Lorenzo Paham Masalah Vinales Bersama Yamaha di MotoGP 2019

Jakarta Pembalap Repsol Honda, Jorge Lorenzo tahu betul menggapa Maverick Vinales masih terseok-seok pada tiga balapan pertama MotoGP 2019. Lorenzo pernah mengalami masalah yang sama saat awal-awal mengendarai motor M1 milik Yamaha. 

Performa Vinales kalah impresif dibanding rekan setimnya, Valentino Rossi, yang sudah dua kali naik podium pada musim ini. Sebaliknya, Vinales bahkan gagal menembus posisi lima besar. 

Pada balapan pembuka di MotoGP Qatar, Vinales hanya finis di posisi ketujuh. Setelah itu, dia malah gagal finis di MotoGP Argentina. Performa pembalap Spanyol tersebut di MotoGP Austin juga mengecewakan. Vinales hanya menempati posisi ke-11, sedangkan Rossi jadi runner-up. 

Vinales biasanya perkasa saat sesi latihan bebas. Namun, saat balapan performanya menurun drastis. Dia selalu melorot jauh dari posisi start dan kesulitan bersaing dengan rival-rivalnya. Salah satu masalah yang dikeluhkannya soal kopling. 

Jorge Lorenzo yang pernah memperkuat Yamaha selama sembilan tahun, mengaku sangat memahami kondisi Vinales. 

“Saya memahami mengapa dia bermasalah dengan kopling pada awalnya. Itu tak jadi masalah jika dia start di baris depan, karena dia selalu kehilangan posisi (selepas start),” kata Lorenzo, seperti dilansir Tuttomoriweb, Minggu (21/4/2019). 

“Saya juga mengalami masalah itu pada awal karier di MotoGP. Saat itu saya hampir selalu menempati pole atau di baris depan. Namun, kemudian saya melorot posisinya karena start yang buruk. Kemudian semuanya menjadi sulit,” kata Lorenzo yang debut di MotoGP bersama Yamaha.

Berita video pembalap tim Repsol Honda, Jorge Lorenzo dan Marc Marquez, menjadi duet pembalap terkuat untuk MotoGP 2019.

Ahok Sempat Marah-marah Saat Nyoblos, PPLN Osaka: Salah Paham Aja

Jakarta – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sempat marah-marah saat hendak menggunakan hak pilihnya di Osaka, Jepang. Ahok merasa gilirannya untuk menggunakan hak pilih diserobot oleh WNI yang belum tercatat sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Momen Ahok marah-marah itu viral di media sosial dan tersebar di WhatsApp grup. Ketua PPLN Osaka Anung Wibowo menjelaskan, insiden tersebut hanya salah paham.

“Itu salah paham saja, jadi tadinya kan Pak Ahok sudah antre, tapi dia harus pindah tempat karena banyak massa yang minta foto, terus ketika beliau kembali ke antrean lagi, dikirain nyelak gitu, terus Pak Ahok nggak terima, itu juga ngobrol-ngobrol aja, cuma karena sama-sama ngomongnya keras, sama orang-orang Makassar, sedikit panas, itu juga sebentar nggak sampai 5 menit sudah selesai urusannya,” kata Anung, saat dihubungi, Minggu (14/4/2019).

Dalam video tersebut, Ahok protes karena merasa diserobot oleh WNI yang belum terdaftar. Sementara dirinya sudah tercatat dalam DPTb.

“Memang beliau benar nyoblos, beliau terdaftar sebagai DPTb, semua kita sama, kita layani dengan baik, sama semua WNI, kami layani dengan baik, kita layani sebagai semestinya, cuma salah paham sedikit aja, cuma yang di sosmed melihatnya apa, tapi nggak sampai 15 menit sudah smooth lagi,” kata Anung.

Anung memaparkan, pada saat kejadian memang ada pendukung dari kedua kandidat peserta pemilu. Masing-masing menenangkan massanya pada saat kejadian. Dia berharap insiden serupa tak terulang.

“Jadi nggak terjadi hal yang terlalu. Salah paham sebentar terus teman-temang 01 ada di samping saya, sama teman-teman 02 ada di samping saya, mereka masing-masing menenangkan massanya. Kami juga imbau tidak ada yang teriak-teriak lagi karena itu gedung orang nanti kita diusir, mereka bisa memahami, sudah selesai urusannya,” jelas Anung.
(idn/yld)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK Jelaskan Potensi Rp 4.000 T, TKN Minta Prabowo Tak Salah Paham

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin meminta capres Prabowo Subianto tak salah memahami perbedaan potensi pendapatan negara Rp 4.000 triliun dengan kebocoran anggaran Rp 2.000 triliun. Menurut TKN, KPK telah memberi penjelasan yang benar.

“Penjelasan Pak Saut (Wakil Ketua KPK Saut Situmorang) benar. Beda antara kebocoran dengan potensi penerimaan negara. Kalau kebocoran itu, uang negara yang sudah dalam APBN lalu dalam proses implementasi anggarannya terjadi penyimpangan yang tidak sesuai peruntukannya. Itu yang namanya kebocoran dan bisa dikatakan dikorupsi,” kata juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Senin (8/4/2019).

“Jadi Prabowo jangan salah ya dalam memahami kebocoran dengan potensi penerimaan negara,” tambahnya.

Ace Ace Hasan (Foto: dok. pribadi)

Pernyataan Saut yang dinilai benar oleh Ace itu ialah terkait penjelasan soal pernyataan koleganya, Basaria Pandjaitan, yang kemudian Prabowo. Saut menyebut pernyataan Basaria disalahpersepsikan.

“Itu kan meng-quoted dari Ibu Basaria. Sebenarnya statement itu lebih banyak datang dari saya. Saya mengatakan Indonesia ini bisa mengumpulkan sampai Rp 4.000 triliun. APBN kita sekarang kan Rp 2.400 T. Kami berdiskusi di banyak tempat, kita bisa mengejar Rp 4.000 T,” kata Saut di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (8/4/).

Saut menegaskan bila yang disampaikan Basaria itu bukanlah kebocoran. Namun, ada potensi agar pendapatan negara Rp 2.000 triliun yang belum dapat diperoleh, sehingga pendapat negara belum mencapai Rp 4.000 triliun sebagaimana seharusnya pendapat yang disebutnya bisa dikumpulkan pemerintah Indonesia.

“Jadi kekurangan sekitar Rp 2.000 triliun, jadi itu bukan kebocoran, (tapi) potensi (pendapatan untuk APBN). Itu bukan soal kebocoran yang disampaikan oleh Ibu (Basaria) itu. Kita itu sebenarnya punya potensi banyak lagi (untuk APBN),” kata Saut.

Kembali ke Ace, dia mengatakan capres petahana Jokowi terus melakukan langkah kebijakan agar mendapatkan penerimaan negara yang maksimal. Contohnya anggaran APBN pemerintah saat ini terus naik dari tahun sebelumnya.

“Sementara kalau potensi penerimaan anggaran negara itu artinya bahwa kita memiliki sumber yang dapat digali secara maksimal untuk terus menambah pendapatan APBN kita. Misalnya, pajak pertambangan akan semakin besar kalau kita mampu terus mengeksplorasi kekayaan alam kita dengan sebaik-baiknya lalu pajak dan royaltinya dapat dipergunakan untuk menambah pendapatan negara. Langkah untuk mendapatkan penerimaan negara secara maksimal sudah dilakukan secara terus menerus oleh Pak Jokowi. Coba lihat, APBN kita dari tahun ke tahun semakin naik,” jelas Ace.

Adapun penjelasan Basaria yang dikutip Prabowo ialah:

“Tahun kemarin kita sudah berbicara berapa seharusnya penerimaan seluruh daerah yang bisa diterima kalau tidak terjadi kebocoran anggaran. Perhitungan sementara dari Litbang KPK harusnya kita bisa menerima Rp 4.000 triliun tapi di dalam kenyataannya sekarang APBN kita itu Rp 2.000 triliun sekian berarti hampir separuh tadi atau bahkan lebih mungkin, harusnya kalau kita melakukan dengan secara maksimal dan secara benar, tidak ada kebocoran, maka angka Rp 4.000 triliun itu harusnya bisa dicapai,” ujar Basaria pada Senin, (1/4).

Atas pernyataan Basaria itu, Prabowo mengaku bahagia. Dia menyatakan selama ini sering diejek ketika menyebut ada kebocoran anggaran Rp 1.000 triliun, namun ternyata data dari KPK menunjukkan angka lebih besar.

“Saya bersyukur alhamdulillah salah satu pimpinan KPK bilang bahwa sebenarnya kebocoran yang dihitung KPK Rp 2.000 triliun. Bahkan ada menteri pemerintah sendiri yang mengatakan loss di sektor tertentu lebih dari itu. Jadi akhirnya yang benar siapa?” kata Prabowo pada Jumat, (5/4).
(fai/haf)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tepis Kecurigaan, Polisi: Penyidik Buchari Muslim Tak Paham Kampanye

Jakarta – Penangkapan Buchari Muslim yang berdekatan dengan acara kampanye akbar capres Prabowo Subianto di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dicurigai bermuatan politik oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid. Polisi menuturkan waktu penangkapan Buchari yang berdekatan dengan kampanye akbar hanya kebetulan dan penyidik tidak paham jadwal kampanye capres.

“Kebetulan saja pas berdekatan. Tidak ada tendensi berkaitan dengan penanganan kasus tersebut. Penyidik tidak paham ada jadwal kampanye, tahunya menyidik saja,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada detikcom saat dikonfirmasi, Minggu (7/4/2019).

Argo menyebut penanganan kasus Buchari juga bukan hal yang mengada-ada. Pasalnya pihak Polda Metro Jaya memang menangani kasus yang menjerat Buchari berdasarkan laporan masyarakat.

“Sesuai dengan laporan pelapor korban, sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan,” jelas Argo.

Dia pun menerangkan, pihaknya telah memberi waktu pada Buchari dan orang yang melaporkan Buchari untuk menyelesaikan kasus mereka secara kekeluargaan. Namun cara tersebut tak berhasil menyelesaikan masalah.

“Sudah dikasih waktu untuk menyelesaikan. Tidak selesai sehingga dilakukan gelar yang kesimpulannya terlapor memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan secara profesional dan proporsional,” terang Argo.

Kasus ini bermula ketika Buchari menawarkan pengurusan visa haji kepada 27 jemaah dari pelapor yaitu Jamaludin. Buchari saat itu mengaku bisa membantu membuatkan visa haji furoda (haji nonkuota).

Selanjutnya, Jamaludin dan Buchari bertemu di depan Kedutaan Besar Arab Saudi dan melakukan transaksi. Korban menyerahkan uang USD 136.500 berikut 27 paspor kepada Buchari untuk pengurusan visa haji furoda.

Akan tetapi, tiga hari setelah uang itu diserahkan, visa haji furoda tidak kunjung keluar dan Buchari pun tidak memberi kabar. Jamaludin kemudian meminta bantuan kepada Syekh Ali Jabber untuk menghubungi Buchari.

Hingga akhirnya Jamaludin dan Buchari bertemu serta Buchari membuat surat pernyataan telah menerima uang dan 27 paspor dari Jamaludin. Namun hingga kasus itu dilaporkan ke polisi, Buchari tidak kunjung mengembalikan uang Jamaludin.

Sebelumnya Hidayat Nur Wahid mengaku maklum jika publik membaca penanganan kasus Buchari Muslim bermuatan kepentingan politik. Dia mempertanyakan kenapa baru sekarang pendiri Persaudaraan Alumni (PA) 212 itu ditangkap.

Hidayat Nur Wahid mengatakan penangkapan Buchari bukan sebagai PA 212 namun berbagai judul berita menyebut sebagai pendiri PA 212.

“Pak Buchari, beliau diambil bukan karena pendiri PA 212, tapi kenapa judulnya begitu,” kata Hidayat usai kampanye akbar PKS di Semarang, Sabtu (6/4).

Kemudian ia juga mempertanyakan kenapa kasus yang dilaporkan sejak Juni 2018 itu baru ada penangkapan menjelang Pemilu. Hal itu menurut Hidayat memberikan tafsiran ada hubungan dengan politik.

“Harusnya penegakkan hukum itu dijauhkan dari momentum yang sangat mudah orang mencurigai terkait dengan masalah politisasi,” imbuhnya.

(aud/dnu)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HNW: Umat Islam Harus Paham Sejarah Agar Semakin Mencintai Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Saat Sosialisasi Empat Pilar MPR di Jakarta, 1 April 2019, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengajak ratusan warga Kelurahan Pasar Manggis dan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, menyanyi lagu ‘Mars Hari Merdeka’ dan ‘Syukur’. Sebelum menyanyikan lagu yang biasa diperdengarkan dalam peringatan hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus, HNW mengatakan bahwa lagu itu merupakan ciptan Husein Muttahar. “Ia adalah seorang habib, ulama,” ujarnya.

Mengingat lagu itu diciptakan seorang ulama, menurut HNW membuat saat menyanyikan semakin menghayati, bergemuruh, serta membuat semakin mencintai Indonesia. Dikatakan, peran ulama kepada bangsa dan negara tidak hanya itu.

Diceritakan, pada tanggal 22 Juni 1945, bangsa Indonesia memiliki Pancasila seperti yang ada dalam ‘Piagam Jakarta’. Namun pada tanggal 18 Agustus 1945, ada kalangan yang tidak sependapat dengan Sila I. Keberatan itu disampaikan kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta. Hatta pun melobby tokoh-tokoh umat Islam yang menjadi Panitia 9 agar tujuh kata dalam Sila I Pancasila dihilangkan. Lobby itu diterima dengan baik oleh para ulama, tujuh kata dihilangkan sehingga Sila I Pancasila seperti yang sekarang tertera.

“Demi persatuan, dengan kebesaran hati umat Islam, Pancasila selamat dan Indonesia tidak bubar”, paparnya.

Lebih lanjut dipaparkan, ketika Indonesia merdeka, bangsa Belanda tidak suka ketika bangsa ini berbentuk NKRI. Untuk itu mereka merongrong dengan segala cara agar bisa menjajah kembali. Puncak dari ambisi negara orange itu pada Desember 1949, di mana mereka mengakui kedaulatan namun dengan bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Akibatnya Indonesia tercerai berai menjadi 16 negara bagian. “Menyedihkan lagi kekuasaan tertinggi berada di tangan Ratu Juliana yang berada di Belanda”, ungkapnya.

Melihat hal yang demikian, ada ulama sekaligus politikus dari Fraksi Partai Masyumi, yakni Mohammad Natsir yang merasa keberatan dengan bentuk RIS sebab hal demikian dirasa tidak sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka. Untuk itu pada 3 April 1950, dirinya di depan anggota parlemen menyampaikan ‘Mosi Integral’. Pidato yang berisi Indonesia harus kembali ke bentuk NKRI itu diterima oleh Soekarno, Hatta, dan politisi lainnya. “Akhirnya Indonesia kembali ke bentuk NKRI”, ujarnya. “Kembalinya Indonesia dari RIS ke NKRI merupakan berkat perjuangan ulama”, tegasnya.

Dari paparan di atas, alumni Pondok Pesantren Gontor itu menyebut hal demikianlah yang merupakan salah satu alasan mengapa Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dilakukan.

“Sekarang ada yang mempertentangkan Pancasila dengan umat Islam,” ucapnya.

Mempertentangkan Pancasila dan umat Islam menurut HNW tidak tepat sebab negeri ini ada juga berkat perjuangan para ulama dan umat Islam. Dengan memaparkan peran ulama dan umat Islam dalam sejarah bangsa, maka tuduhan yang selama ini dialamatkan kepada umat Islam yang anti NKRI menjadi tidak benar.

Lebih lanjut dikatakan, dengan memaparkan sejarah peran ulama, juga diharapkan akan semakin menambah kecintaan umat Islam pada bangsa dan negara.

“Untuk itu umat Islam perlu mengerti sejarah bangsa agar mencintai Indonesia,” tuturnya. Ini penting sebab menurutnya Pancasila sekarang mendapat tantangan dari budaya dan ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ke-Indonesia-an.

“Ada yang mengaku saya Pancasila tetapi perilakunya tidak pancasilais,” ungkapnya. Tantangan seperti inilah menurut HNW perlu dijawab oleh semua.

Meski dalam kesempatan tersebut pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu meluruskan tuduhan yang tidak tepat yang diarahkan kepada ulama dan umat Islam namun dirinya juga mengakui ada sebagaian umat yang suka membidahkan dan mengkafirkan.

“Demokrasi disebut bidah,” paparnya. Anggapan demokrasi, sekolah, radio, televisi, dan sesuatu yang tidak ada pada jaman Nabi disebut sebagai bidah ditepis oleh HNW.

“Demokrasi, sekolah, dan lainnya adalah wasilah, sebagai sarana,” ungkapnya.

“Dengan menggunakan wasilah, kita bisa membuat kemaslahatan umat,” ujarnya. Dengan menampilkan kemaslahatan maka akan menjauhkan hal-hal yang merugikan.

PDIP: Penonton Debat Tertawa karena Prabowo Tak Paham Kekuatan TNI

JakartaPDIP menjelaskan perihal tawa yang menggema di ruang debat semalam saat capres Prabowo Subianto berbicara masalah pertahanan. Partai pendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin itu menegaskan, para penonton bukan menertawakan persoalan pertahanan yang tengah disampaikan Prabowo.

“Kalau Prabowo marah-marah ke penonton karena mereka dianggap menertawakan pertahanan negara yang rapuh, penonton sebenarnya sedang menertawakan kesalahan data Prabowo,” ujar politikus PDIP, Charles Honoris kepada wartawan, Minggu (31/3/2019).

Charles mengatakan tawa itu keluar lantaran sebagai mantan militer, Prabowo dinilai tak paham soal kekuatan TNI saat ini.
“Penonton menertawai Prabowo karena, meski yang bersangkutan mantan militer, ternyata tidak mengetahui dengan benar kekuatan TNI saat ini. Oleh karena itu, tidak salah jika Jokowi mengatakan ‘Pak Prabowo tidak percaya pada TNI kita’. Prabowo yang mantan TNI justru tidak percaya TNI kuat, karena dia mendapatkan data yang salah,” tuturnya.

Anggota DPR itu mengungkapkan, menurut data indeks kekuatan militer yang dirilis Global Firepower (GFP) 2019, kekuatan TNI justru berada di urutan pertama untuk level Asia Tenggara. TNI juga masuk dalam urutan ke-15 untuk dunia.

“Bahkan, masih menurut data tersebut, kekuatan militer Indonesia mengalahkan Israel (urutan 16), yang selama ini dikenal punya militer kuat,” ujarnya.

Menurut Charles, debat semalam menunjukkan bahwa Jokowi yang berasal dari sipil lebih komprehensif dalam memahami pertahanan negara ketimbang Prabowo. Prabowo masih fokus di pertahanan konvensional, bahkan soal teknologi yang bersangkutan merasa tidak masalah jika harus tetap memakai teknologi lama.

“Sebaliknya, Jokowi sudah bisa memetakan ancaman ke depan seperti perang siber (cyber warfare), sehingga beliau fokus membangun pertahanan siber negara,” kata Charles.

Charles juga mengkritik pernyataan Prabowo yang menyebut anggaran pertahanan negara masih terlalu kecil. Sebab, sejak kepemimpinan Jokowi, anggaran pertahanan justru semakin meningkat.

“Pernyataan Prabowo semalam bahwa anggaran pertahanan negara masih terlalu kecil, juga telah mengabaikan fakta bahwa alokasi APBN untuk pertahanan negara di era Presiden Jokowi telah jauh meningkat siginifikan. Pada APBN 2019, anggaran pertahanan Rp 108,4 T atau naik hampir 80% dari era Presiden SBY yakni Rp 86,2 T (APBN 2014),” tuturnya.

Seperti diketahui, momen munculnya suara tawa hingga bikin Prabowo bertanya-tanya itu bermula saat capres nomor urut 02 itu menjelaskan soal kesalahan dalam paparan Jokowi mengenai teknologi pertahanan. “Saya bukan menyalahkan, saya berpendapat. Kekuatan pertahanan kita masih rapuh. Salah siapa? Salah nggak tahu saya (lalu terdengar suara tertawa), elite…,” ucap Prabowo saat debat, Sabtu (30/3). Prabowo pun bereaksi. Dia mempertanyakan suara tawa itu.

“Jangan ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh kalian ketawa. Lucu ya? Kok lucu,” kata Prabowo.

Wakil Ketua TKN, Arsul Sani, menceritakan momen saat Prabowo marah dan bilang ‘kok kalian ketawa?’ dalam debat semalam. Arsul membenarkan jika Prabowo saat itu melihat ke arah kubu 01. Namun, dia menegaskan para elite TKN tidak ada yang menertawakan Prabowo, apalagi ketawa lepas. Suara tawa itu disebut berasal dari barisan belakang kubu Jokowi yang diisi para penonton umum.

“Yang paling depan elite TKN tapi yang tertawa kan bukan kita, bukan elite. Saya kan di barisan kedua, depan-depannya kan para ketum partai. Itu kan yang di belakang itu yang ketawa lepas,” ucap Arsul Sani saat dihubungi terpisah.
(mae/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN: Yang Paham Perjuangan Prabowo Akan Jadi Pendukung

Liputan6.com, Jakarta Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Djoko Santoso mengatakan, purnawirawan TNI-Polri siap memenangkan Prabowo-Sandiaga. 

“(Purnawirawan TNI-Polri siap menangkan Prabowo) Iya, yang ikut kita,” kata Djoko Santoso di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3/2019).

Pria yang akrab disapa Djoksan ini  mengaku telah memberikan masukan kepada para Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR) di setiap daerah. Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan manuver gerakan.

“Ya kita memberi masukan, kita bicara kepada para Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR) yang di daerah-daerah untuk koordinasi komunikasi berhubungan untuk beri motivasi. Kita tinggal beberapa hari harus rapatkan barisan optimalkan manuver gerakan,” ujarnya.

Selain itu, ia mengaku tidak melakukan tekanan terhadap para purnawirawan lainnya yang tidak memberikan dukungan kepada Prabowo-Sandi.

Menurutnya, purnawirawan yang belum atau tidak mendukung Prabowo karena belum mengatahui perjuangan Probowo untuk Indonesia.

“Saya kira gitu, yang paham perjuangan Prabowo dukung. Tidak ada paksaan,” pungkasnya.

Reporter: Nur Habibie

Nasdem: Sandiaga Gagal Paham Soal Pencegahan Stunting

Sebelumnya, Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, masalah stunting di Indonesia sudah memasuki tahap yang gawat darurat.

Pasalnya 1/3 anak-anak di Indonesia mengalami kekurangan asupan gizi. Untuk itu, Sandiaga menjelaskan, akan menggunakan program Indonesia Emas untuk mengurangi angka stunting di Indonesia.

“Program tersebut bisa mengurangi stunting lima tahun ke depan,” katanya di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, 17 Maret 2019. 

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, dalam program Indonesia Emas terdapat gerakan sedekah putih. Gerakan ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama sama mencegah stunting. Dimana bantuan tersebut diberikan sejak perempuan mengandung hingga melahirkan.

“Siapa ingin menyumbangkan susu tablet kacang hijau silakan ini bagian dari partisipasi kolaboratif. Harus melibatkan pihak lain yaitu dunia usaha,” jelas dia.

Sementara itu, calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin mengungkapkan, untuk mencegah stunting perlu adanya pelatihan bagi mereka yang baru saja menikah. Pasalnya stunting tidak hanya terjadi lantaran kekurangan gizi, tetapi juga kondisi lingkungan.

“Sejak dia mulai hamil sampai disusui anaknya diberikan asupan yang cukup, sanitasi dan air bersih, dan susu ibu selama dua tahun,” kata dia.

Ketua MUI ini mengungkapkan, pemerintah telah berupaya menurunkan angka stunting di Indonesia. Selama 4 tahun pemerintahan Jokowi, stunting berhasil ditekan sebanyak 7 persen.

“Ke depan akan kita bisa menurunkan sampai 10 persen,” tutupnya. 

 

Reporter: Muhamad Agil Aliansyah

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Demi meningkatkan tenaga kerja Indonesia, Sandiaga Uno akan luncurkan Rumah Siap Kerja untuk anak muda.

TKN Jokowi: Ma’ruf Amin Paham Berbagai Persoalan, Beliau Ulama

Jakarta – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menyebut sang cawapres akan tampil mengejutkan di debat cawapres malam ini. Hasto bicara soal sosok Ma’ruf sebagai ulama.

“Nanti penampilan Kiai Ma’ruf dalam simulasi yang dilakukan sangat mengejutkan. Beliau memahami berbagai persoalan rakyat karena sebagai ulama selalu bisa menjawab persoalan rakyat,” kata Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (17/3/2019).

Dia mengatakan Ma’ruf akan menampilkan diri sebagai sosok ulama. Hasto menyebut Ma’ruf memahami berbagai persoalan bangsa.
“Ini yang akan tampil sosok beliau sebagai ulama, sosok sebagai pengayom seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh persoalan sudah biasa dikonsultasikan ke Kiai Ma’ruf. Dari persoalan keluarga, fikih, sampai ekonomi rumah tangga,” ujar dia.
Hasto pun optimistis Ma’ruf bakal mengungguli sang rival, Sandiaga Uno. “Sangat optimis,” ucap Hasto.

Debat ketiga ini nantinya akan membahas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan kebudayaan. Debat ini akan disiarkan secara langsung di Trans TV, Trans 7, CNN TV Indonesia, dan detikcom.
(tsa/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Rhenald Kasali: Banyak yang Salah Paham Soal Kartu Prakerja

Rencana peluncuran Kartu Prakerja yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat terpilih kembali di periode kedua pemerintahan, 2019-2024 mendatang membuktikan bahwa Indonesia bukanlah negara kapitalis yang tak peduli pada kesejahteraan warga.

Kartu yang diberikan kepada pencari kerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling, up-skilling, dan re-skilling) dianggap bagus sebagai bridging bagi pencari kerja awal maupun mereka yang terkena ancaman PHK, atau juga tenaga kerja yang terganggu peristiwa digital disruption yang marak dalam lima tahun belakangan ini.

“Hanya pemerintahan yang berjiwa sosial dan pro tenaga kerja yang punya inisiatif memberi insentif pada kaum muda dan pekerja untuk bisa mendapat jaminan kesejahteraan lebih baik, sekaligus kesempatan untuk kembali bekerja,” ujar Rhenald Kasali, Guru Besar bidang Ilmu Manajeman Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, di Jakarta, Kamis (14/3/2019).

“Kaum liberal biasanya tak setuju dengan gagasan ini. Mereka lebih senang memberi insentif pada industri. Bukan pada pekerja,” tambah dia. 

Dikarenakan manfaat yang besar dari kartu tersebut, yakni para pekerja bisa melakukan upgrade skill, sementara sebagian biaya hidupnya terpenuhi dengan Kartu Prakerja ini, maka Rhenald menyarankan agar dibuat road map yang disusun oleh Kementerian Tenaga Kerja.

Roadmap itu harus mendefinisikan siapa yang berhak menerima jaminan sosial ini, bagaimana bentuknya, dan lama bantuan. Lalu mengenai perencanaan pembiayaan, transformasi balai-balai latihan kerja, kemudian sertifikasi profesi, serta keterlibatan perusahaan swasta untuk melatih ulang,” tambah Rhenald.

Tak kalah penting agar kartu prakerja bisa berjalan efektif sehingga tidak terlalu membebani APBN, yakni perlu dilakukan pembinaan pada kaum muda agar lebih siap memasuki dunia kerja, mendatangkan investor baru, dan menyiapkan para tenaga kerja muda untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif yang mandiri (start up).

“Ibaratnya, kita tetap memberikan pancing dan kail, namun lebih upgrade. Selain itu mekanismenya diatur dengan berdasarkan empat prinsip, yakni transparan sehingga mencapai sasaran, tetap mengutamakan kemandirian, membenahi skill sehingga tidak memulai dari nol, serta memiliki batas waktu agar yang menggunakan bisa lebih banyak,” ungkapnya.