Sandiaga Minta Masyarakat Kawal C1 Pemilu

Jakarta – Cawapres Sandiaga Uno meminta masyarakat untuk terus bersemangat dan mengawal C1 Pilpres 2019.

Hal tersebut disampaikan Sandi dalam akun Instagram Story miliknya, seperti dilihat detikcom, Jumat (19/4/2019) malam.

“Selamat malam untuk seluruh masyarakat Indonesia. Semangat selalu, kawal terus C1,” tulis Sandiaga.


Sandi yang saat ini diketahui tengah sakit lambung dan radang tenggorokan pun tetap meminta masyarakat untuk memastikan keadilan hadir di Indonesia.

“Kita pastikan keadilan hadir di negeri ini,” tuturnya.

Soal C1 ini juga pernah disampikan oleh capres Prabowo Subianto. Prabowo meminta para pendukung menjaga C1 plano yang ada di kotak suara yang disimpan di kecamatan. Dia menyebut ada upaya menghilangkan kotak suara.

Prabowo menyatakan akan melayangkan protes terhadap penyimpangan. Dia menjamin tetap sesuai dengan konstitusi.

“Manakala ada penyimpangan keadilan, kejujuran, keadilan, dan manakala ada upaya terang-terang, untuk merobek-robek hak rakyat, kami tidak akan terima. Tapi kami selalu akan melakukan hal sesuai konstitusi,” katanya.

Prabowo sebelumnya mengklaim kemenangan untuk kali ketiga pada Kamis (18/4). Sandiaga tak berbicara dalam jumpa pers ini. Sandiaga hanya mengacungkan dua jari saat Prabowo memekikkan kata ‘merdeka’.

“Saya ulangi, pada hari ini, saya, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa saya dan Saudara Sandiaga Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2019-2024 berdasarkan penghitungan lebih dari 62 persen hitungan real count,” kata Prabowo di kediamannya, Jl Kertanegara.
(azr/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Wantim MUI Minta Sengketa Pemilu Diselesaikan Lewat Jalur Konstitusi

Jakarta – Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) menggelar Taushiyah Kebangsaan terkait dinamika politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019. Wantim MUI menyampaikan beberapa poin untuk mencegah terjadinya konflik di masyarakat.

“Kita merasakan percikan kalau tidak diatasi dengan baik bukan percikan nanti. Akan menjadi sesuatu yang membahayakan. Seawal mungkin kita lakukan tausiah ini terhadap kesatuan dan persatuan bangsa,” kata Wakil Ketua Wantim MUI Didin Hafidhuddin dalam jumpa pers di kantor MUI, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (19/4/2019).

Dia mengatakan percikan itu diketahui setelah pimpinan ormas yang juga anggota Wantim MUI melihat secara langsung fakta yang terjadi di lapangan.
Di lokasi yang sama, Ketua Dewan Pimpinan MUI Abdullah Jaidi mengatakan Taushiyah Kebangsaan disampaikan untuk agar persaudaraan di masyarakat tetap terjaga. Para ulama tak ingin event lima tahunan ini merusak persatuan bangsa.

“Kemudian dari indikasi yang terlihat dari masa kampanye itu memang terlihat ada percikan dan ini mengarah pada proses pemilu itu sendiri. Hasil dari pemilu terdapat indikasi mengarah pada hal yang kita khawatirkan adanya suatu gesekan sehingga kita perlu memberikan tausiah kepada umat agar kita tetap merajut persaudaraan kita. Agar event lima tahun ini tidak menceraiberaikan kita,” ungkap Jaidi.

Kemudian Wantim MUI mengeluarkan tujuh poin imbauan kepada masyarakat. Imbauan ini juga ditujukan kepada penyelenggara dan peserta Pemilu 2019. Berikut isinya:

Menyikapi dengan telah terselenggaranya proses Pilpres dan Pileg serentak pada Rabu, I7 April 2019, maka Dewan Pimpinan dan Pertimbangan MUI dengan ini menyampaikan taushiyah dan imbauan sebagai berikut:

1. Mengajak seluruh keluarga besar bangsa, khususnya umat Islam, untuk bersyukur ke hadirat Allah SWT bahwa suatu tahapan penting Pemilu, yakni pencoblosan kertas suara, telah berlangsung dengan lancar dan terkendali, walaupun di sana-sini masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

2. Mengajak seluruh keluarga besar bangsa untuk mengikuti dan mengawal tahapan-tahapan lanjutan Pemilu hingga penetapan oleh KPU Presiden dan Wakil Presiden terpilih secara definitif berdasarkan konstitusi dengan sikap taat berkonstitusi. Maka oleh karena itu, meminta kepada semua pihak untuk tidak mengganggu proses konstitusional tersebut melalui cara-cara langsung atau tidak langsung, seperti:

a) Melalui pemberitaan hasil Quick Count karena bersifat menggambarkan sesuatu yang belum pasti tapi dapat dan telah menimbulkan euforia berlebihan dari rakyat pendukung, yang pada gilirannya dapat mengundang reaksi dari pihak lain.

b) Melalui klaim kemenangan oleh kedua pasangan capres dan cawapres, yang dapat dan telah menimbulkan euforia dari pendukung masing-masing, hal mana potensial menimbulkan konflik di kalangan rakyat.

c) Melalui pemberitaan media massa, baik cetak, elektronik, maupun media sosial, secara tidak berimbang yang menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

3. Menyerukan kepada semua pihak, baik Tim Sukses, Relawan, dan pendukung masing-masing pasangan capres dan cawapres untuk dapat menahan diri untuk tidak bertindak anarkis, dan main hakim sendiri, namun menyerahkan penyelesaian setiap sengketa melalui jalur hukum berdasarkan prinsip taat konstitusi.

4. Mendesak kepada penyelenggara Pemilu sesuai amanat konstitusi yaitu Pemilu diselenggarakan berdasarkan asa Langsung, Bebas, Rahasia, serta Jujur dan Adil, untuk melaksanakan tahapan-tahapan berikutnya dengan senantiasa berpegang teguh kepada asas-asas tadi khususnya kejujuran dan keadilan. Maka KPU, Bawaslu, DKPP, dan pihak keamanan beserta jajarannya masing-masing untuk berlaku profesional, obyektif, transparan, dan imparsial/non partisan.

5. Secara khusus mendesak lembaga penegakan hukum dan keamanan (Mahkamah Konstitusi, TNI, dan Polri) untuk mengemban amanat dan tanggung jawab dengan tidak mengedepankan kepentingan kecuali kepada bangsa dan negara.

6. Menyerukan kepada umat Islam khususnya agar dapat menyatukan hati, pikiran, dan langkah untuk menegakkan persaudaraan keislaman (ukhuwah Islamiyah) dan persaudaraan kebangsaan (ukhuwah waihomyah) dalam koordinasi Majelis Ulama Indonesia.

7. Mengajak seluruh umat beragama, khususnya umat Islam, untuk senantiasa memanjatkan doa kepada Allah SWT agar bangsa Indonesia aman dan sentosa, rukun dan damai, dan terhindar dari malapetaka perpecahan.
(jbr/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Minta Capres Tak Deklarasi Menang, Bawaslu: Tunggu Hasil Resmi KPU

JakartaBawaslu meminta capres-cawapres beserta para pendukung untuk menahan diri terkait hasil penghitungan suara Pilpres 2019. Bawaslu meminta pihak-pihak tersebut untuk menunggu penghitungan resmi dari KPU.

“Kita harus sama-sama bersabar dan menunggu rekap yang saat ini berjalan di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nanti di nasional karena hasil yang resmi adalah yang dihitung manual,” kata anggota Bawaslu M Afifuddin lewat pesan singkat, Jumat (19/4/2019).

Bawaslu meminta kepada capres-cawapres untuk tidak membuat deklarasi-deklarasi sebagai klaim kemenangan di Pilpres 2019. KPU akan mengumumkan rekapitulasi suara pada Rabu, 22 Mei.

“Iya, semua pihak harus saling menghormati sekaligus menahan diri, mengikuti prosedur yang sudah diatur,” ucap Afifuddin.

Dia mengatakan deklarasi sebelum hasil resmi diumumkan KPU memang tidak secara langsung diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, menurutnya, dalam menghadapi kompetisi mesti berkepala dingin dan menghindari membuat pernyataan provokatif serta berlebihan.
“Setahu saya tidak ada. Ini soal cara kita menerima proses dan menghadapi kompetisi. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sama-sama berkepala dingin, tidak memberikan ungkapan yang provokatif dan berlebihan. Tentu sambil menunggu rekap yang memang sedang berjalan sebagaimana aturan pemilu yang ada,” ungkapnya.
(jbr/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polisi Minta Masyarakat Tidak Terprovokasi Hoaks di Media Sosial

Liputan6.com, Bandung Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak terhasut oleh konten-konten bernuansa provokatif yang bersliweran di media sosial.

Hal itu ia ungkapkan pasca hitung cepat Pemilu 2019 di mana media sosial banyak dipenuhi informasi yang bersifat provokatif.

Truno menegaskan bahwa berkaitan dengan hasil pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, masyarakat diimbau untuk tetap bersabar menunggu pengumuman resmi hasil penghitungan suara secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Seperti yang telah disampaikan oleh Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, kepada awak media bahwa terkait informasi-informasi di media sosial tentang pembakaran, serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), bahwa hal tersebut belum ada laporannya,” kata Truno saat dikonfirmasi Liputan6.com, Kamis (18/4/2019).

Oleh karenanya menurut Truno, masyarakat perlu melakukan verifikasi terlebih dahulu, sebelum menyebarkannya.

“Hal tersebut karena dapat menimbulkan keresahan di masyarakat pada saat pelaksanaan Pesta Demokrasi yang dilakukan setiap lima tahun sekali,” ujarnya.

Selain itu, Truno menyampaikan bahwa TNI-Polri menjamin keamanan pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 dan partisipasi masyarakat dalam bentuk tidak mudah terprovokasi, akan menjadikan situasi aman, damai dan sejuk.

Sebelumnya, Polri melakukan dua langkah mencegah penyebaran hoaks terkait hasil pilpres, yakni tindakan preventif dan penegakan hukum.

Tindakan preventif yakni berkoordinasi langsung dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk meminta akun tersebut diblokir. Polisi juga tengah mengidentifikasi akun-akun penyebar konten hoaks dan provokatif.

“Apabila akun tersebut sudah berhasil diidentifikasi, penegakan hukum adalah langkah terakhir dalam rangka untuk memitigasi terhadap akun-akun yang terus menyebarkan konten provokatif,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi Liputan6.com, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Sebelumnya, beredar pesan berantai yang tidak jelas sumbernya tentang pergerakan massa mirip peristiwa 98. Informasi tersebut beredar di media sosial dan aplikasi perpesanan setelah sejumlah lembaga survei mengeluarkan hasil hitung cepat atau quick count.

“Teman2 sebaiknya bsk jgn kmna2 dulu, ada kabar akan ada demo karena tdk terima atas kemenangan ini. Bnyk polisi yg sdh siaga malam ini. Mohon untuk teman2 sebaiknya di rmh dulu, TksInfo A1 dari bbrp teman di BIN, Densus dan Intel bbrp Kodam…di bbrp daerah Jabar, Jakarta dan terutama Solo…tercium plot akan ada pergerakan massa mirip 98…yg memprovokasi justru dari bbrp oknum grup 2 Kopassus yg loyal thd Prabowo…mohon waspada…Panglima dan Kapolri sdh tahu info Intelijen ini…makanya Kapolri sdh memberikan perintah tembak ditempat,” bunyi pesan berantai tersebut.

Dedi memastikan isu tersebut adalag hoaks.

“(Isu pergerakan massa mirip 98) itu hoaks. Sel akun penyebar konten-konten hoaks, provokatif, dan agitatif sedang diprofiling dan diidentifikasi pelakunya,” ujarnya.

Dedi mengatakan, Polri langsung melakukan patroli siber begitu menemukan masifnya penyebaran konten hoaks dan provokatif di media sosial. Sejak Rabu 17 April jam 21.00 WIB hingga pukul 09.00 WIB pagi tadi, penyebaran konten hoaks dan provokatif meningkat pesat.

“Biasanya hanya 10-15 akun yang sebarkan konten-konten provokatif, sampai jam 9 pagi ini ada peningkatan sekitar hampir 40 persen setelah ada hasil quick count,” tuturnya.

Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu menjelaskan, akun-akun tersebut menyebarkan konten berupa narasi, foto, video, suara yang bersifat provokatif. Seperti ajakan berbuat onar, melakukan aksi, hingga kerusuhan.

“Ya narasinya provokatif mengajak masyarakat melakukan aksi sebagai reaksi dari hasil hitung cepat,” kata Dedi.

Pengusaha Minta Presiden Terpilih Reformasi Sektor Perpajakan

Liputan6.com, Jakarta – Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 memang telah selesai dilakukan. Akan tetapi, ini belum sepenuhnya usai karena hasil penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum dipublikasikan.

Beberapa lembaga survei pun turut melakukan penghitungan cepat atau quick count. Dari hasil ini, Pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi dikalahkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

Namun, Prabowo sendiri telah mengumumkan kemenangannya dengan perolehan suara sekitar 62 persen berdasarkan hasil real count internal yang kemudian ditandai dengan melakukan sujud syukur.

Merespons itu, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Internasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani, tidak mempersoalkan siapa saja yang nantinya akan menjabat sebagai petinggi negara. Sebab, siapapun presiden terpilih nantinya mampu melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan rumah pemerintah sebelumnya.

“Saya rasa pekerjaan rumah yang belum terselesaikan ya. Jadi, kalau saya melihat akan dilanjutkan oleh kepemimpinan selanjutnya ini kan kita melihat, kita belajar dari tahun lalu apa yang harus kita lakukan dan kita lanjutkan ya kan,” kata Shinta ketika dihubungi merdeka.com, Kamis (18/4/2019).

Shinta mengatakan salah satu tugas berat yang nantinya akan diemban oleh pemerintahan selanjutnya yakni harus mampu melakukan reformasi di sektor ketenagakerjaan dan perpajakan, Sebab, kedua sektor ini dinilai cukup berdampak terhadap daya saing bagi perekonomian Tanah Air.

“Ini kan dua hal yang menjadi dua prioritas yang kita harap lanjutkan. Ini sebenernya hubungannya juga dengan daya saing, bagaimana kita bisa berdaya saing karena kompetitif menjadi penting karena kita melawan negara negara lain juga ya kan. Baik itu nanti dari sisi ekspor perdagangannya, investasi, cari investor untuk masuk itu kan semua hubungannya dengan kompetitif dan daya saing. Juga produk-pruduk kita yang mau ekspor kan juga hubungannya ke sana,” bebernya.

Gubernur Papua Minta KPU Dievaluasi karena Pencoblosan Tertunda

Jayapura – Gubernur Papua Lukas Enembe, bersyukur, warganya bisa melaksanakan pemilu dengan tertib meski ada sejumlah TPS tertunda. Dia meminta KPU agar bekerja lebih baik lagi di pemilu mendatang.

“Ke depan perencanaan pemilu harus dipersiapkan dengan lebih baik, KPU juga harus mengatur waktu agar proses pencoblosan dapat berjalan lancar,” ujar Lukas yang dilansir dari Antara, Kamis (18/4/2019).

Lukas mengatakan, pemilu di provinsi ujung timur Indonesia itu berjalan lancar. Dia menjelaskan pada kelompok-kelompok yang berusaha mengganggu stabilitas keamanan baik nasional maupun di daerah, pasti aparat keamanan akan mengamankan.

“Kami bersyukur karena situasi di Papua selama pelaksanaan pemilu kali ini baik, meskipun ada sejumlah TPS di pegunungan dan di ibu kota provinsi harus menunda pencoblosan lalu mencoblos hari ini (18/4),” katanya lagi.

Bicara soal hasil quick count, Lukas mengatakan, apapun hasil dari perhitungan cepat kini, masyarakat harus tetap menunggu hingga keluar penghitungan resmi dari KPU. Dia mengatakan, sosok tersebutlah yang akan menjadi Presiden RI.

“Jangan karena merasa menang atas perhitungan cepat lalu menyebar berita bohong dan akhirnya membuat onar, itu tidak diperbolehkan,” tutur Lukas.

Gubernur Lukas sebelumnya sempat kesal saat mau mencoblos. Dia datang ke TPS-nya di Jayapura, Selasa (17/4). Tetapi begitu sampai TPS, surat suara hingga kotak suara belum tersedia di TPS. Lukas pun baru mencoblos Rabu pagi.
(rvk/asp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemilu Usai, Ketua KWI Minta Persatuan Terus Dirawat

Jakarta – Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Ignatius Surharyo bersyukur Pemilu 2019 bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Ignatius meminta Pemilu ini dijadikan pembelajaran berdemokrasi yang semakin dewasa.

“Dalam setiap kompetisi pasti ada yang menang dan kalah. Ini adalah pembelajaran berdemokrasi yang semakin dewasa,” kata Ignatius kepada wartawan, Kamis (18/4/2019).

Ignatius juga berharap nantinya yang menang dalam Pemilu 2019 bisa menjalankan amanat yang diberikan rakyat. Selain itu, Ignatus meminta setelah Pemilu selesai seluruh masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Dalam semuanya, terus dirawat rasa persaudaraan, persatuan dan kesatuan yang menjadi watak bangsa dan negara kita,” ujarnya.

Sebab, menurutnya watak bangsa Indonesia itu sejatinya bangsa yang cinta damai. Karena itu. jika masih ada masalah dalam Pemilu baiknya diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Sesudah kompetisi yang panas selesai, kita mesti kembali ke watak dasar bangsa yang cinta damai. Semua masalah yang tersisa dari kompetisi, diselesaikan dengan semangat taat asas artinya menurut aturan/hukum yang sudah disiapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu,” sebut Ignatius.
(ibh/dnu)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Miliarder Kerja Tak Kenal Waktu, Karyawan Minta Jam Kerja Dipangkas

Liputan6.com, Beijing – Kerja keras tak kenal lelah sudah lama menjadi salah satu kunci kesuksesan para pengusaha ternama. Miliarder terkaya di dunia seperti Jack Ma, Elon Musk dan Jeff Bezos masih bekerja keras mengelola bisnisnya.

Namun, tak semua orang tertarik bekerja tanpa mengenal waktu. Para miliarder yang sudah hidup bergelimang harta hobi bekerja tak kenal waktu, tetapi tren karyawan di seluruh dunia justru menuntut pemangkasan waktu kerja.

Melansir laman Business Insider, Rabu (17/4/2019), miliarder asal China Jack Ma mengatakan, orang-orang yang bekerja 72 jam per minggu merupakan orang-orang yang ‘diberkahi’. Tapi sejumlah pakar produktivitas dan karyawan di berbagai dunia justru menuntut hal yang sebalikya.

Ma baru saja mendapatkan sindiran dan kritik, setelah mengatakan jam kerja dari pukul 9 pagi hingga 9 malam selama 6 hari per minggu sebagai berkah tersendiri. Khususnya bagi para karyawan muda.

Meski ia mendorong karyawan untuk bekerja dengan rentang waktu tersebut, dalam blog yang berbeda ia mengatakan bahwa mendorong siapapun untuk bekerja lembur merupakan sikap yang tak manusiawi.

Banyak karyawan yang memiliki pandangan berbeda dengan Ma. Sebuah laporan dari South China Morning Post mengungkapkan bahwa para pekerja muda memiliki sedikit waktu di rumah setelah bekerja. Itu lantaran perjalanan pulang ke rumah membutuhkan waktu lama.

Tak hanya itu, setelah bekerja mereka juga mengaku tak punya cukup waktu untuk tidur.

Awal tahun ini, para karyawan di bidang teknologi juga memprotes pekan kerja ‘996’ pada kode situs GitHub, di mana mereka memblokir sejumlah perusahaan termasuk Alibaba. Seluruh perusahaan tersebut dianggap memiliki budaya kerja dengan waktu berlebihan.

“Kami menghabiskan banyak waktu libur akhir pekan kami di kantor,” tulis seorang karyawan China pada eksekutif senior di One Tencent Holdings.

Megawati: Terima Kasih Prabowo Minta Pendukung Tak Terprovokasi

Jakarta – Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bicara menanggapi situasi politik terkini terkait hasil quick count. Megawati berterima kasih kepada Prabowo Subianto atas responsnya menanggapi hasil quick count.

“Saya tadi ikut mendengarkan pidato Pak Prabowo yang saya lihat sebagai teman beliau saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena beliau menginstruksikan untuk jangan terpengaruh, terprovokasi dan harus bersama-sama menjaga dari hal yang tidak diinginkan,” kata Megawati dalam jumpa pers di Kebagusan, Jakarta, Rabu (17/4/2019).

Bagi Megawati, pidato Prabowo menggambarkan demokrasi di Indonesia. Sikap politik boleh berbeda, tapi tetap harus merasa sebagai keluarga.

[Gambas:Video 20detik]

“Jadi itu demokrasi Indonesia. Jadi kita boleh saja berbeda, tapi kita keluarga bangsa,” ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo mengklaim kemenangan berdasarkan exit poll internal. Meski demikian, Prabowo meminta pendukungnya tak terprovokasi.

“Saudara sekalian jangan terpancing, awasi TPS, amankan C1 dan jaga di kecamatan jangan lengah. Saya imbau pendukung saya semua agar tetap tenang dan tidak terprovokasi untuk tidak lakukan tindakan anarkis,” sebutnya.

Simak Juga ‘Ma’ruf Amin dan Megawati Coblos Bersamaan di TPS Berbeda’:

[Gambas:Video 20detik]

Megawati: Terima Kasih Prabowo Minta Pendukung Tak Terprovokasi

(tor/tor)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kotak Suara Belum Ada, Wawali Jayapura Minta Pencoblosan Diperpanjang

Jayapura – Sejumlah TPS di Wilayah Jayapura, Papua, molor melakukan pencoblosan karena belum tersedianya logistik pemilu 2019. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustam Saru, meminta waktu pencoblosan diperpanjang.

“Saya sudah meminta Ketua KPU kota untuk melakukan pleno agar pencoblosan dapat diperpanjang karena hingga kini belum semua TPS yang ada di wilayah kota melaksanakan pencoblosan,” kata Rustam yang dikutip dari Antara, Rabu (17/4/2019).

Jumlah TPS di Jayapura, ini tercatat sebanyak 300.752 pemilih dengan jumlah TPS 1.262 yang tersebar di lima distrik.

Ketua KPU Kota Jayapura Octovianus Injama hingga kini enggan memberikan keterangannya dengan alasan akan melakukan pleno.

“Sabar ya kami akan melakukan pertemuan,” kata Injama sebelum kembali masuk ke kantor KPU Kota Jayapura.

Pemilih di sejumlah TPS di wilayah Kota Jayapura hingga pukul 10.30 WIT belum melakukan pencoblosan akibat logistik pemilu belum sampai di TPS. Bahkan sejumlah petugas TPS hingga pukul 10.19 WIT masih berada di kantor KPU Kota Jayapura yang berlokasi di jalan baru pasar Youtefa, Distrik Abepura.

Wartawan Antara dari Jayapura melaporkan, hingga kini nampak sejumlah petugas sedang mempersiapkan kotak suara untuk TPS yang belum menerima, seperti TPS yang ada di Distrik Jayapura Selatan dan Abepura. Bahkan saat ini pengisian kotak-kotak suara masih dilakukan di halaman kantor KPU Kota Jayapura.

Logistik pemilu di Kota dan Kabupaten Jayapura baru didistribusikan Rabu pagi ke TPS.

(rvk/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>