Kajian Lingkungan Ibu Kota Baru Ditarget Rampung November

Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah menyiapkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk ibu kota baru di Kalimantan Timur. Kajian ini sebagai perlindungan dan pengaman lingkungan (environmental safeguards) dalam penyelesaian masterplan ibu kota negara.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, kajian ini mesti rampung November.

“Awal November harus sudah selesai (KLHS), KLHS ini sebagai safeguards yang harus dibangun lebih dahulu,” ujarnya mengutip laman KLHK, Jumat (20/9/2019).

Dia menjelaskan, KLHS akan disusun dengan cepat tapi juga memperhatikan prosedur yang benar. Dia meminta agar penyusunan KLHS mengajak sebanyak mungkin pihak untuk dialog.
“Saya minta dalam penyusunan KLHS ini dialog-dialognya diperkuat, bukan hanya merangkum dari data dokumen saja. Karena perencanaan yang benar itu adalah yang dialogis,” terangnya.

Lebih lanjut, selama bulan September dan Oktober tahun 2019, KLHS difokuskan pada identifikasi isu-isu penting dan mendesak di dua wilayah kabupaten yang ditunjuk sebagai calon ibu kota negara. Sehingga, diharapkan dapat diperoleh gambaran umum tentang kemampuan daya dukung lingkungan hidup di wilayah tersebut, potret persoalan lingkungan dan keanekaragaman hayati yang ada.

Lingkup Kajian dalam KLHS ini adalah proteksi wilayah lindung, daya dukung dan daya tampung lingkungan, perkiraan dinamika sosial ekonomi budaya, habitat flora dan fauna, keberlanjutan air, pola dan resiko pencemaran serta kerusakan lingkungan, serta tekanan terhadap hutan dan perubahan penggunaan lahan.

Simak Video “Blak-blakan Siti Nurbaya: Sinergi Padamkan Api
[Gambas:Video 20detik]
(zlf/zlf)

Pengusaha: UU yang Bolehkan Bakar Hutan Harus Direvisi

Jakarta – Pengusaha sawit menyebutkan bahwa ternyata ada aturan yang memperbolehkan membuka lahan dengan metode pembakaran. Hal ini bisa saja jadi penyebab kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi.

Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat adat diperbolehkan membakar lahan.

“Kenapa karhutla berulang? Satu, pembakaran masih diperbolehkan, regulasi masih memperbolehkan masyarakat adat dengan pertimbangan kearifan lokal boleh membakar dua hektar per KK (kartu keluarga), itu ada di UU 32 pasal 69 ayat 2,” kata Eddy saat dihubungi detikcom, Jumat (20/9/2019).


Eddy menyatakan undang-undang ini harus direvisi. Karena masyarakat akan terus membakar kalau tidak dilarang.

“Ini kalau regulasinya tidak direvisi maka akan terus-terusan begini, karena mereka memang diperbolehkan. Kuncinya ini harus dilarang bakar,” kata Eddy.

Pasalnya, untuk pembukaan lahan menggunakan metode tanpa pembakaran memang mahal harganya. Khususnya untuk rakyat kecil apalagi masyarakat adat.

“Untuk land clearing tanpa bakar dengan mekanis alat berat itu butuh Rp 6 juta per hektar. Nah masyarakat kalau individu cuma sehektar dua hektar cukup mahal juga, karena untuk mobilisasi. Kan kalau perusahaan itu lebih murah karena modelnya hamparan 50-100 hektar,” kata Eddy.

Mengutip UU no 32 tahun 2009, begini bunyi lengkap pasal 69 ayat 1 dijelaskan pembakaran lahan dengan cara dibakar dilarang. Namun, pada pasal 69 ayat 2 larangan itu diberi pengecualian untuk masyarakat adat.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing,” bunyi pasal 69 ayat 2.

Simak Video “Akibat Karhutla, Kabut Asap Selimuti Pekanbaru
[Gambas:Video 20detik]
(das/das)

18.000 Ton Daging Kerbau India Masuk RI Akhir 2019

Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan sebanyak 18 ribu ton daging kerbau beku India bakal masuk ke Indonesia hingga Desember 2019 ini.

“Bulan Desember awal 18 ribu semua datang,” kata dia di kantornya, Jumat (20/9/2019).

Mantan Kabareskrim itu mengatakan, seluruh sisa 18 ribu ton akan masuk di akhir tahun. Itu merupakan bagian dari kuota impor 100 ribu ton Perum Bulog, yang belakangan diputuskan menjadi 80 ribu ton karena 20 ribu ton dialokasikan untuk impor daging sapi Brasil.


“Setahu saya sudah hampir selesai. Tinggal terakhir kali 18 ribu ton lagi, dari 80 ribu ton kurang lebih,” jelasnya.

Buwas mengatakan daging tersebut akan masuk secara bertahap ke Indonesia.

“Ya bertahap. Kan kita gini, kita sudah mulai mengatur impor, tidak seperti dulu, tidak seperti dulu 1 juta (impor) datang 1 juta. Nggak mampu kita, nggak mampu nyimpannya, nggak mampu bongkarnya, pelabuhannya juga nggak mampu,” ujarnya.

Dengan dilakukan secara bertahap maka keterbatasan tempat penyimpanan yang dimiliki Bulog tak jadi kendala.

“Jadi kalau didatangkan bulan ini 10 ribu ton maka kita bagi empat atau lima. Jadi lima hari sekali datang sekian, lima hari berikutnya datang sekian. sehingga kita atur. Jadi kita nggak akan klabakan,” tambahnya.

Simak Video “Sosok Bu Ani di Mata Buwas: Tokoh Wanita Luar Biasa
[Gambas:Video 20detik]
(toy/zlf)