Jalur Politik Pak Kiai

Saat Partai NU dilebur dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1973, Ma’ruf menjadi Ketua Fraksi PPP di DPRD DKI Jakarta. Selama mewakili PPP di DPRD Tingkat I Jakarta, ia banyak menelurkan gagasan seperti sistem plat nomor kendaraan yang disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan, masalah dana pasar, standarisasi madrasah dan sekolah, dan soal tanah makam wakaf serta periode pembongkaran makam. Ma’ruf kembali terpilih masuk DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 1977.

Seiring semakin besarnya kekhawatiran Soeharto pada PPP, kekuatan NU di partai berlambang Kabah pelan-pelan dilucuti oleh ‘tangan-tangan’ pemerintah. Ma’ruf Amin pun terkena imbasnya. Namanya tak dipasang untuk daftar calon legislatif pada Pemilu 1982. Ia kemudian memilih tak aktif lagi di PPP. Munculnya seruan kembali ke Khittah 1926 membuat banyak tokoh NU ditarik masuk Golkar. Ada yang bersedia, tapi tak sedikit yang menolak termasuk Kiai Ma’ruf. “Mantan tokoh PPP kok jadi ke Golkar, kurang pantes,” ujar Ma’ruf.

Guru besar ilmu politik Universitas Airlangga Surabaya Kacung Marijan menyebut Kiai Ma’ruf sebagai tokoh NU dengan kemampuan lengkap. Secara kultural Kiai Ma’ruf menuntut ilmu di pesantren-pesantren NU. Kemudian secara struktural, Kiai Ma’ruf pernah memegang jabatan dari tingkat paling bawah sampai terakhir jadi Rais Aam PBNU. Kiai Ma’ruf juga terlibat dalam banyak dinamika di NU. Ketika NU terlibat politik dia juga terlibat di dalamnya. “Beliau termasuk sosok NU yang lengkap. NU kultural iya pasti, struktural iya, tapi juga terlibat dalam dinamika politik peran-peran NU. Ketika pasca reformasi orang NU mendirikan PKB beliau termasuk kiai yang di-BKO-kan ke bidang politik,” kata Kacung.

Mantan tokoh PPP kok jadi ke Golkar, kurang pantes

Dari pengalaman beragam tersebut menurut Kacung tak heran Kiai Ma’ruf punya kematangan emosional yang baik. Ditambah sebagai ahli fikih, Ma’ruf memiliki kemampuan berargumentasi dan berdiskusi yang mumpuni. “Jadi wajar jika Kiai Ma’ruf terlibat dalam lobi-lobi politik. Apalagi dia juga sosok yang tidak meledak-ledak dan bisa berinteraksi dengan banyak orang,” ujar mantan Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional yang juga ahli tentang NU itu.

Sejak tersingkir dari PPP, Ma’ruf memilih jeda dari dunia politik. Ia memilih berkonsentrasi di NU. Pada Muktamar NU ke-28, di Pondok Pesantren al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, November 1989, Kiai Ma’ruf terpilih menjadi Katib Aam Syuriah PBNU. Ayah dari delapan orang anak itu juga mulai aktif di Majelis Ulama Indonesia pada 1990 sebagai anggota Komisi Fatwa.

Sebagai “orang baru” di MUI, Ma’ruf langsung aktif dalam Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan MUI pada 1990. Waktu itu yang bicara soal fikih perbankan adalah Ketua Komisi Fatwa MUI KH Ibrahim Hosen. Kesimpulannya terdapat tiga pendapat soal bunga bank yakni halal, subhat, dan haram. Yang menganggap bunga itu halal sudah tersedia bank konvensional. Sedang yang berpendapat subhat dan haram belum ada penyalurannya. Karena itu dirasa penting mendirikan bank syariah. Sejak itu Kiai Maruf menekuni dan aktif terlibat dalam pengembangan ekonomi syariah.

Kiai Ma’ruf aktif menggagas perlunya lembaga khusus untuk mengeluarkan fatwa terkait bisnis dan keuangan syariah. Setelah dua tahun dibahas, pada Februari 1999 terbentuklah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Kiai Ma’ruf terpilih jadi Ketua Badan Pelaksana Harian DSN. Di bawah kendali Ma’ruf, tak sampai satu tahun, DSN menelurkan empat fatwa yang dikeluarkan bersamaan. Yakni fatwa tentang giro, tabungan, deposito, dan mudharabah.

Ketika terpilih jadi Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indoneia, Ma’ruf mengeluarkan fatwa bunga bank haram pada Desember 2003. Berbagai perdebatan muncul. Ia juga harus berhadapan dengan sejumlah tokoh ormas Islam yang berbeda pandangan termasuk dari kalangan ulama NU sendiri seperti Gus Dur. Namun Ma’ruf tak mundur. DSN di bawah Kiai Maruf aktif memproduksi fatwa. Saat ia menjabat sebagai Ketua Umum MUI, Kiai Ma’ruf tetap membantu perkembangan ekonomi syariah dengan mendorong terbentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah.

Selain soal fatwa bunga bank, Ma’ruf Amin juga dikenal melahirkan sejumlah fatwa yang memunculkan kontroversi seperti fatwa pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama serta fatwa mengharamkan aliran Ahmadiyah. “Saya kira Kiai Ma’ruf bukan kategori ulama konservatif dengan adanya fatwa-fatwa itu. Fatwa MUI itu keputusan lembaga. Mencerminkan jalan tengah yang diambil dari aneka perspektif yang ada di dalam MUI,” ujar Kacung Marijan.

RI Bakal Punya Decacorn, Pak Ma’ruf?

Jakarta – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Ma’ruf Amin mengatakan bahwa Indonesia akan memiliki decacorn atau startup dengan valuasi di atas US$ 10 miliar. Keyakinan Ma’ruf tersebut didasarkan pada tersedianya palapa ring.

Isu mengenai decacorn disinggung Ma’ruf pada debat cawapres semalam. Penguasaan teknologi pada tenaga kerja menjadi fokus pada programnya ke depan.

Lalu, apakah benar Indonesia sebentar lagi akan memiliki decacorn? Simak selengkapnya dirangkum detikFinance, Senin (18/3/2019). (ara/ang)

Wapres JK : Saya Percaya Pak Jokowi Tidak Punya Niat Otoriter

Bandung – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menceritakan pengalamannya selama lima tahun memimpin Indonesia bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Satu yang paling dia ketahui adalah Jokowi bukan sosok otoriter.

JK hadir dalam acara Silaturahmi Kebangsaan yang digelar oleh Jenggala Center Jawa Barat, di Hotel Horison, Kota Bandung, Minggu (17/3/2019). Hadir sejumlah tokoh Jawa Barat dalam acara tersebut, seperti Solihin GP, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum dan tokoh lainnya.

Dalam acara itu, JK memaparkan berbagai hal tentang Indonesia. Mulai dari masalah yang sedang dihadapi Indonesia saat ini dan masa datang hingga menceritakan tentang pengalamannya memimpin Indonesia bersama Presiden Jokowi.

Mengawali kisahnya, JK menjelaskan, mengenai dua hal yang menyebabkan sebuah negara jatuh. Pertama pemimpin otoriter dan melakukan nepotisme. Kondisi itu kata dia, sempat terjadi di Indonesia di masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

“Pengalaman di banyak negara ada dua hal negara itu jatuh. Seperti zamannya Pak Harto sekarang Venezuela juga di banyak negara lain yaitu apabila pemerintah otoriter dan ada nepotisme,” ucapnya.

Selama hampir lima tahun memimpin Indonesia, dia menilai, Jokowi merupakan sosok pemimpin yang cukup baik. Dia tidak melihat karakter otoriter dalam diri orang nomor satu di Indonesia tersebut.

“Saya percaya Pak Jokowi tidak punya niat otoriter. Kenapa, karena apapun itu dirapatkan. Kadang-kadang bosan juga rapat itu. Apapun keputusan diambil secara bersama-sama,” ucapnya.

Bila Jokowi merupakan sosok otoriter, menurutnya setiap kebijakan selalu diputuskan sendiri. “Kalau seorang otoriter, diktator pasti ambil keputusan (sendiri), pukul meja dan itu pasti keputusan,” katanya.

Selain itu, dia juga menyebut, dua anak Jokowi tidak terlibat dalam proyek-proyek pemerintahan. Kedua anaknya memilih membuka bisnisnya sendiri seperti berdagang martabak dan pisang goreng.

“Ke dua putra beliau satu berjualan martabak, satu berjualan pisang goreng. Pasti tidak terlibat dari proyek-proyek pemerintah,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, JK mengingatkan semua pihak agar tidak salah memilih sosok pemimpin yang akan datang. Jangan sampai negara Indonesia dipimpin oleh pemimpin otoriter.

“Karena apabila bangsa ini akan datang itu otoriter dan itu ekonomi diatur semuanya maka pasti akan terjadi kesulita bangsa ini ke depan,” ujarnya.
(mso/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Demokrat: Mungkinkah Pak Agum Derita Alzheimer Politis?

Jakarta – Dalam video yang beredar luas, Wantimpres Agum Gumelar, menyindir SBY yang dulunya merupakan anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dan meneken surat pemberhentian terhadap Prabowo tapi kini mendukung Prabowo.

“Walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang tanda tangan rekomendasi kok malah mendukung, ah itu. Nggak punya prinsip itu orang,” kata Agum Gumelar soal dukungan SBY ke Prabowo.

Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik menyayangkan pernyataan Agum tersebut. Menurut Rachland, SBY hanya menjalankan tugas Rapimnas Demokrat terkait dukungan ke Prabowo.

“Jangan salahkan Pak SBY. Beliau hanya menjalankan keputusan Rapimnas agar pada Pemilu 2019 Partai Demokrat memiliki Calon Presiden, baik kader sendiri maupun bukan. Lagi pula, satu-satunya kubu koalisi yang membuka pintu bagi kami adalah Kubu Pak Prabowo-Sandi,” ujar Rachland saat dihubungi wartawan, Rabu (13/3/2019).
Rachland meminta Agum, yang merupakan penasihat presiden, untuk menasehati Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengendalikan ambisi politiknya.

“Pak Agum adalah penasihat Presiden. Sayang sekali beliau tidak menasehati Presiden untuk sedikit mengendalikan ambisinya berkuasa lagi agar tidak merusak bangunan demokrasi kita,” ujar Rachland.

“Mungkinkah Pak Agum menderita Alzheimer Politis? Yakni penyakit degeneratif progresif pada otak, yang membuat memorinya hanya mampu mengingat masa lalu, namun tak mampu merekam kenyataan kerusakan demokrasi pada hari ini akibat ambisi politik Jokowi,” jelasnya.

Rachland mengatakan, Jokowi dan tim politiknya, didukung partai-partai koalisinya, telah memaksakan Presidential Treshold 20% dalam Pilpres 2019 dengan memakai ulang hasil pemilu 2014. Rachland menganggap hal tersebut sebagai bangunan kepolitikan yang dirancang sengaja untuk memerangkap partai-partai politik masuk ke dalam dua kubu besar koalisi.

“Demi memastikan Pemilu 2019 menjadi laga ulang antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Demi melayani ambisinya berkuasa lagi, Pak Jokowi bukan saja melakukan penggusuran berencana pada bangunan demokrasi kita, namun juga membatasi hak dan kebebasan memilih warga hanya pada dirinya dan Pak Prabowo,” tutur Rachland.

Dalam sebuah video yang beredar, Agum, yang juga mantan Danjen Kopassus, mengaku mengetahui perihal korban penculikan 1998. Informasi itu dia dapatkan dari mantan anak buahnya yang berdinas di Kopassus.

Agum mengetahui secara detail pelanggaran HAM ’98, dari cara meninggal hingga pengasingan para korban. Namun belum diketahui pasti kegiatan apa yang dihadiri Agum dan kapan video itu diambil.

Tim Jokowi Anggap Agum Hanya Ceritakan Sejarah

Redaksi terus berupaya meminta tanggapan Agum mengenai pernyataanya dalam video yang beredar ini, namun yang bersangkutan belum merespons. Adapun TKN Jokowi-Ma’ruf Amin menyatakan apa yang disampaikan Agum semata-mata hanyalah fakta sejarah.

“Itu hak Pak Agum ber-statement seperti itu. Beliau kan tahu sejarah, mengalami masa-masa itu. Barangkali Pak Agum ingin memberikan kesaksian bagi masyarakat Indonesia bahwa proses sejarah seperti ini dan menjadi rujukan supaya tidak menjadi semacam ada pembelokan sejarah. Mungkin saja. Saya berhusnuzan beliau menyampaikan fakta sejarah,” ujar anggota TKN Jokowi, Achmad Baidowi, kepada wartawan di gedung DPR, Kamis (12/3/2019).

Pria yang akrab disapa Awiek ini menyindir BPN Prabowo yang menyatakan apa yang disampaikan Agum merupakan pembusukan. Meski begitu, Awiek menyatakan beredarnya video itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan TKN Jokowi.

“Ya kalau semua dimaknai pembusukan, ya, repot. Namanya video kan beredar kita nggak tahu siapa yang mengedarkan. Video itu kan bukan kali ini saja dan video lama ya. Bukan video hari ini,” ujar Awiek.
(rna/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sandiaga soal Siti Aisyah: Kebetulan Kayak Pak Prabowo soal Wilfrida

Jembrana – Cawapres Sandiaga Uno mengapresiasi pemerintah yang berhasil melobi otoritas Malaysia hingga Siti Aisyah dibebaskan dari dakwaan pembunuhan Kim Jong-nam. Apa yang dilakukan pemerintah disebut Sandiaga sama dengan yang sudah dilakukan Prabowo Subianto ketika membantu TKI Wilfrida Soik.

“Saya nggak mau bawa ini ke politik. Kebetulan sama kayak Pak Prabowo bilang Wilfrida ya kebetulan aja. Ini tanggung jawab kita semua Pak Prabowo sudah melakukan, pemerintah sudah melakukan ini tanggung jawab bersama,” ujar Sandiaga di Jembrana, Bali, Selasa (12/3/2019).

Namun Sandiaga menegaskan rasa syukurnya atas pembebasan Siti Aisyah. Kasus Siti Aisyah, menurutnya, layak menjadi pengingat masih ada banyak tenaga migran yang keluar negeri untuk mengadu nasib.

“Pertama-tama kita bersyukur Siti Aisyah alhamdulilah bisa terbebaskan dicabut tuntutannya. Kedua ini reminder bahwa kita harus ciptakan lapangan kerja di Indonesia untuk Siti-siti yang lain,” sambungnya.

Sandiaga menyebut Siti Aisyah merupakan salah satu contoh warga yang berusaha mencari pekerjaan di negara tetangga. Dia berharap pilihan bekerja di luar negeri menjadi pilihan bukan karena tidak adanya lapangan kerja di negeri sendiri.

“Kalau berhasil menciptakan lapangan kerja tidak perlu jauh-jauh bekerja di negeri orang. Bekerja di negeri orang itu mulia, bukan keluar negeri karena terpaksa tidak ada lapangan kerja di Indonesia tapi pilihan mereka,” tuturnya.

Sandiaga juga menyinggung masih banyak pekerja migran Indonesia yang butuh perlindungan. Kasus Siti Aisyah dia harapkan bisa menjadi pemantik untuk membuka lapangan kerja bagi warga lokal.

“Banyak sekali buruh migran pekerja domestik ya ada di Malaysia, luar negeri lainnya yang butuh perlindungan kita. Kita apresiasi pemerintah, jangan saling menyalahkan menggunakan kesempatan ini mengingatkan kita semua, kita harus all out menciptakan lapangan kerja di dalam negeri, karena kalau Siti Aisyah ada lapangan kerja misalnya pasti milih di Indonesia, deket sama keluarganya daripada keluar dan tersangkut masalah hukum,” paparnya.
(ams/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cinta Laura Soal ‘Kalahkan Prabowo’: Jadi Presiden Berat, Biar Pak Jokowi

Cinta Laura Soal Kalahkan Prabowo: Jadi Presiden Berat, Biar Pak Jokowi Foto: Instagram Cinta Laura

Jakarta – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto, sempat berkelakar dengan menyebut artis Cinta Laura lebih layak jadi presiden dibanding Prabowo Subianto. Cinta Laura pun menjawabnya.

Di Twitter, Cinta Laura mengunggah grafis dengan kutipan Hasto. Dia lalu mencuitkan tanggapannya berupa dukungan untuk Jokowi.

“Jadi Presiden itu berat! Biar Pak @jokowi saja!👍” tulis Cinta Laura.

Sebelumnya, Hasto menyindir kubu Prabowo-Sandi yang mengatakan bahwa seorang pemimpin Indonesia harus hebat Berbahasa Inggris. Hal itu disampaikan saat berdialog dengan milenial di Wood Stairs Cafe, Way Halim, Kota Bandar Lampung, Minggu, di sela-sela Safari Politik Kebangsaan IX di Provinsi Lampung.

“Jangan dilihat dari sisi transformasi kebudayaannya. Kemudian, seolah-olah ke-inggris-inggrisan, sehingga tim kampanye Pak Prabowo mengatakan, jadi pemimpin itu Bahasa Inggris-nya harus hebat,” kata Hasto seperti dilansir Antara.

Hasto mengatakan jika parameter seorang jadi presiden adalah kemampuan Bahasa Inggris, maka Cinta Laura lebih cocok jadi presiden dibanding Prabowo.

“Ya kalau jadi presiden bahasa inggris-nya harus hebat, Pak Prabowo kalah sama Cinta Laura. Cinta Laura saja yang jadi presiden, kira-kira seperti itu. Kalau menjadi presiden diukur dari Bahasa Inggris-nya, Cinta Laura jadi presiden, karena lebih baik dari Pak Prabowo pasti,” ujarnya.
(imk/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN: Jika Presiden Bahasa Inggrisnya Harus Hebat, Pak Prabowo Kalah Sama Cinta Laura

Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo – Ma’ruf Amin menyindir tudingan kubu pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno soal Presiden Indonesia harus hebat Berbahasa Inggris.

Hasto mengatakan, kalangan milenial Indonesia harus lah mandiri. Tak hanya dilihat dari sisi transformasi kebudayaan, tapi juga bisa menjadi anak-anak muda yang berdiri di atas kaki sendiri.

“Jangan dilihat dari sisi transformasi kebudayaannya. Kemudian, seolah-olah ke-Inggris-Inggrisan, sehingga tim kampanye Pak Prabowo mengatakan, jadi pemimpin itu Bahasa Inggris-nya harus hebat,” ujar Hasto di hadapan kelompok kalangan milenial Bandar Lampung, Minggu (3/3/2019).

Apabila kepemimpinan diukur dari kefasihan berbahasa Inggris, Hasto menyebut sosok aktris Cinta Laura lebih hebat Berbahasa Inggrisnya dari Capres 02.

“Ya kalau jadi Presiden Bahasa Inggris-nya harus hebat, Pak Prabowo kalah sama Cinta Laura. Cinta Laura saja yang jadi presiden, kira-kira seperti itu. Kalau menjadi presiden diukur dari Bahasa Inggris-nya, Cinta Laura jadi presiden, karena lebih baik dari Pak Prabowo pasti,” kelakar Hasto

Di sela Safari Kebangsaan IX ini, Hasto menyampaikan, bahwa Jokowi sangat memahami perkembangan dunia. Termasuk perkembangan kalangan milenial. Calon presiden petahana itu, ucap Hasto, mendorong pembangunan infrastruktur digital.

Ia mencontohkan proyek Palapa Ring, yakni pembangunan jaringan serat optik nasional yang menjangkau sebanyak 34 provinsi, 440 kota dengan total panjang kabel laut mencapai 35.280 kilometer, dan kabel di daratan adalah 21.807 km

“Pak Jokowi sangat memahami global trend,” imbuh Hasto

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

TKN Bantah Jokowi Bohong: Pak Amien Rais Cari Sensasi!

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin membela capresnya yang diserang Amien Rais. TKN menilai Jokowi tidak berbohong soal duti Rp 11.000 triliun di luar negeri.

“Yang dikatakan Pak Amien itu lampau. Sangat tidak beralasan dan memutarbalikan fakta. (Jokowi) Nggak bohong, masa Presiden bohong,” ujar Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Ahmad Rofiq, saat dihubungi, Minggu (3/3/2019).

Rofiq mengatakan uang Rp 11.000 triliun yang ada di luar negeri itu terjadi sebelum ada kebijakan pemerintah tax amnesty. Namun, untuk saat ini, uang belasan ribu triliun itu sudah kembali dibawa ke luar negeri karena adanya tax amnesty tersebut.

“Kalau dana Rp 11.000 triliun itu kan sebelum ada tax amnesty, maka ada pernyataan daripada uang itu menumpuk di luar maka lebih baik uang itu dipulangkan, dan tax amnesty sebagai bagian dari media untuk memulangkan uang warga Indonesia yang ada di luar negeri, jadi sekarang udah pulang semua uangnya kan,” katanya.

Sekjen Partai Perindo itu memaklumi serangan Amien Rais. Kata dia, Ketua Dewan Kehormatan PAN tersebut hanya ingin mencari sensasi. Sebab, apa yang disampaikan selalu di luar substansi kebangsaan.

“Memang Pak Amien selalu begitu, selalu mencari sensasi. Jadi apa yang beliau sampaikan itu tak subtansi pada persoalan kebangsaan. Jadi menurut saya sih, ya saya juga mengoreksi apa yang dikatakan Pak Amien itu sesuatu yang dulu pernah disampaikan Pak Jokowi pada saat belum ada tax amnesty,” tuturnya.

“Ketika tax amnesty kan uang itu posisinya udah clear, uang itu posisinya udah diurus sama pemiliknya, jadi udah nggak ada lagi catatan itu. Clear sudah,” lanjut Rofiq.

Amien Rais sebelumnya, menyinggung sejumlah pernyataan Jokowi, mulai dari uang Rp 11.000 triliun di luar negeri hingga kebakaran hutan. Amien meminta Jokowi jangan bohong. Amien bicara soal Prabowo yang menyatakan ada Rp 11.000 triliun uang WNI di luar negeri lalu dijawab oleh Jokowi. Dia juga mengutip pepatah Arab.

“Kalau kamu jadi pembohong yang profesional, harus kuat memorinya. Petahana ini, maaf, ini memorinya very short, sangat pendek. Pak Prabowo bilang uang Indonesia di luar negeri Rp 11.000 T. Paginya disambar petahana ‘mana buktinya’,” kata Amien di Hotel Sahid, Jakarta.
(idn/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN soal Pidato AHY: Itu Masukan Kepada Pak Prabowo

JakartaBadan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak mempersoalkan pidato Komandan Kogasma Pemenangan Pemilu Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang tidak menyebut nama Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Presiden RI mendatang. Sebab, menurut BPN, materi pidato AHY itu sudah disampaikan lebih dulu kepada Prabowo.

“Semua hal yang disampaikan oleh Mas AHY sudah disampaikan sejak awal kepada Pak Prabowo, dalam diskusi-diskusi terbatas ketika Pak SBY, Mas AHY memberikan masukan kepada Pak Prabowo,” kata Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandiaga Dahnil Anzar Simanjuntak saat dimintai tanggapan detikcom, Sabtu (2/3/2019).

Dahnil menyatakan BPN Prabowo-Sandiaga sama sekali tidak meragukan PD. BPN yakin PD mendukung sepenuhnya pasangan capres-cawapres nomor urut 02 itu.

“Saya kira sikap Mas AHY dan Demokrat sudah jelas. Tentu, sikap Demokrat kan sudah jelas mendukung Pak Prabowo dan Sandi,” ujar Dahnil.

Tak hanya Dahnil, Juru Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Riza Patria, juga meyakini hal serupa. Bahkan, Riza mengatakan bahwa pidato politik AHY jelas ditujukan untuk Prabowo.

“Banyak sekali yang disampaikan Pak AHY, detail itu soal program-program, subsidi yang dicabut. Itu artinya yang dimaksud Pak AHY itu adalah ke depan kalau Pak Prabowo jadi presiden jangan seperti Pak Jokowi, gitu loh,” jelasnya.

“Jangan tebang pilih penegakan hukum, lapangan pekerjaan sulit, ekonomi tidak tumbuh, ekonomi tidak seperti yang diharapkan. Sudah jelas di situ bahwa Presiden RI yang dimaksud Pak AHY, Prabowo Subianto, bukan Pak Jokowi,” imbuh Riza.

Diberitakan sebelumnya, dalam pidato politiknya AHY meminta presiden terpilih dalam Pemilu 2019 nanti bisa menjalankan program pro-rakyat era SBY. Namun, AHY memang tidak menyebut Prabowo sebagai Presiden RI mendatang.

“Khusus untuk membantu masyarakat miskin dan kurang mampu, Presiden mendatang disarankan menjalankan kebijakan dan program khusus untuk melindungi dan meningkatkan kelayakan hidup kaum miskin. Dengan segala kerendahan hati, Partai Demokrat menyarankan program-program pro-rakyat era SBY dapat dilanjutkan dan ditingkatkan, apa pun namanya,” kata AHY di Djakarta Theater, Jakarta Pusat.
(zak/jbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Massa FUI Persoalkan Hotel Tempat Tabulasi Suara, Ini Jawaban KPU

Jakarta – Sejumlah hal disoroti massa Forum Umat Islam (FUI) saat audiensi dengan KPU, termasuk soal tabulasi suara di salah satu hotel. KPU kemudian menjelaskan alasannya.

Pertanyaan itu diajukan oleh Sekretaris PA 212, Bernard Abdul Jabbar. Dia menyebut selama bertahun-tahun, KPU selalu melakukan tabulasi suara di suatu hotel di Jakarta Pusat.

“Tentang masalah tabulasi KPU. Kenapa selama ini, selama bertahun-tahun, tabulasi KPU itu kok selalu di Hotel Borobudur. Ada apa ini di Hotel Borobudur. Karena sepengetahuan informasi saya, ada sesuatu yang disembunyikan di Hotel Borobudur. Masalah tabulasi suara dan punya siapa itu hotelnya. Lah ini perlu kami tanyakan ke KPU,” kata Bernard di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

“Kami juga dapat informasi dari pegawai hotel yang bekerja di sana bahwa ini ada sesuatu yang disembunyikan di Borobudur itu. Kenapa nggak cari tempat lainnya?” sambungnya.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang hadir di audiensi itu lalu memberi penjelasan. Dia mengatakan tidak ada preferensi khusus dari KPU untuk memilih hotel saat tabulasi suara. Pada tahun 2014 lalu, Wahyu menyebut tabulasi suara berlangsung di Kantor KPU.

“Terkait tabulasi, ini ada Pak Sekjen, memang kita perlu ganti suasana, Pak, jangan Hotel Borobudur terus. 2014 tabulasi di kantor KPU. Kemudian tidak menutup kemungkinan nanti juga mudah, Pak, untuk dipindah dari Hotel Borobudur,” jawab Wahyu.

“Wong kita bayar, Pak, bisa di manapun sepanjang memang kualifikasinya memenuhi syarat,” sambungnya.

Wahyu menegaskan bahwa hasil akhir Pemilu bukan ditentukan perhitungan IT melainkan kertas. Hasil penghitungan suara dari TPS hingga tingkat nasional dilakukan di kertas.

“Tabulasi itu bukan hasil resmi KPU, hasil resminya ya melalui rapat pleno,” kata Wahyu.

(imk/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>