Palu Hakim MA Tolak Kasasi Andi Mallarangeng di 2015

Gagal di upaya banding dan kasasi tingkatan MA, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng akhirnya menjalani tahanan dan bebas murni 19 Juli 2017.

“Sudah bebas murni. Ini terhitung sejak yang bersangkutan mendapatkan PB-CB tiga bulan lalu,” kata Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jabar Susy Susilawati saat dihubungi Liputan6.com, Rabu 19 Juli 2019.

Dengan demikian, kata Susy, seluruh hak-hak Andi dikembalikan sepenuhnya.

“Bebas, kembali seperti manusia biasa, tidak ada sangkut paut dengan pidana. Sudah dikembalikan ke dia sepenuhnya,” ujar Susy.

Ditemui saat mendatangi Kantor Bapas Bandung Rabu, 19 Juli 2017 pukul 20.40 WIB, Andi Mallarangen melontarkan kegembiraannya usai bebas murni.

“Alhamdulillah, hari ini sudah mendapat surat pengakhiran masa CMB (cuti menjelang bebas) selama tiga bulan. Dengan demikian, sejak hari ini saya bebas murni, setelah menjalani 4 tahun penjara dan memulai hidup baru sebagai masyarakat biasa,” kata Andi sambil terus tersenyum semringah.

Andi mengatakan, banyak pelajaran berharga yang didapat selama mendekam di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung. Dinyatakan bebas murni, kata dia, bukan berarti bebas dari segala hal. Tantangan besar menantinya setelah bebas dari penjara.

“Banyak pembinaan dari Lapas, baik itu pembinaan kerohanian maupun aktivitas lainnya. Saya juga lebih meningkatkan diri kepada Allah. Sekarang tantangan lebih besar kembali ke masyarakat dan menjadi lebih baik,” ucap dia.

Andi Mallarangeng digelandang ke penjara setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonisnya hukuman penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta, subsider 2 bulan penjara pada 18 Juli 2014. 

Hakim menyatakan politikus Partai Demokrat yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu terbukti bersalah dalam kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Vonis yang diterima Andi Mallarangeng tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK sebelumnya, yaitu 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan penjara.

Setelah dinyatakan menjadi tersangka kasus korupsi proyek Hambalang pada 2012, Andi Mallarangeng mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dan juga dari Partai Demokrat. Saat itu Andi menjabat sebagai sekretaris dan anggota Dewan Pembina serta sekretaris dan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. 

Kini setelah bebas dari penjara, Andi menyatakan akan kembai berpolitik dan membantu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Ke politik tentu tetap. Sebagai kader Demokrat, ya saya bantu-bantu Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono),” kata Andi usai mengambil surat pengakhiran masa cuti menjelang bebas (CMB) di Kantor Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I A Bandung, Rabu 19 Apri 2017.

Semangat Pemilu dari Tenda Pengungsian Korban Gempa dan Tsunami Palu

Liputan6.com, Palu – Seorang ibu korban gempa bumi dan tsunami itu duduk di depan tenda tempat mereka mengungsi selama lima bulan terakhir sambil memerhatikan gambar calon presiden dan wakil presiden, kontestan Pilpres 2019.

“Tetap harus memilih pak, sebagai bentuk terima kasih kepada pemerintah atas bantuan yang selama ini diberikan kepada kami,” kata Salma, pengungsi korban tsunami di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah yang ditemui belum lama ini.

Ia dan suaminya adalah nelayan yang tinggal bersama tiga orang anak mereka di tenda berwarna putih bantuan sosial karena rumah mereka hancur disapu tsunami, 28 September 2019. Bencana gempa dan tsunami meluluhlantahkan sebagian besar wilayah pantai di Kabupaten Donggala, mengakibatkan banyak dari warganya yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda bahkan sanak saudara.

Puluhan ribu jiwa terpaksa mengungsi. Banyak yang mengungsi di selter dan tenda-tenda pengungsi dan tidak sedikit yang tinggal di rumah keluarganya yang tidak rusak diguncang gempa bermagnitudo 7,4 pada skala richter itu.

Walau tengah dirundung duka dan trauma mendalam namun semangat merayakan demokrasi di tenda-tenda pengungsian Kecamatan Sirenja tampak tetap tinggi.

“Menggunakan hak suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April nanti adalah sesuatu yang wajib diikuti dan dimeriahkan oleh para pengungsi Donggala,” ujar Salma yang sedang menanti kepulangan suaminya dari melaut sore itu.

Duka dan kesedihan yang belum juga habis bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk tidak memilih siapa pemimpin yang akan menahkodai mereka lima tahun ke depan.

“Tetap harus memilih sebagai bentuk terima kasih kepada pemerintah atas bantuan yang selama ini diberikan kepada kami,” kata Salma dilansir Antara.

Selain itu kata ibu tiga anak ini, menggunakan hak pilih saat pemilu nanti adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap orang yang mengaku warga negara Indonesia.

“Sebab pilihan kita akan menentukan nasib lima tahun ke depan. Yang penting ada surat panggilan untuk memilih, saya akan memilih. Saya dan keluarga tidak pernah golput,” ujarnya.

Hal serupa dikemukakan Adnan, pengungsi korban gempa di Desa Dampal, Kecamatan Sirenja.

“Selain karena kewajiban sebagai warga negara juga karena dorongan hati untuk dipimpin oleh pemimpin yang saya anggap baik,” ucap Adnan saat ditemui di kawasan hunian sementara (huntara) yang baru selesai dibangun.

Ada harapan ingin disampaikan Adnan yang seorang petani sekaligus anggota hansip desa, bahwa pemimpin yang dipilihnya nanti akan menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan.

“Jangan sampai terjadi salah memilih pemimpin saat sudah di bilik suara nanti, apalagi hanya karena iming-imingan duit,” katanya.

Adnan sadar dirinya tidak ingin sampai salah memilih pemimpin hanya karena tawaran uang. “Pilihlah berdasarkan hati nurani. Kalaupun tetap dipaksa dikasih uang, ambil saja uangnya tapi jangan pilih si pemberi uang,” ucapnya sambil tertawa.

Adnan juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta mengamankan dan melancarkan jalannya proses pemungutan suara nanti.

Adnan menyadari sikap peduli itu penting dilakukan untuk menjaga mencegah aksi oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang ingin melakukan kecurangan ataupun mengacaukan jalannya pemungutan suara nanti.

Keputusan Tarif LRT Jakarta Tinggal Ketok Palu DPRD DKI

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta anggota DPRD untuk segera menyetujui tarif moda raya terpadu (MRT) dan light rail transit (LRT). Diharapkan, tarif tersebut sudah diputus sebelum diresmikan Presiden Jokowi.

“Tadi saya sudah ngomong juga dengan Pak Pras (Ketua DPRD DKI), nanti insyaallah diputuskan sebelum 24 (Maret 2019),” kata Anies di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

Di lokasi yang sama, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan keputusan tarif MRT dan LRT saat ini masih dibahas di Komisi B dan Komisi C. Kendati begitu, Politisi PDI Perjuangan ini menyakini tarif telah ditetapkan sebelum peresmian.

“Sebelum (24 Maret 2019) ini, selesai,” ucap Prasetyo.

Sebelumnya, Direktur Keuangan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Tuhiyat menyebut Presiden Jokowi berencana meresmikan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta pada, Minggu 24 Maret 2019.

“Dan kalau tidak ada halangan, Minggu 24 Maret besok akan diresmikan oleh beliau (Jokowi). Bertempat tersentral di Stasiun Bundaran HI,” kata Tuhiyat di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 18 Maret.

Anak Korban Tsunami Palu Dieksploitasi Jadi Kurir Narkoba

Liputan6.com, Gorontalo – Dua orang anak korban gempa Palu tertangkap tangan menjadi kurir narkoba. Iptu Mohamad Adam, Panit I Subdit I Direktorat Reserse Narkoba mengatakan, pihaknya telah mengamankan pria berinisial MY (50), orang di balik eksploitasi anak-anak korban gempa Palu yang dimanfaatkan untuk berjualan narkoba di Gorontalo. 

Terbongkarnya jaringan eksploitasi anak ini bermula saat Ditres Narkoba Polda Gorontalo mendapatkan informasi dari warga, ada anak-anak yang dijadikan sebagai kurir oleh terduga pengedar narkoba. Mendapat informasi tersebut, Polda Gorontalo kemudian bergerak cepat melakukan tangkap tangan terhadap dua anak tersebut.

“Kami langsung mengamankan anak tersebut dan kemudian dilakukan pemeriksaan. Dalam hasil pemeriksaan anak tersebut mengaku bahwa barang tersebut sengaja di suruh MY untuk diedarkan,” ungkap Adam.

Saat diperiksa, kata Adam, kedua anak tersebut mengaku sebagai pengungsi korban tsunami Palu. Saat mengungsi ke Gorontalo, mereka dititipkam di rumah pelaku MY.

Informasi yang terungkap, kedua anak tersebut dibawa dari Palu ke Gorontalo oleh kakak dari pelaku MY. Kedua anak yang masih berusia 15 tahun dan 14 tahun itu ditugaskan untuk melempar dan meletakkan barang haram itu di tempat-tempat yang sudah dijanjikan.

Atas perbuatannya itu, pelaku MY ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Polda Gorontalo. Tersangka dijerat pasal 133, pasal 144, pasal 112 UU Nomor 35 Tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati dan serendah-rendahnya hukuman 20 Tahun penjara. Sementara dua anak yang dijadikan kurir dititipkan di salah satu panti asuhan di wilayah Tabongo untuk melanjutkan pendidikan.


Simak juga video pilihan berikut ini:

Korban Likuefaksi Gempa Palu Akhirnya Pindah dari Tenda Darurat

Palu – Sebagian besar korban gempa dan likuefaksi Kelurahan Petobo, Kota Palu, mulai menempati hunian sementara(Huntara). Mereka sudah 5 bulan menempati tenda darurat sejak Gempa Palu, September 2018 lalu.

“Sudah menempati Huntara sekitar dua pekan lalu,” kata salah seorang pengungsi, Uno di lokasi pengungsian Petobo, yang dilansir dari Antara, Minggu (3/3/2019).

Huntara untuk korban gempa dan likuefaksi Petobo di bangun di sebelah Timur dari lokasi eks-likuefaksi Petobo, atau terletak di Jalan Jepang. Warga menempati Huntara berukuran 3,6 x 4 meter yang dibangun oleh pemerintah. Huntara tidak dapat dihuni atau di tempati oleh semua jiwa dalam satu keluarga, bila satu keluarga lebih dari tiga orang.

“Saya sebagian barang-barang sudah di Huntara, sebagian masih di pondok (huntara yang dibangun sendiri oleh warga), ujar Uno.

Sementara itu, Pemerintah Kelurahan Petobo menyatakan, Huntara yang dibangun pemerintah dan pihak lainnya untuk korban gempa dan likuefaksi pada 28 September 2018 saat ini belum rampung 100%.

“Sebagian warga belum menempati Huntara karena masih dalam tahap perampungan pekerjaan konstruksi, kata Lurah Petobo, Alfin H Ladjuni, di Palu.

Dia menjelaskan, baru sebagian kecil pengungsi setempat menempati Huntara disediakan pemerintah yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Dari data yang ada baru kurang lebih 900-an warga menempati Huntara dan sisanya masih bertahan di tenda-tenda darurat, ” ujar Alfin.

Dia mengatakan, Huntara yang dibangun pemerintah untuk korban likuefaksi Petobo sebanyak 85 unit atau 1.020 bilik. Alfin menyatakan, Huntara yang dibangun nanti untuk menampung 4.000 lebih korban likuefaksi Petobo..
(rvk/asp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tangan Gaib di Balik Pembuatan Badik Pusaka Raja Bone

Liputan6.com, Bone – Indonesia dikenal dengan keberagaman suku dan budayanya. Salah satu daerah yang dikenal memiliki banyak suku adalah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni suku Bugis, Makassar, dan Toraja.

Meski ketiga suku di Sulawesi Selatan tersebut memiliki ragam tradisi yang berbeda, ada satu yang sama. Yakni, senjata khas yang kemudian disakralkan bernama badik. Senjata tradisional ini juga digunakan suku Mandar di Sulawesi Barat (pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan).

Badik bagi suku-suku di Sulawesi Selatan memiliki fungsi sama. Selain dianggap benda pusaka, badik juga dianggap pelindung. Badik untuk membela harga diri, baik sifatnya individu maupun keluarga. Harga diri masyarakat Sulsel dan Sulbar memang dijunjung tinggi yang kemudian dikenal dengan istilah Siri atau Siri’ Na Pacce.

“Budaya Siri sudah menyatu dalam tingkah laku masyarakat Sulsel yang terdiri dari tiga suku besar tadi, yakni Bugis, Makassar dan Toraja,” ucap Puang Nasir seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Bone, Sulsel kepada Liputan6.com, Sabtu (5/11/2016) lalu.

Menurut Nasir, dahulunya badik tak bisa lepas dari pinggang seseorang ke mana pun ia pergi. Demikian juga ketika mereka merantau, badik menjadi barang sakral yang wajib ikut dan menemani dalam perantauan.

“Apalagi badik pusaka leluhur, tentunya selain digunakan untuk jaga diri dari gangguan orang jahat, badik demikian dianggap bisa menolak bala, nah badik pusaka masih diyakini dapat menjadi azimat dan berpengaruh ke arah baik atau buruknya bagi pemilik atau pemegang badik tersebut,” ujar Nasir.

Masyarakat Bugis Bone memiliki beberapa macam jenis badik khas. Yang paling dikenal dan disakralkan di Bone adalah badik jenis Gecong. Badik ini dahulunya hanya digunakan seorang raja atau kalangan bangsawan.

“Badik Gecong adalah badik Raja Bone yang paling disakralkan dan hampir di setiap acara adat masyarakat Bone, badik gecong hadir dalam rangkaian diantaranya pencucian badik pusaka raja Bone maupun acara tradisi tolak bala di Bone,” Nasir mengungkapkan.

Badik Gecong lebih akrab disebut oleh masyarakat Bugis Bone dengan nama kawali. Badik ini asalnya dari daerah bagian selatan Kabupaten Bone yang disebut Kampung Kajuara.

Berdasarkan cerita dan keyakinan masyarakat Kajuara, badik Gecong milik raja tersebut dibuat langsung oleh makhluk halus dan pembuatannya pun di malam hari.

“Orang di Kajuara, Bone percaya badik raja (gecong) dibuat makhluk halus. Pada malam hari pembuatannya hanya didengar suara palu yang terus berbunyi bertalu-talu hingga jelang pagi. Paginya itu badik sudah jadi,” kata Nasir.

2 dari 2 halaman

Kesaktian Badik Lagecong

Badik gecong ukurannya hanya berkisar 20-25 sentimeter. Adapun cirinya mirip dengan badik khas suku Makassar yang bernama badik Lompo Battang (perut besar). Hanya saja, bilahnya agak membungkuk, di mana hulunya agak kecil dan melebar selanjutnya bagian ujung sangat meruncing.

Pada umumnya, badik gecong yang pada masa lalu hanya digunakan oleh raja maupun bangsawan suku Bugis Bone tersebut berbahan besi dan bajanya berkualitas tinggi serta mengandung meteorit yang tampak menonjol pada permukaannya.

“Badik gecong ini mempunyai pamor yang disebut oleh masyarakat Bugis sebagai timpalaja atau mallasoancale yang letaknya dekat hulunya. Bahannya pun dari besi baja yang berkualitas tinggi serta mengandung meteorit yang menonjol di permukaan,” Nasir menjelaskan.

Selain badik gecong, masyarakat Bugis Bone, menurut Nasir, juga mengenal badik jenis Lagecong. Senjata ini dikenal sebagai badik perang. Di mana badik tersebut memiliki racun yang mematikan.

“Jenis badik lagecong paling banyak dicari karena sangat dikenal dengan badik paling mematikan atau masyarakat bugis pada umumnya kenal dengan mosonya atau racunnya,” Nasir menerangkan.

Badik lagecong hingga saat ini jadi buruan karena diyakini bisa menaklukkan semua senjata lainnya jika berhadapan dengan badik lagecong.

“Iya, banyak orang percaya demikian bahwa semua alat perang akan tunduk pada badik lagecong tersebut,” Nasir mengungkapkan.

Menurut Nasir, badik lagecong diambil dari nama sang empu atau masyarakat Bugis kenal dengan sebutan Pandre yang kala itu bernama lagecong. Namun, ada juga yang berpendapat badik jenis lagecong diambil dari bahasa Bugis, “Gecong” atau “Geco” yang bermakna sekali sentuh langsung mati.

“Sampai saat ini masih banyak yang percaya kalau badik lagecong yang asli terbuat dari daun nipah yang terapung di air dan melawan arus,” tokoh masyarakat Bugis itu memungkasi.


Saksikan video menarik pilihan berikut:

Potret Ketegaran Sang Ayah Saat Gantikan Almarhumah Anaknya Wisuda

Kamis 28 Februari 2019, 18:36 WIB

Foto News

Pool – detikNews

Banda Aceh detikNews – Dengan tegar, Bukhari mengikuti wisuda di UIN Ar-Raniry untuk menggantikan putrinya yang sudah meninggal dunia. Ini potret ketegaran pria Aceh itu

Foto: Youtube UIN Ar-Raniry

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com

Bertemu Tokoh Agama Sulawesi, PSI Bahas Ancaman Intoleransi

Liputan6.com, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengadakan Solidarity Tour Sulawesi. Dalam perjalanan delapan hari, mereka bertemu sejumlah Sinode dan Keuskupan untuk membahas strategi mengatasi intolerasi.

Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengungkapkan, rute perjalanan dimulai dari Mamuju terus ke Mamasa, Palopo, Poso, Palu, dan Makassar. Di tiap kota, mereka bertemu dengan pengurus dan caleg PSI.

“Kami menyempatkan bertemu dengan tokoh agama terutama pemimpin Sinode dan Keuskupan. Kita berdiskusi mengenai ancaman intoleransi dan strategi mengatasinya,” kata Antoni, Selasa, (26/2/2019).

Dalam pertemuan itu dibahas bagaimana menjaga persaudaraan, persatuan bangsa, di tengah gencarnya kabar bohong atau hoaks yang berpotensi memecah belah.

“Di Mamasa, para kader bertemu Sekretaris Umum Sinode Gereja Toraja Mamasa Yusuf Artha dan beberapa pengurus lainnya. Di Toraja, kami berdiskusi dengan Ketua Umum Ketum Sinode Gereja Toraja Musa Salusu,” ucap pria yang biasa disapa Toni itu. 

Pria yang biasa disapa Toni itu juga mengatakan, di Tentena, Poso, rombongan PSI bertemu dengan lima orang dari tujuh pengurus Sinode yang dipimpin Ketum Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jetroson Rense.

“Saya juga bersilaturahim ke rumah Abang Damanik, mantan ketua Sinode,” ujarnya.

Di Palu, rombongan PSI bertemu Ketum Sinode Gereja Protestan Indonesia Donggala Alexander Z Rondonuwu beserta pengurusnya.

2 dari 2 halaman

Bertemu Teman Lama

Sampai rute akhir, Makassar, rombongan bertemu Sekretaris Keuskupan Agung Makassar Pastor R.D. Paulus Tongli dan Pastor Pius Oktavianus serta Sekretaris Kerasulan Awam Keuskupan Agung Makassar Lusi Lamba.

Di sana, Toni juga bertemu dengan teman yang sudah lama tidak jumpa, Yohanna, sesama alumni Regional Interfaith Dialogue di Phnom Phen, Kamboja.

“Saya ketemu juga di sana dengan teman yang sudah lama tidak jumpa, Yohanna, sesama ‘alumni’ Regional Interfaith Dialogue di Phnom Phen, Kamboja sekitar tahun 2007. Di beberapa tempat saya juga bertemu dengan banyak pendeta yang tergabung di Asosiasi Pendeta Indonesia (API). Saya mengunjungi juga beberapa Paroki dan gereja-gereja lainnya,” ujar Antoni.

KPU: Daftar Pemilih Tetap Donggala, 205.048

Liputan6.com, Palu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah mengungkap, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah itu sebanyak 205.048 pada Pemilu 2019.

“Jumlah itu berdasarkan hasil penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP-2),” ucap Ketua KPU Donggala, Unggul, Minggu (24/2/2019) seperti dilansir Antara.

Jumlah DPT itu terdiri dari 105.169 pemilih laki-laki dan 99.879 pemilih perempuan, yang tersebar di 16 kecamatan se-Kabupaten Donggala.

Pemilih terbanyak berada di Kecamatan Banawa dengan jumlah 23.251, kemudian Kecamatan Dampelas 21.978, selanjutnya Kecamatan Banawa Selatan 17.524.

Kecamatan Sojol, 17.398, Balaesang 16.759, Sirenja 15.572, Rio Pakava 15.301, Sindue 14.465, Tanantovea 11.315, dan Kecamatan Labuan 9.885 pemilih.

Selanjutnya Kecamatan Sindue Tombusabora 8.430, Balaesang Tanjung 8.056, Banawa Tengah 7.685, Sojol Utara 6.829, Sindue Tobata 6.637, dan Pinembani 3.963 pemilih.

2 dari 3 halaman

Rekap

Sementara, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Donggala yaitu 869 yang tersebar di kurang lebih 100 desa di 16 kecamatan.

Kecamatan Banawa 93 TPS, Banawa Tengah 35 TPS, Banawa Selatan 74, Rio Pakava 66, Pinembani 23 TPS, Tanantovea 45, Labuan 42, Sindue 58, dan Sindue Tombusabora 35.

Sindue Tobata 32 TPS, Sirenja 70, Balaesang 67, Balaesang Tanjung 32, Dampelas 93, Sojol 71, dan Sojol Utara 33 TPS.

KPU Donggala saat ini tengah melakukan perbaikan atau rekap terhadap pemilih yang pindah antardesa, kecamatan dan kabupaten pascabencana gempa, tsunami menghantam wilayah itu.

“Rekap daftar pemilih tetap tambahan (DPTb) tidak memengaruhi hasil DPT yang telah ditetapkan lewat DPTHP pada Desember 2018,” tutur Unggul.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Petinggi Wijaya Kusuma Emindo Dicecar Soal Suap Pejabat Kementerian PUPR

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik aliran dana suap yang diberikan kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Hari ini, tim penyidik memeriksa 11 orang yang sebagian besar merupakan petinggi PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP).

Kedua perusahaan tersebut diduga banyak menggarap proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah.

KPK mengonfirmasi pengetahuan para saksi terkait dengan pekerjaan proyek yang dikerjakan tersangka dan aliran dana yang diketahui para saksi dalam kasus tersebut,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Jumat (22/2/2019).

Adapun 11 saksi yang diperiksa hari ini yakni Manajer Proyek PT WKE atau Direktur PT TSP Adi Dharma, dan Yohanes Susanto. Lalu ada Direktur PT WKE Untung Wahyudi, Direktur PT WKE Dwi Priyanto Siswoyudo, Dirut PT WKE Budi Suharto, dan Direktur Proyek PT WKE Yuliana Enganita Dibyo.

Kemudian Direktur Keuangan PT WKE, Lily Sundarsih, dan Direktur PT TSP Irene Irma. Selain itu, terdapat nama karyawan PT WKE Jemi Paundanan dan Bagian Keuangan PT WKE Michael Andri Wibowo serta seorang swasta bernama Gatot Prayogo.

2 dari 2 halaman

8 Tersangka

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Delapan tersangka tersebut yakni, ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih Wahyudi, Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menjerat empat pejabat Kementerian PUPR, yakni Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, serta PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Diduga, empat pejabat Kementerian PUPR menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.


Saksikan video pilihan berikut ini: