Bendera Berkibar di Kampanye Prabowo di Sukabumi, PPP: Mestinya Tim 02 Cegah

Jakarta – PPP menyebut adanya bendera PPP yang berkibar saat kampanye capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi di Sukabumi tak serta merta dinilai ada kader PPP yang hadir di acara tersebut. PPP mengatakan mestinya ada dari tim dari Prabowo-Sandi yang melarang bendera itu dikibarkan.

“Pengibaran bendera PPP dalam kampanye Prabowo-Sandi di Sukabumi tidak serta merta dinilai hadirnya kader PPP dalam acara tersebut, apalagi dinilai dukungan PPP secara institusi,” ujar Waketum PPP Arwani Thomafi saat dikonfirmasi, Minggu (8/4/2019).

Bendera Berkibar di Kampanye Prabowo di Sukabumi, PPP: Mestinya Tim 02 CegahFoto: Wakil Ketua Umum PPP M. Arwani Thomafi (Dok PPP)

Diketahui, PPP merupakan partai yang secara resmi mengusung pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019. Untuk itu menurut Arwani, mestinya tim dari pasangan Prabowo-Sandi harusnya melarang jika ada pihak yang mengibarkan bendera parpol yang bukan dari koalisinya.

“Mestinya, tim dan paslon 02 lebih memperhatikan fatsoen dalam berpolitik. Pengalaman yang saya alami di Dapil, ada kader Gerindra yang mendukung Jokowi, kami cegah untuk mengibarkan bendera partai dalam kegiatan kampanye. Mestinya upaya-upaya pengibaran atribut partai atau organisasi masyarakat yang memang bukan pendukung paslon, harusnya dapat dicegah. Semata-mata ini untuk menjaga etika berpolitik dan menghadirkan kesejukan berpolitik,” kata Arwani.

Lebih lanjut, Arwani juga mengungkit bendera Nahdlatul Ulama (NU) yang dikibarkan Sandiaga saat kampanye di Lumajang, Jawa Timur.

“Orang bikin bendera dimana-mana bisa saja dilakukan. Situasi ini mirip yang terjadi saat Kampanye Sandiaga di Lumajang dengan mengibarkan bendera NU. Belakangan NU protes atas pengibaran tersebut,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, bendera PPP sempat terlihat dikibarkan saat kampanye Prabowo-Sandiaga di Lapangan Suryakencana, Sukabumi, Minggu (7/4/2019). Pengamatan detikcom, sejumlah petugas awalnya terlihat melarang bendera itu berkibar. Namun setelah memastikan bahwa pembawa bendera adalah pendukung pasangan Prabowo-Sandi bendera itu kembali dikibarkan seraya menunjukkan 2 jari khas pendukung Prabowo Sandi.

“Khawatirnya ada massa yang enggak tahu malah jadi provokasi, tapi karena (yang mengibarkan) pakai kaos dukungan akhirnya dibiarkan,” ungkap salah seorang petugas keamanan internal di lokasi acara kepada detikcom, Minggu (7/4).
(nvl/ibh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Enrique: Spanyol Mestinya Bisa Menang 6-1

ValenciaSpanyol banyak membuang peluang saat menang tipis atas Norwegia 2-1. Meski begitu, pelatih Spanyol Luis Enrique mengaku tetap senang dengan penampilan timnya.

Spanyol menghadapi Norwegia di laga pertama Grup F Kualifikasi Piala Eropa 2020. Bermain di Stadion Mestalla, Minggu (24/3/2019) dinihari WIB, Spanyol unggul lebih dahulu berkat gol Rodrigo saat laga baru berjalan 16 menit.

Norwegia kemudian menyamakan skor di babak kedua. Joshua King mengonversi penalti menyusul pelanggaran yang dilakukan Inigo Martinez. Kedudukan tersebut tidak bertahan lama, karena hanya lima menit kemudian Spanyol kembali di depan berkat gol penalti Sergio Ramos, yang sekaligus memastikan kemenangan.


Di pertandingan itu, Spanyol sesungguhnya sangat dominan. La Furia Roja memiliki 75% ball possession dengan menciptakan 26 percobaan (11 on target). Namun, hanya satu gol saja yang bisa dihasilkan Spanyol dari open play.

Enrique meyakini bahwa Spanyol mestinya bisa menang dengan skor jauh lebih besar. Toh bagaimanapun, Enrique tetap mensyukurinya.

“Kami harus mengapresiasi seluruh hal positif yang kami lakukan pada hari ini,” Enrique mengungkapkan usai pertandingan dikutip dari Reuters. “Saya pikir kami pantas menang 5-1 atau 6-1, tapi di dalam sepakbola hanya gol-gol yang penting.”

“Saya senang dengan segalanya, dengan sikap, cara kami bermain setelah berlatih keras sepanjang pekan dan untuk menciptakan banyak peluang melawan sebuah tim yang bertahan di daera sendiri.”

“Sayangnya kami kebobolan dari penalti tapi kami menemukan solusi, dan kami menyadari bahwa kalau Anda ingin menang maka Anda memang harus menderita,” simpul mantan pelatih Barcelona itu. (rin/raw)


4 Perusahaan Logistik Tutup, 200 Karyawan di Ambang Pengangguran

Jakarta – Sebanyak empat perusahaan jasa pengiriman dan logistik diketahui harus gulung tikar imbas dari menjulangnya kenaikan tarif kargo udara. Naiknya tarif kargo udara tak dapat dibendung oleh perusahaan sehingga memilih untuk menyetop operasionalnya.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia Budi Paryanto mengatakan saat ini para karyawan dari perusahaan tersebut sudah mulai dirumahkan. Setidaknya ada 100 hingga 200 orang yang menunggu menjadi pengangguran.

“Dari empat perusahaan itu dari perkiraan saya mestinya di kisaran 100-200 orang dari 4 perusahaan (yang terkena dampak),” katanya saat ditemui di Hotel Millenium Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).


Adapun keempat perusahaan tersebut kata Budi dua di antaranya berlokasi di Pekanbaru serta Palembang dan Jakarta. Namun dia enggan menyebut nama perusahaan yang dimaksud.

Perusahaan-perusahaan logistik itu sendiri saat ini mulai mengalihkan penggunaan kargo udara ke angkutan jalur darat dan laut. Namun hal tersebut tak banyak membantu lantaran pengiriman memakan waktu yang cukup lama.

“Kita alihkan ke laut, ternyata di laut layanannya cuma dua hari tapi nunggu bongkarnya tiga hari,” ujar dia.

(eds/ara)

BPN: Program PKH Sudah Dicanangkan Sejak Era SBY

Liputan6.com, Jakarta Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi bidang Pemberdayaan Perempuan, Desy Ratnasari menyesalkan Program Keluarga Harapan (PKH) hanya diklaim sebagai prestasi presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, Jokowi tidak jujur lantaran mengklaim prestasi tersebut.

Desy pun bercerita tentang pengalaman kunjungan kerjanya di salah satu daerah. Dalam kunjungannya, warga diminta mengucapkan testimoni terima kasih kepada Jokowi dalam bentuk video atas progam PKH. Padahal program itu sudah dicanangkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Program PKH adalah program yang sudah dicanangkan di tahun 2007, di zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jadi claiming itu, menurut saya adalah ketidakjujuran,” kata Desy dalam diskusi di Media Center Prabowo-Sandi, Jl Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (26/2).

Politikus PAN itu tidak mempermasalahkan bila video tersebut guna mempromosikan Jokowi untuk kepentingan Pilpres. Tetapi, Desy menyesalkan bahwa mestinya poin testimoni warga juga menyebutkan prestasi Komisi VIII DPR yang menyetujui program PKH.

“Karena 10 fraksi, termasuk kami, PKS, PAN, Gerindra, menyetujui di dalamnya walaupun kami nggak mendukung Joko Widodo saat ini, itu baru jujur,” ucap Desy.

“Jadi kalau nggak ada kami yang menyetujui anggaran dinaikkan 10 juta tambahan program PKH, itu nggak akan berjalan, nah itu kejujuran melalui kampanye claiming program ini, program Pak Jokowi dan harus buat testimoni,” sambungnya.

Atas dasar tersebut, Desy menilai Jokowi bersikap tidak jujur. Aktris senior meminta kampanye dilakukan dengan cara sehat dan mencerdaskan masyarakat.

“Dan menurut saya selain memunculkan ketidakjujuran, juga munculkan pemikiran pendapat saya bahwa kenapa kita harus berikan sebuah pernyataan yang menghina nalar cerdas dari masyarakat Indonesia, kan tujuan Indonesia dibentuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kalau gitu kita ajak masyarakat kita pintar, bukan hanya bagi-bagi saja,” imbuh Desy.


Reporter: Muhammad Genantan Saputra

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Masyarakat Diminta Tidak Pilih Caleg dan Partai Pengusung Eks Napi Korupsi

Liputan6.com, Jakarta – Masyarakat diminta memperhatikan rekam jejak caleg dan partai politik ketika menentukan pilihan di pemilu 2019. KPU pun telah mengumumkan caleg yang memiliki rekam jejak tak baik, seperti mantan koruptor.

“Karena itu integritas partai politik juga harus menjadi perhatian. Sebab masyarakat juga sudah mulai kritis dalam melihat rekam jejak ini,” kata mantan pimpinan Komisi Pemberantasan KorupsI (KPK) Zulkarnain, Senin (25/2/2019).

Menurut Zulkarnain, daftar mantan caleg koruptor yang diumumkan KPU itu bisa membantu publik dalam menentukan pilihan. Ia menyebutkan berdasarkan pengalaman-pengalaman pemberantasan korupsi, soal rekam jejak tak bisa dipandang enteng.

“Calon legislatif yang rekam jejaknya bermasalah, berpotensi juga membuat masalah ketika sudah terpilih,” paparnya

Di sisi lain, partai politik harus semakin didorong untuk menampilkan calon legislatif yang betul-betul memiliki integritas baik. Apalagi sampai saat ini masih banyak partai politik yang justru mencalonkan politisi yang memiliki rekam jejak buruk.

Selain NasDem dan PSI, partai peserta Pemilu 209 masih mencalonkan orang-orang yang integritasnya meragukan karena pernah menjadi narapidana kasus korupsi.

Sementara itu Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, keterlibatan para caleg mantan narapidana korupsi tidak lepas dari peran partai yang mengusungnya. Harusnya partai menjadi penjaga gerbang untuk mengusung kader terbaik mereka dalam kontestasi Pemilu.

“Sehingga kontestasi politik menominasikan mereka untuk menjadi caleg di Pemilu. Akhirnya ditangkap publik sebagai kegagalan partai yang menyajikan kader-kader terbaik mereka yang bebas dari masalah hukum. Nah, mestinya parpol sebagai penyaring dan betul-betul memastikan seleksi berbasi kaderisasi dan berbasis rekrutmen demokratis,” kata dia.

2 dari 2 halaman

Kader Beresiko

Namun, yang terjadi partai politik selain NasDem dan PSI malah mengusung caleg punya problem terkait pelaksanaan tanggung jawab yang berkaitan dengan keuangan negara. Seharusnya, pesta politik tidak membolehkan pemilih ada pada resiko.

Meski demikian, Titi tidak bisa memprediksi akan berdampak kepada suara partai pengusung caleg mantan narapidana korupsi itu atau tidak. Dalam praktiknya ada beberapa mantan narapidana korupsi justru terpilih kembali,

“Terhadap partai, ternyata memang tidak berhasil mengusung kader terbaiknya. Partai masih mencalonkan caleg yang memiliki potensi masalah dan memiliki resiko bagaimana pun mereka pernah menjadi terpidana korupsi. Apalagi, jabatan yang mereka pilih berkaitan dengan uang negara,” tuturnya.

Titi pun mengapresiasi NasDem dan PSI yang tidak mengusung caleg mantan narapidana korupsi. Artinya, NasDem dan PSI punya komitmen menjalankan peran sebagai penyaring kader yang tidak terlibat masalah hukum akrena bisa membawa risiko pemilih.

“Jadi patut diapresiasi, artinya kalau partai mau mampu untuk mengusung calon yang tidak pernah menjadi terpidana korupsi. Artinya, mereka bisa mencalonkan kader terbaik,” kata dia.

Senada, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mendukung sikap penyelenggara pemilu yang merilis partai politik yang masih menampung caleg eks napi koruptor. Dengan begitu, masyarakat akan mengetahui secara jelas partai yang pro terhadap pemberantasan korupsi dan tidak.

“Hal yang positif dari bentuk pelayanan infomasi kepada para pemilih. Jadi pemilih perlu banyak inofmasi sebelum memilih. Jadi dikeluarkannya daftar yang resmi maka semua pihak akan lebih lancar karena penyelenggara resmi membukanya,” katanya.

Hadar menambahkan, baiknya penyelenggara Pemilu juga mengumumkan nama caleg mantan narapidana korupsi di daerah. Alasannya, di beberapa daerah, internet tidak mudah diakses karena jaringan terbatas.

Intinya, lanjut dia, panitia pemilu harus menyediakan informasi yang cukup banyak kepada pemilih. Sehingga pemilih tidak gelap apa yang mereka pilih.

“Kita juga ingin memilih orang yang terbaik. KPU juga harus membuka CV caleg yang tidak mau buka. Itu aneh betul mereka tidak mau diketahui riwayat hidupnya,” ucapnya.


Saksikan video pilihan berikut ini:

BPN Prabowo: Pidato Jokowi Biasa, Gagal Sihir Publik

Jakarta – Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso, menilai pidato capres petahana Joko Widodo (Jokowi) di Konvensi Rakyat Optimis Indonesia Maju tidak spesial. Priyo menyebut Jokowi gagal menyihir publik.

“Pidato Pak Jokowi kemarin biasa-biasa saja dan gagal menyihir publik. Lebih sebagai tempat untuk pamer program sosial, yang semuanya sebenarnya adalah uang rakyat dari APBN,” kata Priyo dalam keterangannya, Senin (25/2/2019).

Priyo menyoroti bagian pidato Jokowi yang menyinggung lahan. Menurut Priyo, Jokowi kini makin agresif menyerang Prabowo Subianto.

“Sindiran tentang pengembalian lahan di bagian pidato tersebut lagi-lagi adalah bentuk nyata serangan agresif Jokowi kepada Prabowo. Apakah beliau sudah kehabisan cara kecuali dengan cara ini?” ucap Priyo.

Soal penguasaan lahan Prabowo, Priyo memberikan pembelaan. Menurutnya, Jokowi jangan mengimbau, tapi mengeluarkan aturan jika memang ingin menuntut kembali konsesi yang dikuasai Prabowo.

“Niat baik Pak Prabowo untuk pengembalian lahan malah dijadikan amunisi untuk menyerang. Kalau paham aturan pemerintahan mestinya Presiden segera keluarkan perpres atau aturan lainnya tentang hal ini. Dan berani memulai buka kepemilikan lahan dari loyalis atau orang-orang dekatnya,” ucap Priyo.

Sekjen Partai Berkarya itu lantas menyinggung perubahan karakter Jokowi. Dia mengaku sedikit prihatin.

“Pak Jokowi sepertinya telah berubah dari wajah politik yang lugu polos seperti yang diketahui publik saat nyapres 5 tahun lalu. Sekarang telah berubah menjadi wajah asli kekuasaan. Meski agak prihatin, Saya enjoy-enjoy saja,’ sebut Priyo.

“Tapi harus dicatat data-data keberhasilan pemerintahannya kemarin dinilai banyak pihak tidak akurat, tidak jujur dan overclaim. Penilaian dan bantahan ini datang silih berganti dari lembaga-lembaga kredibel seperti Walhi, Greenpeace, Konsorsium Pembaharuan Agraria, Narasi, dll,” ucap Priyo.
(gbr/van)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sandiaga soal Camat se-Makassar Dukung Jokowi: Mereka Digaji Siapa?

Jakarta – Cawapres Sandiaga Uno menyayangkan video dukungan camat se-Makassar kepada pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Sandiaga menilai aksi dukungan itu mencederai keadilan.

“Mereka di gaji siapa? Mereka bekerja untuk siapa? Mereka harusnya mengayomi bukan sebaliknya berpihak kepada salah satu capres cawapres. Mereka para camat itu seharusnya netral. (Ini) Menjadi pertunjukan di seluruh negeri bahwa rasa keadilan kita yang mestinya hadir ini tercerai. Mereka ini adalah masyarakat yang mestinya menjadi pengayom masyarakat secara keseluruhan bukan hanya aksi dukung mendukung,” kata Sandiaga, di Makassar, Minggu (24/2/2019).

Sandiaga juga menilai aksi dukungan itu mencederai demokrasi. Dia pun meminta para relawannya untuk mengawal ikut mengawal pengusutan kasus tersebut.
“Saya sampaikan para relawan terus kawal karena sekarang kita melihat bagaimana rasa keadilan itu dicederai aparat-aparat sipil negara, seharusnya netral netralitas ternyata secara terbuka melakukan dukungan yang mencedera,” tuturnya.

“Mencederai tentunya semua aspek berdemokrasi. Saya minta para relawan mengawal ini dan jangan sampai ini menjadi yang akhirnya sebuah kecurangan yang sangat masif para relawan adalah ujung tombak dan mereka bisa mengawal ini,” imbuh Sandiaga.

Sandiaga berharap terhadap kasus ini, keadilan dapat ditegakkan. Mengingat aparatur sipil negara (ASN) seharusnya menjunjung tinggi netralitas.

“Ini belum pernah terjadi sebelumnya secara masih seperti ini dan kita harapkan keadilan bisa ditegakkan dan netralitas ASN itu. Saya nanti upaya hukum detailnya itu menjamin jadi statement kita kita akan fokus ekonomi lapangan kerja dan jangan terprovokasi dan banyak aksi-aksi yang mungkin bisa, mari kita kawal dan jangan menjadikan kecurangan ini berlangsung dipertontonkan oleh seluruh bangsa,” ujarnya.

Sebelumnya, beredar video yang berisi deklarasi dukungan kepada calon presiden (capres) petahana Joko Widodo (Jokowi). Dalam video yang beredar, deklarasi dukungan itu dipimpin Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang notabene eks Gubernur Sulsel.

“Mendukung calon presiden nomor 01 Joko Widodo bersama Ma’ruf Amin 1 periode lagi menjadi presiden. Mari sama-sama berjuang dan berjihad untuk nomor…,” kata Syahrul. Rekaman video terputus pada menit pertama.

Bawaslu sendiri sudah memeriksa 15 camat terkait. Bawaslu akan mengkaji keterangan para camat itu untuk memutuskan ada-tidaknya unsur pelanggaran untuk ditindaklanjuti.

“Saat ini kami sedang melakukan registrasi, ada 15 pihak yang kami undang, (tapi) tidak secara bersamaan, (melainkan) berangsur-angsur karena tim klarifikasi kami tentunya terbatas,” ujar Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf, Jumat (22/2).
(mae/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Banyak Menteri Dukung Jokowi, Sandiaga: Lawan Petahana Nggak Boleh Cengeng

Bali – Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno tak menampik banyak menteri yang diduga melakukan kampanye terselubung untuk Jokowi-Ma’ruf Amin. Sandiaga mengatakan dia pun sudah mengingatkan relawannya agar tidak baper maupun cengeng melawan petahana.

“Buat saya bahwa kita sepakat kan tugas menteri itu menjaga program pemerintah, tapi mereka juga punya pilihan politik, ini mesti dibedakan dia sebagai siapa mengungkapkan itu. Kalau dia sebagai pejabat negara kan harus ada unsur independen dan netralitas, itu yang menurut saya sudah sangat cerdas menilai, bahwa menteri punya tugas untuk negara dan kalau dia memiliki pilihan politiknya sendirian mestinya terlepas daripada dari jabatan beliau sebagai seorang menteri itu yang jadi harapan,” kata Sandiaga di Denpasar, Bali, Minggu (24/2/2019).

“Tapi gimana kita melawan petahana gitu, saya selalu bilang jangan cengeng lah kalau seluruh menteri berkampanye untuk presiden memang kelihatan tak adil tapi ada lagi yang bertanya apakah fasilitas negara apa saat lagi bertugas dan sebagainya. Tapi kita ini melawan petahana jadi jangan kita cengeng, ” sambungnya.

Sandiaga menyadari itu sejak awal ditunjuk Prabowo Subianto menjadi cawapres. Sandiaga sudah menduga instrumen pemerintahan akan digunakan capres petahana untuk kampanye.

“Waktu saya ditunjuk sama Pak Prabowo saya sudah bilang kita akan melawan petahana pasti petahana akan menggunakan seluruh instrumen yang dia miliki termasuk kebijakan, posisi, menteri dan lain sebagai apa. Janganlah kita terlalu protes biarkan lah masyarakat yang menilai apa itu fair, mereka itu kan dibayar uang rakyat mestinya mereka juga berjuang untuk rakyat, itu yang menurut saya. Masyarakat sekarang sudah cerdaslah menilai, kita nggak perlu menambah,” paparnya.

Sandiaga meminta para relawannya agar berbesar hati soal kampanye yang dilakukan tim lawan. Sandiaga lalu menyebut Gubernur DKI Anies Baswedan yang telah dia pesan agar tidak mengkampanyekan Prabowo-Sandi agar warga DKI tidak terpecah belah.

“Sama juga dengan kepala daerah tapi saya nggak mau berkomentar kita lawan petana berhati besarlah. Mereka akan gunakan segala cara, tapi kalau kita ada beberapa gubernur seperti Pak Anies itu kan dari kami. Kami minta pertama jangan gunakan jabatan untuk pilpres karena di Jakarta itu ada yang memilih Prabowo ada yang memilih Jokowi, kalau gubernur ikut menyemarakkan pilpres masyarakat semakin terbelah. Kalau dari pihak koalisi Pak Presiden-Amin melakukan itu sudah menjadi risiko,” urai Sandiaga.
(ams/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Soal Aturan THR, TKN: BPN Prabowo Selalu Anggap Salah Kebijakan Jokowi

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempersoalkan pengumuman mengenai THR dan Gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang akan dilakukan sebelum Pilpres 2019. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin tak heran kubu Prabowo selalu mengkritik kebijakan pemerintahan sang petahana.

“Kami tidak heran kalau dari BPN itu apa saja dari kebijakan pemerintah Jokowi pasti dianggapnya salah, kemudian bernuansa politis. Kalau kami sih, gitu aja kok repot,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Karding mengingatkan, pengumuman soal Gaji ke-13 biasanya memang selalu bersamaan dengan pengumuman THR jelang lebaran. THR untuk PNS sendiri tahun ini akan dicairkan pada bulan Mei, sebulan sebelum Idul Fitri.

“Pengumuman gaji ke-13 itu biasanya malah lebih awal, tidak mendadak. Misalnya besok akan dibagi, minggu ini akan diumumkan, itu tidak seperti itu. Bisa diumumkan lebih awal karena kenapa? Supaya ada persiapan dalam konteks menghitung kebutuhan hari raya. ‘Oh nanti saya akan dapat gaji ke-13’, maka saya nanti bisa mempersiapkan untuk hal-hal ini, bisa melakukan ini dalam rangka persiapan lebaran,” urai Karding.

Politikus PKB ini mengatakan, alasan tersebut itulah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengumumkan soal gaji ke-13 jadi lebih cepat. Karding menilai langkah seperti itu justru baik.

“Itu yang jadi dasar daripada pengumuman lebih awal. Kalau bisa sebenarnya mestinya setiap tahun paling tidak di tahun pertengahan itu sudah diumumkan. Pertengahan sebelum lebaran,” jelas anggota Komisi III DPR RI itu.

Meski begitu, Karding memaklumi serangan-serangan yang disampaikan kubu Prabowo-Sandiaga soal kebijakan ini. Ia kembali menyebut apa saja kebijakan pemerintah Jokowi selalu salah untuk pasangan nomor urut 02 itu dan timnya.

“Tapi kita tahu lah, namanya temen-temen BPN pasti menilainya seperti itu. Wajar aja lah,” tutur Karding.

Seperti diketahui, penyusunan peraturan pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut, berupaya agar PP itu bisa ditetapkan sebelum pilpres, yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair seusai pilpres, yakni pada Mei. Namun belum dijelaskan kapan gaji ke-13 akan cair.

BPN Prabowo-Sandiaga menilai pengumuman yang harus rampung sebelum Pilpres 2019 itu bernuansa politis. Jokowi sebagai presiden petahana dinilai berusaha mendulang suara dari PNS atau ASN.

“Saya kira ini kebijakan bernuansa politis ya. Kebijakan ini kejar tayang biar Pak Jokowi terlihat punya jasa di mata ASN. Sengaja dipercepat untuk mendulang dukungan dari ASN kita,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, M Kholid kepada wartawan, Jumat (22/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/fdn)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tonton Liverpool vs Bayern, Lovren Jadi Bahan Ejekan

Rabu 20 Februari 2019, 09:25 WIB

Istimewa – Sepakbola

Jakarta Sepakbola – Dejan Lovren nonton langsung di Anfield saat Liverpool menjamu Bayern Munich pada leg pertama 16 besar Liga Champions. Tapi, Lovren malah jadi bahan ejekan.

Foto 1 dari 8

Dejan Lovren tampak di tribun dengan balutan kain merah. Penampilannya dikait-kaitkan dengan Jedi dalam film Star Wars. (Foto: Istimewa)

Foto Terkait

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com

  • Lenglet: Barcelona Cuma Kurang Gol

    Sepakbola | Rabu 20 Februari 2019, 08:46 WIB Barcelona gagal membawa pulang kemenangan saat dijamu Lyon di Liga Champions. Los Cules disebut cuma kurang gol saja di laga itu.

  • Barcelona Diredam Lyon

    Sepakbola | Rabu 20 Februari 2019, 07:51 WIB Barcelona harus puas dengan hasil 0-0 melawan Lyon di leg pertama 16 besar Liga Champions. Meski tampil agresif, Barcelona tak mampu bikin gol.

  • ‘Liverpool Mestinya Main Lebih Bagus’

    Sepakbola | Rabu 20 Februari 2019, 06:50 WIB Juergen Klopp tak sepenuhnya puas dengan hasil laga Liverpool vs Bayern Munich. Manajer asal Jerman itu menilai The Reds semestinya bermain lebih bagus.

  • Hasil yang Berbahaya untuk Barcelona

    Sepakbola | Rabu 20 Februari 2019, 06:52 WIB Barcelona hanya dapat hasil seri 0-0 di markas Lyon di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Hasil itu dinilai Ernesto Valverde tak aman untuk timnya.

  • Lyon: Sulitnya Menahan Barcelona

    Sepakbola | Rabu 20 Februari 2019, 06:31 WIB Lyon berhasil menahan Barcelona pada leg I babak 16 besar Liga Champions 2018/2019. Les Gones mengungkapkan betapa sulitnya menahan Los Cules.

  • De Bruyne: Meraih Quadruple Itu Berat

    Sepakbola | Rabu 20 Februari 2019, 06:02 WIB Kevin De Bruyne menyakini hampir mustahil Manchester City meraih quadraple musim ini. The Citizens masih memelihara peluang meraih hal tersebut.

  • 25 Tembakan Barcelona Tanpa Hasil

    Sepakbola | Rabu 20 Februari 2019, 05:48 WIB Barcelona gagal menang saat melawat ke markas Lyon dalam lanjutan Liga Champions. Banyaknya tembakan yang dilepaskan oleh Los Cules tak membuahkan hasil.

  • Babak Pertama Usai, Lyon vs Barcelona Masih 0-0

    Sepakbola | Rabu 20 Februari 2019, 03:54 WIB Belum ada gol tercipta di laga babak pertama antara Lyon dan Barcelona. Meski sama-sama mendapat sejumlah peluang, Lyon dan Barcelona tak mampu mencetak gol.

  • ‘Atletico Unggulan Saat Lawan Juventus’

    Sepakbola | Rabu 20 Februari 2019, 00:30 WIB Atletico Madrid akan menjamu Juventus di leg I babak 16 besar Liga Champions. Los Colchoneros disebut menjadi unggulan dalam duel dengan Bianconeri.

  • PSSI Pastikan Bakal Gelar KLB

    Sepakbola | Rabu 20 Februari 2019, 00:23 WIB Rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI memutuskan bakal menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). PSSI juga akan mengutus orang ke kantor FIFA.

  • Ronaldo Bawa Juventus Melampaui Batas

    Sepakbola | Rabu 20 Februari 2019, 00:12 WIB Meski pemain baru, Cristiano Ronaldo disebut Giorgio Chiellini punya peran besar di tim. Bersama Ronaldo, Juventus sedang melampaui batasnya sendiri.

  • Atletico Madrid Rasa Italia

    Sepakbola | Selasa 19 Februari 2019, 22:52 WIB Giorgio Chiellini menilai Atletico Madrid lebih terasa Italia daripada Spanyol. Apa alasannya?

  • Beri Sarri Waktu, Chelsea

    Sepakbola | Selasa 19 Februari 2019, 22:49 WIB Chelsea disarankan untuk tak buru-buru memecat Maurizio Sarri. Italiano itu dinilai masih membutuhkan waktu agar bisa membawa The Blues tampil impresif.

  • 9 Hari yang Menentukan Musim Chelsea

    Sepakbola | Selasa 19 Februari 2019, 22:38 WIB Chelsea kehilangan salah satu peluang juaranya usai tersingkir dari Piala FA. Musim Chelsea kini bakal ditentukan dalam sembilan hari ke depan.

  • Persija Balikan Lagi dengan Rohit Chand

    Sepakbola | Selasa 19 Februari 2019, 20:05 WIB Rohit Chand akan kembali memperkuat Persija Jakarta di Liga 1 2019. Pemain asal Nepal itu cuma kurang tanda tangan kontrak.

  • Jadwal Lengkap Piala Presiden 2019

    Sepakbola | Selasa 19 Februari 2019, 19:59 WIB Piala Presiden 2019 akan kick-off pada 2 Maret mendatang. Berikut jadwal lengkap turnamen pra musim tersebut.