Gubernur Nonaktif Aceh Irwandi Yusuf Divonis 7 Tahun Penjara

Tahun 2018, Aceh mendapat DOKA sebesar Rp 8,02 triliun. Dari dana tersebut, Kabupaten Bener Meriah mendapat porsi anggaran sebesar Rp 108,7 miliar.

Menurut hakim, Irwandi melalui Hendri dan Saiful Bahri disebut mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Aceh agar menyetujui usulan Ahmadi. Uang Rp 1,05 miliar diberikan Ahmadi kepada Irwandi secara bertahap melalui Teuku dan Hendri.

Tahap pertama diberikan Rp 120 juta, tahap kedua Rp 430 juta dan tahap ketiga diberikan senilai Rp 500 juta. Sebanyak uang Rp 500 juta yang diberikan di tahap ketiga dipakai Irwandi untuk kegiatan Aceh Marathon tahun 2018.

Perbuatan Irwandi bersama Hendri dan Teuku Saiful dianggap telah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Irwandi juga terbukti menerima gratifikasi selama menjabat gubernur sebesar sebesar Rp 8,7 miliar. Gratifikasi itu diterima selama Irwandi menjabat menjadi Gubernur Aceh pada periode 2007-2012 dan periode 2017-2022.

Gratifikasi itu diterima Irwandi terkait paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh. Di kasus grarifkasi, Irwandi dianggap telah melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Vonis Irwandi lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam berkas yang sama, Hendri divonis tahun 4 penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Sementara Teuku Saiful Bahri divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sebelumnya Hendri dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Teuku Saiful dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Hal yang memberatkan tuntutan Irwandi, Hendri, dan Teuku yakni tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak mengakui perbuatannya.

Sedangkan hal yang meringankan yakni ketiganya bersikap sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum. “Hal meringankan terdakwa Irwandi berjasa dalam perdamaian di Aceh,” kata hakim.

Reporter: Hari Ariyanti

Sumber: Merdeka.com

Medsos Hotel-hotel Sultan Brunei Nonaktif Setelah Protes Hukuman Mati

Bandar Seri Begawan

Sejumlah hotel mewah yang dimiliki keluarga Kerajaan Brunei menonaktifkan laman media sosial mereka setelah seorang selebriti mengkritisi pemberlakuan hukum Syariah di kerajaan itu, termasuk hukuman mati untuk hubungan seksual sesama jenis.

Poin Utama Hotel Brunei
Poin utama:

• Sejumlah selebriti telah meminta hotel milik Sultan Brunei untuk diboikot atas penerapan hukuman mati untuk hubungan seksual sesama jenis

• Grup hotel ini menonaktifkan akun media sosial mereka atas “penyalahgunaan pribadi yang ditujukan kepada karyawan”

• Beberapa hotel harus membela diri setelah secara keliru dianggap sebagai properti yang terhubung dengan Brunei

Selebriti seperti George Clooney dan Elton John memimpin boikot terhadap jaringan hotel Dorchester Collection, yang dimiliki oleh Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah.

Brunei Investment Company memiliki sembilan hotel di seluruh AS dan Eropa, termasuk Beverly Hills Hotel, Plaza Athenee dan Le Meurice di Paris, The Dorchester dan 45 Park Lane di London, dan Hotel Eden di Roma.

“Dorchester Collection adalah perusahaan yang inklusif dan beragam dan tidak mentolerir segala bentuk diskriminasi,” tulis mereka di akun Twitter resmi mereka.

“Meskipun kami percaya pada komunikasi yang terbuka dan transparan, kami dengan enggan menonaktifkan halaman sosial hotel kami karena pelecehan pribadi yang ditujukan pada karyawan kami, yang wajib kami lindungi.”

External Link: Twitter: Dorchester Collection

Undang-undang baru Brunei menghukum hubungan seks homoseksual dan perzinaan dengan rajam dan cambuk.

Hukuman untuk hubungan perempuan sesama perempuan tidak terlalu parah, tetapi mereka masih bisa dicambuk hingga 40 kali dan dipenjarakan selama 10 tahun.

KUHP di sana juga menghukum perampokan bersenjata dengan memotong tangan kanan atau kaki kiri pelaku.

Perempuan menghadapi hukuman penjara jika mereka melakukan aborsi atau melahirkan di luar nikah, dan Muslim tertangkap minum alkohol dicambuk.

Pembawa acara televisi Ellen DeGeneres dan bintang tenis Billie Jean King juga ikut berkomentar.

DeGeneres menulis di Twitter bahwa Brunei akan “merajam kaum gay sampai mati”, dan Billie Jean King menggambarkan undang-undang baru itu sebagai “kekejaman”.

“Kita perlu melakukan sesuatu sekarang. Tolong boikot hotel-hotel yang dimiliki oleh Sultan Brunei ini. Tunjukkan suaramu sekarang.”

External Link: Twitter Billie Jean KingGeorge Clooney didukung beberapa selebriti lain termasuk Elton John, dalam upayanya memboikot hotel-hotel milik Brunei.
George Clooney didukung beberapa selebriti lain termasuk Elton John, dalam upayanya memboikot hotel-hotel milik Brunei. (Reuters: Lucy Nicholson)

Dalam sebuah opini, Clooney menulis bahwa “setiap kali kita menginap di atau mengadakan pertemuan di atau makan di salah satu dari sembilan hotel ini, kita memasukkan uang langsung ke kantong orang-orang yang memilih untuk melempari batu dan mencambuk warga negara mereka sendiri karena menjadi gay atau dituduh berzina “.

Beberapa kritik kejam dari para pemboikot tampaknya salah arah; Hotel Bel-Air di Yunani menulis di Facebook “untuk mengklarifikasi bahwa kami bukan Hotel Bel-Air yang dimiliki oleh Sultan Brunei”.

“Ini hanya kemiripan. Kami adalah bisnis milik keluarga di Kepulauan Ionian Yunani dan kami mendukung komunitas LGBTQ dan hak-hak mereka,” tulis mereka.

Sepuluh negara memberlakukan hukuman mati bagi LGBT, tapi hanya beberapa yang mempraktekkan hukuman itu.
Sepuluh negara memberlakukan hukuman mati bagiLGBT, tapi hanya beberapa yang mempraktekkan hukuman itu. (ABC News: JarrodFankhauser)

Ikuti berita-berita lain di situs ABC Indonesia.


(ita/ita)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dipenjara, Bupati Nonaktif Tulungagung Masih Terima Gaji

Liputan6.com, Tulungagung – Meski sudah dinonaktifkan Menteri Dalam Negeri lantaran tersandung kasus korupsi, Bupati nonaktif Tulungagung, Syahri Mulyo, tetap menerima gaji pokok kepala daerah. Syahri bahkan sudah divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Surabaya pada 14 Februari 2019. 

“Karena statusnya masih bupati, meskipun nonaktif, gaji pokok beliau masih menerima,” kata Kabag Humas Pemkab Tulungagung, Sudarmaji, dikutip Antara, Selasa (2/4/2019).

Besaran gaji yang diterima Syahri tidak besar. Sesuai besaran gaji pokok pejabat setingkat eselon II, Syahri menerima bayaran sebesar Rp 2,1 juta.

Terpidana kasus korupsi yang telah divonis Pengadilan Tipikor Surabaya selama 10 tahun itu tidak mendapat fasilitas tunjangan maupun honor lain yang biasanya diterima seorang penjabat kepala daerah.

Kata Sudarmaji, gaji dan tunjangan keluarga baru tidak akan diberikan kepada Syahri Mulyo apabila kasus hukumnya telah inkracht dan mendapat pemberhentian tetap.

“Dalam posisi nonaktif tersebut, Pak Syahri tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Seluruh tugasnya saat ini dijalankan oleh Plt Bupati Pak Maryoto Birowo,” katanya.

Sebelumnya, dari hasil sidang di pengadilan tindak pidana korupsi, dimana Syahri beserta dengan rekannya terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Hal itu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b UURI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan.

Atas UURI nomor 31 tahun 1999, jonto pasal 55 ayat (1) ke 1, jonto pasal 65 ayat (1) KUHP Majelis hakim telah memutuskan terhadap terdakwa I, yakni Syahri Mulyo dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp 700 juta dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Selain itu majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan terhadap terdakwa Syahri Mulyo untuk mengembalikan atau membayarkan uang pengganti kepada Negara sebesar Rp 28,8 miliar, dan dipotong uang yang dikembalikan sebesar Rp 1,5 miliar.

Majelis hakim juga mencabut hak politiknya selama lima tahun.

Simak juga video pilihan berikut ini:

KPK merilis isi sel mewah di Lapas Sukamiskin. Sel yang seharusnya memberi efek jera para koruptor malah diisi dengan berbagai fasilitas mulai dari pendingin ruangan, hingga kulkas.

Gubernur Aceh Nonaktif Irwandi Yusuf Dituntut 10 Tahun Penjara

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia terbukti menerima suap Rp 1 miliar dari dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. 

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara 10 tahun, pidana denda Rp 500 juta atau subsider 6 bulan kurungan dan terbukti melakukan tindakan korupsi,” ucap jaksa Ali Fikri saat membacakan tuntutan Irwandi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019). 

Tidak hanya itu, Irwandi Yusuf juga dicabut hak politiknya 5 tahun sejak terdakwa menjalani pidana.

Dalam tuntutan, jaksa mencantumkan hal memberatkan yakni perbuatan Irwandi, dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang meringankan yaitu terbukti membuat perdamaian di Aceh. 

Irwandi dituntut telah melanggar Pasal 12 huruf a atau undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Detik-detik Kecelakaan yang Tewaskan Anak Bupati Nonaktif Mojokerto

Ngawi – Jiansyah Kamal Pasa (20), anak sulung Bupati nonaktif Mojokerto meninggal dunia akibat kecelakaan petang tadi. Kecelakaan diduga lantaran sang pengemudi mengantuk.

Peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 17.55 WIB di ruas tol Ngawi KM 565+600, tepatnya Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar. Mobil Jiansyah yang dikemudikan Slamet Bawon (40) warga Mojokerto itu menabrak truk bermuatan kayu.

Kecelakaan bermula saat truk bernopol AA 1962 EE melaju dari barat ke timur atau dari arah Solo ke Ngawi. Truk yang dikemudikan oleh Dani Setiyanto (29), warga Temanggung itu melaju di lajur lambat. Seketika, truk ditabrak oleh mobil yang ditumpangi Jiansyah.

“Saat di lokasi KM 565+600 kita truk melaju di jalur lambat. Tiba-tiba body belakang bak truk ditabrak oleh mobil sedan Mazda S 1075 RJ yang dikemudikan oleh Slamet Bawon (40) warga Mojokerto,” ujar Kasat Lantas PJR Polda Jatim, AKBP Bambang S Wibowo saat dihubungi detikcom, Rabu malam (20/3/2019).
Dugaan sementara, kata Bambang, Slamet kehilangan konsentrasi lantaran mengantuk saat mengemudi. Hingga mobil yang membawa anak Mustofa Kamal Pasa itu pun menabrak truk dari belakang.

“Kalau dari hasil analisa yang kita temukan dari petugas, diduga kecelakaan terjadi karena pengemudi mobil sedan yang kurang konsentrasi. Diduga mengantuk,” katanya.

Jiansyah tewas setelah sempat menjalani perawatan di RS At-Tin Husada. Sedangkan pengemudi hanya luka ringan. Berdasarkan keterangan yang dihimpun detikcom saat ini jenazah korban telah diambil oleh pihak keluarga untuk dimakamkan di Mojokerto.
(mae/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anak Bupati Nonaktif Mojokerto Tewas Kecelakaan di Tol Ngawi

Ngawi – Jiansyah Kamal Pasa (20), anak Bupati nonaktif Mojokerto, meninggal dunia. Putra sulung Bupati Mojokerto nonaktif Mustofa Kamal Pasa itu mengalami kecelakaan di ruas Tol Solo-Ngawi, tepatnya di Km 565 + 600 Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar, petang tadi.

“Betul, ini anak Bupati nonaktif Mojokerto yang meninggal kecelakaan di tol petang tadi,” ujar Kanit Laka Satlantas Polres Ngawi Ipda Cipto Utoyo saat dihubungi detikcom, Rabu (20/3/2019) malam.

Korban, kata Cipto, meninggal setelah dirawat di RS At-Tin Husada lantaran mengalami luka benturan di kepala dengan kondisi pelipis berdarah. Saat ini jenazah korban masih dilakukan autopsi di RSUD dr Soeroto, Ngawi.

“Jenazah masih diautopsi di RSUD dr Soeroto. Tadi sempat menjalani perawatan di RS At-Tin Husada,” ujarnya.

Sementara itu, Kasat Lantas PJR Polda Jatim AKBP Bambang S Wibowo mengatakan kecelakaan yang dialami anak Bupati nonaktif Mojokerto itu terjadi sekitar pukul 17.55 WIB. Sedan Mazda S-1075-RJ yang ditumpangi korban menabrak truk bernopol AA-1962-EE yang bermuatan kayu.

“Jadi truk bermuatan kayu yang dikemudikan oleh Dani Setiyanto (29), warga Temanggung, melaju dari barat ke timur atau dari arah Solo ke Ngawi di lajur lambat. Namun mendadak ditabrak oleh mobil sedan Mazda yang ditumpangi korban,” kata Kasat Lantas PJR Polda Jatim AKBP Bambang S Wibowo saat dihubungi detikcom.

Bambang mengungkapkan, dari analisis petugas di lokasi, pengemudi mobil, Slamet Bawon (40), warga Mojokerto, diduga mengantuk saat mengemudi hingga menabrak truk tersebut.

“Analisis yang kita temukan dari petugas, diduga kecelakaan terjadi dikarenakan pengemudi mobil sedan yang kurang konsentrasi akibat mengantuk,” pungkasnya.
(mae/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mahfud Md Polisikan Akun Twitter KakekKampret yang Sebut Mobilnya Hasil Suap

Klaten – Mahfud Md melaporkan akun twitter @KakekKampret_ ke Polres Klaten. Mahfud merasa dihina atas tuduhan menerima suap sebuah mobil Toyota Camry.

Dalam cuitannya, akun itu menanyakan apakah mobil Camry bernomor polisi B 11 MMD milik Mahfud adalah hasil setoran dari seorang pengusaha besi di Karawang. Pengusaha itu disebut merupakan calon bupati dari PDI Perjuangan.

Meski cuitan itu berbentuk pertanyaan, Mahfud menilai hal itu adalah hinaan baginya. Hal itu dia anggap merupakan pelanggaran UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

“Dalam kalimat itu bertanya, tapi ini nistaan. Sama dengan saya bertanya kamu berzina dengan ibumu apa benar? Itu kenistaan meskipun pertanyaan. Mengapa tidak berzina dengan mertuamu saja? Itu kan hinaan,” ujar Mahfud usai melaporkan kasus di Mapolres Klaten, Jumat (1/3/2019).
Saat mengetahui cuitan itu, Mahfud hanya memberi tanda like. Sebenarnya dia masih berharap pemilik akun meralatnya.

“Malah ditambahin tadi malam, sekitar jam tujuh atau jam enam muncul lagi. (Dia bilang) ‘Saudara Mahfud kenapa tidak dijawab’. Kurang ajar ini,” kata dia.

Dalam perjalanan menuju Polres Klaten, Mahfud juga sempat menggunggah beberapa cuitan yang mengatakan dia akan melaporkan akun itu ke polisi. Akun tersebut kemudian sudah nonaktif.

“Kalau anda ikut follower saya, Anda tahu saya dikritik hampir setiap hari tapi saya diam. Tapi ini hinaan, kalau kaya gini ini terkait harga diri saya. Saya itu pejuang antikorupsi,masa saya menerima setoran begitu,” pungkasnya.
(bai/sip)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bupati Malang Nonaktif Rendra Terancam 20 Tahun Penjara

Liputan6.com, Sidoarjo – Bupati Malang nonaktif, Rendra Kresna menjalani sidang perdana di Ruang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Juanda Sidoarjo, Kamis 28 Februari 2019.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Joko Hermawan, Bupati Malang nonaktif, Rendra terbukti menerima suap dan gratifikasi total senilai Rp 7,5 miliar dari sejumlah proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

“Terdakwa diduga menerima hadiah sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 untuk proyek di dinas pendidikan,” kata Joko Hemawan.

Rendra juga diduga menerima fee dari setiap proyek pendidikan Kabupaten Malang sebesar 17,5 persen hingga 20 persen. “Dalam kurun waktu 2010 hingga 2014, terdakwa menerima fee dari semua proyek yang ada di dinas pendidikan,” ucapnya.

Dengan kasus ini, terdakwa dijerat dengan Pasal 12 B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Selain itu, terdakwa dijerat dengan Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

“Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara,” ujar Joko.

Kasus ini terjadi saat KPK menangkap Rendra Kresna yang saat itu menjabat Bupati Malang bersama Ali Murtopo selaku pihak swasta. Rendra diduga menerima suap Rp 3,45 miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Selanjutnya, Bupati Malang nonaktif, Rendra dan Eryk Armando Talla selaku pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi. Rendra diduga menerima gratifikasi Rp 3,55 miliar terkait sejumlah proyek di sejumlah dinas di Kabupaten Malang.

Dengan perbuatannya, diduga Rendra Kresna mendapatkan hadiah sebesar Rp 7,5 miliar dari kedua terdakwa lainnya.

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kampanye Door to Door Bawa Senjata, Kubu Siapa?

Bireuen – Empat orang pria di Kabupaten Bireun, Aceh, diamankan polisi lantaran diduga melakukan intimidasi kepada sejumlah tim sukses partai politik agar tak mengampanyekan calon yang diusung partainya. Intimidasi dilakukan dengan senjata tajam. Dari kubu mana empat orang ini?

Adalah E alias Koboy (56), HB (45), AZ (27), warga Kecamatan Peusangan, Bireun, dan ZE (44) warga Kecamatan Gandapura, Bireun yang diamankan polisi lantaran aksi intimidasinya. Polisi menangkap 4 pria ini karena mendapat laporan dari masyarakat.

“Kita melakukan penangkapan terhadap 4 pria tersebut setelah adanya laporan dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang melakukan intimidasi,” kata Kapolres Bireun AKBP Gugun Hardi Gunawan kepada detikcom, Kamis (28/2/2019).


Intimidasi dilakukan Koboy Cs dengan mendatangi rumah-rumah tim sukses parpol di Bireun. Mereka memaksa agar sejumlah tim sukses tersebut tak mengkampanyekan pasangan calon jagoannya.

Para tim sukses tersebut ketakutan karena kelompok pria ini datang ke rumahnya malam hari secara beramai-ramai dengan tujuan untuk mengintimidasinya. Mereka akhirnya ditangkap pada Rabu (27/2) lalu di Kawasan Desa Bale Setuy, Peusangan.

Menurut Kasat Reskrim Polres Bireun, Iptu Eko Rendi Oktama, petugas menemukan barang bukti sebilah parang yang diduga digunakan untuk mengintimidasi warga selama ini. Barang bukti tersebut ada di sebuah mobil yang digeledah polisi.

“Kelompok ini kita duga merupakan tim sukses dari salah satu partai yang ada di kontestasi pemilu legislatif dan presiden 2019. Mereka datang ke rumah-rumah tim sukses partai lainnya dan mengintimidasi mereka agar tidak lagi mengampanyekan dan menyukseskan calon yang diusung oleh partainya,” sebut Eko Rendi, terpisah.

Belum diketahui dari kelompok pasangan calon mana empat orang pria yang melakukan intimidasi ini. Polisi juga belum mengungkap asal parpol empat pria tersebut.

Seperti diketahui, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin diusung oleh 7 partai peserta pemilu lama– PDIP, Golkar, PKB, PPP Hanura, NasDem, PKPI– dan 2 partai baru yakni Perindo dan PSI. Partai Bulan Bintang pun belakangan menyatakan dukungannya untuk pasangan nomor urut 01 itu.

Sementara itu pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno didukung oleh 4 partai lama: Gerindra, PAN, Demokrat dan PKS, serta satu partai baru yakni Berkarya.

Aceh sendiri merupakan wilayah yang memiliki kekhususan di Pemilu. Di Aceh terdapat 4 partai lokal yaitu Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nangroe Aceh. Tiga partai selain Partai Nangroe Aceh belum memberikan kepastian dukungan di Pilpres.

Ketum Partai Nangroe Aceh yang juga Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf menyatakan partainya mendukung Jokowi-Ma’ruf. “Kami sudah buat pengumuman bahwa PNA mendukung Jokowi-Ma’ruf,” kata Irwandi di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (28/1).

Menilik ke belakang, Prabowo diketahui memenangkan Pilpres 2014 di Serambi Mekkah. Prabowo yang kala itu berpasangan dengan Hatta Rajasa berhasil mendulang suara 54 persen di Aceh mengalahkan Jokowi-Jusuf Kalla yang memperoleh 46 persen suara.

Lantas dari kubu mana 4 orang pria yang diduga melakukan intimidasi ini?

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jaksa KPK Sanggah Pembelaan Billy Sindoro soal Izin Meikarta

Bandung – Jaksa pada KPK mematahkan bantahan terdakwa kasus suap proyek Meikarta, Billy Sindoro, yang mengaku tidak terlibat dalam perkara. Jaksa KPK menegaskan Billy memang terlibat kasus Meikarta sebagaimana fakta-fakta persidangan

Jaksa KPK mendasari keterlibatan Billy atas kesaksian dari Edi Dwi Soesianto (Kepala Divisi Land Acquisition and Permit PT Lippo Cikarang). Dalam persidangan, Edi Dwi menyebut ada tim pusat ditugaskan mengurus perizinan Meikarta yang dipimpin Billy Sindoro.

“Bahwasannya jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan sudah sesuai fakta persidangan, analisis fakta dan yuridis dari rangkaian peristiwa terkait proses perizinan Meikarta di mana ada perbuatan yang dilakukan oleh Billy Sindoro berkaitan kesaksian Edi Dwi Soesianto ada tim pusat yang dipimpin Billy Sindoro setelah mandek perizinan,” kata jaksa KPK saat menanggapi pleidoi di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (27/2/2019).


Jaksa juga menjelaskan keterlibatan Billy dalam proses perizinan Meikarta ini berdasarkan bukti screenshot percakapan WhatsApp dan bukti percakapan telepon antara Billy dengan Fitradjadja. Percakapan-percakapan tersebut sudah dirunut dari mulai Agustus 2017 hingga Oktober 2018.

“Keseluruhannya membahas mengenai perizinan Meikarta. Kami menggambarkan secara jelas urut waktu ke waktu dari percakapan Billy Sindoro dan Fitradjadja Purnama. Menceritakan laporan terkait Meikarta selalu dilaporkan oleh Fitradjadja dan Fitradjadja membenarkan percakapan itu,” katanya.

Jaksa juga menjelaskan peranan Billy dalam pertemuan dengan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin di Hotel Axia Cikarang. Dalam pleidoinya, Billy membantah pertemuan itu membahas Meikarta dan membahas soal uang.

Akan tetapi, jaksa berpendapat berbeda. Dari keterangan saksi Bupati Neneng, jaksa beranggapan, pertemuan tersebut membahas soal izin Meikarta dan Billy menjanjikan duit Rp 10 miliar kepada Bupati Neneng.

“Bahwa terdakwa tidak mengurus bisa dibantah jaksa penuntut umum. Terdakwa bertemu Bupati Neneng Hasanah Yasin bicara Meikarta. Peristiwa itu terjadi di Hotel Axia Cikarang. Terkait janji di Hotel Axia Rp 10 miliar yang disampaikan Billy adalah terkait proses perizinan Meikarta,” kata jaksa.

Selain menanggapi pleidoi Billy, jaksa juga memberikan tanggapan atas pleidoi Henry Jasmen. Untuk Henry, jaksa menanggapi terkait blokir rekening yang diprotes Henry dalam pleidoinya.

Menurut jaksa, pemblokiran itu dilakukan lantaran masih ada proses penyidikan. Sebab rekening yang diblokir terdapat aliran dana terkait proses perizinan Meikarta.

“Terkait dengan blokir yang disampaikan terdakwa dan tim penasihat hukum, kami memberi tanggapan bahwa rekening masuk proses penyidikan, terintegrasi pada aliran dana baik dari Samuel Hutabarat maupun Samuel Tahir. Sehingga patut, berdasarkan Undang-undang, dilakukan pemblokiran. Setelah fakta di persidangan, kami menilai bahwa terkait rekening ada satu transaksi yang terkait pemberian tersebut. Transaksi yang tidak berhubungan akan kami lepas. Pertanda itu tidak terkait dengan perbuatan,” kata jaksa.

Untuk tanggapan terhadap pleidoi Fitradjadja tak banyak yang disampaikan jaksa. Jaksa hanya menjelaskan keterlibatan Fitradjadja pada saat proses perizinan Meikarta sudah berjalan.

Begitu juga dengan Taryudi, jaksa hanya menyebut permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Taryudi dikembalikan kepada majelis hakim.
(idh/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>