atau swing voters.

“Kalau dari sisi efek, bagi pemilih yang swing atau yang belum menentukan pilihan, efek pidato itu tidak terlalu besar,” jelas Arya.

Salah satunya, karena isu yang dipilih. Menurutnya, apa yang disampaikan Prabowo adalah isu Pemilu 2014.

“Soal utang, soal sumber daya dan isu-isu lainnya. Nah bagi pemilih yang dua tipikal, pemilih baru dan masih mungkin berubah dan yang belum menentukan pilihan, mereka sudah dengar itu juga sebelumnya. Dan mereka mungkin kurang tertarik,” jelas Arya.

Sedangkan untuk Jokowi-Ma’ruf, masih kata dia, harus juga bisa membangun dan menjawab pertanyaan publik mengapa mereka layak dipilih kembali. Apa capaiannya dan prestasinya. Itu yang menjadi penting bagi publik.

“Karena debat ini sebenarnya kalau kontestasinya ketat, yang sangat memperngaruhi adalah justru isu-isu yang, bukan isu-isu yang normatif tapi isu-isu yang punya daya pukul yang kuat,” tukas Arya.

Dia menilai, isu korupsi akan lebih seksi daripada yang lain. Dimana di 2018 banyak OTT yang dilakukan KPK.

“Jadi publik punya intensi yang sangat besar untuk mengetahui apa prioritas pemerintah terhadap pemberantasan korupsi,” kata Arya.

Selain itu, masih kata dia, korupsi yang dicermati adalah korupsi politik. Jadi ini yang ditunggu masyarakat.

“Terutama korupsi dari sisi korupsi politik. Apa yang ingin pemerintah lakukan untuk menangani tindak pidana korupsi itu. Saya kira isu korupsi tanpa menegasikan isu lainnya, jauh punya magnitude yang besar,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut, kasus penculikan aktivis ’98 dan kasus penyidik KPK Novel Baswedan harus di angkat di debat capres-cawapres pada 17 Januari nanti. Pasalnya, kedua kasus ini menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia.

“Ini (kasus penculikan aktivis 98 dan kasus Novel Baswedan) menjadi tema penting yang harus diungkap kepada publik. Karena keduanya menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia. Keduanya, menyangkut pada calon-calon presiden,” ujar Boni Hargens saat dihubungi, Selasa 15 Januari 2019.

Boni menilai, kasus penculikan aktivis 98 selama ini dikaitkan dengan capres Prabowo Subianto. Oleh karena itu, komitmen Prabowo soal penuntasan masalah HAM wajib ditanyakan.

Bukan cuma Prabowo, kata Boni, Jokowi sebagai capres juga mesti tegas dalam mengusut kasus penghilangan paksa 13 aktivis ’98 yang hingga kini belum jelas penuntasannya.

“Bukan karena nama Prabowo Subianto ada di pusaran kasus itu, dengan tanpa penjelasan status hukum atau perannya, kecuali diberhentikan dari jabatan dan dipecat dari keanggotaannya sebagai TNI, melainkan karena ini beban sejarah yang berat maka harus dituntaskan,” tuturnya.

Selain itu, dalam forum debat, kedua capres harus dimintai komitmen untuk menuntaskan kasus Novel Baswedan. Menurutnya, meski kasus Novel terjadi pada era pemerintahan Jokowi, namun beban sejarahnya berbeda.

“Hal yang membedakan secara signifikan adalah kasus penghilangan paksa atas aktivis ‘98 sudah terjadi selama hampir 20 tahun sejak reformasi. Sementara, kasus Novel Baswedan terjadi dua tahun setelah pemerintahan Jokowi,” terangnya.

“Kasus Novel Baswedan memang terjadi pada era Jokowi, tetapi sudah ada lembaga yang bekerja. Saya mengapresiasi langkah Polri yang telah membentuk Tim Gabungan Investigasi untuk mengusut kasus Novel Baswedan,” tegas Boni.

Boni pun berharap Presiden Jokowi juga berani membentuk tim gabungan investigasi untuk menuntaskan kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998. Pasalnya, sampai saat ini, kasus itu masih dalam posisi terkatung-katung.

“Membiarkan kasus ini (kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998) tanpa solusi, tanpa komitmen, dan tanpa kerangka penyelesaian yang jelas, sama saja dengan menyimpan belati di tubuh kekuasaan. Sewaktu-waktu akan melukai, menciderai bahkan menyayat demokrasi kita,” pungkas Boni.

3 dari 3 halaman

6 Segmen

Debat perdana pilpres akan mengusung tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. KPU memastikan sudah menyiapkan segela keperluan untuk acara tersebut.

Ira Koesno dan Imam Priyono dipilih sebagai moderator. KPU juga telah menunjuk enam nama panelis. Mereka adalah Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, dan Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik. Selanjutnya, ada nama Bivitri Susanti dan Margarito Kamis yang merupakan ahli tata negara. Terakhir adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.

“Sudah, sudah beres, secara teknis dapat kami sampaikan bahwa persiapan debat pertama lancar tidak ada kendala yang berarti,” kata Komisioner KPU Wahyu di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin 14 Januari 2019.

Persiapan lainnya, KPU juga sudah memberikan kisi-kisi debat. jumlah kisi-kisi soal debat capres cawapres mencapai 20 pertanyaan terkait tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan, sebagai pihak penyelenggara, keputusan KPU terkait bocoran daftar pertanyaan di debat perdana ini bukan keputusan pribadi. Keputusannya disepakati bersama kedua kubu capres.

“Karena pengalaman di banyak tempat sering terjadi, jadi kami ambil putusan itu. Pesan penting kami tidak ingin ada paslon yang dipermalukan,” jelas Arief.

Debat perdana akan diisi enam segmen. Segmen pertama penyampaian visi misi kandidat. Segmen kedua dan ketiga menjawab pertanyaan dari para pakar.

Segmen keempat dan kelima adalah debat antarkandidat dengan pertanyaan yang diajukan masing-masing paslon. Dan terakhir segmen keenam ada closing statement dari masing-masing paslon.

Sebelum hari H coblosan 17 April mendatang, KPU rencananya akan melaksanakan debat hingga lima kali.

Debat perdana digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Debat akan disiarkan langsung oleh TVRI, RRI, KOMPASTV, dan RTV.

Debat kedua, akan dilakukan satu bulan setelahnya atau pada 17 Februari 2019. Debat kedua merupakan debat antarcapres saja dan akan dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Debat akan disiarkan oleh RCTI, GTV, MNC, dan INEWS.

Debat ketiga akan dilaksanakan satu bulan setelahnya, yaitu 17 Maret 2019. Debat masih akan diadakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Debat ketiga ini merupakan debat antarcawapres. Stasiun televisi yang akan menyiarkan adalah TransTV, Trans7, dan CNN.

Lalu, debat keempat akan berlangsung pada 30 Maret 2019 di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan. Debat ini kembali dilakukan antarcapres. SCTV, Indosiar, dan MetroTV akan menjadi stasiun televisi yang menyiarkan debat.

Terakhir, debat kelima akan dilangsungkan pada awal April 2019 dengan tanggal yang belum ditentukan.

Lokasi debat juga belum diputuskan. Namun, ada empat stasiun televisi yang akan menyiarkan debat, yaitu TVOne, ANTV, BERITASATU, dan NET.

Gelaran debat kelima atau terakhir ini akan kembali dilakukan berpasangan, yaitu capres dan cawapres.


Saksikan video pilihan di bawah ini: