Kesal Pejabat ESDM Tak Cek Lapangan, Anggota DPR Sebut Brengsek

Jakarta – Komisi VII DPR RI hari ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitranya, yaitu Kementerian ESDM. Kali ini rapat tersebut membahas terkait limbah dari perusahaan-perusahaan migas dan tambang.

Rapat diawali dengan penjelasan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono. Dia menjabarkan terkait dasar-dasar hukum yang mengikat tentang keharusan perusahaan tambang melakukan pelestarian lingkungan.

“Untuk khusus tambang kami punya aturan khusus memberikan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Sebelum mendapatkan izin untuk beroperasi, kata Bambang, perusahaan tambang harus menyerahkan uang jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Uang itu akan dikembalikan setelah perusahaan selesai beroperasi dan tergantung dari hasil pengelolaan limbahnya.
Bambang menjelaskan pada 2018 uang jaminan reklamasi yang terkumpul di pemerintah sebanyak Rp 1,2 triliun sementara uang jaminan pasca tambang Rp 3,5 triliun. Uang itu disimpan oleh pemerintah di salah satu bank BUMN.

Rapat mulai memanas ketika, Pimpinan Rapat Komisi VII DPR RI M Nasir menanyakan apakah ada perusahaan tambang yang belum membayar uang jaminan pasca tambang dan jaminan reklamasi itu.

Bambang menjawab, pengelola tambang yang tidak membayar hanya penambang ilegal dan tambang rakyat. Namun ada pula yang juga belum membayar uang jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang yang sudah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Bambang menegaskan bahwa pemerintah pusat hanya bisa memberikan rekomendasi agar Gubernur di daerah menekan perusahaan tambang di daerah membayar jaminan-jaminan itu.

“Kami hanya bisa merekomendasikan mereka agar menahan izinnya atau apa. Karena itu IUP di mereka,” terangnya.

Nasir pun meminta dia menjelaskan, mengapa perusahaan tambang itu bisa beroperasi namun belum menyetor uang jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Namun Nasir memandang Bambang tak bisa menjawab pertanyaan itu.

“Bukan seperti itu Pak, apa dalihnya kok bisa keluar izinnya? Kan dari pemerintah pusat bisa lihat checklist-nya. Saya tidak ngerti ini kok bisa jalan? Saya sudah cek di semua tambang inspekturnya di tambang seperti orang enggak pernah makan saja, kelaparan dia,” tegasnya.

Penjelasan dilanjutkan oleh Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM Iwan Prasetya. Namun baru sebentar menjelaskan, Nasir kembali menyela.

“Bapak ngerti nggak soal lokasinya? bapak pernah ke lapangan?,” tanya Nasir.

“Jujur saya tidak pernah ke lapangan,” jawab Iwan.

“Oh jadi cuma duduk-duduk di belakang meja ya. Tunggu laporan, dibacakan enak dong, semua juga bisa,” sindirnya.

Iwan pun menyerahkan penjelasan itu kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas. Namun lagi-lagi dia juga mengaku belum pernah meninjau langsung ke lapangan karena baru tiga bulan menjabat.

Nasir pun geram dengan jawaban itu. Lantaran menurutnya untuk urusan limbah memang harus turun langsung ke lapangan. Akhirnya keluarlah kata ‘brengsek’ dari mulutnya.

“Jadi berarti belum ke lapangan? Tolong turun ke lapangan-lapangan biar tahu. Brengsek ini tidak jelas,” ujarnya. (das/ara)

Menteri ESDM Tanggapi Pernyataan Prabowo soal Stok BBM Cuma 21 Hari

Liputan6.com, Palembang – Pernyataan calon presiden (capres) 2019 Prabowo Subianto terkait stok Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bertahan hanya 20 hari ditanggapi Menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral), Ignasius Jonan.

Mantan Direktur Umum (Dirut) PT KAI (Persero) ini mengakui stok BBM di penampungan memang berkisar untuk 21 hari hingga 27 hari, kecuali jenis minyak tanah yang lebih panjang.

“Ini adalah minyak jadi yang ditampung di tempat penampungan untuk cadangan 21 hari. Kenapa 21 hari, maunya berapa?” ujarnya saat mengunjungi Refinery Unit (RU) III Pertamina Plaju Palembang, Kamis, 17 Januari 2019.

“Di tempat penampungan, kalau cadangan lebih banyak, biaya cadangan akan naik, yang bisa mengakibatkan harga BBM naik,” ujar Menteri ESDM.

Menurutnya, kapasitas penampungan bisa saja ditingkatkan lebih banyak. Namun, akan berdampak pada ongkos dan biaya produksi yang lebih besar. Hal ini dinilai Menteri Jonan tidak dibutuhkan.

Pasokan BBM selama 21 hari, dinilainya sudah sangat cukup. Karena selama ini kapal PT Pertamina yang memasok selalu datang tiap hari. Pasokan cadangan BBM secara nasional juga tidak mengalami kendala apa pun.

“Secara nasional apa ada kekurangan nasional untuk pasokan BBM. Kan tidak ada, bisa saja, harus membangun tempat penampungan baru, tapi biayanya juga naik,” ujar dia.

Menteri ESDM menjelaskan, ada beberapa jenis BBM yang disediakan di antaranya jenis kerosin atau minyak tanah, avtur, perta series, premium, BBM yang dikelola PT SPBU Total Oil, BP Migas, dan Shell.


Simak video pilihan berikut ini:

Aliran Modal Asing ke Indonesia Capai Rp 14,75 Triliun Sampai 17 Januari

Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) mencatat arus masuk modal asing (capital inflow) ke Indonesia hingga 17 Januari 2019 mencapai Rp 14,75 triliun. Aliran dana tersebut masuk melalui Surat Berharga Negara (SBN) dan juga saham.

“Kalau di Januari ini pemantauan angka kami sampai dengan 17 Januari 2019 kemarin secara keseluruhan inflow itu berjumlah kalau year to date 2019 itu total Rp 14,75 triliun,” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo di Kompleks Masjid BI, Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Perry merinci, dari total aliran modal asing sebesar Rp 14,75 triliun tersebut, yang masuk melalui SBN mencapai Rp 11,48 triliun, sedangkan ke pasar saham mencapai Rp 3,21 triliun.

“Jadi aliran asing masuk terus berlanjut di bulan Januari ini sampai 17 januari Rp 14,75 triliun terdiri dari SBN Rp 11,48 triliun dan saham juga Rp 3,21 triliun,” tutur dia.

Perry mengatakan, dengan capaian tersebut membuktikan bahwa tingkat kepercayaan investor global terhadap Indonesia masih cukup bagus. Hal ini tidak terlepas dari berbagai langkah kebijakan Bank Indonesia, bersama pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan.

“Kedua karena memang prospek ekonomi Indonesia lebih baik, stabilitas yang terjaga termasuk juga defisit transaksi beejalan yang menurun,” tutur dia.


Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Bank Indonesia mencatat arus masuk modal asing (capital inflow) ke Indonesia cukup deras selama Desember 2018. Aliran masuk modal asing masuk ke RI pada Desember 2018 sebesar USD 1,9 miliar. “Dan berlanjut pada Januari 2019,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo di kantornya.

Akan tetapi, kondisi neraca perdagangan Indonesia Desember 2018 masih mencatat defisit meski aliran masuk modal asing masih berlanjut.

“Defisit neraca perdagangan tercatat sebesar USD 1,1 miliar dipengaruhi penurunan kinerja ekspor, khususnya ekspor non-migas akibat kondisi global yang kurang kondusif,” ujarnya.

Kendati demikian, dia menyebutkan saat ini posisi cadangan devisa (cadev) pada akhir Desember 2018 cukup tinggi sebesar USD 120,7 miliar, atau setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah guna memperkuat ketahanan sektor eksternal, termasuk pengendalian defisit transaksi berjalan pada 2019 menuju kisaran 2,5 persen dari PDB,” tutupnya.

Impor Minyak Mentah Jadi Penyebab Utama Defisit Neraca Perdagangan

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2018 mengalami defisit sebesar USD 8,57 miliar. Angka defisit tersebut terbesar sejak tahun 1975.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Daerah Penghasil Migas Andang Bachtiar mengatakan, defisit neraca perdagangan Indonesia kali ini disebabkan oleh tingginya impor minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini seiring dengan meningkatnya permintaan BBM dalam negeri dan semakin turunnya produksi minyak mentah.

“Nilai impor minyak Indonesia meningkat dari USD 24,3 miliar pada 2017 menjadi USD 29,8 miliar pada 2018. Meningkatnya impor minyak mentah dan BBM menjadi penyebab utama defisit neraca perdagangan yang terburuk sepanjang berdirinya republik,” kata Andang dalam diskusi publik Outlook Energi dan Pertambangan Indonesia 2019, di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Pemerintah perlu dengan serius mengatasi defisit neraca perdagangan, terutama menekan laju impor. Sebab dia menilai, impor minyak Indonesia pada 2025 diproyeksikan dapat meningkat tiga kali lipat dibandingkan saat ini.

“Jadi ini pekerjaan rumah besar karena impor minyak kita 2025 dalam rencana energi nasional tiga kali lipat dari yang sekarang impor kita,” imbuhnya.

Dia berharap dengan berbagai kebijakan pemerintah saat ini, termasuk impementasi penerapan biodisel atau B20 dapat menekan impor. “Tapi harus terus menerus kita kawal kita teriakkan ini bagian yang mencederai dari makro ekonomi kita,” pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Transaksi Nonmigas Anjlok Jadi Penyebab Defisit Neraca Perdagangan

Sebelumnya, Ekonom Faisal Basri mengatakan, penyebab defisit neraca perdagangan Indonesia bukan berasal dari lonjakan bahan bakar minyak (BBM) yang tinggi. Meski tercatat defisit minyak (minyak mentah dan BBM) melonjak 37 persen dari USD 14,6 miliar pada 2017 menjadi USD 20,0 miliar di 2018, namun itu bukan faktor penyebab utama defisit.

Sementara, jika meliputi gas, bahkan lonjakan defisit migas lebih tinggi lagi yaitu sebesar 44,2 persen. Dari USD 8,6 miliar tahun 2017 menjadi USD 12,4 miliar di 2018. 


“Tak kurang, Kepala Badan Pusat Statistik (Suhariyanto) pun mengatakan penyebab defisit perdagangan 2018 adalah defisit migas,” kata Faisal Basri dikutip dari halaman resminya, Rabu (16/1/2019).

Faisal menekankan, penyebab utama defisit neraca perdagangan Indonesia bukan berasal dari defisit migas. Menurutnya, jika ditelusuri lebih seksama, penyebab utama lonjakan defisit tersebut karena kemerosotan tajam pada transaksi perdagangan nonmigas.

Bahkan tak tanggung-tanggung, surplus perdagangan nonmigas, kata dia anjok sebesar 81,4 persen. Dari USD 20,4 miliar tahun 2017 menjadi hanya USD 3,8 miliar tahun 2018.

“Surplus perdagangan nonmigas yang terpangkas sangat dalam bukan disebabkan oleh penurunan ekspor superit terjadi tahun 2013. Pada tahun 2018, ekspor justru masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” sebut Faisal.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pertamina Mulai Transisi Pengelolaan Blok Rokan

Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina (Persero) memulai masa transisi pengolahan Blok Rokan di Riau untuk menjaga tingkat produksi minyak. Transisi dilakukan sebelum Pertamina resmi ‎menjadi operator pasca kontrak Chevron Pacific Indonesia habis pada 2021.

Direktur Hulu Pertamina Dharmawan Samsu mengatakan, perusahaan sudah membuat anak usaha untuk mengelola Blok Rokan pada 22 Desember 2018, serta menandatangani ketentuan dimulainya masa transisi dengan Chevron Pacific Indonesia.

‎”Jadi sudah terjadi penandatanganan transisi antara Pertamina dan Chevron,”‎ kata Dharmawan, saat menghadiri Workshop Media 2019, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Dia menyebutkan, dalam masa transisi Pertmina akan melakukan peremajaan ruas pipa Minas-Duri-Dumai, Balam-Bangko-Dumai. Pipa tersebut diganti lebih awal sebelum 2021, untuk menghindari penghentian kegiatan operasi saat Pertamina sudah menjadi operator.

Saat ini Pertamina sedang melakukan kajian untuk penggantian pipa, sehingga proyek tersebut bisa diesekusi pada tahun ini. Namun dia belum bisa menyebutkan investasinya.

“Harus diganti sebelum 2021 karena memang sudah harus diganti, tetapi kalau harus menunggu 2021 pipa itu bisa berhenti produksi harus dirawat,” tutur dia.

Dia melanjutkan, dalam masa transisi Pertamina juga melakukan pengeboran sumur di Blok Rokan. Hal ini untuk mempertahankan tingkat produksi minyak dari Blok Rokan yang menjadi andalan produksi nasional.

“Kedua adalah program pengeboran yang memungkinkan Pertamina partisipasi, ini tidak sederhanan karena secara legal masih dikelola Chevron‎,” tuturnya.

Menurut Dharmawan, dalam masa transisi akan dilakukan transfer pengetahuan pengelolaan Blok Rokan‎ dari pihak Chevron Pacific Indonesia.‎”Tindak lanjut komite dilakukan secara periodik, untuk mendesain rencana. Ini sebuah model sangat baik,” tandasnya.



2 dari 2 halaman

Pertamina Incar Beli 30 Ribu Barel Minyak Mentah Blok Cepu

PT Pertamina (Persero) terus melakukan negosiasi untuk meningkatkan penyerapan minyak bagian Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS). Negosiasi antara lain dilakukan kepada Exxon Mobile Limited selaku operator Blok Cepu.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, dari‎ seluruh produksi minyak Blok Cepu di atas 200 ribu barel per hari (bph), 180 ribu antaranya sudah dipasok ke dalam negeri.

Namun masih ada 30 ribu bph yang belum dijual ke dalam negeri.”180 ribuan sekian sudah ke domestik kan,” kata Djoko, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Menurut Djoko, saat ini sedang dilakukan negosiasi, agar 30 ribu bph minyak dari Blok Cepu yang sebelumnya diekspor, dapat dibeli Pertamina untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Tinggal 30 ribu kan lagi negosiasi. Siapa bilang batal,” tutur Djoko.

Penjualan minyak bagian KKKS ke [Pertamina]( 3867699 “”) diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri yang mulai berlaku pada 5 September 2018.

Pertamina telah sepakat melakukan pembelian minyak bagian PT Chevron Pacific Indonesia dari Blok Rokan sebanyak 2,5 juta barel per bulan.

Pertamina juga telah melakukan kesepakatan dengan KKKS lainnya seperti ; RH Petrogas Limited, PT SPR Langgak, PetroChina International Jabung Ltd, PT Bumi Siak Pusako, SAKA Pangkah Indonesia Ltd, PT Energi Mega Persada Tonga, Petronas Carigali Ketapang I Ltd, Husky CNOOC Madura Ltd dan PT Energi Mega Persada Tbk.

Seluruh upaya ini dapat mengurangi import minyak mentah dan kondensat sekitar 115.000 barrels per hari dan diharapkan dapat mengurangi pembelian impor menjadi 250 ribu barel per hari.

Jurus Pemerintah Tekan Impor Migas

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan terus berupaya untuk menekan impor terutama impor di sektor minyak dan gas (migas).

Meskipun demikian, dia mengakui impor migas Indonesia masih cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari impor minyak PT Pertamina yang tumbuh 13,5 persen.

“Jadi kita lihat beberapa langkah yang sudah kita lakukan memberikan dampak. Namun kelihatan bahwa impor kita masih cukup besar di beberapa kategori tadi, yang minyak, karena dalam catatan kita seperti Pertamina masih impornya growth-nya 13,5 persen,” kata dia, saat ditemui, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Dia mengatakan, salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk menekan impor migas yakni dengan terus mendorong implementasi B20.

“Kalau kita lihat instrumen yang kita lakukan untuk memperbaiki defisit neraca pembayaran, current account defisit (CAD) dan neraca perdagangan itu adalah dengan beberapa langkah yang sudah dilakukan. B20 karena dari sisi migas kita mencoba mengurangi dari sisi defisitnya,” ujar dia.

Pemerintah juga tentu akan mendorong Pertamina untuk terus mengimplementasikan kebijakan B20. Dengan demikian diharapkan impor migas dapat terus ditekan.

“Jadi impor minyak kita mungkin perlu melihat dari Pertamina implementasi dari B20. Sehingga dia bisa menekan dari sisi kebutuhan impor minyak itu. Dan sudah menggunakan biodiesel,” kata dia.


Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Di Atas Target, Penerimaan Migas 2018 Capai Rp 228 Triliun

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas) hingga akhir Desember 2018 mencapai Rp 228 triliun. Angka ini setara dengan 182 persen dari target yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

“Penerimaan migas Rp 228 triliun atau 182 persen dari target APBN 2018,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, dalam konferensi pers, di Kantornya, Jakarta, Jumat 11 Januari 2019.

Djoko merincikan, dari total penerimaan tersebut sebanyak 72 persen atau Rp 163,4 triliun diperoleh dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sementara 28 persen sisanya atau Rp 64,7 triliun, merupakan pemasukan dari PPh Migas.

“Penerimaan migas lebih besar dari target APBN 2018. untuk PNPB Rp 163,4 triliun PPh Rp 64,7 triliun,” imbuhnya.

Dengan pencapaian ini pihaknya optimistis kinerja sektor migas ke depan akan lebih baik. Dengan begitu, penerimaan di sektor migas dapat meningkat dari tahun 2018.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Prabowo Sebut Cadangan BBM 20 Hari, Ini Respons Kementerian ESDM

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian ESDM angkat bicara mengenai sindiran calon presiden nomor urut 2 Prabowo, terkait cadangan bahan bakar nasional yang hanya 20 hari.

Lalu apakah besaran cadangan tersebut cukup ‎memenuhi kebutuhan nasional?

Direktur ‎Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) , Djoko Siswanto mengatakan, pasokan Bahan bakar masih cukup meski hanya memiliki cadangan 20 hari. Hal ini terbukti saat libur panjang sehingga konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) meningkat.

“Natal, Tahun Baru kemarin 20 hari? aman enggak? Aman? Yah sudah,” kata Djoko, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Djoko mengungkapkan, cadangan BBM Indonesia saat ini masih lebih sedikit dibanding negara lain. Hal ini disebabkan anggaran yang terbatas untuk meningkatkan cadangan dengan membangun tangki penyimpanan.

“Karena kita itu perlu infrastruktur, perlu anggaran. Nah sudah begitu saja,”‎ tuturnya.

Djoko menuturkan, saat ini pemerintah berupaya meningkatkan ketahanan energi nasional. Dengan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) melalui program pencampuran 20 persen biodiesel dengan solar (B20), mendorong penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG), membangun dan meremajakan kilang, serta mendorong penggunaan kendaraan listrik.

“Sekarang kita punya program kendaraan menggunakan yang lebih ramah. Itu kita mau studi dulu. Nanti kalau kita bangun kilang besar-besar,” ujar dia.

2 dari 2 halaman

PLTU Masih Jadi Andalan, Jonan Pastikan RI Tetap Kembangkan Energi Baru

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih menjadi tulang punggung sumber pasokan listrik Indonesia selama 10 tahun ke depan.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, PLTU masih memegang peran utama memasok kelistrikan di Indonesia. Hal ini terlihat dalam bauran energi nasional dengan menetapkan porsi PLTU sebesar 50 persen sampai 55 persen.

“Kalau menurut saya 10 tahun ke depan PLTU kalau dari bauran energi PLTU itu sekitar 55 persen paling minim 50 persen pasti masih menjadi andalan,” kata dia di Jakarta, Rabu 9 Januari 2019.

Dia melanjutkan, negara lain pun‎ masih mengandalkan PLTU sebagai tulang punggung sumber pasokan listrik. Sebut saja negara di Eropa dan Amerika Serikat.

“Di negara Eropa misalnya Polandia juga penggunaan batu bara masih sekitar 60 persen, AS mungkin sudah sedikit di bawah 40 persen tapi masih ada kok,” tutur dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pertamina Incar Beli 30 Ribu Barel Minyak Mentah Blok Cepu

Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina (Persero) terus melakukan negosiasi untuk meningkatkan penyerapan minyak bagian Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS). Negosiasi antara lain dilakukan kepada Exxon Mobile Limited selaku operator Blok Cepu.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, dari‎ seluruh produksi minyak Blok Cepu di atas 200 ribu barel per hari (bph), 180 ribu antaranya sudah dipasok ke dalam negeri.

Namun masih ada 30 ribu bph yang belum dijual ke dalam negeri.”180 ribuan sekian sudah ke domestik kan,” kata Djoko, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Menurut Djoko, saat ini sedang dilakukan negosiasi, agar 30 ribu bph minyak dari Blok Cepu yang sebelumnya diekspor, dapat dibeli Pertamina untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Tinggal 30 ribu kan lagi negosiasi. Siapa bilang batal,” tutur Djoko.

Penjualan minyak bagian KKKS ke [Pertamina]( 3867699 “”) diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri yang mulai berlaku pada 5 September 2018.

Pertamina telah sepakat melakukan pembelian minyak bagian PT Chevron Pacific Indonesia dari Blok Rokan sebanyak 2,5 juta barel per bulan.

Pertamina juga telah melakukan kesepakatan dengan KKKS lainnya seperti ; RH Petrogas Limited, PT SPR Langgak, PetroChina International Jabung Ltd, PT Bumi Siak Pusako, SAKA Pangkah Indonesia Ltd, PT Energi Mega Persada Tonga, Petronas Carigali Ketapang I Ltd, Husky CNOOC Madura Ltd dan PT Energi Mega Persada Tbk.

Seluruh upaya ini dapat mengurangi import minyak mentah dan kondensat sekitar 115.000 barrels per hari dan diharapkan dapat mengurangi pembelian impor menjadi 250 ribu barel per hari.

2 dari 2 halaman

Transisi Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina Segera Dimulai

PT Pertamina (Persero) segera melakukan transisi pengolahan Blok Rokan, sebelum resmi mengelolanya mulai 9 Agustus 2021. Saat ini, pengelolaan Blok Rokan masih berada di tangan PT Chevron Pacific Indonesia.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, Pertamina segera menanamkan investasi ke Blok Rokan setelah ditandatanganinya kontrak kerja sama bagi hasil gross split.

“Segera setelah ditandatanginya kontrak, Insha Allah secepatnya. Pertamina juga sudah melaporkan sumur-sumur mana yang akan dibor di Blok Rokan,” kata Arcandra dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, di Jakarta, Rbu (16/1/2019).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik Dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi mengungkapkan, sejak Desember 2018 Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bergerak cepat agar proses transisi berjalan dengan baik.

Kerjasama kelompok kerja dari SKK Migas, PT Pertamina (Persero) dan Chevron Pacific Indonesia pun telah dimulai.

Hal ini dilakukan untuk membahas persiapan alih kelola, yang secara intensif bekerja menganalisis aspek keteknikan, legal dan komersial untuk berupaya menjaga tingkat produksi Blok Rokan dapat dipertahankan dan di optimalkan, hingga nanti pengelolaan beralih ke Pertamina di tahun 2021.

“Belajar dari pengalaman transisi Blok Mahakam, pembahasan dan persiapan transisi Blok Rokan, dilakukan lebih awal, lebih intensif namun tetap efektif, sehingga diharapkan akan mempercepat proses transisi dengan hasil yang lebih baik,” papar Agung.

78.216 Rumah Akan Menikmati Gas Bumi pada 2019

Liputan6.com, Jakarta – 78.216 rumah akan menikmati gas bumi sebagai bahan bakar, seiring dengan pembangunan jaringan gas rumah tangga yang dilakukan pada 2019.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Djoko Siswanto mengatakan, tahun ini akan dilakukan pembangunan 78.216 sambungan rumah tangga jaringan gas di 17 kabupaten dan kota. Anggaran pembangunan tersebut sebesar Rp 799,96 miliar‎.

“Total jumlah sambungan adalah 74.216 SR,” ‎ kata Djoko, saat rapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/1/2018).

Djoko menuturkan, berdasarkan rencana awal tahun ini Kementerian ESDM akan membangun jaringan gas rumah tangga di 18 kabupaten, tapi satu dihilangkan yaitu Bojonegoro. Kemudian pembangunannya akan dilakukan pada 2020.

“Kita mundurkan karena kajian belum selesai, nanti akan dimasukkan ke anggaran tahun depan,” tutur Djoko.


2 dari 2 halaman

17 Kabupaten dan Kota yang Jadi Target

Adapun 17 kabupaten kota yang akan menjadi target pembangunan di antaranya adalah kabupaten Aceh Utara sebanyak 5 ribu SR, kota Dumai 4.300 SR, lalu kota Jambi 2 ribu SR. Berikutnya adalah kota Palembang 6 ribu SR, kota Depok 6.230 SR, kota Bekasi 6.720 SR.

Kabupaten Karawang 2.681 SR, kabupaten Purwakarta 4.180 SR, kabupaten Cirebon 6.105 SR lalu kabupaten Lamongan 4 ribu SR kemudian ada kabupaten dan kota Mojokerto masing-masing 4 ribu SR. ‎

Berikutnya adalah kebupaten Pasuruan 4 riu SR‎, kabupaten Probolinggo 4 ribu SR, kabupaten Banggai 4 ribu SR, kabupaten Wajo 2 ribu SRserta kabupaten Kutai Kertanegara 5 ribu SR.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Neraca Perdagangan Defisit karena Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan tetap solid meskipun neraca perdagangan mengalami defisit. Menurutnya ,defisit itu terjadi karena ekonomi Indonesia terus berjalan.

“(Pertumbuhan ekonominya masih solid walaupun defisit terjadi?) Oh iya. Jadi ini ekonomi kita itu defisitnya di neraca perdagangan besar itu, justru karena ekonominya jalan,” kata Darmin di Kantornya Jakarta, seperti ditulis Rabu (16/1/2019).

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2018 sebesar 5,17 persen. Angka ini diperkirakan masih akan tumbuh sekitar 5,2 persen pada kuartal IV-2018 mendatang.

Darmin melanjutkan, dengan pertumbuhan ekonomi berada di atas lima persen secara otomatis membuat laju impor tinggi. Sebab, ada beberpa kemoditas bahan baku yang memang belum bisa dihasilkan di dalam negeri, Sehingga mau tidak mau memaksa untuk memilih impor.

“Ekonomi kita itu tumbuh dengan baik tidak seperti tahun-tahun lalu sehingga mau tidak mau impornya tetap tumbuh dengan cepat, karena kita perlu barang-barang impor, karena kita tidak menghasilkan itu selama ini, atau memilih komoditi mana yang meningkat,” sebutnya.

2 dari 3 halaman

Neraca Perdagangan

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami defisit sebesar USD 1,10 miliar pada Desember 2018. Dengan demikian sepanjang 2018 Indonesia defisit sebesar USD 8,57 miliar.

Defisit neraca perdagangan pada Desember 2018 disumbang oleh impor sebesar USD USD 15,28 miliar. Angka ini turun sekitar 9,60 persen jika dibandingkan dengan impor pada bulan sebelumnya.

“Impor Desember 2018 sebesar USD 15,28 miliar, kalau dibandingkan dengan nilai impor November 2018 itu turun sebesar 9,60 persen. Ini disebabkan impor migas turun tajam 31,45 persen sementara impor nonmigas turun 5,14 persen,” kata Kepala BPS Suhariyato.

Selain impor, defisit neraca perdagangan juga dipengaruhi oleh nilai ekspor Indonesia pada Desember 2018. Di mana ekspor bulan Desember mengalami penurunan cukup besar sebesar 4,89 persen menjadi USD 14,18 miliar jika dibandingkan dengan November 2018.

“Ekspor pada Desember 2018, sebesar 14,18 miliar turun 4,89 persen dibandingkan November 2018,” pungkas Suhariyanto.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: