Band Wali Ingin Adopsi Putri Bungsu Aa Jimmy

Liputan6.com, Jakarta – Aa Jimmy, bersama istri dan kedua anaknya menjadi korban tsunami Anyer, yang terjadi pada 22 Desember 2018 lalu. Nyawa mereka tak terselamatkan setelah diterjang tsunami.

Hanya tersisa satu anak dari keluarga Aa Jimmy yang selamat. Dia adalah Radisha Yumna Azzahra, yang masih berusia dua bulan.

Putri bungsu Aa Jimmy berhasil selamat bersama pengasuhnya. Yumna mendapat empati dari banyak orang di antaranya Aa Gym, dan personel band Wali.

Mereka ingin mengadopsi putri Aa Jimmy tersebut. Band Wali meminta izin kepada nenek Yumna.

“Kami tuh ingin sekali adopsi (anak Aa Jimmy), kita menyampaikan ke neneknya atau ibundanya istri Aa Jimmy, ‘Ibu, bagaimana kalau kita yang urus anak terakhir Aa Jimmy’, bahkan diminta satu tahun saja,” ungkap Apoy, usai mengisi acara Gempita SCTV 2019, baru-baru ini. 

Polisi: Nisan yang Dirusak di Magelang Segera Diperbaiki

Magelang – Sebanyak 21 nisan dirusak oleh orang tak dikenal di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Giriloyo, Mulyono di Magelang, Jawa Tengah.

Kapolres Magelang Kota AKBP Kristanto Yoga Darmawan mengaku pihaknya sudah berkoordinasi terkait perusakan nisan tersebut.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang, Paguyuban Umat Beriman Magelang (PUBM), dan Pemkot bahwa kita sepakat untuk melakukan recovery. Untuk perbaikan terhadap makam-makam ini,” ujar Yoga, Rabu, 2 Januari 2019 malam.

Dia menjelaskan, ahli waris makam yang nisannya dirusak sulit ditemukan. Yoha mengatakan, pelaporan nisan rusak ini juga bukan dari para ahli waris, melainkan pihak pengelola makam.

“Pendataannya tidak jelas, karena makam di Giriloyo di blok A dan C (lokasi makam dengan nisan rusak) adalah makam sejak zaman dahulu, zaman Belanda. Sehingga yang namanya tanah kosong, orang langsung ngubur. Besok ini akan kita perbaiki,” papar dia.

Menurutnya, kesepakatan dengan FKUB, PUBM, beserta Pemkot bukan hanya soal renovasi nisan saja. Yoga memastikan, seluruh pihak satu suara jika kejadian ini tak akan menjurus ke isu SARA ataupun sentimen agama.

“Apalagi dikaitkan dengan tahun politik, enggak perlu,” tegasnya.

Di samping itu, kata Yoga, hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh kepolisian juga tak mengarah kepada isu SARA sedikit pun. Dirinya menegaskan kuat dugaan pengrusakan nisan hanya hasil aksi vandalisme saja.

Usai Diperiksa KPK, Aspri Menpora Tolak Komentar

Jakarta

Aspri Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, enggan berkomentar soal pemeriksaannya sebagai saksi dugaan suap pencairan hibah KONI. Miftahul mengaku hanya ditanya soal tugas dan fungsinya sebagai aspri Menpora.

“Saya tidak berkomentar dulu bahwa saya tidak apa, …. maksudnya gini, saya ditanyai tugas dan pokok fungsi saya sebagai sespri saya saja,” kata Miftahul di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (3/1/2019).

Dia juga tak menjawab terkait disposisi Menpora terkait hibah ini. Miftahul langsung berjalan meninggalkan Gedung KPK.

KPK memeriksa Miftahul sebagai saksi untuk tersangka Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. Ada 2 saksi lainnya yang diperiksa untuk Ending, yaitu Twisyono dan Suradi.

Miftahul sendiri sempat dicari oleh KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pihak terkait dugaan suap ini dilakukan pada Rabu (19/12/2018). Kemudian, Miftahul datang sendiri ke Gedung KPK pada Kamis (20/12/2018) untuk dimintai keterangannya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan saat itu KPK belum menyimpulkan ada-tidaknya keterlibatan Miftahul dalam kasus ini. Saut hanya menegaskan Miftahul punya peran signifikan.

“Saya belum bisa simpulkan itu, tapi indikasinya memang peran yang bersangkutan signifikan, ya. Kita lihat dulu, bisa saja dia membukanya. Karena kalau kita lihat jabatannya, bisa kita lihat seperti apa peranannya. Ada beberapa yang tidak confirm satu sama lain,” jelas Saut usai pengumuman tersangka kasus ini.

Total, ada lima tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pencairan dana hibah Kemenpora untuk KONI. Mereka ialah Ending Fuad Hamidy sebagai Sekjen KONI dan Johnny E Awuy sebagai Bendahara Umum KONI sebagai tersangka pemberi. Kemudian, diduga sebagai penerima ialah Mulyana sebagai Deputi IV Kemenpora, Adhi Purnomo sebagai pejabat pembuat komitmen pada Kemenpora dkk, serta Eko Triyanto sebagai Staf Kemenpora dkk.

KPK menduga telah terjadi kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan fee sebesar 19,13 persen dari total dana hibah Rp 17,9 miliar, yaitu Rp 3,4 miliar.


(haf/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Edy Rahmayadi Sebut Rapat Exco Bahas Situasi Terkini di PSSI

Jakarta Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi, menghadiri rapat anggota Komite Eksekutif (Exco) di Jakarta, Kamis (3/1/2019). Pada kesempatan itu, Edy menyebut ada dua hal penting dalam rapat di awal tahun ini.

Rapat tersebut dihadiri seluruh anggota Exco PSSI yang aktif. Selain Edy, rapat juga dihadiri Wakil Ketua Umum, Joko Driyono, dan juga Sekjen Ratu Tisha Destria.

Menurut Edy, pembahasan pertama dalam rapat tersebut adalah seputar situasi yang ada di PSSI. Hal itu meliputi kasus pengaturan skor yang menimpa Johar Lin Eng (anggota Exco) dan Dwi Irianto alias Mbah Putih (anggota Komite Disiplin).

“Yang pertama adalah membahas situasi PSSI terakhir. Ada beberapa persoalan-persoalan yang salah satunya ada anggota Exco yang sudah ditahan,” kata Edy Rahmayadi di sela-sela rapat Exco PSSI, Kamis (3/1/2018).

Selain itu, pembahasan kedua dalam rapat Exco adalah rencana Kongres Tahunan PSSI yang akan berlangsung pada 20 Januari 2019. Sejauh ini ada dua tempat yang jadi pilihan yakni Medan dan Bali.

“Yang kedua adalah kesiapan untuk kongres PSSI yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari nanti. Kemarin itu masih ada dua tempat yakni antara Medan dan Bali. Ini yang segera nanti kami pikirkan dan masih dicari tempat pastinya,” tegas Edy.

Dalam acara tersebut, Edy Rahmayadi tak mengikuti rapat Exco PSSI sampai selesai. Setelah 2 jam, pria yang juga menjabat sebagai Gubernur Sumatra Utara itu langsung meninggalkan lokasi rapat yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta.

Sumber: bola.com

Berita video terpopuler 2018, Warganet mulai geram dengan hasil minor yang diterima Timnas Indonesia di Piala AFF 2018 dan menginginkan Ketum PSSI, Edy Rahmayadi mundur.

KPK Sebut Ada Anggaran SPAM untuk Bencana yang Terkait Kasus Suap

Jakarta

KPK menyebut ada alokasi anggaran tanggap bencana yang digunakan dalam proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) di Donggala, Palu, Sulteng. SPAM di lokasi itu sendiri menjadi salah satu proyek yang terkait dugaan suap ke pejabat Kementerian PUPR.

“Salah satu daerah yang kami proses dalam proyek air minum itu ada daerah bencana, yakni di Palu. Ada alokasi memang yang kami identifikasi untuk tanggap bencana untuk anggaran proyek air minum tersebut,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (3/1/2019).

Febri juga bicara soal kemungkinan KPK menuntut para tersangka dengan hukuman mati di persidangan nanti. Menurut Febri, hukuman mati diatur dalam pasal 2 UU Tipikor, sementara para tersangka di kasus ini dikenakan pasal suap yakni pasal 5, 13, 11, ataupun 12 UU Tipikor.

“Saat ini KPK menggunakan pasal suap. Jadi, kalau pasal suap ancaman hukuman paling maksimal adalah seumur hidup atau minimal 4 tahun maksimal 20 tahun. Untuk hukuman mati, kondisi di pasal 2 harus terpenuhi, jadi jawaban KPK saat itu adalah penerapannya tentu perlu kami cermati terlebih dahulu,” ujarnya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pernah mengatakan pihaknya bakal mempelajari soal penerapan hukuman mati. Hal itu diutarakan Saut saat ditanya soal apakah KPK akan menuntut hukuman mati karena kasus dugaan suap ini berkaitan dengan proyek di daerah bencana.

Hukuman mati sendiri di atur dalam pasal 2 ayat 2 UU nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam UU 20/2001. Ada penjelasan soal ‘kondisi tertentu’ yang disebut dalam pasal itu, yakni:

Pasal 2 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

KPK menetapkan 8 tersangka dalam kasus ini, yakni Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, Kepala Satker SPAM Strategis/ PPK SPAM Lampung, Meina Woro Kustinah, PPK SPAM Katulampa, Teuku Moch Nazar, Kepala Satker SPAM Darurat, Donny Sofyan Arifin, PPK SPAM Toba 1 sebagai tersangka penerima. Kemudian, Budi Suharto, Dirut PT WKE, Lily Sundarsih, Direktur PT WKE, Irene Irma, Direktur PT TSP, dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP sebagai tersangka pemberi.

Total suap yang diduga para pejabat Kementerian PUPR itu ialah Rp 5,3 miliar, USD 5 ribu dan SGD 22.100. Duit itu diduga merupakan bagian fee 10 persen dari total nilai proyek Rp 429 miliar yang didapat oleh kedua perusahaan itu.


(haf/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Spesifikasi Oppo R17 Pro

Liputan6.com, Jakarta – Oppo akhirnya resmi memperkenalkan seri smartphone terbarunya, R17 Pro, Rabu (3/1/2019).

Tersedia di Indonesia dalam satu varian warna–Radiant Mist–smartphone tersebut dibanderol dengan harga Rp 9,9 jutaan.

Menariknya, ini merupakan kali pertama perusahaan asal Tiongkok tersebut memboyong smartphone seri premium R ke Indonesia.

Untuk kategori spesifikasi, Oppo R17 Pro menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 710, RAM 8GB, dan memori internal 128GB.

Dengan kemampuan tersebut, performa smartphone dijamin bebas lag ketika digunakan bermain gim ataupun menjalankan banyak aplikasi sekaligus.

Seperti seri Oppo sebelumnya, R17 Pro sudah mendukung kemampuan teknologi pengisian baterai super cepat, yaitu Super VOOC.

Oppo R17 Pro sudah langsung menggunakan sistem operasi Android 8.1 Oreo, dibalut user interface (UI) terbaru ColorOS 5.1.

PSSI Akan Beri Bantuan Hukum pada 2 Tersangka Pengaturan Skor

Jakarta Komite Eksekutif (Exco) PSSI berencana akan memberikan bantuan hukum pada dua tersangka pengaturan skor di sepak bola Indonesia. Menurut anggota Komite Eksekutif (Exco), Gusti Randa, hal itu dilakukan karena sesuai aturan organisasi.

Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Bola resmi menangkap empat orang pelaku terkait skandal suap Persibara Banjarnegara. Sebanyak dua dari total empat tersangka, merupakan bagian dari PSSI.

Dua orang tersebut adalah Johar Lin Eng yang merupakan anggota Exco PSSI dan Dwi Irianto alias Mbah Putih sebagai anggota Komite Disiplin.

“Dalam konteks sebuah organisasi, bilamana ada anggotanya yang terlibat atau terkena persoalan hukum, tentu organisasinya itu memberikan bantuan hukum. Hal ini kan sifatnya bisa legitasi dan non legitasi,” kata Gusti Randa di sela rapat Exco PSSI di Jakarta, Kamis (3/1/2019).

“Misalnya, pendampingan dalam waktu pemeriksaan dan berita acara dalam konteks penyelidikan. Nah, dalam waktu persidangan baru namanya pembelaan atau menjadi advokatnya,” ucap Gusti Randa yang juga bagian dari Komite Hukum PSSI.

Gusti Randa membantah upaya pendampingan tersebut dilakukan sebagai cara untuk menutupi fakta penyelidikan pengaturan skor. Pria 53 tahun itu menyatakan pihaknya hanya menjalankan aturan organisasi.

“Bukan PSSI ingin menutup-nutupi. Akan tetapi, memang sebuah organisasi pastinya begitu ketika bicara ranah hukum. Ketika orang itu disangkahkan, dituduhkan, atau didakwa pada waktu persidangan nanti, begitu inkrah nanti baru kami tahu dia memang terbukti melakukan kejahatan yang dimaksud,” tegas Gusti Randa.

Sumber: bola.com

Berita video penjelasan Andi Darussalam Tabusalla atau yang dikenal dengan singkatan ADS soal bagaimana match fixing seharusnya bisa berjalan.

Polisi: Setop Sebarkan Broadcast Perusakan Nisan di Magelang

Sebelumnya, polisi telah mengidentifikasi perusak makam di Magelang, Jawa Tengah. Terungkap dari hasil pemeriksaan saksi, terungkap pelaku perusakan nisan dan makam tersebut hanya satu orang.

“Terungkap pada pemeriksaan saksi di lapangan tentang ciri-ciri fisik tersangka. Tapi kita tidak bisa mengungkapkan sekarang,” ujar Kristanto ketika dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Kamis (3/1/2018).

Dia menuturkan polisi menduga perusak nisan hanya satu orang. Ini berdasarkan keterangan saksi dan juga pola-pola kerusakan di TPU tersebut. 

“Kemungkinan demikian, satu orang. Karena dari olah TKP, bekas kerusakan pola sama, dipatahkan, salib itu dilepas. Badan makam digempur. Sama ciri-cirinya,” kata Kristanto.

Menurut dia, polisi telah masih mengumpulkan bukti-bukti lain untuk mengungkap kasus perusakan nisan itu. Salah satunya dengan memeriksa rekaman kamera pengawas. Namun, hal itu tidak mudah.

“Masalahnya kita kesulitan membuka akses langsung ke CCTV. Di makam itu kan enggak ada CCTV-nya. Jadi kita ambil CCTV yang ada di sekitaran,” tutur Kristanto.

Alasan Ganjil Genap di DKI Tak Diterapkan dengan Batas Waktu

Jakarta

Pemprov DKI Jakarta memperpanjang kebijakan ganjil genap. Berbeda dengan Pergub sebelumnya, Pergub Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap tidak menerapkan batas waktu.

Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Sigit Widjatmoko penerapan ganjil genap sesuai kebutuhan. Kebijakan tersebut bisa dicabut sewaktu-waktu bila warga sudah berpindah ke transportasi massal.

“Jadi diterapkan selama masih dibutuhkan, kalau sudah 60 persen masyarakat menggunakan angkutan umum, nggak diterapkan lagi? Ya bisa seperti itu. Kalau sudah 60 persen masyarakat beralih ke angkutan umum, ya trafficnya tidak perlu lagi dibatasi,” kata Sigit kepada wartawan di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (3/1/2019).

Sigit mengatakan kebijakan ganjil genap akan dikaji setiap tiga bulan. Dia menuturkan ada kemungkinan ada modifikasi terhadap kebijakan tersebut.

“Melalui pergub itu juga menyebut dilaksanakan evaluasi setiap tiga bulan sekali. Artinya ini kalau perlu ada yang dikurangkan, perlu ada penambahan, atau yang tidak diperlukan bisa disesuaikan,” ucapnya.

Sigit mengatakan kebijakan ganjil genap akan mengikuti dinamika di masyarakat. Tujuan akhirnya adalah memindahkan warga dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.

“Kan mengikuti perkembangan zaman apalagi kita bicara masyarakat karakternya sangat-sangat dinamis. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah kita ini sekarang masih membangun pola bertransportasi masyarakat,” paparnya.

Pergub baru ganjil-genap mulai berlaku pada Rabu (2/1/2019). Ruas jalan yang masih diberlakukan ganjil-genap secara normal pukul 06.00-10.00 WIB dan untuk sore pukul 16.00-20.00 WIB serta tidak diberlakukan pada hari libur adalah:

– Jalan Medan Merdeka Barat
– Jalan MH Thamrin
– Jalan Jenderal Sudirman
– Jalan Jenderal Gatot Subroto
– Sebagian Jalan Jenderal S Parman (Simpang Slipi-Simpang Tomang)

– Jalan MT Haryono
– Jalan HR Rasuna Said
– Jalan Jenderal DI Panjaitan
– Jalan Jenderal Ahmad Yani


(fdu/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Lima Catatan Fadli Zon soal Akuisisi Saham Freeport

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan kritik terkait pembelian saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Kritik soal pengambilalihan saham Freeport yang menelan biaya sebesar US$ 3,85 miliar atau sekitar Rp 56,1 triliun itu dituangkan dalam 5 poin catatan Fadli Zon.

Ia mengatakan bahwa transaksi tersebut tidak lah harus dilakukan jelang Pemilu dan Pilpres di 2019. Hal itu untuk mengantisipasi skandal seperti Bank Bali jelang acara 5 tahunan tersebut.

“Seharusnya, tak boleh ada lagi transaksi kolosal yang terjadi di ujung periode pemerintahan, agar kita tak mengulang modus skandal yang kerap terjadi menjelang pemilu, sudah cukup skandal Bank Bali, SKL (Surat Keterangan Lunas) BLBI, dan skandal besar lain tiap menjelang pemilu.” ungkap dia dalam keterangan tertulis, Kamis (3/1/2018).


Ia menyebutkan, persoalan yang pertama adalah PTFI ini telah melanggar peraturan pemerintah. Salah satunya adalah lalai dalam pembayaran royalti kepada pemerintah Indonesia.

“Pertama, Freeport ini banyak melanggar ketentuan undang-undang dan juga kontrak, mulai dari tidak memenuhi ketentuan divestasi saham, kewajiban membangun smelter, wanprestasi pembayaran royalti, dan banyak kewajiban lain,” jelas dia.

Permasalahan yang kedua adalah mengenai kontrak yang disepakati. Seperti yang diketahui, PTFI melepaskan kepemilikan sahamnya sebesar 51,23% kepada PT Inalum pada akhir tahun 2018 sebelum berakhir di tahun 2021.

“Kedua, soal perpanjangan kontrak atau operasi, yaitu apakah Freeport akan diteruskan operasinya sesudah tahun 2021 ataukah tidak. Isu kedua ini adalah soal politik. Jadi, menurut saya, masalah awalnya adalah dua hal itu. Tapi dalam perjalanannya ternyata terjadi pembelokan substansi,” tambah dia.

Selanjutnya, langkah Inalum yang membeli saham menggunakan global bond pun menjadi masalah. Sebab, apabila global bond tersebut juga dibeli oleh pihak PTFI, pembelian saham yang dilakukan dirasa percuma.

“Ketiga, kita perlu mempertanyakan langkah Inalum membeli saham PTF menggunakan global bond. Sebab, dalam aturan global bond, kita tak bisa melarang kalau Freeport MacMoran yang semula menjadi pemegang saham mayoritas PTFI ikut membeli global bond yang diterbitkan Inalum. Masalahnya, jika global bond Inalum yang digunakan untuk membeli Freeport Indonesia juga dipegang oleh Freeport McMoran, bukankah ini hanya dagelan belaka?” terangnya.

Fadli Zon juga mengaitkan pembelian saham PTFI dengan utang BUMN yang semakin tinggi. Ia menambahkan, hal tersebut haruslah diperiksa serta diawasi dengan seksama.

“Keempat, masih terkait penerbitan global bond oleh PT Inalum, kita juga perlu mempertanyakan menggelembungnya utang BUMN dalam tiga tahun terakhir. Menurut saya utang BUMN ini adalah persoalan serius yang harus diawasi secara cermat,” ujarnya.

Ia juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga Komisi Pemberantas Keuangan (KPK) memeriksa transkasi tersebut. Sebab, pembelian saham yang dilakukan itu sebesar Rp 56,1 triliun.

“Dan terakhir, kelima, untuk transaksi yang melibatkan angka puluhan triliun semacam ini, menurut saya, BPK dan KPK harus ikut memeriksa,” tutupnya. (dna/dna)