Jika Terpilih Kembali, Jokowi Bakal Turunkan Pajak untuk Korporasi

Sebanyak 10.000 pengusaha yang tergabung dalam kelompok relawan Pengusaha Pekerja Pro Jokowi (KerJo) mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Deklarasi tersebut digelar di Istora Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Capres sekaligus petahana Joko Widodo (Jokowi) tiba di tempat acara sekitar pukul 19.17 WIB, setelah sebelumnya berangkat dari Istana Negara dengan menggunakan MRT dan Trans Jakarta.

Berbalut jaket biru tua dan kemeja putih, kedatangannya disambut riuh tepuk tangan sambil diiringi lagu-lagu seperti Maju Tak Gentar dan Garuda Pancasila. 

Setibanya di tempat, beberapa pengusaha besar nasional tampak duduk berdampingan dengannya. Seperti Erick Thohir, Airlangga Hartarto yang juga Menteri Perindustrian, Hariyadi Sukamdani, Sofyan Wanandi, hingga Rosan P Roeslani.

Mereka adalah perwakilan dari 10.000 pengusaha yang menyuarakan dukungannya terhadap Mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Dalam sambutannya, Hariyadi Sukamdani selaku Koordinator KerJo mengatakan, pengusaha yang menyatakan dukungan kepadanya merupakan pengusaha dari skala kecil hingga besar.

“Cukup sulit pengusaha menyampaikan dukungan politik secara terbuka, karena dikhawatirkan berisiko. Namun mereka berani hadir dan tegas memilih bapak,” seru dia.

Beberapa indikator disebutkannya menjadi alasan banyak pengusaha memilih Jokowi kembali. Selerti bersih dari perkara hukum dan korupsi, serta memiliki komitmen akan penegakan hukum.

Sementara Rosan P Roeslani menyuarakan, dirinya seolah hendak mewakili pengusaha bukan hanya yang berada pada acara tersebut, melainkan yang berada di seluruh Indonesia.

“Saya tidak akan menyampaikan apa yang Jokowi (sebagai presiden) kerjakan, karena saya bisa berdiri di sini dua hari dua malam,” ucapnya.

“Kita harus pastikan, karyawan kita akan pergi ke TPS dan mencoblos nomor 01. Waktu di TPS tidak sampai 5 menit, tapi 5 menit itulah yang akan menentukan masa depan anak cucu kita,” dia menambahkan.

Wajib Pajak Pribadi Lapor SPT Capai 7,3 Juta hingga 19 Maret

Sebelumnya, irektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan hingga pertengahan Maret 2019 telah mendekati 6 juta SPT, tepatnya 5,97 juta SPT.

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kemenkeu, Yon Arsal mengatakan, capaian ini tumbuh sebesar 10,7 persen juga dibanding dengan capaian periode tahun lalu yang mencapai 5,4 juta.

“Jumlah diterima sudah hampir enam juta yaitu 5,97 juta, atau meningkat dari 5,4 juta tahun lalu, dengan pertumbuhan agregat 10,7 persen,” kata dia, di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis 14 Maret 2019.

Realisasi pertumbuhan terbesar, kata dia, berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan yaitu mencapai 17 persen, meski masih terdapat penurunan dari penyampaian SPT Orang Pribadi karyawan.

Dia menyampaikan, salah satu alasan kenaikan pelaporan SPT ini berasal dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang makin membaik, terutama para peserta yang telah mengikuti program pengampunan pajak.

“Kalau rata-rata WP non tax amnesty kepatuhannya 71 persen tahun kemarin, peserta tax amnesty kepatuhan formalnya lebih dari 90 persen. Ini kita jadikan benchmark bagi partisipan non tax amnesty untuk lebih baik kepatuhan formalnya,” ujar dia.

Selain itu, pihaknya pun juga sosialisasi maupun edukasi sehingga turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelaporan SPT.

“Program edukasi telah ditonjolkan, makanya kemarin DJP mengirimkan email kepada WP. Ini sebagai best practice yang sudah dilakukan negara maju untuk mengingatkan WP segera jatuh tempo. Itu praktik yang lazim,” imbuh dia.

Yon menyakini, melalui upaya tersebut, jumlah penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan akan meningkat atau mendekati jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT pada 2019 sebesar 18,3 juta Wajib Pajak.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pesan Sri Mulyani di Penghargaan Pajak

Eks Panglima GAM Bersaksi di Sidang Irwandi, Cerita Soal ‘Pajak Nanggroe’

Jakarta – Angga yang mengaku sebagai mantan Panglima GAM IV wilayah Aceh Timur membenarkan adanya permintaan jatah proyek. Angga menyebut jatah proyek dengan sebutan ‘Pajak Nanggroe’.

“Secara ekonomi kami meminta. Misalnya kebun, kami datangi, kami minta kepada mereka (kontraktor). Dulu kami namakan itu Pajak Nanggroe,” sebut Angga saat bersaksi dalam persidangan perkara korupsi dengan terdakwa Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019).

“Itu untuk kebutuhan kami selama peperangan untuk beli senjata logistik apa aja. Dari situ kami ambil,” imbuh Angga.

Angga dihadirkan dalam sidang itu sebagai saksi meringankan atau a de charge untuk Irwandi. Dia kemudian menceritakan bila ‘Pajak Nanggroe’ masih dilakukan sejumlah orang dengan cara yang sopan.

“Saya datangi dengan cara baik, pertama minta pekerjaan. Misalnya minta subkon, tapi kadang nggak dikasih, cuma dikasih uangnya, tidak ada secara kekerasan, tidak ada kita bilang fee-fee itu,” kata Angga.

Menurut Angga, permintaan semacam itu adalah hal yang wajar dan tidak diharuskan melaporkan ke komandannya. Salah seorang pengacara Irwandi kemudian menanyakan apakah kliennya pernah mengarahkannya untuk meminta ‘Pajak Nanggroe’.

“Pernah nggak saudara diarahkan terdakwa, ‘Ya sudah minta aja sendiri’?” tanya pengacara itu.

“Beliau ini selalu arahkan kami jangan. Hentikan bentuk yang ganggu perdamaian. Mari kita bangun Aceh dengan baik, apapun kekurangan sabar. Kami kan kebutuhan lapangan kaya mana. Kami ngerti dan paham,” jawab Angga.

Dalam perkara ini, Irwandi didakwa memberi suap ke Bupati Bener Meriah, Ahmadi. Selain itu Irwandi juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 41,7 miliar.

Gratifikasi itu disebut diberikan mantan Panglima GAM kawasan Sabang, Izil Azhar. Gratifikasi itu diterimanya selama lima tahun terkait proyek pembangunan Dermaga Sabang.

(zap/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penjelasan Ditjen Pajak soal Tax Ratio Indonesia Masih Kalah Ketimbang Malaysia

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memaparkan penjelasan mengenai penyebab rasio pajak atau tax ratio Indonesia masih 10,3 persen.

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, Yon Arsal menyatakan, penyebab rasio pajak Indonesia tertinggal dibandingkan Malaysia. Diketahui, per 2018, tax rasio atau rasio pajak sebesar 10,3 persen, sedangkan Malaysia sekitar 15 persen.

“Kalau Indonesia, perlu hati-hati menjelaskan, saya mungkin klarifikasi, tax rasio itu mulai dari artian yang sempit, setengah luas, dan luas,” kata dia dalam seminar, di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

“Yang saya ingin katakan adalah kalau kita ingin bandingkan tax rasio dengan negara lain secara comparable kita harus memasukkan komponen unsur yang sama,” lanjut dia.

Yon menyebut, rasio pajak Indonesia yang sekarang sebesar 10,3 persen belum memasukkan semua komponen yang merupakan potensi pajak. Angka tersebut baru merupakan hasil dari total penerimaan perpajakan dalam hal ini pajak dan bea cukai dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

Saat ini, pemerintah dalam perhitungannya pun sudah mulai memasukkan komponen PNBP, SDA, Migas, dan Pertambangan masuk dalam perhitungan. Dengan demikian, rasio pajak menjadi sekitar 11 persen.

“Kalau kita lihat OECD guideline-nya. penerimaan itu seluruh yang nature sifatnya pajak dihitung di dalam konponen penerimaan. Di kita sejauh ini yang baru kita hitung adalah penerimaan pajak bea cukai dan sekarang PNBP dan pertambangan,” urai Yon.

Dia mengatakan, jika perhitungan tax rasio Indonesia menggunakan arti luas, angkanya sekitar 13-13,5 persen. Itu pun, dengan catatan memasukkan seluruh komponen pajak, baik di pusat maupun daerah.

“Tapi yang belum kita masuk itu unsur pajak daerah. kalau itu masukkan rata kontribusinya akan nambah 1,5 sampai 2 persen,” ungkapnya.

Dia mengakui, tax ratio Indonesia masih rendah walaupun seluruh komponen potensi penerimaan pajak tersebut telah dimasukkan. Namun, angka tersebut tidak berbeda terlalu jauh dengan negara tetangga.

“Memang masih lebih rendah juga cuma kalau kita bandingkan 10 persen dengan 15 persen keliatan gap-nya jauh. Kalau yang setara 13 persen dengan 15 persen. Kita sebenarnya tidak jauh juga,” ujar dia. 

Mobil LCGC Bakal Kena Pajak, Pemerintah Kejar Setoran?

Jakarta – Kementerian Keuangan akan mengubah skema Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM kendaraan bermotor. Skema itu pun hari ini dibahas untuk dikonsultasikan dengan Komisi XI DPR RI.

Dalam usulan itu, nantinya mobil murah ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC) bakal terkena pajak, sedangkan mobil listrik bebas pajak.

Dengan perubahan aturan, apakah pemerintah sedang mengejar setoran negara?

“Sekali lagi tujuan regulasi itu tidak untuk penerimaan tapi untuk industri,” kata Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (PKP) Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (15/3/2019).
Pemerintah telah menargetkan penerimaan pajak dalam APBN 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dari target APBN tahun 2018 yang sebesar Rp 1.424 triliun.

Yon Arsal mengatakan, pengubahan skema penerapan PPnBM bukan karena ingin mengejar target penerimaan. Sebab, tambah Yon, dampak dari kebijakan tersebut sangat kecil terhadap total penerimaan.

“Kalau yang sebagaimana disampaikan ibu menteri (Sri Mulyani) di acara DPR kemarin penerimaan salah satunya bukan alasan kita melakukan perubahan itu,” ujar dia.

“Dan dampak ke penerimaan apakah plus atau minus tidak terlalu banyak pengaruhnya terhadap total penerimaan,” tambahnya.

Dapat diketahui, dari pengubahan skema PPNBM maka Mobil LCGC yang sebelumnya PPnBM 0%, kini justru dikenakan sebesar 3%. Hal itu lantaran skema baru nantinya prinsip pengenaan PPnBM tak lagi berdasarkan kapasitas mesin cc, tapi berdasarkan emisi yang dihasilkan.

“Terkait dengan KBH2, memang kalau dia tetap menggunakan emisi seperti sekarang dan euro 2, dia kena 3%,” kata Menteri Perindustrian di Gedung DPR, Selasa (12/3/2019). (ara/ara)

Pemerintah Harap Masyarakat Makin Sadar Bayar Pajak

Sebelumnya, Kementerian Keuangan kembali menyindir tax ratio Indonesia yang termasuk kecil di dunia. Padahal, uang pajak dibutuhkan ke dalam anggaran negara agar negara dapat memutar uang tersebut lewat investasi.

“Penting untuk meraih pertumbuhan ekonomi melalui investasi,” tegas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara dalam acara Maybank Economic Outlook 2019 pada Senin 3 Januari 2019 di Jakarta.

Ia menyebut pajak yang optimal dapat menghasilkan anggaran yang sehat, sehingga bisa membangun infrastruktur. Tetapi, Suahasil menyebut pajak tak sebatas membangun infrastruktur saja.

Beberapa fungsi pajak yang dimaksud adalah untuk perlindungan sosial, daya beli, hingga membayar gaji pegawai pemerintah.

Sayangnya, tax ratio di Indonesia masih di kisaran 11 persen, malah pada tahun 2017 lebih kecil lagi. “Salah satu yang terendah adalah pada tahun 2017. Itu sesuatu yang tidak membahagiakan bagi kami,” ujar Suahasil.

Meski demikian, Suahasil menegaskan pemerintah juga tak hanya mencari pajak, melainkan memberikan beragam insentif pajak. Pada tahun 2016 dan 2017,total estimasi insentif pajak pemerintah mencapai Rp 143,4 triliun dan Rp 154,4 triliun.

Tentunya pajak dikumpulan pemerintah. Tapi tidak itu saja. Pemerintah tidak hanya mengumpulkan pajak, pemerintah juga menyediakan insentif pajak,” tegas Suahasil.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pesan Sri Mulyani di Penghargaan Pajak

Skema Baru Pajak Barang Mewah Bakal Berlaku 2021

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan kini tengah menggodok aturan untuk menurunkan Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM) bagi kendaraan roda empat hingga sebesar 0 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan, perhitungan pajak untuk kendaraan roda empat nantinya akan diubah dari perhitungan kapasitas mesin menjadi tingkat emisi yang dihasilkan.

“Untuk usulan perubahan maka dihitung bukan kapasitas mesin, tapi konsumsi bahan bakar dan tingkat emisi karbon dioksida. Semakin dia hemat bahan bakar dan rendah emisi, maka PPnNM akan semakin rendah,” ujar dia di Jakarta, Senin 11 Maret 2019.

Adapun salah satu perwujudannya yakni menihilkan pajak untuk mobil listrik. Hal ini dikarenakan mobil listrik tidak mengonsumsi bahan bakar sehingga tidak membahayakan lingkungan.

“Mobil listrik bukan berbasis CC, makanya diubah aturannya. PPnBM-nya akan diturunkan jadi 0 persen,” ungkap Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Selain mobil listrik, beberapa kategori kendaraan lain yang beremisi karbon rendah atau Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) juga akan mendapatkan keringanan pajak. Seperti pada kendaraan berjenis Plug-in Hybrida Electric Vehicle (PHEV) dan Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) yang tak dikenal pajak.

Sementara kategori Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) bakal dikenakan PPnBM 3 persen, dan Hybrid Electric Vehicle (HEV) dengan pajak antara 2 sampai 30 persen.

Sedangkan aturan lama untuk kendaraan non LCEV juga akan diubah. Jika sebelumnya kendaraan berkapasitas 5 ribu CC dikenakan PPnBM antara 10-125 persen, maka dikecilkan menjadi rentang 10-70 persen.

Perhitungan tarif PPnBM juga akan dikelompokkan sesuai dengan kapasitas mesinnya, yakni kurang dari atau sama dengan 3 ribu CC dan lebih dari 3 ribu CC.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebuah mobil mewah tolak ditilang oleh petugas, pengemudi bahkan mencoba menabrak dan melarikan diri.

PK Ditolak, Ini Detail Utang Pajak Subaru Rp 1,5 Triliun

Jakarta – Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menyatakan langkah penyitaan Ditjen Pajak atas ratusan mobil Subaru sah. Di sisi lain, MA juga menguatkan denda pajak Rp 1,5 triliun ke Subaru.

Sebagaimana dikutip dari website Mahkamah Agung (MA), Selasa (12/3/2019), kasus mulai membelit Subaru saat Ditjen Pajak mengeluarkan audit kurang bea masuk dan pajak pada 17 Juli 2014. Ditjen Pajak memberikan tenggat hingga 15 Agustus 2014 agar PT TC Subaru melunasi kekurangan bea masuk dan pajaknya.

Detailnya yaitu:

1. Bea masuk sebesar Rp 115,9 miliar.
2. PPN sebesar Rp 40,5 miliar.
3. PPNbM sebesar Rp 163 miliar.
4. PpH sebesar Pasal 22 Rp 10 miliar
5. Denda sebesar Rp 1,1 triliun.

Total yaitu sebesar 1,503 triliun.

Atas hal itu, PT TC Subaru menyatakan keberatan dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Pada 5 Mei 2015, Pengadilan Pajak tidak menerima permohonan banding itu.

PT TC Subaru lalu mengajukan PK dan ditolak MA pada 22 Februari 2016. Tidak terima, PT TC Subaru kemudian mengajukan PK lagi. Apa kata MA?

“Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ke-II PT. TC SUBARU tersebut,” demikian putus majelis yang diketuai Supandi dengan anggota Harry Djatmiko dan Yosran.

Majelis menilai dalil-dalil yang diajukan dalam memori PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan serta pertimbangan hukum majelis Pengadilan Pajak.

“Pemohon banding tidak memenuhi syarat formil banding sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 36 ayat 4 UU Pengadilan Pajak,” ujar majelis.

Setelah itu, importir Subaru ke Indonesia, Motor Image Interprises dan TC Subaru SDN BHD juga menggugat penyitaan ratusan unit mobil yang dilakukan Ditjen Pajak.

Awalnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menyatakan penyitaan itu tidak sah. Tapi Ditjen Pajak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dan dikabulkan.

“Menyatakan gugatan perlawanan Para Terbanding /semula Pelawan I dan II
tidak dapat diterima,” putus majelis pada 17 Februari 2019. Duduk sebagai ketua majelis yaitu Ester siregar dengan anggota M Yusud dan Hidayat.

(asp/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pajak Mobil Listrik Bisa 0%

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan perubahan skema Pajak Penjualan atas Barang Bewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor roda empat. Ada beberapa hal yang menjadi pokok perubahan.

Perubahan skema PPnBM ini menjadi karpet merah untuk industri mobil listrik. Sebab perubahan skema pengenaan PPnBM memungkinkan pajak untuk penjualan mobil listrik bisa sampai 0%.

Perubahan skema pengenaan pajak penjualan ini dibuat tidak berpihak untuk mobil super mewah. PPnBM untuk Lamborghini dan kawan-kawan masih tetap sama yakni 125%.

Berikut berita selengkapnya. (das/ang)

Kasus Dugaan Penyimpangan Pajak Balik Nama Kendaraan Jadi Fokus Kajati Sulsel

Liputan6.com, Makassar Dari sekian banyak kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), ada satu kasus yang mendapat perhatian serius Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Tarmizi.

Kasus yang dimaksud yakni kasus dugaan penyimpangan pajak balik nama kendaraan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maros, Sulsel.

“Kasus ini menjadi perhatian kita dan ini juga akan segera kita tuntaskan. Sekarang masih tahap lidik,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Tarmizi, Senin (11/3/2019).

Menurutnya, kasus dugaan penyimpangan pajak balik nama kendaraan menjadi perhatian serius karena menyangkut kepentingan publik. Sehingga, kata dia, perlu diselidiki lebih dalam ada tidaknya dugaan tindak pidana didalamnya.

“Ini menyangkut kepentingan publik karena mungkin publik ingin mengetahui apakah pengurusan seperti itu memang demikian atau secara faktual bukti kebenarannya bagaimana,” terang Tarmizi.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) mencium adanya aroma dugaan korupsi penyimpangan pajak balik nama kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros (Bapenda Maros) pada tahun 2016.

Dalam proses penyelidikan awal, tim penyelidik memperoleh beberapa bukti. Diantaranya ada notice pajak balik nama kendaraan yang tidak terekap dalam pembukuan Bapenda Maros. Sementara notice pajak yang dimaksud memiliki bukti penyerahan dari Bapenda Sulsel ke Bapenda Maros.

Tim penyelidik Kejati Sulsel pun berupaya menelusuri lebih dalam. Termasuk adanya dugaan fee yang mengalir ke beberapa pejabat baik di Bapenda Maros maupun di Bapenda Sulsel.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

warga serbu samsat Bogor urus pajak kendaraan