Astrid Tiar Ajarkan Anak Main Hujan-hujanan

Liputan6.com, Jakarta – Astrid Tiar menginginkan momen berharga bersama anak-anaknya. Dan ia memulai dengan hal yang kecil.

Bagi Astrid Tiar, bisa membahagiakan anak-anaknya tak melulu dengan pergi ke mal atau tempat wisata.

“Sebagai ibu bagaimana berkreasi menciptakan momen sama keluarga saya di rumah. Dari hal-hal kecil saja. Momen terakhir banget itu aku hujan-hujanan bareng anak-anak, ungkap Astrid Tiar, di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Astrid Tiar, mengaku ia tak khawatir anak-anaknya sakit akibat mandi hujan. Lantaran usai bermain, mereka langsung mandi.

2 dari 3 halaman

Takut

Awalnya, kedua buah hati Astrid Tiar takut bermain hujan-hujanan. Namun, setelah dibujuk dengan penjelasan sederhana keduanya pelan-pelan mencobanya.

“Kok anakku takut hujan. Aku bilang, ‘Hujan itu enggak galak, enggak menyakitkan, asal habis hujan-hujanan enggak kering di badan’,” tambahnya.

3 dari 3 halaman

Ketagihan

Dan kini, anak-anak Astrid Tiar justru ketagihan mandi hujan lagi. Sampai-sampai mereka merengek untuk mandi hujan, padahal tak sedang turun hujan.

“Aku ambil selang, mari hujan-hujanan. Itu sangat langka zaman now. Orang pasti ke mal, water park, it’s ok tapi enggak melulu. Bahagia itu sederhana,” papar Astrid Tiar. (Antaranews.com)

Dikira Perut Kembung, Si Kecil Ternyata Idap Penyakit Langka

Liputan6.com, Jakarta Penyakit langka Gaucher merenggut nyawa buah hati Amin Mahmudah. Anak kedua Amin bernama Sukron meninggal dunia pada usia 2 tahun 5 bulan.

Keterlambatan diagnosis menjadi penyebab meninggalnya sang anak. Amin yang tinggal di Jambi, tepatnya di daerah transmigrasi, mengalami keterbatasan akses kesehatan.

“Saat itu, kami terlambat mendapati diagnosis penyakit langka ini karena keterbatasan akses tenaga kesehatan. Jadi, terkendala juga diagnosis yang tepat,” cerita Amin dengan wajah sedih usai konferensi pers Hari Penyakit Langka Sedunia di Graha Dirgantara, Jakarta, ditulis Kamis, 28 Februari 2019.

Gaucher merupakan penyakit langka kekurangan enzim yang berfungsi memecah lemak pada tubuh. Ketika tubuh tidak menghasilkan jumlah enzim tertentu, maka lemak akan menumpuk pada sel lysosomes. Proses ini membuat sel semakin besar.

Sel besar itulah yang disebut sel Gaucher. Sel Gaucher ditemukan di limpa, hati, dan sumsum tulang. Gejala yang dialami pasien berbeda-beda. Dalam beberapa kasus, gejala bisa terdeteksi sedari lahir, namun ada yang baru muncul beberapa tahun kemudian.

“Waktu itu, anak saya gejalanya perutnya kembung. Lama-lama perutnya besar. Saya pikir, kembung biasa. Tapi ternyata itu penyakit langka,” lanjut Amin.

Anak Amin pun hanya bertahan hidup sebulan setelah muncul gejala perut kembung. Kesehatannya semakin memburuk. Batita itu mengembuskan napas terahir pada tahun 2013.



Saksikan video menarik berikut ini:

2 dari 2 halaman

Dokter perlu lebih sadar

Terkait keterlambatan diagnosis seperti dalam kasus Sukron, Dokter Spesialis Penyakit Anak Klinis Damayanti R Sjarif menekankan, perlu kesadaran bagi dokter dalam diagnosis.

“Dokter harus lebih aware. Curiga saja dulu kemungkinan pasien menderita kelainan genetik atau penyakit langka. Kalau salah kecurigaan ya enggak masalah. Daripada nanti terlambat (diagnosisnya),” jelas dokter yang berpraktik di RS Cipto Mangunkusumo Jakarta.

Ketika ternyata pasien terbukti menderita penyakit langka, penanganan berupa pengobatan dan terapi bisa langsung dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan Damayanti adalah mendidik dokter di seluruh Indonesia terhadap kemungkinan temuan penyakit langka.

“Saya ini praktisi dan satu-satunya dokter yang meneliti penyakit kelainan genetik dan penyakit langka sejak tahun 2000. Sejak saat itu, saya mulai mendiagnosis penyakit langka. Tapi belum banyak dokter yang tahu soal penyakit langka,” papar Damayanti.

Catat! Bandara Ngurah Rai Bali Tutup 24 Jam Saat Nyepi

Denpasar – Operasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali akan ditutup selama 24 jam saat perayaan Nyepi. Operasional bandara baik penerbangan kedatangan maupun keberangkatan akan dihentikan.

“Operasional bandara I Ngurah Rai ditutup 24 jam saat Nyepi. Karena kita menghirmati hari raya Nyepi 2019 atau Tahun Baru Caka 1941,” kata Communication and Legal Section Head Bandara Ngurah Rai, Arie Ahsanurrohim di kantornya, Jl I Gusti Ngurah Rai, Bali, Kamis (28/2/2019).

Arie operasional bandara akan mulai dihentikan pada Kamis (7/2) pukul 06.00 Wita, dan akan beroperasi kembali pada hari Jumat (8/2) pukul 06.00 WITA. Dia mengatakan total ada 468 penerbangan yang dihentikan terkait penutupan operasional bandara saat Nyepi itu.

“Bahwa ada 207 penerbangan rute internasional dan 261 domestik dan tidak ada dampak kepada penumpang karena tidak ada penjadwalan dari maskapai untuk melayani penerbangan tanggal 7 Maret, karena well informed semua,” jelasnya.

Arie mengatakan ada 434 personel yang tetap siaga meski ada penghentian operasional bandara saat Nyepi itu.

“Ada sekitar 434 personel yang stand by di bandara untuk melayani penerbangan yang sifatnya emergency, ataupun medical evacuation. Jadi mulai dari aviation security, operational di ATC, teknisi baik facilities maupun peralatan, dari KP3 maupun TNI AU,” papar Arie.

Informasi penghentian operasional itu tertuang dalam Notice to Airmen (NOTAMN) Nomor A5144/18 NOTAMN yang berisi pemberitahuan kepada airline dan Bandar Udara di seluruh dunia tentang penghentian sementara operasional Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai.

Dari data penerbangan pertama berjadwal, maskapai Lion Air JT 929 tujuan Surabaya dan Indonesia Air Asia QZ 550 rute Kuala Lumpur akan menjadi penerbangan pertama yang bertolak dari Ngurah Rai. Sementara penerbangan Garuda Indonesia GA-7049 dari Lombok dan Garuda Indonesia GA-897 dari Guangzhou akan mendarat pertama setelah bandara kembali beroperasi.
(ams/asp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Usai Kunjungi Muslim Xinjiang, Ini Langkah Delegasi Indonesia

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) beserta Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengunjungi Provinsi Daerah Otonom Uighur Xinjiang, China, pekan lalu. Kunjungan itu memberikan sebuah perspektif dan harapan terkait kebebasan beribadah bagi muslim Uighur.

“Setelah kami lakukan kunjungan, mendengar, melihat dan berinteraksi dengan masyarakat lokal itu terutama dengan yang mengikuti kegiatan vokasi menyimpulkan antara lain konstitusi Republik Tiongkok sangat sekuler, artinya memberi kebebasan kepada warga negara untuk beragama atau tidak,” kata Ketua Bidang Luar Negeri MUI Muhyiddin Junaidi saat dihubungi, Selasa (26/2/2019).

“Kedua, dia memisahkan antara agama daripada masalah pemerintahan. Jadi agama itu masalah pribadi, urusan publik ini tak punya urusan dengan agama,” sambungnya.

Selama di China, delegasi Indonesia diberi kesempatan untuk melakukan serangkaian pertemuan dengan para tokoh ulama, tokoh masyarakat, serta kunjungan ke Xinjiang Islamic Institute beserta beberapa masjid. Delegasi juga sempat mengunjungi balai latihan vokasi yang ada di Xinjiang.

“Balai latihan ini yang disinyalir sebagai kamp konsentrasi atau re-education center,” tuturnya.

Junaidi melihat sikap pemerintah China ini tak terlepas dari trauma dengan peristiwa teror yang terjadi di Negeri Tirai Bambu tersebut. Balai latihan latihan tersebut berisi pria dan wanita yang disinyalir terpapar radikalisme.

“Secara garis besar dipahami bahwa konstitusi China itu sangat mudah disalahtafsirkan. Jadi umat Islam itu tidak boleh menerapkan agamanya dengan baik di ruang publik. Maka tidak diperkenankan pakai jilbab atau salat di ruang publik. Kalau ketahuan, dimasukkan ke kelompok radikal. lalu dimasukkan ke dalam kamp vokasi itu, dianggap tidak nasionalis,” ucap Junaidi.

Balai latihan ini banyak diisi warga muslim Uighur. Mereka diberikan pelatihan keterampilan di sana. Fakta yang didapat di sana, para peserta latihan memang tidak bisa beribadah secara bebas di ruang publik termasuk di balai latihan tersebut.

“Kalau orang puasa, salat, dianggap radikal. Di kamp itu tidak boleh. Mereka baru bisa salat, baca Alquran itu jika sudah pulang ke rumahnya. Masalah agama masalah pribadi, tidak boleh ditunjukkan di publik,” ujarnya.

Jika melanggar aturan tersebut, berpotensi dimasukkan ke dalam kategori radikal hingga berujung dimasukkan ke dalam balai latihan. Junaidi mendapati kebebasan beribadah bagi muslim bisa dilakukan di dalam lembaga pendidikan khusus muslim atau masjid.

Kondisi ini tentu saja membuat seorang muslim serba terbatas dalam beribadah. Dia mengatakan jika hal ini diteruskan berjalan, pendangkalan akidah agama jadi sebuah keniscayaan.

“Tapi apa yang terjadi kalau ini terus berjalan? Pendangkalan akidah. Karena agama akan tercabut dari akarnya. Apalagi di China itu ditetapkan orang tua tidak boleh memaksakan anak beragama kecuali sudah 18 tahun. Padahal dalam Islam dianjurkan mengajarkan agama kepada anak sejak dini,” ungkapnya.

Junaidi berpendapat, dibutuhkan kearifan untuk memahami kondisi ini. Pasalnya, jika dibandingkan dengan konstitusi di Indonesia, situasi kebebasan beragama memang betul-betul kontras.

Menurutnya, dibutuhkan pendekatan persuasif agar pemerintah China bisa memberikan ruang beribadah yang lebih baik bagi muslim yang ada di sana. Selain itu, dia berharap lembaga keagamaan juga dilibatkan dalam memberikan tafsir ‘radikal’.

“Kami berharap pemerintah China memberi kesempatan kepada umat Islam untuk melakukan ibadah ritual di sela mereka mengikuti pelatihan. Peserta juga berhak mendapatkan makanan muslim. Kedua agar CIA (China Islamic Association) itu diikutsertakan dalam proses pengeluaran fatwa soal radikalisme, sudut pandang agama. Ketiga kita minta dan berharap agar Pemerintah Tiongkok tidak menggeneralisir umat Islam yang menjalankan ibadah terkait radikalisme,” papar Junaidi.

Hal senada diutarakan Ketua PBNU Robikin Emhas. Robikin berharap organisasi keagamaan dan pihak terkait lainnya dilibatkan dalam menetapkan indikator ‘ektremis’ dan ‘radikal’. Sehingga tidak ada orang yang menjalankan agama dengan baik namun masuk kategori radikal.

Robikin yang juga ikut dalam delegasi menyatakan turut senang karena pemerintah China berkomitmen untuk antiradikalisme dan antiterorisme. Dia juga mendukung program deradikalisasi yang dijalankan. Meski begitu, dia berharap pemerintah China memberi jaminan kebebasan beribadah.

“Kami amat sangat berharap jaminan konstitusional warga negara untuk memeluk agama, bisa menjalankan peribadatannya sesuai agama masing-masing. Kami paham pemerintah Tiongkok memisahkan agama dan negara. Tetapi karena kebebasan beragama dijamin konstitusi diharapkan warga negara juga diberi kebebasan menjalankan ibadah,” tutur Robikin.

Sebagai tindak lanjut atas kunjungan ini, Robikin mengatakan delegasi akan menyampaikan hasil kunjungan ke pemerintah. Hingga kemudian catatan dan harapan bisa disampaikan ke otoritas China.

“Insyaallah baik PBNU, Muhammadiyah, MUI punya pandangan sama dan gagasan sama sebagai follow up. Akan menyampaikan kepada pemerintah RI, dan pemerintah RI menyampaikan ke Tiongkok baik langsung maupun lewat kedubes. Tentu penyampaiuan dengan tetap menghormati konstitusi yang berlaku di sana,” tutur Robikin.

Selain mengunjungi balai latihan dan Xinjiang Islamic Institute, delegasi Indonesia juga sempat salat Jumat di salah satu Masjid Jiamai di Hotan, bertemu Gubernur Daerah Otonom Uighur Xinjiang Shohrat Zakir, mengunjungi museum barang antik, hingga menyaksikan kesenian tradisional Uighur. Sebelumnya di Beijing, delegasi juga sempat berbincang dengan Ketua China Islamic Association dan Dubes RI untuk China merangkap Mongolia Djauhari Oratmangun.

(jbr/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HEADLINE: Rotasi Ribuan Pejabat DKI, Anies Baswedan Tiru Langkah Ahok?

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menyangka kalau langkahnya melantik dan merotasi 1.125 pejabat Pemprov DKI akan menuai kritikan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pelantikan yang digelar pada Senin 25 Januari lalu itu sangat kental aroma politisnya.

Dia mengatakan, dalam rotasi yang digagas Anies, pejabat yang baik dan berprestasi malah dicopot. Intinya, perombakan ini mengutamakan prinsip suka dan tak suka (like and dislike). Anies pun meradang dan menolak semua anggapan itu.

“Gubernur punya wewenang untuk rotasi 6 bulan setelah menjabat. Artinya, sebetulnya gubernur punya wewenang melakukan rotasi enam bulan setelah menjabat,” ujar Anies kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Dia juga menegaskan, rotasi dan mutasi dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja, bukan berdasarkan unsur personal. Di sisi lain, dia tak bisa melarang Prasetyo menyampaikan pemikirannya.

“Ini adalah semua soal kinerja selama satu setengah tahun ini. Dan imajinasi orang boleh-boleh saja ya. Kita nggak bisa melarang pemikiran orang,” kata Anies.

Namun demikian, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono tidak sependapat dengan Anies. Menurut dia, mutasi atau perombakan jabatan adalah hal yang biasa, hanya saja menjadi tak biasa jika dilihat jumlahnya.

“Karena jumlah yang begitu banyak, saya khawatir berimbas pada kurang selektifnya pihak Pemprov DKI memilih figur-figur yang memangku jabatan pada pelantikan Senin kemarin. Kalau memilih orang terlalu banyak kan khawatir pilihannya enggak benar,” jelas Gembong kepada Liputan6.com, Rabu (27/2/2019) siang.

Selain itu, dia juga melihat Anies tidak memiliki skala prioritas dalam hal pembenahan SDM di Pemprov DKI. Hal itu terlihat dari sejumlah pos penting yang hingga kini tak ada pengisian jabatan untuk pucuk pimpinannya.

“Pak Anies enggak ada skala prioritas. Seharusnya yang dilakukan adalah rotasi atau pengisian jabatan untuk yang pelaksana tetap (Plt) dulu, tapi justru Plt sampai sekarang belum diisi,” ujar Gembong.

Dengan banyaknya posisi penting yang masih diisi Plt, lanjut dia, pada akhirnya akan berdampak pada penyerapan anggaran. Sebuah program atau proyek yang harusnya sudah dikerjakan menjadi harus menunggu karena belum ada pejabat definitif yang bisa mengesahkannya.

“Jangan sampai penyerapan kita bolong lagi, padahal warga Jakarta menunggu apa yang mau dikerjakan oleh Pak Anies ke depan untuk percepatan. Kalau pejabatnya masih seperti sekarang, pejabat Plt, kita khawatirkan enggak berani eksekusi (anggaran),” tegas Gembong. 

Infografis Rotasi Ribuan Pejabat Ibu Kota. (Liputan6.com/Triyasni)

Dengan semua keanehan itu, papar dia, tak heran banyak yang beranggapan kalau langkah Anies berbau politis.

“Pastilah, kan gubernur itu jabatan politis, pasti. Kalau disebut itu berbau politis, itu pastilah,” ujar Gembong.

Namun, dia menampik kalau apa yang dilakukan Anies meniru apa yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta (19 November 2014-9 Mei 2017). Menurutnya, cara mutasi atau perombakan pejabat yang dilakukan Anies dan Ahok berbeda.

“(Ahok) itu kan bertahap. Enggak sekaligus seperti Anies. Kalau sekaligus itu yang saya khawatirkan. Memilih segitu banyak orang kan enggak mudah,” pungkas Gembong.

Berbeda dari Gembong, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengapresiasi rotasi dan mutasi besar-besaran pejabat Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan Anies. Menurut dia, ada tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga perombakan pejabat itu bisa diterima.

“Pertama, sesuai aturan. Kalau sesuai aturan ya enggak apa apa. Kedua, sesuai dengan kebutuhan di lapangan, atau dengan kata lain memang perlu ada untuk penyegaran. Ini perlu evaluasi dan seterusnya,” ujar Suhaimi kepada Liputan6.com, Rabu (27/2/2019) petang.

Ketiga, lanjut dia, harus sesuai dengan latar belakang karier dan kemampuan sang pejabat bersangkutan. Dengan kata lain, orang itu ditempatkan sesuai bidangnya dan tepat pada posisinya agar bisa mengemban amanah dengan baik.

“Kalau soal jumlah yang dimutasi, selama tidak menyalahi aturan ya tidak apa apa. Yang penting, semua perubahan baik kecil maupun besar semuanya bertujuan untuk mencapai visi misi gubernur dan Pemprov DKI,” papar Suhaimi.

Dia juga tak peduli kalau cara Anies disebut mengikuti apa yang pernah dilakukan Gubernur Ahok dengan megganti ribuan posisi pejabat dalam waktu bersamaan.

“Terserah orang ngomonglah. Menurut saya bukan masalah mengikuti atau tidaknya, tetapi kepentingan apa di balik itu? Kalau perubahan atau rotasi itu untuk mencapai sebuah target yang tinggi, enggak apa apa. Pak Anies kan punya target ‘maju kotanya bahagia warganya’,” tandas Suhaimi.

Lantas, bagaimana sebenarnya mutasi atau perombakan pejabat yang dilakukan Gubernur Anies pada Senin lalu itu?

2 dari 4 halaman

Rotasi yang Menyisakan Plt

Pro dan kontra itu dipicu pada Senin petang, 25 Februari 2019. Ketika itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 1.125 pejabat baru dari eselon II, III, dan IV. Sejumlah posisi yang dirotasi mulai dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) sampai Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta.

Dari seribuan lebih pejabat itu, di antaranya 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II, 247 administrator atau eselon III, dan 836 pengawas atau eselon IV. Anies menyebut rotasi adalah hal yang wajar dalam organisasi. Menurut dia, organisasi perlu penyegaran dengan diisi oleh orang-orang baru.

“Pemprov berkepentingan untuk lakukan pembaharuan di setiap posisi yang ada. Bagi sebuah organisasi, rotasi mutasi itu wajar, karena organisasi perlu pembaruan,” kata Anies dalam sambutan pelantikan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Selain itu, Anies juga mengatakan rotasi akan menguntungkan bagi pejabat yang dipindah, karena para pejabat itu bisa menambah kemampuan di lokasi yang baru.

“Bagi pribadi di Pemprov DKI, dapat tugas baru, amanat baru yang berbeda dengan sebelumnya, ini bagian dari pengembangan skill pribadi, menambah kompetensi, keterampilan di tempat baru,” ucap Anies.

Pimpinan tinggi pratama yang dilantik Anies yaitu:

1. Riyanto sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

2. Achmad Firdaus sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

3. Edy Junaedi sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

4. Benni Agus Chandra sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

5. Faisal Syafruddin sebagai Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

6. Arifin sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

7. Subejo sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.

8. Theryono sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit.

9. Ida Bagus Nyoman Banjar sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja.

10. Tri Noviati sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budi Asih.

11. Isnawa Adji sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Selatan.

12. Sahat Parulian sebagai Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

13. Vera Revina Sari sebagai Asisten Deputi Bidang Tata Ruang.

14. Jupan Royter Sahalatua sebagai Asisten Deputi Bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

15. Yani Wahyu Purwoko sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya.

Di sisi lain, mutasi ini menyebabkan kosongnya 18 jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan ditempati pelaksana tugas (Plt). Sebanyak 16 jabatan yang kosong merupakan posisi eselon II atau pimpinan tinggi pratama, sedangkan dua jabatan yang kosong merupakan jabatan eselon I atau pimpinan tinggi madya, yaitu.

1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD)

2. Kepala Badan Pembina BUMD (BP-BUMD)

3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

4. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP)

5. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA)

6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata)

7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH)

8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi (PE)

9. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)

10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

11. Kepala Biro Perekonomian

12. Kepala Biro Administrasi

13. Direktur Utama RSUD Pasar Rebo

14. Direktur Utama RSUD Cengkareng

15. Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD)

16. Sekretaris Kota Jakarta Selatan

Dua jabatan eselon I yang kosong adalah:

1. Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman

2. Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

Untuk diketahui, dua jabatan eselon I tersebut sebelumnya diduduki oleh Syahrul Effendi dan Sylviana Murni. Syahrul meninggalkan jabatannya karena pensiun, sedangkan Sylviana mundur dalam rangka maju sebagai Cawagub DKI Jakarta dalam Pilkada 2017.

Dalam rangka mengisi 18 jabatan yang kosong tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir, Selasa lalu mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan segera mengadakan lelang jabatan untuk 18 jabatan tersebut.

Sesuai dengan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Apabila rekomendasi dari KASN sudah diperoleh, maka Pemprov DKI Jakarta sudah bisa mulai membuka lelang jabatan.

Dengan semua permasalahannya, jumlah pejabat yang dimutasi oleh Anies pada Senin lalu, sebenarnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mutasi yang pernah dilakukan Gubernur Ahok.

3 dari 4 halaman

Mutasi Gemuk Gaya Ahok

Mutasi dan rotasi seribuan lebih pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan pada Senin lalu banyak dikaitkan dengan hal serupa yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, suksesor Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta (19 November 2014-9 Mei 2017).

Sepanjang menjabat sebagai orang nomor satu di Ibu Kota, Ahok memang kerap memutasi pejabat atau bawahannya. Bahkan, beberapa kali dalam jumlah besar. Lihat saja, Usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Rabu 19 November 2014, dia langsung bersih-bersih.

Dari catatan Liputan6.com, satu setengah bulan menjabat Gubernur DKI Jakarta, Ahok melantik 4.800 pejabat di tingkat eselon II, III dan IV di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat 2 Januari 2015.

Nama-nama beberapa pejabat di tingkatan kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) DKI Jakarta mengalami rotasi jabatan dan sebagian ada yang dicopot karena kinerjanya kurang memuaskan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, para pejabat-pejabat tersebut yaitu Lasro Marbun, dari sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan menjadi Kepala Inspektorat. Jabatan Kadisdik diiisi Arie Budhiman yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Sedangkan posisi yang ditinggalkan Arie diisi oleh Purba Hutapea, yang sebelumnya menjabat sebagai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Beberapa pejabat yang mendapat promosi adalah Benjamin Bukit, dari sebelumnya sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Isnawa Adji dari sebelumnya Wakil Kepala Dinas Kebersihan menjadi Kepala Dinas Kebersihan.

Kemudian ada Ika Yuli Rahayu, dari sebelumnya menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan, Zainal Soleman dari sebelumnya Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat menjadi Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, Edi Nielson Sianturi yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Dukcapil, dari sebelumnya sebagai salah satu kepala bidang di instansi yang sama.

Selain itu, ada juga Franky Mangatas, dari Kepala Inspektorat menjadi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan.

Sedangkan para pejabat yang dicopot alias ‘distafkan’ adalan mantan Kadis Perhubungan Muhammad Akbar, mantan Kepala BKD I Made Karmayora, dan mantan Kadis Pelayanan Pajak Iwan Setyawandi.

Pejabat DKI yang dimutasi Ahok, baik itu promosi atau demosi, adalah:

‪- Asisten Sekda Bidang Pembangunan Wiriyatmoko menjadi Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup‬.‪

– Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Bambang Musyawardhana yang menjadi Wali Kota Jakarta Timur.‪

– Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Pusat Rustam Effendi menjadi Wali Kota Jakarta Utara.

‪- Sekwan DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede menjadi Wali Kota Jakarta Pusat.

‪- Wakil Wali Kota Jakarta Utara Tri Kurniadi menjadi Bupati Kepulauan Seribu‬.‪

– Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Arie Budiman menjadi Kepala Dinas Pendidikan DKI‬.

‪- Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun menjadi Kepala Inspektorat DKI.

– Isnawa Adji menjadi Kadis Kebersihan.‪

– Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Purba Hutapea dilantik menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

– Kepala Sudin Perumahan Jakarta Utara Ika Lestari Aji menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman‬.‪

– Kepala Dinas Kominfomas Agus Bambang Setyo Widodo menjadi Kepala Dinas Pelayanan Pajak‬.‪

– Kepala Badan Perpustakaan Agus Suradika menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah‬.‪

– Kepala Bidang Kewaspadaan Kesbangpol menjadi Sekwan DPRD DKI‬.‪

– Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda menjadi Kepala Kesbangpol‬.‪

– Kepala Inspektorat Franky Mangatas Panjaitan menjadi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan DKI.‪

– Kasudin Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara Edison Sianturi menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI.‪

– Wakil Kepala Dinas Perhubungan Benyamin Bukit menjadi Kepala Dinas Perhubungan‬.‪

– Kepala Biro Dikmental Budi Utomo menjadi Wakil Bupati Kepulauan Seribu.

Berselang setahun kemudian, Ahok kembali melantik 1.042 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang terdiri dari eselon II, III dan IV. Ada enam pejabat eselon II yang dilantik menggantikan pejabat sebelumnya yang telah pensiun.

Keenam pejabat tersebut yakni Yurianto sebagai Kepala Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal, Catur Laswanto Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kemudian, Sopan Adriyanto Kepala Dinas Pendidikan, Yayan Yuhana Kepala Biro Hukum, Subagyo Wakil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, serta Suriyanto Wakil Kepala Dinas Pendidikan.

“Saya dengan resmi melantik saudara, sebagai pejabat tinggi pratama, adiministrasi, dan pengawas di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab,” kata Ahok di halaman Balai Kota Jakarta, saat pelantikan para pejabat itu, Jumat 8 Januari 2016.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kesaksian Ulama Madura: Prabowo Tak Marah-marah di Sumenep

Surabaya – Video Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang diduga marah-marah saat berkampanye di Madura beredar. Tuan rumah acara, KH Moh Yazid menceritakan apa yang terjadi dalam video tersebut.

Kiai Yazid yang berasal dari Pondok Pesantren (Ponpes) Assadad, Ambunten Timur, Pamekasan, Madura, mengatakan saat itu posisinya sedang berdiri tepat di depan panggung. Sementara area di sekitar panggung diisi oleh para relawan Prabowo.

“Saya kebetulan posisi saya persis berdiri, ketika beliau asyik sedang berpidato, sebetulnya bukan orang lain ya, itu relawan. Karena memang kita sterilkan di depan tangga masuk ke tempat (panggung) itu relawan semuanya,” kata Kiai Yazid mengisahkan kepada detikcom, Rabu (27/2/2019).


Sementara saat berpidato, ada salah seorang relawan yang posisinya tak jauh dari Prabowo sedang berbicara. Suaranya pun cukup keras sehingga langsung terdengar oleh Prabowo yang sedang berada di atas panggung.

“Nah kebetulan ada satu relawan yang sedang mengobrol kenceng kedengeran sama Pak Prabowo,” lanjut Kiai Yazid.

Kiai Yazid memastikan apa yang menjadi dugaan masyarakat jika Prabowo marah-marah itu salah besar. Pasalnya, dia tahu sendiri jika Prabowo hanya menegur dengan intonasi suara yang halus, tidak membentak.

Selain itu, ekspresi Prabowo saat menegur juga terlihat senyum-senyum. Kiai Yazid mengatakan tak melihat mimik marah-marah pada wajah Prabowo.

“Sebetulnya saya sih lihat judul di media-media itu kesannya kok marah, sebetulnya nggak marah sih ya. Menegur dan mimiknya saya tahu betul karena begitu memotong pidatonya, saya kaget, saya toleh ke beliau, nggak, beliau senyum-senyum aja,” papar Kiai Yazid.

Kiai Yazid menambahkan dalam video yang beredar memang diambil agak jauh, jadi ekspresi yang terlihat kurang jelas. Namun, dirinya saat itu melihat dari depan dan jelas bagaimana ekspresi Prabowo.

“Saya kira kurang pantas disebut marah, karena tidak ada marah-marah. Kalau marah-marah kan kita tahu intonasinya seperti apa ya, itu ndak kok, ndak ada. Dan itu kan agak dari jauh ya video yang beredar. Kebetulan saya dekat beliau dan enggak kok beliau senyum-senyum,” jelasnya.

Tak hanya itu, Kiai Yazid juga yakin jika yang ditegur Prabowo itu para relawan yang berada di depan. Bukan ulama seperti yang diduga beberapa pihak.

“Dan itu relawan, saya yakinkan itu relawan bukan ulama. Itu relawan sendiri karena memang berbicara di depan dan mungkin mengganggu konsentrasi beliau,” pungkasnya.
(bdh/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cerita Anas di Lubang Terowongan Tambang Emas Bolmong saat Longsor

Jakarta – Hingga sore ini tercatat 4 orang meninggal dunia dan 14 orang lainnya dievakuasi dalam kondisi selamat di tambang emas yang longsor di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Tambang emas ilegal ini longsor setelah tiang penyangga lubang terowongan patah.

“Menurut seorang saksi bernama Anas Sutyo Nugroho (24), yang sempat selamat dari kejadian tersebut, saat ia dan temannya bernama Mardianto Singosari sedang melakukan penggalian lobang di kedalaman 20 meter, tiba-tiba tiang penyangga lubang tersebut patah,” kata Kabid Humas Polda Sulut Kombes Ibrahim Tompo saat dimintai konfirmasi, Rabu (27/2/2019).

Saat tiang patah, material longsoran menimbun lubang terowongan tambang di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan. Longsor di tambang emas tanpa izin ini terjadi sekitar pukul 22.55 WITA, Selasa (26/2).

“Ia (Anas) sendiri dan rekannya bisa selamat dari longsoran tersebut, sedangkan diperkirakan masih ada sekitar 30 orang penambang lainnya di dalam lobang, belum tahu keberadaannya,” papar Kombes Ibrahim

Tim evakuasi gabungan termasuk dari Polres Kotamobagu, Kodim, BPBD Bolmong dibantu warga sekitar langsung mengevakuasi korban.

Diperkirakan saat ini ada sekitar 40 orang yang masih berada di lubang tambang emas yang longsor.

(fdn/fjp)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

100 Persen Desa di Wilayah Terluar Sumbar Menikmati Listrik

Liputan6.com, Jakarta – Masyarakat di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) Sumatera Barat (Sumbar) telah menikmati listrik.

Hal ini ditandai dengan elektrifikasi desa 100 persen untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai. Direktur Bisnis Regional Sumatera PLN, Wiluyo Kusdwiharto mengatakan, dengan ada  program Ekspedisi Mentawai Terang, yang dicanangkan PLN UIW Sumbar pada 2018, PLN dapat memenuhi seluruh kebutuhan listrik masyarakat di daerah 3T.

Untuk Kepulauan Mentawai saat ini dipasok dari sembilan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang tersebar di beberapa kecamatan dengan total 43 unit mesin pembangkit yang beroperasi dengan kapasitas 5.345 Klio Watt (kW) dan  beban puncak saat ini sebesar 3.364 kW.

“Khusus untuk PLTD Tua Pejat yang memiliki 8 unit mesin pembangkit dengan daya terpasang 4.120 kW. Saat ini melayani beban puncak sebesar 1.688 kW sehingga surplus 1.187 kW,” kata Wiluyo, di Jakarta Rabu (27/2/2019).

Saat ini Sumbar, memiliki pasokan listrik dengan kapasitas Pembangkit 703 Mega Watt (MW) dengan  beban puncak sebesar 593 MW. Selain dipasok dari pembangkit sendiri, Sumatera Barat juga dipasok dari Sistem interkoneksi 150 kV.

2 dari 2 halaman

Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata

PLN tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Sumatera Barat melainkan juga siap mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Sumatera Barat. Khususnya Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui ketersediaan pasokan listrik.

“Meski banyak halangan dalam proses melistriki seluruh negeri, tentu sudah menjadi kewajiban dan harapan kami agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan listrik mengingat listrik adalah kebutuhan vital dan sudah menjadi kewajiban bagi PLN untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat,” papar Wiluyo.

Program Listrik Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini merupakan bagian dari Program Listrik Desa di seluruh Regional Sumatera, pada  2018 telah membangun sebanyak 1.954 kms Jaringan Tegangan Menengah, 1.710 kms Jaringan Tegangan Rendah  dan 647 gardu dengan kapasitas 50.000 kVA. 

Infrastruktur tersebut dapat melayani kebutuhan listrik 378 desa di Regional Sumatera. Jaringan baru sepanjang 19,2 KMs (JTM) dan 7,7 KMs (JTR) dengan memiliki lima unit gardu dengan kapasitas 250 KVA.

Adapun tiga gardu di Desa Bosua sebesar 150 KVA dan dua gardu di Desa Beriulou sebesar 100 KVA yang diharap harapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat kedua desa.

Dengan ada program ini rasio elektrifikasi di Sumatera Barat meningkat 4,43 persen dari 88,53 persen menjadi 92,96 persen terhitung dari Desember 2017 hingga Desember 2018. Khusus di Kabupaten Kepulauan Mentawai Rasio Elektrifikasi meningkat 13,43 persen  dari 43,07 persen menjadi 56,50 persen. 

Rasio Desa Berlistrik Sumatera Barat pada 2018 telah mencapai 100 persen, dengan rincian 1.141 desa atau 98,5 persen berlistrik dari PLN dan 17 desa 1,4 persen berlistrik non PLN dengan total 1.158 desa.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan komitmen para insan PLN untuk mewujudkan mimpi masyarakat Desa Bosua dan Desa Beriulou untuk menikmati listrik selama 24 jam,” ujar dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:




Happy Wedding! Syahrini dan Reino Barack Resmi Jadi Suami Istri

Jakarta – Yang paling ditunggu-tunggu, Reino Barack dan Syahrini akhirnya resmi menikah. Kabar tersebut terlihat dari postingan Maia Estianty dan Irwan Mussry yang terlihat turun dari tangga Masjid Camii, Tokyo.

Dalam postingannya, Maia menuliskan masjid tersebut adalah tempat bersejarah bagi Maia dan Irwan.

“Tempat bersejarah kami menjadi suami istri… Masjid Camii Tokyo. @irwanmussry,” tulis Maia Estianty dilihat detikHOT, Rabu (27/2/2019).

Bukan hanya itu, dalam akun Lambe Turah juga terlihat video anggota keluarga dan beberapa tamu undangan terlihat turun dari tangga tersebut.

[Gambas:Instagram]

“Samawa ya,” papar Lambe Turah.

Pernikahan Syahrini dan Reino Barack berlangsung di Masjid Camii di Tokyo, Jepang. Pernikahan tersebut digelar secara tertutup.

Selamat ya Syahrini dan Reino Barack!

[Gambas:Instagram]

Tonton juga: Sah! Reino Barack Resmi Persunting Syahrini

[Gambas:Video 20detik]

(wes/doc)

Photo Gallery

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dilaporkan ke Bawaslu, Mendagri: Saya Tidak Kampanyekan Jokowi

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan tidak mengkampanyekan Joko Widodo (Jokowi) saat berbicara soal dana desa pada Rakornas Perangkat Desa.

“Apakah itu bagian dari kampanye? Kalau kampanye ya saya menyebut nomor 01 atau saya menyebut ayo pilih Pak Jokowi? Kan tidak,” ujar Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Pada Rakornas Perangkat Desa, Rabu (20/2), Tjahjo menyampaikan lokasi yang diberikan pemerintah untuk dana desa bertambah setiap tahun. Program itu, kata Tjahjo, adalah bentuk komitmen Jokowi dalam rangka pemerataan pembangunan.

“Saya menyebut bahwa Pak Presiden membuat dana desa begitu bergulir banyaknya, begitu cepatnya, saya kira sah saja,” tuturnya.

Karena itu, Tjahjo menyerahkan penanganan pelaporan dirinya kepada Bawaslu. Tjahjo menegaskan, sebagai menteri dirinya wajib menyampaikan program Jokowi.

“Kalau ada yang melaporkan ya silakan melaporkan saja, secara prinsip saya tidak kampanye. Sebagai pembantu presiden saya boleh dong menyampaikan ini loh program Pak Jokowi, kan boleh aja,” sambungnya.

Sementara soal teriakan ‘dana desa Pak Jokowi’, Tjahjo kembali menegaskan penyebutan Jokowi sebagai presiden. “Ya teriak Pak Jokowi memang sebagai capres? Kan tidak. (Itu) sebagai presiden kan boleh-boleh saja, itu pendapat saya kan, boleh-boleh saja,” imbuh Tjahjo.

Tjahjo sebelumnya dilaporkan Advokat Nusantara ke Bawaslu terkait netralitas sebagai pejabat negara. Pernyataan Tjahjo soal ‘dana desa Pak Jokowi’ di rakornas Perangkat Desa dinilai menguntungkan salah satu capres.

“Menteri Dalam Negeri melakukan tindakan yang menggiring opini yang menguntungkan Pak Jokowi sebagai paslon 01 atau merugikan Prabowo sebagai paslon 02. Padahal dana desa adalah dana yang bersumber dari negara dan bukan Jokowi sebagai pribadi ataupun sebagai presiden, namun merupakan dana dari APBN yang merupakan amanat UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” papar juru bicara pelapor, Dahlan Pido.
(fdn/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>