Jokowi Tegaskan Tak Tersinggung Cuitan ‘Presiden Baru’ CEO Bukalapak

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak tersinggung atas cuitan CEO Bukalapak Achmad Zaky yang menyebut ‘Presiden baru’. Dia menyatakan tak marah ke Zaky.

“Tadi sudah bertemu dan saya tidak ada perasaan apa-apa terhadap Mas Zaky. Sudah tiap hari ketemu,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2/2019).

Hal ini disampaikan Jokowi setelah bertemu Zaky pada pagi ini. Jokowi menegaskan, mendukung penuh kreativitas anak muda Indonesia, termasuk Zaky. Apalagi, Bukalapak menjadi salah satu Unicorn di Indonesia.
“Kita ini, kita semuanya ini harus mendorong anak-anak muda yang memiliki inovasi, yang memiliki kreativitas. Kita juga ingin mendorong UMKM kita dari offline supaya masuk ke marketplace, online system,” kata Jokowi.

“Sehingga lagi kita harus juga mendorong unicorn-unicorn Indonesia agar juga memiliki ruang untuk berkompetisi dengan negara-negara lain,” imbuhnya.

Inti cuitan Zaky mengenai ‘Presiden baru’ karena ia menyinggung bujet riset dan pengembangan (R&D) Indonesia. Zaky menyebut omong kosong industri 4.0 jika bujet R&D Indonesia masih USD 2 miliar yang dinilainya rendah dibanding negara lain.

Cuitan Zaky itu sebenarnya sudah dihapus. Namun karena sudah terlanjur viral, muncul pula gerakan tagar uninstallbukalapak di lini masa Twitter.

Jokowi pun enggan cuitan Zaky tersebut jadi polemik. “Tadi kan sudah saya sampaikan. Kita harus bersikap bijak dan matang dalam bertindak,” kata Jokowi.
(dkp/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kalah dari PSG, Berbatov Bela Manajer MU

Liputan6.com, Manchester – Mantan striker Manchester United (MU) Dimitar Berbatov berang dengan kritikan yang ditujukan kepada manajer interim Ole Gunnar Solskjaer menyusul kekalahan dari Paris-Saint Germain (PSG). Berbatov menganggap kecaman kepada Solskjaer tidak adil.

“Dia telah membawa MU ke empat besar, sesuatu yang orang pikir tidak mungkin di musim ini. Tetapi ketika kalah di satu pertandingan dari tim penuh bintang, orang-orang mulai omong kosong lagi,” kata Berbatov seperti dilansir Goal.

Solskjaer masuk ke MU pada Desember lalu menggantikan Jose Mourinho yang dipecat. Di bawah asuhannya, performa Paul Pogba dan kawan-kawan meningkat.

Sebelum kalah 0-2 melawan PSG, MU tak pernah kalah di 11 pertandingan. Peringkat MU pun melonjak ke posisi empat di Liga Inggris.

Menurut Berbatov, kritikan kepada manajer adalah hal lumrah di era sepak bola masa kini. “Tetapi mereka yang mengerti sepak bola, tahu kerja Solskjaer bagus,” kata Berbatov.

2 dari 3 halaman

Lawan PSG

Terkait laga melawan PSG, Berbatov mengatakan gol pertama yang dicetak Presnel Kimpembe menjadi momentum yang mematikan MU. Setelah gol itu, Berbatov melihat PSG bermain dengan percaya diri.

“Perbedaan yang besar di pertandingan itu adalah gol pertama, bahkan tim yang paling kreatif terkadang mengandalkan bola mati, yang memberikan PSG kepercayaan diri dan kontrol pertandingan,” kata Berbatov.

3 dari 3 halaman

Bakal Dipermanenkan

Sementara itu, Solskjer sendiri rumornya bakal dipermanenkan oleh MU dalam waktu dekat. Saat ini, statusnya masih sebagai manajer sementara dengan kontrak hingga akhir musim ini.

Dukungan agar Solskjaer menjadi manajer tetap sudah datang dari internal maupun eksternal MU. Para pemain seperti Pogba dan Lingard kabarnya mendukung agar Solskjaer bertahan.

Perusahaan-perusahaan yang Pernah Diboikot Gegara Politik

JakartaBukalapak bukan perusahaan pertama yang diboikot gara-gara dinamika politik Tanah Air. Sebelumnya, Traveloka dan Sari Roti juga pernah menjadi sasaran boikot.

Gerakan pemboikotan ini banyak bergema lewat media sosial. Aksi pemboikotan dilakukan tak hanya oleh satu kubu. Ada yang berkonteks politik Pilpres, ada pula berkonteks politik dalam arti yang lebih umum. Terbaru, Bukalapak diboikot oleh kubu pendukung pasangan Pilpres 2019, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

Perusahaan-perusahaan yang Pernah Diboikot Gegara PolitikCEO Bukalapak Achmad Zaky (Agus Tri Haryanto/detikINET)

Awalnya, CEO dan founder Bukalapak Achmad Zaky mencuit lewat akun Twitter-nya, @achmadzaky, pada Kamis (15/2) kemarin. Dia mencuitkan kritik tentang anggaran penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) Indonesia. Kritiknya memuat istilah ‘presiden baru’. Berikut cuitannya.
“Omong kosong Industri 4.0 kalau budget R&D negara kita kaya gini (2016, in USD) 1. US 511B 2. China 451B 3. Jepang 165B 4. Jerman 118B 5. Korea 91B 11. Taiwan 33B 14. Australia 23B 24. Malaysia 10B 25. Spore 10B 43. Indonesia 2B. Mudah2an presiden baru bisa naikin,” cuit Zaky.
Warganet berang. Tagar #uninstallbukalapak bergema di jagat media sosial. Tagar untuk menyerukan pencopotan aplikasi toko online milik Zaky itu menjadi trending topic di Twitter. Zaky mengaku kaget cuitannya itu menjadi viral di tahun politik ini. Dia menjelaskan, istilah ‘presiden baru’ bukan ditujukan untuk satu orang saja, tapi siapapun yang bakal jadi presiden produk Pilpres 2019 nanti, bisa Jokowi dan bisa juga yang lain. Zaky meminta maaf atas cuitannya sendiri.

Produk Sari Roti juga pernah kena boikot. Waktu itu 2 Desember 2016, Aksi Bela Islam 212 berlangsung di Jakarta. Ustaz kondang Abdullah Gymnastiar mengunggah gambar dan tulisan di akun Twitter @aagym, pada 3 Desember 2016. Gambar itu memperlihatkan seorang pedagang roti ‘Sari Roti’ yang menempelkan kertas bertuliskan ‘Gratis untuk mujahid’ di kaca kotak dagangannya. Ada pula kabar-kabar lain yang memberi informasi serupa.

Perusahaan-perusahaan yang Pernah Diboikot Gegara PolitikFoto: Pernyataan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (Istimewa)

Pada 6 Desember 2016, produsen Sari Roti, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, membantah terlibat dalam aksi bagi-bagi roti saat aksi 2 Desember di Monas. Bagi-bagi roti Sari Roti gratis saat itu merupakan aksi dari konsumen.

“Dengan tidak mengurangi apresiasi kami atas Aksi Super Damai kemarin, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Nippon Indosari Corpindo Tbk tidak terlibat dalam semua kegiatan politik. Kemunculan informasi mengenai pembagian produk Sari Roti secara gratis oleh penjual roti keliling (hawker tricycle), merupakan kejadian yang berada diluar kebijakan dan tanpa seizin PT Nippon Indosari Corpindo Tbk,” tulis perusahaan itu dalam keterangannya.

Klarifikasi dari perusahaan yang menaungi Sari Roti justru menuai boikot di jagat media sosial internet. Tanda pagar #boikotsariroti muncul saat itu. Namun ada pula tagar #savesariroti yang muncul sebagai reaksi boikot itu.

Perusahaan aplikasi pemesan tiket, Traveloka, juga pernah menjadi sasaran boikot. Namun ada unsur salah sasaran dalam seruan boikot terhadap Traveloka ini.

Perusahaan-perusahaan yang Pernah Diboikot Gegara PolitikFoto: Traveloka

Tagar #BoikotTraveloka bertengger di trending topics Twitter Indonesia pada 14 November 2017 lalu. Sebabnya adalah aksi walk out pianis Ananda Sukarlan saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpidato di acara peringatan 90 tahun berdirinya Kolese Kanisius di JIExpo Kemayoran, empat hari sebelumnya.

Pendiri Traveloka, Derianto Kusuma, tak nampak di acara itu. Absennya Derianto memunculkan asumsi bahwa bos Traveloka juga mendukung aksi Ananda Sukarlan untuk WO saat Anies Baswedan berpidato. Informasi ini kemudian memancing sebagian netizen untuk melakukan aksi boikot Traveloka. Hashtag #BoikotTraveloka bertengger menjadi salah satu trending topic Twitter Indonesia.

Belakangan diketahui, Derianto memang tak hadir di acara itu, bukan karena alasan politis melainkan karena dia sedang ada acara lain. “Traveloka turut berbangga bahwa salah satu pendiri kami bapak Derianto Kusuma, menerima penghargaan dari alumni Kanisius. Akan tetapi beliau berhalangan hadir dikarenakan beliau sedang melakukan perjalanan dinas yang telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya. Jadi kalau dibilang ada pak Deri di sana dan disebut memberikan dukungan (kepada Ananda), beliau tidak ada di situ,” kata PR Manager Traveloka Busyra Oryza saat itu, mengklarifikasi.

Setujukan Anda dengan aksi boikot produk perusahaan dengan cara semacam itu?

(dnu/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gerindra Bela CEO Bukalapak yang Minta Maaf Gegara ‘Presiden Baru’

JakartaCEO Bukalapak Achmad Zaky mengaku khilaf soal cuitan ‘Presiden Baru,’ di akun Twitter pribadinya. Partai Gerindra menganggap cuitan Zaky tidak ada hubungannya dengan pilpres, tapi hanya sebatas penyampaian fakta.

“Saya rasa, Achmad Zaky sampaikan realitas dan fakta tanpa ada hubungan dengan Pilpres. Bahwa pada zaman sekarang, anggaran untuk R&D (research and development) kita memang rendah,” ucap anggota Badan Komunikasi Partai Andre Rosiade kepada wartawan di Hotel Ibis Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (25/2/2019).

Dia menyebut anggaran untuk penelitian dan pengembangan di Indonesia hanya 0,9 persen dari APBN. Ini, klaim dia, tidak sesuai dengan visi pemerintah mendukung industri digital.
“Kalau tidak salah 2017, anggaran untuk research itu hanya 0,9 persen. Dari APBN 2017, Singapura 2,1 dari APBN yang sangat besarnya. Tentu, keberpihakan pemerintah kepada industri start up atau industri digital harus diwujudkan dana research,” kata Andre.

Andre menyebut respons #UninstallBukalapak sebagai tindakan berlebihan atau lebay. Baginya, kritik kepada pemerintah adalah hal yang lumrah.

“Pernyataan Achmad Zaky itu tidak ada yang salah, hanya lebay saja kalau ada yang kecewa lalu viralkan #UninstallBukalapak. Biasa saja, kritik itu kan biasa saja,” kata Andre.

Andre pun meminta Jokowi berbicara soal anggaran penelitian dan pengembangan di Indonesia. Benar tidak apa yang disampaikan oleh Zaky.

“Coba Pak Jokowi ngomong, benar tidak anggaran research kita rendah. Jangan dari para pendukung saja. Tanya Pak Jokowi? Memang rendah dibanding negara lain di Asia Tenggara, Asia, bahkan dunia,” ucap Andre.

Sebelumnya, Zaky menyebut omong kosong Industri 4.0 jika bujet research & development (R&D) Indonesia masih jauh dibandingkan negara lain. Dalam data yang dia sodorkan, Indonesia jauh tertinggal dari Singapura dan Malaysia.

“Omong kosong Industri 4.0 kalau budget R&D negara kita kaya gini (2016, in USD) 1. US 511B 2. China 451B 3. Jepang 165B 4. Jerman 118B 5. Korea 91B 11. Taiwan 33B 14. Australia 23B 24. Malaysia 10B 25. Spore 10B 43. Indonesia 2B. Mudah2an presiden baru bisa naikin,” tulis Zaky. Cuitan itu sudah dihapus Zaky.

Zaky sendiri sudah meminta maaf. Dia mengaku menyesal dan khilaf dan meminta dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya.

“Saya, Achmad Zaky, selaku pribadi dan sebagai salah satu pendiri Bukalapak, dengan ini menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan yang saya sampaikan di media sosial. Saya sangat menyesali kekhilafan tindakan saya yang tidak bijaksana tersebut dan kiranya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya,” ujar Achmad Zaky.
(aik/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bukalapak Disentil Jadi ‘Lupabapak’

Jakarta – Cuitan CEO Bukalapak Achmad Zaky mengenai ‘presiden baru’ menuai kontroversi. Meski sudah dihapus dan yang bersangkutan meminta maaf, namun cuitan itu telah menuai respons dari banyak pihak hingga melahirkan tagar #uninstallbukalapak.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily menyayangkan cuitan tersebut lantaran seolah melupakan upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sangat disayangkan jika kemudian Achmad Zaky men-tweet yang terkesan ‘melupakan’ upaya Pak Jokowi yang banyak memberikan perhatian terhadap industri digital Bukalapak ini,” kata Ace Hasan, Kamis (14/2/2019).

Ace menjelaskan, Presiden Jokowi selama ini berkomitmen mendorong pengembangan ekonomi digital sebagai implementasi industri 4.0. Ace menambahkan, Jokowi mendukung penuh Bukalapak berkembang pesat dalam industri ekonomi digital.

“Presiden Jokowi memiliki perhatian yang serius terhadap pengembangan ekonomi digital sebagai implementasi dari industri 4.0. Achmad Zaky dengan Bukalapaknya merupakan salah satu yang selalu didorong untuk berkembang pesat. Hasilnya, tentu bisa kita lihat saat ini, Bukalapak adalah salah satu usaha anak muda yang berbasis industri 4.0,” terangnya.

Dalam catatan detikFinance, ada sejumlah hal yang sudah dilakukan Jokowi untuk mendukung industri 4.0. Pada 4 April 2018 lalu, Jokowi meluncurkan peta jalan industri 4.0 atau yang dikenal Making Indonesia 4.0.

Peta jalan ini merupakan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah untuk menuju ekonomi digital, di mana teknologi sudah berkembang pesat dan diharapkan mampu mendukung perekonomian.

Ada 5 sektor prioritas yang masuk dalam peta jalan ini yakni makanan minuman (mamin), elektronik, otomotif, tekstil, alas kaki, dan kimia. Pemerintah menganggap, perlunya ada koordinasi dari sisi regulasi maupun insentif fiskal terkait infrastruktur telekomunikasi.

Tonton video: #uninstallbukalapak Menggema, CEO Bukalapak Minta Maaf

[Gambas:Video 20detik]

Sebagai informasi, dalam cuitannya Zaky menyebut omong kosong industri 4.0 jika budget research & development (R&D) Indonesia masih jauh dibandingkan negara lain. Dari datanya tersebut, Indonesia jauh tertinggal dari Singapura dan Malaysia.

“Omong kosong industri 4.0 kalau budget R&D negara kita kaya gini (2016, in USD) 1. US 511B 2. China 451B 3. Jepang 165B 4. Jerman 118B 5. Korea 91B 11. Taiwan 33B 14. Australia 23B 24. Malaysia 10B 25. Spore 10B 43. Indonesia 2B. Mudah2an presiden baru bisa naikin,” tulis Zaky dalam cuitannya.

Cuitan itu memancing respons banyak pihak. Selain dengan menulis #uninstallbukalapak di Twitter, ada juga netizen yang mengunggah gambar bukti telah mencopot Bukalapak dari perangkat handphonenya. Lalu, ada juga mengunggah meme bertuliskan ‘lupabapak’. Meme itu salah satunya diunggah akun @Sukanta82478459.

(fdl/fdl)

TKN soal Slamet Ma’arif Tersangka: Jangan Selalu Merasa Benar

TKN soal Slamet Maarif Tersangka: Jangan Selalu Merasa Benar Foto: Abdul Kadir Karding. (Ari Saputra/detikcom).

Jakarta – Ketum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif merasa diperlakukan tidak adil menyusul penetapan tersangkanya dalam kasus pidana pemilu. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta Slamet dan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang membelanya untuk fair.

“Di era politik ini, apapun yang terjadi, yang merugikan BPN Prabowo-Sandiaga pasti tuduhannya ke pemerintah, itu tidak fair,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Senin (11/2/2019).

Karding menegaskan, penetapan Slamet Ma’arif sebagai tersangka bukan asal-asalan. Masalah pidana dalam pemilu pun juga sudah diatur dalam UU Pemilu dan ditagani oleh Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu).


“Itu kewenangan di Gakkumdu, ada Jaksa, Polisi dan Bawaslu. Kalau kemudian dia tersangka itu artinya ada bukti hukum yang nyata yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penyidik , apalagi sekarang ini seluruh proses-proses itu terbuka, apalagi kalau dia tokoh publik,” kata Karding.

Menurutnya, Gakkumdu pun tak akan aneh-aneh dalam penanganan kasus pemilu. Sebab hal tersebut bisa menjadi masalah dan menyerang balik penegak hukum.

“Kita fair aja, pengadilan terbuka kok, boleh didampingi pengacara, boleh di-medsoskan. Akan dapat dibuktikan di pengadilan. Pasti mereka punya bukti yang cukup. Tidak semua apa-apa ujungnya ke pemerintah, nggak bisa. Kita menganut sistem persamaan di mata hukum dan hukum yang tidak bisa diintervensi. Pengadilan memiliki independensi yang tinggi terhadap satu kasus,” tutur anggota Komisi III DPR itu.

Karding pun menyebut tim sukses dan pendukung Prabowo-Sandiaga selalu menuduh pemerintahan Presiden Joko Widodo bila ada pihaknya yang terkena masalah. Itu menurutnya justru sikap yang tidak adil.

“Masalahnya segala sesuatu yang terjadi terhadap gengnya BPN Prabowo ini, kelompok BPN, apa-apa kalau yang salah itu tuduhannya, framingnya adalah kriminalisasi, framingnya adalah pekerjaan pemerintah, dalangnya pemerintah, saya kira itu juga tidak fair,” sebut Karding.

Politikus PKB ini mengimbau Badan Pemenagan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dan para simpatisan pasangan nomor urut 02 itu, termasuk Slamet Ma’arif untuk bijaksana dalam bersikap. Bila tidak ingin terkena kasus, kata Karding, mereka diminta untuk menjaga sikap dan tutur katanya.

“Kalau tidak ingin kena masalah, jangan berbuat salah. Kita harus proporsional. Jangan mau selalu merasa benar bisa omong apa saja tidak tersentuh hukum, setelah dihukum nyalahkan Jokowi,” katanya.

Seperti diketahui, Slamet Ma’arif menjadi tersangka terkait dugaan pelanggaran pemilu dalam acara tablig akbar PA 212 Solo Raya pada 13 Januari 2019. Kubu Prabowo-Sandiaga membela Slamet habis-habisan.

Slamet Ma’aruf sendiri menyatakan tidak adil terhadap penetapan status tersangkanya. Polisi memastikan sudah melakukan prosedur yang semestinya. Slamet ditetapkan sebagai tersangka karena polisi sudah punya bukti kuat terkait kasus tersebut.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet kepada wartawan, Senin (11/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mengapa Penampilan Jennifer Lopez di Grammy Awards 2019 Diprotes?

Liputan6.com, Los Angeles – Jennifer Lopez menjadi salah satu artis yang tampil dalam Grammy Awards 2019. Ini bukan penampilan sembarangan, melainkan persembahan atau tribute untuk mengenang perjalanan  label Motown.

Ada satu alasan kuat mengapa Motown diberikan persembahan khusus seperti ini di Grammy Awards 2019.

Motown, adalah sebuah label rekaman yang berpusat di Detroit, dan memiliki sebuah peran penting dalam menyebarkan karya musikus kulit hitam ke masyarakat luas.

Dilansir dari situs resminya, sejumlah penyanyi besar pernah menelurkan karyanya lewat label ini seperti Diana Ross and The Supremes, Stevie Wonder, Marvin Gaye, hingga Jackson 5.

Tak heran, penampilan Jennifer Lopez sebagai tribute untuk Motown di Grammy Awards 2019 menjadi salah satu yang paling disorot pemirsa.

2 dari 3 halaman

Dianggap Tak Pas

Dilansir dari Rolling Stone, dalam momen spesial ini Jennifer Lopez membawakan sejumlah lagu ikonis seperti “Dancing in the Street”, “Please Mr Postman”, “Money (That’s What I Want)”, dan lainnya.

Hanya saja, banyak orang yang rupanya kecewa dengan penampilan Jennifer Lopez. Pasalnya, ia dianggap bukan musisi yang pas untuk menampilkan lagu-lagu ini.

Ada yang mempersoalkan kemampuan dan performa Jennifer Lopez, ada pula yang merasa seharusnya penampilan ini dibawakan oleh musikus kulit hitam.

3 dari 3 halaman

Jadi Kontroversi

Twitter pun ramai dengan protes dari para pemirsa Grammy Awards 2019. 

J Lo menari, para penari dan pertunjukan itu, itu bukan MOTOWN. Aku enggak peduli apa kata orang. Grammy seharusnya menemukan artis yang lebih baik untuk tribute ini,” tutur @ShannonSharpe.

Girl, kamu harus lihat omong kosong ini, mereka menampilkan JLo untuk penampilan tribute Motown,” kata @LiveLoveHustle.

Gila kenapa Jlo yang melakukan tribute untuk Motown padahal ada Alicia Keys dan Janelle Monae di sana,” tulis @Sajizzle.

Sejak diumumkan oleh penyelenggara, penunjukan Jennifer Lopez untuk penampilan ini sebenarnya telah menuai kontroversi. Namun keputusan tersebut dibela oleh Smokey Robinson, penyanyi legendaris dari Motown.

“Menurutku tak ada orang pintar yang marah. Kurasa yang marah adalah mereka yang bodoh. Musik Motown adalah untuk semua orang,” kata dia.

Gencarnya Jokowi Bangun Infrastruktur Dikritik Timses Prabowo

Jakarta – Menurut anggota Tim Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Harryadin Mahardika, ada yang salah dengan cara pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia menilai pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dengan menggenjot pembangunan infrastruktur.

Inilah yang membuat target ekonomi tumbuh 7% seperti yang dijanjikan tak pernah tercapai.

“Kita bisa asumsikan perencanaan tersebut perencanaan yang kurang cermat karena dasarnya adalah omong kosong. Karena janji 7% itu kemudian diturunkan dalam sebuah perencanaan dan keluarlah 35.000 MW, keluarlah Rp 4.000 triliun hanya karena 7%,” katanya di Prabowo-Sandi Media Center, Jakarta Selatan, Jumat (8/2/2019).


Dia memberi contoh Afrika Selatan yang dianggap investasinya berlebihan alias over investment untuk pembangunan infrastruktur. Itu terjadi di kisaran tahun 1970-1980.

“Jadi mereka mencoba menggenjot infrastruktur dengan berlebihan, investasinya besar sekali dengan harapan pertumbuhan mereka naik, tapi yang terjadi tidak, pertumbuhan ekonomi mereka justru stagnan dan terus menurun setelahnya,” ujarnya.

Dari contoh kasus di atas, menurutnya pembangunan infrastruktur tidak bisa dijadikan sebagai satu satunya cara mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Ini kemudian banyak menjadi studi terutama Afrika Selatan yang menarik, sehingga kemudian dikenal lah bahwa infrastruktur tidak bisa dijadikan sebagai satu satunya cara mendorong perekonomian,” ujarnya.

Menurutnya investasi harus seimbang antara untuk infrastruktur dan sektor produktif seperti alat alat industri.

“Nah kalau kita ingin meningkatkan produktivitas biasanya berapa banyak investasi mesinnya, karena mesin akan menghasilkan output barang. Sementara kalau infrastruktur itu adalah sarana, tidak secara langsung menghasilkan output,” tambahnya. (hns/hns)

Semburan Propaganda Rusia dalam Pilpres 2019

Liputan6.com, Jakarta – Hoaks atau informasi bohong merajalela. Bukan tanpa tujuan, masifnya hoaks yang diproduksi diduga menjadi salah satu strategi jitu memenangkan Pilpres 2019.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi merasa resah dengan kondisi perpolitikan tanah air. Ia pun meminta semburan hoaks dan propaganda ala Rusia dalam berpolitik harus dihentikan.

“Cara-cara politik seperti ini harus diakhiri, menyampaikan semburan dusta, semburan fitnah, semburan hoaks, teori propaganda Rusia yang kalau nanti tidak benar, lalu minta maaf. Akan tetapi, besoknya keluar lagi pernyataan seperti itu, lalu minta maaf lagi,” kata Jokowi di Surabaya, Sabtu (2/2/2019).

Propaganda Rusia yang dimaksud adalah teknik ‘firehose of the falsehood‘ atau selang pemadam kebakaran atas kekeliruan, yang digunakan lembaga konsultasi politik Amerika Serikat Rand Corporation pada 2016.

Mereka menganalisis mengenai cara berpolitik Donald Trump mirip metode Presiden Rusia Vladimir Putin di Krimea dan Georgia, yaitu mengunakan teknik kebohongan yang diproduksi secara masif dan simultan melalui media-media pemberitaan yang mereka miliki.

“Saya kira tidak bisa cara-cara seperti ini diteruskan dalam pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan presiden. Kita ingin mengedukasi masyarakat, memberikan pelajaran yang baik, sopan santun di politik itu ada, dan saya rasa media memegang peran sangat penting dalam hal ini,” ungkap Jokowi.

Menurut Jokowi, banyaknya hoaks yang bertebaran di medsos karena adanya tim sukses (timses) yang melakukan propaganda ala Rusia. Propaganda itu disebut untuk menyebarkan fitnah dan hoaks kepada masyarakat.

“Problemnya adalah timses yang menyiapkan propaganda Rusia, yang setiap saat mengeluarkan semburan fitnah dan hoaks. Ini yang harus segera diluruskan,” Jokowi menegaskan.

Apalagi, sambungnya, semburan hoaks dan propaganda Rusia itu diulang berkali-kali dalam kontestasi pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden. Meski begitu, hal tersebut dilihat Presiden sebagai proses yang mendewasakan masyarakat.

“Es degan saat minum pertama kalinya enak. Akan tetapi, diberikan terus-terusan, 10 kali sampai 15 kali jadi muntah dan kapok serta tidak minta lagi. Ini sesungguhnya proses mendewasakan kita, mematangkan kita untuk menyaring berita-berita yang tidak baik, mungkin juga bisa memintarkan, memandaikan kita,” ujar Jokowi.

Menanggapi pernyataan Jokowi, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menanyakan tim sukses siapa yang dimaksud Jokowi.

“Kita kan belum jelas yang dimaksud presiden itu tim sukses yang mana? Apakah tim sukses di pihak sana atau timses di BPN Prabowo-Sandi,” kata Direktur Hukum dan Advokasi BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan.

BPN Prabowo-Sandiaga, tegasnya, tidak akan menggunakan cara-cara negatif dalam berkampanye. Kubu pasangan nomor urut 02 itu menyebut tidak menoleransi penyebaran hoaks.

“Mudah-mudahan yang dimaksud bukan dari kami. Karena kalau ada, saya yang pertama nanti akan melibas dari dalam,” ujar Dasco.

Politikus Partai Gerindra ini menyatakan, Prabowo selalu mengingatkan timnya agar berkampanye positif. Prabowo tidak mengizinkan tim sukses berkampanye negatif, apalagi melakukan black campaign.

“Pak Prabowo sudah berulang kali menyatakan bahwa dalam kampanye kita harus menjaga tutur kata, sopan santun, tidak boleh ada persekusi di dunia nyata maupun hoaks di dunia maya, apalagi dusta-dusta dan lain-lain. Untuk itu kami mengimbau kedua belah pihak untuk melakukan hal tersebut dengan konsisten,” Dasco memungkasi.

Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Gajah Mada Analitika Herman Dirgantara menilai teknik propaganda firehouse of the falsehood sebagai strategi kampanye kotor.

“Teknik propaganda firehouse of the falsehood itu sebetulnya merupakan teknik strategi perang non-konvensional atau kotor,” ujar Herman.

Ia menjelaska, teknik propaganda ala Rusia ini memiliki dua tujuan utama yakni menciptakan persepsi publik yang merugikan lawan politik dan menciptakan narasi kebohongan yang berulang sehingga menimbulkan simpati publik bagi yang menggunakan teknik tersebut.

“Jadi ada tujuan utama yang ingin dicapai. Pertama, menciptakan persepsi publik yang merugikan lawan politik. Kedua, di sisi lain pihak yang menggunakan agar mendapat simpati. Narasinya melalui kebohongan bersifat continue yang menciptakan sudut pandang. Kalau memang terindikasi, saya katakan Pemilu 2019 kita berada dalam ancaman serius,” jelas Herman.

2 dari 4 halaman

Hoaks Ratna Sarumpaet dan Neno Warisman

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Arsul Sani menduga ada propaganda ala Rusia di balik kasus kebohongan penganiayaan Ratna Sarumpaet yang ternyata menjalani operasi plastik.

“Dalam spektrum yang lebih luas, yakni ada tidaknya penerapan teknik propaganda ala Rusia yang dikenal sebagai firehose of the falsehood,” kata Arsul.

Arsul menjelaskan, firehose of the falsehood adalah teknik propaganda melalui kebohongan-kebohongan nyata. Kebohongan itu guna membangun ketakutan publik dengan tujuan mendapatkan keuntungan posisi politik dan menjatuhkan posisi politik lawannya yang dilakukan lebih dari satu kali.

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga menilai, teknik propaganda seperti ini bukan pertama kalinya digunakan. Tetapi pernah digunakan juga pada kasus pembakaran mobil Neno Warisman.

“Dugaan adanya penggunaan teknik ini karena kasus pembohongan publik ini menurut catatan bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya dikembangkan pemberitaan tentang pembakaran mobil Neno Warisman yang setelah diselidiki ternyata bukan dibakar oleh orang lain tapi terjadi korsletting pada mobilnya,” ungkapnya.

Menurutnya, teknik propaganda semacam ini juga menimbulkan kesan pada publik bahwa pelaku pembohongan tersebut adalah korban yang teraniaya oleh satu pihak yang diasosiasikan dengan kelompok penguasa. Karena itu, Arsul berharap polisi bisa menyelidiki lebih lanjut.

“Jika kita ingin memerangi hoaks dan ujaran kebencian maka penyelidikan untuk membongkar teknik propaganda di atas perlu dilakukan,” ucapnya.

Juru Bicara Pasangan Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menegaskan, pernyataan Arsul Sani yang menuding kasus kebohongan Ratna Sarumpaet merupakan bagian dari teknik propaganda, sangatlah tidak berdasar. “Bagaimana ceritanya kami yang jadi korban hoax justru kami yang gunakan itu,” ujar Andre saat dihubungi.

Andre mengatakan pihaknya justru yang paling dirugikan akibat kebohongan Ratna Sarumpaet. Andre mengakui bahwa dalam kasus Ratna Sarumpaet pihaknya kecolongan.

3 dari 4 halaman

Propaganda Rusia di Pilpres AS

Juri pengadilan federal di Washington DC, Amerika Serikat, mendakwa 13 orang berkewarganegaraan Rusia dari sebuah perusahaan internet yang diduga terhubung ke Kremlin. 13 karyawan Internet Research Agency (IRA), sebuah perusahaan yang bermarkas di kota Saint Petersburg, Rusia, itu dituduh melakukan operasi untuk mempengaruhi jajak pendapat di dunia maya, demi kepentingan Moskow.

Gugatan itu juga menyatakan bahwa Internet Research Agency adalah jaringan propaganda Kremlin. Mereka disinyalir telah ikut campur dalam pemilihan presiden AS tahun 2016.

Pemerintah AS mengklaim, entitas Rusia mulai mencampuri proses politik negaranya pada awal 2014, menurut sebuah dokumen pengadilan.

Beberapa terdakwa, menyamar sebagai warga negara Amerika Serikat dan berkomunikasi dengan warganet lainnya, tanpa mereka sadari bahwa perbincangan itu menjurus ke kampanye Donald Trump dan aktivis politik lainnya. Demikian dakwaan untuk mereka.

“Tujuannya adalah mendorong terjadinya perselisihan di AS guna melemahkan kepercayaan publik terhadap demokrasi,” ujar Wakil Jaksa Agung, Rod Rosenstein, seperti dikutip dari The Independent, Sabtu 17 Februari 2018.

Rosenstein menambahkan, tuduhan itu meliputi persekongkolan, kecurangan di dunia maya, pemalsuan akun bank dan pemalsuan identitas.

Dakwaan-dakwaan tersebut, yang menjadi sebuah gebrakan besar bagi kinerja Kepala Penyelidik Khusus Kementerian Hukum AS yang menangani skandal Russian Meddling, Special Counsel Robert Mueller, diumumkan oleh kantornya pada Jumat sore, 16 Februari 2018, waktu setempat.

Penyelidikan yang dilakukan Robert Mueller menunjukkan bagaimana Rusia berusaha mempengaruhi politik di Amerika lewat dunia maya. Tuduhan-tuduhan atas warga Rusia itu mengisyaratkan bahwa bagian propaganda pemerintah Rusia juga meliputi konspirasi mata-mata dan kejahatan untuk mempengaruhi pemilu presiden 2016, dengan mendukung Donald Trump dan merendahkan saingannya Hillary Clinton.

Penyelidikan Mueller terhadap campur tangan Rusia dalam pemilu Amerika Serikat telah menggungat mantan tim kampanye Donald Trump, Paul Manafort dan mitranya Rick Gates.

Sedangkan mantan penasihat keamanan nasional Michael Flynn dan mantan penasihat kebijakan luar negeri tim kampanye Donald Trump, George Papadopoulous, telah mengaku bersalah kepada FBI tentang komunikasi yang mereka lakukan dengan beberapa pejabat Rusia ketika masa kampanye dan transisi pemerintahan AS.

Rusia mengatakan bahwa tuduhan terhadap 13 warga negaranya dan tiga perusahaan dari Negeri Beruang Merah yang diduga terlibat dalam skandal campur tangan dalam Pilpres AS 2016 yang berujung pada kemenangan Donald Trump sebagai presiden — populer disebut ‘Russian Meddling’ — adalah sebuah omong kosong.

Hal itu diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov di hadapan puluhan pemimpin dunia — termasuk perwakilan AS — yang menghadiri Konferensi Keamanan Munich, Jerman, akhir pekan ini.

Ia juga mempertanyakan bukti-bukti yang diajukan oleh Kepala Penyelidik Khusus Kementerian Hukum AS yang menangani skandal Russian Meddling, Special Counsel Robert Mueller.

“Saya tidak punya komentar apapun, karena siapapun bisa menerbitkan apa yang diinginkannya. Kami bisa melihat bagaimana tuduhan-tuduhan, pernyataan dan klaim bertambah banyak. Sampai kami bisa melihat faktanya, semua itu hanya omong kosong saja. Maaf, saya tidak menggunakan bahasa yang lebih diplomatis,” kata Lavrov seperti dikutip dari VOAIndonesia pada Senin 19 Februari 2018.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kejati Sulsel Gandeng TNI Bina Calon Pegawai Agar Tak Bermental Kerupuk

Liputan6.com, Makassar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menggandeng Komando Daerah Militer XIV Hasanuddin (Kodam XIV Hasanuddin) untuk melatih 24 orang Calon Pegawai Negeri Sipil lingkup Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (CPNS Kejati Sulsel).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin mengatakan pelibatan prajurit TNI dalam hal ini semata untuk melatih 24 CPNS Kejaksaan agar ke depannya bermental baja tidak bermental kerupuk.

Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang semi militer, kata dia, tentunya harus memahami dan mengimplementasikan sikap kedisiplinan yang tinggi guna bekerja secara mumpuni, profesional dan proporsional.

“Sehingga dibutuhkan pembentukan mental yang baik. Salah satunya melalui pelatihan baris berbaris yang dilatih langsung oleh prajurit TNI asal Kodam XIV Hasanuddin,” ucap Salahuddin saat ditemui di sela-sela menyaksikan pelatihan baris berbaris di hari kedua yang digelar di Lapangan Tenis Kantor Kejati Sulsel, Kamis (31/1/2019).

Dalam pelatihan yang berlangsung sejak Rabu 30 Januari 2019 hingga Minggu 3 Februari 2019 itu, diharapkan 24 CPNS Kejaksaan yang menjadi peserta, tak hanya menguasai tata cara baris berbaris dengan benar. Melainkan dengan pelatihan yang cukup singkat tersebut, sikap kedisiplinan dapat terbentuk dengan sendirinya.

“Sehingga ke depannya para CPNS tersebut dapat menjalankan tugasnya seoptimal mungkin,” Salahuddin menandaskan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Pendaftaran CPNS di lingkup Kejati Sulsel 2018 Berjalan Ketat

Hampir sama dengan institusi lainnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan pun berupaya maksimal dalam mengantisipasi adanya aksi percaloan pada kegiatan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup kejaksaan yang berlangsung sejak Senin 8 Desember 2018.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulsel, Salahuddin mengatakan salah satu yang dilakukan pihaknya yakni menyiagakan sejumlah jaksa pembina di lokasi tempat pemeriksaan berkas dokumen peserta CPNS yang berlangsung di Kantor Kejati Sulsel.

“Tak hanya jaksa pembina ditugaskan tongkrongi meja panitia yang ada, pak Kajati dan Wakajati pun tiap hari turun ke bawah untuk mengecek dan mengawasi langsung jalannya tahapan pengecekan berkas para CPNS,” kata Salahuddin saat ditemui di ruangan kerjanya di Kantor Kejati Sulsel, Senin 15 Oktober 2018.

Dengan demikian, Salahuddin menjamin dan memastikan tak ada aksi percaloan pada pendaftaran CPNS di lingkup Kejaksaan hingga tahap pengumuman tiba nantinya.

“Semuanya bersifat transparan sehingga kami yakin tak ada celah untuk calo. Apalagi Jaksa pembina akan nongkrong selama tahapan pendaftaran CPNS berlangsung. Seluruh tahapan seleksi akan dikawal dan diawasi,” terang Salahuddin.

Sejak awal pendaftaran CPNS dibuka, peserta CPNS yang terdaftar di Kejati Sulsel berjumlah 536 orang. Dimana pendaftar untuk formasi Strata Satu (S.1) ilmu hukum berjumlah 203 orang, formasi S.1 ilmu non hukum 8 orang, Diploma Tiga (D.3) berjumlah 3 orang dan formasi Sekolah Menengah Atas (SMA) pesertanya saat ini berjumlah 322 orang.

“Formasi Magister (S.2) pendaftarnya sedikit,” jelas Salahuddin.