Jokowi Optimistis Perolehan Suaranya di Sumut Capai 65 Persen

Liputan6.com, Medan – Capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi bersilaturahmi dengan pendukungnya sekaligus kampanye di Gedung Olah Raga (GOR) Jalan Pancing/Williem Iskandar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) Jumat malam (5/4/2019). Dia pun menargetkan perolehan suara di Sumut pada Pilpres 2019 lebih besar dari tahun 2014.

“Saya yakin, Sumut menjadi lambung suara bagi kami (Jokowi-Ma’ruf),” ucap Jokowi.

Dia menyebut, pada Pilpres 2014 Jokowi-Jusuf Kalla menang dengan perolehan 55 persen suara di Sumut. Dia optimistis bersama cawapres Ma’ruf Amin mampu memperoleh lebih dari 65 persen suara di Sumut.

“Sanggup, sanggup, sanggup,” teriak Jokowi di hadapan ribuan pendukungnya. Mendengar pernyataan Jokowi, para pendukung juga menjawab dengan kata-kata yang sama, “Sanggup, sanggup, sanggup.”

Jokowi juga mengimbau dan mengajak masyarakat yang hadir di acara tersebut untuk berbondong-bondong mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan mencoblos gambar menggunakan baju putih pada 17 April 2019.

“Ajak keluarga, ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, berbondong-bondong ke TPS, jangan ada ‎libur dulu. Kalau mau libur, datang dulu ke TPS untuk nyoblos, datang jam 8 pagi, datang jam 9 untuk menyoblos,” ucap dia.

Jokowi juga meminta kepada masyarakat untuk aktif memantau TPS-TPS agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

“Datang ke TPS berbondong-bondong pakai baju putih. Yang mau dicoblos baju, apa? Ya, baju warna putih. Sudah tahu semuanya,” sebut Jokowi.

KPK Bakal Hadirkan Menpora Imam Nahrawi di Persidangan

Nama Imam Nahrawi muncul dalam persidangan Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. Dalam sidang, jaksa KPK mengonfirmasi keterangan Sekretaris Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI, Suradi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Menurut Jaksa KPK Titto Jaelani, dalam BAP Suradi menyebut bahwa pada Kamis, 13 Desember 2018 Ending Fuad Hamidy mengarahkan pembuatan alternatif pembiayaan kegiatan pada KONI sebesar Rp17,9 miliar.

“Pada waktu itu Fuad Hamidy meminta saya menyusun beberapa alternatif kegiatan agar biaya sebesar-besarnya dikeluarkan KONI Rp 8 miliar dari total Rp17,9 miliar karena Fuad Hamidy punya kebutuhan untuk memberikan uang ke Kemenpeora seperti Menpora, Ulum, Mulyana dan beberapa pejabat lain’, apakah benar?” tanya Jaksa Titto.

“Betul, waktu Pak Sekjen mengatakan ‘uangnya tidak cukup, tolong dibuat Rp 5 miliar karena ternyata kebutuhannya seperti ini ada Rp 3 miliar sekian seperti di daftar’, lalu ditambah Rp 5,5 miliar jadi sekitar Rp 8 miliar,” jawab Suradi.

Mendengar jawaban Suradi, Jaksa KPK menunjukan bukti berupa catatan daftar pembagian uang yang dibuat Suradi. Dalam catatan itu, terdapat 23 inisial nama yang lengkap dengan nilai uang yang akan diberikan. Kepada Suradi Jaksa KPK mengonfirmasi siapa saja mereka yang disebut dalam inisial tersebut.

“Barang bukti, inisial M apa maksudnya?” tanya Jaksa KPK lagi.

“Mungkin untuk menteri. Saya tidak tanya Pak Sekjen, asumsi saya Pak Menteri,” jawab Suradi.

Selain inisial M, terdapat pula inisial UL. Menurut Suradi itu adalah inisial satf Menpora Miftahul Ulum. Menurut Suradi, Ulum mendapat jatah Rp 500 juta, sedangkan M yang ia tafsirkan sebagai Menpora dalam daftar tersebut mendapatkan sebesar Rp 1,5 miliar.

“Jadi Rp 2 miliar penjumlahan dari Rp 1,5 miliar dan Rp 500 juta,” ucap Suradi.

Menurut Suradi, total yang akan diberikan kepada 23 inisial itu Rp 3,43 miliar. Meski membuat daftar penerima fee, Suradi tidak mengetahui apakah uang itu sudah diberikan atau belum. Termasuk fee yang ia tafsirkan untuk Menpora.

“Kalau diberikan, saya belum terima, yang lain saya tidak tahu,” tutur Suradi.

Dalam perkara ini Ending Fuad Hamidy beserta Bendahara Umum KONI Johny E Awuy didakwa menyuap pejabat Kemenpora. Suap itu untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI Pusat kepada Kemenpora pada tahun kegiatan 2018.

Johny dan Fuad diyakini memberikan hadiah berupa satu unit Mobil Fortuner VRZ TRD warna hitam metalik dengan nomor polisi B 1749 ZJB kepada Mulyana. Selain itu, Mulyana turut menerima uang sejumlah Rp300 juta.

Kemudian, satu buah kartu ATM Debit BNI nomor 5371 7606 3014 6404 dengan saldo senilai Rp100 juta dan satu buah handphone merk Samsung Galaxy Note 9. Fuad turut berperan memberikan hadiah kepada Adhi Purnomo dan Staf Deputi IV Olahraga Prestasi Kemenpora Eko Triyanta berupa uang Rp215 juta.

Akibat perbuatannya, Johny dan Fuad disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Mantan Wapres AS Joe Biden Segera Ambil Keputusan soal Pilpres

Jakarta – Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan dia telah berada di puncak pengumuman terkait rencananya di 2020. Biden mengatakan dirinya sudah sangat dekat dalam membuat keputusan.

“Saya sangat dekat membuat keputusan,” kata Biden, Jumat (5/4/2019) seperti dilansir AFP. Biden mengatakan itu setelah berpidato di acara serikat pekerja di Washington.

Selain itu, Biden mengatakan, jika pun dia tahu dirinya akan mencalonkan sebagai presiden di Pilpres AS mendatang, dia akan menjadi kandidat terakhir yang mengumumkan.

“Bahkan jika saya tahu pasti bahwa saya akan mencalonkan diri sebagai presiden di hari Thanksgiving, niat saya sejak awal, jika saya mencalonkan diri, akan menjadi orang terakhir yang mengumumkan,” kata Biden.

Ditanya soal klaim-klaim yang ditujukan kepadanya dan apakah akan muncul lebih banyak wanita dengan tuduhan serupa, Biden mengatakan dirinya ‘tidak akan terkejut.’

Biden sebelumnya mendapat tuduhan dari beberapa wanita yang mengaku disentuh secara tak pantas

“Saya sudah ratusan, dan ratusan orang menghubungi saya–yang saya tidak tahu–dan mengatakan hal sebaliknya,” kata Biden.

Pada Rabu, Biden merilis video di media sosial yang membahas kontak fisiknya dengan wanita, berjanji untuk ‘lebih berhati-hati dalam menghormati ruang pribadi di masa depan.’
(gbr/zap)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPU Ngawi Eliminasi Ribuan Pemilih, Ini Penjelasannya

Liputan6.com, Ngawi – KPU Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mengeliminasi sebanyak 3.894 pemilih dari daftar pemilih tetap hasil perbaikan ketiga (DPTHP-3) karena dinilai tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai pemilih pada pemilu 17 April mendatang.

“Sesuai rekomendasi dari pihak bawaslu, yang tidak memenuhi syarat kami coret. Jumlahnya mencapai 3.894 pemilih,” ujar Ketua KPU Ngawi Syamsul Wathoni kepada wartawan di Ngawi, Jumat (5/4/2019).

Menurut dia, sebanyak 3.894 pemilih yang TMS tersebut tersebar di 209 desa dan 1.584 tempat pemungutan suara (TPS).

Meski ada 3.894 pemilih yang TMS, hal itu tidak mempengaruhi angka dalam DPTHP-3. Adapun, jumlah pemilih dalam DPTHP-3 telah ditetapkan sebanyak 705.092 jiwa dalam rapat pleno yang digelar KPU Ngawi pada 2 April.

Pihak KPU berharap tidak ada lagi penetapan DPTHP-4 dan seterusnya. Sebab, waktu pemungutan suara tinggal menghitung hari.

“Kalau datanya pasti terus bergerak, tapi kami harap pleno yang kami gelar tanggal 2 April lalu merupakan pleno yang terakhir soal DPT,” kata dia dilansir Antara.

Komisioner Bawaslu Ngawi Budi Sunariyanto mengatakan pihaknya telah merekomendasikan KPU untuk melakukan penyempurnaan dari DPTHP-2. Rekomendasi itu mengacu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 20/PUU-XVII/2019.

“Istilahnya bukan diperbaiki, tapi disempurnakan sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi,” kata Budi Sunariyanto.

Budi menyebut, ada dua hal yang direkomendasikan bawaslu dalam rapat pleno DPTHP-3. Pertama, mengenai adanya daftar pemilih khusus (DPK) yang terkonsentrasi sehingga surat suaranya di sebuah TPS tertentu tidak dapat terpenuhi.

Misalnya, jumlah pemilih dalam satu TPS maksimal 300. Padahal, pada TPS tersebut terdapat 302 pemilih. Sisa dua pemilih itu akan masuk dalam DPK. Untuk itu, bawaslu merekomendasikan untuk DPK yang sudah memenuhi syarat ini untuk dimasukkan dalam DPT.

Rekomendasi lainnya, lanjut Budi adanya pemilih TMS maupun perbaikan data pemilih. Pihaknya merekomendasikan pemilih yang dinyatakan TMS itu hanya dicoret. Tidak dihapus dari DPTHP-2 yang sebelumnya sudah diplenokan. Begitu juga yang mengalami perbaikan data, hanya perlu ditandai atau dicoret saja.

Adapun sesuai aturan, pemilih yang dinyatakan TMS, di antaranya karena alasan meninggal dunia, pindah domisili, hingga beralih status menjadi anggota TNI/Polri. Namun, dipastikan pencoretan itu tidak mengubah jumlah pemilih yang tercatat dalam DPTHP-3.

Saksikan video pilihan berikut ini:

38 caleg mantan napi korupsi siap melaju di Pemilu 2019

Gojek Tak Lagi Jadi Sponsor Liga 1 Musim Depan

JakartaGojek dipastikan tak akan menjadi sponsor Liga 1 musim mendatang. Kasta tertinggi kompetisi antarklub di Indonesia harus mencari sponsor baru.

Kompetisi Liga 1 dijadwalkan kick-off pada 8 Mei mendatang. Perubahan atau pergantian sponsor rencananya akan diumumkan di dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Anggota Komite Eksekutif PSSI Gusti Randa membocorkan Gojek bukan lagi sponsor utama Liga 1 musim depan. Perusahaan transportasi online itu memilih mengakhiri kerja sama.

“Gojek sudah tidak lagi,” kata Gusti Randa saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Lantas, siapakah sponsor baru Liga 1 2019? mantan aktor itu enggan membeberkannya. Semua akan diumumkan dalam waktu dekat.

“Saya tidak bisa menjelaskan, lebih baiknya kalian tanya ke Dirk Soplanit (Direktur Utama sementara PT Liga Indonesia Baru),” katanya menambahkan.

(ads/cas)


Hentikan Penyelidikan Kasus AKP Sulman Aziz, Ini Penjelasan Bawaslu Garut

GarutBawaslu Kabupaten Garut menyatakan telah menghentikan penyelidikan terhadap pengakuan AKP Sulman Aziz soal ‘perintah dukung Jokowi’. Bawaslu menjelaskan bahwa pengakuan Sulman tidak memenuhi syarat pelanggaran pemilu.

“Dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran karena tidak terpenuhinya syarat formil maupun syarat materil pelanggaran,” ujar Komisioner Bawaslu Ahmad Nurul Syahid kepada wartawan di kantornya, Jalan Pramuka, Garut Kota, Jumat (5/4/2019).

Bawaslu telah melakukan investigasi dengan memanggil Sulman untuk dimintai klarifikasi. Selain Sulman, tiga orang kapolsek di Garut yang hadir dalam pertemuan yang disebut Sulman yakni Kapolsek Kadungora Kompol Jajang, Kapolsek Garut Kota Kompol Uus Susilo dan Kapolsek Karangpawitan Kompol Oon Suhendar juga dihadirkan.

Ahmad mengatakan, berdasarkan keterangan yang didapat dari para saksi, tuduhan yang dilontarkan Sulman tidak terbukti.

“Dikarenakan tidak lengkapnya syarat formil dan syarat materil setelah dilakukan investigasi dan penelusuran informasi yang disampaikan oleh AKP Sulman pada saat konferensi pers di Lokataru. Tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu,” kata Ahmad.

Sebelumnya diberitakan, Bawaslu Kabupaten Garut menyatakan pengakuan eks Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz soal ‘perintah menangkan Jokowi’ tidak memenuhi unsur pidana pemilu. Penyelidikan kasus itu dihentikan.

Ada tiga poin hasil rapat pleno yang digelar Bawaslu pada Jumat sore terkait pembahasan pengakuan AKP Sulman. Yang pertama, Bawaslu tidak mendapatkan keterangan dari semua pihak yang dimintai keterangan tentang identitas terduga pelaku, uraian kejadian dan tempat peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran pemilu tersebut.

Kedua, Bawaslu tidak menemukan bukti-bukti apapun terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana tuduhan yang dilontarkan oleh AKP Sulman Aziz terkait dengan keberpihakan Kapolres Garut dalam pemilu tahun 2019 terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Tiga, dugaan bahwa AKBP Budi Satria Wiguna selaku Kapolres Garut telah melakukan pelanggaran pemilu sebagaimana dituduhkan, yaitu mengarahkan para kapolsek dan jajarannya untuk mendukung salah satu pasangan calon adalah tidak terbukti,” ujar Ahmad.
(gbr/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kurang Enak Badan, Eko Yuli Irawan Tak Ikut Tes Angkatan Angkat Besi

Jakarta – Atlet angkat besi Indonesia telah melakoni tes progres lifter jelang Kejuaraan Asia di China. Eko Yuli Irawan tak ikut serta lantaran kurang enak badan.

Tes angkatan itu bergulir di Mess Kwini, Kwitang, Jumat (5/4). Tes tersebut hanya diikuti 16 atlet senior dan junior dari seharusnya 17 atlet.

“Eko dalam kondisi kurang fit. Semalam dia demam makanya hari ini tidak ikut tes,” kata pelatih angkat besi Muhammad Rusli di sela-sela tes.

Meski tak ikut tes, PB PABBSI optimistis kondisi juara dunia angkat besi tersebut akan membaik.

“Atlet seperti Eko itu saya tidak takut karena dia sudah punya mental juara, dia bisa atur dirinya tidak usah ditekan lagi, tinggal kita awasi apa kebutuhannya,” kata Wakil Ketua PB PABBSI Djoko Pramono.

“Kalau anak lain masih kami jaga berat badannya. Sementara Eko itu kadang-kadang kami terlalu takut, kadang-kadang dia yang berani. Kemarin masih lebih 5 kg, tapi dia sudah bisa mengatur. Dia sudah tahu kontrol badannya. Sekian hari dia harus turun berapa,” ujar dia.

(mcy/cas)

PSSI Akui Tidak Cukup Dana untuk Kirim Timnas Putri ke Piala AFF U-15

JakartaPSSI akhirnya mengakui masalah dana menjadi alasan tidak mengirim Timnas Indonesia Putri ke Piala AFF U-15. Biaya untuk berlaga di ajang itu disebut mahal.

Sebelumnya ramai diberitakan Indonesia menarik diri dari Piala AFF Putri U-15 yang digelar di Thailand. Dalam keterangan AFF, PSSI batal ikut karena tidak memiliki anggaran.

PSSI melalui sekjen Ratu Tisha Destria sempat membantah tudingan tersebut. PSSI disebutnya memilih fokus mempersiapkan Liga 1 putri dan persiapan menuju SEA Games 2019.

Namun, Anggota Komite Eksekutif PSSI Gusti Randa mengakui minimnya anggaran menjadi penyebab batal mengirim Timnas Putri ke Piala AFF U-15. PSSI tak punya uang.

“Tak berangkatnya Timnas Putri Indonesia memang karena kendala yang pada akhirnya tidak bisa kami berpartisipasi dan tidak bisa berangkat karena memang kami lebih ada event lain. Jadi mohon maaf sekali, mungkin tahun depan baru yang U-15 ini kami bisa berangkatkan,” ujar Gusti ketika ditemui di Hotel Sultan, Jumat (5/4/2019).

“Dan kenapa kami tidak berangkat, jawabannya tidak lain dan tidak bukan, bahwa kami kekurangan dana untuk itu. Itu saja, sih,” katanya menambahkan.

Untuk mengikuti turnamen Piala AFF, Gusti menyebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Anggaran termasuk untuk transportasi dan akomodasi selama turnamen.

“Bisa bayangkan saja kalau satu tim dan ofisial berangkat sekitar 25 orang, lalu ongkos pesawat seperti Anda ketahui tahu memang mahal dan dana keberangkatan itu sekitar ratusan juta,” katanya.

“Belum lagi kan cost di sananya. Jadi memang PSSI punya program prioritas sehingga ada keterbatasan sehingga tidak berangkat. Kalau ditanya harganya itu sangat bervariatif, tergantung juga jarak tempuhnya naik pesawat,” dia menjelaskan.

(ads/cas)


HEADLINE: Pilpres 12 Hari Lagi, Kampanye Terbuka Efektif Dongkrak Elektabilitas?

Liputan6.com, Jakarta – Suhu Pilpres 2019 mendekati titik terpanas sebelum tiba masa coblosan 17 April nanti. Masa kampanye terbuka sudah digeber dari 24 Maret hingga 13 April 2019 mendatang.

Kedua pasangan calon, Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga sama-sama mengeluarkan segala jurus untuk mengais dukungan. Tujuannya satu, mendongkrak elektabitas dan memenangi kontestasi Pilpres 2019.

Data terbaru sejumlah lembaga survei menunjukkan, pasangan calon 01 Jokowi-Ma’ruf masih unggul sementara dari Prabowo-Sandiaga dengan persentase yang variatif.

Namun, sisa waktu 12 hari ke depan sebelum hari-H coblosan, fluktuasi elektabilitas diyakini masih akan terjadi. Terlebih saat ini tengah masuk masa kampanye terbuka dengan pengerahan massa. 

Namun, bisakah kampanye terbuka bisa mendongkrak elektabilitas?

Pengamat politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno, banyaknya masyarakat yang datang di kampanye terbuka capres-cawapres tentu berkorelasi positif dengan elektabilitas calon tersebut.

“Tak mungkin orang berduyun-duyun datang ke kampanye terbuka kalau pilihan politiknya belum mantap,” ujar Adi saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (5/4/2019).

Dalam pantauannya selama ini, Adi berpendapat, kampanye terbuka capres Jokowi atau Prabowo selalu ramai dan tidak pernah sepi dari massa.

“Itu artinya peta elektabilitas keduanya masih bisa berubah di sisa waktu kampanye ini. Tinggal bagaimana keduanya memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan ini,” terangnya. 

Menurutnya, semakin banyak massa yang datang ke kampanye makin terbuka lebar elektabilitas naik. “Massa banyak itu ukuran soliditas dukungan. Pasti massa kongkret yang sudah mantap menentukan pilihan,” jelasnya.

Adi menyatakan, kampanye terbuka menjadi ajang adu kekuatan dan adu konsolidasi pendukung Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga. Meski begitu, dia menilai ada narasi berbeda yang dibawakan dua pasangan calon ini saat kampanye terbuka.

Paslon Jokowi-Ma’ruf lebih banyak mengusung optimisme, Indonesia maju dan berkembang di bawah pemerintahan Jokowi lima tahun terakhir. Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Kartu Sembako Murah menjadi materi kampanye Jokowi-Ma’ruf, selain pembeberan capaian-capaian positif pemerintah, seperti turunnya angka kemiskinan dan pengangguran serta pembangunan infrastruktur yang masif.

Pada saat bersamaan, Prabowo-Sandiaga selalu menyatakan hal yang sebaliknya. Mereka selalu mengatakan, Indonesia sedang dalam kondisi tidak bagus, ekonomi sulit, salah urus dan semacamnya.

“Itu bedanya, bagi Jokowi dan kelompoknya bahwa Indonesia sedang bagus dan perlu dilanjutkan dengan tambahan kartu-kartu, sementara Prabowo-Sandi menganggap kondisi ekonomi saat ini sedang tidak oke, makanya Prabowo-Sandi harus mengganti,” ujarnya.

Infografis Selisih Elektabilitas Jokowi Vs Prabowo (Liputan6.com/Abdillah)

Tanggapan berbeda dikemukakan pengamat politik dari Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Dahlia Umar.

Dia meyakini, kampanye terbuka tidak memiliki efek signifikan untuk mengubah elektabilitas capres-cawapres. Swing voter atau pemilih yang belum menentukan pilihan yang menjadi target kampanye terbuka, dipastikan tidak akan menjadikan kegiatan ini sebagai referensi dalam menentukan pilihan.

“Dalam beberapa survei, pemilih yang belum menentukan pilihan, antara 12-22 persen. Dan kampanye terbuka tidak mampu memberikan penjelasan kepada swing voter mengapa harus memilih kandidat capres tertentu,” jelas Dahlia kepada Liputan6.com, Jumat (5/4/2019).

Dahlia menyatakan, pengumpulan massa yang dilakukan di kampanye terbuka lebih bersifat seremoni untuk menunjukkan dukungan parpol pengusung capres-cawapres. Kondisinya bahkan sering tidak menampakkan realitas sebenarnya karena semua adalah mobilisasi. Terlebih, dalam aturan perundang-undangan, kampanye terbuka membolehkan pemberian uang transportasi dan konsumsi dengan nominal wajar kepada peserta kampanye.

Dengan kondisi ini, sambung dia, sulit diperjelas motif orang yang datang pada kampanye terbuka, apakah memang pendukung yang sebenarnya atau orang yang bisa ikut kampanye capres manapun dengan tujuan rekreasi atau menikmati hiburan musik dan artis pendukung.

“Bisa jadi mereka hanya ingin mendapatkan insentif uang transportasi, makan gratis dan materi kampanye berupa sovenir seperti kaos, mug, payung dan lain-lain,” jelasnya.

Dahlia menambahkan, satu-satunya kampanye efektif untuk menarik swing voter dan mendongkrak elektabilitas adalah dengan memetakan mereka dan mendatangi langsung door to door.

“Dengan pendekatan persuasif, beri informasi berupa leaflet dan bahan bacaan tentang capres,” katanya.

Dengan cara ini, mereka akhirnya akan menentukan pilihan berdasarkan rasionalitas argumentasi kelebihan-kelebihan dan program yang ditawarkan capres-cawapres yang ada. 

“Tidak hanya capres-cawapres, seluruh peserta pemilu masih memiliki waktu untuk melakukan hal itu jika ingin menambah dukungan dari swing voter,” pungkasnya.

Longsor Terjang Bandung Barat, Puluhan Rumah Rusak dan Jembatan Roboh

Liputan6.com, Bandung – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengakibatkan tanah longsor. Kejadian itu berdampak pada rusaknya puluhan rumah warga di dua desa yakni Nanggerang dan Karyamukti, Kecamatan Cililin.

Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KBB, Dicky Maulana mengatakan, longsor di kedua desa terjadi pada Kamis (4/4/2019) malam sekitar pukul 21.00 WIB.

“Penyebab bencana karena intensitas hujan tinggi dan tanah labil,” kata Dicky, Jumat (5/4/2019).

Di Desa Nanggerang, sebanyak 7 Rumah rusak berat dan 26 rumah rusak ringan. Selain menimpa bangunan hunian, longsor juga menyebabkan delapan titik longsor di jalan, satu jembatan roboh, dan satu ruang sekolah rusak berat.

“Tidak ada korban jiwa,” ujar Dicky.

Sedangkan untuk jembatan penghubung Desa Nanggerang menuju Desa Karyamukti perlu dilakukan penanganan lebih lanjut dengan memasang jembatan darurat berbahan bambu. Sebab material longsoran yang memutus jembatan membuat masyarakat harus memutar jalan sepanjang kurang lebih 5 kilometer.

Sementara di Desa Karyamukti, longsoran mengakibatkan 14 rumah rusak berat dan 32 rumah rusak ringan. Selain itu, akses jalan desa penghubung antara Batu Domba–Cimanong, longsor dengan panjang 50 meter dan lebar 5 meter. Akses jalan kabupaten penghubung Desa Karyamukti–Ciwidey juga terhambat longsor dengan panjang longsoran 200 meter.

Dicky menyebutkan, pihaknya telah melakukan pembersihan material longsoran dengan cara gotong royong bersama masyarakat.

“BPBD telah memasang rambu-rambu waspada terhadap bencana di lokasi potensi longsor susulan. BPBD juga telah memberikan iimbauan untuk waspada terhadap potensi bencana longsor susulan dan intensitas hujan tinggi,” katanya.

Area kejadian bencana tanah longsor menyebar di Desa Karyamukti namun telah dilakukan assessment. Untuk dampak kejadian yang terjadi di fasilitas umum berupa jalan sudah dilakukan pembersihan material longsor. “Gotong royong tadi bersama masyarakat,” tambah Dicky.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Rumah warga rusak tertimpa turap 15 meter yang longsor akibat hujan deras.