Tips Usaha Kuliner Ini Cocok Untuk Kamu yang Baru Merintis Bisnis

Liputan6.com, Jakarta Kamu tertarik untuk membuka usaha kuliner? Cabang usaha ini memang menjadi salah satu usaha yang menjanjikan.

Keuntungan dapat dengan mudah kamu raih karena makanan sejatinya merupakan kebutuhan pokok manusia. Tentunya makanan tidak dapat dipisahkan dari manusia.

Banyak macam usaha kuliner yang bisa dicoba untuk kamu para pemula. Saat ini sudah banyak usaha kuliner dengan label kekinian. Peminatnya pun tak sedikit, membuat bisnis ini terus berkembang.

Namun sebelum kamu memutuskan untuk membuka usaha kuliner, seperti yang dirangkum Liputan6.com, Senin (21/1/2019) 8 hal ini perlu kamu perhatikan dalam membuka usaha kuliner.

2 dari 3 halaman

8 Hal ini perlu kamu perhatikan dalam membuka usaha kuliner

1. Modal Awal Usaha

Yang paling utama dalam memulai usaha kuliner kamu adalah perlunya menyediakan modal. Jika kamu tidak mempunyai modal yang cukup, ada banyak cara untuk menutupi kekurangan modal, misalnya mencari rekanan yang bisa diajak kerja sama, meminjam ke koperasi atau bank melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk pelaku UKM.

2. Lokasi Usaha

Tentukanlah tempat usaha yang banyak dikunjungi atau dilewati banyak orang. Saat menentukan lokasi usaha kamu juga harus memperhitungkan modal yang akan dikeluarkan.

3. Menu Andalan

Sebelum memulai usaha, sebaiknya kamu melakukan penelitian terlebih dahulu tentang menu yang beredar di pasar. Kemudian, pilihlah menu yang belum banyak dijual agar mengurangi tingkat persaingan. Namun, pilihan menu tersebut harus disesuaikan dengan target pasar atau konsumen.

4. Pemasok Bahan Baku

Memiliki pemasok tetap yang dapat memasok semua bahan baku produksi setiap harinya sangat dianjurkan untuk kelancaran proses produksi.

Selain bisa mendapatkan harga relatif murah, kamu pun bisa menjadi orang kepercayaan jika berada dalam keadaan sulit atau terjepit modal.

Selain itu, kamu juga bisa diprioritaskan jika suatu saat bahan baku yang dibutuhkan langka di pasaran. Usahakan memiliki lebih dari satu pemasok sebagai alternatif bila pemasok yang satu tidak bisa menyediakan permintaan.

5. Sumber Daya Manusia (SDM)

Idealnya, karyawan terbagi ke dalam kelompok tukang masak, pelayan, dan kasir. Namun, bila usaha tergolong kecil, seorang asisten yang dapat mempermudah pekerjaanmu itu saja sudah cukup.

Jangan lupa untuk memerhatikan kesejahteraan karyawan dengan memberi gaji sepadan dan tepat waktu. Hal ini untuk menjaga kestabilan keterampilan dan kesiapan karyawan.

6. Target Pemasaran

Menyesuaikan jenis usaha kuliner dengan target pasar merupakan salah satu kunci sukses menjalankan usaha makanan dan minuman. Walaupun kamu menawarkan harga murah meriah sekalipun, jika tidak sesuai dengan selera konsumen, ini bisa menjadi kendala.

7. Promosi yang Tepat

Promosi dari mulut ke mulut hingga saat ini tetap menjadi andalan promosi usaha kamu ke banyak orang. Ini berhasil jika kamu bisa memuaskan konsumen dan nantinya mereka pun bisa menjadi pelanggan setia.

Selain itu saat ini juga sudah banyak media promosi lain yang juga efektif, contohnya media sosial.

8. Perizinan Usaha

Demi keamanan dan kenyamanan usaha, pastikan kamu sudah mengurus surat izin usaha dari instansi pemerintahan atau pihak berwenang setempat.

Jika usaha semakin berkembang dan besar, ada baiknya segera mengurus Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) bagi usahamu, mengurus perizinan ke Kementerian Kesehatan, bahkan kalau bisa mengurus sertifikasi halal untuk semua produk usahamu ke Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Setelah kamu memahami apa saja yang perlu kamu perhatikan saat memulai usaha kuliner, maka kamu dapat memilih jenis usaha kuliner apa yang akan kamu ambil.

Tak perlu langsung memilih usaha kuliner berskala besar. Kamu bisa mulai dengan usaha kuliner kecil seperti membuka stand makanan atau minuman. Namun jika kamu punya cukup modal dan berani mengambil resiko yang ada maka kamu dapat menyewa tempat untuk membuka restoran atau toko.

Berikut beberapa usaha kuliner yang liputan6 rangkum dan bisa jadi pilihanmu dalam membuka usaha:

3 dari 3 halaman

Beberapa pilihan usaha kuliner

1. Usaha makanan ringan

Makanan ringan atau snack merupakan makanan yang digemari semua orang dari berbagai usia. Makanan ringan ini dapat berupa aneka gorengan, keripik, atau kue. Bahan yang dapat kamu gunakan juga tergolong sederhana seperti pisang, singkong, kentang, ubi dan masih banyak lagi.

2. Makanan berat

Semua orang pasti butuh makanan berat untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat mereka. Kamu bisa membuka warung makan sederhana atau restoran. Untuk menu kamu dapat memilihnya sendiri sesuai dengan riset yang telah dibuat mengenai menu yang digemari orang saat ini.

Banyak pilihan menu makanan berat yang dapat kamu tawarkan. Kamu bisa fokus pada satu jenis menu atau dengan berbagai jenis menu.

3. Usaha minuman segar

Tak hanya makanan, minuman juga merupakan kebutuhan masyarakat. Usaha minuman cocok kamu pilih untuk membuka usaha. Usaha minuman ini misalnya jus buah, susu, kopi, coklat, dan masih banyak lagi. Kedai kopi misalnya, saat ini mulai digandrungi anak muda.


Reporter: Anugerah Ayu Sendari

Dianggap Mencemari Danau Toba, Ini Kata Warga Pemilik Keramba Jaring Apung

Liputan6.com, Simalungun – Menilik budidaya ikan dengan Keramba Jaring Apung (KJA) merupakan mata pencaharian utama bagi penduduk sekitar Danau Toba, tampaknya kebijakan pengurangan KJA mesti dikaji ulang. Terlebih meski dituduh sebagai penyebab utama pencemaran Danau Toba, nyatanya banyak faktor lain yang mempengaruhi pencemaran tersebut seperti limbah peternakan babi, aktivitas rumah tangga dan perhotelan, serta penebangan hutan di daerah resapan danau.

Terlebih dengan luas sekitar 1.130 km persegi, faktanya luas keseluruhan KJA yang terdapat di Danau Toba hanyalah 0,03% dari keseluruhannya. Melarang warga budidaya ikan dengan KJA sama saja dengan mematikan mata pencaharian mereka.


Robin Hutahaean (36), salah satu petani ikan di Kecamatan Haranggaol Horison menjelaskan bahwa daerahnya merupakan sentra budidaya ikan dengan KJA yang ada di Kabupaten Simalungun. Menurut dia, daerah mereka bukanlah tempat wisata seperti daerah lainnya di sekitar Danau Toba. Warga di Haranggaol Horison awalnya merupakan petani bawang, namun sejak penyakit tanaman menyerang, warga memutuskan untuk budidaya ikan sebagai mata pencaharian.

“Sekitar 85 persen warga di sini bergantung pada KJA. Kalau kami dilarang melakukan budidaya ikan, bagaimana kami hidup?” tukas dia.

Ia menambahkan bahwa sebenarnya warga ingin dibina oleh pemerintah. Warga juga tak masalah daerah mereka berdampingan dengan tempat wisata.

“Tapi pada kenyataannya, tak pernah ada wakil dari pemerintah yang serius berdialog dengan kami. Membina kami. Lalu tiba-tiba KJA kami ingin dimusnahkan.”


Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Hal ini diamini petani ikan lainnya, Hotjon Haloho yang juga merupakan generasi kedua dalam keluarganya yang berbisnis ikan. Menurut dia, warga Haranggaol bahkan memiliki kesepakatan sendiri untuk tidak menambah jumlah KJA yang ada karena dianggap dapat merusak lingkungan. Aturan budidaya yang dilontarkan pemerintah tanpa berdialog dengan warga hanya membuat mereka trauma.

“Daerah yang menjadi sentra budidaya ikan biasanya memang tidak cocok menjadi tempat wisata. Seperti di sini, dikelilingi perbukitan tapi tak bisa ditanami. Kami takut seperti di Rantau Prapat. Jadi tempat wisata tapi warga sekitar cuma menjadi penonton sejak investor masuk.”

Lebih jauh, ia meminta pemerintah mendukung dan memperhatikan warga yang mata pencahariannya dari budidaya ikan KJA. Terlebih karena perekonomian mereka lebih baik sejak berbudidaya ikan.

“Kami siap diberi pajak dan ditata. Tapi jangan disuruh tutup, Pak.”

Begini Cara Urus Balik Nama Motor di 2019

Liputan6.com, Jakarta – Memiliki kendaraan pribadi sudah menjadi hal yang wajib dimiliki bagi orang-orang dengan mobilitas yang tinggi, baik itu di kota besar hingga daerah. Dibanding kendaraan roda empat, kendaraan roda dua alias motor lebih banyak digemari oleh masyarakat Indonesia.

Pasalnya ketika mengalami kemacetan, motor bisa melaju lebih cepat dibanding mobil. Ditambah lagi, ada banyak daerah-daerah Indonesia yang hanya bisa dilalui motor, seperti gang-gang kecil. Tak heran kalau penjualan motor jauh lebih tinggi dibanding mobil. Baik itu penjualan motor baru maupun bekas.

Meski setiap bulannya selalu ada motor keluaran terbaru, tapi ternyata tidak sedikit orang yang lebih suka untuk membeli motor bekas atau second.

Faktor terbesar yang menyebabkan orang lebih memilih untuk membeli motor second adalah harganya yang jauh lebih murah dibanding motor baru. Selisih harganya bisa lebih murah hingga setengah harga dari harga motor baru. Tentu saja hal ini bisa sangat menguntungkan.

Sayangnya, membeli motor second ini ada kendala utamanya, yakni harus balik nama terlebih dahulu karena STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) masih atas nama pemilik motor pertama.

Proses balik nama motor ini akan mengalihkan kepemilikan motor dari atas nama pemilik yang lama kepada pemilik yang baru. Proses ini mau tak mau harus kamu lakukan agar nantinya ketika mengurus perpanjang STNK dan BPKB, maka kamu tidak perlu repot menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik pemilik asli motor.

2 dari 5 halaman

Cara Mengurus dan Biaya Balik Nama Motor

Lalu bagaimana caranya jika ingin mengurus biaya balik nama motor? Perlu diketahui kalau mengurus biaya balik motor ini akan terbagi menjadi dua karena untuk mengurus STNK dan BPKB harus dilakukan di dua tempat yang berbeda, yakni di kantor SAMSAT (Sistem Manunggal Satu Atap) dan Polda.

Supaya lebih mudah memahaminya, berikut prosesnya:

– Kantor SAMSAT

Proses pertama adalah harus datang ke kantor SAMSAT terlebih dahulu. Bagi yang berdomisili di Jakarta, bisa melakukan pengecekan alamat-alamat kantor SAMSAT pada alamat url ini http://bprd.jakarta.go.id.

Ketika datang ke kantor SAMSAT, harus membawa berkas-berkas yang dibutuhkan agar nantinya tidak bolak-balik lagi. Bawalah KTP (Kartu Tanda Penduduk), STNK, BPKB, dan kwitansi pembelian. Jangan lupa untuk memfotokopi semuanya rangkap dua. Pisahkan berkas yang asli dengan fotokopi dan letakkan dalam map yang terpisah.

3 dari 5 halaman

– Tes Fisik Kendaraan

Selanjutnya melakukan tes fisik kendaraan. Tes ini dilakukan oleh petugas SAMSAT. Setelah petugas SAMSAT selesai melakukan pemeriksaan tes fisik kendaraan, nantinya akan diberikan hasil tes fisik berupa Nomor Rangka dan Nomor Mesin Kendaraan.

Selanjutnya, berikan hasil tes tersebut bersama dengan berkas yang kamu bawa kepada petugas loket tes fisik kendaraan. Di sini akan mengeluarkan biaya Rp 30 ribu.

Tunggu petugas loket melakukan verifikasi. Kalau sudah berhasil diverifikasi, petugas akan menyerahkan kembali berkas dan hasil tes fisik. Untuk hasil tes fisik, harus memfotokopinya terlebih dahulu sebelum lanjut ke proses selanjutnya.

– Pendaftaran Balik Nama STNK

Setelah tes fisik berhasil dilakukan, selanjutnya bisa mendatangi loket pendaftaran balik nama. Berikan semua berkas kepada petugas loket balik nama, baik itu fotokopi KTP, BPKB, STNK, kwitansi pembelian, dan hasil tes fisik kendaraan.

Setelah petugas loket balik nama memeriksa semua berkas, nantinya kamu diberikan tanda terima kalau pengajuan STNK sedang diproses. Petugas juga akan mengembalikan semua berkas kecuali STNK asli dan fotokopi.

Pada proses ini, diharuskan untuk membayar biaya sebesar Rp 30 ribu dan akan diminta untuk datang kembali pada hari yang telah ditentukan untuk mengambil STNK yang baru atas nama Anda.

4 dari 5 halaman

– Datang ke kantor SAMSAT

Setelah menunggu beberapa hari, datanglah pada waktu yang telah ditentukan. Langsung datangi loket balik nama dan berikan tanda terima yang kemarin diberikan beserta KTP asli, BPKB asli, kwitansi pembelian, dan hasil tes fisik kendaraan. Di sini diharuskan membayar sejumlah dana agar bisa mendapatkan STNK yang baru.

Ada biaya PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) sebesar Rp 300 ribu, BBN KB (Biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) Rp 200 ribu, biaya SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) Rp 35 ribu, biaya administrasi STNK Rp 25 ribu, biaya administrasi TNKB (Tanda Nomor Kendaraan bermotor) Rp 60 ribu. Jika ditotal secara keseluruhan maka jumlah dana yang harus dibayarkan kepada petugas yakni sekitar Rp 620 ribu. Nominal ini belum termasuk denda jika ada keterlambatan pembayaran sebelumnya. Jadi pastikan untuk membawa uang lebih.

– Datang ke Polda

Setelah melakukan pembayaran, maka akan langsung diberikan STNK yang baru. Tapi proses ini belum selesai karena masih ada BPKB yang juga harus diurus.

Untuk mengurus BPKB ini, tidak bisa mengurusnya di kantor SAMSAT, tetapi harus datang ke Polda. Bagi yang berdomisili di daerah DKI Jakarta, bisa datang ke Gedung Biru Ditlantas Polda Metro Jaya yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 217, Senayan, Kebayoran Baru.

Jangan lupa untuk membawa fotokopi KTP, fotokopi STNK yang baru, fotokopi hasil tes fisik kendaraan, fotokopi kwitansi pembelian motor, BPKB asli dan fotokopinya.

5 dari 5 halaman

– Membayar Biaya Balik Nama BPKB dan Serahkan Berkas

Datangi loket balik nama BPKB yang ada di Polda dan akan diberikan nomor antrian dan formulir Bea Balik Nama BPKB. Anda harus mengisi formulir tersebut dengan teliti dan jangan sampai ada yang terlewat. Jadi lakukan cek dua kali ya!

Setelah selesai mengisi formulir, harus melakukan pembayaran sebesar Rp 80 ribu di loket pembayaran BRI yang sudah tersedia di sana.

Kalau sudah melakukan pembayaran, fotokopi terlebih dahulu bukti pembayaran dan tempelkan pada formulir pendaftaran dan berikan kepada petugas loket balik nama BPKB bersama dengan semua berkas yang telah kamu siapkan sebelumnya.

Petugas loket balik nama BPKB nanti akan memberikan tanda terima yang di dalamnya terdapat tanggal pengambilan BPKB yang baru. Simpan baik-baik tanda terima tersebut dan juga bukti pembayaran yang asli karena akan digunakan sebagai syarat untuk mengambil BPKB baru.

– Ambil BPKB yang Baru

Di tanggal yang sudah ditentukan, Anda bisa datang lagi ke Polda untuk mengambil BPKB yang baru. Ambil nomor antrian terlebih dahulu dan tunggu nomormu dipanggil.

Serahkan tanda terima bersama dengan bukti pembayaran, dan fotokopi KTP kepada petugas loket. Setelah proses ini selesai, maka akan diberikan BPKB baru yang sudah jadi.

Saling Sahut TKN Jokowi-BPN Prabowo Soal Kunjungan Dubes Uni Eropa

Jakarta – Kunjungan duta besar negara-negara Uni Eropa ke Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi jadi bahan perbincangan. BPN Prabowo dan TKN Jokowi saling sahut soal hal ini.

Pertemuan itu berlangsung pada Jumat (18/1/2019) atau sehari setela debat perdana Pilpres 2019. Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso menerima kunjungan para dubes di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Duta Besar Uni Eropa HE Vincent Guerend ini, isu yang dibahas di antaranya terkait kebijakan ekonomi Prabowo-Sandi, khususnya terkait isu reformasi pajak hingga keterbukaan bagi dunia bisnis dan investasi.

Direktur Hubungan Luar Negeri BPN Prabowo-Sandi, Irawan Ronodipuro, mengatakan polemik daftar pemilih tetap (DPT) yang diterbitkan KPU juga dibahas dalam pertemuan ini. BPN Prabowo-Sandi menyampaikan adanya potensi kecurangan pemilu lantaran DPT Pilpres 2019 tidak akurat.

“Kami menyampaikan fakta bahwa ada ancaman terhadap integritas, kejujuran, dan transparansi di daftar pemilih tetap. Kami menemukan nama-nama orang yang sudah meninggal dunia atau nomor KTP yang tidak lengkap, tapi masih terdaftar dalam DPT,” kata Irawan.

Turut hadir dalam rombongan tersebut sejumlah duta besar negara Uni Eropa, seperti Rumania, Inggris, Slovakia, Belanda, Italia, Denmark, Hungaria, Belgia, Spanyol, Swedia, Ceko, Prancis, Portugal, Jerman, Finlandia, dan Irlandia.

Pembahasan polemik DPT antara BPN Prabowo dan Dubes Uni Eropa disindir oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi. TKN Jokowi heran mengapa masalah DPT dibahas dengan perwakilan negara lain.

“Membahas potensi kecurangan pemilu kok ke duta besar negara lain!? Katanya antiasing? Kok mengadunya ke negara-negara lain? Apa ingin mencari dukungan internasional kalau takut kalah?” kata Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily, saat dihubungi, Minggu (20/1/2019).

BPN Prabowo menjawab sindiran TKN Jokowi itu. BPN Prabowo mengatakan para dubes yang awalnya menanyakan masalah DPT Pemilu 2019.

“Bukan kita yang menanyakan, mereka yang tanya, kita jawab. Jadi kalau mereka tertarik ya silakan lembaga internasional, Uni Eropa untuk masuk memantau Pemilu Indonesia. Kalau ada pihak yang kebakaran jenggot kenapa mesti kebakaran jengggot? Kalau mau pemilu jujur kenapa harus takut, marah-marah, kebakaran jenggot. Bantu sama-sama, jaga sama-sama, supaya pemilu berkualitas,” ujar Jubir BPN Andre Rosiade

Sebenarnya, kunjungan rombongan duta besar negara-negara Uni Eropa ini bukan hanya ke BPN Prabowo. Nantinya, mereka juga akan menemui TKN Jokowi. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Uni Eropa HE Vincent Guerend dalam akun Twitter resminya saat mengunggah foto pertemuan dengan BPN Prabowo. Dia menyatakan akan bertukar pikiran dengan timses Jokowi membahas kemitraan.

“Pertukaran pikiran yang informatif bersama para dubes negara Uni Eropa dengan tim kampanye paslon #2. (Dan tentunya kami juga akan bertemu dengan timses paslon #1)” kata Vincent.

TKN Jokowi menyambut rencana itu dengan tangan terbuka. Rencananya, jadwal pertemuan akan dibahas dulu esok hari.

“Insyaallah Ketua TKN (Erick Thohir) hadir memimpin rapat dan bersama-sama dalam forum Command and Control Room 9 Sekjen untuk memutuskan tanggal pertemuan penting dengan 21 Dubes UE ini,” ujar Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Verry Surya Hendrawan.
(imk/jor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Youtuber Bakal Ditarik Pajak, Berapa Batasan Penghasilannya?

Sangihe – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat sudah ada beberapa dari youtuber dan selebgram yang telah membayar pajak dari penghasilannya. Lalu apakah semua youtuber dan selebgram harus bayar pajak?

Bagi para youtuber dan selebgram yang pendapatannya sudah puluhan hingga ratusan juta per bulan, tentu wajib membayar pajak. Namun jika penghasilannya masih sangat kecil tak harus membayar pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pada dasarnya youtuber dan selebgram dikenakan pajak layaknya wajib pajak lainnya. Aturannya pun juga sama, jika penghasilannya di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka tidak kena pajak.

“Kalau mereka mendapatkan pendapatan di bawah Rp 54 juta, itu tidak mendapatkan pajak. Tidak masuk di dalam pendapatan tidak kena pajak,” tegasnya di sela-sela kunjungan kerja bersama Menkominfo Rudiantara ke Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

Hingga saat ini besaran PTKP yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 54 juta per tahun. Jika dihitung per bulan sebesar Rp 4,5 juta.

Oleh karena itu, jika selebgram dan youtuber punya penghasilan di atas PTKP maka statusnya wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau yang dapatnya Rp 2 juta, ya itu dia nggak kena pajak,” ungkap dia. (das/zlf)

TKN Jokowi-Ma’ruf Amin Siap Bertemu 21 Dubes Uni Eropa Bahas Pemilu

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin siap menerima para duta besar negara Uni Eropa. Rencana pertemuan akan dibicarakan dalam rapat internal TKN besok.

“Insyaallah Ketua TKN (Erick Thohir) hadir memimpin rapat dan bersama-sama dalam forum Command and Control Room 9 Sekjen untuk memutuskan tanggal pertemuan penting dengan 21 Dubes UE ini,” ujar Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Verry Surya Hendrawan dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Minggu (20/1/2019).

Para dubes disebut sudah bersurat kepada TKN Jokowi-Ma’ruf terkait rencana pertemuan. TKN siap menerima masukan apabila pertemuan menyinggung pelaksanaan Pemilu 2019.

Pertemuan dubes negara UE dengan BPN Prabowo-Sandi.Pertemuan dubes negara UE dengan BPN Prabowo-Sandi. (Foto: Gerindra)

“Bila kemudian pembahasan menyinggung pelaksanaan proses Pemilu, maka tentu saja TKN Koalisi Indonesia Kerja akan menegaskan tekad di depan 21 Dubes untuk memenangkan kontestasi Pilpres dan Pileg dengan cara-cara yang amanah, jujur dan berkampanye dengan narasi positif, tanpa narasi negatif, apalagi hoax atau fitnah,” ucap Verry.
Para dubes dari negara Uni Eropa sebelumnya menggelar pertemuan dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan diterima langsung oleh Ketua BPN Djoko Santoso di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Isu yang dibahas di antaranya terkait kebijakan ekonomi Prabowo-Sandi, khususnya terkait isu reformasi pajak hingga keterbukaan bagi dunia bisnis dan investasi.

Soal rencana pertemuan dengan TKN Jokowi-Ma’ruf, para dubes akan bertukar pikiran membahas kemitraan. Sebab, kemitraan antra negara-negara Uni Eropa dengan Indonesia dinilai sangat penting.

“Kemitraan Uni Eropa-Indonesia berkembang dengan pesat dan Indonesia penting bagi Uni Eropa. Sangat penting untuk tukar pikiran dengan kedua belah pihak,” ujar Duta Besar Uni Eropa HE Vincent Guerend dalam akun Twitter resminya, hari ini.
(dkp/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Genjot Sosialisasi Rupiah, Misbakhun Ajak BI Blusukan di Sekolah

Liputan6.com, Probolinggo – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan, sosialisasi tentang rupiah harus digencarkan. Sebab, masih banyak kalangan memahami rupiah hanya sebagai alat tukar.

Misbakhun menyampaikan hal itu saat hadir sebagai pembicara seminar nasional bertema ‘Uang Rupiah Sebagai Simbol Kedaulatan NKRI’ di SMK Nurul Ibrahimi, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jumat 18 Januari 2019. Menurutnya, penggunaan rupiah merupakan bagian dari penguatan atas kedaulatan NKRI.

“Rupiah itu adalah simbol kedaulatan negara kita. Karena berbicara soal simbol kedaulatan negara, kita tidak hanya memiliki teritorial, wilayah, bendera Merah Putih, tetapi ada juga simbol lain yang luar biasa yang sehari-hari ada di kantong kita,” ucap Misbakhun di hadapan ratusan pelajar.

Selain Misbakhun, pembicara lain dalam seminar itu adalah Azka Subhan Amirruridho selaku kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang. Melalui seminar itu pula legislator Golkar tersebut mengajak para pelajar makin mencintai rupiah.

“Di dalamnya ada simbol kedaulatan ekonomi kita. Karena itu dengan mencintai rupiah akan timbul rasa kecintaan terhadap negeri ini,” kara Misbakhun.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan itu menambahkan, sudah menjadi tugasnya sebagai wakil rakyat untuk memastikan program-program pemerintah menjangkau seluruh wilayah, termasuk perdesaan.

Karena itu Misbakhun mengajak BI sebagai mitra kerja Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan perbankan untuk melakukan sosialisasi di wilayah Pasuruan dan Probolinggo.

“Ini adalah salah satu janji saya sebagai anggota DPR RI Komisi XI agar program-program pemerintah bisa sampai ke masyarakat secara langsung,” kata legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan itu.

2 dari 2 halaman

Cetak Uang Mahal

Misbakhun menjelaskan, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-undang itu mengatur soal rupiah secara rinci, termasuk pengamanannya.

“Negara ini mencetak uang mahal, karena itu uang ini sebagai alat transaksi yang memiliki alat pengamanan yang rumit. Kalau kita yang paling dekat adalah 3D (dilihat, diterawang, diraba),” paparnya.

Selain itu, Misbakhun juga menepis hoaks soal gambar palu arit atau simbol Partai Komunis Indonesia (PKI) di rupiah kertas. Padahal, simbol yang dipersoalkan itu adalah lambang BI.

“Masyarakat harus mengerti dan memahami karena sekarang zamannya hoaks. Hal ini bertujuan membuat masyarakat resah agar masyarakat tidak percaya kepada pemerintah atau institusi resmi negara,” tambahnya lagi.

Misbakhun di akhir paparannya sempat membuat kuis. Hadiahnya adalah uang.

“Siapa nama Gubernur Bank Indonesia?” ujar Misbakhun melontarkan pertanyaan.

Salah satu siswi SMK Ibrahimi ada yang mengacungkan jarinya dan maju ke depan. “Pak Perry Warjiyo,” ujar siswi berjilbab itu. “Benar, dapat uang Rp 500 ribu,” kata Misbakhun disambut aplaus.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Tak Bayar Denda Tilang Elektronik, 800 Kendaraan Diblokir

Jakarta – Polda Metro Jaya telah memblokir 800 kendaraan karena tidak membayar tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (e-TLE). Kebanyakan dari mereka adalah pengendara mobil.

“Sampai saat ini kurang lebih ada 800 kendaraan yang diblokir. Kebanyakan adalah mobil,” ucap Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Yusuf, kepada detikcom, Sabtu (19/1/2019).

Mereka tidak akan bisa membayar pajak kendaraan sebelum membayar denda tilang. Setelah itu, polisi akan buka blokir kendaraan tersebut.


“Baru mereka bisa bayar pajak atau pengesahan,” kata Yusuf.

Yusuf menyebut mengatakan pemblokiran ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera kepada pengguna jalan untuk mematuhi rambu lalu lintas. Dia menyebut pemblokiran terhadap 800 kendaraan termasuk banyak.

9 pelanggaran yang disoroti CCTV soal tilang elektronik9 pelanggaran yang disoroti CCTV soal tilang elektronik (Foto: Luthfy Syahban/detikcom)

“Banyak. Itu kan efek jera juga. Salah satu pencegahan kan efek jera. Salah satunya ya dia harus bayar,” kata Yusuf.

Penerapan e-TLE sudah dimulai sejak 1 November 2018 di ruas Jalan MH Thamrin sampai Jalan Sudirman. Rencananya, e-TLE juga akan diberlakukan kepada kendaraan di luar pelat nomor Jakarta.

“Kami masih sinkronisasi data, kami masih upaya untuk menyambungkan dengan Korlantas, masih dalam tahap proses. Supaya nanti dalam tahap penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya dalam E-TLE, nopol yang di luar dari pelat B bisa terakomodir. Tahun ini lah bisa,” kata Yusuf di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (4/1).
(aik/jbr) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Melihat Janji Prabowo Dongkrak Tax Ratio Demi Gaji PNS

Jakarta – Pada saat debat pertama, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut tax ratio alias rasio pajak lebih dari satu kali.

Padahal, tema debat seputar hukum, HAM, dan korupsi. Awalnya, Prabowo menyampaikan visi misinya jika terpilih sebagai pemimpin Indonesia akan menaikkan gaji para birokrat dan para penegak hukum di tanah air.

Tujuan tersebut dilakukan agar para PNS hingga penegak hukum terhindar dari korupsi karena hak yang didapatkannya kecil.

Guna meningkatkan gaji para abdi negara, Prabowo mengungkapkan akan meningkatkan tax ratio dari yang sekarang sekitar 11,5% menjadi 16% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Tax ratio merupakan rasio jumlah pajak yang dikumpulkan pada suatu masa dibandingkan atau dibagi dengan produk domestik bruto (PDB) di masa yang sama.

Dengan adanya peningkatan, maka akan ada tambahan penerimaan dari potensi yang sudah ada sebelumnya. Lalu apakah hal itu bisa diwujudkan? Atau hanya sekadar janji kampanye?

Berikut ulasannya yang dirangkum detikFinance, Sabtu (19/1/2019).

(hek/ara)

Gayus Tambunan dan Vonis Puluhan Tahun Penjara yang Tak Membuat Jera

Liputan6.com, Jakarta – Nama Gayus Tambunan menjadi sosok yang sangat populer di 2010-2011. Pegawai Ditjen Pajak ini menghebohkan Tanah Air dengan sejumlah kasus mafia pajak yang melibatkan banyak pejabat. Kasusnya juga menghancurkan citra aparat perpajakan dan meruntuhkan semangat reformasi yang diusung Menteri Keuangan Sri Mulyani kala itu.

Namun, hukuman yang harus dijalani juga setimpal. Menurut catatan Sejarah Hari Ini (Sahrini) Liputan6.com, Pria bernama lengkap Gayus Halomoan Partahanan Tambunan itu harus meringkuk lama di penjara. Akibat ulahnya, pria kelahiran Jakarta, 9 Mei 1979 itu memiliki akumulasi vonis selama 29 tahun penjara.

Karma itu berawal Rabu, 19 Januari 2011, atau tepat 8 tahun lalu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta atau subsider 3 bulan kurungan terkait kasus mafia pajak terhadap Gayus. Hukuman Gayus ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Dalam sidang putusan yang dipimpin hakim Albertina Ho itu, Gayus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menguntungkan PT Surya Alam Tunggal (SAT) dalam pembayaran pajak serta merugikan keuangan negara sebesar Rp 570 juta.

Selain itu, Albertina Ho dkk juga menegaskan, sebagai peneliti pajak di Direktorat Banding, Gayus juga terbukti menyalahi wewenangnya. Dia telah menerima keberatan pembayaran pajak PT SAT.

“Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Albertina.

Tak hanya itu, hakim juga menyatakan Gayus Tambunan terbukti telah menyuap penyidik Direktur II Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Polisi Arafat Enanie. Hakim menyatakan Gayus memberikan uang melalui pengacaranya Haposan Hutagalung agar tidak ditahan dan sejumlah harta bendanya tidak disita.

Gayus Tambunan juga dinyatakan bersalah menyuap hakim Muhtadi Asnun sebesar Rp 50 juta. Uang ini untuk memuluskan perkara penggelapan pajak dan pencucian uang senilai Rp 25 miliar.

Vonis 7 tahun dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu menjadi hukuman pembuka buat Gayus Tambunan sebelum akhirnya berlipat ganda.

2 dari 4 halaman

Akumulasi Hukuman Gayus

Tak lama usai putusan 7 tahun penjara, jaksa mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Jakarta akhirnya mengabulkan banding tersebut dan menjadikan hukuman Gayus 8 tahun penjara.

Tak puas dengan putusan ini, Gayus mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak dan justru memperberat hukuman Gayus menjadi 12 tahun penjara.

Tak puas, Gayus pun mengajukan Peninjauan Kembali atau PK. MA kembali menolak. Gayus tetap divonis 12 tahun penjara terkait kasus menyuap penyidik, hakim dan merekayasa pajak.

“Menolak permohonan kuasa pemohon Untung Sunaryo terhadap pemohon Gayus Halomoan Partahanan Tambunan,” tulis website MA pada Jumat 22 November 2013.

Dengan ditolaknya PK tersebut, Gayus harus meringkuk di penjara selama 30 tahun. Pasalnya, selain kasus yang membuat dia dipenjara 12 tahun, Gayus juga dihukum untuk tiga kasus lainnya.

Tiga kasus itu adalah penggelapan pajak PT Megah Citra Raya dengan vonis 8 tahun penjara, kasus pemalsuan paspor dengan vonis 2 tahun penjara dan hukuman 8 tahun penjara dalam kasus pencucian uang dan penyuapan penjaga tahanan.

Namun, dalam perjalanannya MA kemudian ‘menyunat’ hukuman Gayus menjadi 29 tahun penjara. MA menilai vonis yang dijatuhkan kepada mantan pegawai Ditjen Pajak itu melebihi aturan yang ada.

Dilansir dari website MA pada Selasa 17 Januari 2017, MA menyebut total kejahatan yang dilakukan Gayus ada empat kasus, tiga di antaranya tindak pidana korupsi yang dituntut secara terpisah dengan total vonis 28 tahun penjara.

Gayus tidak terima dengan vonis Nomor 52 K/Pid.Sus/2013 itu karena total hukuman yang ia terima dalam kasus korupsi tersebut selama 28 tahun penjara.

MA kemudian mengabulkan keberatan tersebut dengan menjadikan hukuman Gayus 26 tahun penjara untuk tiga kasus pidana korupsi.

Di luar itu, MA memvonis Gayus 3 tahun dalam kasus pemalsuan paspor yang dia gunakan bepergian selama di dalam tahanan. Dengan begitu total hukuman yang dijalani Gayus adalah 29 tahun penjara.

3 dari 4 halaman

Nonton Tenis dan Melancong

Berstatus tahanan dan mendekam di penjara, tak membuat Gayus berhenti membuat heboh. Berbekal paspor palsu dengan nama Sony Laksono, Gayus berhasil terbang ke Bali dan kemudian ke sejumlah negara.

Pada 5 November 2010, sosoknya tertangkap kamera tengah duduk di tengah penonton tenis Commonwealth Bank Tournament of Champions di Nusa Dua, Bali. Dia tampil sebagai pria dengan rambut agak panjang dari biasanya, berkacamata dan mengenakan jaket hitam.

Meski sempat membantah, Gayus akhirnya mengaku dirinya memang pergi ke Bali untuk menonton pertandingan tenis.

Setelah diusut, dia juga tercatat bepergian ke Macau pada 22-24 September 2010. Sementara itu, pada 30 September 2010 hingga 2 Oktober 2010, Gayus pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia dan Singapura dengan paspor atas nama Sony Laksono.

Paspor palsu yang dibawanya itu lalu dibuang di suatu tempat di Jakarta.

Tak cukup itu, Gayus yang sejak Mei 2012 dipindahkan ke Lapas Sukamiskin dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur kembali berulah.

Pada 9 September 2015, dia kedapatan tengah makan di sebuah restoran di kawasan Jakarta Selatan. Ketika itu Gayus tidak sendiri, melainkan ditemani dua teman perempuannya.

Aksi Gayus terekam dalam foto itu beredar luas di dunia maya.

Kemenkumham Kantor Wilayah Jawa Barat pun memberi sanksi disiplin tingkat menengah kepada dua pegawai negeri sipil (PNS) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1A Sukamiskin, Bandung karena lalai saat mengawal Gayus Halomoan Tambunan di luar penjara.

Karena ulahnya tersebut, Gayus kemudian dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Selasa 22 September 2015.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: