Dibekuk Polisi, Jali Sembunyikan 13 Paket Sabu di Mulut

Barito – Polres Barito Utara, Kalimantan Tengah, menangkap warga Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, bernama Rizani Jali (50). Jali ditangkap karena diduga mengedarkan narkoba jenis sabu.

Jali ditangkap di sebuah warung di Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru pada Selasa (22/1) sekitar pukul 15.00 WIB. Ketika itu Jali sedang bermain kartu.

“Tersangka ditangkap beserta sejumlah barang bukti sebanyak 13 paket sabu-sabu seberat 3,15 gram bruto disimpan dalam dompet kecil yang ditelan dalam mulutnya,” kata Kasat Narkoba Polres Barito Utara AKP Tugiyo, di Muara Teweh, seperti dilansir Antara Selasa (22/1/2019).

Saat digeledah di bagian badan dan kaki, polisi tidak menemukan barang bukti. Namun, polisi curiga karena Jali tidak bicara saat digeledah.

Setelah dicek, Jali ternyata menyembunyikan dompet di mulutnya. Dalam dompet tersebut terdapat 13 paket sabu.

“Kemudian tersangka dibawa ke rumahnya untuk dilakukan pengembangan. Namun tidak ditemukan narkotika lain, setelah itu kemudian dibawa ke kantor Satresnarkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut,” ujar Tugiyo.

Jali dijerat Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dia terancam hukuman 20 tahun penjara.

“Kami akan terus mengembangkan kasus ini hingga para pelaku pengedar dan bandar lainnya bisa tertangkap,” ucap Tugiyo.
(zak/zak)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dihukum Bayar Ganti Rugi Penumpang, Begini Reaksi Pihak Garuda Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan B.R.A. Koosmariam Djatikusumo, penumpang yang dadanya tersiram air panas di pesawat Garuda Indonesia, terhadap Garuda Indonesia, Selasa, 22 Januari 2019.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang dipimpin oleh Marulak Purba, selaku ketua majelis dengan anggota majelis Agustitus Setya Wahyu Triwiranto dan Titik Tejaningsih menyatakan, Garuda Indonesia melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu Garuda juga dihukum untuk membayarkan ganti rugi imateriel kepada Penggugat sebesar Rp 200 juta.

Kuasa hukum penggugat David Tobing mengapresiasi putusan majelis hakim yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tindakan pramugari Garuda Indonesia menumpahkan air panas yang mengenai tubuh Penggugat merupakan bentuk perbuatan melawan hukum.

“Dikabulkannya ganti rugi imateriel ini sangat beralasan mengingat peristiwa tersebut menimbulkan bekas luka di bagian dada yang tidak bisa hilang (cacat tetap)” ungkap David dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Selasa, 22 Januari 2019.

Seharusnya, lanjut David, Garuda Indonesia berbuat aktif meringankan beban penderitaan dengan memberikan pengobatan yang maksimal mengingat luka yang diakibatkan tumpahnya air panas tersebut mengenai bagian dada penumpangnya.

“Meskipun gugatan kami dikabulkan, kami tetap membuka kemungkinan untuk mengajukan banding karena majelis hakim hanya mengabulkan sebagian dari gugatan yang kami ajukan yaitu ganti rugi imateriel sedangkan tuntutan kami mengenai ganti rugi materiil tidak dikabulkan,” lanjut David.

Dihubungi secara terpisah, Humas Garuda Indonesia Iksan Rosan mengatakan telah mendengar informasi tersebut. Namun, pihaknya akan berbicara terlebih dahulu dengan pihak kuasa hukum dan internal.

“Kami akan berbicara dengan kuasa hukum dan internal Garuda Indonesia tentang langkah hukum ke depan. Kami akan informasikan secepatnya,” kata Iksan kepada Liputan6.com, Selasa, 22 Januari 2019.

Gugatan B.R.A. Koosmariam Djatikusumo terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 215/PDT.G/2018/PN.JKT.PST diajukan pada 29 Desember 2017.

Penggugat selaku penumpang maskapai Garuda Indonesia nomor penerbangan GA-264 dengan rute dari Bandara Soekarno Hatta-Jakarta menuju Bandara Blimbingsari Banyuwangi merasa dirugikan akibat tindakan pramugari Garuda Indonesia yang pada saat Meal and Beverage serving menumpahkan 2 (dua) gelas air panas hingga mengguyur tubuh Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami cacat tetap.

Saksikan video pilihan di bawah ini: 

Kevin-Prince Boateng Ingin Lebih Lama Berseragam Barcelona

Barcelona – Barcelona resmi mengumumkan Kevin-Prince Boateng sebagai rekrutan anyar pada Selasa (22/1/2019). Boateng pun berharap bisa bertahan lama di El Barca.

Los Cules secara mengejutkan memboyong Kevin-Prince Boateng ke Camp Nou. Pria 31 tahun itu didapatkan dengan status pinjaman dari Sassuolo hingga akhir musim ini.

Barca harus membayar 2 juta euro atau sekitar Rp30 miliar guna mendatangkan Boateng dari Sassuolo. Barcelona punya opsi membeli jika mampu menyetorkan 8 juta euro (Rp 129 miliar) ke kas Sassuolo.

“Tujuan saya adalah untuk tinggal di Barcelona selama bertahun-tahun,” ujar pemain yang memakai nomor punggung 19 di skuat Catalan tersebut.

“Saya tahu datang ke sini bukan sebagai pemain yang akan selalu tampil dalam setiap laga, tetapi itu adalah motivasi saya, tampil dengan baik dan memberi kesan positif,” papar Boateng.

Keberadaan Kevin-Prince Boateng membuat Barcelona memiliki alternatif lain sebagai pemegang role nomor 9. Keberadaan pemain berkebangsaan Ghana tersebut untuk menggantikan posisi Munir El Haddadi, yang bergabung dengan Sevilla.

“Saya percaya saya penting untuk tim ini, karena saya bukan hanya nomor 9, saya bisa bermain di posisi yang berbeda dan itu penting bagi tim ini,” lanjutnya.

“Perasaan yang luar biasa berada di Barcelona, tentu saja sedih harus meninggalkan Sassuolo karena saya sangat senang di sana, tetapi ini adalah kesempatan yang luar biasa, saya tidak bisa mengatakan tidak,” kata Boateng.

Sumber: Football Espana/Bola.com

Saksikan siaran langsung pertandingan-pertandingan Premier League, La Liga, Ligue 1, dan Liga Europa di sini:

Misteri Titah Jarum Maut yang Tewaskan Bocah Alfa di Aceh

Liputan6.com, Aceh – Dugaan malapraktik berujung kematian pasien di RSU Cut Nyak Dien Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Oktober, tahun lalu masih menyimpan misteri. Terlebih soal siapa sebenarnya yang bertanggungjawab dalam kasus tersebut.

Kasus ini mencuat ketika keluarga pasien atas nama Alfa Reza (11) protes lantaran pasien meninggal dunia setelah disuntik petugas medis. Sebelumnya, korban sempat menjalani perawatan usai dioperasi di Ruang Anak.

Menurut paman korban, Syahril, keponakannya dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan setelah mengalami luka akibat tertancap dahan kayu di punggung. Korban dilarikan ke IGD pada Jumat, 19 Oktober 2018.

Korban dibawa pukul 14.00 WIB, dan ditangani dokter bedah pada pukul 17.00 WIB. Setelah dioperasi kondisi pasien membaik, namun, tak lama setelah disuntik saat berada di ruang anak pasien langsung meninggal.

“Saat itu anak kami disuntik sebanyak tiga kali. Nggak ada dicoba obat dulu, tapi langsung disuntik sebanyak 4 kali dalam rentang waktu sangat singkat,” ujar Syahril kepada media, saat itu.

Usai kejadian, Kasi Pelayanan Medis, Muhammad Asmirudin, berjanji, pihak rumah akan investigasi mengenai kasus ini. Di saat yang sama, kasus dugaan malapraktik tersebut mulai ditangani pihak kepolisian.

Pada Kamis, 17 Januari 2019, polisi resmi menahan dua tenaga honorer rumah sakit. Keduanya, EW (29) dan DA (24), perawat piket yang bertugas di malam kejadian.

Kapolres Aceh Barat, AKBP Raden Bobby Aria Prakasa, melalui Kasat Reskrim, Iptu M. Isral mengatakan, keduanya ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Mereka ditahan selama 20 hari di sel Mapolres Aceh Barat.

Kedua perawat memiliki peran yang berbeda. Yang berperan menyuruh adalah EW. Sedangkan yang menyuntik adalah DA.

Namun, menurut Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh, Fela Anggraeni, fakta bahwa EW dan DA berperan sebagai yang menyuruh dan menyuntik, agak ganjil. mengingat posisi keduanya berstatus honorer.

“Siapa sebenarnya yang menyuruh menyuntik dan yang bertanggungjawab terhadap pasien pada malam kejadian. Petugas medis honorer tidak mungkin punya tanggungjawab penuh penanganan pasien,” kata Fela kepada Liputan6.com, Selasa 22 Januari 2019, sore.

Menurut Fela, yang bertanggungjawab penuh menangani pasien pada malam kejadian harusnya setingkat dokter, kepala ruang anak atau pihak manajemen rumah sakit. Bukan pegawai honorer yang sifatnya perbantuan, dan kini telah ditahan setelah menjadi tersangka kasus dugaan malapraktik.

2 dari 2 halaman

Usut Tuntas

Manajemen rumah sakit diminta bertanggung jawab secara hukum atas semua kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit. Ini ditegaskan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

“Kejadian ini terjadi merupakan bentuk kelalaian dari pihak rumah sakit yang bertanggungjawab dalam hal melakukan pengawasan terhadap pelayanan medis yang diberikan kepada pasien,” ketus Fela.

Selain itu, pihaknya mendesak polisi melakukan pengembangan penyidikan untuk mengusut tuntas kemungkinan adanya pihak lain yang bertanggungjawab. Karena kasus Alfa Reza merupakan pidana murni atau delik biasa, bukan delik aduan.

“Sehingga, walaupun adanya perdamaian diantara kedua belah pihak, tidak dapat menghentikan proses hukum, penegakan hukum tetap harus dilanjutkan. Selain itu, kami juga meminta Pemerintah Aceh Barat mengevaluasi dan mengawasi rumah sakit agar ke depan tidak terjadi lagi peristiwa ini,” dia memungkasi.

Kedua perawat yang ditahan dalam kasus ini mendapat dukungan moril dari sejawat mereka. Puluhan tenaga medis menggelar unjuk rasa di halaman rumah sakit dan meminta EW dan DA dibebaskan, Senin, 21 Januari 2019, siang.

Mereka mengancam akan melakukan aksi mogok kerja, apabila dua rekan mereka masih ditahan polisi. Di hadapan peserta aksi, Kuasa hukum rumah sakit, Agus Herliza berjanji akan mendampingi kedua perawat dalam kasus ini.

“Teman-teman harus bersabar,” kata Agus.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Ma’ruf soal Ekonomi Syariah: Ibarat Bus Banyak Tapi Penumpang Sedikit

Nganjuk – Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin bicara tentang ekonomi syariah di hadapan para santri dan kiai di Nganjuk, Jawa Timur. Ma’ruf menyebut ada pelaku usaha yang tidak mengerti ekonomi syariah.

“Orang mengatakan ekonomi syariah, ibarat bus banyak tapi penumpang sedikit, lembaga banyak tapi pelaku usaha sedikit karena yang ngerti sedikit. Supaya penumpangnya banyak, perlu ditumbuhkan kewirausahaan salah satunya membangun Gus Iwan (Santri Bagus Rupawan, Seneng Ngaji, dan Wirausahawan) di mana-di mana,” ucap Ma’ruf dalam acara bertema ‘Arus Baru Ekonomi Umat, Masa Depan UMKM dan Koperasi Syariah’ di Wisma Koperasi, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Selasa (22/1/2019).

Ma’ruf Amin lalu menawarkan sejumlah program untuk memberdayakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi umat. Dia menawarkan tiga program yang ingin dijalankan jika terpilih menjadi wakil presiden.

“Yang paling fundamental adalah mendorong kemauan masyarakat untuk terjun dalam wirausahawan. Kedua, pemerintah akan mengeluarkan regulasi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi umat,” kata Ma’ruf.

Ketiga, lanjut Ma’ruf, pihaknya juga akan mendorong para konglemerat agar mau berkolaborasi dengan masyarakat ekonomi bawah. Khusus untuk program ketiga, Ma’ruf menegaskan bukan untuk membenturkan pihak ekonomi kuat dengan yang lemah.

“Perlu ada perubahan pembangunan ekonomi nasional, tidak dari atas tapi dari bawah. Pembangunan ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi umat. Kalau ingin bangsa ini kuat, umat harus kuat. Kalau umat lemah, bangsa lemah,” ucap dia.

Ketua Dewan Bank Syariah ini mengklaim bisa menumbuhkan ekonomi syariah yang menurutnya selama ini rendah di Indonesia. Padahal, banyak masyarakat yang membutuhkan ruang ekonomi syariah namun tidak memiliki akses yang banyak.

“Maka perlu dibangunkan usahawan yang bersyariah. Santri yang membakar ekonomi syariah supaya pangsa pasarnya menjadi luas,” tandas Ma’ruf.

Dalam acara dialog ini, sejumlah kelompok masyarakat dan ormas agama mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf. Adapun yang mendeklarasikan dukungan yakni Forum Kiai dan Santri Kabupaten Nganjuk.
(fai/zak)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HEADLINE: Maju Mundur Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Tim Pengacara Muslim, Achmad Michdan tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengeluhkan sikap pemerintah yang tak satu kata dalam hal pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir.

“Ini bagaimana sih, urusan presiden (bilang) begini, terus bapak (Menkopolhukam) begini, enggak bertentangan apa dengan Presiden?” katanya ketika dihubungi Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Kabar pembebasan itu mulanya dibawa Kuasa Hukum Timses Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra. Jumat (18/1/2019) lalu, pengacara kawakan ini berkunjung ke Lapas Gunung Sindur, tempat Baasyir dipenjara.

Pesan yang disampaikannya: Jokowi menyetujui pembebasan Baasyir. Di hari yang sama dengan kedatangan Yusril ke Lapas Gunung Sindur, Presiden mengamini kabar itu dalam sebuah kesempatan di Garut.

Belakangan, Kementerian Polhukam meralat. Pemerintah masih mengkaji permintaan pembebasaan Abu Bakar Baasyir.

Menurut Amidan–sapaan akrab Achmad Michdan, pengacara pada posisi pasif. Tawaran pembebasan justru datang dari Jokowi, yang diwakili Yusril. Pembela Abu Bakar Baasyir memang pernah mengajukan permohonan pembebasan.

Abu Bakar Baasyir, sesuai aturan, sudah bisa bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa tahanan pada 13 Desember 2018 lalu. Dalam sidang Kamis (16 Juni 2011), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia divonis hakim 15 tahun bersalah terlibat dalam pelatihan militer di Aceh.

“Hak pembebasan itu dari dulu, dan sudah kita urus, tapi terhambat syarat,” kata Amidan. Ini merujuk penolakan Abu Bakar Baasyir menyatakan ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 dijabarkan syarat bebas bersyarat bagi narapidana terorisme. Pasal 84 huruf d ayat (1) berbunyi, “Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia.”

Satu syarat lagi adalah berjanji tak akan melakukan tindak pidana lagi. Abu Bakar Baasyir menolaknya lantaran selama ini tak mengakui terlibat latihan militer di Aceh.

Amidan mendapat kabar dari Yusril, Jokowi ingin menyampingkan syarat itu dengan pertimbangan kemanusiaan. Hal ini yang belakangan ditarik kembali oleh pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto.

Setelah tarik ulur ini, pengacara menunggu bagaimana tindak lanjut dari pemerintah. “Ini sebenernya bukan urusan kita, yang bebasin ini pemerintah,” Amidan berujar. “Kita cuma nunggu.”

Infografis Fakta-Fakta Pembebasan Abu Bakar Baasyir. (Liputan6.com/Triyasni)

Pakar Hukum Abdul Fickar Hajar menilai, Jokowi memang tak bisa gegabah memberi pembebasan kepada Abu Bakar Baasyir. Dasar hukum yang melandasi keputusan itu harus dibuat.

Bentuknya, kata Fickar, bisa berupa Perppu, Perpres atau Peraturan Menkum HAM. “Agar tidak menimbulkan kesan semaunya demi tujuan tertentu atau politik,” katanya kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Keputusan pembebasan Abu bakar Baasyir tanpa landasan kuat akan mengacaukan sistem hukum. “Meski dengan pertimbangan kemanusiaan, tetap harus ada landasannya, jika tidak Presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi,” papar Fickar.

Ia mengingatkan, aturan umum pembebasan bersyarat merujuk KUHP Pasal 15, 16 dan 17. Jokowi tak bisa memberi pembebasan bersyarat dengan menabrak aturan tersebut.

Fickar menggarisbawahi beberapa pasal penting, seperti Pasal 15a ayat (1) KUHP, yang menyatakan syarat umum bebas bersyarat bahwa terpidana menyatakan tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan yang tidak baik di kemudian hari. Baasyir sendiri menolak meneken pernyataan tersebut. 

Ia justru mempertanyakan pernyataan Yusril soal “bebas tanpa syarat”. Praktik semacam itu cuma lazim di negara kerajaan, sebagai bentuk pengampunan dari raja.

Dalam konteks Indonesia, mekanisme yang paling mendekati skema bebas tanpa syarat, adalah amnesti. Lembaga amnesti, menurut Fickar, bisa digunakan, tanpa permintaan narapidana.

“Presiden bisa mengampuni dengan amnesti membatalkan putusan yang telah ada, dan akibat hukumnya Abu Bakar Baasyir dianggap tidak bersalah,” kata Fickar.

2 dari 3 halaman

Berubah Setelah Ratas

Jokowi mengundang Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Istana Bogor, Senin (21/1/2019). Rapat terbatas itu kabarnya membahas soal pembebasan Abu Bakar Baasyir.

Memang belum ada konfirmasi resmi soal hal itu. Yang jelas, sepulang dari Bogor, Wiranto menggelar konfrensi pers terkait sikap pemerintah dalam pembebasan Abu Bakar Baasyir. Isinya justru bertentangan dengan apa yang disampaikan Yusril.

“Presiden kan tidak boleh grusa-grusu. Tidak serta merta ya membuat keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (19/1/2019).

Ia tak ingin muncul spekulasi soal Abu Bakar Baasyir. Mantan Panglima ABRI ini menegaskan pernyataannya resmi mewakili pemerintah. Sikap tersebut, katanya, diambil setelah melakukan koordinasi dengan pejabat terkait.

Jokowi pun akhirnya bicara. Ia memastikan, pembebasan Abu Bakar Baasyir, akan ikut sistem dan mekanisme hukum.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat,” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Artinya, Baasyir tetap harus memenuhi persyaratan bebas bersyarat dengan meneken ikrar setia pada NKRI dan Pancasila. Jokowi menegaskan tak mau menabrak undang-undang.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan enggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setia pada Pancasila,” katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, aturan pembebasan bersyarat berlaku umum untuk semua narapidana. Abu Bakar Baasyir tak bisa mendapat perlakukan istimewa.

“Tentu tidak mungkin 1 orang dibikinkan peraturan untuk satu orang. Harus bersifat umum peraturan itu,” ucap Kalla.

Bila aturan formal tak terpenuhi, ia khawatir akan ada masalah yang mungkin muncul di kemudian hari.

“Kalau tak memenuhi aspek hukum ya minimal itu agak sulit juga (dibebaskan). Nanti di belakang hari orang gugat,” kata JK di kantornya, Selasa (22/1/2019).

Sebelumnya, kabar pembebasan Abu Bakar Baasyir memantik reaksi dunia. Adalah Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang mengungkapkan kekecewaanya.

“Pemerintah Indonesia seharusnya menunjukan respek besar kepada Australia dalam persoalan ini,” katanya seperti dilansir BBC, Selasa (22/1/2019).

Pernyataan itu tak lepas dari insiden Bom Bali pada Oktober 2002. 202 orang tewas, 88 di antaranya merupakan warga negara Australia.

Pemerintah negeri Kangguru meyakini Abu Bakar Baasyir merupakan dalang di balik peristiwa tersebut. Padahal, Mahkamah Agung memutuskan Baasyir tak terlibat, setelah ia menghabiskan 26 bulan di penjara.

Rencana pembebasan mendapat pembelaan dari pasangan Jokowi di Pilpres 2019, Ma’ruf Amin. Australia dinilai tak punya kewenangan mencapuri urusan dalam negeri Indonesia.

“Itu urusan dalam negeri kita. Saya kira pemerintah punya kebijakan-kebijakan. Ada yang sifatnya penegakkan hukum dan ada sifatnya kemanusiaan dan Pak Jokowi sudah mengambil langkah itu,” ujar Ma’ruf di Bandung, Minggu (20/1/2019).

Dia meyakini, persoalan pembebasan Ba’asyir juga tak akan mempengaruhi hubungan diplomasi antara kedua negara. Masing-masing, menurutnya, punya kedaulatan.

“Tidak, kita masing-masing punya kedaulatan,” ungkap Ma’ruf.

Ketua Majelis Ulama Indonesia nonaktif ini pernah mengajukan permohonan grasi bagi Abu Bakar Baasyir. Namun, pihak keluarga tak setuju. Upaya itu mentok. 

Pasalnya, grasi mempersyaratkan pengakuan bersalah atas tindak pidana yang dikenakan. Abu Bakar Baasyir sendiri selama ini menolak disebut terlibat pelatihan militer di Aceh.

3 dari 3 halaman

Dukungan di Dalam Negeri

Di dalam negeri, dukungan sempat mengalir tatkala Jokowi dikabarkan memberikan pembebasan keapda Abu Bakar Baasyir. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, kebijakan Jokowi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu memiliki sebuah kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada konstitusi yang didasarkan pada nilai Pancasila,” kata Hasto di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (19/1/2019).

Menurut dia, delapan partai koalisi pendukung Jokowi lainnya pun mendukung keputusan Jokowi membebaskan Abu Bakar Baasyir. Tak cuma dari partai pendukungnya, keputusan Jokowi juga menuai apresiasi dari kubu oposisi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, misalnya, mendukung langkah itu. Tapi, dia berpesan agar tak ada bumbu politisasi dalam proses pembebasan. Setiap narapidana memiliki hak untuk bebas setelah menjalani hukuman.

“Saya apresiasi keputusan pemerintah dan berharap ini tidak dipolitisasi karena seluruh narapidana berhak dapat haknya,” ujar Mardani di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya, wajar Abu Bakar Baasyir dibebaskan. Sehingga, Jokowi juga berhak memberi kesempatan untuk bebas bersyarat.

“Ustaz Abu Bakar Baasyir dari sudut lama waktunya sudah mendekati dua per tiga masa tahanan sehingga pemerintah punya hak untuk memberikan masukan termasuk ketika memang baik dia punya kesempatan bebas bersyarat,” kata Mardani.

Komentar lebih tajam terlontar dari Juru bicara badan pemenangan nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menegarai pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir berbau politis.

Pemilihan waktu yang dekat pelaksanaan pemilu menjadi alasannya. “Publik pasti bisa menilai pasti ada kaitan dengan politik,” katanya di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

Menurut Dahnil, umat Islam Indonesia pasti paham maksud pembebasan Baasyir itu. “Bagi umat Islam pasti paham bahwasanya selama ini stigma teroris itu Islam. Tiba-tiba jelang pemilu berbaik-baik,” ujarnya.

Meski demikian ia bersyukur Abu Bakar Baasyir dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. “Pertama kami bersyukur ustaz Baasyir bebas, kedua memang sudah waktunya bebas, tahun lalu Desember menolak bebas karena bersyarat. Kalau orang Jawa bilang wis wayahnya,” katanya.

Punya Rp 5 Juta Tapi Belum Punya Hunian? Ini Solusinya

Punya Rp 5 Juta Tapi Belum Punya Hunian? Ini Solusinya

Jakarta

Memilih hunian yang strategis dan memiliki fasilitas lengkap kini menjadi tantangan. Apalagi harga hunian makin melambung tinggi dan pilihannya sedikit. Sehingga terpaksa harus memilih sewa hunian.

Namun, sudah bijakkah keputusan menyewa hunian di tengah kota? Property Investment Advisor Synthesis Development, Andreas Pangaribuan, mengatakan keputusan menyewa hunian di tengah kota belum bisa dibilang bijak. Pasalnya, coba bandingkan dahulu harga sewa hunian di pusat kota dengan harga cicilan untuk memiliki hunian apartemen misalnya.

Salah satu hunian yang bisa jadi acuan bandingan adalah apartemen Bassura City di Jakarta Timur karya Synthesis Development. Apartemen dengan konsep superblok ini lokasinya strategis di Jl. Basuki Rahmat Jakarta, sebagai jalan yang dilalui ketika ingin menuju Central Business District (CBD) Kuningan, Sudirman, dan Thamrin karena sejalur dengan ruas Jalan Casablanca.

Punya Rp 5 Juta Tapi Belum Punya Hunian? Ini Solusinya

Unit apartemen, memang tidak selapang rumah tapak, tetapi fasilitas apartemen mendukung kualitas hidup penghuninya. Mulai dari tersedianya fasilitas kolam renang, lapangan basket dan futsal, fitness centre, minimarket, sauna, children playground, sistem keamanan 24 jam, access card, fasilitas kesehatan, hingga terintegrasi dengan Mall@Bassura yang menghadirkan banyak tenant dan restoran ternama.

Punya Rp 5 Juta Tapi Belum Punya Hunian? Ini Solusinya

““Banyak orang yang lebih memilih sewa apartemen di tengah kota. Kalau sewa, kurang lebih angkanya di Rp 5 jutaan per bulan. Sementara Bassura City yang kondisinya sudah jadi, bisa dimiliki dan langsung dihuni dengan bayar Rp 5 juta. Bassura City mampu menjadi solusi akan kebutuhan hunian yang mendukung hidup tetap berkualitas,” ujar Andreas saat dihubungi detikcom.

“Bassura City kini makin melengkapi fasilitasnya dengan kehadiran taman jogging dan area olahraga outdoor. Tempat ini diharapkan menjadi sarana untuk warga apartemen depat bersosialisasi dan membangun komunitas positif di kawasan hunian. Bassura City juga menghadirkan puskesmas dengan fasilitas sangat baik sebagai penunjang sarana kesehatan,” jelas Andreas.

Bassura City bisa dijangkau dari Stasiun Tebet, Stasiun Cawang, dan Stasiun Jatinegara serta dekat dengan pintu Tol Jatinegara dan Tol Pedati. Bassura City juga dekat dengan Bandara Halim Perdanakusuma dan Tol Becakayu.

““Untuk mengakomodir keingingan publik memiliki hunian sendiri dan merasakan hidup berkualitas, Bassura City mengadakan program Bayar Rp. 5 Juta Bisa Langsung Huni,” imbuh Andreas.

“Promo yang hanya berlaku untuk 15 unit dengan 2 kamar tidur dari Bassura City ini mampu menjadi solusi bijak untuk resolusi tahun 2019. Bisa memiliki hunian sendiri dan lepas dari beban di mana uang menguap begitu saja karena harus bayar biaya sewa hunian setiap bulan,” tambah Andreas.

Informasi lengkap terkait program ini bisa didapat dengan berkunjung Marketing Office Bassura City di Jl.Basuki Rahmat No.1A, Jakarta Timur 13410. Selain itu, Anda bisa langsung menghubungi nomor telepon 021 859 10000 / WA 087775571988. Silakan kunjungi juga www.bassuracity.id atau Facebook dan Instagram@BassuraCity.

[Gambas:Youtube]

(adv/adv)

Najwa Shihab Calon Moderator Debat, Sandi: Mereka Jurnalis Independen

Karawang – Nama jurnalis Najwa Shihab dan Tommy Tjokro menjadi calon moderator untuk debat kedua Pilpres 2019 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Cawapres Sandiaga Uno menilai Nana, sapaan akrab Najwa, merupakan jurnalis independen.

“Nana sama Tommy kenal dengan baik. Mereka jurnalis yang independen,” kata Sandiaga di Desa Gintung Kerta, Klari, Karawang, Jawa Barat, Selasa (22/1/2019).

Meski demikian, Sandiaga mengatakan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN)-lah yang bisa melihat rekam jejak keduanya sebagai moderator debat. Pihaknya akan mengikuti keputusan final KPU.
“Tapi mungkin tim BPN yang lebih kompeten melihat rekam jejaknya. Saya ikut saja keputusan KPU seperti apa,” kata Sandi.

Ketua KPU Arief Budiman membenarkan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi alternatif moderator di debat capres-cawapres putaran kedua. Nama keduanya diusulkan oleh televisi penyelenggara.

Terkait jumlah moderator, Arief mengatakan masih membahas bersama jajarannya. Namun, secara pribadi, Arief mengusulkan hanya ada satu moderator dalam debat kedua agar waktu debat lebih efisien.

“Ya bisa satu, bisa dua ya. Tapi saya pribadi, kemarin kan berpasangan, maka moderator dua. Moderator dua kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu, jadi lebih cepat gitu, silakan… silakan tanya-jawab,” kata Arief di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (21/1).

Munculnya nama Najwa menuai penolakan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Timses pasangan nomor urut 02 itu menilai Najwa tidak netral dan meminta KPU mencari figur presenter lainnya.

“Mengenai rencana KPU untuk menunjuk moderator dalam debat, kami mengingatkan KPU agar jangan menunjuk moderator yang terindikasi berpihak. Rekam jejak moderator selama ini kan menunjukkan nama-nama yang beredar seperti Najwa terindikasi tidak netral di 2014,” sebut juru bicara BPN, Andre Rosiade.

Debat kedua akan dilaksanakan pada 17 Februari 2019. Tema yang diangkat adalah energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, serta infrastruktur. Debat akan berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta.
(idn/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Timses Prabowo Masih Pertimbangkan Najwa Shihab Jadi Moderator Debat

Liputan6.com, Jakarta – Wakil ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso menjelaskan, pihaknya belum memutuskan akan menerima atau menolak jurnalis senior Najwa Shihab sebagai moderator di Debat Pilpres 2019 yang kedua. Dia mengatakan, BPN belum punya sikap resmi soal pilihan moderator.

“Pemberitaan mengenai ada seorang teman yang menyampaikan bahwa BPN 02 menolak Najwa Shihab, saya ingin menyampaikan sebagai Wakil Ketua BPN saya menegaskan sampai hari ini kami belum menyikapi terhadap calon moderator,” kata Priyo di Prabowo-Sandi Media Center Jalan Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

Dia menambahkan, KPU belum menyampaikan resmi kepada masing-masing timses paslon siapa kandidat moderator pada debat kedua. Namun, lanjut dia, nama yang beredar antara lain Najwa Shihab, Tommy Tjokro, Latif Siregar dan Retno Pinasti.

“Nama-nama itu rencananya berdasarkan kesepakatan dengan Ketua KPU dalam rapat kemarin yang saya juga hadir, akan dibahas pada Kamis atau Jumat pekan ini. BPN belum menyampaikan sikap untuk menolak kepada seseorang, apalagi sekelas Najwa Shihab,” tutur Priyo.

Sekjen Partai Berkarya ini menyebut, Najwa Shihab merupakan presenter ternama dengan karir yang moncer. Pihaknya pun menghormati reputasi Najwa.

“Jadi ini yang harus saya sampaikan. Mungkin saja Pak Andre atau beberapa teman menyampaikan itu sebagai usulan pandangan yang bersifat personal, dan kami mempersilakan untuk itu, tetapi resminya nanti akan kami sampaikan,” ucap Priyo.

2 dari 3 halaman

Bakal Dibahas Kembali

Dia melanjutkan, keputusan moderator akan kembali dibahas oleh tim 01 dan 02 serta KPU pada pekan ini. BPN ingin moderator debat capres yang hebat dan tidak terafiliasi kekuatan politik.

“Dan kami masih meykini empat nama dan nama nama lainnya yang nanti akan muncul tetep kita apresiasi sebagai calon-calon moderator yang hebat,” kata Priyo.


Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pro Kontra Pencalonan Najwa Shihab Jadi Moderator Debat

JakartaNajwa Shihab menjadi salah satu nama calon moderator yang muncul untuk memandu debat kedua Pilpres 2019. Meski belum resmi diputuskan KPU, munculnya nama Najwa Shihab menuai pro dan kontra.

Soal Najwa Shihab menjadi salah satu alternatif moderator di debat pada 17 Februari nanti dibenarkan oleh Arief Budiman. Selain Najwa, nama Tommy Tjokro juga menjadi salah satu kandidat moderator debat kedua pilpres.

“Ya diusulkan oleh TV (Tommy Tjokro dan Najwa Shihab),” ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Terkait jumlah moderator, Arief mengatakan masih membahas bersama jajarannya. Namun, secara pribadi, Arief mengusulkan hanya ada satu moderator dalam debat kedua.

“Ya bisa satu, bisa dua ya. Tapi saya pribadi, kemarin kan berpasangan, maka moderator dua. Moderator dua kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu, jadi lebih cepat gitu, silakan… silakan tanya-jawab,” kata Arief.

Munculnya nama Najwa menuai penolakan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Timses pasangan nomor urut 02 itu menilai Najwa tidak netral dan meminta KPU mencari figur presenter lainnya.

“Mengenai rencana KPU untuk menunjuk moderator dalam debat, kami mengingatkan KPU agar jangan menunjuk moderator yang terindikasi berpihak. Rekam jejak moderator selama ini kan menunjukkan nama-nama yang beredar seperti Najwa terindikasi tidak netral di 2014,” sebut juru bicara BPN, Andre Rosiade.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin pun memberikan pembelaan untuk Najwa. Menurut juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily, Najwa merupakan presenter yang teruji kapasitasnya dalam memandu debat-debat politik di media televisi.

“Kami percaya dengan Mbak Nana bahwa beliau akan profesional dalam memandu debat. Lihat saja dalam acara-acara talkshow di televisi, Mata Najwa, sangat proporsional dalam memberikan kesempatan kepada kedua kubu,” kata Ace.

Mendapat penolakan dari BPN Prabowo-Sandiaga, Najwa Shihab akhirnya buka suara. Ia menegaskan dirinya menjunjung independensi sebagai jurnalis. Ia kemudian mengingatkan soal penampilannya dalam program debat cagub Pilgub DKI 2017, yang diadakan talkshow-nya dulu, Mata Najwa.

“Sebagai host memang kritis pada semua tokoh, tetapi selalu menjaga independensi. Kalau teman-teman semua masih ingat, saat Pilgub DKI, yang dikatakan juga bahwa saya tidak netral, kedua paslon di putaran ke-2 selalu datang kalau kami undang,” tegas Najwa.

Menurutnya, cagub DKI di putaran kedua, Anies Baswedan dan Basuki T Purnama (Ahok), juga bersedia melakukan debat yang berbeda dengan yang diadakan KPU. Format debat yang dimaksud Najwa adalah dialog interaktif dan dinamis.

“Mereka berdua merasakan bahwa sepanjang debat kita menjunjung tinggi objektivitas. Silakan cek ulang saja soal ini,” ucapnya.

Pro Kontra Pencalonan Najwa Shihab Jadi Moderator DebatFoto: Ira Koesno jadi salah satu moderator dalam debat perdana. (Rengga Sancaya/detikcom).

Najwa juga mengingatkan soal tokoh-tokoh di kubu Prabowo-Sandiaga yang juga bersedia datang ke acaranya. Seperti ketika Anies dan Sandiaga saat terpilih sebagai Gubernur-Wagub DKI.

“Saat Mas Anies dan Mas Sandi sudah terpilih, keduanya tampil pertama di acara saya. Setelah itu pun, beberapa kali keduanya kerap hadir di Mata Najwa. Begitu pula dengan Pak Djarot (eks Gubernur DKI) ketika baru berhenti jadi gubernur, bersedia diundang datang ke Catatan Najwa,” sebut Najwa.

“Kepada semua pihak, saya akan terus menjunjung tinggi independensi,” lanjutnya.

Anies ikut angkat bicara soal profesionalitas Najwa. Menurut dia, Najwa tetap menunjukkan netralitasnya saat memandu acara.

“Kalau dari sisi format, yang dikerjakan di Mata Najwa itu format yang paling baik. Secara interaktif, paling interaktif, ya. Setiap kali ada jawaban, ada kesempatan untuk mengelaborasi bisa ditanya lagi, bisa dipertanyakan lebih jauh,” kata Anies.

“Kalau independensi, kalau pengalaman kemarin di pilkada sih netral-netral aja. Ya memang Mata Najwa itu memang selalu tajam kalau tanya. Artinya siapapun yang jadi tamu di situ merasakan (netral). Tapi itu kalau ketika talkshow,” sambungnya.

Belakangan, BPN Prabowo-Sandiaga meluruskan isu mengenai penolakan kepada Najwa. Menurut Wakil Ketua BPN, Priyo Budi Santoso pihaknya belum memutuskan apakah akan menerima atau menolak Najwa sebagai moderator debat pilpres.

“Harus sedikit perlu diluruskan bahwa BPN Prabowo-Sandi belum dalam posisi menolak siapa pun moderator, termasuk Najwa Shihab karena Najwa memang termasuk salah satu host TV yang sangat moncer dan sampai hari ini, KPU belum secara resmi mengajukan nama-nama,” ungkap Priyo.

Sementara itu Ma’ruf Amin menyatakan persetujuannya apabila debat kedua dipandu oleh Najwa.

“Kalau kita sih setuju saja (Najwa Shihab). Kan yang penting itu, ya artinya lurus, tidak berpihak, netral, jadi siapa saja bukan masalah buat kami,” sebut Ma’ruf.

KPU lalu menegaskan, nama Najwa belum resmi diputuskan menjadi moderator debat. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, nama Najwa muncul baru sebagai usulan dari tv penyelenggara debat kedua nanti.

“Yang menominasikan Mbak Nana (Najwa Shihab) bukan KPU, tapi TV penyelenggara,” jelas Wahyu.

Selain Najwa, ada nama Tommy Tjokro, yang juga ditolak Prabowo-Sandiaga. Stasiun TV penyelenggara debat kedua memang sudah ditentukan KPU, yaitu RCTI, GTV, MNC TV, dan iNews TV. Setelah mendapat usulan itu, Wahyu mengaku menawarkannya kepada kedua kubu.

Wahyu pun menyebut KPU masih memiliki daftar calon moderator lain. Nama-nama itu disebut Wahyu berasal dari berbagai media.

“Tapi kita udah punya daftar soal calon-calon moderator, yang semuanya kelima debat dari insan media,” tuturnya.
(elz/rna)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>