Ngabalin: Narasi Pidato Prabowo Buat Kekhawatiran untuk Masyarakat  

Liputan6.com, Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengomentari Pidato Kebangsaan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Ngabalin menilai pidato Prabowo membuat kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia.

“Kenapa? Karena dari semua diksi dan narasi yang dipakai oleh Pak Prabowo itu membuat kekhawatiran dan kegoncangan bagi masyarakat Indonesia,” ujar Ngabalin di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Ngabalin menegaskan, data-data yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya adalah berita bohong. Menurut dia, masyarakat tidak resah mendengar pidato Prabowo lantaran data yang disampaikan tak sesuai dengan fakta. 

“Hal yang paling mendasar yang sangat penting itu adalah berita-berita bohong, data-data yang tidak benar, data-data yang sampah yang dipakai Pak Prabowo itu membuat satu narasi cerita panjang yang hari ini Anda kan bisa lihat, masyarakat tidak memberikan tanggapan apa-apa,” jelas dia. 

Ngabalin mengaku, dirinya bertemu dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Pertemuan itu membahas pernyataan Prabowo yang menyebut sejumlah BUMN bangkrut.

“Jangan kebelet menggunakan data-data yang tidak benar, data-data yang bohong, data-data yang hoaks. Sayang kalau nanti rakyat itu gelisah karena mendengarkan pidato, (pidato) terbuka lho dari seorang calon presiden yang namanya Prabowo Subianto,” ucap Ngabalin.

2 dari 3 halaman

Bantah Pakai Data

Mantan Politikus Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengatakan, pemerintah tidak bisa melakukan perlawanan terhadap pidato Prabowo.

Kendati begitu, Ngabalin menuturkan pihaknya tengah menyusun data-data yang benar untuk mengklarifikasi pernyataan yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya. 

“Saya pikir ini pernyataan resmi yang saya bisa mempertanggung jawabkan itu dan untuk atas nama pemerintah. Karena tidak mungkin kami melakukan perlawanan. Kami hanya bisa memberikan data-data yang validitasnya, akurasi bisa dipertanggung jawabkan,” tutur Ngabalin.

“Apa yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden selama 4 tahun mulai dari infrastruktur, mulai dari impor beras, garam, dan lain-lain,” imbuh dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Tes Capres Baca Quran Gagasan Dai Didukung MUI

JakartaIkatan Dai Aceh (IDA) ingin ada tes baca Alquran bagi kedua pasangan calon di Pilpres 2019, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Aspirasi tersebut mendapat dukungan dari Majelis Ulama Islam (MUI).

Undangan tes baca Alquran kepada Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga disampaikan IDA pada 29 Desember 2018 lalu. Rencananya tes membaca Alquran akan dilaksanakan di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, hari ini, Selasa (15/1/2019).

Ketua IDA, Tgk Marsyuddin Ishak menyebut banyak masyarakat Aceh menagih kedua paslon soal tes baca Alquran. Menurut dia, tes baca Alquran untuk capres-cawapres sangat penting bagi masyarakat Aceh sebagai salah satu tolok ukur kepantasan menjadi pemimpin.

“Apalagi tes ini sudah didukung oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dan partai pengusung masing-masing calon di Aceh,” kata Marsyuddin.
Namun karena IDA belum mendapat jawaban dari Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiga, tes baca Alquran tidak jadi digelar hari ini. Jika keduanya bersedia, pelaksanaan tes akan disesuaikan dengan jadwal kedua paslon.

“Jadwal ini masih tentatif masih kemungkinan bisa berubah. Karena kami sadar betul apa kesibukan Pak Jokowi, Kiai Ma’ruf, Pak Prabowo sama Bang Sandi. Jadi ya kita tunggu aja. Terkait waktu kalaupun memang jadi, ikut waktunya kita sesuaikan,” ujar Marsyuddin.

IDA juga telah menyambangi kantor pemenangan Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga. Kunjungan itu dalam rangka menagih jawaban atas undangan tes baca Alquran di bumi Serambi Mekah.

Secara lisan Tim Kampanye Nasional (TKN) menyatakan kesanggupan Jokowi dan Ma’ruf Amin untuk datang. Sedangkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno menyatakan hanya akan datang jika ada kewajiban dari KPU berkaitan dengan acara itu.

Mengenai usulan tes baca Alquran, IDA mendapat dukungan dari MUI. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) MUI, Lukmanul Hakim saat IDA datang berkunjung.

“Kami dari Majelis Ulama Indonesia mengapresiasi ide tersebut. Saya kira ini kan menjadi pemimpin bangsa. Alquran itu kami orang Islam tentu menjadi satu hal yang esensial, mendasar,” jelas Lukmanul.

Dia berharap tes baca Alquran tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi bangsa dan negara ke depan. Terutama dalam memilih pemimpin.

“Terutama untuk yang berikutnya dan juga yang sekarang. Kalau kita memang mengharapkan pemimpin itu yang beragama Islam secara esensial dia mengetahui dan bisa mempraktikkan dan mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam itu,” ujar Lukmanul.

Sementara itu, terkait permintaan rekomendasi penguji, MUI mengaku siap memfasilitasinya.

“Ya mereka tadi meminta juga dari MUI untuk jadi tim juri atau jadi tim evaluasilah ya. Evaluasilah ya, bukan juri. Karena ini bukan lomba baca Alquran. Ya kita tentu adalah orang-orang itu. Kita siap saja memfasilitasi itu,” sebut Lukmanul.

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan ide tes baca Alquran bagi capres-cawapres yang dicetuskan Ikatan Dai Aceh (IDA) tidak diatur dalam UU Pemilu maupun Peraturan KPU (PKPU). KPU menyerahkan ke pasangan calon untuk mengikuti ajakan tes itu atau tidak.

“Sikap KPU kami mempersilakan kepada masing-masing paslon untuk merespons apakah akan mengikuti atau tidak mengikuti. KPU tidak bisa mengatur itu, kami kembalikan kepada pasangan calon masing-masing,” ungkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
(elz/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ngabalin Minta Prabowo Ungkap Mantan Presiden yang Dipantau Intelijen

Liputan6.com, Jakarta – Ali Mochtar Ngabalin menanggapi pidato kebangsaan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto yang menyebut bahwa intelijen negara memantau sejumlah tokoh, termasuk mantan presiden.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) itu meminta Prabowo mengungkap siapa saja mantan presiden dan pejabat negara yang merasa dimata-matai.

“Mungkin pak Prabowo dalam perjalanan yang panjang, ketiduran dalam mobil jadi kaget bangun langsung ngomong yang tidak benar. Siapa (mantan Presiden) yang diinteli, kasih dong datanya,” kata Ngabalin di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Ngabalin meminta Prabowo memberikan data adanya intelijen yang memantau pejabat negara. Ngabalin pun membantah tudingan ketua partai politik dipantau intel. Menurutnya, Jokowi menjadi sosok yang membina partai politik.

“Siapa sih yang merasa (diinteli)? Siapa mantan presiden yang merasa diinteli? Jangan buat berita bohong. Sayang dong kalau berita-berita bohong itu keluar dari mulut, cukup Andi Arief (Politisi Demoktrat) lah. Jangan calon presiden Prabowo bikin berita bohong lagi nanti,” ucapnya.

Ngabalin menegaskan bahwa saat ini pemerintahan Jokowi-JK tengah mempersiapkan pelaksaan Pemilu 2019 agar berjalan damai. Untuk itu, dia mengingatkan agar tidak ada pihak yang berusaha mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Karena itu saya berkali-kali mengatakan bahwa siapa saja yang upaya melakukam upaya delegitimasi terhapa KPU sebagai penyelenggara pemilu yang damai, serentak dan baik dan pemerintah menjatuhkan wibawa pemerintah maka kami akan melakukan perlawanan itu,” tegas Ngabalin.

2 dari 3 halaman

Dimata-matai?

Prabowo menyinggung kerja intelijen dalam pidatonya di JCC Senayan, Senin (14/1). Dia menuding intelijen bekerja untuk mengintai orang-orang di sekelilingnya, mulai dari Ketua MPR Zulkifli Hasan, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Rachmawati Soekarnoputri.

“Intelijen itu nginteli musuh negara, jangan inteli mantan presiden Republik Indonesia, jangan intel mantan ketua MPR, jangan inteli anak proklamator, jangan inteli mantan panglima TNI, jangan inteli ulama besar kita,” tuturnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Yusril: Akhir Januari, PBB Tentukan Sikap Dukungan Pilpres

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa partainya tak akan bersikap netral dalam Pilpres mendatang. Yusril menyebut, dukungan PBB kepada salah satu paslon Pilpres akan diputuskan pada akhir bulan Januari 2019.

Yusril menjelaskan, bila selama ini ada deklarasi dukungan dari para caleg PBB adalah dukungan pribadi. Bila pun ada kegiatan terorganisir, itu bukan dilakukan oleh partai maupun organ partai. Contohnya di Sumatera Utara. Disitu ada 23 caleg PBB mendeklarasikan paslon tertentu. Yusril hanya menghormati kegiatan tersebut.

“DPP PBB selama ini mendiamkan saja deklarasi deklarasi itu karena menghormati dinamika dan perbedaan di dalam partai. Yang penting jangan salah-menyalahkan apalagi sampai menjelekkan satu sama lain,” kata Yusril saat pidato konsolidasi caleg PBB di Jambi, Selasa (15/1/2019).

Yusril menambahkan, partainya adalah partai berdaulat, yang langkah politiknya tak bisa dipaksakan dari luar struktur partai. Semua anggota partai politik pun dituntut mentaati keputusan partai.

Pakar hukum tata negara itu menenankan, hubungannya dengan pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf juga hanya sebatas penasehat hukum. Yusril ingin supaya Pemilu berjalan secara jujur dan adil.

2 dari 3 halaman

Nasihat untuk Jokowi

Selain itu, sebagai partai Islam, PBB juga berkepentingan agar tak ada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Islam dan Umat Islam.

“PBB tidak sekedar berteori membela Islam. PBB selalu berada paling depan membela Islam termasuk mencegah terjadinya presekusi dan kriminalisasi terhadap para ulama”, tegas Yusril.

Yusril juga mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan nasihat langsung kepada Jokowi supaya tak mengeluarkan kebijakan yang merugikan kepentingan umat Islam.

“Apalagi memberi angin kepada bangkitnya kembali Komunisme. Pak Jokowi sepakat dengan hal itu dan menyatakan komitmenya yang teguh” tandas Yusril.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menanti Adu Peluru Capres-Cawapres di Debat Perdana

Liputan6.com, Jakarta – Tahapan pemilihan presiden (pilpres) 2019 akan memasuki tahapan baru. Menunggu hitungan jam, debat pilpres perdana akan digelar Kamis 17 Januari 2019. KPU memastikan persiapan untuk itu telah rampung 100 persen. Lokasi, rundown acara, tamu undangan, hingga moderator dan panelis sudah siap semuanya. 

Tak hanya KPU, pihak yang akan bertarung juga menyatakan kesiapannya. Baik pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin, maupun penantangnya paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga. Keduanya menyatakan siap tempur dan telah menyiapkan sejumlah amunisi yang siap digeber di panggung debat pilpres nantinya.  

Koordinator tim debat Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya telah menyiapkan senjata ‘khusus’ yang akan dipakai dalam debat perdana.  Dua peluru itu adalah kasus HAM dan korupsi.

Karding menyebut, kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan Prabowo Subianto bakal dibawa Jokowi-Ma’ruf Amin. Selama ini, nama Prabowo kerap diseret dalam dugaan penculikan aktivis saat menjadi Danjen Kopassus.

“Yang pertama soal kasus pelanggaran HAM dan penghilangan orang yang diduga dilakukan Pak Prabowo,” ujar Karding melalui pesan singkat, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019.

Kasus kedua, diduga mengkaitkan nama sang cawapres Sandiaga Uno. Nama bekas Wagub DKI Jakarta itu pernah disebutkan sebagai pemilik PT Duta Graha Indah (DGI) oleh mantan Bendum Partai Demokrat Nazaruddin.

“Kedua tentu, kita melihat bahwa KPK telah bekerja menggunakan kewenangannya untuk mengusut kejahatan atau korupsi korporasi. Saya kira salah satu yang mesti menjadi pertanyaan publik selama ini adalah kasus yang menimpa PT DGI di mana semua orang tahu komisarisnya adalah pasangan paslon 02,” kata Karding.

KPK masih mengusut kasus kejahatan korupsi korporasi PT DGI. KPK menetapkan PT DGI sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata RS Universitas Udayana sejak 5 Juli 2017. Proyek tersebut diduga memakan kerugian negara hingga Rp 25 miliar. Diduga ada enam proyek yang terlibat.

Perusahaan yang kini berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring ini diketahui bermitra dengan Permai Grup milik terdakwa korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin.

Karding menilai momentum debat itu menjadi tempat Prabowo dan Sandiaga untuk menjelaskan dua hal tersebut ke publik.

“Jadi ini tentu ruang dan hal strategis untuk kita minta penjelasannya kepada Pak Sandiaga Uno dan Pak Prabowo,” tandasnya.

Seakan tak mau kalah, tim pasangan calon nomor 02 juga telah menyiapkan hal yang sama. Mereka mengaku sudah menyiapkan setidaknya empat peluru yang akan digunakan menyerang kubu lawan di debat pilpres perdana ini.

Pertama adalah kasus penyelesaian HAM masa lalu. Juru bicara Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Nasir Djamil menyatakan, ini merupakan bahan materi debat yang akan disampaikan.

“Bagaimana menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Kemudian kasus-kasus terkait orang hilang,” kata Nasir saat dihubungi Merdeka.com.

Menurut dia, sampai sekarang sudah ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang diberikan kepada Kejaksaan Agung dari Komnas HAM yangdimana belum ditindaklanjuti.

Selain itu, senjata lain adalah soal  kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Cawapres Sandiaga mengungkapkan peluang mengangkat kasus tersebut di debat perdana terbuka lebar. Karena menurutnya, ini berkaitan dengan masalah korupsi yang sudah akut.

“Ada kemungkinan (bahas kasus Novel Baswedan) karena masalah korupsi itu kan sudah sangat akut ada di stadium 4 kalau kanker, kalau penyakit sudah sangat kronis,” kata Sandiaga, Jakarta, Selasa 8 Januari 2019.

Dia menuturkan, dengan mengangkat kasus-kasus yang sedang berjalan, justru akan lebih mudah. Karena akan langsung bersinggungan dengan rakyat.

Ketiga, Prabowo Sandi juga akann menjadikan isu teroris sebagai satu amunisi yang akan ditujukan ke kubu lawan,

Terakhir, untuk masalah hukum, soal transparansi dan akuntabilitas para penegak hukum juga menjadi fokus pihak Prabowo-Sandi di debat nanti.

Juru bicara Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Nasir Djamil menyebut pihaknya, akan lebih menekankan dalam penegakan hukum yang adil juga ditentukan dari sikap pemimpin negara. Pasalnya, jika penguasanya tegas, maka hukum akan adil.

2 dari 3 halaman

Diharapkan Beri Solusi

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, debat Pilpres perdana pada 17 Januari mendatang akan menjadi daya tarik tinggi bagi publik.

“Publik jenuh dengan model kampanye kita tiga bulan belakangan ini tidak bicara soal isu-isu publik. Tidak bicara kepentingan besar publik. Tapi soal-soal yang kontroversial, yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan publik,” ucap Arya di kantornya, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019.

Dia mengingatkan agar penantang, yakni Prabowo-Sandiaga menghadirkan alternatif. Bukan hanya kritik semata.

“Kita sebagai pemilih tentu berharap dalam debat nanti, bagi penantang dulu deh, bagi penantang harus menawarkan sesuatu alternatif. Bukan soal narasi-narasi, bukan soal kritik-kritik semata. Tetapi harus ada narasi alternatif atau solusi,” ungkap Arya.

Dia merujuk pada pidato kebangsaan Prabowo yang sangat emosional. Topik yang dibicarakannya juga sangat besar.

Padahal kalau penantang itu fokus pada beberapa isu yang kuat, Misalnya isu-isu ekonomi.

“Mungkin pidatonya sangat menarik. Tetapi kan isu yang dibicarakan sangat luas itu. Mungkin juga ingin menargetkan masa pemilih yang luas. Padahal menurut saya sebagai penantang lebih baik menggunakan isu-isu strategis, fokus isu penting,” jelas Arya.

Dia menyayangkan pidato Prabowo sangat emosional, penuh kritik kepada pemerintah. Menurutnya, apa yang disampaikan Prabowo tak akan berpengaruh besar untuk menggaet massa mengambang atau swing voters.

“Kalau dari sisi efek, bagi pemilih yang swing atau yang belum menentukan pilihan, efek pidato itu tidak terlalu besar,” jelas Arya.

Salah satunya, karena isu yang dipilih. Menurutnya, apa yang disampaikan Prabowo adalah isu Pemilu 2014.

“Soal utang, soal sumber daya dan isu-isu lainnya. Nah bagi pemilih yang dua tipikal, pemilih baru dan masih mungkin berubah dan yang belum menentukan pilihan, mereka sudah dengar itu juga sebelumnya. Dan mereka mungkin kurang tertarik,” jelas Arya.

Sedangkan untuk Jokowi-Ma’ruf, masih kata dia, harus juga bisa membangun dan menjawab pertanyaan publik mengapa mereka layak dipilih kembali. Apa capaiannya dan prestasinya. Itu yang menjadi penting bagi publik.

“Karena debat ini sebenarnya kalau kontestasinya ketat, yang sangat memperngaruhi adalah justru isu-isu yang, bukan isu-isu yang normatif tapi isu-isu yang punya daya pukul yang kuat,” tukas Arya.

Dia menilai, isu korupsi akan lebih seksi daripada yang lain. Dimana di 2018 banyak OTT yang dilakukan KPK.

“Jadi publik punya intensi yang sangat besar untuk mengetahui apa prioritas pemerintah terhadap pemberantasan korupsi,” kata Arya.

Selain itu, masih kata dia, korupsi yang dicermati adalah korupsi politik. Jadi ini yang ditunggu masyarakat.

“Terutama korupsi dari sisi korupsi politik. Apa yang ingin pemerintah lakukan untuk menangani tindak pidana korupsi itu. Saya kira isu korupsi tanpa menegasikan isu lainnya, jauh punya magnitude yang besar,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut, kasus penculikan aktivis ’98 dan kasus penyidik KPK Novel Baswedan harus di angkat di debat capres-cawapres pada 17 Januari nanti. Pasalnya, kedua kasus ini menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia.

“Ini (kasus penculikan aktivis 98 dan kasus Novel Baswedan) menjadi tema penting yang harus diungkap kepada publik. Karena keduanya menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia. Keduanya, menyangkut pada calon-calon presiden,” ujar Boni Hargens saat dihubungi, Selasa 15 Januari 2019.

Boni menilai, kasus penculikan aktivis 98 selama ini dikaitkan dengan capres Prabowo Subianto. Oleh karena itu, komitmen Prabowo soal penuntasan masalah HAM wajib ditanyakan.

Bukan cuma Prabowo, kata Boni, Jokowi sebagai capres juga mesti tegas dalam mengusut kasus penghilangan paksa 13 aktivis ’98 yang hingga kini belum jelas penuntasannya.

“Bukan karena nama Prabowo Subianto ada di pusaran kasus itu, dengan tanpa penjelasan status hukum atau perannya, kecuali diberhentikan dari jabatan dan dipecat dari keanggotaannya sebagai TNI, melainkan karena ini beban sejarah yang berat maka harus dituntaskan,” tuturnya.

Selain itu, dalam forum debat, kedua capres harus dimintai komitmen untuk menuntaskan kasus Novel Baswedan. Menurutnya, meski kasus Novel terjadi pada era pemerintahan Jokowi, namun beban sejarahnya berbeda.

“Hal yang membedakan secara signifikan adalah kasus penghilangan paksa atas aktivis ‘98 sudah terjadi selama hampir 20 tahun sejak reformasi. Sementara, kasus Novel Baswedan terjadi dua tahun setelah pemerintahan Jokowi,” terangnya.

“Kasus Novel Baswedan memang terjadi pada era Jokowi, tetapi sudah ada lembaga yang bekerja. Saya mengapresiasi langkah Polri yang telah membentuk Tim Gabungan Investigasi untuk mengusut kasus Novel Baswedan,” tegas Boni.

Boni pun berharap Presiden Jokowi juga berani membentuk tim gabungan investigasi untuk menuntaskan kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998. Pasalnya, sampai saat ini, kasus itu masih dalam posisi terkatung-katung.

“Membiarkan kasus ini (kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998) tanpa solusi, tanpa komitmen, dan tanpa kerangka penyelesaian yang jelas, sama saja dengan menyimpan belati di tubuh kekuasaan. Sewaktu-waktu akan melukai, menciderai bahkan menyayat demokrasi kita,” pungkas Boni.

3 dari 3 halaman

6 Segmen

Debat perdana pilpres akan mengusung tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. KPU memastikan sudah menyiapkan segela keperluan untuk acara tersebut.

Ira Koesno dan Imam Priyono dipilih sebagai moderator. KPU juga telah menunjuk enam nama panelis. Mereka adalah Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, dan Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik. Selanjutnya, ada nama Bivitri Susanti dan Margarito Kamis yang merupakan ahli tata negara. Terakhir adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.

“Sudah, sudah beres, secara teknis dapat kami sampaikan bahwa persiapan debat pertama lancar tidak ada kendala yang berarti,” kata Komisioner KPU Wahyu di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin 14 Januari 2019.

Persiapan lainnya, KPU juga sudah memberikan kisi-kisi debat. jumlah kisi-kisi soal debat capres cawapres mencapai 20 pertanyaan terkait tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan, sebagai pihak penyelenggara, keputusan KPU terkait bocoran daftar pertanyaan di debat perdana ini bukan keputusan pribadi. Keputusannya disepakati bersama kedua kubu capres.

“Karena pengalaman di banyak tempat sering terjadi, jadi kami ambil putusan itu. Pesan penting kami tidak ingin ada paslon yang dipermalukan,” jelas Arief.

Debat perdana akan diisi enam segmen. Segmen pertama penyampaian visi misi kandidat. Segmen kedua dan ketiga menjawab pertanyaan dari para pakar.

Segmen keempat dan kelima adalah debat antarkandidat dengan pertanyaan yang diajukan masing-masing paslon. Dan terakhir segmen keenam ada closing statement dari masing-masing paslon.

Sebelum hari H coblosan 17 April mendatang, KPU rencananya akan melaksanakan debat hingga lima kali.

Debat perdana digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Debat akan disiarkan langsung oleh TVRI, RRI, KOMPASTV, dan RTV.

Debat kedua, akan dilakukan satu bulan setelahnya atau pada 17 Februari 2019. Debat kedua merupakan debat antarcapres saja dan akan dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Debat akan disiarkan oleh RCTI, GTV, MNC, dan INEWS.

Debat ketiga akan dilaksanakan satu bulan setelahnya, yaitu 17 Maret 2019. Debat masih akan diadakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Debat ketiga ini merupakan debat antarcawapres. Stasiun televisi yang akan menyiarkan adalah TransTV, Trans7, dan CNN.

Lalu, debat keempat akan berlangsung pada 30 Maret 2019 di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan. Debat ini kembali dilakukan antarcapres. SCTV, Indosiar, dan MetroTV akan menjadi stasiun televisi yang menyiarkan debat.

Terakhir, debat kelima akan dilangsungkan pada awal April 2019 dengan tanggal yang belum ditentukan.

Lokasi debat juga belum diputuskan. Namun, ada empat stasiun televisi yang akan menyiarkan debat, yaitu TVOne, ANTV, BERITASATU, dan NET.

Gelaran debat kelima atau terakhir ini akan kembali dilakukan berpasangan, yaitu capres dan cawapres.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mengapa Ma’ruf Amin Tak Hadiri Pertemuan Jokowi dan Ketum Parpol?

Liputan6.com, Jakarta – Calon wakil presiden Ma’ruf Amin tak hadir dalam pertemuan capres petahana Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan partai koalisi di Restoran Seribu Rasa Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019). Kendati, formasi para ketua umum lengkap sembilan orang dengan para sekjennya.

Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Erick Thohir menjelaskan, nantinya ada kesempatan berbeda pertemuan dengan sang cawapres.

“Kebetulan hari ini tempatnya cuma terbatas cuma ada 20 tempat duduk. Makanya tadi yang hadir ketua partai dan sekjen-sekjen,” kata Erick usai pertemuan.

Erick pun mengatakan pertemuan para pimpinan partai tak berhenti di sini saja. Dia mengisyaratkan akan ada pertemuan kedua dan seterusnya.

“Ini setiap sebulan sekali pasti ada pertemuan. Kalau dengan sekjen cukup sering saya rasa hal yang positif ya,” katanya.

Diketahui, Sekretaris Kabinet dan Anggota Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma’ruf, Pramono Anung mengkordinasikan pertemuan ini. Sembilan ketua umum lengkap hadir.

Yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP M Romahurmuziy, Ketua Umum Hanura Osman Sapta Odang, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PSI Grace Natalie, Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono, dan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo. Para Sekjen partai juga menemani santap malam ini.

2 dari 3 halaman

Bahas Debat

Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy mengatakan pertemuan itu membahas persiapan debat. “Persiapan debat pertama juga dibahas,” jelas Rommy.

Sementara, Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq menyebut pertemuan itu penuh canda tawa.

“Dalam santap malam juga penuh tawa canda. Pak Jokowi juga sangat menikmati santap malam bersama para ketum parpol,” kata Rofiq saat dihubungi, Selasa (15/1/2019).

Rofiq mengungkap menu jamuan yang disajikan. Jokowi bersama para ketua umum santap sajian khas Nusantara.

“Menu Nusantara menjadi sajian. Tempe mendoan, ayam goreng, cumi bakar dan kopi khas Indonesia,” imbuhnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ma’ruf Amin Tak Ikut Jokowi Bertemu Ketum Parpol, Ini Alasannya

Jakarta

Cawapres Ma’ruf Amin tidak ikut hadir dalam pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama ketum parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) mengungkapkan, pertemuan hanya membahas evaluasi apa yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi-JK.

“Ini pada dasarnya melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan. Bukan khusus pertemuan mengenai persiapan debat nanti tanggal 17 Januari, ada pertemuan lagi yang berbicara debat secara khusus, tapi memang ini adalah pertemuan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan pemerintah,” kata Rommy usai rapat bersama Jokowi di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

Rommy mengungkapkan, pertemuan ketum parpol KIK bersama Ma’ruf Amin pasti penting. Namun pertemuan tersebut dilakukan di lain waktu. Pertemuan menurutnya hanya melakukan koreksi atas apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam 4 tahun terakhir.

“Kita melakukan koreksi, melakukan self correction terhadap apa yang sudah dilakukan pemerintah, apa yang masih perlu diperbaiki, dan kemudian mana keluhan-keluhan masyarakat yang masih merupakan PR untuk pemerintahan ini terlepas dari persoalan mau debat, mau Pilpres lagi atau tidak,” ujarnya.

Rommy mengungkapkan, masing-masing pimpinan partai politik sudah turun ke lapangan dan menerima berbagai masukan yang beragam dari masyarakat.

“Termasuk bagaimana misalnya menyelesaikan probloem-problem dari pegawai-pegawai honorer apakah itu guru, bagaimana menangani ojek online dan juga termasuk bagaimana melakukan percepatan penanganan gempa di NTB, di Sulawesi Tengah. Uang yang sudah masuk mengapa itu kemudian masih belum bisa dicairkan dan seterusnya,” tuturnya.

“Itu kita bahas sampai detil dan presiden memberikan apresiasi penuh terhadap apa-apa yang sudah kita sampaikan. Jadi pendek kata penyampaian itu merata. Sampai terorisme pun tadi kita melakukan (pembahasan),” lanjutnya.

Meski rapat tersebut tidak spesifik membahas persiapan debat, namun rapat tersebut juga membahas berbagai masalah hukum, HAM, korupsi, dan terorisme, yang juga merupakan tema debat pertama capres-cawapres 17 Januari mendatang. Rommy pum menegaskan Jokowi-Ma’ruf siap menghadapi debat nanti.

“Saya bisa memastikan Koalisi Indonesia Kerja termasuk Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma’ruf Amin lebih dari siap untuk debat tanggal 17 Januari yang akan datang, dengan kekuatan yang penuh dengan kesadaran yang prima, dengan pengetahuan yang paripurna dan juga dengan bahan yang sangat memadai dari apa yang sudah disampaikan,” imbuhnya.


(nvl/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Erick Thohir: Ma’ruf Amin Sudah Latihan Debat Kemarin

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir, mengatakan, calon wakil presiden Ma’ruf Amin sudah latihan debat pada Senin 14 Januari kemarin. Sedangkan calon presiden Jokowi, tidak latihan karena sudah terbiasa.

Hal ini disampaikannya usai melakukan pertemuan dengan Jokowi dan sejumlah Ketum Parpol Koalisi Indonesia Kerja di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta.

“Cawapres ada latihan kemarin sempat sekali. Karena kan beliau harus terbiasa dengan sistem debat. Kalau Pak Jokowi sudah biasa sudah berapa kali,” ucap Erick di lokasi, Selasa (15/1/2019) malam.

Dia menegaskan, untuk Jokowi sendiri sifatnya mengalir saja, tergantung situasi lapangan. Pasalnya, ada beberapa perubahan dalam debat perdana 17 Januari mendatang.

“Mungkin situasional lapangan saja. Yang mungkin beliau ingin lihat. Karena dalam debat pertama ini, sepertinya agak berubah. Contoh ada penonton di belakang beliau yang duduk kan. Konsepnya itu kan belum pernah. Mungkin beliau mencoba ingin melihat. Oh seperti ini tempat duduknya. Hal itu seperti biasalah,” ungkap Erick.

Dia menegaskan, pihaknya sampai sekarang belum menjadwalkan adanya latihan bareng antara Jokowi dan Ma’ruf.

“Saya rasa belum di schedule. Saya rasa sih mereka sudah punya komunikasi yang sangat bagus,” jelas Erick.

Dia pun mengungkapkan, untuk hasil latihan Ma’ruf Amin sejauh ini berjalan baik. Dirinya pun meminta untuk nanti melihat sendiri saat hari H.

“Alhamdulillah bagus, beliau sangat serius sekali dalam mempersiapkan latihan ini. Kita lihatlah nanti,” kata Erick.

Dia menuturkan, tidak akan ada kejutan. Yang pasti bagaimana menyampaikan dan memberikan program baik untuk masyarakat.

“Jangan kejutan terus dong. Masa Kiai kejutan. Tapi, bagaimana beliau bisa memberikan program-program yang baik. Dan hal ini yang sangat positif yang saya rasa,” pungkasnya.

2 dari 3 halaman

Kumpul dengan Para Ketum

Sebelumnya, Presiden RI yang juga maju sebagai calon presiden 2019-2024, Joko Widodo atau Jokowi, hari ini berkumpul dengan para Ketua Partai politik Koalisi Indonesia Kerja. Dia mengatakan, hanya membahas soal evaluasi yang sudah dilakukannya.

“Pertemuan rutin dalam rangka evaluasi pekerjaan-pekerjaan yang telah kita lakukan dengan semua ketua-ketua partai koalisi Indonesia Kerja dan ke depan apa yang kita lakukan. Bicara yang ringan-ringan. Banyak makananya, bicaranya sedikit,” ucap Jokowi usai pertemuan di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta, Selasa (15/1/2019) malam.

Dia menegaskan, tidak ada wejangan untuk persiapan debat dari para Ketum. Hanya evaluasi saja yang sudah dilakukan saat ini.

“Bicara, mengevaluasi apa yang kita lakukan. Intinya itu saja. Saya kira semuanya baik-baik,” jelas Jokowi.

Saat ditanya, apakah hari ini juga melakukan latihan debat, mengingat agendanya hari ini semuanya bersifat internal. Dia menepisnya.

“Enggak, enggak. Debat aja pakai latihan,” ungkap Jokowi.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Persiapan Debat Capres, Ketum Partai Koalisi Sampai Jusuf Kalla Jadi Pembisik Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan pimpinan partai koalisi menjelang debat perdana. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menerima masukan dari para ketua umum partai.

“Salah satunya membahas persiapan debat yaitu masukan, biasalah. Ketua-ketua partai kan memberikan masukan segala,” ujar Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir usai makan malam bersama, Selasa (15/1/2019).

Erick mengungkap, tak hanya para ketua umum menjadi pembisik Jokowi untuk hadapi debat. Dia mengaku bertemu secara pribadi dengan Wapres Jusuf Kalla untuk meminta masukan.

“Seperti waktu itu secara pribadi pun, saya datang ke Pak Jusuf Kalla waktu itu salah satunya meminta masukan terkait debat,” katanya.

Soal apa yang menjadi masukan sendiri, Erick enggan mengungkap. Menurutnya tak jadi kejutan jika dibocorkan.

“Ya banyak kalau diceritain gak seru dong,” katanya.

Terpisah, Anggota Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, M Romahurmuziy mengatakan banyak pembisik Jokowi. Termasuk para ahli dan pakar.

“Ya banyak, ahlinya yang kompeten dalam bidangnya lah saya ga bisa sampaikan itu,” kata Ketum PPP itu di tempat yang sama.

2 dari 3 halaman

Masukan Debat

Sementara, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, mengatakan, partainya sudah memberikan masukan kepada calon presiden petahana Jokowi terkait debat perdana 17 Januari 2019.

“Kami sudah kasih masukan. Dari TKN (Tim Kampanye Nasional) ada beberapa dari Golkar yang jadi narsum. Kalau dibocorkan enggak bagus,” ucap Airlangga di lokasi, Selasa (15/1/2019).

Dia menegaskan, pertemuan hari ini, yang dibahas progres dari masing-masing parpol. Juga kegiatan TKN dan TKD.

“Tentu berikutnya isu-isu yang akan samakan persepsi dalam kampanye ke depan. Terutama dalam menopang Pilpres. Karena masing-masing parpol ada isu sendiri yang nanti akan dibuat lebih berbasis regional masing-masing dan akan menunjang Pilpres. Tentu nanti ada pembagian konsentrasi dari parpol di wilayah tertentu Itu salah satu yang dibahas,” ungkap Airlangga.

Dia menegaskan, untuk debat sendiri, semuanya diserahkan ke pihak TKN. Termasuk juga yang menyiapkan untuk Ma’ruf Amin.

“Semua sudah disiapkan. Ada dari TKN. Tentu semua persiapan debat sudah disiapkan,” pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bertemu Ketum Parpol Koalisi, Jokowi: Evaluasi yang Sudah Dikerjakan

Jakarta – Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) selesai menggelar pertemuan bersama ketua umum parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Jokowi mengatakan rapat membahas evaluasi apa yang telah dilakukan KIK.

“Ini pertemuan rutin, dalam rangka evaluasi pekerjaan-pekerjaan yang telah kita lakukan dengan semua ketua-ketua partai Koalisi Indonesia Kerja dan ke depan apa yang (akan) kita lakukan,” kata Jokowi usai rapat di Resto Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

Jokowi tidak mengungkapkan detail isi pembahasan rapat. Dia mengatakan rapat hanya membahas hal-hal yang ringan.
“Ya bicara yang ringan-ringan, yang paling penting sudah banyak makannya bicaranya sedikit tapi banyak makannya,” ujarnya.
“Ini tadi bicara mengevaluasi apa yang telah kita lakukan itu saja. Saya kira semuanya baik-baik biar dilanjutkan Pak Rommy,” lanjutnya.

Jokowi pun menjawab santai saat ditanya soal isi rapat yang membahas persiapan debat capres-cawapres. “Nggak ada, debat saja pakai latihan,” ucapnya.
(nvl/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>