Sambil Gendong Cucu, Sri Mulyani Kunjungi Monas dan Ragunan di Akhir Pekan

Liputan6.com, Jakarta – Akhir pekan jadi momen yang menyenangkan bagi banyak orang. Begitu pula dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pada akhir pekan kali ini, ia sengaja mengajak cucunya ke Monas dan Ragunan. Ia membagikan keceriaannya bersama suami dan cucu-cucunya.

“Saya menikmati akhir pekan ini mengajak cucu menikmati taman Monas, naik kereta kuda, makan kerak telur, dan mengunjungi kebun binatang @Ragunanzoo,” tulisnya sebagai keterangan foto, Minggu, 31 Maret 2019.

Ada 10 foto yang dibagikan perempuan yang akrab disapa Ani ini dalam akun Instagram pribadinya. Dalam foto pertama itu, ia terlihat tersenyum naik delman.

Mengenakan kaus lengan panjang putih dan celana hitam serta sepatu abu-abu, Sri Mulyani itu terlihat senang menggendong cucunya. Dalam foto yang lain, ia terlihat tersenyum sambil menggendong kedua cucunya.

“Senang melihat masyarakat menikmati waktu bersama keluarga di ruang publik yang bersih, tertib dan aman,” kata perempuan yang pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik se-Asia 2017 ini.

Di Ragunan, ia terlihat memperkenalkan cucunya dengan berbagai hewan di sana, salah satunya jerapah. Sambil menggendong sang cucu, Sri terlihat mengelus jerapah yang berada di depannya itu.

“Mari kita jaga kebersihan, ketertiban serta keamanan bersama ruang publik kita, taman, tempat olahraga, kebun binatang. Indonesia rumah kita bersama,” kata Ani.

Unggahan Sri Mulyani itu menjadi perbincangan warganet. Mereka senang melihat kesederhanaan dan mendoakannya agar selalu sehat.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapatkan penghargaan menteri terbaik di dunia dalam acara World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab.

HEADLINE: Rotasi Ribuan Pejabat DKI, Anies Baswedan Tiru Langkah Ahok?

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menyangka kalau langkahnya melantik dan merotasi 1.125 pejabat Pemprov DKI akan menuai kritikan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pelantikan yang digelar pada Senin 25 Januari lalu itu sangat kental aroma politisnya.

Dia mengatakan, dalam rotasi yang digagas Anies, pejabat yang baik dan berprestasi malah dicopot. Intinya, perombakan ini mengutamakan prinsip suka dan tak suka (like and dislike). Anies pun meradang dan menolak semua anggapan itu.

“Gubernur punya wewenang untuk rotasi 6 bulan setelah menjabat. Artinya, sebetulnya gubernur punya wewenang melakukan rotasi enam bulan setelah menjabat,” ujar Anies kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Dia juga menegaskan, rotasi dan mutasi dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja, bukan berdasarkan unsur personal. Di sisi lain, dia tak bisa melarang Prasetyo menyampaikan pemikirannya.

“Ini adalah semua soal kinerja selama satu setengah tahun ini. Dan imajinasi orang boleh-boleh saja ya. Kita nggak bisa melarang pemikiran orang,” kata Anies.

Namun demikian, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono tidak sependapat dengan Anies. Menurut dia, mutasi atau perombakan jabatan adalah hal yang biasa, hanya saja menjadi tak biasa jika dilihat jumlahnya.

“Karena jumlah yang begitu banyak, saya khawatir berimbas pada kurang selektifnya pihak Pemprov DKI memilih figur-figur yang memangku jabatan pada pelantikan Senin kemarin. Kalau memilih orang terlalu banyak kan khawatir pilihannya enggak benar,” jelas Gembong kepada Liputan6.com, Rabu (27/2/2019) siang.

Selain itu, dia juga melihat Anies tidak memiliki skala prioritas dalam hal pembenahan SDM di Pemprov DKI. Hal itu terlihat dari sejumlah pos penting yang hingga kini tak ada pengisian jabatan untuk pucuk pimpinannya.

“Pak Anies enggak ada skala prioritas. Seharusnya yang dilakukan adalah rotasi atau pengisian jabatan untuk yang pelaksana tetap (Plt) dulu, tapi justru Plt sampai sekarang belum diisi,” ujar Gembong.

Dengan banyaknya posisi penting yang masih diisi Plt, lanjut dia, pada akhirnya akan berdampak pada penyerapan anggaran. Sebuah program atau proyek yang harusnya sudah dikerjakan menjadi harus menunggu karena belum ada pejabat definitif yang bisa mengesahkannya.

“Jangan sampai penyerapan kita bolong lagi, padahal warga Jakarta menunggu apa yang mau dikerjakan oleh Pak Anies ke depan untuk percepatan. Kalau pejabatnya masih seperti sekarang, pejabat Plt, kita khawatirkan enggak berani eksekusi (anggaran),” tegas Gembong. 

Infografis Rotasi Ribuan Pejabat Ibu Kota. (Liputan6.com/Triyasni)

Dengan semua keanehan itu, papar dia, tak heran banyak yang beranggapan kalau langkah Anies berbau politis.

“Pastilah, kan gubernur itu jabatan politis, pasti. Kalau disebut itu berbau politis, itu pastilah,” ujar Gembong.

Namun, dia menampik kalau apa yang dilakukan Anies meniru apa yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta (19 November 2014-9 Mei 2017). Menurutnya, cara mutasi atau perombakan pejabat yang dilakukan Anies dan Ahok berbeda.

“(Ahok) itu kan bertahap. Enggak sekaligus seperti Anies. Kalau sekaligus itu yang saya khawatirkan. Memilih segitu banyak orang kan enggak mudah,” pungkas Gembong.

Berbeda dari Gembong, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengapresiasi rotasi dan mutasi besar-besaran pejabat Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan Anies. Menurut dia, ada tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga perombakan pejabat itu bisa diterima.

“Pertama, sesuai aturan. Kalau sesuai aturan ya enggak apa apa. Kedua, sesuai dengan kebutuhan di lapangan, atau dengan kata lain memang perlu ada untuk penyegaran. Ini perlu evaluasi dan seterusnya,” ujar Suhaimi kepada Liputan6.com, Rabu (27/2/2019) petang.

Ketiga, lanjut dia, harus sesuai dengan latar belakang karier dan kemampuan sang pejabat bersangkutan. Dengan kata lain, orang itu ditempatkan sesuai bidangnya dan tepat pada posisinya agar bisa mengemban amanah dengan baik.

“Kalau soal jumlah yang dimutasi, selama tidak menyalahi aturan ya tidak apa apa. Yang penting, semua perubahan baik kecil maupun besar semuanya bertujuan untuk mencapai visi misi gubernur dan Pemprov DKI,” papar Suhaimi.

Dia juga tak peduli kalau cara Anies disebut mengikuti apa yang pernah dilakukan Gubernur Ahok dengan megganti ribuan posisi pejabat dalam waktu bersamaan.

“Terserah orang ngomonglah. Menurut saya bukan masalah mengikuti atau tidaknya, tetapi kepentingan apa di balik itu? Kalau perubahan atau rotasi itu untuk mencapai sebuah target yang tinggi, enggak apa apa. Pak Anies kan punya target ‘maju kotanya bahagia warganya’,” tandas Suhaimi.

Lantas, bagaimana sebenarnya mutasi atau perombakan pejabat yang dilakukan Gubernur Anies pada Senin lalu itu?

2 dari 4 halaman

Rotasi yang Menyisakan Plt

Pro dan kontra itu dipicu pada Senin petang, 25 Februari 2019. Ketika itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 1.125 pejabat baru dari eselon II, III, dan IV. Sejumlah posisi yang dirotasi mulai dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) sampai Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta.

Dari seribuan lebih pejabat itu, di antaranya 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II, 247 administrator atau eselon III, dan 836 pengawas atau eselon IV. Anies menyebut rotasi adalah hal yang wajar dalam organisasi. Menurut dia, organisasi perlu penyegaran dengan diisi oleh orang-orang baru.

“Pemprov berkepentingan untuk lakukan pembaharuan di setiap posisi yang ada. Bagi sebuah organisasi, rotasi mutasi itu wajar, karena organisasi perlu pembaruan,” kata Anies dalam sambutan pelantikan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Selain itu, Anies juga mengatakan rotasi akan menguntungkan bagi pejabat yang dipindah, karena para pejabat itu bisa menambah kemampuan di lokasi yang baru.

“Bagi pribadi di Pemprov DKI, dapat tugas baru, amanat baru yang berbeda dengan sebelumnya, ini bagian dari pengembangan skill pribadi, menambah kompetensi, keterampilan di tempat baru,” ucap Anies.

Pimpinan tinggi pratama yang dilantik Anies yaitu:

1. Riyanto sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

2. Achmad Firdaus sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

3. Edy Junaedi sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

4. Benni Agus Chandra sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

5. Faisal Syafruddin sebagai Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

6. Arifin sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

7. Subejo sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.

8. Theryono sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit.

9. Ida Bagus Nyoman Banjar sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja.

10. Tri Noviati sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budi Asih.

11. Isnawa Adji sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Selatan.

12. Sahat Parulian sebagai Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

13. Vera Revina Sari sebagai Asisten Deputi Bidang Tata Ruang.

14. Jupan Royter Sahalatua sebagai Asisten Deputi Bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

15. Yani Wahyu Purwoko sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya.

Di sisi lain, mutasi ini menyebabkan kosongnya 18 jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan ditempati pelaksana tugas (Plt). Sebanyak 16 jabatan yang kosong merupakan posisi eselon II atau pimpinan tinggi pratama, sedangkan dua jabatan yang kosong merupakan jabatan eselon I atau pimpinan tinggi madya, yaitu.

1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD)

2. Kepala Badan Pembina BUMD (BP-BUMD)

3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

4. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP)

5. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA)

6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata)

7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH)

8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi (PE)

9. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)

10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

11. Kepala Biro Perekonomian

12. Kepala Biro Administrasi

13. Direktur Utama RSUD Pasar Rebo

14. Direktur Utama RSUD Cengkareng

15. Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD)

16. Sekretaris Kota Jakarta Selatan

Dua jabatan eselon I yang kosong adalah:

1. Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman

2. Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

Untuk diketahui, dua jabatan eselon I tersebut sebelumnya diduduki oleh Syahrul Effendi dan Sylviana Murni. Syahrul meninggalkan jabatannya karena pensiun, sedangkan Sylviana mundur dalam rangka maju sebagai Cawagub DKI Jakarta dalam Pilkada 2017.

Dalam rangka mengisi 18 jabatan yang kosong tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir, Selasa lalu mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan segera mengadakan lelang jabatan untuk 18 jabatan tersebut.

Sesuai dengan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Apabila rekomendasi dari KASN sudah diperoleh, maka Pemprov DKI Jakarta sudah bisa mulai membuka lelang jabatan.

Dengan semua permasalahannya, jumlah pejabat yang dimutasi oleh Anies pada Senin lalu, sebenarnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mutasi yang pernah dilakukan Gubernur Ahok.

3 dari 4 halaman

Mutasi Gemuk Gaya Ahok

Mutasi dan rotasi seribuan lebih pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan pada Senin lalu banyak dikaitkan dengan hal serupa yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, suksesor Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta (19 November 2014-9 Mei 2017).

Sepanjang menjabat sebagai orang nomor satu di Ibu Kota, Ahok memang kerap memutasi pejabat atau bawahannya. Bahkan, beberapa kali dalam jumlah besar. Lihat saja, Usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Rabu 19 November 2014, dia langsung bersih-bersih.

Dari catatan Liputan6.com, satu setengah bulan menjabat Gubernur DKI Jakarta, Ahok melantik 4.800 pejabat di tingkat eselon II, III dan IV di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat 2 Januari 2015.

Nama-nama beberapa pejabat di tingkatan kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) DKI Jakarta mengalami rotasi jabatan dan sebagian ada yang dicopot karena kinerjanya kurang memuaskan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, para pejabat-pejabat tersebut yaitu Lasro Marbun, dari sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan menjadi Kepala Inspektorat. Jabatan Kadisdik diiisi Arie Budhiman yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Sedangkan posisi yang ditinggalkan Arie diisi oleh Purba Hutapea, yang sebelumnya menjabat sebagai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Beberapa pejabat yang mendapat promosi adalah Benjamin Bukit, dari sebelumnya sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Isnawa Adji dari sebelumnya Wakil Kepala Dinas Kebersihan menjadi Kepala Dinas Kebersihan.

Kemudian ada Ika Yuli Rahayu, dari sebelumnya menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan, Zainal Soleman dari sebelumnya Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat menjadi Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, Edi Nielson Sianturi yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Dukcapil, dari sebelumnya sebagai salah satu kepala bidang di instansi yang sama.

Selain itu, ada juga Franky Mangatas, dari Kepala Inspektorat menjadi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan.

Sedangkan para pejabat yang dicopot alias ‘distafkan’ adalan mantan Kadis Perhubungan Muhammad Akbar, mantan Kepala BKD I Made Karmayora, dan mantan Kadis Pelayanan Pajak Iwan Setyawandi.

Pejabat DKI yang dimutasi Ahok, baik itu promosi atau demosi, adalah:

‪- Asisten Sekda Bidang Pembangunan Wiriyatmoko menjadi Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup‬.‪

– Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Bambang Musyawardhana yang menjadi Wali Kota Jakarta Timur.‪

– Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Pusat Rustam Effendi menjadi Wali Kota Jakarta Utara.

‪- Sekwan DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede menjadi Wali Kota Jakarta Pusat.

‪- Wakil Wali Kota Jakarta Utara Tri Kurniadi menjadi Bupati Kepulauan Seribu‬.‪

– Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Arie Budiman menjadi Kepala Dinas Pendidikan DKI‬.

‪- Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun menjadi Kepala Inspektorat DKI.

– Isnawa Adji menjadi Kadis Kebersihan.‪

– Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Purba Hutapea dilantik menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

– Kepala Sudin Perumahan Jakarta Utara Ika Lestari Aji menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman‬.‪

– Kepala Dinas Kominfomas Agus Bambang Setyo Widodo menjadi Kepala Dinas Pelayanan Pajak‬.‪

– Kepala Badan Perpustakaan Agus Suradika menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah‬.‪

– Kepala Bidang Kewaspadaan Kesbangpol menjadi Sekwan DPRD DKI‬.‪

– Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda menjadi Kepala Kesbangpol‬.‪

– Kepala Inspektorat Franky Mangatas Panjaitan menjadi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan DKI.‪

– Kasudin Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara Edison Sianturi menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI.‪

– Wakil Kepala Dinas Perhubungan Benyamin Bukit menjadi Kepala Dinas Perhubungan‬.‪

– Kepala Biro Dikmental Budi Utomo menjadi Wakil Bupati Kepulauan Seribu.

Berselang setahun kemudian, Ahok kembali melantik 1.042 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang terdiri dari eselon II, III dan IV. Ada enam pejabat eselon II yang dilantik menggantikan pejabat sebelumnya yang telah pensiun.

Keenam pejabat tersebut yakni Yurianto sebagai Kepala Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal, Catur Laswanto Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kemudian, Sopan Adriyanto Kepala Dinas Pendidikan, Yayan Yuhana Kepala Biro Hukum, Subagyo Wakil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, serta Suriyanto Wakil Kepala Dinas Pendidikan.

“Saya dengan resmi melantik saudara, sebagai pejabat tinggi pratama, adiministrasi, dan pengawas di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab,” kata Ahok di halaman Balai Kota Jakarta, saat pelantikan para pejabat itu, Jumat 8 Januari 2016.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

PKS: Surat Cawagub DKI Tinggal Tunggu Tanda Tangan Prabowo

Jakarta – Surat pengajuan nama calon Wakil Gubernur DKI Jakarta tinggal selangkah lagi sebelum dikirim ke Gubernur DKI Anies Baswedan. PKS mengatakan, surat pengajuan itu tinggal menunggu pengesahan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan sekjennya Ahmad Muzani.

“Saat ini, kami masih menunggu tanda tangan dari Pak Prabowo dan Pak Muzani selaku Ketum dan Sekjen DPP Partai Gerindra. Semoga segera tuntas,” ujar Ketua DPW PKS DKI, Syakir Purnomo, kepada wartawan, Rabu (27/2/2019).

Syakir mengatakan, dari pihak PKS sendiri, sang Presiden Sohibul Iman dan sekjen Mustafa Kamal sudah membubuhkan tanda tangan. Tanda tangan pimpinan kedua partai koalisi itu dibutuhkan sebelum surat pengajuan diserahkan ke Anies.
Sebelumnya, PKS dan Gerindra telah menyepakati dua nama cawagub dari PKS yang akan diajukan ke Anies. Dua nama yang telah melalui uji kelayakan itu yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.
Usai diserahkan ke Anies, nantinya dua nama itu akan diteruskan ke DPRD untuk proses pemilihan selanjutnya. Anies sendiri mengaku sudah menyiapkan surat pengantar kepada DPRD DKI Jakarta dan hanya tinggal diisi nama dua cawagub yang diusulkan.

“Saya mendengar kabar begitu (sepakat dua nama calon wakil gubernur) lewat media, teman-teman dari PKS dan Gerindra belum mengabari langsung, tapi pekan lalu hari Senin (18/2) kita sudah ketemu dan mereka memang berencana menyerahkan suratnya,” ujar Anies kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Senin (25/2).
(aik/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Lelang Jabatan Eselon II Jakarta Dibuka Senin Pekan Depan

Jakarta – Proses lelang 16 jabatan eselon II di DKI Jakarta kemungkinan akan dimulai Senin pekan depan. Konsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) disebut segera selesai dalam waktu dekat.

“Kita mengumumkan karena harus ada konsultasi dengan KASN. Sudah dilakukan sejak Selasa (26/2) kemarin. Karena itu harapannya hari Jumat (1/2) sudah selesai, Senin (4/2) bisa diumumkan,” ucap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada wartawan di Monas, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Setelah diumumkan, proses seleksi lelang jabatan akan dimulai. Lama waktu seleksi tergantung dari jumlah pendaftar.
“Kalau dari sisi pendaftarannya mungkin sekitar dua minggu. Tapi proses seleksinya akan sangat bergantung pada jumlah yang mendaftar. Karena itu kemudian ada proses tertulis, wawancara,” kata Anies.

Sebelumnya, ada 16 jabatan eselon II sudah siap untuk dilelang pascarotasi 1.125 pejabat. Saat ini, jabatan-jabatan itu diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Pemprov DKI Jakarta akan membuat panitia seleksi dari internal dan eksternal Pemprov. Hal ini untuk memunculkan pengisi jabatan baru yang memiliki kemampuan baik.

“Tentu ada panselnya, yang unsur dari Pemprov dan eksternal . Nanti kita umumkan panselnya. Harapan kita, generasi baru atau orang baru berpotensi yang tersembunyi di staf-kan atau tidak memiliki jabatan sesuai kompetensi atau relevansi dengan latar belakang berharap akan muncul,” kata Anies.
(aik/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

3 Fakta Terbaru Kebakaran Kapal di Pelabuhan Muara Baru

Liputan6.com, Jakarta – Setidaknya 4 kapal nelayan terbakar di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Sabtu 23 Februari 2019. Polisi pun terus bergerak memeriksa penyebab kebakaran yang terjadi di depan Kantor Syahbandar Pelabuhan Muara Baru.

Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri pun diterjunkan ke Dermaga Pelabuhan Muara Baru untuk menyelidiki penyebab kebakaran kapal yang terjadi sekitar pukul 15.16 WIB itu.

Selain itu, polisi juga terus memeriksa saksi-saksi yang melihat kejadian terbakarnya 34 kapal nelayan tersebut. Sejauh ini, sudah 18 orang saksi telah dimintai keterangan oleh polisi.

Meskipun demikian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, peristiwa kebakaran kapal itu bisa dijadikan bahan evaluasi untuk Pemprov DKI dalam mengatasi kebakaran.

Berikut fakta-fakta terbaru 34 kapal nelayan terbakar di Pelabuhan Muara Baru yang dihimpun Liputan6.com:

2 dari 5 halaman

1. Terjunkan Puslabfor

Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri diterjunkan ke Dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Senin (25/5/2019).

Tim itu akan berkutat pada Kapal Motor Artamina Jaya, yang diduga menjadi sumber api hingga membakar 34 kapal lainnya.

“Kemarin yang melakukan olah TKP baru dari Inafis. Sekarang Puslabfor,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Reynold Elisa Hutagalung saat dihubungi Liputan6.com.

Reynold menerangkan, kemungkinan Puslabfor bakal mengangkat Kapal Motor Artamina Jaya ke daratan. Hal itu untuk mempermudah proses olah TKP.

“Kapal Artamina Jaya tampaknya bocor, sehingga perlu diangkat ke dok (darat) untuk olah TKP langsung,” ucap dia.

3 dari 5 halaman

2. Periksa 18 Saksi

Menurut Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Reynold Elisa, saat ini pihaknya juga tengah mendalami keterangan para saksi terkait kebakaran kapal. Jumlah pun sudah bertambah lebih banyak.

“Ada penambahan saksi. Sebelumnya 12 saksi. Kini 18 saksi,” ucap Reynold.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono. Sejauh ini, sudah 18 orang saksi telah dimintai keterangan oleh polisi.

“Penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Priok sudah pemeriksaan 18 saksi,” kata Argo.

Kata Argo, 18 saksi itu adalah yang mengetahui secara pasti kejadian tersebut. Di mana puluhan kapal terbakar.

“18 saksi ini saksi yang berkaitan dengan ABK kapal, kemudian juga tukang yang mengelas dan juga nanti ada regulator yaitu staf sabandar kemudian juga dengan pemilik, pemilik kapal yang lain. Ada 18 sudah kita lakukan pemeriksaan,” bebernya.

4 dari 5 halaman

3. Dijadikan Bahan Evaluasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut peristiwa kebakaran kapal di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara dapat dijadikan bahan evaluasi untuk Pemprov DKI dalam mengatasi kebakaran.

Dia mengatakan selama ini mayoritas petugas pemadam kebakaran hanya berfokus pada kebakaran di daratan. Sedangkan peristiwa di Muara Baru terjadi di atas air.

“Kami dari sisi Pemprov sekaligus ini pelajaran. Kita perlu menambah lebih banyak kekuatan untuk memadamkan di air,” kata Anies di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (25/2/2019).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan memadamkan kebakaran kapal memiliki tantangan yang besar. Seperti dalam proses pemadaman yang lebih panjang karena kapal memuat bahan bakar.

Karena hal itu, Anies masih menunggu hasil investigasi dari aparat penegak hukum mengenai peristiwa di Muara Baru.

“Kita kemarin mengerahkan semua tim pemadam kebakaran untuk memadamkan, memang tantangannya cukup besar karena banyak dari kapal-kapal itu yang memuat bahan bakar karena siap untuk digunakan berlayar,” ucapnya.

5 dari 5 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Anies Jadikan Kebakaran Kapal di Muara Baru Bahan Evaluasi Pemadaman di air

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut peristiwa kebakaran kapal di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara dapat dijadikan bahan evaluasi untuk Pemprov DKI dalam mengatasi kebakaran.

Dia mengatakan selama ini mayoritas petugas pemadam kebakaran hanya berfokus pada kebakaran di daratan. Sedangkan peristiwa di Muara Baru terjadi di atas air.

“Kami dari sisi Pemprov sekaligus ini pelajaran. Kita perlu menambah lebih banyak kekuatan untuk memadamkan di air,” kata Anies di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (25/2/2019).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan memadamkan kebakaran kapal memiliki tantangan yang besar. Seperti dalam proses pemadaman yang lebih panjang karena kapal memuat bahan bakar.

Karena hal itu, Anies masih menunggu hasil investigasi dari aparat penegak hukum mengenai peristiwa di Muara Baru.

“Kita kemarin mengerahkan semua tim pemadam kebakaran untuk memadamkan, memang tantangannya cukup besar karena banyak dari kapal-kapal itu yang memuat bahan bakar karena siap untuk digunakan berlayar,” ucapnya.

2 dari 3 halaman

34 Kapal Terbakar

Sebelumnya, sebanyak 34 kapal nelayan terbakar di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Sabtu 23 Februari 2019. Lokasi terbakarnya kapal tepat berada di depan Kantor Syahbandar Pelabuhan Muara Baru.

“Berdasarkan pengecekan langsung ada 34 kapal yang terbakar. Itu termasuk dengan jumlah bangkai kapal yang tersisa,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Ajun Komisari Besar Reynold Elisa Hutagalung saat dihubungi Liputan6.com, Minggu 24 Februari 2019.

34 kapal yang terbakar tersebut merupakan kapal tradisional. Reynold menjelaskan, kebakaran terjadi pukul 15.16 WIB. Api bersumber dari Kapal Motor Artamina Jaya.

“Sebelum kejadian, ada orang yang ngelas di kapal tersebut. Dugaan awal itu pemicunya,” ucap Reynold.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Anies Rotasi Besar-besaran, Totalnya 1.100 Pejabat Termasuk Lurah

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan rotasi besar-besaran pejabat di Pemprov. Ada sebanyak 1.100 pejabat dari eselon II, III, dan IV, yang akan diganti.

“Nanti sore juga ada rencana untuk melakukan rotasi. Bila tidak ada halangan, bila tidak ada perubahan, sore hari nanti kita akan melakukan rotasi, mutasi, eselon II, III, IV, yang jumlahnya sampai hampir 1.100 personel,” kata Anies kepada wartawan di Monas, Jakarta, Senin (25/2/2019).

Rotasi itu mencangkup posisi lurah dan camat di DKI Jakarta. “Kalau lurah eselon IV, camat eselon III, semuanya nanti akan ada,” ujar Anies.

Anies menganggap perubahan itu wajar. Tujuannya agar ada penyegaran dalam organisasi Pemprov DKI Jakarta.

“Jadi, nanti akan ada rotasi besar-besaran. Ini bagian dari penyegaran. Bagi organisasi, figur-figur baru diharapkan membawa suasana baru di tiap unit-unitnya, di tiap UKPD,” sambung Anies.

Orang yang menjabat jabatan baru diharapkan Anies mampu menambah kompetensi. Dengan begitu, pejabat tidak hanya menguasai satu bidang tertentu.

“Kemudian bagi pribadinya, personel-personelnya, ini kesempatan untuk menambah pengalaman, kompetensinya, sehingga tidak hanya bekerja di sektor-sektor, di tempat-tempat yang sama, tapi ada pengalaman baru,” imbuhnya.
(aik/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Alasan MUI DKI Tak Undang Ma’ruf Amin: Kami Tak Undang Tokoh Politik

Jakarta – Ketum MUI nonaktif Ma’ruf Amin mempertanyakan alasan dirinya tidak diundang di acara yang disebut ‘Munajat 212’. MUI DKI mengatakan alasan tidak mengundang karena ingin tidak ada unsur politik di acara muhasabah.

“Satu sisi, posisi beliau kan cawapres, nanti khawatir kita ada nuansa politisnya, jadi memang sejak awal kami menghindari betul, kami ada nuansa politik maka kita tidak undang tokoh-tokoh politik,” ujar Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI DKI Jakarta Faiz Rafdhi saat dihubungi, Minggu (24/2/2019).

Faiz juga menjelaskan memang dalam acara itu tidak mengundang MUI pusat. Sebab, dia menargetkan yang akan hadir adalah majelis taklim se-Jabodetabek saja.
“Jadi gini, itu karena memang gagasannya untuk ormas Islam se-DKI, jadi kita juga nggak undang pusat, bahkan ormas-ormas Islam pusat pun juga tidak diundang. Jadi MUI DKI dan majelis taklim se-jabodetabek,” jelasnya.
Sebelumnya, Ma’ruf Amin menanggapi soal acara malam munajat 212 yang salah satunya digelar MUI DKI Jakarta. Ma’ruf mengaku tidak diundang ke acara itu, padahal dia yang meneken lahirnya fatwa 212.

“Saya ini kan mendorong 212, yang mengeluarkan lahirnya fatwa 212 dari fatwa saya, tapi kok saya nggak diundang? Berarti 212 yang kemarin, 212 yang lain, bukan sama yang waktu itu saya gerakkan. Beda,” ujar Ma’ruf di Hotel Aryaduta Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (24/2).

MUI DKI sendiri membantah bertanggung jawab atas acara munajat 212 yang diselenggarakan di Monas, kamis (21/2) lalu. MUI menegaskan acara yang diselenggarakan oleh mereka adalah ‘Senandung Salawat dan Dzikir Nasional’ bukan ‘Munajat 212’.

Namun, berdasarkan pantauan, pada acara yang digelar pada Kamis (21/2), backdrop yang dipasang di panggung bertuliskan ‘Malam Munajat’. Backdrop yang memasang foto Imam Besar FPI Habib Rizieq itu juga bertuliskan ‘Bersama MUI DKI Jakarta dan Majelis Ta’lim Se -Jabodetabek’.

Selain itu, dalam acara itu, MC juga berulang kali menyatakan acara di Monas tersebut merupakan acara Munajat 212. Bahkan MC menyatakan hal tersebut sesaat sebelum mempersilahkan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta berbicara di panggung.

(zap/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

MUI DKI Tepis Jadi Panitia Munajat 212, Begini Penjelasannya

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI membantah bertanggung jawab atas acara munajat 212 yang diselenggarakan di Monas, kamis (21/2) lalu. MUI menegaskan acara yang diselenggarakan oleh mereka adalah ‘Senandung Salawat dan Dzikir Nasional’ bukan ‘Munajat 212’.

“Saya tegaskan sekali lagi, kegiatan ‘Senandung Salawat dan Dzikir Nasional’ kemarin sifatntya adalah untuk muhasabah bersama dan berupaya menyejukkan suasana melalui dzikir bersama. Kita berkumpul, memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk menghadirkan kebaikan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia kita tercinta,” ujar Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar, dalam keterangan tertulis, Minggu (24/2/2019).

Hal yang senada disampaikan Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI DKI Jakarta Faiz Rafdhi. Faiz menjelaskan acara yang digelar MUI sama sekali tidak mengundang tokoh politik, baik Ketum PA 212 Slamet Ma’arif maupun tokoh politik lainnya.

“Tidak (diundang), pokoknya yang kita undang adalah MUI kota dan ormas-ormas keagamaan atau ormas Islam se-DKI. Beberapa majelis taklim se-DKI itu kita undang,” kata Faiz ketika dikonfirmasi.

“Memang yang kita dengar PA itu juga menyelenggarakan, iya mungkin itu (acara) bersamaan, sehingga terkesan seperti tumpang tindih, kita itu (acara) hanya sebentar kok, hanya sampai jam 21.00 WIB apa ya, pokoknya Ketua Umum MUI DKI selesai sambutan, sudah, nggak sampai malam,” sambungnya.

Berikut pernyataan lengkap Ketua MUI DKI terkait Munajat 212:

Jakarta, 24 Februari 2019

Menindaklanjuti polemik terkait penyelenggaraan kegiatan yang disebut sebagai Malam Munajat 212 di Silang Monas, Kamis (21/2) kemarin, dipandang per1u disampaikan kembali bahwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara, sedari awal telah menegaskan bahwa nama kegiatan tersebut adalah ‘Senandung Sholawat dan Dzikir Nasional’, sekaligus doa untuk keselamatan bangsa.

Ketua Umum MUI DKI Jakarta. KH Munahar Muchtar menegaskan, “Saya tegaskan sekali lagi. Kegiatan ‘Senandung Sholawat dan Dzikir Nasional’ kemarin sifatntya adalah untu muhasabah bersama dan berupaya menyejukkan suasana, melalui dzikir bersama. Kita berkumpul, memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk menghadirkan kebaikan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia klta tercinta”

Apapun ormas atau siapapun orangnya dapat menghadiri kegiaatan yang diinisiasi oleh MUI DKI Jakarta bersama Majelis Taklim Se-Jabodetabek. Ini karena memang terbuka untuk umum. MUI DKI Jakarta menegaskan tidak mengundang secara khusus tokoh-tokoh politik untuk hadir “MUI DKI Jakarta tidak pernah mengirimkan undangan khusus kepada para tokoh politik. Kalaupun ternyata ada beberapa yang hadir, tentu mereka datang sebagai pribadi, seorang warga negara Kami terbuka menerima. tidak melarang mereka untuk hadir. Slapapun tokohnya”, Jelas Kyai Munahar.

Kegiatan ‘Senandung Sholawat dan Dzikir Nasional’ kemarin bebas dari politik praktis, karena tidak ada satupun atribut partai politik atau calon presiden-calon wakil presiden yang ada di lokasi acara, jika ada pedagang yang memanfaatkan momen keramaian untuk berjualan atribut politik, tertentu di luar lokasi kegiatan, tentu MUI DKI Jakarta tidak bisa melarang orang untuk mencari rezeki.

Sementara terkait insiden kericuhan yang berujung pada intimidasi pada seorang jurnalis, MUI DKI Jakarta menjamin bahwa tidak ada panitia internal yang terlibat. MUI DKI Jakarta sangat mendukung untuk dilakukan pengusutan hingga tuntas terkait kasus tersebut oleh pihak yang berwenang.

Kyai Munahar tegas mendukung pengusutan hingga tuntas terkait kasus kekerasan tersebut “Kami MUI DKI Jakarta mendukung sepenuhnya pihak berwajib untuk mengusut insiden tersebut setuntas-tuntasnya. Kami mengutuk kekerasan kepada jurnalis yang sedang melakukan tugas jurnalistiknya. Ke depannya, kami berharap tidak terjadi Iagi insiden-insiden serupa’.

Terakhir, MUI DKI Jakarta menghnimbau seluruh pihak untuk menyudahi silang pendapat terkait kegiatan tersebut. “Mari tahan diri tidak mengeluarkan pendapat-pendapat yang dapat memperkeruh suasana. Mari bersama-sama menjaga kesejukkan di tengah masyarakat demi persatuan umat,” tutup kyai Munahar.

Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Ketua Umum, KH Munahar Muchtar HS.
Sekretaris Umum, KH Yusuf Aman, MA.
(zap/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>