Hak Politik Eni Saragih Dicabut Hakim Selama 3 Tahun

Jakarta – Majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan bagi Eni Maulani Saragih yaitu pencabutan hak politik selama 3 tahun. Mantan anggota DPR itu sebelumnya divonis hukuman pidana penjara tahun selama 6 tahun karena terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi.

“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun, yang dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pokok pidana,” kata hakim ketua Yanto saat amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Eni Saragih divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Eni Saragih bersalah menerima uang suap Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

Uang suap dimaksudkan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1 di PLN. Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd). Kotjo merupakan pemilik BNR yang mengajak perusahaan asal China, yaitu CHEC Ltd, untuk menggarap proyek itu.

Uang suap yang diterima Eni untuk kepentingan Partai Golkar melaksanakan munaslub. Ketika itu, Eni diminta Plt Ketum Idrus Marham meminta uang USD 2,5 juta dari Kotjo. Novanto selaku Ketum Golkar sekaligus Ketua DPR saat itu terjerat kasus proyek e-KTP dan digantikan Idrus Marham selaku Sekjen Golkar.

Eni juga menerima uang Rp 2 miliar dan Rp 500 juta dari Kotjo untuk keperluan Pilkada Temanggung yang diikuti oleh suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq.

Selain itu, jaksa menyakini Eni bersalah menerima gratifikasi sebesar Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu. Uang itu diterima Eni dari sejumlah direktur dan pemilik perusahaan di bidang minyak dan gas.

Seluruh uang gratifikasi yang diterima Eni digunakan membiayai kegiatan pilkada suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq, serta untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Dalam Pilkada Kabupaten Temanggung itu, Khadziq berpasangan dengan Heri Wibowo sebagai calon wakil bupati yang diusung Partai Golkar. Pada akhirnya, mereka memenangi pilkada dan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.
(fai/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sudirman Said ‘Ribut’ Freeport: Papa Minta Saham hingga Kritik Jokowi

Jakarta – Proses pengambil alihan saham PT Freeport Indonesia kini menjadi pembahasan kembali. Kali ini Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan bos besar Freeport McMoran untuk negosiasi saham Freeport Indonesia.

Ribut-ribut itu bukanlah kali pertama yang dilakukan Sudirman Said, beberapa tahun lalu, Sudirman pernah membuat ‘keributan’ di proses divestasi Freeport, saat itu terkait kasus “Papa Minta Saham” yang dilakukan oleh mantan ketua DPR Setya Novanto.

Dari catatan detikFinance (1/12/2015) Sudirman Said menginginkan divestasi Freeport dilakukan melalui skema initial public offering (IPO). Hal ini menurut dia agar semua orang bisa mengawasi proses divestasi.

“Freeport sudah mengirim surat meski belum berupa penawaran. Kita punya waktu 90 hari untuk memutuskan. Bila BUMN berminat seperti PT Inalum dan PT Antam, juga harus memperhatikan kondisi keuangan mereka untuk ambil penawaran ini. Kami akan duduk dengan Kementerian Keuangan untuk melihat keuangan (BUMN). Dari Freeport menunggu mekanisme detail, itu sedang di siapkan,” ujar Menteri ESDM Sudirman Said.
Ia mengakui, lebih mendorong agar penawaran divestasi saham Freeport dapat dilakukan lewat IPO melalui Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Soal IPO, itu normatif karena berjalan lebih transparan, karena mekanismenya sudah ada dan jelas serta semua orang bisa melihat,” ungkapnya.

Dalam rapat kerja yang digelar di Ruang Rapat Komisi VII DPR ini, Wakil Ketua Komisi VII, Syaikhul Islam Ali juga mempertanyakan kejelasan divestasi saham Freeport. Berawal ketidakpastian divestasi saham ini, muncul pemberitaan ‘Papa Minta Saham’.

“Kepastian divestasi seperti apa saat ini? Karena dari sini lah muncul segala macam pemberitaan sampai ‘Papa Minta Saham, itu kan semua terkait divestasi. Kalau disampaikan sekarang, diberitakan bahwa belum ada rencana penawaran yang disampaikan ke pemerintah. Tapi tadi Bapak (Sudirman Said) bilang bahwa IPO adalah pilihan terbaik. Tolong dijelaskan,” tanya Syaikhul.

Sudirman menambahkan, berdasarkan aturan, penawaran saham divestasi pertama kali diberikan kesempatan kepada pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, lalu BUMN. Bila tak beli maka dapat ditawarkan melalui pasar modal alias melalui IPO.

“Divestasi, prinsip-prinsip sudah disepakati. Jadi pertama kali pemerintah pusat diberikan kesempatan, apabila ini dilakukan maka kesepakatan strategic sales tidak ada lewat pasar modal, kemudian Pemda diikutsertakan, kemudian apabila pemerintah tidak ambil, dan swasta yang ambil, maka dilakukan dengan mekanismenya lewat pasar modal,” tutupnya.

Sudirman kembali ‘berkicau’ ia menyebut ada pertemuan rahasia antara Presiden Jokowi dan James Robert Moffet yang saat itu (2015) menjabat sebagai Executive Chairman Freeport McMoran.

Bermula pada 7 Oktober 2015, saat itu Sudirman yang masih menjabat sebagai Menteri ESDM dipanggil mendadak oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Ketika dia sampai di Istana, dia diberi tahu oleh asisten Presiden bahwa tidak ada pertemuan, namun dia tetap diperintahkan menghadap Presiden.

Singkat cerita, sesampainya dia di ruangan kerja Jokowi, Sudirman melihat ada Jim Moffett, yang kala itu menjabat sebagai Executive Chairman Freeport McMoRan, sedang mengadakan pertemuan dengan Jokowi. Di sana Sudirman diperintahkan Jokowi untuk membuat draft mengenai kesepakatan pembelian saham.

“Dan tidak panjang lebar, Presiden hanya katakan ‘tolong siapkan surat, seperti yang dibutuhkan, kira-kira kita ini ingin menjaga keberlangsungan investasi lah’, nanti dibicarakan setelah pertemuan ini, ‘baik pak Presiden’. Maka keluarlah saya bersama Pak Jim Moffett ke suatu tempat,” ujar Sudirman di acara bedah buku bertajuk ‘Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan’ di Jalan Adityawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sesampainya di sebuah tempat, Moffett menyodorkan draft kesepakatan. Menurut Sudirman, draf itu tidak menguntungkan Indonesia.

“Pak Moffet sodorkan draft, kira-kira surat yang dibutuhkan seperti itu. Saya bilang sama Moffet ‘this is not the way i do business, kalau saya ikuti draft-mu, maka yang akan ada Presiden negara didikte korporasi’. Saya tidak lakukan itu, ‘you tell me what we have been discussed with president‘, dan saya akan buat draft yang lindungi kepentingan republik’,” kata Sudirman seraya menirukan perkataannya kepada Moffett.

Kemudian setelah pertemuan dengan Moffett, Sudirman langsung menyampaikan draft tersebut kepada Jokowi. Menurut Sudirman, saat itu Jokowi disebut langsung menyetujui, padahal menurut Sudirman draft tersebut hanya menguntungkan pihak Freeport bukan Indonesia.

Saksikan juga video ‘Jokowi Jawab Tudingan Sudirman Said soal Pembelian Saham Freeport’:

[Gambas:Video 20detik]

(kil/ara)

Di Era Jokowi, 24 Orang Meninggal karena Kebakaran Hutan

Jakarta – Sebagai petahana, Jokowi akan mempertahankan kinerjanya dalam Debat Capres. Salah satunya adalah soal isu lingkungan.

Jika melihat dari luasannya, kebakaran hutan dan lahan di era 1990-an mungkin jauh lebih besar dibanding yang terjadi di 2015. Pada 1994 karhutla menghanguskan 5-11 juta ha. Pada 1997-1998 menghanguskan 10-11 juta ha area kawasan hutan dan lahan.

Namun apa yang terjadi di 2015 dampaknya menimbulkan kerugian Rp 221 triliun dari sisi ekonomi, serta menyebabkan 24 orang meninggal dunia, 600 ribu lainnya terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

“Keberhasilan upaya pencegahan dan pemadaman karhutla sejak 2016, hingga akhirnya menurunkan secara drastis jumlah titik api sampai 90 persen yang bakal jadi andalan Capres Jokowi,” kata Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Teguh Surya sebagaimana dikutip detikcom dari Antara, Minggu (17/2/2019).
Sementara itu, Manajer Kampanye Keadilan Iklim Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yuyun Harmono justru mengatakan belum bisa memperkirakan bagaimana isu lingkungan akan bergulir dalam perdebatan capres mendatang.

“Terhadap petahana, tentu masyarakat lebih bertanya selanjutnya apa?. Namun jauh-jauh hari ternyata para aktivis dan pemerhati lingkungan pun sudah menyayangkan visi-misi Joko Widodo (Jokowi) –yang pada Pilpres 2019 berpasangan dengan Ma’ruf Amin– yang terlalu umum dibanding 2014,” kata Yuyun.

Adapun Prabowo Subianto, yang berpasangan dengan Sandiaga Uno, juga tidak menjabarkan secara jelas di dalam visi-misinya. Hanya menyebut pemerintahan yang berwawasan lingkungan.

“Capres dengan nomor urut 2 ini belum sampai berbicara soal mengintegrasikan isu lingkungan pada rencana pembangunan nasional. Padahal Prabowo justru punya kesempatan lebih menjabarkan inovasi apa yang dimiliki untuk menyelesaikan persoalan lingkungan dibanding petahana,” kata Yuyun.

Bahkan, kabut asap disindir oleh para anggota dewan. Ketua DPR Setya Novanto dkk memakai masker saat sidang paripurna pada Oktober 2015.
(asp/asp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Nasdem: Impor Pangan untuk Kepentingan Negara

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Fraksi NasDem DPR RI Ahmad M Ali menyayangkan pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo yang terkesan menuding Partai Nasdem bertanggung jawab urusan impor. NasDem menegaskan bahwa impor pangan untuk kepentingan negara.

Ahmad M Ali menilai pernyataan tidak mendasar Firman tak patut diucapkan oleh negarawan yang saat ini menjadi wakil rakyat di DPR RI.

“Apa yang disampaikan oleh Firman Soebagyo itu menunjukan bahwa ia bukan seorang negarawan, dan sama sekali tidak mengerti urusan tata negara. Pernyataannya itu, terkesan tendensius tidak etis, dan tidak pantas karena secara vulgar menyebut Partai NasDem bertanggung jawab masalah impor pangan,” ujar Ali dalam keterangan, Sabtu (16/2/2019).

Ali menekankan, negara melalui Presiden dan Menteri memiliki pertimbangan yang bersifat komperehensif dalam menentukan kebijakan impor berdasarkan data dan pertimbangan banyak hal, misalnya, soal inflasi, kebutuhan nasonal, ketercukupan pangan, dan pemenuhan nasional.

“Keputusan soal impor pangan itu tidak ada kaitannya dengan kebijakan atau kepentingan partai politik, atau NasDem. Walaupun Pak Enggar sebagai Menteri Perdagangan adalah kader NasDem, tetapi ia sudah diwakafkan sebagai abdi negara setelah jadi menteri. Kebijakan dia, itu murni soal urusan negara,” terang Ali.

Bendahara Umum Partai DPP Partai NasDem ini menyebut bahwa kebijakan impor tidak bisa dilihat dalam satu sudut pandang saja. Tetapi harus melihat hal itu, dalam urusan kepentingan nasional.

“Bila landasan argumen adalah berbasis curiga tanpa data, maka kita akan disesatkan oleh pernyataan Firman. Tidak ada kaitan NasDem dengan impor pangan, tidak ada orang NasDem yang bergerak dalam urusan bisnis seperti itu,” Ali meyakinkan.

2 dari 2 halaman

Jangan Generalisasi

Lebih jauh Ali menyesalkan pernyataan Firman menggeneralisasi kepentingan negara dengan kebijakan partai. Pernyataan itu dipandangnya tidak logis dan terkesan sebagai manuver. Tidak ada alasan mengaitkan kebijakan Istana dengan impor pangan urusan kepentingan Partai NasDem.

“Saya kasih contoh begini, apakah ketika Setya Novanto korupsi dana E-KTP itu lantas bisa disebut sebagai tanggung jawab Partai Golkar?,” ujar Ali.

“Idrus Marham selaku Menteri Sosial ketika ditersangkakan menerima suap, apakah juga bisa kaitkan tanggung jawab Partai Golkar? Kan tidak begitu cara pandanganya,” sambungnya.

Ali meminta Firman untuk segera mengklarifikasi pernyataan itu karena dianggap tidak pantas, dan merugikan nama Partai NasDem.

“Firman harus mengklarifikasi pernyataan itu karena tidak etis dan ceroboh. Itu merugikan Partai NasDem yang sama sekali tidak bisa dikaitkan dengan urusan impor pangan,” tegasnya.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Dirut PLN Tak Bantah soal Telepon Eni Saragih Bahas Idrus Marham

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Utama PT PLN Persero, Sofyan Basir tak menampik, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menghubunginya terkait investor PLTU Riau-1. Pada percakapan tersebut, kata dia, Eni juga menyinggung Idrus Marham, mantan Menteri Sosial yang berstatus terdakwa saat ini.

Awalnya, jaksa penuntut umum pada KPK memutar rekaman percakapan antara Eni dengan Sofyan, tertanggal 2 Juli 2018. Dari percakapan berdurasi kurang dari satu menit itu, Eni mengajak Sofyan bertemu. 

Di percakapan itu Eni mengatakan pertemuan dengan Sofyan Basir sangat penting setelah urusan dengan investor PLTU Riau-1 China Huadian Engineering Co. Ltd (CHEC) selesai, guna membahas Idrus Marham. 

Berikut percakapan Eni dengan Sofyan:

Eni: Aku penting pengen ketemu bapak, bisa ketemu bapak hari ini? 

Sofyan: Lagi di Ujung Pandang.

Eni: Oh lagi di Ujung Pandang, kapan balik pak?

Sofyan: Besok bisa ketemu boleh.

Eni: Oh, karena ini, terkait karena yang kemarin dengan Huadian sudah selesai karena ini juga penting buat bang Idrus kita hehehe. Karena yang bisa ngomong ke Pak Kotjo itu Pak Sofyan.

Sofyan: Oke oke.

Eni: Saya tunggu ketemu Pak Sofyan dulu sendiri baru nanti saya ajak ketemu Pak Kotjo.

Usai diputarkan rekaman percakapannya dengan Eni, Sofyan mengaku tidak tahu-menahu maksud pembicaraan tersebut. Dia berdalih, menanggapi pembicaraan Eni agar percakapan cepat selesai karena saat itu Sofyan mengaku sedang bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Jaksa juga mempertanyakan ucapan Eni yang mengatakan kepentingan untuk mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar tersebut.

“Ini juga penting buat Pak Idrus, mengatakan bisa berkomunikasi dengan Pak Kotjo cuma Pak Sofyan. Kok penting buat Pak Idrus?” tanya jaksa kepada Sofyan saat memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Idrus Marham di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).

“Mohon maaf posisi saya depan menteri jadi tidak menangkap pembicaraan,” jawab Sofyan Basir.

2 dari 3 halaman

Bertemu di Rumah Eni Saragih

Setelah Sofyan kembali ke Jakarta, pertemuan diadakan di kediamannya bersama Eni Maulani Saragih, Johannes Budisutrisno Kotjo, dan Idrus Marham. Pada pertemuan itu, Sofyan menegaskan tidak ada pembahasan seperti yang dibahas Eni saat meneleponnya.

“Tidak, karena saat itu kehadiran tidak nyaman, saya agak kecewa dengan Pak Kotjo,” ujar Sofyan.

Sofyan menjelaskan alasannya kecewa dengan Kotjo, sapaan akrab Johannes Budisutrisno Kotjo, karena meminta proyek PLTU Riau-2, sementara proyek PLTU Riau-1 belum selesai.

Sementara dalam kasus ini, Idrus Marham didakwa telah menerima Rp 2,25 miliar dari Johannes Kotjo. Uang tersebut diterima Idrus bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR untuk keperluan kegiatan munaslub Partai Golkar. 

Dia didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.


Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dirut PLN Jadi Saksi Idrus Marham di Sidang Kasus PLTU Riau-1 Hari Ini

Jakarta – Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir hari ini akan bersaksi di sidang kasus suap PLTU Riau-1 dengan terdakwa Idrus Marham. Sebelumnya, Sofyan sudah menjadi saksi sidang dengan terdakwa lainnya.

“Saksi Sofyan Basir, Iwan Supangkat dan Sarmuji,” kata kuasa hukum Idrus Marham, Samsul Huda kepada wartawan, Selasa (12/2/2019).

Selain Sofyan Basir, Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan dan Wasekjen Partai Golkar Sarmuji juga dijadwalkan bersaksi untuk perkara tersebut. Keduanya sebelumnya juga pernah bersaksi di sidang kasus suap PLTU Riau-1 dengan terdakwa lain.
Idrus Marham didakwa menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Duit itu disebut jaksa diterima Idrus untuk bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih membantu Kotjo mendapatkan proyek di PLN.
Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd). Kotjo merupakan pemilik BNR yang mengajak perusahaan asal China yaitu CHEC Ltd untuk menggarap proyek itu.

Sekjen Golkar itu ingin menggantikan posisi Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Idrus pun disebut jaksa mengarahkan pemberian suap dari untuk kepentingan Musyawarah Nasional Luas Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Ketika itu, Novanto terjerat perkara korupsi proyek e-KTP, posisi Ketua Umum Partai Golkar pun goyang.
(fai/mae)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Panas! Saling Serang Farhat Abbas vs Elza Syarief

Jakarta – Laporan Elza Syarief terhadap Farhat Abbas atas dugaan penipuan Rp 10 miliar berbuntut ‘perang’ pernyataan kedua pengacara kondang itu. Ucapan Elza yang menyebut Farhat minta jatah menteri ke Novanto justru dibalas keras Farhat agar penegak hukum segera menangkap Elza.

Saling lapor dan perang pernyataan keduanya berawal dari Elza Syarief yang melaporkan Farhat Abbas ke Bareskrim Polri atas dugaan penipuan Rp 10 miliar. Laporan tersebut teregister dengan nomor dengan nomor polisi TBL/540/1/2019/PMJ/DIT Reskrimum tertanggal 28 Januari 2019.

Dilaporkan Elza Syarief di kasus penipuan, Farhat memilih melaporkan balik. Farhat mengirimkan langsung surat laporan polisi kepada detikcom. Laporan Farhat teregister dengan nomor LP/690/II/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 3 Februari 2019.


Dalam laporan itu, Farhat juga menampik tudingan Elza soal penipuan dan penggelapan uang senilai Rp 10 miliar. Farhat merasa nama baiknya telah dicemarkan.

Di tengah laporan kepolisian yang tengah diproses, Elza lantas mengungkap bahwa Farhat pernah meminta jatah menteri ke eks Ketua DPR Setya Novanto.

Dijelaskan oleh Elza, hal ini bermula dari Farhat yang menyebarkan foto dirinya bersama Novanto ke sejumlah pihak. Masih menurut Elza, Farhat dalam foto tersebut menyebut Elza ‘pengacara dua kaki’ lantaran dinilai menghalangi proses penyidikan kasus e-KTP pada Novanto.

Elza mengakui memang sempat bertemu Novanto. Namun pertemuan itu disebutnya atas permintaan Farhat. Sebab saat itu, kata Elza, Farhat mengincar posisi menteri melalui ‘jalur khusus’ kepada Novanto. Karena merasa dicemarkan nama baiknya, Elza mendatangi Bareskrim Polri untuk membuat laporan pada hari Sabtu (9/2).

“Dia kan datang ke sana atas ajakan minta tolong mau minta, kan waktu itu ada lowongan menteri agraria kosong kan? Jadi dia minta. Saya bilang emang Pak Novanto bisa? Bisa bu, akhirnya namanya teman ya sudah. Karena saya masih ada kekerabatan dengan Bu Deisti. Saya kenal Pak Novanto saat menjadi pengacara Mas Tommy di Cendana tahun 1995, saya sudah kenal dia (Novanto),” tutur Elza, Minggu (10/2).

Farhat menepis tuduhan tersebut. Farhat justru meminta penegak hukum segera menangkap Elza Syarief.

“ES itu pelapor kasus e-KTP. Nggak punya kapasitas ngatur jatah menteri. Nggak ada reshuffle kabinet saat pertemuan itu. Tidak ada dan tidak pernah,” ujar Farhat, Minggu (10/2).

“Pertemuan Pengacara ES (pelapor e-KTP) dengan tersangka SN ( terlapor e-KTP) tidak boleh alias haram, setelah pertemuan itu, BAP saksi ES berubah, ES menghalang-halangi penyidikan! Segera tangkap dan periksa ES!” tuturnya.

Elza menanggapi santai pernyataan Farhat tersebut. Dia mempersilakan Farhat untuk mengatakan apa pun.

“Ha-ha…. Dia sekarang segala cara dia bicara mumpung masih di luar. Boleh bicara terus, masih bebas bicara biarin, tunggu proses hukum saja. Abis itu coba kita lihat, masih bisa dipercaya nggak omongannya?” ujar Elza saat dimintai tanggapan, Minggu (10/2).

Mengenai sebutan ‘pengacara pelapor e-KTP’, Elza justru mempertanyakannya. Menurutnya, kasus e-KTP adalah temuan KPK sendiri.

Elza membantah dia merupakan pengacara pelapor dan kemudian menyinggung uang pinjaman hingga azab Allah.

“Dia bilang saya nenek tua bangka, jelek. Pada saat pinjem uang saya, apa dia bicara nenek-nenek? Kalau saya nenek-nenek, ya, nggak apa-apa, berarti perlu disantuni bukan dizalimi, diambil duitnya, dikata-katakan begitu,” kata Elza.

“Saya kan sudah nenek-nenek, ngapain kita ngomong bohong. Biasa begitu ada azab Tuhan. Kita lihat bersama ya, sekarang keliahatannya bisa ngomong gagah begini, lihat saja namanya azab Allah tidak terduga-duga,” tuturnya.
(rna/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Farhat Abbas Tepis Elza Syarief soal Minta Jatah Menteri ke Novanto

JakartaElza Syarief menyebut Farhat Abbas pernah meminta jatah menteri kepada eks Ketua DPR Setya Novanto. Farhat menepis tuduhan tersebut.

“ES itu pelapor kasus e-KTP. Nggak punya kapasitas ngatur jatah menteri. Nggak ada reshuffle kabinet saat pertemuan itu,” ujar Farhat saat dimintai konfirmasi detikcom, Minggu (10/2/2019).

Farhat disebut Elza menyertakan CV untuk posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan CV ayahnya, Abbas Said untuk posisi Jaksa Agung pada terpidana kasus korupsi e-KTP tersebut. Farhat menegaskan tidak pernah sama sekali membahas itu.

“Tidak ada dan tidak pernah,” sebut dia.

Farhat turut membagikan foto Elza saat bertemu pria yang disebut-sebut sebagai Setya Novanto.Farhat turut membagikan foto Elza saat bertemu pria yang disebut-sebut sebagai Setya Novanto. (Foto: Dok. Istimewa)

Farhat menambahkan, semestinya Elza tidak boleh bertemu Novanto saat itu. Farhat mendesak penegak hukum segera menangkap Elza.

“Pertemuan Pengacara ES (pelapor e-KTP) dengan tersangka SN ( terlapor e-KTP) tidak boleh alias haram, setelah pertemuan itu, BAP saksi ES berubah, ES menghalang-halangi penyidikan! Segera tangkap dan periksa ES!” tutur Farhat.

Sebelumnya, Elza yang keberatan dicemarkan nama baiknya oleh Farhat mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan. Elza balik menyerang Farhat dan menyebut yang bersangkutan sempat minta jatah menteri.

“Dia kan datang ke sana atas ajakan minta tolong mau minta, kan waktu itu ada lowongan menteri agraria kosong kan? Jadi dia minta. Saya bilang emang Pak Novanto bisa? Bisa bu, akhirnya namanya teman ya sudah. Karena saya masih ada kekerabatan dengan Bu Deisti. Saya kenal Pak Novanto saat menjadi pengacara Mas Tommy di Cendana tahun 1995, saya sudah kenal dia (Novanto),” ujar Elza saat dihubungi detikcom.
(dwia/dkp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Eks Kalapas Sukamiskin Ungkap Permintaan Setnov soal Saung Mewah

Liputan6.com, Bandung Mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen, terdakwa kasus suap fasilitas Lapas Sukamiskin, hadir menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan kasus suap suami Inneke Koesherawati, Fahmi Darmawansyah, di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (23/1/2019).

Dalam sidang, Fahmi dan Andri Rahmat berposisi sebagai terdakwa. Sedangkan Wahid duduk sebagai saksi. Terpidana kasus proyek KTP Elektronik, Setya Novanto pun diakuinya pernah meminta untuk membuat saung.

Mulanya, hakim menanyakan keberadaan saung mewah di dalam Lapas Sukamiskin. Wahid menjelaskan bahwa saung mewah itu sudah berdiri kokoh sebelum dia menjabat sebagai Kapalas Sukamiskin.

“Ketika saya di sana, saung itu sudah ada. Tidak tahu siapa yang bikin. Tapi rata-rata milik tipikor. Ada salah satunya punya Fahmi,” ujar Wahid.

Ia kemudian menjelaskan saung mewah itu seluruhnya dibangun dan dimiliki oleh narapidana korupsi yang dimiliki sekitar 20 narapidana kasus korupsi. “Salah satunya Fahmi. Kayaknya lebih dari 20 napi,” ujarnya.

Menurutnya, mengacu pada aturan pembangunan saung di dalam lapas tidak diperbolehkan. Namun, Wahid mengatakan keberadaan saung sudah ada sebelum ia menjabat sebagai kalapas.

“Ya tidak boleh, tapi itu sudah berada sebelum saya jadi kalapas. Saya sudah mengusulkan melakukan penggusuran. Rencananya saya mau membongkar,” kata Wahid.

Wahid mengatakan, Setya Novanto meminta izin untuk mendirikan saung di dalam lapas. Kemudian, Wahid pun mengizinkan mantan Ketua DPR RI itu membangun saung di sana. Alasannya, kata dia, karena tidak ada tempat yang laik untuk tamu yang berkunjung menemui Setnov di dalam lapas.

Keinginan Setnov untuk mendirikan saung itu tidak terealisasi. Wahid mengaku selama dia menjabat sebagai Kalapas Sukamiskin, hanya sekali saja dia memperbolehkan warga binaan mendirikan saung, yakni Setnov.

“Cuma satu (memberikan izin) Setnov. Ya mintanya secara tidak langsung,” ucapnya.

Hakim kemudian menanyakan kenapa Wahid sampai mengizinkan warga binaan mendirikan saung di dalam lapas. Wahid hanya menjawab kalau dirinya penuh tekanan.

“Kadang-kadang ada yang menelpon bagaimana saungnya. Karena ketua DPR, saya sungkan. Dia mengatakan banyak tamu dari DPR yang datang,” katanya.


Simak juga video pilihan berikut ini: