Ma’ruf Amin Singgung Negara Punah di Istigasah: Emangnya Dinosaurus!

Jakarta – Cawapres nomor urut 01, Ma’ruf Amin, menghadiri Tabligh Akbar dan Istigasah Kubro bersama warga se-Jakarta Timur di GOR Setu Cipayung, Jakarta. Ma’ruf menyelipkan sindiran politik dalam acara itu.

Pantauan detikcom, ratusan warga berkumpul di GOR Setu, Minggu (17/2/2019). Mayoritas warga terlihat memakai busana muslim bewarna putih.

Ma’ruf tiba pukul 09.24 WIB di Gor Setu. Kedatangan Ma’ruf disambut marawis.
Ma’ruf mengenakan jas bewarna abu-abu, sarung dan peci. Ketika turun dari mobil, Ma’ruf dihampiri sejumlah orang untuk bersalaman dan berfoto bersama.
Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Imam Nahrawi, turut hadir dalam acara ini. Sejumlah petugas keamanan mengamankan area sekitar GOR.

“Hari ini kita beristigasah. Memohon kepada Allah. agar negara kita dijaga diselamatkan Allah menjadi negara yang maju,” ujar Ma’ruf di GOR Setu.

Ma’ruf juga menyinggung soal prediksi sejumlah orang soal Indonesia bakal punah. “Jangan seperti kata orang, Indonesia akan menjadi negara yang bubar. Naudzubillah min dzalik. Indonesia akan punah? memangnya dinosaurus apa!” ujar Ma’ruf.

“Indonesia akan semakin kuat, bahkan akan menjadi negara nomor 6 di dunia, ada yang mengatakan no 4 di dunia. Kita mohon kepada Allah, supaya makin hari, negara kita makin kuat, makin sejahtera,” ujar Ma’ruf.
(tor/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Selain Joko Driyono, 2 Ketua Umum PSSI Ini Sempat Bermasalah dengan Hukum

Jakarta Sejak mendeklarasikan diri sebagai organisasi sepak bola tertinggi Tanah Air pada 19 April 1930, tercatat 17 figur bercokol sebagai Ketua Umum PSSI. Mulai dari Soeratin Sosrosoegondo hingga yang terkini Joko Driyono yang berstatus caretaker menggantikan Edy Rahmayadi yang mengundurkan diri pada saat kongres tahunan awal 2019 ini.

Sejak pertama kali berdiri PSSI sering mencuatkan banyak kontroversial. Mulai dari keberanian PSSI melakukan perlawanan ke penjajah Belanda dan Jepang, kasus-kasus yang melibatkan Timnas di pentas internasional, hingga kisruh internal organisasi yang tak berkesudahan sejak 2011 silam.

Sebagai organisasi yang memayungi sepak bola, olahraga paling populer di Indonesia, merupakan sesuatu hal yang wajar jika PSSI seringkali mendapat sorotan dari banyak pihak. Di sepanjang sejarahnya mencuat sejumlah figur kontroversial yang duduk di singgasana kepemimpinan PSSI.

Joko Driyono yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengaturan skor oleh Satgas Antimafia Bola bentukan Mabes Polri bukan orang pertama yang tersandung kasus hukum.

Sebelumnya ada dua orang lainnya Ketua Umum PSSI yang juga harus berurusan dengan pihak berwajib. Mereka bahkan sempat merasakan derita ada di balik jeruji besi.

2 dari 3 halaman

La Nyalla Mattalitti

Selama lima tahun terakhir, nama La Nyalla Mahmud Mattalitti begitu nyaring terdengar di telinga pecinta sepak bola Indonesia. Ia jadi figur sentral kasus dualisme federasi serta kompetisi dan kini pembekuan PSSI. Daftar sikap kontroversialnya banyak semenjak aktif sebagai pengurus teras di PSSI pada tahun 2011 silam.

Figur pria asal Makassar ini sebetulnya bukan orang baru di dunia sepak bola. Tercatat, ia adalah salah satu pendiri Yayasan Suporter Surabaya (YSS) yang saat ini lebih dikenal dengan Bonek YSS. Bersama enam tokoh suporter lainnya, La Nyalla membidani lahirnya kelompok suporter militan asal Surabaya ini pada 3 November 1994 lalu.

Setelah kelahiran YSS, nama La Nyalla seperti hilang ditelan bumi. Ini tak lepas dari kesibukannya mengurusi bisnis kontraktor yang ia geluti. Karena itu, ia memilih berada di belakang layar dan mempercayakan jalannya yayasan ke mendiang Wastomi Suheri.

Setelah tujuh tahun sejak berdirinya YSS, pada 2011 La Nyalla justru muncul lagi di dunia olahraga sebagai wakil ketua KONI Jatim era kepemimpinan Saifullah Yusuf. Dari sinilah cikal bakal La Nyalla menggeluti organisasi sepak bola.

Ada pun konflik Persebaya dengan PSSI era Nurdin Halid yang membuat La Nyalla terpanggil. Ia bersama pelaku sepak bola di Jawa Timur serta mayoritas klub di provinsi paling timur pulau Jawa itulah yang mendorong La Nyalla melakukan perlawanan terhadap PSSI kala itu. Ia mendirikan PSSI tandingan dengan basis di Surabaya.

Tampaknya, perlawanan yang dilakukan La Nyalla ini mengundang simpati klub-klub di Jawa Timur. Tak heran, di awal 2011 La Nyalla didorong maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Provinsi (sekarang Asosiasi Provinsi) PSSI Jatim. Ia pun terpilih sebagai Ketua Pengprov PSSI Jatim.


Ketua Umum PSSI 2011-2015, Djohar Arifin Husin (kiri) berbincang dengan La Nyalla Mattalitti saat Kongres Luar Biasa PSSI 2015 di Surabaya, (18/4/2015). Kongres menetapkan La Nyalla sebagai Ketua Umum PSSI 2015-2019. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)


Perlawanan yang ia lakukan semakin getol. Bersama mayoritas voters, La Nyalla pun terus berupaya melengserkan kepengurusan PSSI era Nurdin Halid. Arus besar yang menghendaki pergantian Ketua Umum PSSI inilah yang kemudian membuat FIFA turun tangan dan membentuk Komite Normalisasi yang bertugas menggelar Kongres PSSI.

Melalui Kongres PSSI pada 9 Juli 2011 La Nyalla terpilih sebagai anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI. Namun, tak lama setelah ia menjabat sebagai anggota Exco PSSI bidang hukum, La Nyalla bersama ketiga anggota Exco lainnya, Toni Aprilani, Roberto Rouw, dan Erwin Budiawan didepak oleh Komite Etik PSSI karena dianggap melanggar kode etik.

La Nyalla pun melawan, ia bersama Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) menggelar KLB di Hotel Mercure Ancol pada 18 Maret 2012. Di forum itu, La Nyalla terpilih sebagai ketua KPSI-PSSI untuk menandingi PSSI pimpinan Djohar Arifin Husin.

Pada 2013, melalui perjanjian antara KPSI dan PSSI yang dimediasi oleh AFC, pria yang menjabat sebagai ketua ormas Pemuda Pancasila Jatim kembali masuk ke PSSI. Melalui Kongres Luar Biasa PSSI pada 17 Maret 2013, La Nyalla pun terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI.

Setelah masa kepengurusan Djohar selesai, La Nyalla maju sebagai calon Ketua Umum PSSI. Ia pun terpilih sebagai ketua umum PSSI lewat Kongres PSSI pada 17 Maret 2015 di Hotel JW Marriot, Surabaya.

Namun, hanya saat setelah ia terpilih, Menpora Imam Nahrawi menjatuhkan sanksi administratif terhadap kepengurusan PSSI pimpinan La Nyalla. Kegaduhan pun terjadi, roda organisasi yang ia pimpin lumpuh akibat hukuman tersebut.

Selain oleh Kemenpora, status PSSI juga dibekukan sejak bulan Mei 2015 oleh FIFA. Otoritas tertinggi sepak bola dunia tersebut menjatuhkan sanksi ke PSSI karena intervensi pemerintah (Kemenpora). Hal yang dinilai tabu oleh FIFA.

Selama setahun ia terpilih sebagai nakhoda PSSI, kepemimpinan La Nyalla tak berhenti digoyang prahara. Ditekan Kemenpora ia sama sekali tak takut. Hingga saat ini klub-klub anggota belum ada yang berani menggoyang kepengurusannya. 

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kaamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim. Suara-suara yang menginginkan digelarnya Kongres Luar Biasa PSSI untuk mencari pemimpin baru mulai bermunculan.

Gara-gara huru hara antara pemerintah dengan La Nyalla, FIFA sempat menjatuhkan vonis pembekuan keanggotaan selama setahun lebih. Otoritas tertinggi sepak bola dunia menilai pemerintah Indonesia terlalu ikut campur dalam urusan sepak bola.

La Nyalla Mattalitti, tetap keras hati menolak mundur sekalipun jadi tersangka.  Ia minta publik menghormati proses pengadilan hingga memiliki kekuatan hukum tetap. Ia secara kontroversial menuding Menpora, Imam Nahrawi, menjadi dalang penetapan status tersangka di kasus uang hibah Kadin Jatim.

La Nyalla akhirnya terpingirkan dari PSSI karena terkena penahanan oleh kepolisian. PSSI kemudian menggelar Kongres Luar Biasa dengan memunculkan Edy Rahmayadi sebagai nahkhoda baru.

Dalam persidangan pada 17 Desember 2016, La Nyalla diputus bebas. Walau divonis tak bersalah, kursi kekuasaannya di PSSI hilang.

3 dari 3 halaman

Nurdin Halid

Menggantikan Agum Gumelar, Nurdin Halid terpilih sebagai Ketua Umum PSSI pada Rapat Anggota PSSI di Hotel Indonesia tahun 2003. Ia dikenal sebagai sosok kontroversial karena beberapa kali memimpin organisasi dari balik terali besi penjara.

Pada 16 Juli 2004, pria asal Makassar tersebut ditahan sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan gula impor ilegal. Ia kemudian juga ditahan atas dugaan korupsi dalam  distribusi minyak goreng.

Pada tanggal 16 Juni 2005, dia dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dibebaskan. Hanya saja putusan itu kemudian dibatalkan Mahkamah Agung pada 13 September 2007. MA memvonis Nurdin dua tahun penjara.

Selanjutnya ia kemudian dituntut dalam kasus yang gula impor pada September 2005, namun dakwaan terhadapnya ditolak majelis hakim pada 15 Desember 2005 karena berita acara pemeriksaan (BAP) perkaranya cacat hukum.

Selain kasus ini, ia juga terlibat kasus pelanggaran kepabeanan impor beras dari Vietnam dan divonis penjara dua tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 9 Agustus 2005. Tanggal 17 Agustus 2006 ia dibebaskan setelah mendapatkan remisi dari pemerintah bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Indonesia.

Pada 13 Agustus 2007, Nurdin Halid kembali divonis dua tahun penjara akibat tindak pidana korupsi dalam pengadaan minyak goreng. Berdasarkan standar statuta FIFA, seorang pelaku kriminal tidak boleh menjabat sebagai ketua umum sebuah asosiasi sepak bola nasional.

Nurdin Halid (Liputan6.com/Johan Tallo)

Karena alasan tersebut, Nurdin didesak untuk mundur dari berbagai pihak. Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI), Agum Gumelar (Ketua KONI), dan juga FIFA bersuara kritis ke NH.

FIFA bahkan mengancam untuk menjatuhkan sanksi kepada PSSI jika tidak diselenggarakan pemilihan ulang ketua umum. Namun, Nurdin tetap bersikeras untuk tidak mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Kekuasaannya tidak goyah sekalipun ia mengendalikan organisasi dari penjara.

Kontroversi muncul saat ia merubah statuta PSSI, berkaitan dengan status ketua umum. Statuta yang sebelum berbunyi “harus tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal” (They…, must not have been previously found guilty of a criminal offense) diubah dengan menghapuskan kata “pernah” (have been previously).

 Arti harafiah dari pasal tersebut menjadi “harus tidak sedang dinyatakan bersalah atas suatu tindakan kriminal” (must not found guilty of a criminal offense). Para anggota PSSI menyetujui perubahan tersebut. Posisi Nurdin aman sebagai Ketua Umum PSSI.

Sepanjang masa kepemimpinanya sejumlah kasus mencuat. Mulai dari penghilangan status degradasi kompetisi kasta tertinggi, pelanggaran disiplin di pentas kompetisi, hingga kasus-kasus dugaan pengaturan skor.

Nurdin jadi public enemy pencinta sepak bola Indonesia, karena di saat bersamaan prestasi Timnas Indonesia di berbagai event internasional terpuruk. 

Desakan meminta Nurdin lengser dari PSSI seusai Piala AFF 2010. Pengusaha minyak, Arifin Panigoro, terlibat aktif menggoyang kepengurusan PSSI. Ia menggelontorkan dana besar untuk membiayai pelaksanaan kompetisi tandingan, Liga Primer Indonesia.

Walau begitu pria kelahiran 17 November 1958 tetap percaya diri memimpin PSSI. Ia pun bersama Nirwan Dermawan Bakrie kembali mencalonkan diri dalam bursa pemilihan Ketua Umum PSSI pada 2011. Ia menjegal duet George Toisutta-Arifin Panigoro untuk ikut bersaing. Suporter dari berbagai penjuru Tanah Air turun ke jalan mendemo PSSI.

Untuk mengamankan jabatannya ia menggelar kongres di Kepulauan Riau. Sayangnya kongres berakhir ricuh. FIFA kemudian mengambil keputusan tegas melarang Nurdin Halid, Nirwan Dermawan Bakrie, George Toisutta, Arifin Panigoro, ikut serta dalam pemilihan pemimpin di PSSI. Di sisi lain Menpora, Andi Mallarangeng, juga membekukan status kepengurusan PSSI.

Nurdin secara menyakitkan lengser dari PSSI digantikan oleh Djohar Arifin. Sang mantan manajer klub PSM Makassar dan Pelita Jaya tersebut mengaku trauma. Ia kini memilih tak mau lagi jadi pengurus bola untuk kemudian fokus di Partai Golkar.

Survei Caleg DKI-1: Imam Nahrawi-Eko Patrio-Habiburokhman Masuk DPR

Jakarta – Lembaga survei Charta Politika merilis hasil surveinya tentang tingkat pengenalan calon anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta 1. Hasilnya, Imam Nahrawi menjadi caleg yang paling banyak dikenal.

“Jadi di DKI 1 yang paling dikenal, yang paling tinggi tingkat pengenalannya, itu ada Imam Nahrawi 51,8 persen. Kemudian nomor 2 ada Habiburokhman (31,7 persen),” kata Direktur Riset Charta Politika, Muslimin, di Resto Es Teler 77, Jalan Adityawarman, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

Imam Nahrawi.Imam Nahrawi (Ari Saputra/detikcom)

Survei dilaksanakan pada 18-25 Januari 2019. Survei dilaksanakan dengan wawancara tatap muka kepada total 2.400 responden atau 800 responden di tiap dapil. Margin of error di tiap dapil kurang-lebih 3,4 persen. Survei dilakukan di DKI Jakarta karena dianggap sebagai barometer nasional.
Selain tingkat pengenalan caleg, Charta Politika melakukan survei elektabilitas calon anggota DPR RI dari dapil DKI 1. Responden diberi pertanyaan ‘di antara nama-nama tokoh di bawah ini, siapakah yang Bapak/Ibu/Saudara pilih jika pemilihan umum legislatif dari dapil DKI Jakarta 1 dilaksanakan hari ini?’. Hasilnya, Imam Nahrawi masih menduduki posisi puncak.

“Jadi, begitu kita sebutkan beberapa nama, terutama urutan 1-2, kita sebutkan nama-nama caleg di dapil DKI 1, 15,1 persen yang akan memilih Imam Nahrawi. Kemudian Mas Eko (Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio) 3,8 persen. Mas Eko memang tingkat pengenalan hanya 20,2 persen. Begitu diuji, elektabilitasnya sangat signifikan, yaitu langsung naik 3,8 persen,” ungkap Muslimin.

Eko Patrio.Eko Patrio (Noel/detikFoto)

Responden juga diberi simulasi kertas suara. Di dapil DKI 1, pengaruh partai politik disebut lebih kuat karena banyak responden yang mencoblos gambar partai dibanding nama caleg.

“Kalau kita lihat dari beberapa nama memang nama-nama yang populer itu pada akhirnya cukup banyak yang kemudian orang mencoblos. Kemudian yang kedua, untuk khususnya di Gerindra dan PDIP, kalau kita lihat jauh lebih banyak yang mencoblos gambar partainya dibanding calegnya. Artinya adalah dapil 1 ini partai politiknya jauh lebih kuat dibanding caleg-calegnya, terutama di Gerindra dan PDIP,” jelasnya.

Untuk perolehan kursi, hasil survei Charta Politika menunjukkan akan ada beberapa partai yang kehilangan kursi dari DKI 1. Namun, ada juga partai yang justru menambah jumlah kursinya.

“Kursi itu akan hilang di dapil 1, kemudian PPP dan Demokrat kalau menggunakan simulasi yang sekarang. Walaupun kemudian Gerindra yang cukup signifikan karena dari 1 kursi di 2014, sekarang dari simulasi kita, Gerindra akan mendapatkan 2 kursi untuk di dapil 1,” tuturnya.

“Sisanya ada PKB, karena tadi didongkrak oleh suara Imam Nahrawi, kemudian Golkar masih bertahan dengan 1 kursi dan PDIP 1 kursi. Kemudian PKS juga hilang ya, walaupun sebenarnya masih ada sekitar 30 persenan yang tidak mencoblos kertas suara,” imbuh Muslimin.

Fenomena PKB, yang mendapatkan dongkrak suara dari Imam Nahrawi, disebut Muslimin juga terjadi di beberapa dapil. Selain itu, PKB diuntungkan karena memiliki nomor urut 1.

“Jadi peningkatan PKB cukup signifikan di survei kita karena tadi di beberapa survei kita coattail effect ya dapat karena ada Ma’ruf Amin yang tetap diasosiasikan PKB. Ada juga keberuntungan di PKB itu karena mereka nomor 1. Angka 1 cukup berpengaruh di beberapa level. Karena kita uji terbuka beberapa pemilih, tapi pas tertutup pada memilih PKB. Jadi ketika nomor 1 PKB dan calegnya nomor 1, itu punya potensi ternyata walaupun tidak populer,” papar Muslimin.

“Terutama bagi pemilih yang sampai bilik suara hanya memilih paslon 01 atau 02 saja, ketika dia membuka kertas besar, sudah pilih nomor 1 saja. Ketika tingkat pengetahuan masyarakat rendah terhadap caleg-caleg, maka bisa diuntungkan di situ,” ucapnya.

Berikut ini 10 besar tingkat pengenalan calon anggota DPR RI dapil DKI Jakarta 1:
Imam Nahrawi 51,8 persen
Habiburokhman 31,7 persen
Putra Nababan 26,7 persen
Wanda Hamidah 26,3 persen
Asril Hamzah Tanjung 24,4 persen
Chica Koeswoyo 23,7 persen
Bambang Atmanto Wiyogo 23,5 persen
M Yusuf Mujenih 22,9 persen
Mardani Ali Sera 22,7 persen
Sb. Wiryanti Sukamdanu 21,3 persen

Berikut ini 10 besar elektabilitas calon anggota DPR RI dapil DKI Jakarta 1:
Imam Nahrawi 15,1 persen
Habiburokhman 6,8 persen
Eko Hendro Purnomo 3,8 persen
Putra Nababan 3,6 persen
Bambang Atmanto Wiyogo 3,5 persen
M Yusuf Mujenih 3,5 persen
Chica Koeswoyo 3,3 persen
Wanda Hamidah 2,3 persen
Mardani Ali Sera 2,1 persen
Asril Hamzah Tanjung 2,0 persen

Berikut ini perolehan kursi partai politik dapil DKI Jakarta 1:
PKB 1 kursi
Gerindra 2 kursi
PDIP 1 kursi
Golkar 1 kursi
NasDem 0 kursi
Garuda 0 kursi
Berkarya 0 kursi
PKS 0 kursi
Perindo 0 kursi
PPP 0 kursi
PSI 0 kursi
PAN 1 kursi
Hanura 0 kursi
Demokrat 0 kursi
PBB 0 kursi
PKPI 0 kursi
(azr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Datangi Pernikahan Adik Karding, Jokowi Jadi Rebutan Selfie

Jakarta – Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla menghadiri acara pernikahan adik dari Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding. Jokowi pun jadi rebutan selfie tamu undangan.

Jokowi hadir ke resepsi pernikahan, Hernawati Karding yang menikah dengan Ahmad Priyono di Manggala Wanabakti, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (10/2/2019). Mengenakan jas biru dan dasi merah, Jokowi datang didampingi Mensesneg Pratikno.

Selain Jokowi, hadir pula Wapres Jusuf Kalla dan pasangannya di Pilpres 2019, KH Ma’ruf Amin. Ma’ruf memberikan tausiyah di resepsi pernikahan adik dari Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf itu.

Kehadiran Jokowi membuat tamu undangan heboh. Mereka menunggu Jokowi menyelamati mempelai hingga selesai makan.

Para tamu pun mengerubungi capres nomor urut 01 itu hingga saat hendak pulang. Banyak yang meminta Jokowi foto bareng.

“Pak Jokowi, foto pak,” ujar sejumlah tamu undangan.

Tak hanya Jokowi, penyanyi Ifan Seventeen yang hadir datang juga jadi rebutan foto para tamu. Terlihat beberapa penyanyi lain turut hadir seperti Ifan Govinda dan Virgoun Putra.

Sejumlah pejabat negara hadir dalam acara ini. Seperti Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menhub Budi Karya, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menpora Imam Nahrawi, KaBIN Budi Gunawan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, dan Ketua MPR sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Sejumlah anggota DPR pun tampak hadir. Di antaranya Daniel Johan, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Okky Asokawati.

Tampak pula jajaran TKN Jokowi-Ma’ruf, termasuk sang ketua, Erick Thohir. Ada pula Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto, serta beberapa anggota timses Jokowi lainnya seperti Bahlil Lahadalia dan Tsamara Amany.
(ear/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menpora Resmikan GOR di Ponpes Madrasatul Quran Jombang

Liputan6.com, Jombang Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, didampingi istrinya Shobibah Rohmah beserta Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Asrorun Ni’am Sholeh dan Plt. Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Chandra Bhakti, meresmikan Gelanggang Olahraga (GOR) Imam Nahrawi di Kompleks Pesantren Madrasatul Quran, Jombang, Jawa Timur, Jumat (8/2/2019). Imam meresmikan GOR dengan menandatangani prasasti dan menggunting pita.

“Semoga kita mendapatkan anugerah berlimpah, sehat, bugar. Ini sudah lama ditunggu-tunggu. Semoga GOR ini bisa memberi manfaat dan bertambah kekuatan hingga termotivasi untuk menjadi atlet. Selain fisik yang diperlukan, (atlet) juga perlu kekuatan mental. Itu harus ada di diri atlet Indonesia,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Imam juga memberikan kuis berhadiah bagi santri yang berani menjawab pertanyaan seputar olahraga sepak bola. Para santri menyambutnya dengan sangat antusias.

Salah satu santri yang berani untuk menjawab pertanyaan, Abi (7) dari Kediri, berhasil mendapat hadiah bola kaki. Imam berpesan, agar bola kaki itu dimainkan bersama teman-temannya.

Setelah itu, Imam bersama Deputi Asrorun Niam dan Plt Deputi Chandra bermain futsal bersama  para santri. Kedua tim saling berbalas gol.

Santri lainnya yang tidak ikut bermain menyemarakkan permainan dengan bernyanyi dan meneriakkan yel-yel.

“Semoga GOR ini bisa mengantarkan santri untuk mewakili Indonesia di multi event (kejuaraan olahraga) di dunia,” ucap Imam.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Pengasuh Madrasatul Quran Abdul Hadi dan Ketua Yayasan Madrasatul Quran Abdul Ghofar beserta jajarannya.



(*)

KPK Dalami Dana Bantuan Rp 50 Miliar untuk KONI dari Kemenpora

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dana bantuan Rp 50 miliar dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada 2018.

Dana bantuan Rp 50 miliar dari Kemenpora untuk KONI diketahui lembaga antirasuah berdasarkan pengembangan kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah kepada KONI melalui Kemenpora.

“Dari sejumlah saksi lainnya, selain bantuan Wasping (pengawasan dan pendampingan) tahap 2 sejumlah Rp 17,9 miliar tersebut, KPK juga mencermati mekanisme bantuan Rp 50 miliar yang diterima KONI selama tahun 2018,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/2/2019).

Febri merinci, dana pengawasan dan pendampingan yang diterima KONI pada tahap pertama yakni Rp 30 miliar, kemudian bantuan kelembagaan KONI Rp 16 miliar, dan bantuan operasional KONI sebesar Rp 4 miliar.

“Sehingga diduga total dana Kemenpora yang mengalir sebagai bantuan ke KONI di tahun 2018 adalah sejumlah Rp 67,9 miliar,” kata Febri.

2 dari 3 halaman

5 Tersangka

Sebelumnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penyaluran bantuan dari Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Kemenpora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Mereka adalah Deputi IV Kemenpora Mulyana (MUL), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo (AP), Staf Kemenpora Eko Triyanto (ET), Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy (EFH), dan Bendahara Umum KONI Jhony E. Awuy (JEA).

Diduga Adhi Purnomo dan Eko Triyanto menerima pemberian sekurang-kurangnya Rp 318 juta dari pengurus KONI. Selain itu, Mulyana juga menerima Rp 100 juta melalui ATM.

Selain menerima uang Rp 100 juta melalui ATM, Mulyana juga sebelumnya sudah menerima suap lain dari pejabat KONI. Yakni 1 unit Toyota Fortuner, 1 unit Samsung Galaxy Note 9, dan uang Rp 300 juta dari Jhony.

Uang tersebut diterima Mulyana, Adhi, dam Eko agar Kemenpora mengucurkan dana hibah kepada KONI. Dana hibah dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan sebesar Rp 17,9 miliar.

Di tahap awal, diduga KONI mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah tersebut. Diduga pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai akal-akalan dan tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Sebelum proposal diajukan, diduga telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan fee sebesar 19,13 persen dari total dana hibah Rp 17,9 miliar, yaitu sejumlah Rp 3,4 miliar.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kejuaraan E-Sports Muda Dukung Atlet SEA Games

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yakin Kejuaraan e-Sports Muda Nasional 2019 bakal mendorong kehadiran atlet-atlet pelapis menghadapi persaingan SEA Games 2019 di Manila, November-Desember 2019.

“Kejuaraan ini adalah kegiatan yang menopang keberlangsungan Piala Presiden e-Sports yang sudah dicanangkan Menkominfo, Kantor Staf Kepresidenan, Badan Ekonomi Kreatif, dan Kemenpora. Piala Presiden akan lebih banyak melibatkan tim-tim preofesional yang selama ini sudah berkiprah lebih awal,” kata Menpora dilansir Antara.

Pengembangan e-Sports di Indonesia akan menjadi harapan baru dalam industri maupun prestasi olahraga nasional. Pasalnya, atlet eSports juga dituntut untuk menjaga kebugaran diri, nutrisi, psikologi, kerja sama, serta sportivitas.

“Kejuaraan tingkat pelajar ini mendorong prestasi para pelajar karena mereka yang nanti akan menjadi atlet-atlet pelapis e-Sports di Indonesia untuk kejuaraan yang lebih tinggi lagi,” kata Menpora.

Menpora mengatakan kejuaraan gim seluler “Free Fire” dan “Arena of Valor” (AoV) itu harus mendapatkan persetujuan kepala sekolah terkait karena penyelenggaraan berlangsung di 600 sekolah tingkat SMP dan SMA di 22 kota di Jawa dan Sumatera.

2 dari 3 halaman

Piala Menpora

Kejuaraan e-Sports Muda Nasional 2019 merupakan kejuaraan gim seluler yang akan berlangsung di 22 kota di Jawa dan Sumatera pada 18 Februari hingga akhir September 2019 yang memperebutkan Piala Menpora.

“Kejuaraan ini akan melibatkan 40 ribu pelajar dan lebih dari 5.000 tim peserta yang berlangsung di 600 sekolah tingkat SMP dan SMA sebagai lokasi penyelenggaraannya,” kata Direktur Eksekutif Panitia Penyelenggara Kejuaraan e-Sports Muda Nasional 2019 Asril Sadikin Satar.

3 dari 3 halaman

Program Pertama Garena

Manajer Project Garena Wijaya Nugroho, sebagai penerbit gim seluler dalam jaringan “Free Fire” dan “AoV”, mengatakan penyelenggaraan Kejuaraan e-Sports Muda Nasional 2019 merupakan program pertama Garena yang melibatkan 600 sekolah di Indonesia.

“Kami sudah pernah menggelar kejuaraan antarsekolah sejak 2017. Kami menyaratkan nilai rapor siswa dan memberikan hadiah beasiswa. Kejuaraan ini akan menjadi pemberdayaan e-Sports yang positif di antara pelajar di Indonesia,” kata Wijaya.

Nilai Tes PNS Liliyana Natsir Melampaui Ekspektasi

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memberi bocoran terkait hasil uji kompetensi Liliyana Natsir sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Pebulutangkis yang baru gantung raket ini mendapat nilai memuaskan dan menjadi poin ekstra baginya.

“Banyak yang tidak menduga karena dia banyak di lapangan, tapi begitu masuk proses seleksi dan ujian kompetensi, ternyata hasilnya sangat luar biasa,” kata Imam Nahrawi, dikutip Antara.

Menpora menemani Liliyana Natsir yang diterima Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (29/1/2019). Pada kesempatan itu, dia mengungkapkan permintaan Presiden agar penerimaan posisi aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya dilihat dari administrasi, tapi sisi prestasinya.

“Nah, ini yang harus dipikirkan bagaimana dia bisa mendapat posisi yang layak” katanya.

Menpora mengatakan Liliyana Natsir, yang akrab disapa Butet, akan diangkat menjadi PNS di bidang tenaga fungsional kepelatihan dan atlet yang berada di bawah kementeriannya. “Itu yang kami siapkan, yang pasti Butet istimewa,” katanya.

2 dari 3 halaman

Tunggu Penugasan

Liliyana Natsir mengaku belum mengetahui tugas apa yang akan diemban sebagai PNS. “Kalau itu nanti dibicarakan langsung dengan Menpora seperti apa kelanjutannya,” katanya.

Sebagai PNS, Butet juga mengaku siap menjalankan pesan Jokowi agar terus ikut memacu semangat pebulutangkis muda.

“Saya siap memberi motivasi agar generasi muda lebih berprestasi dan tradisi medali emas di Olimpiade tetap terus bisa dilakukan,” kata Butet.

3 dari 3 halaman

Belum Tentu Jadi Pelatih

Ketika ditanya wartawan apakah akan menjadi pelatih, Butet mengaku belum mengambil sikap. Belum tahu karena belum terpikirkan ke sana, karena pelatih pun butuh komitmen untuk totalitas di bulu tangkis. Saya baru berhenti jadi belum bisa bicara panjang lebar,” pungkasnya.

Soroti PKB Minta 10 Menteri, Gerindra: Kubu Sebelah Bagi-bagi Kursi

Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap mendapatkan 10 kursi menteri jika capres petanana Joko Widodo (Jokowi) terpilih kembali sebagai presiden. Gerindra menyebut koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin dibentuk atas dasar kesepakatan bagi-bagi kursi.

“Ini kan menunjukkan koalisi di sebelah dibangun dengan kesepakatan bagi-bagi kursi gitu lho. Kalau pernyataan Cak Imin itu, patut diduga dari awal koalisi dibangun dari bagi-bagi kursi, sehingga Cak Imin dengan gampang menyatakan ‘doakan saja dapat 10 kursi’,” kata anggota Badan Komunikasi Gerindra Andre Rosiade di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019).

Andre lalu membandingkan pembentukan Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurutnya, pembentukan koalisi ini atas dasar ingin memperbaiki Indonesia.
“Berbeda dengan koalisi kami, dengan persamaan platform, dengan semangat yang sama, ingin memperbaiki Indonesia yang terpuruk di zaman Pak Jokowi,” ujarnya.
Andre menuturkan koalisi pendukung Prabowo-Sandi belum membahas soal kursi menteri. Menurutnya, pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden.

“Kami belum bicara bagi-bagi kursi. Kita belum tahu karena semua hak prerogatif presiden untuk memilih yang terbaik, apapun suku dan agamanya, apapun parpolnya. Yang jelas menteri dipilih memiliki komitmen baik untuk bangsa dan negara,” tegasnya.

Sebelumnya diketahui, Ketum PKB Muhaimin Iskandar berharap PKB mendapatkan jatah 10 menteri di periode akan datang.

Hal itu diungkapkan dalam sambutannya saat bertemu dengan jemaah Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di aula Nusantara IV, kompleks DPR, Jakarta Pusat, Minggu (27/1). Ia meminta jemaah mendoakan PKB yang sekaligus mewakili NU mendapat kursi lebih dalam pemerintahan berikutnya.

Diketahui, saat ini terdapat empat menteri kabinet kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang berasal dari PKB. Mereka adalah Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, Mendes Eko Putro Sandjojo, dan Menristek Dikti M Nasir.

“Saya mohon doanya semoga saya diberi kekuatan melanjutkan dan membuktikan. Tahun 2019 harus ditopang dengan ekonomi yang makmur. Tahun 2019 itu harus betul-betul diwujudkan. Hari ini menteri dari kita ada 4. Mudah-mudahan nanti ada 10 menteri dari NU,” ujar Cak Imin.
(azr/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PKB Incar 10 Kursi Menteri, JK: Yang Lain Dapat Apa?

Jakarta – Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap partainya mendapat 10 kursi menteri jika Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi presiden 2019-2024. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mempertanyakan jatah menteri untuk yang lainnya.

“Dalam kabinet seperti sekarang dan yang akan datang, itu (posisi menteri) antara profesional dan politisi itu dibagi dua. Kurang lebih dibagi dua, jadi sekarang ini yang politisi kira-kira 16-17 lah, setengahlah. Kalau ada partai yang mau 10, yang lain dapat apa?,” kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019).

Dikatakan JK, semua parpol koalisi pastinya berjuang untuk pemenangan capresnya. Untuk itu JK meminta parpol koalisi yang menang untuk arif dan bijak dalam meminta jatah kursi.
“Memang ada juga tentu partai-partai dengan kursi yang banyak diberikan kursi yang cukup. Yang lebih baiklah, tergantung partainya nanti mendukung. Tapi kalau 10 ya tentu berlebihan lah,” ujar JK yang juga penasihat Tim Nasional Kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin ini.

Menurut JK pemilihan menteri merupakan hak penuh presiden. Presiden pun akan mempertimbangkan sejauh mana parpol tersebut berjuang untuk pemenangannya.

“(Kursi menteri) otomatis hak prerogatif presiden tentu. Tapi pak presiden akan pertimbangkan sejauh mana upaya partai itu memenangkan presiden yang terpilih, selalu begitu,” tuturnya.

Sebelumnya diketahui, Cak Imin berharap PKB mendapatkan jatah 10 Menteri di periode akan datang.

Hal itu diungkapkan dalam sambutannya saat bertemu dengan jemaah Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di aula Nusantara IV, kompleks DPR, Jakarta Pusat. Ia meminta jemaah mendoakan PKB yang sekaligus mewakili NU mendapat kursi lebih dalam pemerintahan berikutnya.

Diketahui, saat ini terdapat empat menteri kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK yang berasal dari PKB. Mereka adalah Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, Mendes Eko Putro Sandjojo, dan Menristek Dikti M Nasir.

“Saya mohon doanya semoga saya diberi kekuatan melanjutkan dan membuktikan. Tahun 2019 harus ditopang dengan ekonomi yang makmur. Tahun 2019 itu harus betul-betul diwujudkan. Hari ini menteri dari kita ada 4. Mudah-mudahan nanti ada 10 menteri dari NU,” ujar Cak Imin.

Ikuti perkembangan terbaru Pemilu 2019 hanya di sini.
(nvl/dkp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>