MUI DKI Jawab Ma’ruf Amin soal Munajat 212: Kami Tak Berpolitik

Jakarta – Ketum MUI nonaktif KH Ma’ruf Amin memberikan peringatan kepada MUI DKI Jakarta terkait acara malam munajat 212 yang digelar di Monas. Ma’ruf meminta tidak boleh ada yang menjadikan MUI sebagai kendaraan politik. MUI DKI menegaskan acara munajat 212 bukan acara politik.

“Itukan cuma penafsiran. Niat kita cuma satu, bermunajat. Dari awal sudah kami sampaikan MUI DKI punya hajat melaksanakan senandung selawat dan doa. Makanya acara dari awal sampai akhir, kita bermunajat. Ada sedikit masukan begitu, dari awal kita kan nggak ada berpolitik. Makanya nggak ada atribut partai yang ada di dalam,” ujar Ketua MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar kepada wartawan, Jumat (22/2/2019) malam.

Ketua MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar.Ketua MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar. (Foto: dok. MUI DKI Jakarta)

Munahar mengatakan tidak ada satupun atribut politik dalam acara munajat 212 pada Kamis (21/2) malam. Ia pun menegaskan sikap MUI DKI Jakarta netral dalam Pemilu 2019.
“Insyaallah kami netral, kami nggak pernah dalam rapat memerintahkan pilih apa, nggak. Kami persilakan, secara individu kami tidak mengharuskan ke sana atau ke situ, nggak. Kalau MUI adanya tetap di tengah-tengah,” kata Munahar.
Ma’ruf sebelumnya meminta MUI DKI tidak menggunakan MUI sebagai kendaraan politik. Meski begitu, ia tidak mempermasalahkan acara munajat tersebut.

“Kalau munajatnya sih nggak masalah, yang penting jangan jadi kendaraan politik, dan jangan mempolitisasi MUI,” ujar Ma’ruf di kediamannya, Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/2).

Acara yang diselenggarakan di Monas ini diselenggarakan oleh MUI DKI Jakarta. Dalam pernyataannya, MUI DKI menyatakan acara dengan tajuk ‘senandung selawat dan zikir’ ini digelar pada tanggal ‘212’ lantaran untuk mencegah ada pihak yang memanfaatkan momentum tertentu berkaitan dengan tanggal acara.
Sejumlah tokoh turut menghadiri munajat 212. Mereka antara lain Ketum PAN Zulkifli Hasan, Waketum Gerindra Fadli Zon, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Presiden PKS Sohibul Iman, Neno Warisman, hingga Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.
(dkp/tor)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jaksa KPK Sertakan Peran Korporasi dalam Tuntutan Billy Sindoro

Liputan6.com, Bandung – Terdakwa kasus suap perizinan proyek Meikarta┬áBilly Sindoro dituntut jaksa pada KPK dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Mantan Direktur Operasional Lippo Group, Billy yang diyakini jaksa telah memberi suap sebesar Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk perizinan proyek Meikarta.

Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung, jaksa KPK I Wayan Riana menyebut ada peran korporasi dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.

Jaksa mengungkap proyek tersebut digarap pengembang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang.

Dalam tuntutan, jaksa menyebutkan tentang kesaksian Ju Kian Salim selama di persidangan. Ia merupakan Town Management PT Lippo Cikarang sejak tahun 2016 dan direktur di PT MSU.

“(Ju Kian Salim) menerangkan pada pokoknya bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran uang terkait dengan Meikarta adalah semua direksi PT Lippo Cikarang dan PT MSU,” kata jaksa saat memaparkan surat tuntutan, Kamis (21/2/2019) malam.

Dalam surat dakwaan keempatnya, PT Lippo Cikarang melalui PT MSU juga disebutkan jaksa berperan secara bersama-sama dengan para terdakwa suap tersebut.

Keterangan Ju Kian Salim tersebut menurut jaksa sesuai dengan bukti berupa dokumen pengeluaran PT MSU. Bukti pengeluaran uang itu yang diyakini sebagai sumber duit suap.

“Persesuaian keterangan saksi Ju Kian Salim dengan dokumen pengeluaran PT MSU tanggal 14 Juni 2017 tersebut semakin menguatkan bahwa PT Lippo Cikarang melalui PT MSU adalah sumber uang yang diberikan kepada Neneng Hassanah Yasin dan beberapa dinas terkait perizinan Meikarta,” kata jaksa.

2 dari 2 halaman

Penjelasan Jaksa

Jaksa menyebut seluruh pemberian itu berjumlah Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu. Uang itu diberikan ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk pengurusan perizinan proyek Meikarta.

Billy diyakini telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Henry dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Fitra Djaja dan Taryudi dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Setelah persidangan, I Wayan menjelaskan pihaknya akan menganalisis keterlibatan korporasi dalam kasus Meikarta sekaligus menunggu putusan majelis hakim.

“Kalau misalnya majelis memutuskan permintaan kami kan tadi bersama-sama dengan korporasinya juga. Nanti kalau misalnya diputuskan, kami laporkan ke pimpinan dan nanti ditindak lanjut internal,” ujarnya.

Menurut dia, korporasi tetap diuraikan dalam unsur Pasal 55. “Tadi ada keterangan Ju Kian Salim yang kita kaitkan dengan barang bukti Rp3,5 miliar. Kemungkinan itu kita analisa koorporasi bersama-sama dengan para pelaku. Kita tunggu putusan hakim,” ujarnya.

Sebagian besar pemberian itu, lanjut I Wayan, diberikan setelah izin Meikarta keluar. Pada saat IPPT keluar, proses perizinan diambil alih oleh tim pusat. Pimpinannya adalah terdakwa Billy Sindoro yang disebutnya merekrut Henry, Fitra dan Taryudi.

“Terdakwa (Billy) ini di belakang layar mengatur pemberian-pemberian ini,” kata jaksa.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Kasus Suap Izin Meikarta, Billy Sindoro Dituntut 5 Tahun Penjara

Liputan6.com, Bandung – Terdakwa kasus suap pengurusan izin proyek Meikarta, Billy Sindoro dituntut hukuman lima tabun penjara. Billy dituntut jaksa penuntut umum (JPU) KPK karena dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap sebagaimana dakwaan kedua yaitu pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor.

Tuntutan yang diberikan jaksa karena menilai Billy memberikan suap demi mulusnya perizinan proyek Meikarta itu terungkap dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (21/2/2019).

“Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini. Menyatakan terdakwa Billy Sindoro terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut,” kata JPU dari KPK I Wayan Riana saat membacakan surat tuntutan.

Selain menuntut hukuman 5 tahun penjara, Billy juga dituntut denda Rp200 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Billy diyakini telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam tuntutannya, jaksa meyakini Billy memberikan suap ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta. Jaksa menyebut uang yang mengalir sebesar Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu.

Selain Billy, tiga terdakwa lain yakni bekas pegawai Lippo Group, Henry Jasmen, mantan konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama juga dituntut hukuman pidana dengan masa hukuman yang berbeda-beda.

Untuk Henry Jasmen, JPU KPK menuntut hukuman 4 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sedangkan Fitra Djaja dan Taryudi sama-sama dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Jaksa menuntut majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa karena diyakini bersama-sama Billy Sindoro melakukan suap ke Pemkab Bekasi.

2 dari 2 halaman

Pertimbangan Tuntutan Jaksa

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai, perbuatan Billu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Seperti kita sudah sampaikan dalam tuntutan hal-hal memberatkan terdakwa, pertama tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi,” kata jaksa I Wayan Riana seusai persidangan.

Pertimbangan kedua, lanjut I Wayan, terdakwa Billy pernah menjadi resedivis dalam kasus suap. Dalam situs resmi KPK, Billy pernah terlibat dalam perkara yang terjadi pada tahun 2008. Billy pernah di penjara atas kasus penyuapan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Iqbal terkait hak siar liga Inggris. Billy divonis tiga tahun atas perkara tersebut.

Sedangkan pertimbangan lainnya, jaksa menyebut Billy tidak mengakui perbuatannya dalam persidangan.

Billy Sindoro Cs Hadapi Tuntutan di Kasus Suap Meikarta Siang Ini

Bandung – Perkara suap terkait perizinan proyek Meikarta bagi 4 orang terdakwa akan memasuki agenda tuntutan. Sidang dengan agenda tersebut akan digelar siang ini.

“Iya hari ini kita jadi untuk membacakan tuntutan untuk 4 terdakwa, jadwalnya siang,” ucap jaksa KPK I Wayan Riana saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (21/2/2019).

Empat terdakwa yang akan dituntut yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi. Keempat terdakwa itu diyakini jaksa sebagai pihak dari Lippo Group. Mereka didakwa sebagai pemberi suap untuk Pemkab Bekasi, termasuk pada Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin.

Persidangan direncanakan mulai pukul 14.00 WIB di Pengadilan Tipikor Bandung. Dalam rangkaian persidangan ini, Billy Cs didakwa memberikan suap ke Neneng dan sejumlah kepala dinas di Pemkab Bekasi.

Pemberian suap berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta yang mandek. Dalam surat dakwaan KPK, total sekitar Rp 19 miliar lebih mengalir dari PT Lippo Cikarang untuk Bupati Neneng dan jajaran pejabat di Pemkab Bekasi. Duit itu digelontorkan, menurut dakwaan itu, demi mulusnya urusan perizinan proyek Meikarta yang digadang-gadang sebagai kawasan kota terpadu.

Jaksa menyebut uang yang mengalir sebesar Rp 16.182.020.000 dan SGD 270.000 (setara Rp 2,851 miliar dalam kurs saat ini) sehingga totalnya sekitar Rp 19 miliar lebih.
(dir/dhn)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ketua Fraksi PAN Mulfachri Dicecar Proses Penganggaran DAK Kebumen

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap ditelisik soal proses penganggaran dana alokasi khusus (DAK) Kebumen oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua nonaktif DPR Taufik Kurniawan dalam kasus ini.

“KPK mengkonfirmasi pengetahuan saksi terkait proses penganggaran DAK dari sisi fraksi di DPR RI terkait kasus Suap DAK fisik pada perubahan APBN 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen 2016,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (20/2/2019).

Dalam kasus ini KPK tengah menelisik proses pembahasan dan penganggaran DAK Kebumen yang dilakukan para legislator Senayan. Beberapa anggota DPR RI sudah diperiksa penyidik lembaga antirasuah.

Mereka di antaranya Pimpinan Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, anggota DPR dari Fraksi PAN Ahmad Riski Sadig, anggota DPR RI Fraksi PDIP Said Abdullah, Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid, dan anggota DPR Fraksi Demokrat Djoko Udjianto.

2 dari 3 halaman

Taufik Kurniawan Tersangka

Sebelumnya, KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima Rp 3,65 miliar yang merupakan bagian dari komitmen fee 5 persen atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang disahkan sebesar Rp 93,37 miliar.

Taufik menerima suap tersebut dari Bupati nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad (MYF). Yahya sebelumnya sudah dijerat KPK dalam kasus suap DAK bersama delapan orang lainnya.

KPK mengisyaratkan kemungkinan ada keterlibatan pihak lain selain Taufik dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen ini.

“Memang ada upaya dari kepala daerah, MYF waktu itu, untuk mendekati beberapa pimpinan DPR. Meskipun sejauh ini baru ada satu orang,” kata Febri beberapa waktu lalu.

Febri juga sempat menyatakan jika proses pembahasan dan pengurusan DAK Kebumen ini tak mungkin dilakukan hanya satu orang.

“Kalau memang tersangka ingin membuka peran pihak lain, silakan saja. Karena proses anggaran pembahasan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang,” kata Febri.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK Dalami Kasus Suap yang Jerat Taufik Kurniawan Lewat Ketua Fraksi PAN

Liputan6.com, Jakarta Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Ketua Fraksi PAN Mulfachri Harahap. Pemeriksaan Mulfachri untuk mendalami kasus dugaan suap terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kebumen yang menjerat Wakil Ketua nonaktif DPR RI Taufik Kurniawan.

“Mulfachri Harahap diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka TK (Taufik Kurniawan),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (20/2/2019).

Masih belum diketahui apa yang akan digali penyidik KPK terhadap Mulfachri. Namun belakangan ini lembaga antirasuah sudah memeriksa sejumlah anggota DPR terkait kasus yang menjerat Taufik Kurniawan ini.

Mereka di antaranya Pimpinan Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, anggota DPR dari Fraksi PAN Ahmad Riski Sadig, anggota DPR RI Fraksi PDIP Said Abdullah, Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid, dan anggota DPR Fraksi Demokrat Djoko Udjianto.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima Rp 3,65 miliar yang merupakan bagian dari komitmen fee 5 persen atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang disahkan sebesar Rp 93,37 miliar.

Taufik menerima suap tersebut dari Bupati nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad (MYF). Yahya sebelumnya sudah dijerat KPK dalam kasus suap DAK bersama delapan orang lainnya.

KPK mengisyaratkan kemungkinan ada keterlibatan pihak lain selain Taufik dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen ini.

“Memang ada upaya dari kepala daerah, MYF waktu itu, untuk mendekati beberapa pimpinan DPR. Meskipun sejauh ini baru ada satu orang,” kata Febri beberapa waktu lalu.

2 dari 3 halaman

KPK Bidik Pihak Lain?

Febri juga sempat menyatakan jika proses pembahasan dan pengurusan DAK Kebumen ini tak mungkin dilakukan hanya satu orang.

“Kalau memang tersangka ingin membuka peran pihak lain, silakan saja. Karena proses anggaran pembahasan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang,” kata Febri.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kepala Kantor Pajak Ambon Didakwa Terima Suap-Gratifikasi Rp 8,5 M

Jakarta – Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon nonaktif, La Masikamba (56) didakwa menerima suap serta gratifikasi dari belasan wajib pajak. Total dugaan suap dan gratifikasi itu mencapai Rp 8,5 miliar.

“Perbuatan terdakwa dilakukan bersama Sulimin Ratmin selaku pemeriksa pajak madya pada KPP Pratama Ambon sejak Januari 2016 hingga September 2018, namun terdakwa Sulimin (dalam BAP terpisah) tidak menerima gratifikasi,” kata JPU KPK Feby Dwiyandospendi saat membacakan dakwaan di Ambon seperti dikutip dari Antara, Rabu (20/2/2019).

Jaksa menyebut La Masikamba beberapa kali menghubungi Anthony Liando yang juga tersangka pemberi suap. Dalam komunikasi itu, La Masikamba disebuet menginformasikan kalau dirinya sudah diangkat menjadi Kepala KPP Pratama Ambon sekaligus mengajak Anthony untuk bertemu.
Atas ajakan tersebut, sekitar Juni 2016 La Masikamba bersama Sulimin melakukan pertemuan dengan Anthony di pusat perbelanjaan MCM Ambon. Dalam pertemuan itu, Anthony meminta agar La Masikamba tidak mempersulit pelaporan pajaknya dan menetapkan kewajiban pembayaran pajak di bawah nilai pajak sebenarnya.

Upaya ini dilakukan dengan cara menerima laporan pajak Anthony tahun 2016 sebagai laporan pajak nonpengusaha kena pajak (PKP). Imbalannya, Anthony akan memberikan sejumlah uang sehingga usulan ini disetujui La Masikamba.

Sebagai realisasinya, beberapa hari pascapertemuan di MCM, La Masikamba disebut menerima uang Rp 100 juta dari Anthony. Selanjutnya La Masikamba kembali menerima uang pada 10 Agustus 2016 dengan jumlah Rp 550 juta melalui rekening bank atas nama Muhammad Said.

La Masikamba juga tidak mengimbau Anthony untuk membayar pajak sebagai PKP serta tidak melakukan pemeriksaan pelaporan pajak penghasilan Anthony tahun 2016 yang hanya sebesar Rp 44,7 juta. Padahal, kewajiban pembayaran pajaknya lebih besar karena omzet penjualan Anthony diatas Rp 4,8 miliar.

Selain itu, dia juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 7,8 miliar dari pengusaha atau WP di lingkup KPP Pratama Ambon. Gratifikasi itu diterima secara bertahap sejak tahun 2016 hingga 2018 dari beberapa pengusaha seperti Bobo Tanizaal, Oei Winardy Jefry, Johny de Quelju, Mece Tanihatu serta pengusaha WP lainnya.

Pengacara La Masikamba, Muhammad Iskandar dan penasehat hukum Sulimin Ratmin, masing-masing Aden Lukman bersama Darius Laturete menyatakan tidak melakukan eksepsi atas tuntutan JPU KPK. Majelis hakim pun menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi.
(haf/haf)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Alex Noerdin hingga Roy Suryo Jenguk Bu Ani di Singapura

Jakarta – Sejumlah tokoh berdatangan menjenguk istri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono yang terkena kanker darah. Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin merupakan salah satunya.

Selain Alex Noerdin, Waketum PD nonaktif Roy Suryo juga mendatangi National University Hospital (NUH) Singapura tempat Ani Yudhoyono dirawat. Berdasarkan laporan jurnalis CNN Indonesia, Rivana Pratiwi, Jumat (15/2/2019), Roy tiba terlebih dahulu sebelum Alex.

Roy Suryo dan Alex Noerdin lantas bertemu dengan SBY dan bersalaman. Roy Suryo dan Alex Noerdin juga sempat berbincang dengan SBY.
Meski demikian, keduanya belum bisa menjenguk langsung Bu Ani Yudhoyono. Mereka haya bisa menunggu di lobi Kent Ridge Wing.
Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Jansen Sitindaon mengatakan PM Singapura Lee Hsien Loong akan menjenguk Ani Yudhoyono siang waktu Singapura. Besan Ani Yudhoyono, Hatta Rajasa mengatakan Ani mendapat perawatan yang on the track.

“Yang pertama, tentu kita memberikan support penuh kepada Ibu Ani dengan doa, support moril, dan tentu saja kita sangat yakin dengan kemajuan teknologi saat ini, di mana Ibu Ani mendapatkan terapi atau perawatan yang betul-betul on the track,” kata Hatta di National University Hospital (NUH) Singapura, Kamis (14/2/2019).
(gbr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Billy Sindoro Tetap Bantah Terlibat Suap Perizinan Meikarta

Bandung

Terdakwa kasus suap proyek perizinan Meikarta, Billy Sindoro membantah terlibat pengurusan perizinan yang mandek. Billy juga membantah menyuruh dan turut serta memberikan uang suap ke pejabat Pemkab Bekasi.

Bantahan ini disampaikan Billy Sindoro saat diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jl LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (14/2/2019). Billy ditanya tim pengacara soal dakwaan yang disusun jaksa KPK.

“Saya merasa tidak punya kualitas memimpin urus perizinan,” ujar Billy.

Selain itu, Billy juga mengaku tak pernah meminta Henry Jasmen untuk meminta Fitradjadja Purnama mengurus izin Meikarta. Billy membantah pernah memberikan uang kepada Henry untuk selanjutnya diberikan ke terdakwa Taryudi.

Saat ditanya soal dinas-dinas di Kabupaten Bekasi, Billy juga mengaku tak tahu dan tak kenal dengan orang-orang yang disebutkan dalam sidang menerima duit terkait izin Meikarta.

“Sama sekali saya tidak kenal dan tidak tahu namanya. Saya tidak kenal aparat Pemda Bekasi ataupun Jawa Barat. Saya tidak kenal dan tidak tahu namanya,” kata Billy.

Namun saat ditanya terkait dengan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin, Billy mengaku mengenal. Termasuk saat mendatangi kediaman Bupati Neneng bersama petinggi Lippo Group James Riady dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto.

“Kenal dengan Bupati ya masih kulit. Bukan teman, masih formal. Pertama kali silaturahmi itu nggak ada setengah jam. Waktu bertemu membicarakan sangat umum, lebih banyak mengenai keluarga. Disebutkan bawa denah-denah perizinan, nggak ada itu,” kata Billy.

(dir/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>