Menyimak Visi-Misi Jokowi-Ma’ruf Vs Prabowo-Sandiaga dan Faktanya Kini

Jakarta – Malam ini Jokowi-KH Ma’ruf Amin akan berhadapan dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di panggung debat Pilpres 2019. Salah satu temanya adalah hak asasi manusia (HAM), yang juga sudah tercantum dalam dokumen visi-misi kedua pihak.

“Termasuk masalah HAM juga ada,” kata Jokowi saat ditemui setelah menghadiri peluncuran wirausaha ASN di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/1/2019).

Jokowi siap menjawab isu HAM. Tak hanya Jokowi, Prabowo juga telah melakukan simulasi debat dan siap menjawab seputar isu HAM.

“Mulai data materi-materi, itu yang disiapkan. Materi-materinya hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Sekarang dipersiapkan. Kita mempersiapkan diri dua hari ini bagaimana Pak Prabowo menawarkan soal pemberantasan korupsi,” kata juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, kepada wartawan, Rabu (16/1).

Prabowo-Sandiaga telah mengubah visi-misi mereka dan sempat diberikan ke KPU. Namun, menurut KPU, dokumen visi-misi melekat dengan pendaftaran calon presiden-wakil presiden, sehingga yang dipublikasikan KPU hanya dokumen yang awal.

Berikut ini kutipan visi-misi Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga soal HAM seperti dalam dokumen yang diunggah KPU:

Jokowi-Ma’ruf

Sesuai dengan Konstitusi Negara kita, Negara wajib untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia.

1. Meningkatkan budaya dan kebijakan yang berperspektif HAM (berwawasan HAM), termasuk memuat materi HAM dalam kurikulum pendidikan.

Kondisinya kini: Menurut laporan tahun 2017 yang dipublikasikan tahun 2018, Komnas HAM sudah pernah melakukan focus group discussion (FGD) di Padang pada 8 Desember 2017 tentang ‘Penyusunan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan HAM Berbasis Budaya Lokal untuk tingkat SMA’.

2. Melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Kondisinya kini: Berdasarkan laporan Komnas HAM tahun 2017, berkas kasus pelanggaran HAM berat/masa lalu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Namun Komnas HAM menemui kesulitan mengumpulkan bukti sehingga tak jarang berkasnya dikembalikan oleh Kejaksaan Agung. Komnas HAM menegaskan, belum ada tindak lanjut dari hasil penyelidikan mereka terkait kasus pelanggaran HAM berat/masa lalu.

3. Memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM pernah menerima laporan dari jemaah Ahmadiyah bahwa Masjid Al-Hidayah yang mereka bangun disegel Pemerintah Depok meski telah mengantongi IMB.

4. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari legal aspek, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pemanfaatan sumber daya alam yang lestari.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 161 berkas laporan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat.

5. Memberikan perlindungan bagi kaum difabel, termasuk memperluas akses lingkungan sosial dan pendidikan yang inklusif serta penyediaan fasilitas yang ramah pada difabel di fasilitas umum dan transportasi umum.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 8 berkas laporan dugaan pelanggaran HAM terhadap individu dari penyandang disabilitas. Selain itu, Komnas HAM menyoroti ketersediaan TPS atau bilik suara yang kurang ramah difabel saat Pilkada 2017.

6. Melindungi hak-hak masyarakat di bidang pertanahan.

Kondisinya kini: Penelitian yang dilakukan Komnas HAM pada 2017 yang berjudul ‘Peran Negara dalam Memenuhi Hak atas Tanah demi Kepastian Hukum bagi Transmigran dalam Konteks Reforma Agraria (Studi Kasus Transmigrasi Pangmilang Kota Singkawang)’ mengungkap bahwa selama 15 tahun para transmigran Panglimang tak kunjung mendapat kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mereka berpotensi kehilangan kepemilikan tanah.

7. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dari tindak kekerasan.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 79 berkas aduan pelanggaran HAM dengan korbannya adalah perempuan dan 54 berkas yang korbannya anak-anak. Ada pula 5 aduan terkait fungsi reproduksi dan 9 aduan menuntut kesetaraan hak dengan suami.

8. Memperluas cakupan kampung/desa layak anak untuk memastikan pendidikan anak usia dini dimulai dari lingkungan yang ramah.

9. Meningkatkan kinerja dan kerja sama efektif dan produktif berbagai institusi dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM.

Prabowo-Sandiaga

I. Pilar Ekonomi

Program Aksi

21. Menyediakan transportasi publik murah bagi buruh pekerja dan rakyat tidak mampu, memberikan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum, serta menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online dan taksi online yang bermitra dengan perusahaan aplikasi, termasuk hak atas perjanjian kerja bersama yang adil dan berkekuatan hukum.

Kondisinya kini: Menurut laporan Komnas HAM tahun 2017, masih ada masyarakat yang terbebani biaya transportasi, yakni di Yahukimo, Papua.

II. Pilar Kesejahteraan Rakyat

2. Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok
rentan lainnya.

Kondisinya kini: Ada 2 berkas aduan dugaan pelanggaran HAM terhadap fakir miskin dan 8 berkas ke penyandang disabilitas yang diadukan ke Komnas HAM pada 2017.

6. Memperbaiki program kependudukan termasuk hak dan kesehatan reproduksi demi peningkatan kualitas dan produktivitas penduduk untuk memanfaatkan bonus demografi.

Kondisinya kini: Ada 5 aduan ke Komnas HAM terkait fungsi reproduksi.

Program Aksi

21. Meningkatkan anggaran Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) baik di tingkat Nasional dan Daerah untuk mengatasi permasalahan terkait hak dan kesehatan reproduksi serta Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Kondisinya kini: Pemerintah saat ini sudah menaikkan anggaran Dana Alokasi Khusus terkait program KB menjadi Rp 2,3 triliun dibanding tahun sebelumnya, yakni Rp 1,1 triliun.

III. Pilar Budaya dan Lingkungan Hidup

8. Memperjuangkan hak-hak para pekerja seni, seniman dan artis di Indonesia.

Program Aksi

7. Memperkuat perlindungan hukum dan hak cipta atas karya-karya seni budaya yang dihasilkan oleh para seniman nasional.

12. Menegakkan pelaksanaan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hak Terkait, agar para artis, seniman, pekerja seni, lebih dihargai secara optimal setiap karyanya, demi kesejahteraan para pelaku Industri kreatif di Indonesia; termasuk mendukung terlaksananya UU Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017.

Kondisinya kini: Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kemenkum HAM telah menangani 60 kasus pelanggaran hak cipta. Penindakan dilakukan bersama dengan kepolisian.

IV. Pilar Politik, Hukum dan Hankam

Program Aksi

4. Menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada.

Kondisinya kini: Komnas HAM memantau Pilkada 2017 dan masih ditemukan adanya pelanggaran terkait hak warga. Ada pula mobilisasi ASN. Selain itu Komnas HAM juga menemukan adanya diskriminasi ras dan etnis dalam pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta.

Saksikan juga video ‘Debat Pilpres Diharapkan Kupas Kasus HAM Masa Lalu’:

[Gambas:Video 20detik]


Menyimak Visi Misi Jokowi-Ma'ruf vs Prabowo-Sandiaga dan Faktanya Kini


(bag/tor) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *