Massa FUI Persoalkan Hotel Tempat Tabulasi Suara, Ini Jawaban KPU

Jakarta – Sejumlah hal disoroti massa Forum Umat Islam (FUI) saat audiensi dengan KPU, termasuk soal tabulasi suara di salah satu hotel. KPU kemudian menjelaskan alasannya.

Pertanyaan itu diajukan oleh Sekretaris PA 212, Bernard Abdul Jabbar. Dia menyebut selama bertahun-tahun, KPU selalu melakukan tabulasi suara di suatu hotel di Jakarta Pusat.

“Tentang masalah tabulasi KPU. Kenapa selama ini, selama bertahun-tahun, tabulasi KPU itu kok selalu di Hotel Borobudur. Ada apa ini di Hotel Borobudur. Karena sepengetahuan informasi saya, ada sesuatu yang disembunyikan di Hotel Borobudur. Masalah tabulasi suara dan punya siapa itu hotelnya. Lah ini perlu kami tanyakan ke KPU,” kata Bernard di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

“Kami juga dapat informasi dari pegawai hotel yang bekerja di sana bahwa ini ada sesuatu yang disembunyikan di Borobudur itu. Kenapa nggak cari tempat lainnya?” sambungnya.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang hadir di audiensi itu lalu memberi penjelasan. Dia mengatakan tidak ada preferensi khusus dari KPU untuk memilih hotel saat tabulasi suara. Pada tahun 2014 lalu, Wahyu menyebut tabulasi suara berlangsung di Kantor KPU.

“Terkait tabulasi, ini ada Pak Sekjen, memang kita perlu ganti suasana, Pak, jangan Hotel Borobudur terus. 2014 tabulasi di kantor KPU. Kemudian tidak menutup kemungkinan nanti juga mudah, Pak, untuk dipindah dari Hotel Borobudur,” jawab Wahyu.

“Wong kita bayar, Pak, bisa di manapun sepanjang memang kualifikasinya memenuhi syarat,” sambungnya.

Wahyu menegaskan bahwa hasil akhir Pemilu bukan ditentukan perhitungan IT melainkan kertas. Hasil penghitungan suara dari TPS hingga tingkat nasional dilakukan di kertas.

“Tabulasi itu bukan hasil resmi KPU, hasil resminya ya melalui rapat pleno,” kata Wahyu.

(imk/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jawab ‘Ancaman’ Novel Bamukmin, Komisioner KPU Ungkit Hoax 7 Kontainer

Jakarta – Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin menyebut masyarakat mengalami krisis kepercayaan dan menyebut akan membubarkan KPU jika tidak netral dalam pemilu. KPU mengatakan tudingan krisis kepercayaan tersebut tidak bijak.

“Tudingan krisis kepercayaan tidak bijak, karena hingga tingkat kepercayaan publik kepada penyelenggaraan pemilu terjaga,” ujar komisioner KPU Viryan Aziz kepada detikcom, Jumat (1/3/2019).

Menurut Viryan, saat ini yang terjadi banyak pihak berupaya mendelegitimasi pemilu dengan berita hoax. Salah satunya dengan adanya hoax 7 kontainer surat suara tercoblos yang sempat terjadi.

“Yang ada justru hoax pemilu yang berupaya mendelegitimasi pemilu, terbukti dengan hoax pemilu 7 kontainer surat suara sudah tercoblos, masa hoax pemilu delegitimasi pemilu lantas membuat krisis kepercayaan. Maknanya upaya membuat kabar bohong mendelegitimasi KPU tidak berhasil dilakukan,” kata Viryan.

Dia juga mengatakan perhitungan hasil pemilu dilakukan secara manual, sehingga tidak dimungkinkan adanya kecurangan memalui manipulasi IT. Selain itu, menurutnya perhitungan ini juga dilakukan secara terbuka yang disaksikan pengawas pemilu.

“Pemilu sejak 1955 sampai sekarang dilakukan secara manual, tidak mungkin IT bisa memanipulasi hasil pemilu karena Indonesia tidak menyelenggarakan pemilu elektronik. Yang dilakukan hanya publikasi hasil pemilu di TPS, kecamatan, dan sebagainya,” kata Viryan.

“Hasil pemilu dihitung dalam rapat pleno terbuka, rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan sampai dengan pusat. Rapat pleno dilakukan secara terbuka, diikuti saksi dari peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau dan masyarakat,” sambungnya.

Terkait adanya potensi kecurangan memalu kotak suara bila disimpan di kantor kecamatan. Viryan juga mengatakan tempat penyimpanan ini telah dilakukan sejak 1955 dan tidak menimbulkan masalah.

“Penyimpanan kotak suara di kantor kecamatan dilakukan sejak pemilu 1955 sampai sekarang, termasuk juga di pilkada. Penggunaan kantor kecamatan sudah berlangsung dan tidak ada masalah selama ini,” kata Viryan.

Sebelumnya, Novel Bamukmin meminta KPU netral sebagai penyelenggara Pemilu 2019. Dia menyebut KPU wajib dibubarkan jika tidak netral.

“Kita mendatangi KPU, tak lain tidak bukan tuntut keadilan. Betul? Siap tegakkan keadilan? Siap tegakkan persatuan? Takbir!” kata Novel di atas mobil komando di depan kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Novel juga mengklaim masyarakat saat ini sudah mengalami krisis kepercayaan. Oknum aparat, baik sipil maupun Polri, disebut Novel dipertanyakan netralitasnya.

(dwia/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Habiburokhman Sakit Hati Puisi Neno Disebut Biadab

Jakarta – Juru Bicara Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Habiburokhman, mengatakan pernyataan mantan Ketum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif yang menyebut puisi Neno Warisman biadab sangat melukai hati. Pernyataan itu dinilainya berlebihan.

“Pernyataan Buya Syafii Maarif yang menyatakan puisi Neno Warisman biadab sangat melukai hati. Sejauh ini kami menempatkan Buya Syafii sebagai ulama dan cendekiawan berhati mulia, namun pernyataan beliau kali ini menurut saya sangat berlebihan dan cenderung tidak adil,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Jumat (1/3/2019).

“Kalau puisi Mbak Neno dianggap biadab karena mengarah ke politisasi agama, bagaimana dengan mereka yang juga diduga mempolitisasi agama di kubu politik sebaliknya? Apakah biadab juga? Atau hanya yang bertentangan dengan 01 yang biadab?” imbuhnya.

Menurut Habiburokhman, kata biadab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berkonotasi ekstrem dan dicontohkan dengan pemerkosaan anak di bawah umur. Habiburokhman sakit hati jika puisi Neno disamakan dengan pemerkosaan anak.

“Kata biadab mungkin berasal dari bahasa Persia yang berarti sekadar tidak bertata krama. Tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tersebut sangat ekstrem karena bisa berarti tidak beradab dan kejam dengan contoh pemerkosaan anak di bawah umur. Sakit sekali hati kami kalau puisi Mbak Neno disamakan dengan pemerkosaan anak di bawah umur. Terlebih jika yang menyampaikannya adalah sosok yang selama ini sangat kami hormati dan kagumi,” ungkapnya.

Politikus Gerindra ini meyatakan yang pantas dikatakan biadab adalah para koruptor dan pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan untuk menindas lawan politik.

“Menurut saya, yang layak dikatakan biadab adalah para koruptor pencuri uang rakyat, atau jika ada pihak yang menggunakan pengaruh kekuasaan untuk menindas dan memenjarakan lawan politik,” ucap Habiburokhman.

Sebelumnya, Mantan Ketum PP Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, bicara soal doa yang dibacakan Neno Warisman di Munajat 212. Buya Syafii menyebut apa yang disampaikan Neno biadab dan Neno tak mengerti agama.

“Itu puisi, itukan sudah saya (jelaskan). Saya kemarin di Jakarta bicara ini puisi biadab. Biadab itu bahasa Persia, Bi itu artinya tidak, adab itu tata krama,” jelasnya.

Buya Syafii mengatakan, doa yang dipanjatkan Neno Warisman dengan membawa nama tuhan ke ranah Pemilu tak tepat. Apa yang dilakukan Neno, bagi Buya Syafii adalah perbuatan biadab.

“Ini dia membuat (membawa nama) Tuhan dalam Pemilu, itukan biadab, dan dia nggak ngerti agama. Neno itu nggak paham agama,” tegasnya.
(azr/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BNN Cek Jenis Peluru yang Tembus Dada Akbar Korban Salah Tembak

Palembang – Akbar Putra mengaku sebagai korban salah tembak saat petugas gabungan menggelar razia, tadi malam, di Palembang, Sumatera Selatan. BNN akan mengecek jenis peluru yang bersarang di dada akbar.

“Kami memang melepas tembakan saat razia tadi malam. Tapi itu pun tembakan peringatan,” terang Kapala BNN Sumsel, Brigjen Pol Jhon Turman Panjaitan saat dikonfirmasi, Jumat (1/3/2019).

Lebih lanjut, Jhon Turman menyebut jika tembakan dilepas karena petugas sudah terdesak. Mereka diserang dan dilempar batu oleh sekelompok pemuda di lokasi Jalan Teratai, Sukarame. Petugas BNN Sumatera Selatan terpaksa melepas tembakan karena tim diserang dan dilempari batu.

“Kami sama Satpol PP baru mau masuk aja udah diserang, dilempari batu sama kayu. Saya juga ada di lokasi memimpin langsung. Usia mereka masih muda, ya antara 16-20 tahun,” kata Jhon.

“Saya pikir kalau ditembak ke depan pasti selesai. Akhinya tembakan peringatan ke atas sambil kami pun mundur, nggak ada cara lain selain mundur,” katanya.

Meskipun begitu, Jhon menganggap wajar ada warga yang tertembak. Sebab, lokasi kanan-kiri merupakan tembok tinggi dan dimungkinkan terjadi pantulan peluru.

“Bisa jadi itu pantulan peluru, nanti kami cek. Kalau dari peluru anggota saya kan bisa di cek. Saya katakan mohon maaf kepada adik-adik tadi malam. Apa yang kami lakukan adalah salah satu upaya memberantas narkoba,” tutup Jhon.

Untuk diketahui, korban tertembak saat BNNP Sumsel dan Satpol PP menggelar razia narkoba di Jalan Teratai, Kampung Baru, Kamis (28/2) malam. Lokasi itu dikenal sebagai kawasan prostitusi di Palembang. Korban mengalami luka tembak di dada kiri dan kini menjalani perawatan di RS Myria.

(ras/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kontestan Grup A Piala Presiden 2019 Siap Bersaing Jadi yang Terbaik

Liputan6.com, Bandung Kontestan Grup A Piala Presiden 2019 berjanji memamerkan permainan terbaik dan tampil dengan kekuatan penuh saat mengarungi turnamen yang ditayangkan Indosiar ini. Pasalnya, Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Tira-Persikabo dan Perseru Serui ingin merebut tiket ke babak berikutnya.

Pertandingan antara Persib dan Tira-Persikabo di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, akan jadi laga pembuka Piala Presiden pada Sabtu (2/3/2019). 

“Kita sudah siap main. Kemarin kita selesaikan empat pertandingan di Piala Indonesia. Untuk sekarang Piala Presiden, semua pemain siap kerja keras setiap hari dan kita siap untuk laga pertama besok,” tegas pelatih Persib, Miljan Radovic dalam sesi jumpa pers di Hotel Mercure, Kota Bandung, Jumat (1/3/2019).

Bejo Sugiantoro, asisten pelatih Persebaya Surabaya, ikut buka suara. Pada partai awal turnamen pramusim kali ini, Bajul Ijo dijadwalkan melawan Perseru. Pada laga perdana, Ruben Sanadi dan kawan-kawan ingin meraih hasil maksimal.

“Kami harus respek pada semua lawan. Apalagi Perseru tim Liga 1, semua pemain kami minta untuk tetap waspada,” ujarnya.

2 dari 3 halaman

Lupakan Piala Indonesia

Asisten pelatih Tira-Persikabo, Miftahudin Mukson menyebut timnya siap bersaing di Grup A. Miftah mengatakan, para pemainnya sudah melupakan hasil di Piala Indonesia beberapa waktu lalu.

“Kami sudah menyiapkan semua pemain sehingga kami bisa menunjukkan persiapan yang sudah dilakukan di Bogor untuk diaplikasikan di turnamen ini. Kemarin gagal di Piala Indonesia, tapi pelatih kepala sudah menyiapkan program di preseason ini,” ujarnya.

3 dari 3 halaman

Perseru Siap Bersaing

Pelatih Perseru Serui, I Putu Gede, turut melontarkan hal serupa. Menurutnya, Cendrawasih Jingga sudah cukup siap menghadapi turnamen pramusim kali ini.

“Untuk Piala Presiden kami sudah datang ke Bandung. Persiapan sebenarnya minim ya, tapi sebagai tim kita siap untuk pertandingan besok,” kata I Putu Gede.

Safari Nonstop di Jabar, Ma’ruf Amin Optimistis Raih Suara 60 Persen

Liputan6.com, Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin mengakhiri safari politik 5 hari nonstop, Jumat (1/3/2019). Safari sang kiai lebih banyak mendatangi kota dan kabupaten di Jawa Barat, diawali di Cirebon, menyusuri Kuningan, Banjar, Pangandaran, sampai Ciamis.

Dengan adanya safari politik ini, Ma’ruf optimistis target 60 persen yang telah ditetapkan tim kampanye Jawa Barat.

“Saya kok optimis ya melihat trennya itu terus naik. Tren di Jabar terus naik,” kata Ma’ruf di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (1/3/2019).

Ma’ruf Amin menuturkan kekalahan petahana Joko Widodo (Jokowi) saat Pilpres 2014 lalu karena banyak masyarakat Jawa Barat termakan hoaks. Karenanya, Mustasyar PBNU itu menyampaikan klarifikasi dan bantahan atas fitnah dan kabar bohong kepada masyarakat. Adapun hoaks yang kerap menyerang Jokowi adalah isu-isu agama.

“Sebab bagaimanapun masyarakat itu kalau diberi pencerahan dia bisa dapat memahami gitu. Karena itu sangat optimis,” katanya.

2 dari 3 halaman

Rebut Swing Voters

Selain itu, safari politik ini untuk menjaga suara yang sudah dipegang. Ketum MUI itu menyebut menjaga masyarakat agar tidak terprovokasi.

Kedua, untuk merebut suara yang masih mengambang atau belum tentukan pilihan. Caranya dengan kampanye keberhasilan Jokowi dan kembali menepis isu-isu hoaks.

“Tentu saja kita tidak ingin apa yang sudah kita ada di tangan kemudian diambil orang apalagi caranya dengan cara hoaks, nah ini yang kita hilangkan,” imbuhnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Respons Jaksa Agung Soal Polemik Wiranto Vs Kivlan Zein

Liputan6.com, Jakarta – Jaksa Agung HM Prasetyo turut merespons polemik antara Menko Polhukam Wiranto dengan mantan Kepala Staf Kostrad Kivlan Zein terkait tudingan dalang kerusuhan 98. Menurut Prasetyo, polemik tersebut bukan domain Kejaksaan Agung.

“Itu di luar domain kita, itu masih polemik antara Pak Wiranto dan Pak Kivlan Zein. Kita tentunya akan lihat seperti apa nanti perkembangannya,” ujar Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (1/3/2019).

Prasetyo belum bisa menyimpulkan peristiwa 98 sebagai pelanggaran HAM berat. Apalagi penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terkait peristiwa tersebut belum mendapatkan bukti yang kuat untuk ditingkatkan ke penyidikan.

“Jadi kita tidak usah terpancing terkait masalah itu. Itu adalah ranah Pak Kivlan dan Pak Wiranto. Pak Wiranto sudah berikan penjelasan kan. Pak Wiranto bilangnya perlu buka-bukaan kan. Saya malah denger mau ada sumpah pocong, tapi Pak Kivlan nggak mau,” ucapnya.

Kendati begitu, Prasetyo menegaskan pihaknya tetap beritikad menuntaskan kasus kerusuhan 98. Namun kejaksaan juga tidak bisa memaksakan untuk membawa perkara tersebut ke meja hijau selama bukti yang diperoleh belum kuat.

“Temen-temen jaksa bilang hal itu belum penuhi unsur. Masa mau dipaksakan disidik atau dibawa ke pengadilan, gimana caranya kalau bukti-bukti tidak ada,” tuturnya.

2 dari 3 halaman

Hasil Penyelidikan Komnas HAM

Hasil penyelidikan sementara yang dilakukan Komnas HAM juga tidak ditemukan dugaan keterlibatan Wiranto atau Kivlan dalam peristiwa 98. “Tidak ada, justru itu makanya, secara eksplisit maupun implisit tidak ada dua nama itu (Wiranto dan Kivlan),” ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Kivlan Zein menyebut Wiranto memiliki peran ganda pada peristiwa kerusuhan 98. Kala itu, Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI.

Tak terima dengan tudingan tersebut, Wiranto pun menantang Kivlan melakukan sumpah pocong untuk membuktikan omongannya. Wiranto membantah dirinya sebagai dalang kerusuhan 98.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Puisi Neno Disebut Biadab, BPN Prabowo: Pak Buya Syafii Khilaf?

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membela Neno Warisman yang puisinya disebut mantan Ketum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif biadab. BPN mempertanyakan di mana letak kesalahan puisi Neno.

“Mbak Neno sejak dulu memang dikenal antara lain karena puisi. Dia sering menulis dan membaca puisi. Jika sekarang dia menyontoh doa Rasulullah SAW dalam puisinya, salahnya di mana?” kata anggota Dewan Pakar BPN Prabowo-Sandiaga, Dradjad Wibowo kepada wartawan, Jumat (1/3/2019).

Menurut dia, orang yang berkarya lewat puisi harus dihormati. Jika tak setuju, kata Dradjad, lebih baik membuat puisi lain asalkan tidak merevisi doa.

“Orang berkarya seni melalui puisi ya kita hormati lah. Jika tidak sepakat dengan isinya, orang bisa bikin puisi lain yang dia cocok. Yang penting tidak merevisi doa hehe,” ucap politikus PAN itu.
Dradjad pun mempertanyakan apakah Buya Syafii sedang khilaf karena pernyataannya tersebut. Meskipun demikian, ia tetap mendoakan kebaikan bagi Buya Syafii.

“Apa Pak Syafii sedang khilaf ya? Saya mendoakan kebaikan bagi beliau,” ungkap Dradjad.

Sebelumnya, mantan Ketum PP Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, bicara soal doa yang dibacakan Neno Warisman di Munajat 212. Buya Syafii menyebut apa yang disampaikan Neno biadab dan Neno tak mengerti agama.

“Itu puisi, itu kan sudah saya (jelaskan). Saya kemarin di Jakarta bicara ini puisi biadab. Biadab itu bahasa Persia, Bi itu artinya tidak, adab itu tata krama,” jelasnya.

Buya Syafii mengatakan, doa yang dipanjatkan Neno Warisman dengan membawa nama tuhan ke ranah Pemilu tak tepat. Apa yang dilakukan Neno, bagi Buya Syafii adalah perbuatan biadab.

“Ini dia membuat (membawa nama) Tuhan dalam Pemilu, itukan biadab, dan dia nggak ngerti agama. Neno itu nggak paham agama,” tegasnya.

Saksikan juga video ‘TKN soal Puisi Neno Warisman: Tuhan Tak Perlu Diancam!’:

[Gambas:Video 20detik]

Ikuti Perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(azr/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PKS dan Gerindra Serahkan 2 Nama Cawagub DKI ke Anies Baswedan Hari Ini

Liputan6.com, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra menyampaikan dua nama calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta kepada Gubernur Anies Baswedan untuk dilanjutkan ke Pimpinan DPRD DKI Jakarta. Dua nama cawagub tersebut adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta, Sakhir Purnomo, yang mewakili Pimpinan PKS dan Gerindra DKI Jakarta, sudah menyampaikan surat ajuan tersebut melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah.

“Pemberkasan sudah selesai semua, Alhamdulillah, dan sudah diterima Sekda Pak Saefullah,” ujar Sakhir di Balai Kota, Jakarta, Jum’at (1/3/2019).

Sakhir mengatakan, dua nama tersebut juga sudah ditandatangani oleh kedua partai pengusung, baik di tingkat Pusat maupun Provinsi. Selain itu, saat menyampaikan surat tersebut, Sakhir menjelaskan bahwa Anies Baswedan berhalangan menerima dikarenakan sedang ada agenda penting lainnya.

“Kami memohon doa dan dukungan seluruh warga Jakarta, semoga Allah memudahkan proses-proses berikutnya hingga pelantikan dan pelaksanaan tugas Wakil Gubernur definitif kedepannya,” tandas Sakhir.

2 dari 3 halaman

Imbangi Kelemahan Anies Baswedan

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif menyebut tim panelis fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Wakil Gubernur (cawagub) DKI, menginginkan sosok yang dapat mengimbangi Anies Baswedan.

“Peran wagub akan mengisi kelemahan gubernur selama ini,” kata Syarif saat dihubungi, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Para cawagub DKI sebelumnya harus menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Saat fit and proper test tim panelis menghadirkan sejumlah tokoh, mulai dari pengamat hingga akademisi. Kata Syarif, hal itu guna meminta masukan mengenai isu yang ditanyakan kepada cawagub.

Syarif menyebut beberapa isu itu yakni mengenai perencanaan dan penyerapan APBD DKI, kebijakan percepatan pembangunan dan aspirasi kalangan pengusaha dan pelaku UMKM terutama PKL.

“Selanjutnya, polarelasi politik partai dan konflik tata ruang dan lingkungan hidup serta pengentasan kemiskinan,” ucap dia.

Oleh karena itu, dia menilai nantinya, wagub terpilih banyak memikul beban sebagai eksekutor.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: