Alasan Jokowi Bangun Banyak Bendungan

Liputan6.com, Jakarta – Calon presiden (capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mengakui menjaga keseimbangan harga pangan sulit. Oleh karena itu, pemerintah berusaha menjaga keseimbangan harga pangan dengan sejumlah strategi seperti membangun bendungan.

“Memang paling sulit jaga keseimbangan harga, petani senang, masyarakat senang. Menaikkan harga, naikkan saja HPP kita, harga di pasar akan terus naik, masyarakat akan rasan beban,” ujar Jokowi, Minggu (17/2/2019).

Oleh karena itu, menurut Jokowi, peran pemerintah untuk menjaga kestabilan harga pangan. “Harga stabil, stok ada, dua-duanya dapat untung,” tutur dia.

Jokowi menambahkan, untuk menjaga keseimbangan harga tersebut dengan sejumlah strategi jangka pendek, menengah hingga panjang. Salah satu strategi panjang dengan membangun bendungan. Dengan pembangunan bendungan tersebut dapat mengairi sawah.

“Kita juga memiliki strategi besar supaya rakyat bangun bendungan sebanyak-banyaknya. Kebutuhan air untuk pengairan sawah suplai 11 persen. 49 waduk, suplai 20 persen dari kebutuhan yang ada,” tutur dia.

Jokowi mencontohkan, bendungan yang dibangun di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengairi sawah sehingga meningkatkan produksi. Jokowi menuturkan, pihaknya sudah membangun tujuh bendungan di NTT. “Karena di NTT  tanpa air, tanpa air tidak bisa tanam,” kata dia.

2 dari 2 halaman

Prabowo Curiga Mendag Tidak Lapor Impor ke Jokowi

Sebelumnya, Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto mencurigai Menteri Perdagangan tidak melaporkan perubahan aturan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut karena adanya impor bahan pangan sehingga membuat petani tertekan.

Prabowo mengatakan, telah terjadi perubahan aturan impor yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Sebelum berubah, ada aturan yang menyatakan tidak ada impor satu bulan menjelang masa panen dan dua bulan setelah masa panen. Namun dengan perubahan ini tidak ada pembatasan sehingga bisa impor kapanpun.

“Mendag tidak melaporkan ke Bapak bahwa telah mengubah Keputusan Menteri soal impor ini,” kata dia saat Debat Capres kedua yang berlangsung di Hotel Sultan, Minggu 17 Februari 2019.

Dengan adanya aturan impor tersebut membuat para petani tertekan. Alasannya, impor membuat harga pangan produksi petani jatuh karena pasokan melimpah.


Saling Sahut Jokowi vs Prabowo soal Infrastruktur

Jakarta – Kedua calon presiden mendapatkan pertanyaan terkait infrastruktur di Indonesia.

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut jika pembangunan infrastruktur yang dilakukan Joko Widodo kurang efisien. Banyak proyek yang dikerjakan dengan grasa grusu.

Prabowo juga menyampaikan banyak proyek yang merugi, efisien.

“Ini mengakibatkan sulit membayar. Jangan infrastruktur hanya jadi monumen contohnya LRT Palembang,” kata dalam Debat Capres Jilid 2 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Menanggapi hal tersebut, capres nomor urut 01 Joko Widodo menyebut Prabowo yang menyebut kerja infrastruktur yang tidak feasible adalah hal yang tidak benar.

“Kalau tadi pak Prabowo sampaikan tanpa feasibilty study salah besar, karena ini sudah direncanakan sejak lama. Semuanya ada,” kata Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan terkait LRT Palembang dan MRT Jakarta dibutuhkan waktu untuk memindahkan budaya naik mobil atau kendaraan pribadi ke transportasi massa.

“Yang saya pelajari di negara butuh bertahun-tahun. Tidak mudah, ini baru 4 tahun 6 bulan. Mengenai Kertajati, begitu rampung airport Bandung akan dipindahkan ke Kertajati,” imbuh dia.

(ara/eds)

Hasil Liga Spanyol: Madrid Kalah 1-2 dari Girona, Ramos Kartu Merah

MadridReal Madrid menjamu Girona dalam lanjutan La Liga. Los Blancos kalah 1-2 dan Sergio Ramos diganjar kartu merah.

Bermain di Santiago Bernabeu, Minggu (17/2/2019) malam WIB, Girona tampil ngotot di markas Madrid. Girona berani keluar menyerang, sementara Madrid belum menemukan celah yang dapat dimanfaatkan.

Permainan Madrid mulai membaik di setelah laga berjalan 15. Los Blancos mengurung pertahanan Girona, namun tetap saja tak ada peluang berbahaya dari tim tuan rumah.

Girona mengancam di menit ke-19. Melalui skema serangan balik, Stuani berhasil menguasai bola dan mendekat ke kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras yang ditepis oleh Thibaut Courtois sambil meregangkan badan.

Madrid mengancam di menit ke-21. Marco Asensio melepas tembakan yang masih lemah dan dengan mudah ditangkap kiper lawan.

Serangan Madrid membuahkan hasil di menit ke-25. Casemiro membawa Madrid memimpin 1-0 lewat gol sundulan usai memanfaatkan umpan silang Toni Kroos.

Karim Benzema mendapat peluang di menit ke-41. Dia berhasil mendapat ruang untuk melepaskan tembakan keras, namun bola yang diarahkan ke tiang jauh masih bisa ditepis Bono.

Tak ada gol tambahan hingga turun minum. Madrid memimpin 1-0 di babak pertama.

Girona berusaha melancarkan serangan secepat mungkin. Lini pertahanan Madrid dibuat ketar-ketir oleh serangan lawan.

Kesempatan Girona untuk menyamakan skor baru tercipta di menit ke-65. Guillermo Cuadra Fernandez memberikan Girona hadiah penalti setelah Ramos melanggar pemain lawan.

Cristhian Stuani maju sebagai eksekutor. Dia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Situasi berbalik di menit ke-75. Portu berhasil membawa Girona unggul 2-1 lewat gol sundulan usai memanfaatkan bola rebound dari tembakan Douglas Luiz.

Madrid melancarkan serangan bertubi-tubi, namun penyelesaian akhir mereka masih terbilang buruk.

Alih-alih mendapat gol penyeimbang, Los Blancos malah harus main dengan 10 orang di penghujung laga. Ramos diganjar kartu kuning kedua setelah melanggar pemain lawan.

Tak ada gol tambahan hingga laga tuntas. Madrid harus menelan kekalahan 1-2 di depan publik sendiri.

Kekalahan ini membuat Madrid duduk di posisi ketiga dengan 45 poin. Sementara itu, Girona naik ke posisi 15 dengan 27 poin.

Susunan Pemain:

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo; Ceballos, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Lucas Vazquez.

Girona: Bono, Ramalho, Alcala, Granell, Stuani, Pere Pons, Portu, Douglas Luiz, Raul Carnero, Juanpe, Pedro Porro.



(ran/raw)


Moeldoko: Setahun Terjadi Penyusutan Lahan 128 Ribu Hektar

Liputan6.com, Jakarta Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko mengakui jika persoalan alih fungsi lahan masih menjadi masalah serius karena menyangkut ketahanan pangan. Sebab, setiap tahun lahan di Indonesia telah menyusut hingga mencapai 100 ribuan per hektar.

“Karena sekarang ini, satu sisi jumlah penduduk kita semakin banyak, pada sisi yang lain ada penyusutan luas lahan baku kurang lebih 128 ribu hektar dalam satu tahun. Ini kondisi ini harus disiasati,” kata Moeldoko di Kantor HKTI, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Dia mengatakan, berbagai persoalan lahan kerap muncul sehingga menjadi isu nasional yang hangat. Adapun penyebab terjadinya penyusutan tersebut juga karena infrastruktur pertanian saat ini dinilai kurang tertangani dengan baik.

“(Infrastruktur pertanian) kurang tertangani dengan baik sehingga apa?. Lahan-lahan yang ada sekarang itu kurang begitu produktif karena pengairannya tidak terencana dengan baik,” jelas dia.

Terkait alih fungsi lahan, pemerintah sudah menyadari akan hal tersebut. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat 150.000 sampai 200.000 hektare lahan tiap tahun beralih fungsi.

Kementerian ATR ingin segera ada peraturan presiden (Perpres) untuk menghentikan alih fungsi lahan ini.

Sementara, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) luas lahan baku sawah terus menurun. Pada 2018, luas lahan tersisa 7,1 juta hektare, turun dibanding 2017 yang masih 7,75 juta hektare.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Nasdem: Impor Pangan Akibat Konversi Lahan Pertanian

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Johnny G Plate menilai impor pangan masih dilakukan karena konversi lahan pertanian saat ini masih terjadi hingga 30 persen.

“Konversi lahan ini tidak pernah dibuka dari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Di atas kertas lahan seakan bertambah, tapi di lapangan tidak,” kata Johny dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat, 18 Januari 2019. 

Konversi lahan ini, jelas Johnny, terkuak saat debat menteri dalam rapat kabinet. Dalam rapat itu juga diputuskan untuk mengimpor. “Makanya kita berterimakasih, Pak Jokowi berhasil membuka masalah itu. Itu produksi menurun karena lahannya yang berkurang,” ucap dia.

Lebih jauh Johnny menambahkan, impor itu dilakukan agar harga pangan di pasaran stabil.

Dia mencontohkan, bila produksi pangan berkurang dan kebutuhan naik maka harga beras di pasaran akan tinggi.

“Tugas pemerintah adalah menstabilkan harga,” kata dia seperti dilansir dari Antara. 

Belakangan, Johnny menyebut, banyak berpandangan total produksi pangan dalam negeri melebihi kebutuhan. Faktanya, hingga saat ini, produksi pangan belum mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Produksi tidak sesuai dengan kebutuhan, karena konversi lahan,” imbuhnya.

Keliling Asia, Putra Mahkota Arab Saudi Incar Sekutu dan Kerja Sama Potensial

Liputan6.com, Islamabad – Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman tiba di Pakistan pada Minggu 17 Februari 2019. Hal itu menandai dimulainya tur Asia selama sepekan ke depan.

MBS, julukan akrabnya, disebut akan menggali potensi kerja sama yang menguntungkan, sekaligus memperkuat sekutu di Asia Raya.

Dikutip dari Channel News Asia pada Minggu (17/2/2019), MBS akan berada di ibu kota Pakistan, Islamabad, hingga hari Senin esok.

Kunjungan Mohammed bin Salman dilakukan di tengah kian meningkatnya ketegangan di wilayah Asia Selatan dan sekitarnya, terutama terkait tuduhan Iran bahwa Pakistan mendukung eksistensi kelompok militan.

Setelah Pakistan, MBS akan melakukan perjalanan ke India, di mana ia akan bertemu Perdana Menteri Narendra Modi dan Menteri Perminyakan Dharmendra Pradhan.

Dia diperkirakan akan menyelesaikan perjalanan dengan berkunjung ke China pada hari Kamis atau Jumat mendatang.

Dua perhentian singkat yang semula dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu dan Senin di Indonesia dan Malaysia, ditunda tanpa penjelasan.

Perjalanan ke Asia itu terjadi lima bulan setelah krisis diplomatik pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi, seorang kritikus sengit terhadap MBS, di konsulat Arab Saudi di Istanbul memicu krisis diplomatik.

Riyadh awalnya membantah pembunuhan itu, kemudian memberikan beberapa laporan yang bertentangan tentang kematian Khashoggi, dan sekarang mengklaim dia terbunuh dalam operasi yang tidak sah.

Turki mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya belum mengungkapkan semua informasi yang telah mereka temukan dalam kasus tersebut, yang meluncurkan gelombang kritik dan telah sangat merusak citra kerajaan Negeri Petrodolar.

Tetapi bagi para analis, tur Asia –lawatan terbesar di kancah internasional bagi MBS sejak partisipasinya dalam KTT G20 di Argentina– tampil sebagai pembuktikan ke pihak Barat, bahwa Arab Saudi masih memiliki teman di wilayah Asia yang sedang naik daun.


Simak video pilihan berikut: 

2 dari 2 halaman

Pembuktian tentang Akses Internasional

Menurut James N Dorsey, seorang peneliti di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam di Singapura, lawatan tersebut adalah pembuktian bahwa MBS masih memiliki “akses internasional dan dia dapat berfungsi … sebagai perwakilan paling senior Arab Saudi di luar raja”.

Sementara menurut Li Guofu, direktur studi Timur Tengah di China Institute of International Studies, sebuah lembaga think tank yang berafiliasi dengan pemerintah Beijing, mencatat bahwa kasus Khashoggi terus menimbulkan kemarahan di negara-negara Barat, sehingga mengunjungi mereka akan “tidak nyaman”.

“Tidak bepergian ke Barat bukan berarti bahwa dia tidak bisa datang ke Timur. Arab Saudi juga membuat penyesuaian strategis, dan Asia adalah arah utama baru diplomasi Saudi,” katanya.

Negara-negara Asia, tambahnya, “memiliki karakteristik khusus yang penting – yaitu, kami tidak ikut campur dalam urusan internal negara lain”.

Perjalanan pangeran juga termasuk komponen ekonomi yang penting.

“China adalah pembeli minyak mentah terbesar Saudi, dan klien terbesar Arab Saudi lainnya adalah Asia, yakni India, Jepang, Korea Selatan,” kata Dorsey.

“Asia ada tujuan potensial bagi industri minyak dan investasi Arab Saudi, menyusul optimisme bahwa masa depan ekonomi global akan bertumpu di Asia,” kata Karen Young, seorang analis di American Enterprise Institute.

‘Tol Jokowi’ Bikin Ban Cepat Panas dan Bisa Meletus, Benarkah?

JakartaJuru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dian Fatwa, menyebut tol yang dibangun oleh Jokowi membuat ban cepat panas dan cepat meletus. Dian Fatwa beralasan, jika ban kendaraan bergesekan dengan jalan tol yang bentuknya rigid pavement, ban akan cepat panas hingga meletus.

Menurutnya, dengan rigid pavement sangat membahayakan bagi kendaraan khususnya bus dan truk yang memiliki ban tipis. Benarkah demikian?

Menurut Zulpata Zainal, Manager On Vehicle Test (OVT) PT Gajah Tunggal (produsen ban GT Radial), pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar. Kata Zulpata, kalau ban dalam kondisi standar dan tidak kekurangan angin, jalanan apa pun tetap aman-aman saja.

“Pertama kalau bannya standar, maksudnya keausan nggak tipis banget, kan ada namanya TWI atau tread wear indicator kalau itu diikuti misalnya untuk passanger car sisanya ban 1,6 milimeter misalnya, pokoknya masih di atas TWI, itu dianggap standar. Yang kedua, tekanan angin sesuai yang disarankan oleh pabrikan mobil. Yang ketiga beban sesuai kapasitas kendaraan yang direkomendasikan oleh pabrik mobil. Terakhir ban itu diperuntukkan memang untuk kendaraannya itu. Kalau itu semua sudah dipenuhi, itu kemungkinannya kecil untuk pecah ban kalau dipakai normal,” jelas Zulpata kepada detikOto melalui sambungan telepon, Minggu (17/2/2019).

Artinya, Zulpata menjelaskan, kalau empat faktor tersebut terpenuhi dalam keadaan normal, ban dipakai di jalan apa pun tetap aman. Terlebih, pabrikan ban sudah memperhitungkan segala hal sebelum menjual produknya secara massal, termasuk pengujian ketahanan ban di berbagai kondisi jalan.

“Dengan syarat nggak ada paku, nggak ada batu yang menancap, pokoknya normal semua, kendaraan juga remnya nggak macet segala macam, pokoknya normal itu aman,” tambah Zulpata.

Untuk itu, setiap pengendara diwajibkan selalu mengecek kondisi ban kendaraannya. Maklum, ban merupakan perangkat satu-satunya yang menempel langsung ke jalan. Ban juga menentukan keselamatan saat berkendara. Jika ban tidak sesuai, risikonya bisa kecelakaan.

“Yang bahaya itu yang kurang angin ban. Jalan tol itu kan nggak semuanya rata, ada bumpy. Kalau angin ban kurang, dinding ban akan naik turun ikutin jalan yang nggak rata itu, lama-lama benang di dinding ban putus. Tapi kalau angin cukup, atau dilebihkan 5 psi itu kan posisi (dinding ban)-nya tegak, itu nggak banyak defleksi bannya,” kata Zulpata.

“Makanya untuk itu, sebelum masuk tol (atau sebelum berkendara) kita sarankan cek dulu kondisi mobil, kondisi bannya, kalau udah beres mau jalan apa juga nggak ada masalah,” tambahnya.

“Yang terakhir setiap jalan tol pasti punya batas kecepatan. Misalnya batas kecepatan maksimal di 100 km/jam, itu memang sudah dihitung oleh pemerintah. Selain untuk mencegah ban lelah, kontrol kita lebih mudah,” sebutnya. (rgr/ddn)

Intip Rincian Utang Luar Negeri RI, Paling Banyak untuk Apa?

Liputan6.com, Jakarta – Jumlah utang sering kali menjadi bahan kritik untuk pemerintah. Hal ini mengingat total utang Indonesia yang terus naik. Meski demikian, apakah utang Indonesia masih aman? Bagaimana rincian utang Indonesia tersebut?

Pemerintah selalu menyatakan kalau pengelolaan utang dilakukan pruden dan akuntabel. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun pernah menegaskan, meski utang pemerintah meningkat tetapi tidak melanggar amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Yaitu defisit APBN masih terjaga kurang dari tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan rasio utang kurang dari 60 persen dari PDB.

Mengutip berita Liputan6.com, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat Indonesia bijak memahami soal utang negara.

“Negara mirip dengan perusahaan. Kalau ingin dikembangkan dengan optimal, butuh dana besar,” ujar JK, pada Selasa 29 Januari 2019.

JK menuturkan, jika ingin pembangunan dilakukan pesat, misalnya dalam hal infrastruktur dibutuhkan dana besar. Di sisi lain, anggaran negara juga diperlukan untuk mebiayai hak-hak dasar warga, seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendanaan lain.

“Utang bukan jumlahnya yang penting, tapi bisa dibayar atau tidak,” tutur JK.

Selama utang negara untuk hal-hal produktif, bukan sekedar untuk menggelar konferensi atau bangun kantor pemerintah, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) tersebut berpendapat, itu sah-sah saja.

Misalnya, kata dia, untuk pembangunan MRT, moda angkut massal yang diyakini bisa mengatasi masalah transportasi, terutama di kota-kota besar.

“Kalau yakin dalam 40 tahun bisa dibayar dari hasil MRT, tidak masalah,” tambah JK.

Utang, tambah JK, juga digunakan untuk membangun sarana atau infratruktur yang penting untuk orang banyak. Ia menambahkan, uang pinjaman bisa untuk membangun pengairan. Efeknya, kebun dan sawah makin banyak, penghasilan negara dari pajak pun meningkat. “Kita tidak utang untuk foya-foya,” tambah JK.

JK menegaskan, tak hanya Indonesia yang punya utang. “Negara-negara besar juga tetap meminjam tetapi meminjam ke dalam, misalnya Amerika Serikat dalam bentuk cetak duit,” tutur dia.

Ingin tahu bagaimana perkembangan utang luar negeri Indonesia? Bagimana dengan perkembangan rasio utangnya? Siapa saja pemberi pinjaman?

Berikut rincian utang seperti dikutip dari laman Bank Indonesia (BI):

Bila melihat data BI, utang luar negeri Indonesia cenderung meningkat sejak 2010. Jika dilihat posisi utang luar negeri berdasarkan kelompok peminjam, total utang luar negeri Indonesia mencapai USD 293,32 miliar pada 2014. Jumlah tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral mencapai USD 129,736 miliar dan swasta sebesar USD 163,59 miliar.

Kemudian pada 2015, total utang luar negeri Indonesia naik menjadi USD 310,730 miliar. Utang itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral mencapai USD 142,608 miliar dan swasta sebesar USD 168,123 miliar.

Utang tersebut juga meningkat menjadi USD 320,006 miliar pada 2016. Rincian utangnya terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 158,283 miliar dan swasta sebesar USD 161,722 miliar.

Pada 2017, total utang bertambah menjadi USD 352,469 miliar. Utang itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 180,622 miliar dan swasta sebesar USD 171,847 miliar.

Pada Desember 2018, total utang luar negeri berdasarkan kelompok peminjam naik menjadi USD 376,839 miliar. Rinciannya utang pemerintah bank sentral mencapai USD 186,220 miliar dan swasta sebesar USD 190,619 miliar.

Posisi utang luar negeri berdasarkan jenis mata uang

Adapun posisi utang luar negeri berdasarkan jenis mata uang masih terbesar dalam denominasi dolar AS. Totalnya mencapai USD 212,513 miliar pada 2014. Kemudian menjadi USD 222,771 miliar pada 2015.

Selanjutnya utang dalam denominasi dolar AS itu turun menjadi USD 221,307 miliar pada 2016. Utang meningkat lagi menjadi USD 236,620 miliar pada 2017. Pada Desember 2018, totang utang dalam denominasi dolar AS mencapai USD 258,938 miliar.

Negara kreditor terbesar

Kalau dilihat berdasarkan negara pemberi pinjaman antara lain pada 2014 mencapai USD 176,82 miliar. Negara pemberi pinjaman terbesar dari Singapura mencapai USD 60,45 miliar pada 2014. Lalu turun menjadi USD 58,19 miliar pada 2015.

Hal ini berlanjut pada 2016, kreditor utang dari Singapura turun menjadi USD 51,397 miliar pada 2016. Selanjutnya naik lagi menjadi USD 54,95 miliar pada 2017. Desember 2018, utang dari kreditor asal Singapura naik menjadi USD 60,62 miliar.

Jepang juga menjadi salah satu negara pemberi pinjaman terbesar untuk Indonesia. Total pinjaman dari Jepang mencapai USD30,46 miliar pada 2014.

Lalu naik menjadi USD 31,35 miliar pada 2015. Selanjutnya turun lagi menjadi USD 30,23 miliar pada 2016, dan 2017 mencapai USD 29,154 miliar. Pada Desember 2018, utang tercatat USD 29,56 miliar di Jepang. Negara lainnya yang memberi pinjaman terbesar yaitu China dan Amerika Serikat.

Pembiayaan Utang

Adapun pembiayaan utang pada 2014 hingga 2019 antara lain pada 2014 sebesar Rp 255,7 triliun, 2015 sebesar Rp 380,9 triliun, 2016 sebesar Rp 403 triliun, 2017 sebesar Rp 429,1 triliun. Kemudian realisasi pada 2018 turun menjadi Rp 366,7 triliun.

Pembiayaan utang ini membiayai defisit anggaran, pembiayaan investasi terutama PMN kepada BUMN BLU, dan pemberian pinjaman kepada Pemda.

Kementerian Keuangan menegaskan, kebijakan pembiayaan utang ini menerapkan hal kehati-hatian, efisiensi biaya utang, produktivitas dan keseimbangan.

2 dari 4 halaman

Selanjutnya

 Utang dilihat dari jangka waktunya

Utang pemerintah dan bank sentral bila dilihat dari jangka waktu yang dimiliki sebagian besar utang jangka panjang lebih dari satu tahun.

Tercatat utang luar negeri pemerintah dan bank sentral yang lebih dari satu tahun mencapai USD 126,075 miliar pada 2014. Dibandingkan utang jangka pendek pada 2014 mencapai USD 3,66 miliar.

Pada 2015, utang jangka panjang bank sentral dan pemerintah mencapai USD 139,65 miliar. Sedangkan utang kurang dari satu tahun mencapai USD 2,95 miliar pada 2015.

Lalu pada 2016, tercatat utang jangka panjang lebih dari satu tahun mencapai USD 157,43 miliar pada 2016. Utang jangka pendek pemerintah dan bank sentral mencapai USD 845 juta pada 2016.

Sedangkan 2017, utang jangka pendek pemerintah dan bank sentral mencapai USD 2,4 miliar. Utang jangka panjang, total utangnya mencapai USD 178,20 miliar.

Pada Desember 2018, tercatat total utang jangka pendek berkurang menjadi USD 900 juta pada Desember 2018. Utang jangka panjang melonjak jadi USD 185,23 miliar.


3 dari 4 halaman

Rasio Utang Masih di Batas Aman

Adapun rasio utang terhadap PDB relatif masih aman di bawah 60 persen. Ini sesuai ketentuan, meski rasionya cenderung naik.

Dibandingkan negara lainnya, berdasarkan data tradingeconomics, rasio utang Indonesia terhadap PDB termasuk yang terendah. Dibandingkan AS yang rasio utangnya mencapai 105,40 persen terhadap PDB. Lalu Jepang mencapai 253 persen terhadap PDB, China mencapai 47,60 persen terhadap PDB, dan India sebesar 68,70 persen terhadap PDB.

Selain itu dibandingkan Vietnam, rasio utangnya mencapai 61,50 persen, Malaysia mencapai 50,90 persen, dan Singapura sebesar 110,60 persen terhadap PDB. Lalu Filipina sebesar 41,90 persen terhadap PDB.

Pada 2014, rasio utang terhadap PDB mencapai 32,95 persen. Pada 2015, rasio utang terhadap PDB naik menjadi 36,09 persen pada 2015. Lalu kembali turun menjadi 34,30 persen pada 2016. Selanjutnya rasio utang kembali naik tipis menjadi 34,77 pada 2017. Lalu pada 2018, tercatat rasio utang terhadap PDB menjadi 36,18 persen.

Dilihat dari jenis utang luar negeri, dari sisi pemerintah rinciannya antara lain:

Pinjaman pada 2014 mencapai USD 123,80 miliar yang komposisinya USD 53,923 miliar yang merupakan pinjaman bilateral mencapai USD 26,70 miliar, komersial sebesar USD 23,34 miliar, multilateral sebesar USD 3,72 miliar, dan pemasok 19.

Dari surat utang mencapai USD 69,88 miliar pada 2014. Surat utang itu terdiri dari surat berharga negara (SBN) internasional mencapai USD 32,797 miliar dan SBN domestik mencapai USD 37,08 miliar.

Pada 2015, total utang luar negeri pemerintah capai USD 137,39 miliar. Utang itu terdiri dari pinjaman mencapai USD 54,22 miliar yang terdiri dari pinjaman bilateral sebesar USD 24,48 miliar, komersial sebesar USD 26,09 miliar, multilateral sebesar USD 3,63 miliar. Pemasoknya mencapai 12.

Kemudian surat utang dari SBN internasional mencapai USD 42,68 miliar dan SBN domestik sebesar USD 40,38 miliar.

Pada 2016, total utang luar negeri mencapai USD 154,87 miliar. Utang itu terdiri dari pinjaman sebesar USD 54,188 miliar yang berasal dari pinjaman bilateral sebesar USD 23,32 miliar, komersial sebesar USD 3,35 miliar, pemasok 8. Sedangkan total penerbitan surat utang pada 2016 mencapai USD 100,68 miliar.

Selanjutnya pada 2017, total utang luar negeri pemerintah capai USD 177,318 miliar. Itu dari total pinjaman yang mencapai USD 54,48 miliar yang terdiri pinjaman bilateral sebesar USD 23,15 miliar, komersial sebesar USD 3,14 miliar, multilateral sebesar USD 28,11 miliar dan pemasok 72. Adapun penerbitan surat utang mencapai USD 122,83 miliar pada 2017.

Selanjutnya pada Desember 2018, total utang luar negeri pemerintah mencapai USD 183,19 miliar. Pinjaman itu mencapai USD 56,17 miliar yang rinciannya antara lain pinjaman bilateral sebesar USD 22,85 miliar, pinjaman komersial sebesar USD 2,94 miliar, dan multilateral sebesar USD 29,30 miliar. Pemasok tak ada. Dilihat dari penerbitan SBN capai USD 128,01 miliar.

Posisi utang luar negeri pemerintah berdasarkan lembaga kreditor antara lain dari ADB mencapai USD 8,63 miliar pada 2014. Kemudian naik menjadi USD 9,19 miliar pada 2015 dan berlanjut pada 2016 mencapai USD 9,31 miliar. Pada 2017, tercatat total utang luar negeri dari ADB mencapai USD 9,01 miliar dan 2018 mencapai USD 9,77 miliar.

Kemudian pemberi pinjaman besar lainnya dari lembaga kreditor yaitu IBRD dengan total mencapai USD 8,63 miliar pada 2014. Lalu naik menjadi USD 14,38 miliar pada 2016. Kemudian naik lagi menjadi USD 15,81 miliar pada 2016 dan 2017 tercatat USD 16,56 miliar. Sedangkan utang dari IBRD pada 2018 mencapai USD 9,7 miliar.



4 dari 4 halaman

Rincian Anggaran dan Realisasi Infrastruktur

Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan anggaran untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan setiap tahun. Anggaran tersebut untuk tiga sektor itu bervariasi tapi catatkan kenaikan.

Dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran infrastruktur mencapai Rp 256,1 triliun pada 2015. Lalu meningkat menjadi Rp 269,1 triliun pada 2016, kemudian naik lagi menjadi Rp 388,3 triliun pada 2017. Selanjutnya naik menjadi Rp 410,7 triliun, dan terus meningkat menjadi Rp 415 triliun pada 2019.

Bagaimana dengan anggaran pendidikan?

Anggaran pendidikan mencapai Rp 409,1 triliun pada 2015. Lalu kembali naik menjadi Rp 419,2 triliun pada 2016.  Namun pada 2017, anggaran pendidikan turun jadi Rp 416,1 triliun. Kemudian meningkat menjadi Rp 444,1 triliun pada 2018. Anggaran pendidikan tercatat menjadi Rp 492,5 triliun pada 2019.

Lalu bagaimana anggaran kesehatan?

Anggaran kesehatan tercatat mencapai Rp 65,9 triliun pada 2015. Lalu kembali naik menjadi Rp 92,3 triliun pada 2016. Anggaran tersebut naik lagi menjadi Rp 104,9 triliun pada 2017 dan mencapai Rp 111 triliun pada 2018. Lalu anggaran kesehatan tercatat menjadi Rp 123,1 triliun pada 2019.

Dalam pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2018, menyebutkan sejumlah pengembangan infrastruktur. Hal itu antara lain dari 2015-2017, pemerintah terus menguat konektivitas tol laut dengan pembangunan dan pengembangan pelabuhan. Dari 2015 hingga 2017 ada 477 lokasi.

Selain itu, mengutip dari laporan 4 tahun Jokowi-JK untuk infrastruktur konektivitas, hingga 2018 telah terbangun jalan sepanjang 3.432 KM, jalan tol sepanjang 947 KM, jembatan sepanjang 39,8 KM, dan jembatan gantung 134 unit.

Lalu kereta api, hingga 2018 telah terbangun jalur KA termasuk jalur ganda dan reaktivitas 754, km, peningkatan dan rehabilitasi jalur KA 413,6 km, light rail transit (LRT) yaitu di Sumatera Seletan, Jakarta, dan Jabodebek, serta mass rapid transit.

Selanjutnya hingga 2018 telah terbangun 10 bandara baru, revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi dan wilayah perbatasan. Kemudian, jembatan udara ada penirinan disparitas harga lima bahan kebutuhan pokok sebesar 57,21 persen untuk masyarakat daerah terpencil dan tertinggi atau daerah yang belum terlayani moda transportasi lain.

Untuk pelabuhan, telah terbangun 19 pelabuhan, 8 pelabuhan sedang dibangun dan selesai 2019. Ada tambahan lima unit kapal penyeberangan penumpangan, tambahan tiga unit kapal motor penyeberangan, dan tambahan 10 pelabuhan penyeberangan,

Di infrastruktur energi, pembangunan jaringan gas kota dan pipa transmisi distribusi gas antara lain pada 2014 ada 200.000 sambungan rumah tangga (SR), kemudian naik jadi 220.363 pada 2015, kemudian 319.514 pada 2016. Selanjutnya naik menjadi 373.190 pada 2017, dan 463.619 pada 2018.

Di infrastruktur telekomunikasi, palapa ring paket baret yang mulai berinovasi pada awal April 2018 di 475 kabupaten dan kota. Penguatan BTS mencapai 175 ribu menara, dan mobile coverage ada 75 ribu kelurahan.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jual Saham demi Pilpres 2019, Berapa Kekayaan Sandiaga Uno?

Liputan6.com, Jakarta – Sandiaga Uno tercatat makin kaya saat ia maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2. Berdasarkan laporan resmi KPK, kekayaannya meningkat dari sebelum maju sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Menurut data Liputan6.com, harta Sandiaga Uno sebelum menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp 3,8 triliun dan USD 10,3 juta. Harta itu terdiri atas bangunan dan surat-surat berharga.

Baru sekitar 10 bulan menjabat di Balai Kota, Sandiaga Uno langsung maju sebagai cawapres. Pada laporan ke KPK per Agustus 2018, harta Sandiaga sudah bertambah menjadi Rp 5 triliun.

Pada laporan ke KPK tersebut, surat berharga milik Sandi tercatat naik dari Rp 3,7 triliun menjadi Rp 4,7 triliun. 

Harta Sandiaga juga sudah termasuk asetnya di luar negeri, seperti di New York dan Boston yang masing-masing senilai Rp 33,2 miliar dan Rp 15,6 miliar.

Lebih lanjut, dua bulan setelah melaporkan kekayaan ke KPK, Sandiaga ternyata menjual jutaan sahamnya di Saratoga. Ini dia lakukan berkali-kali pada Oktober hingga Desember 2018.

Pada awal Oktober, ia menjual 51,4 juta saham senilai Rp 194 miliar. Masih di bulan yang sama, ia kembali melepas 30,1 juta saham (Rp 113,71 miliar).

Akhir November hingga awal Desember lalu, Sandiaga kembali melepas 41,8 juta saham (Rp 157,8 miliar), dan pada pertengahan Desember 17,05 juta saham (Rp 64,38 miliar).

Total harta Sandiaga yang dikonversi dari saham menjadi uang Rp 529 miliar. Ini menjadikan Sandiaga Uno sebagai sosok terkaya di kontestasi pilpres 2019, termasuk melewati Prabowo yang memiliki harta Rp 1,9 triliun.

2 dari 2 halaman

Jika Terpilih, Sandiaga Berjanji Tak Dongkrak Harga BBM Subsidi

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02, Sandiaga Uno berjanji tidak akan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi apabila dirinya terpilih pada Pilpres 2019 mendatang. Dia menyebut, kepentingan rakyat kecil masih menjadi prioritas besar bagi pasangan Prabowo-Sandi.

“Kenaikan BBM (subsidi) pasti akan menambah dan membuat ekonomi mereka sulit. Jadi kebijakan kami seandainya kami diberikan amanah oleh Allah, dipilih oleh rakyat, kita akan pastikan bahwa masyarakat tidak akan terbebebani dengan harga BBM yang tinggi,” kata Sandiaga saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Jumat, 1 Februari 2019. 

Persoalan yang selama ini terjadi adalah subsidi BBM banyak tidak tepat sasaran. Justru kebanyakan masyarakat menengah dan kelas atas masih kerap merasakan subsidi tersebut. “Banyak masyarakat yang sebetulnya tdak perlu disubsidi menikmati subsidi tersebut,” imbuhnya.

Dengan demikian, apabila dirinya terpilih, salah satu menjadi fokus utamanya adalah menerapkan sistem kartu identitas tunggal atau single identity card (SID). Sehingga, dengan teknologi tersebut mampu menyasar masyarakat lebih tepat lagi.

“Dengan adanya SID kita akan bisa menembak langsung seperti di Jakarta dengan program KJP plus, dengan program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh DKI itu bisa tepat sasaran karena kami punya datanya, dan ini yang nanti harus menjadi utama dari Prabowo-Sandi,” katanya.

Top 3: Siapa Lebih Kaya antara Jokowi vs Prabowo

Liputan6.com, Jakarta Pada Minggu malam ini, Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto akan kembali dihadapkan pada Debat Capres Kedua.

Sebagai Petahanan, Jokowi selama ini sudah dikenal sebagai pengusaha. Demikian pula Prabowo. Keduanya memiliki kekayaan tak sedikit. Ini berdasarkan pada laporan harta kekayaan dari para capres yang berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Artikel tentang kekayaan Prabowo dan Jokowi menuai perhatian pembaca Liputan6.com di kanal bisnis. Simak rangkuman 3 berita paling dicari, Minggu (17/2/2019)

1. Jokowi vs Prabowo, Siapa yang Lebih Kaya?

Calon presiden (capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto akan kembali bertemu dalam debat capres yang membahas soal energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam (SDA), dan lingkungan hidup pada Minggu 17 Februari 2019.

Sebelum menyimak debat capres 2019 terkait bidang ekonomi, mari menengok harta kekayaan dari Jokowi dan Prabowo.

Berikut gambaran harta kekayaan dari para capres yang berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Berita selengkapnya

2. Sering Jadi Amunisi Prabowo, Rasio Utang RI Ternyata Terendah No.2 di ASEAN

Isu banyaknya utang Indonesia kembali marak menjelang debat pilpres 2019 kedua. Calon presiden nomor 2 Prabowo Subianto sudah memakai isu ini dan menyebut Sri Mulyani sebagai Menteri Pencetak Uang.

Utang Indonesia memang naik secara rasio terhadap GDP pada era Presiden Jokowi. Menurut data Global Finance per Desember 2018, rasio utang Indonesia pada GDP sudah mendekati 30 persen.

Berita selengkapnya

3. Dipijit Menteri Basuki, Susi Pudjiastuti Tertawa Senang

Kekompakan menteri Presiden Jokowi kerap kali terjadi dalam pertemuan-pertemuan yang bersifat formal dan non formal. Kali ini, giliran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mendapat perhatian.

Dalam foto yang diperoleh merdeka.com, nampak Menteri Basuki tengah memijat kaki Menteri Susi saat berada di suatu ruangan. Menteri Susi lantas tertawa lebar mendapat perlakuan Menteri Basuki.

Kepala Biro Kerja Sama dan Humas KKP, Lily Aprilya Pregiwati, mengatakan ruangan tersebut merupakan ruang tunggu Bandara Fatmawati, Bengkulu. “(Foto) Ini Ibu (Menteri Susi) di VIP room Bandara Fatmawati,” ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, pada Jumat 15 Febuari 2019.

Berita selengkapnya

Pintu Air Karet dan Manggarai Siaga 3 Minggu Dini Hari

Liputan6.com, Jakarta – Hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya Sabtu malam 16 Februari selama beberapa jam membuat ketinggian muka air di Pintu Air Karet dan Manggarai naik sehingga statusnya menjadi Siaga 3.

Seperti dilansir Antara dari akun  Twitter Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, pada pukul 00.00 WIB Minggu dini hari ketinggian muka air di Pintu Air Karet 400 centimeter (Siaga 4) dengan cuaca gerimis.

Pada pukul 01.00 WIB, ketinggian muka air meningkat menjadi 480 centimeter (Siaga 3) dengan kondisi cuaca hujan

Sedangkan di Pintu Air Manggarai, pukul 00.00 WIB ketinggian muka air 750 centimeter (Siaga 4) dengan cuaca gerimis dan pada pukul 01.00 WIB meningkat menjadi 800 sentimeter (Siaga 3) dengan kondisi cuaca mendung.

Sedangkan wilayah yang diperkirakan terdampak peningkatan tinggi muka air di Pintu Air Karet dan Manggarai antara lain Gondangdia, Grogol, Jati Pulo, Kalianyar, Karet Tengsin, Kota Bambu Selatan, Kota Bambu Utara, Menteng, Petamburan dan Tomang.

BPBD DKI Jakarta telah melakukan upaya penyebaran informasi kepada camat dan lurah beserta warga yang tinggal di bantaran kali melalui media sosial, seperti Twitter, Facebook, Blackberry Messenger, WhatsApp dan situs web. 

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: