4 ‘Serangan’ Jokowi ke Prabowo di Debat Pilpres Perdana

Jakarta – Presiden Joko Widodo kerap melontarkan pernyataan tajam ke Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di debat Pilpres perdana semalam. Apa saja?

1. Beban Masa Lalu

Jokowi menyinggung soal beban masa lalu di awal debat. Meski ia tak menyinggung kasus penculikan aktivis, namun pernyataan ini banyak dianggap sebagai sindiran keras Jokowi ke Prabowo.

“Pertama, akan saya mulai dari saya, Pak Prabowo, saya tidak memiliki beban masa lalu sehingga enak dalam bekerja, enak dalam memberi perintah,” kata Jokowi dalam debat capres 2019 di Hotel Bidakara, Jaksel, Kamis (17/1/2019).

Jawaban ini disampaikan atas pertanyaan capres Prabowo Subianto. Prabowo bertanya soal bagaimana Jokowi memastikan tidak ada pejabat negara yang memiliki konflik kepentingan terutama terkait impor beras dan gula.

2. 6 Caleg Koruptor

Jokowi juga melontarkan pertanyaan tajam ke Prabowo soal caleg koruptor. Menohok sekali saat Jokowi menyebut caleg itu diteken Prabowo sebagai Ketum Gerindra.

“Kita tahu korupsi adalah kejahatan luar biasa, bahkan Pak Prabowo katakan sudah stadium 4 meskipun saya ndak setuju, saya ndak setuju,” ujar Jokowi di debat capres 2019 di Hotel Bidakara, Jaksel, Kamis (17/1/2019).

“Tapi menurut ICW, partai yang Bapak pimpin paling banyak calonkan mantan napi korupsi. Calon itu yang tanda tangan Ketum, berarti Pak Prabowo tanda tangan,” sebut Jokowi.

Prabowo pun menjawab tudingan Jokowi itu. “Kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum dan kalau memang hukum mengizinkan, kalau dia masih bisa dan rakyat menghendaki dia karena dia mempunyai kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga nggak seberapa, mungkin dia…,” kata Prabowo dalam debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jaksel, Kamis (17/1/2019).

3. Soal prioritaskan perempuan

Jokowi juga mempertanyakan visi misi Prabowo-Sandiaga yang memprioritaskan perempuan, namun jajaran pimpinan parpolnya laki-laki.

“Dalam visi-misi Bapak, menyebutkan bahwa setiap kebijakan akan berperspektif gender dan pemberdayaan perempuan, akan memprioritaskan pemberdayaan perempuan. Tapi saya melihat dalam struktur partai yang Bapak pimpin, seperti ketua umum, ketua dewan pembina, ketua dewan pakar, ketua harian, semuanya laki-laki. Bagaimana Bapak menjawab inkonsistensi ini,” tanya Jokowi dalam debat pilpres di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Prabowo pun menjelaskan bahwa partainya masih muda. Di usia partai ke-10 tahun, dia menjelaskan, pengurus dipilih berdasarkan kapabilitas.

“Saat penyusunan tentunya kita memilih dan menunjuk siapa yang paling pertama dan paling mau untuk muncul. Tetapi di beberapa eselon, seperti wakil ketua umum, kita punya Ibu Rachmawati Soekarnoputri. Kami juga punya sayap partai yang namanya Perempuan Indonesia Raya,” ungkap Prabowo.

“Kemudian di caleg UU mewajibkan 30 persen perempuan, kita mungkin mendekati 40 persen dan itu tekad kami,” jelasnya.

4. Singgung Hoax Ratna Sarumpaet

Jokowi juga menyinggung kasus hoax Ratna Sarumpaet di arena debat Pilpres. Hal itu terlontar saat Prabowo menyebut ada ketidakadilan di Indonesia.

Prabowo mencontohkan kepala daerah yang berdeklarasi mendukung paslon nomor urut 01 tidak ditangkap. Namun, kepala daerah yang mendukung paslon 02 ditangkap.

“Itu tidak adil, karena menyampaikan pendapat itu dilindungi,” ujar Prabowo.

Jokowi meminta Prabowo tidak asal tuduh. Setiap masalah hukum ada mekanismenya tersendiri. Nah sindiran soal hoax Ratna Sarumpaet ini kemudian diucapkan.

“Ya jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Karena kita ini adalah negara hukum ada mekanisme hukum yang kita lakukan,” ujar jokowi.

Jokowi mengatakan silakan melapor jika ada bukti. Jokowi lalu menyindir kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet.

“Kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat, jangan grasa-grusu. Misalnya jurkam Pak Prabowo katanya dianiaya, babak belur ternyata operasi plastik,” katanya.
(van/ear)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

10 Negara yang Jadi Sarang Orang Kaya Dunia

Jakarta – Amerika Serikat adalah negara dengan jumlah orang kaya dengan kategori High Net Worth (HNW) terbanyak di dunia. AS berada di posisi puncak d atas negara-negara lain. Negara mana saja?

Perlu diketahui, orang kaya dalam kategori high net worth adalah mereka yang punya harta US$ 1 juta sampai US$ 30 juta atau sekitar Rp 14,5 miliar sampai Rp 43,5 miliar pada kurs: Rp 14.500/dolar AS.

10 negara dengan daftar HNW terbanyak di dunia berkontribusi terhadap 75,2% jumlah HNW di dunia. 10 negara ini menambahkan sebanyak 387.000 populasi orang kaya dunia, naik 2,4% dibanding 2017.

Berikut daftarnya seperti dilansir CNBC Indonesia, Jumat (18/1/2019).

10. Italia
Populasi HNW 2018: 418.090
Perubahan populasi dari 2017: 6,2 persen

9. Australia
Populasi HNW 2018: 473.600
Perubahan populasi dari 2017: -2,3 persen

8. Korea Selatan
Populasi HNW 2018: 476.705
Perubahan populasi dari 2017: -1,2 persen

7. Kanada
Populasi HNW 2018: 505.010
Perubahan populasi dari 2017: -1,1 persen

6. Perancis
Populasi HNW 2018: 877.380
Perubahan populasi dari 2017: 4,7 persen

5. Inggris
Populasi HNW 2018: 893.905
Perubahan populasi dari 2017: 1,5 persen

4. Jerman
Populasi HNW 2018: 1,02 juta
Perubahan populasi dari 2017: 4,9 persen

3. Jepang
Populasi HNW 2018: 1,62 juta
Perubahan populasi dari 2017: 1,3 persen

2. China
Populasi HNW 2018: 1,88 juta
Perubahan populasi dari 2017: 3,9 persen

1. Amerika Serikat
Populasi HNW 2018: 8,68 juta
Perubahan populasi dari 2017: 2,3 persen (zlf/ang)

Pengusaha Ketar-Ketir Jika Tak Ratio Naik Jadi 16 Persen

Liputan6.com, Jakarta – Calon Pesiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berencana menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya pencegahan korupsi di kalangan birokrat. Untuk membiayai kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tersebut, salah satu upayanya dengan menggenjot pemasukan negara dari sisi pajak, yakni meningkatkan rasio pajak (tax ratio) hingga mencapai 16 persen.

Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxtion Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, upaya menaikkan tax ratio memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebab untuk dapat mencapai tujuan pembangunan yang optimal, setidaknya dibutuhkan level tax ratio 16 persen.

“Jadi saat ini baik pasangan Jokowi-Makruf Amin maupun Prabowo-Sandiaga Uno sudah selayaknya memberi perhatian pada perbaikan sistem perpajakan agar kita mampu mencapai level optimal untuk pembangunan,” kata Yustinus saat dihunbungi merdeka.com, Jumat (18/1/2019).

Namun dirinya menyayangkan apabila kenaikan tax ratio dijadikan sebagai solusi jangka pendek untuk digunakan mengatasi akar permasalahan korupsi, yakni gaji PNS dan aparat penegak hukum yang dianggap masih rendah.

“Logika sederhana pemerintah ingin menarik pajak lebih besar dari rakyat, untuk membiayai para aparatur negara yang tugasnya melayani kepentingan rakyat. Lalu kita bergumam ‘mahal bener ya mengongkosi pelayan’,” imbuh Yustinus.

Hasrat menggenjot tax ratio dalam jangka pendek jelas hanya bisa bertumpu pada kenaikan tarif pajak, bukan sebaliknya. Penurunan tarif pajak dalam jangka pendek bahkan akan menurunkan penerimaan, apalagi tingkat kepatuhan dinilainya masih cukup rendah dan basis pajak belum bertambah signifikan.

“Catatan ini hanya ingin menguji rasionalitas program jangka pendek. Jangan sampai para ASN keburu girang bukan kepalang, di saat bersamaan para pelaku usaha dan wajib pajak ketar-ketir karena siap-siap jadi sasaran perburuan target pajak,” katanya.

Berdasarkan catatan, PDB 2018 kurang lebih mencapai sebesar Rp 14.745 triliun. Sehingga kata Yustinus, kenaikan ke 16 persen naik 4,5 persen dari tax ratio 2018 sebesar 11,5 persen adalah Rp 663 triliun, atau 48 persen dari pendapatan negara 2014.

“Mungkinkah dalam jangka pendek menarik pajak yang nilainya dua kali lipat kenaikan 2015-2018, tanpa menimbulkan kegaduhan dan menggencet pelaku usaha?” cetus Yustinus.

2 dari 3 halaman

Bukan Satu-satunya Alat Ukur

Yustinus menambahkan, tax ratio merupakan perbandingan antara penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun tax ratio kata dia, bukanlah satu-satunya alat ukur bagi kinerja institusi pemungut pajak lantaran ada beberapa faktor dan kondisi yang perlu diperiksa dan dibandingkan.

Sebelumnya, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto hendak menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya pencegahan korupsi di kalangan birokrat. Mengingat belakangan ini banyak birokrat yang tergiur ‘duit panas’ masuk ke kantong pribadi.

“Berkali-kali saya utarakan di ruang publik akar masalah adalah penghasilan para birokrat kurang, tidak realistis. Kalau saya memimpin negara ini saya akan emmperbaiki kualitas hidup birokrat dengan realistis. uangnya dari mana, saya akan tingkatkan tax ratio (hingga 16 persen),” kata Prabowo dalam Debat Perdana Pilpres 2019 pada Kamis 17 Januari 2019. 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

PKS Sindir Arahan Saling Apresiasi di Debat Capres: Kayak Anak SMA

JakartaPKS menyindir arahan moderator debat perdana Pilpres 2019 agar para calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) saling mengapresiasi. Arahan semacam itu dianggap PKS tidak sesuai. Lho kok?

“Menurut saya itu jadi tidak benar dari moderator. Masa sih sekelas capres-cawapres diminta untuk pernyataannya yang damai, kemudian juga pun saling apresiasi. Ini kayak untuk anak-anak SMA. Jadi harusnya nggak perlu kayak begituan,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/1/2019).

“Ini para capres-cawapres itu kan para negarawan gitu ya, mereka ngertilah apa yang harus mereka lakukan. Tidak perlu dibegituin gitu lho,” imbuhnya.
Menurut Hidayat, hal yang penting adalah kedua paslon bisa saling berangkulan dan saling menyapa. Hidayat juga menyebut hal yang penting adalah rakyat mendapatkan pencerahan tentang kedua capres-cawapres.

“Setelah tahun 2014 yang lalu mereka berdebat, sekarang berdebat lagi, hasilnya bagaimana? Dulu yang disampaikan Pak Jokowi tahun 2014 ternyata dikonfirmasi oleh beliau sampai hari ini pun beliau belum melaksanakan dan beliau tidak menyadari bahwa beliau melaksanakan,” ujarnya.

Hidayat juga menyoroti Jokowi yang dilihatnya banyak menyerang Prabowo secara personal. Padahal menurutnya, Prabowo tidak melayangkan serangan kepada lawannya itu secara personal.

“Ya terutama, kalau yang saya pahami sih Pak Prabowo tidak secara personal gitu ya menyerang Pak Jokowi. Tapi kadang-kadang Pak Jokowi yang malah menuntut, kan termasuk tentang caleg dari Gerindra yang kata beliau paling banyak mantan napi koruptornya dan itu ditandatangani oleh Ketua Umum dan Ketua Umumnya Pak Prabowo. Ini kan sebuah blunder ya,” tutur Hidayat.

Menurut Hidayat, caleg di tingkat nasional yang paling banyak mantan napi koruptor bukanlah dari Gerindra, melainkan dari partai lain. Namun, Hidayat tak menyebut secara gamblang apa partai yang dimaksudnya.

“Jadi tohokan yang agak individual ini menurut saya agak melenceng, tidak kena sasarannya. Lebih daripada itu, orang juga kemudian menjadi diingatkan tentang sikap Pak Jokowi. Justru Pak Jokowi lah yang tegas menyampaikan bahwa mantan napi koruptor itu juga punya hak untuk dicalegkan. Itu pernyataan Pak Jokowi sendiri. Nah, kalau sikap dasar beliau demikian kenapa beliau mengkritik orang lain?” tegasnya.

Sebelumnya, pada sesi closing statement, masing-masing paslon tidak ada yang memberikan pernyataan apresiasi kepada lawan debat. Padahal kedua paslon diminta menutup debat perdana dengan pernyataan menyejukkan sekaligus apresiasi antarpaslon.

Capres Jokowi saat menyampaikan closing statement menegaskan bersama cawapres Ma’ruf Amin sudah memahami persoalan bangsa. Jokowi menegaskan tidak ada beban masa lalu dalam memimpin pemerintah.

Hal yang sama dilakukan capres Prabowo. Prabowo dalam closing statement-nya menegaskan dirinya bersama cawapres Sandiaga Uno bertekad mencari jalan keluar atas kebocoran-kebocoran di negara.

Setelah itu, kedua pasangan bersalaman. Sandiaga bahkan mencium tangan Ma’ruf Amin.
(azr/dhn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kemlu RI Pulangkan WNI yang Bebas dari Ancaman Hukuman Mati di Malaysia

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Luar Negeri RI telah memulangkan dan menyerahterimakan dua WNI yang terbebas dari ancaman hukuman mati di Malaysia kepada pihak keluarga. Prosesi itu dilaksanakan di Kemlu RI Jakarta pada 17 Januari 2019.

Kedua WNI tersebut adalah Siti Nurhidayah asal Brebes, Jawa Tengah, dan Mattari asal Bangkalan, Madura.

Siti Nurhidayah (SN) ditangkap pada 6 November 2013 dalam penerbangan transit di Penang dari Guang Zhou membawa narkotika jenis sabu. Hasil pendalaman Tim Perlindungan WNI menguatkan keyakinan bahwa SN adalah korban penipuan.

Dalam proses persidangan, pengacara berhasil menghadirkan sejumlah saksi kunci yang mengetahui dan bersaksi bahwa SN adalah korban. SN dibebaskan dari semua dakwaan pada 15 November 2018.

“Hasil pendalaman Tim Perlindungan WNI terhadap 2 kasus ini memperkuat keyakinan bahwa Siti Nurhidayah adalah korban penipuan. Demikian pula dengan Mattari adalah korban salah tangkap. Karena itu kita berikan pendampingan dan pembelaan semaksimal mungkin,” ujar Lalu Muhamad Iqbal, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, dalam rilis yang diterima Liputan6.com, Jumat (18/1/2019).

Sementara itu, Mattari ditangkap pada 14 Desember 2016 di sebuah proyek konstruksi tempatnya bekerja di negara bagian Selangor, Malaysia. Mattari dituduh melakukan pembunuhan terhadap seorang WN Bangladesh yang jenazahnya ditemukan dekat tempatnya bekerja.

Pengacara KBRI Kuala Lumpur, Gooi & Azzura, berhasil meyakinkan hakim bahwa bukti-bukti yang ada tidak memadai, khususnya karena tidak ada saksi yang melihat atau mengetahui langsung kejadian tersebut. Pada 2 November 2018, Hakim di Mahkamah Tinggi Syah Alam membebaskan Mattari dari semua tuduhan. Namun demikian, baru 8 Januari 2019, ijin pemulangan diterima dari Imigrasi Malaysia.

“Selama proses hukum, KBRI selalu memberikan pendampingan kepada keduanya. Termasuk dalam bentuk memfasilitasi komunikasi dengan keluarga masing-masing,” ungkap Galuh Indriyati, staf KBRI Kuala Lumpur yang selama ini melakukan kunjungan ke penjara dalam rangka pendampingan bagi WNI yang menjalani proses hukum di wilayah kerja KBRI Kuala Lumpur.

Sementara itu, putra tunggal Siti Nurhidayah, Muhamad Ali Al Farisi atas nama keluarga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah atas pendampingan dan pembelaaan yang diberikan kepada ibunya.

“Saya tidak tahu harus mengucapkan apalagi selain terima kasih kami sekeluarga atas perjuangan Pemerintah membebaskan Ibu saya yang korban penipuan. Semoga menjadi pelajaran bagi yang lain,” ujar mahasiswa semester 8 Teknik Elektronika yang ditinggal ibunya saat di kelas 2 SMA ini.

Sejak 2011, sebanyak 442 WNI terancam hukuman mati di Malaysia. Pemerintah berhasil membebaskan sebanyak 308 WNI dan saat ini masih ada 134 WNI terancam hukuman mati, menurut data Kementerian Luar Negeri RI.


Simak video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

WNI Dibebaskan dari Sandera Abu Sayyaf di Filipina

Di lain kabar, seorang nelayan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi sandera Abu Sayyaf, Samsul Saguni, dilaporkan telah dibebaskan dari sekapan kelompok separatis yang berbasis di sekitar kepulauan selatan Filipina itu.

Menurut keterangan dari Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, Samsul dilepaskan pada Selasa, 15 Januari 2019, sekitar pukul 15.35 waktu setempat.

“Samsul Saguni saat ini masih berada di Pangkalan Militer Westmincom di Jolo, Filipina Selatan, guna pemeriksaan kesehatan dan menunggu diterbangkan ke Zamboanga City,” tutur Iqbal saaat dihubungi Liputan6.com pada Rabu (16/1/2019).

Setelah diserahterimakan secara resmi kepada KBRI Manila, Samsul akan diproses pemulangannya ke Indonesia. Meski demikian, waktu pengembalian korban ke Tanah Air belum bisa dipastikan.

“Tergantung kondisi di Filipina,” ujar Iqbal.

Samsul Saguni diculik pada 11 September 2018 di perairan pulau Gaya, Semporna, Sabah. 

Seorang WNI lainnya atas nama Usman Yunus, yang diculik oleh Abu Sayyaf bersamaan dengan Samsul, telah lebih dahulu bebas pada tanggal 7 Desember 2018.

Sebelumnya, keduanya disekap bersama dengan tiga korban penculikan lainnya –seorang warga negara Malaysia dan dua orang WNI– di perairan Kinabatangan, dekat dengan Pulau Tawi Tawi di Filipina, ketika menangkap ikan di wilayah ini. Baca selengkapnya…

Pak Prabowo, Penerimaan Perpajakan RI Sudah Lama Tembus US$ 60 M

Jakarta – Pada debat pertama, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjanji akan meningkatkan tax ratio demi meningkatkan gaji para abdi negara supaya terhindar dari tindak korupsi.

Prabowo bilang, jika memimpin nanti bersama Sandiaga Uno akan meningkatkan tax ratio ke level 16% dengan minimal penerimaan perpajakan US$ 60 miliar.

“Saya akan tingkatkan tax ratio yang sekarang berada di 10% bahkan lebih rendah. Saya kembalikan minimal ke 16% berarti kita akan dapat mungkin minimal US$ 60 miliar atau lebih,” kata Prabowo di Hotel Bidakara kemarin (17/1/2018).

Jika dibandingkan dengan data pada APBN, maka ada beberapa yang tidak sesuai. Seperti angka tax ratio saat ini yang dibilang 10% atau lebih rendah, faktanya adalah 11,6% (outlook 2018).

Selanjutnya, Prabowo juga berbicara mengenai penerimaan perpajakan yang minimal US$ 60 miliar atau Rp 840 triliun (kurs Rp 14.000). Jika mengacu pada APBN, maka penerimaan perpajakan sudah tembus ribuan triliun sejak 2014 meskipun tax rationya masih belum mencapai 16%.

Tax Ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto. Nisbah ini sering dipakai untuk mengukur kinerja pemungutan pajak. Meski demikian, tax ratio bukanlah satu-satunya alat ukur bagi kinerja institusi pemungut pajak lantaran ada beberapa faktor dan kondisi yang perlu diperiksa dan dibandingkan.

Berikut data tax ratio berdasarkan data Kementerian Keuangan sejak 2014:
– Tax ratio 2014 sebesar 13,7%
– Tax ratio 2015 sebesar 11,6%
– Tax ratio 2016 sebesar 10,8%
– Tax ratio 2017 sebesar 10,7%
– Tax ratio 2018 sebesar 11,6% (outlook)
– Tax ratio 2019 sebesar 12,2% (target APBN)

Berikut data penerimaan perpajakan sudah tembus US$ 60 miliar:
– 2014 sebesar Rp 1.146,9 triliun
– 2015 sebesar Rp 1.240,4 triliun
– 2016 sebesar Rp 1.285,0 triliun
– 2017 sebesar Rp 1.343,5 triliun
– 2018 sebesar Rp 1.548,5 triliun
– 2019 sebesar Rp 1.786,4 triliun (APBN)

(hek/eds)

Kesepakatan Dagang AS-China Dorong Penguatan Rupiah

Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak menguat terbatas pada perdagangan Jumat ini. Kesepakatan dagang AS dengan China mendorong penguatan aset berisiko.

Mengutip Bloomberg, Jumat (18/1/2019), rupiah dibuka di angka 14.165 per dolar AS, menguat jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya yang ada di angka 14.192 per dolar AS.

Sejak pagi hingga siang hari ini, rupiah bergerak di kisaran 14.155 per dolar AS hingga 14.195 per dolar AS. Jika dihitung dari awal tahun, rupiah masih menguat 1,44 persen.

Berbeda, berdasarkan Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI), rupiah dipatok di angka 14.182 per dolar AS, melemah jika dibandingkan dengan patokan sehari sebelumnya yang ada di angka 14.158 per dolar AS.

Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengatakan, harapan membaiknya hubungan dagangan Amerika Serikat dengan China mendorong minat pelaku pasar pada aset beresiko.

“Situasi itu membuka peluang bagi mata uang berisiko seperti rupiah untuk terapresiasi,” katanya dikutip dari Antara.

Ia mengemukakan Wakil Perdana Menteri China Liu He akan mengunjungi AS pada 30-31 Januari mendatang untuk pembicaraan perdagangan berikutnya.

Ekonom Samuel Aset Manajemen, Lana Soelistianingsih mengatakan pasar menyambut positif pertemuan itu dengan harapan kesepakatan tarif antara AS-China.

“Data-data ekonomi China belakangan ini menunjukkan penurunan, bahkan PMI (purchasing managers index) sektor manufatur sudah di bawah level 50 yang artinya kontraksi,” katanya.

Dengan adanya kesepakatan, lanjut dia, maka diharapkan dapat menahan perlambatan ekonomi, mengingat perlambatan China akan berdampak pada global dan ekonomi Asia.

“Ekonomi China merupakan salah satu motor ekonomi Asia,” katanya.

2 dari 3 halaman

BI: Rupiah Berada dalam Tren Penguatan

Sebelumnya, rupiah mengawali tahun 2019 ini dengan kondisi yang cukup baik. Bank Indonesia (BI) menyebutkan Rupiah saat ini tengah dalam tren menguat. Penguatan dimulai sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut pada Januari 2019.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan tren penguatan Rupiah tersebut dakan mendukung stabilitas harga di dalam negeri.


“Nilai tukar Rupiah dalam tren menguat sehingga mendukung stabilitas harga. Rupiah pada Desember 2018 secara rerata menguat sebesar 1,16 persen, meskipun secara point to pointsedikit melemah sebesar 0,54 persen,” kata Perry pada Kamis 17 Januari 2019.

Dia mengungkapkan penguatan Rupiah antara lain dipengaruhi aliran masuk modal asing akibat perekonomian domestik yang kondusif dan imbal hasil domestik yang tetap menarik, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang sedikit mereda.

“Dengan perkembangan yang cenderung menguat menjelang akhir tahun 2018, Rupiah secara rerata keseluruhan tahun 2018 tercatat mengalami depresiasi sebesar 6,05 persen, atau secara point to point sebesar 5,65 persen dibandingkan dengan level tahun sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu, depresiasi atau pemelahan Rupiah secara point to point tersebut lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi mata uang negara lain seperti Rupee India, Rand Afrika Selatan, Real Brasil, dan Lira Turki.

“Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati risiko ketidakpastian pasar keuangan global dengan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya dengan tetap mendorong berjalannya mekanisme pasar, dan mendukung upaya-upaya pengembangan pasar keuangan,” jelas dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ekonom Bantah Pernyataan Capres Prabowo Soal Gaji Birokrat Kecil

Liputan6.com, Jakarta Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto mengatakan bahwa gaji birokrat saat ini sungguh tidak realistis. Dengan beban pekerjaan yang ada, pejabat birokrat berhak mendapatkan gaji yang lebih tinggi.

“Sebagai contoh bagaimana bisa seorang gubernur gajinya Rp 8 juta per bulan. Kemudian dia mengelola Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD begitu besar. Ini tidak realistis,” ujar dia pada Debat Capres dan Cawapres, Kamis malam (17/1/2019).

Namun, pernyataan Prabowo dibantah pengamat ekonomi. Ekonom Insitute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menjelaskan, Prabowo menggambarkan gaji seorang gubernur tidak menyeluruh. Sebab, upah gubernur saat ini pada dasarnya juga ditunjang dengan uang operasional.

“Gaji pokok Gubernur memang sekitar Rp 8 juta. Tapi di luar gaji pokok ada uang operasional yang besarnya didasarkan pada Pendapatan Asli Daerah. Dan dalam setahun bisa Rp 1 miliar-Rp 2 miliar lebih hanya dari uang operasional,” ujar dia kepada Liputan6.com, Jumat (18/1/2019).

Menurut dia, Prabowo pada pemaparan di debat soal [gaji birokrat]( 3873655 “”) tidak mempertimbangkan pemasukan tambahan para pejabat birokrat, termasuk di dalamnya tunjangan yang berhak diperoleh pejabat negara.

“Jadi Pak Prabowo hanya melihat parsial dari gaji pokok dan belum termasuk tunjangan lainnya,” ucapnya.

Senada, Ekonom Centre of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah memaparkan tunjangan yang diterima gubernur terbilang besar, sehingga jika ditotal penghasilan mereka bisa mencapai ratusan rupiah.

“Saya kira Prabowo dan tim melupakan hal ini. Gaji pokok memang sulit dinaikkan karena dampaknya langsung ke biaya pensiun,” ucapnya.

2 dari 2 halaman

Debat Jokowi vs Prabowo soal Gaji Birokrat Kecil

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan debat Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang pertama. Tema yang diambil adalah Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

Dalam debat tersebut calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menyatakan bahwa penghasilan para birokrat saat ini tidak realistis karena di bawah beban kerja. Prabowo melanjutkan, jika terpilih maka ia akan memperbaiki birokrasi.

Selain itu, ia juga akan menaikkan tax ratio yang saat ini hanya 10 persen menjadi 16 persen. Hal tersebut agar pendapatan negara bertambah, sehingga bisa menggaji lebih besar semua birokrat.

“Sebagai contoh bagaimana bisa seorang gubernur gajinya Rp 8 juta, kemudian dia mengelola Jateng (Jawa Tengah) yang lebih besar dari Malaysia, dengan APBD begitu besar, ini tidak realistis,” kata Prabowo.

Namun, hal tersebut ditepis oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi). “Saya tidak setuju karena gaji ASN kita sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang besar,” jelas Jokowi.

WNI Sandera Abu Sayyaf Dibebaskan dalam Proses Semi Intelijen

Jakarta

Pembebasan Samsul Saguni, seorang nelayan asal Majene, Sulawesi Barat, yang diduga disekap kelompok pimpinan Abu Sayyaf di Filipina, terjadi melalui proses ‘semi intelijen,’ yang melibatkan ‘aset-aset Indonesia’ di Filipina Selatan.

Hal itu dikatakan Lalu Muhammad Iqbal, Direktur Perlindungan WNI, Kementerian Luar Negeri, dalam wawancara dengan Callistasia Wijaya, dari BBC News Indonesia. Rabu (16/1)

Ia menegaskan pembebasan dilakukan tanpa tebusan, meski kelompok ini berkali-kali merongrong pemerintah dan keluarga sandera, menuntut sejumlah uang.

“Mereka pernah minta tebusan mulai dari 10 juta Peso karena nggak dipenuhi, dia turun sampai ke 6 juta Peso. Terus prosesnya seperti itu. Dan nggak diberikan,” tandasnya.

“Samsul Saguni saat ini masih berada di Pangkalan Militer Westmincom di Jolo, Filipina Selatan, guna pemeriksaan kesehatan dan menunggu diterbangkan ke Zamboanga City,” kata Lalu.

Samsul Saguni, yang diculik pada tanggal 11 September tahun lalu, dibebaskan pada Selasa (15/1) dan diterima aparat Filipina pada sore hari sekitar pukul 16.30.

“Setelah diserahterimakan secara resmi kepada KBRI Manila, Samsul Saguni akan diproses pemulangannya ke Indonesia,” katanya pula.

Namun, beberapa waktu lalu, beredar video yang memperlihatkan Samsul meminta agar nyawanya diselamatkan.

Samsul Saguni diculik bersama seorang warga Indonesia lainnya, Usman Yunus, pada 11 September 2018, saat menangkap ikan di perairan pulau Gaya, Semporna, Sabah.

Namun, “Usman Yunus telah lebih dahulu bebas pada tanggal 7 Desember 2018,” kata Lalu Muhammad Iqbal. Usman lolos setelah berhasil melarikan diri dari para penyekapnya.

Disebutkannya, masih ada dua orang WNI yang saat ini masih dalam sekapan kelompok bersenjata di Filipina Selatan.

Sejak 2016, ada 36 WNI yang disandera di Filipina Selatan dan 34 diantaranya sudah bebas, sebagian kecil karena berhasil melarikan diri, ada yang dibebaskan dalam operasi aparat Filipina.

Ada pula yang dilepas oleh para penculiknya, yang oleh berbagai kalangan diduga karena ada pihak yang membayar uang tebusan yang dituntut para penculik.

Keluarga ingin cepat bertemu

Lalu mengatakan ia belum tahu kondisi terkini Samsul, termasuk apakah dia mengalami kekerasan selama di penyekapan. Ia mengatakan pertanyaan-pertanyaan semacam itu akan ditanyakan ke Samsul di hari-hari mendatang saat sudah kembali ke Indonesia dan kondisi psikologisnya sudah memungkinkan.

Sementara itu, istri Samsul, Fitriani, bersyukur suaminya sudah ditemukan dan dia berharap keluarga dapat cepat bertemu dengan Samsul.

“Semoga segera bisa dibawa pulang kesini untuk ketemu, untuk ketemu keluarga, untuk ketemu anaknya, ketemu kami disini. Jadi semoga bisa cepat dibawa pulang,” kata Fitriani.

Fitriani mengatakan ia tak mau lagi Samsul melaut, karenanya, “harapan sama pemerintah, supaya bisa kasian dapat bantuan. Apakah itu bantuan modal atau bantuan pekerjaan, apapun itu yang penting suami saya sudah tidak ke sana lagi.”

“Dari dulu, semenjak bujang, dia memang kerjanya sudah merantau. Tapi kalau sudah begini kan, pasti tidak ingin, sudah tidak bisa ke (perairan tempat ia mencari ikan di) sana,” ujarnya kepada wartawan Tribun Timur, Edyatma Jawi.

Aset Indonesia di Filipina Selatan

Kalau tidak karena membayar uang tebusan sebagaimana dicurigai berbagai kalangan, bagaimana Samsul dilepaskan kelompok bersenjata yang menculiknya?

Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Lalu Mohamad Iqbal menolak untuk menjelaskan secara rinci. Ia hanya menjelaskan, pemerintah Indonesia tidak berdiskusi secara langsung dengan kelompok penyandera. Prosesnya disebutnya merupakan “proses semi-intelijen.”

“Yang jelas, kita memanfaatkan semua aset-aset kita di yang ada di Filipina Selatan. Buat Indonesia, Filipina Selatan itu kan bukan daerah baru. Bahkan proses perdamaian MNLF dengan pemerintah Filipina di tahun 1995 itu kan difasilitasi oleh Indonesia,” kata Lalu pula.

“Jadi, banyak orang-orang kita yang pernah hadir di sana sekian lama dan membangun network di situ. Mereka juga diterima oleh masyarakat setempat. Jadi hubungan baik kita dengan berbagai pihak, dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana jadi aset kita,” katanya.

Pemerintah Indonesia, kata Lalu, memprioritaskan cara family engagement, melibatkan keluarga dalam proses pembebasan sandera, karena penyandera pasti akan meneror keluarga korban.

Lalu menyebut salah satu metode yang dilakukan untuk mendesak keluarga adalah dengan memperingatkan bahwa akan ada video yang menampilkan korban minta kepada keluarga agar nyawanya diselamatkan.

militer Tentara Filipina melakukan patroli air di Mindanao, Filipina, beberapa waktu lalu. (AFP)

“Kita memperkuat keluarga, memberitahukan keluarga apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Jadi keluarga sudah siap ketika menghadapi situasi itu dan dia tau apa yang harus dia sampaikan,” kata Lalu.

Lalu menambahkan proses pembebasan itu melibatkan kerja sama dengan militer Filipina.

Disarankan tidak melaut di Malaysia

Lalu mengatakan pemerintah Indonesia masih berupaya untuk membebaskan dua sandera WNI di Filipina Selatan. Sama seperti kasus Samsul, kedua orang ini juga nelayan.

Mereka, lanjutnya, ditangkap sekitar awal Desember tahun lalu di Sandakan, Sabah.

Pemerintah Indonesia, kata Lalu, menghimbau nelayan-nelayan Indonesia yang bekerja sebagai nelayan di Sabah, yang jumlahnya sekitar 6.000 orang, untuk tidak melaut sampai ada jaminan keamanan dari pemerintah Malaysia.

Ia mengatakan bahwa pemerintah Malaysia tidak pernah terlibat dalam upaya pembebasan sandera WNI meskipun kejadian penyanderaan terjadi di wilayah negara tersebut.

Karena itu, menurutnya, kerja sama dalam rangka pembebasan sandera lebih banyak dilakukan dengan pihak Filipina.

“Ini nggak ada pilihan lain. Cuma dua pilihannya, either nelayan kita minta berhenti bekerja di Malaysia atau pihak Malaysia bisa menyelesaikan isu kemampuan pengamanan mereka, untuk mengamankan wilayah itu.

“Ya ini kan terjadi karena aparat keamanan Malaysia di wilayah Sabah belum bisa menjamin keamanan para nelayan yang bekerja di sana,” kata Lalu.

Lalu berharap pemerintah Malaysia memperkuat kapasitas pengamanan mengingat para sandera diculik di wilayah Malaysia.

“Salah satu solusi agar tidak terjadi penculikan lagi adalah kita mengharapkan pihak Malaysia akan memperkuat kapasitas pengamanan di perairan Sabah sehingga nelayan WNI yang melaut mendapatkan jaminan keamanan,” ujarnya.

“Tanpa jaminan keamanan, kami masih akan menghimbau nelayan WNI di Sabah untuk tidak melaut,” tambahnya.

Pemerintah, lanjutnya, sedang memikirkan solusi untuk mengajak nelayan Indonesia pulang ke tanah air.

Lalu mengatakan tidak ada jalan terbaik selain memanggil para nelayan itu, yang mayoritas merupakan penduduk Sulawesi, untuk pulang ke Indonesia.

Kemenlu RI mencatat sudah ada 11 nelayan WNI yang diculik di perairan Malaysia.

Pada Januari 2018 lalu, dua WNI dibebaskan dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di Sulu, Filipina Selatan. Mereka diculik dari dua kapal ikan milik warga negara Malaysia yang berbeda pada 5 November 2016 di perairan Kertam, Sabah, Malaysia.

Adapun Samsul Saguni diculik pada 11 September 2018 manakala pemerintah Indonesia, Filipina, dan Malaysia telah memberlakukan kesepakatan trilateral pada 2017.

Laporan ini dimutakhirkan pada Jumat (18/1) pukul 06.00 demi akurasi.


(ita/ita) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Rupiah Masih Tertekan, Dolar AS Kini Berada di Rp 14.180

Jakarta – Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah terpantau menguat. Dolar AS kini berada di level Rp 14.180.

Berdasarkan data perdagangan reuters, Jumat (18/1/2019), pukul 09.10 WIB nilai tukar dolar AS terhadap rupiah berada di angka Rp 14.180.

Dari grafik yang ditunjukkan, dolar AS terpantau bergerak menuju level Rp 14.175. Dolar AS bergerak di kisaran Rp 14.160 hingga Rp 14.180.

Bank Indonesia (BI) menyebut nilai tukar rupiah saat ini sedang dalam tren menguat. Hal ini turut mendukung stabilitas harga.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan rupiah pada Desember 2018 secara rerata menguat sebesar 1,16%, meskipun secara point to point sedikit melemah sebesar 0,54%.

“Tren penguatan Rupiah berlanjut pada Januari 2019. Penguatan Rupiah antara lain dipengaruhi aliran masuk modal asing akibat perekonomian domestik yang kondusif dan imbal hasil domestik yang tetap menarik, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang sedikit mereda,” kata Perry dalam konferensi pers di Gedung BI kemarin.

Dia menyampaikan, dengan perkembangan yang cenderung menguat menjelang akhir tahun 2018, rupiah secara rerata keseluruhan tahun 2018 tercatat mengalami depresiasi sebesar 6,05%, atau secara point to point sebesar 5,65% dibandingkan dengan level tahun sebelumnya.

Depresiasi Rupiah secara point to point tersebut lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi mata uang negara lain seperti Rupee India, Rand Afrika Selatan, Real Brasil, dan Lira Turki.

(fdl/fdl)