BI: Rupiah Berada dalam Tren Penguatan

Liputan6.com, Jakarta Rupiah mengawali tahun 2019 ini dengan kondisi yang cukup baik. Bank Indonesia (BI) menyebutkan Rupiah saat ini tengah dalam tren menguat. Penguatan dimulai sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut pada Januari 2019.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan tren penguatan Rupiah tersebut dakan mendukung stabilitas harga di dalam negeri.

“Nilai tukar Rupiah dalam tren menguat sehingga mendukung stabilitas harga. Rupiah pada Desember 2018 secara rerata menguat sebesar 1,16 persen, meskipun secara point to point sedikit melemah sebesar 0,54 persen,” kata Perry di kantornya, Kamis (17/1/2019).

Dia mengungkapkan penguatan Rupiah antara lain dipengaruhi aliran masuk modal asing akibat perekonomian domestik yang kondusif dan imbal hasil domestik yang tetap menarik, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang sedikit mereda.

“Dengan perkembangan yang cenderung menguat menjelang akhir tahun 2018, Rupiah secara rerata keseluruhan tahun 2018 tercatat mengalami depresiasi sebesar 6,05 persen, atau secara point to point sebesar 5,65 persen dibandingkan dengan level tahun sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu, depresiasi atau pemelahan Rupiah secara point to point tersebut lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi mata uang negara lain seperti Rupee India, Rand Afrika Selatan, Real Brasil, dan Lira Turki.

“Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati risiko ketidakpastian pasar keuangan global dengan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya dengan tetap mendorong berjalannya mekanisme pasar, dan mendukung upaya-upaya pengembangan pasar keuangan,” jelas dia.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Rupiah Masih Melemah Sentuh Level Rp 14.170 per USD

Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) bergerak melemah di perdagangan hari ini, Kamis (17/1). Pagi ini, Rupiah dibuka di level Rp 14.134 per USD atau melemah tipis dibanding penutupan perdagangan kemarin di Rp 14.127 per USD.

Mengutip data Bloomberg, Rupiah masih melanjutkan pelemahannya usai pembukaan. Bahkan, Rupiah melemah drastis hingga sentuh Rp 14.170 per USD.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo optimis nilai tukar Rupiah akan begerak lebih stabil di tahun 2019. Salah satu yang membuat Rupiah lebih stabil adalah mulai kembalinya modal asing ke Indonesia.

“Masuknya modal asing akan mendorong Rupiah stabil di tahun ini. Tahun lalu Rupiah terdepresiasi di sekitar 5,8 persen di level Rp 14.100,” kata Perry, di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (16/1).

Selain itu, kondisi perekonomian domestik juga akan mendukung stabilitas Rupiah. Salah satunya defisit transaksi berjalan yang diprediksi lebih rendah.

“Pasar valas dalam negeri semakin berkembang, spot, swap, dan berlakunya DNDF (Domestic Non Delivery Forward) akan semakin mendukung stabilitas nilai tukar,” paparnya.


Reporter: Siti Nur Azzura

Sumber: Merdeka.com

Dalam 6 Bulan, SMF Telah Salurkan Rp 948 Miliar untuk KPR FLPP

Liputan6.com, Jakarta – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), atau SMF kembali melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Bank Penyalur KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ini dilakukan untuk mewujudukan ketersediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengungkapkan, penandatanganan ini merupakan kerjasama lanjutan setelah PKO sebelumnya yang ditandatangani bersama, PPDPP, SMF dan Bank Pelaksana, pada 14 Agustus 2018 lalu. Rencananya komitmen bersama ini akan ditegaskan ulang setiap tahun.

Ananta menyampaikan, sejak Agustus 2018 hingga saat ini, SMF telah berhasil merealisasikan penyaluran dana KPR FLPP kepada 28.932 debitur. Adapun total penyaluran dana mencapai Rp 948 miliar, melalui 10 bank penyalur KPR FLPP yang merupakan bagian dari realisasi program FLPP 2018 sebesar Rp 5,896 triliun.

“Realisasi penyaluran KPR FLPP tersebut merupakan komitmen SMF dalam Program Penurunan Beban Fiskal direalisasikan melalui pemberian dukungan kepada Pemerintah lewat program KPR FLPP, yang berkoordinasi dengan BLU PPDPP, Kementerian PUPR,” ujarnya dalam penandatangan perjanjian kerjasama, di Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Ananta mengaku yakin dengan adanya sinergi yang kuat, program sejuta rumah dapat tercapai dan memberikan kontribusi luar biasa bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan rumah.

Dukungan dari SMF, kata Ananta, juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan penyaluran KPR FLPP dalam ketersediaan likuiditas bagi penyaluran KPR FLPP. Sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang memperoleh fasilitas KPR FLPP di samping adanya penyerapan tenaga kerja dari pembangunan rumah yang berujung pada terciptanya multiplier effect.

2 dari 3 halaman

Kurangi Beban Fiskal

Ananta mengatakan, adanya Surat Menteri Keuangan, No. S-163/MK.6/2018 tanggal 12 April 2018, perihal penurunan beban fiskal dalam KPR program FLPP dan SSB, dan Keputusan Menteri PUPR No 463/KPTS/M/2018, tentang proporsi pendanaan kredit atau pembiayaan pemilikan dan perumahan rakyat, menjadi dasar bagi SMF sebagai Special Mission Vehicle (SMV) menjalankan fungsi sebagai fiscal tools pemerintah dalam penyediaan dana jangka menengah panjang guna merealisasikan penurunan beban fiskal pemerintah.

Adapun dalam program penyaluran KPR FLPP ini, SMF memiliki peran dalam mengurangi beban fiskal pemerintah dengan membiayai porsi 25 persen pendanaan KPR FLPP. Sehingga pemerintah hanya menyediakan 75 persen dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90 persen.


Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pembangunan Palapa Ring Timur Selesai Tahun Ini

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan proyek Palapa Ring Timur akan selesai dikerjakan pada tahun ini.

Saat ini, proyek pembangunan jaringan serat optik nasional yang menjangkau 34 provinsi, 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia tersebut sudah selesai dikerjakan untuk wilayah Indonesia barat dan tengah.

“Barat dan tengah sudah selesai, sudah beroperasi, yang timur tahun ini targetnya,” kata dia di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Dia menjelaskan bahwa proyek tersebut tidak lain bertujuan untuk memberikan akses telekomunikasi yang merata ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah-daerah yang masih tergolong blank spot.

“Kalau kita lihat peta Indonesia sebelum Palapa Ring itu dibuat meskipun provider telekomunikasi sudah berusaha membuat koneksi ke berbaga wilayah di indonesia, ada beberapa wilayah di indonesia yang istilahnya blank spot,” jelas dia.

Salah satu penyebab akses internet yang tidak merata tersebut karena beberapa daerah yang tergolong blank spot memang tidak menarik secara bisnis bagi provider telekomunikasi swasta.

“Nah kalau perusahaan biasa tidak masuk, harus pemerintah yang masuk. itulah palapa ring, menghubungkan wilayah-wilayah yang selama ini masih blank, baik di barat, Natuna misalkan itu blank, kemudian di tengah itu juga ada beberapa daerah, Sulawesi terutama, Kalimantan, di timur paling banyak, Maluku dan Papua, dan NTT,” tandas dia.


Reporter: Wilfridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Palapa Ring Rampung, Harga Paket Data di Daerah 3T Bakal Sama dengan Jakarta

Pembangunan proyek tulang punggung jaringan komunikasi pita lebar Palapa Ring diperkirakan akan menghubungkan seluruh nusantara pada pertengahan 2019.

Imbasnya, seluruh daerah yang mulanya tak dibangun jaringan oleh operator telekomunikasi karena tak menguntungkan secara bisnis, kini bisa dikembangkan oleh operator dengan skema bisnis KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha).

Jika operator telekomunikasi tak lagi membangun jaringan dari awal dan hanya melanjutkan Palapa Ring, menurut Menteri Komunikasi dan Informatia Rudiantara, biaya yang diperlukan untuk membangun jaringan di daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) pun bisa lebih murah.

Hal ini memberikan dampak berupa harga paket pulsa atau kuota data yang lebih terjangkau. Rudiantara berharap, harga pulsa dan kuota data bisa sama dengan di Ibu Kota.

Rudiantara mengibaratkannya seperti proyek tol laut yang memungkinkan harga bensin bisa sama di berbagai tempat di Indonesia.

“Harga data seluler, satu harga, akhir tahun ini. Jadi, Palapa Ring selesai tengah tahun 2019. Barat sudah operasi April dan ada operator yang bayar, Tengah itu selesai Desember kemarin sekarang operator boleh pakai untuk uji coba,” tutur Rudiantara saat ditemui di Daruba, Kab Pulau Morotai, Maluku Utara, Rabu (2/1/2019).

Pemberantasan Korupsi ala Jokowi Vs Prabowo Jelang Debat Pilpres 2019

Liputan6.com, Jakarta – Isu korupsi adalah tema ketiga dalam debat Pilpres 2019 edisi perdana. Tema sebelumnya adalah isu hukum dan hak asasi manusia (HAM). Adapun tema selanjutnya adalah terorisme.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar secara perdana debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) mulai pukul 20.00 WIB.

Debat Pilpres 2019 yang perdana ini melibatkan dua pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden (capres cawapres). Mereka adalah paslon nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, serta paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Acara debat dibagi menjadi enam segmen. Segmen pertama penyampaian visi misi, kedua dan ketiga menjawab pertanyaan para panelis. Segmen keempat dan kelima debat antarkandidat dan yang keenam adalah pernyataan dari masing-masing pasangan capres dan cawapres.

Moderator dalam debat perdana Pilpres 2019 adalah Ira Koesno dan Imam Priyono. Adapun enam panelis adalah Agus Rahardjo, Hikmahanto Juwana, Bagir Manan, Ahmad Taufan Damanik, Bivitri Susanti, dan Margarito Kamis.

Tentunya, tema debat Pilpres 2019 yang perdana ini akan menjadi pertaruhan bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga dalam menjawab isu-isu yang menjadi pertanyaan publik.

2 dari 4 halaman

Jokowi-Ma’ruf Tawarkan 5 Program

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menawarkan lima program penegakan hukum kepada masyarakat apabila kembali dipercaya memimpin Indonesia pada periode 2019-2024.

“Dalam misi kami tawarkan adalah penegakan sistem hukum bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,” kata Direktur Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf, Ade Irvan Pulungan seperti dilansir Antara, Minggu, 13 Januari 2019.

Program pertama, kata dia, adalah melanjutkan penataan regulasi. Menurut Irvan regulasi soal penegakan hukum masih tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.

Irvan kemudian melanjutkan program yang kedua adalah melanjutkan reformasi sistem penegakan hukum.

“Itu perlu proses waktu dan kebersamaan serta itikad baik agar penegakan hukum efektif,” ujarnya.

Program ketiga, sambung dia, adalah meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ade mengatakan, Jokowi selama memimpin pemerintahan tidak pernah melindungi apabila ada menterinya yang terjerat kasus korupsi. Sehingga mempersilahkan diproses secara hukum.

“Program keempat penghormatan dan pemenuhan HAM karena ini menjadi sorotan nasional dan internasional. Namun ini tidak bisa dilihat kasus per kasus atau di saat pemerintahan saat ini saja karena ada kaitannya dengan yang lalu,” katanya.

Budaya Sadar Hukum

Program kelima menurut Ade, akan digalakkan budaya sadar hukum. Salah satu contohnya adalah telah melakukan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan perbaikan regulasi.

“Kami tawarkan lima program itu kepada pemilih agar fokus menciptakan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,” ujarnya.

Dia mengakui selama empat tahun pemerintahan Jokowi, masih banyak masalah hukum yang belum terselesaikan. Sehingga menjadi salah satu prioritas untuk diselesaikan ketika Jokowi terpilih kembali.

“Komitmen itu dituangkan dalam Nawacita Jilid II sehingga diharapkan penegakan hukum bisa berjalan lebih efektif,” ucap Irvan.

3 dari 4 halaman

Komitmen Prabowo-Sandiaga Berantas Korupsi Pejabat

Melihat maraknya praktik korupsi yang telah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan di RI, bukan hal yang luar biasa apabila rakyat menuntut capres dan cawapres di Pilpres 2019 memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Dilihat dari visi misi Prabowo-Sandiaga, pasangan yang diusung oleh Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN ini memiliki janji untuk mencegah korupsi terjadi di birokrasi Indonesia. Dengan cara penerapan manajemen terbuka dan akuntabel.

“Termasuk kerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman,” tulis visi misi Prabowo-Sandiaga dikutip merdeka.com, Sabtu, 27 Oktober 2018.

Dalam janjinya, Prabowo-Sandiaga juga akan menindak tegas para koruptor, pengedar narkoba dan pelaku perdagangan manusia. Dengan cara, penegakan hukum yang adil dan transparan.

Mereka juga komitmen untuk melakukan pencegahan korupsi di semua lini dengan cara manajemen terbuka dan akuntabel.

“Mengembangkan sistem smart government untuk meningkatkan kualitas pelayanan, guna mencegah manipulasi dan korupsi,” jelas Prabowo-Sandiaga.

Salah satu pelaku korupsi yang kerap ditangkap KPK adalah politikus. Baik di eksekutif dan legilsatif, pusat maupun daerah. Cara pencegahan korupsi dalam lini ini juga dilihat Prabowo-Sandiaga dengan cara melakukan kedaulatan tata kelola partai politik yang baik.

Sayang, di situ, Prabowo-Sandiaga tak menjabarkan detail bagaimana tata kelola yang baik tersebut. Tapi di sisi lain, Prabowo-Sandiaga juga dalam janjinya, ingin memperkuat lembaga perwakilan yang menyuarakan aspirasi rakyat.

Korupsi Pejabat Negara

Adapun Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan masalah korupsi yang melibatkan pejabat negara bakal diangkat dalam debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019.

Apalagi, imbuh dia, kasus korupsi di Indonesia semakin banyak pada era reformasi ini.

“Dulu yang korupsi cuma di level pimpinan pusat di atas. Sekarang sampai ke pemerintah daerah. Bahkan sampai ke kepala desa,” ucap Riza kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Riza mengacu pada tindak operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang marak di pemerintahan Jokowi.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini:

Impor Minyak Mentah Jadi Penyebab Utama Defisit Neraca Perdagangan

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2018 mengalami defisit sebesar USD 8,57 miliar. Angka defisit tersebut terbesar sejak tahun 1975.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Daerah Penghasil Migas Andang Bachtiar mengatakan, defisit neraca perdagangan Indonesia kali ini disebabkan oleh tingginya impor minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini seiring dengan meningkatnya permintaan BBM dalam negeri dan semakin turunnya produksi minyak mentah.

“Nilai impor minyak Indonesia meningkat dari USD 24,3 miliar pada 2017 menjadi USD 29,8 miliar pada 2018. Meningkatnya impor minyak mentah dan BBM menjadi penyebab utama defisit neraca perdagangan yang terburuk sepanjang berdirinya republik,” kata Andang dalam diskusi publik Outlook Energi dan Pertambangan Indonesia 2019, di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Pemerintah perlu dengan serius mengatasi defisit neraca perdagangan, terutama menekan laju impor. Sebab dia menilai, impor minyak Indonesia pada 2025 diproyeksikan dapat meningkat tiga kali lipat dibandingkan saat ini.

“Jadi ini pekerjaan rumah besar karena impor minyak kita 2025 dalam rencana energi nasional tiga kali lipat dari yang sekarang impor kita,” imbuhnya.

Dia berharap dengan berbagai kebijakan pemerintah saat ini, termasuk impementasi penerapan biodisel atau B20 dapat menekan impor. “Tapi harus terus menerus kita kawal kita teriakkan ini bagian yang mencederai dari makro ekonomi kita,” pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Transaksi Nonmigas Anjlok Jadi Penyebab Defisit Neraca Perdagangan

Sebelumnya, Ekonom Faisal Basri mengatakan, penyebab defisit neraca perdagangan Indonesia bukan berasal dari lonjakan bahan bakar minyak (BBM) yang tinggi. Meski tercatat defisit minyak (minyak mentah dan BBM) melonjak 37 persen dari USD 14,6 miliar pada 2017 menjadi USD 20,0 miliar di 2018, namun itu bukan faktor penyebab utama defisit.

Sementara, jika meliputi gas, bahkan lonjakan defisit migas lebih tinggi lagi yaitu sebesar 44,2 persen. Dari USD 8,6 miliar tahun 2017 menjadi USD 12,4 miliar di 2018. 


“Tak kurang, Kepala Badan Pusat Statistik (Suhariyanto) pun mengatakan penyebab defisit perdagangan 2018 adalah defisit migas,” kata Faisal Basri dikutip dari halaman resminya, Rabu (16/1/2019).

Faisal menekankan, penyebab utama defisit neraca perdagangan Indonesia bukan berasal dari defisit migas. Menurutnya, jika ditelusuri lebih seksama, penyebab utama lonjakan defisit tersebut karena kemerosotan tajam pada transaksi perdagangan nonmigas.

Bahkan tak tanggung-tanggung, surplus perdagangan nonmigas, kata dia anjok sebesar 81,4 persen. Dari USD 20,4 miliar tahun 2017 menjadi hanya USD 3,8 miliar tahun 2018.

“Surplus perdagangan nonmigas yang terpangkas sangat dalam bukan disebabkan oleh penurunan ekspor superit terjadi tahun 2013. Pada tahun 2018, ekspor justru masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” sebut Faisal.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Amankan Debat Capres, 4 Unit Panser Anoa Disiagakan di Hotel Bidakara

Liputan6.com, Jakarta Puluhan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menyambangi Gedung Bidakara, Jakarta Selatan. Kedatangan Paspampres guna memberikan keamanan menjelang debat capres yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti malam.

Pantauan Merdeka.com, Kamis (17/1/2019), anggota Paspampres tengah menyiapkan peralatan sesuai SOP pengamanan presiden dan tamu undangan. Di mana sebelumnya Paspampres menggelar apel terlebih dahulu.

Sementara itu, ada empat unit panser Anoa yang dikerahkan ke lokasi acara. Selain itu, juga disiagakan dua unit mobil Sabhara Polda Metro Jaya.

KPU menggelar debat capres sebanyak lima kali. Debat capres yang pertama ini berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 17 Januari 2019.

Debat ini diikuti pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan moderator Ira Koesno dan Imam Priyono. Tema debat  capres adalah hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Sementara untuk tim panelis terdiri dari Bagir Manan, Hikmahanto Juwana, Agus Rahardjo, Ahmad Taufan Damanik, Bivitri Susanti, dan Margarito Kamis.

2 dari 2 halaman

Agenda Debat

Untuk debat kedua akan berlangsung pada 17 Februari 2019 di Hotel Sultan, Jakarta. Ajang adu gagasan itu akan diikuti Jokowi dan Prabowo saja. Tema yang dibahas adalah Energi, Pangan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur.

Selang sebulan, debat ketiga akan digelar. Kali ini debat diikuti oleh cawapres Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno. Debat yang digelar digelar di Hotel Sultan, Jakarta ini akan membahas tentang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan kebudayaan.

Untuk debat keempat akan digelar pada 30 Maret 2019. Debat akan diikuti Jokowi dan Prabowo. Debat yang akan digelar di Balai Sudirman, Jakarta, bertemakan Ideologi, pemerintahan, pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional.

Terakhir, debat kelima akan dilangsungkan pada awal April 2019 dengan tanggal yang belum ditentukan.

Lokasi debat juga belum diputuskan. Namun, ada empat stasiun televisi yang akan menyiarkan debat, yaitu TVOne, ANTV, BERITASATU, dan NET.

Gelaran debat kelima atau terakhir ini akan kembali diikuti berpasangan, yaitu capres dan cawapres.


Reporter: Ronald

Sumber: Merdeka.com


Saksikan video pilihan berikut ini:

Soal Kekhawatiran Amien Rais, Tjahjo Kumolo Minta Semua Pihak Percaya KPU

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo enggan mengomentari ucapan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang mengancam akan menggempur Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika melakukan kecurangan di Pemilu 2019. Namun, Tjahjo meminta semua pihak untuk lebih percaya KPU.

“Setiap orang kan punya logat bahasa yang berbeda, saya tidak berhak komentari pendapat para politisi, yang penting percayalah pada KPU,” kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Januari 2019.

Menurutnya KPU sudah memiliki tugas dan wajib sesuai perundang-undangan. Karena itu, Tjahjo meminta semua pihak mendukung kinerja KPU dalam menyelenggarakan pemilu.

“Dari sisi semuanya ya keabsahan konsolidasi demokrasi ini ya kuncinya ada pada penyelengara, pemerintah percaya sebagaimana UU, parpol percaya setiap diundang KPU hadir terus, berarti juga percaya,” ujarnya.

“Ya mari kita dukung tugas-tugas KPU baik sosialisasinya baik pelaksanaannya dalam konteks konsolidasi demokrasi itu sukses dengan baik, data kependudukan kami serahkan, yang nyusul DPT adalah pihak KPU sendiri,” sambungnya.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menjelaskan cara membantu penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilu yang baik dan bermartabat. Salah satunya dengan menghentikan politik uang, dan kampanye provokasi fitnah.

“Ya mari kita lawan sama-sama racun demokrasi itu, politik uang, kampanye beraroma fitnah, nuansa kebencian mari kita lawan dan mari kita wujudkan kampanye yang punya integritas. Bermatartabat, adu konsep, ada gagasan yang besok kita liat debat capres pertama,” ucapnya.

2 dari 3 halaman

Kekhawatiran Amien Rais

Sebelumnya, Amien Rais mengajak para pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bekerja militan. Dia ingin para simpatisan mengawasi Komisi Pemilihan Umum supaya proses Pemilu tidak dicurangi.

Hal itu disampaikan saat diskusi bertajuk ‘Refleksi Malari Ganti Nakhoda Negeri?’ di Sekretaris Nasional Prabowo-Sandi.

“Jadi (Jokowi) ini tidak boleh menang. Ini harus militan. Awas kalau sampai KPU curang kita gempur bersama. Kita lebih pandai dari pemerintah. Bayangkan 31 juta daftar bodong, KTP dibuang di tong, di sawah ini kan kurang ajar,” ujar Amien.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Polda Metro Jaya: Polisi Serius Ungkap Kasus Novel Baswedan

Liputan6.com, Jakarta – Polda Metro Jaya menyatakan, pihaknya sangat serius mengungkap siapa pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan pada 11 April 2017. Untuk mengungkap kasus ini bukan hanya internal polisi saja, tapi juga melibatkan instansi lain.

“Dari instansi eksternal ada Ombudsman RI, Kompolnas, Komnas HAM dan masyarakat. Kemudian dari internal, ada Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, dan Profesi dan Pengamanan (Propam). Semuanya sudah bekerja. Polisi serius untuk mengungkap siapa pelakunya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019).

Untuk mengungkap kasus penyerangan Novel Baswedan ini, Komnas HAM memberikan rekomendasi terhadap Polri. Rekomendasi itu pun diterima Polri, dan akhirnya Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian membentuk tim satuan tugas dalam penyidikan kasus Novel.

“Tim itu terdiri dari KPK, pakar dan penyidik,” jelas Argo.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi pertama kalinya pada Senin 14 Januari 2019. Rapat itu dihadiri seluruh orang yang tergabung dalam tim. 

“Penyidik memaparkan apa yang sudah dilakukan mulai dari metode induktif, olah TKP, mendapatkan saksi, mendapat petunjuk itu sudah dipaparkan tim penyidik Polda Metro Jaya,” ungkap Argo.

Ia berharap, masyarakat juga ikut berpartisipasi untuk menyelesaikan kasus penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan. Dia berharap, masyarakat bisa memberikan informasi jika mengetahui hal tersebut.

“Kita sudah ada call center yang sudah kita buat di nomor 081398844474. Itu bagian transparasi pihak kepolisan untuk kasus Novel Baswedan. Masyarakat tahu silakan laporkan, jadi kita serius mengungkap pelaku,” pungkas Argo.

2 dari 3 halaman

Tim Gabungan

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengeluarkan surat perintah pembentukan tim gabungan penyidikan untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

“Bahwa itu benar Kapolri sudah mengeluarkan surat perintah tersebut atas tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM terhadap ranah Polri dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan,” tutur Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Jumat 11 Januari 2019.

Rekomendasi Komnas HAM itu diserahkan ke Polri pada 21 Desember 2018. Hampir sebulan setelah diterima, Kapolri Tito kemudian meneken tanda tangan pembentukan tim gabungan tersebut pada 8 Januari 2019.

“Yaitu untuk membentuk tim gabungan yang terdiri atas kepolisian, KPK, tokoh masyarakat, pakar, dan pihak lain yang dibutuhkan paling lambat 30 hari setelah rekomendasi diterima,” jelas Iqbal.

Dalam surat bernomor sgas/3/I/HUK.6.6/2019 itu, Kapolri memimpin langsung tim. Ada 65 nama gabungan komponen Polri dan masyarakat yang tercantum dalam daftar tim gabungan untuk penyidikan kasus Novel.



Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Debat Perdana Pilpres 2019, Ma’ruf Amin Tangani Isu Terorisme

Liputan6.com, Jakarta – Pengacara pasangan calon nomor urut 01, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, cawapres Ma’ruf Amin bakal banyak bicara soal terorisme dalam debat perdana Pilpres 2019. Ma’ruf bakal membawa dalil-dalil Alquran yang melarang melakukan aksi teror.

Tema debat pertama capres-cawapres 2019 adalah hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

“(Terorisme) ini akan lebih banyak Pak Ma’ruf Amin yang akan menjawab nanti,” kata Yusril usai pemantapan debat kubu 01 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

Yusril memiliki peran sebagai pemberi masukan alias pembisik Jokowi-Ma’ruf dalam debat perdana. Yusril diketahui sebagai pakar hukum.

Dia mengatakan, dalam menjawab isu terorisme dalam debat, bakal ditekankan bahwa penanggulangan terhadap aksi teror bukan memusuhi Islam.

Aksi teror di Indonesia lebih banyak dilakukan kelompok radikal yang berafiliasi dengan ISIS. Kubu incumbent bakal menekankan pendekatan yang soft.

“Kalau mengenai terorisme terutama penekanannya nanti bahwa menghadapi terorisme itu sama sekali tidak berarti pemerintah itu memusuhi Islam,” jelas Ketua Umum PBB itu.

2 dari 3 halaman

Junjung Tinggi Islam

Yusril mengataan, pemerintah menjunjung tinggi agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat.

“Tapi beliau ingin sekali ada pendekatan atau pemahaman yang perlu diluruskan dalam memahami Islam supaya lebih damai, toleran, bersahabat, kepada yang lain dan itu akan terus dilakukan lagi di masa yang akan datang,” lanjut Yusril.

Karena alasan demikian pula, Ma’ruf Amin yang merupakan sosok Ketum Majelis Ulama Indonesia, dan Rais Aam PBNU, tepat untuk menjawab persoalan terorisme.

“Karena lebih banyak dikira terorisme itu terkait dengan Islam. Jadi lebih tepat Pak Ma’ruf yang menjawab lengkap dengan ayat-ayat Alqurannya dibacakan sekaligus,” ucap Yusril.


Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sekjen PDIP: Jokowi-Ma’ruf Siap Lahir Batin Hadapi Debat

Liputan6.com, Jakarta – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf siap menghadapi debat perdana Pilpres 2019. Debat perdana digelar 17 Januari 2019 dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

“Jadi, semuanya siap lahir dan batin. Enggak tahu yang di sana. Pak Jokowi – Ma’ruf siap lahir batin,” kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf itu mengatakan, Ma’ruf Amin bakal memindahkan panggung rakyat di atas panggung debat. Dia menjamin dalam debat akan menampilkan jati diri kepemimpinan kedua pasangan calon.

“Buat KH Ma’ruf Amin beliau hanya memindahkan panggung rakyat ke ruang debat. Karena seluruh persoalan yang dihadapi oleh masyarakat indonesia itu udah dialogkan dengan KH Ma’ruf Amin dengan intensitas dialognya yang sangat tinggi dengan seluruh lapisan masyarakat sebgai seorang ulama,” ujar Hasto.

Menurutnya, Ma’ruf telah disiapkan materi debat perdana. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu memiliki latarbelakang komplit keilmuannya karena merupakan profesor dan lama berkecimpung di politik.

“Dengan demikian gambaran kepemimpinan KH Ma’ruf Main untuk mendamping Pak Jokowi itu juga di dalam debat nanti juga menampilkan gambaran sebagai seorang ulama,” kata Hasto.

2 dari 3 halaman

Manajemen Waktu

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin Arsul Sani mengatakan, pihaknya melakukan pelatihan jelang debat pilpres untuk pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. 

“Saya kira sudah beberapa kali. Yang jelas sudah lebih dari dua kali lah,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Arsul mengatakan tidak perlu banyak melatih Jokowi dalam hal debat. Namun, ada pelatihan time management untuk Ma’ruf Amin.

“Kalau buat Pak Jokowi kan beliau sudah ikut kontestasi di Pilkada segala macam kan sudah pengalaman. Buat Pak Kiai Ma’ruf maka time keeping, time management, itu waktunya pendek tapi key point-nya bisa tersampaikan. ini kan tidak gampang,” ungkap dia.


Reporter: Ahda Bayhaqi, Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: