Polri Akan Awasi Abu Bakar Baasyir Setelah Bebas

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah masih mengkaji rencana pembebasan narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir alias ABB. Meski begitu, Polri memastikan akan memonitor atau mengawasi Baasyir setelah bebas nanti sama seperti terhadap mantan napi teroris lainnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya belum menerima keterangan resmi dari pemerintah dalam hal ini Derektorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) terkait pembebasan Abu Bakar Baasyir.

“Tapi pada prinsipnya, dari kepolisian akan melakukan monitoring. Kalau misalnya beliau ABB kembali ke Solo, ya nanti tugasnya Polresta Solo sama Polda Jateng yang akan melaksanakan monitoring tersebut,” ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Bukan hanya terhadap eks napi terorisme. Polri juga terus mengawasi sel-sel tidur kelompok teroris. Polri telah memiliki data orang-orang yang ada dalam jaringan kelompok teroris, termasuk simpatisannya.

“Apalagi sudah ada UU Nomor 5 Tahun 2018. Jadi kerja Satgas yang ada di Polda-polda itu jauh lebih efektif sekarang ini,” tuturnya.

Dalam hal ini, pengawasan terhadap eks napi teroris juga dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama stakeholder terkait. Pemerintah juga berkerjasama dengan tokoh agama dan masyarakat dalam rangka program deradikalisasi.

Paralel dengan itu, Polri terus melakukan pengawasan untuk mengantisipasi penyebaran paham radikal.

“Setiap pergerakan-pergerakan sekecil apapun yang mencurigakan, dari Satgas itu akan melakukan mitigasi secara maksimal agar tak terjadi aksi,” ucap Dedi memungkasi.

2 dari 2 halaman

Bebas Tanpa Syarat

Sebelumnya Presiden Joko Widodo dikabarkan berencana memberikan pembebasan tanpa syarat kepada Abu Bakar Baasyir. Namun kebijakan tersebut menuai polemik masyarakat sebelum napi kasus sejumlah teror di Tanah Air itu menghirup udara bebas.

Terbaru, pemerintah menyatakan masih mengkaji rencana pembebasan Abu Bakar Baasyir. Selain alasan kemanusiaan, pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan aspek ideologi dan hukum sebelum membebaskan pendiri pesantren di Ngruki, Jawa Tengah itu.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pengacara: Abu Bakar Baasyir Ingin Indonesia Diatur Secara Islam

Liputan6.com, Jakarta – Pengacara terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir, Achmad Michdan membenarkan bahwa hingga saat ini ideologi kliennya soal kenegaraan tidaklah berubah. Dia menginginkan agar Indonesia dapat menerapkan aturan Islam.

“Saya pikir ustaz ini lebih pada kecintaannya lebih ke Islam. Dia memang agak prinsip soal keislaman itu. Beliau memang menginginkan bagaimana negara ini diatur secara Islam, itu benar. Tapi kalau sepanjang dilakukan secara konstusional, saya pikir nggak ada masalah,” tutur Michdan di kawasan Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Menurut Michdan, dakwah Abu Bakar Baasyir selama ini menyuarakan hukum yang baik adalah aturan Islam. Untuk itu, demi kemaslahatan Indonesia maka aturan tersebut harus diterapkan.

“Jadi kalau mau bagaimana mengatur negara ini dengan baik, berguna bangsa dan negara, maka aturlah secara Islam,” jelas dia.

Abu Bakar Baasyir pun mengutuk setiap aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Dalam menjalankan ideologinya, dia menyatakan tidak akan menggunakan aksi semacam teror, apalagi serangan bom.

“Beliau nggak suka kekerasan,” Michdan menandaskan.

2 dari 2 halaman

Ratas Terbatas

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ke Istana Bogor Jawa Barat, Senin (21/1/2019).

Berdasarkan agenda resmi yang dirilis Humas Kemenko Polhukam, Wiranto diagendakan menghadiri rapat terbatas bersama Presiden. Ratas rencananya digelar pukul 14.00 WIB.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham Bambang Wiyono mengatakan Yasonna juga dipanggil untuk mengikuti ratas dengan Presiden Jokowi.

“Hari ini rencana ratas dengan presiden,” kata Bambang saat dikonfirmasi, Senin.

Bambang mengaku belum mengetahui pembahasan ratas tersebut. Namun, kata dia, ada kemungkinan ratas membahas rencana pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir.

“Kami belum tahu, mungkin banyak persoalan termasuk itu (pembebasan Abu Bakar Baasyir),” ucap dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Di Balik Kontroversi Kampanye Budaya Beberes Restoran Cepat Saji

Liputan6.com, Jakarta – Kampanye budaya beberes sendiri yang dicanangkan KFC Indonesia belum lama ini ramai dibahas di media sosial. Sementara sebagian orang mendukung gagasan tersebut, sisanya tak segan mencibir dengan kata-kata cukup pedas.

Menanggapi kontroversi tersebut, Hendra Yuniarto GM Marketing PT. Fast Food Indonesia menjelaskan, kendati baru riuh belakangan, kampanye Budaya Beberes sebenarnya dimulai sejak Februari 2018.

“Sama seperti kampanye #NoStrawMovement yang lebih dulu berjalan di seluruh store KFC, kampanye #BudayaBeberes merupakan wujud kepedulian KFC Indonesia terhadap kelestarian lingkungan dengan cara mengajak konsumen peduli pentingnya upaya pemilahan sampah,” terangnya lewat pesan singkat pada Liputan6.comSenin, 21 November 2019.

Ia menyatakan, kampanye ini bermaksud mengajak dan mengedukasi konsumen akan pentingnya pemilahan sampah, yakni membereskan sendiri setelah bersantap, juga sama-sama membangun kesadaran bahwa setelah mereka selesai makan, konsumen lain yang akan duduk di tempat tersebut.

Hendra menambahkan, tata cara makan di restoran cepat saji sebenarnya konsumen bisa memesan langsung di counter kasir, membayar, dan mengambil pesanannya. Setelah itu, konsumen bisa bersantap langsung di areal ruang makan.

“Kami berterima kasih apabila setelah bersantap, konsumen dapat membereskan sendiri sisa makanan dan minumannya demi kenyamanan bersama,” ujarnya.

“Adanya kampanye #BudayaBeberes ini merupakan ajakan yang diharapkan mampu membangun kesadaran akan pentingnya pemilahan sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan, juga agar konsumen mampu mengaplikasikannya sendiri di rumah,” tambah Hendra.

Kendati demikian, ditegaskan sebenarnya tak ada aturan tertulis mengenai budaya beberes setelah makan. “Tapi, sebenarnya budaya restoran fast food adalah self-service, dan KFC di sini posisinya mengajak konsumen untuk memilah sampah bagi kelestarian lingkungan,” tutur Retno, PR KFC Indonesia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Siap Menangkan Jokowi-Ma’ruf di Banten, GNR Usung Gerakan Mengaji

Jakarta – Gerakan Nasional untuk Rakyat (GNR) siap memenangkan paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Banten. Salah satu strategi GNR yang disiapkan untuk menggaet pemilih di Banten, yaitu dengan menghidupkan kembali gerakan mengaji usai salat magrib.

Ketua Presidium GNR Banten, Fitriawan Ginting, mengatakan gerakan mengaji tersebut dilakukan untuk menguatkan budaya Indonesia. Ginting berharap program itu juga dapat mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat.

“Di tengah kesibukan duniawi, sosial media dan lainnya, saya harap langkah GNR Banten kembali mengingatkan budaya mengaji abis magrib dapat mengantarkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat bangsa yang mampu terus berdiri di atas keragaman budaya bangsa,” ujar Ginting dalam keterangannya, Selasa (22/1/2019).


Pernyataan Ginting itu disampaikan di sela-sela kegiatan deklarasi GNR Banten di gedung Jiwasraya, Cikokol, Kota Tangerang Provinsi Banten, Minggu (20/1). Hadir dalam kegiatan itu Ketua Presidium GNR Dondi Rivaldi, Sekjennya Ucok Khoir dan Presidium Pusat GNR yang juga caleg DPR RI PDI Perjuangan dapil Banten III, Wanto Sugito, serta pengurus GNR wilayah Banten.

Sementara itu, Dondi menyatakan kesiapannya untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019. Terlebih lagi, sambung Dondi, Ma’ruf Amin merupakan cawapres yang berasal dari Banten.

“GNR harus berkontribusi penuh bagi kemenangan Jokowi-Ma’ruf mengingat gelaran kegiatan selalu menyentuh atau berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen GNR Ucok Khoir menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk menyasar kaum milenial. GNR, menurut dia, ingin mengembalikan kultur religius sesuai budaya masyarakat Banten.

“Salah satu strategi kita adalah, seperti yang kita gelar malam ini. Mengaji Ba’da Magrib, kita kembalikan kultur-kultur religius, seperti yang menjadi budaya masyarakat Banten,” jelasnya.
(knv/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tahukah Anda, Berpegangan Tangan dengan Orang Terkasih Bisa Menyembuhkan Luka Hati?

Liputan6.com, Jakarta – Sentuhan penuh kasih dan genggaman tangan yang Anda berikan pada seseorang, tidak hanya menunjukkan betapa pentingnya sosok ini bagi Anda, tetapi juga dapat menghibur Anda selama masa-masa sulit, sakit, atau jika Anda merasa menderita.

Tahukah Anda bahwa ada ilmu pengetahuan yang mendasari alasan tersebut?

Menurut sebuah studi baru yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports, memegang tangan orang yang dicintai merupakan cara efektif untuk meredakan kepedihan di hati. Ini adalah salah satu penelitian pertama yang meriset sinkronisitas interpersonal antara rasa nelangsa dan sentuhan manusia.

“… sentuhan kulit ke kulit penting untuk mengurangi rasa sakit. Selain itu, sentuhan tersebut mengaktifkan mode ‘penghargaan’ di otak orang yang disentuh, sehingga orang tersebut merasa berharga. Inilah saat di mana orang itu merasa berkurang kepedihannya …” kata studi tersebut, seperti dikutip dari situs justbelieverecoverypa.com pada Senin (21/9/2019).

Untuk membuktikan penelitian ini, Pavel Goldstein, seorang psikologi di CU-Boulder merekrut 22 pasangan sehat berusia antara 23-32 tahun, yang menjalani sejumlah tes. Situasi uji coba ini dikondisikan seperti di ruang bersalin.

Secara alami, para pria diberi peran sebagai pengamat, sedangkan wanita akan sedikit mengalami rasa sakit ringan di lengan bawah selama dua menit.

Instrumen tersebut digunakan untuk mengukur detak jantung dan pernapasan. Seluruh pasangan ditempatkan dalam tiga situasi berbeda.

Pertama, ada pasangan yang ditempatkan di kamar yang terpisah. Kedua, ada pasangan yang dilokasikan secara bersama, tetapi tidak saling menyentuh. Ketiga, ada pasangan yang berada di dalam satu ruangan dan berpegangan tangan.

Saat pasangan-pasangan itu duduk bersama, pernapasan dan detak jantung mereka disinkronkan. Tetapi ketika sang wanitanya mengalami rasa sakit dan si pria tidak bisa menyentuhnya, sinkronisasi itu berakhir.

Namun, ketika si pria memegang tangan sang wanita, pernapasan dan detak jantung mereka kembali sinkron dan rasa sakit dia berkurang.

Penelitian sebelumnya,yang dilakukan oleh Goldstein, pun mengungkapkan bahwa semakin empati pria kepada wanitanya, maka semakin banyak rasa sakit yang berkurang, serta kian banyak detak jantung dan napas yang mampu disinkronkan.


Saksikan video pilihan berikut ini:

2 dari 2 halaman

Nonton Film Bareng Pasangan, Solusi Redakan Masalah hingga Cegah Perceraian

Sementara itu, sebuah penelitian menyatakan bahwa menonton film ternyata bisa menjadi solusi bagi masalah sebuah hubungan.

Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Consulting and Clinical Psychology meminta 174 pasangan pengantin baru berpartisipasi dalam tiga lokakarya, yang memperkuat keterampilan komunikasi mereka.

Dilansir dari Prevention pada Selasa, 18 Desember 2018, yang pertama terfokus pada penerimaan dan rasa kasih, yang kedua terfokus pada mendengarkan, dan yang ketiga adalah menonton film komedi romantis. Sementara, kelompok keempat sisanya tidak mengikuti ketiganya.

Dalam studi itu, kelompok ketiga tidak mengikuti sesi mingguan dengan seorang terapis. Namun, mereka diminta untuk menonton beberapa film di malam hari. Di antara judul film tersebut adalah: “Two for the Road”, “Gone With the Wind”, “Love Story“, dan “Yours Mine & Ours”.

Para peneliti kemudian melihat pasangan itu selama tiga tahun. Mereka juga diperiksa setiap enam bulan.

Hasil penelitian menemukan, 24 persen pasangan yang tidak mengikuti lokakarya akhirnya berpisah atau bercerai setelah tiga tahun. Sementara, hanya 11 persen dari pasangan yang mengikuti sesi tersebut. Selain itu, menonton film ternyata sama bermanfaatnya dengan sesi terapi pasangan.

“Menonton film dapat membantu mencegah perceraian dengan memberikan waktu pada pasangan untuk fokus pada hubungan dan saling memeriksa satu sama lain, membantu mewujudkan tipe pasangan yang mereka inginkan,” kata penulis studi utama profesor psikologi klinis di University of Rochester New York, Ronald Rogge.

Namun, Rogge tidak mengesampingkan bahwa ada pasangan yang rajin menonton film namun tetap bercerai.

Rogge menambahkan, film yang ideal bagi pasangan bukan tentang lelaki yang mengejar-ngejar cinta perempuan. Namun, tontonan yang memperlihatkan bagaimana pasangan yang sudah bersama berjuang dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Debat Kedua Pilpres 2019 Tanpa Kisi-Kisi, Jadi Lebih Seru?

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mempersiapkan debat kedua Pilpres 2019 yang digelar pada 17 Februari 2019. Debat yang hanya akan diikuti calon presiden itu bertema energi dan pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur

KPU pun menyatakan, format dan mekanisme debat kedua dan seterusnya akan diubah. Hal ini setelah debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019 menuai sorotan, terutama karena adanya pemberian kisi-kisi pertanyaan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, seluruh komisioner KPU telah melakukan rapat pleno untuk mengevaluasi secara menyeluruh jalannya debat pertama. Hasilnya, pihaknya berkomitmen memperbaiki format dan mekanisme debat menjadi lebih baik.

“Debat kedua, format dan mekanisme akan kita rancang sedemikian rupa agar memungkinkan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden menunjukkan performa, kapasitas terkait penyampaian gagasan-gagasan besar yang tercantum dalam visi, misi, program untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan,” kata Wahyu ditemui di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Salah satu format yang akan diubah dalam debat adalah meniadakan kisi-kisi soal dari panelis kepada pasangan calon. Selain itu durasi penyampaian visi misi dan program pasangan calon akan diperpanjang.

“Termasuk durasi akan kita perbarui karena debat pertama penyampaian visi misi dan program dari kandidat hanya tiga menit. Ini dirasa kurang sehingga mungkin akan kita tambah waktunya,” sebut Wahyu.

Format yang akan diubah selanjutnya ialah teknis panggung. Debat dinilai terlalu gaduh sehingga mempertimbangkan mengurangi jumlah pendukung yang diizinkan masuk ke arena debat.

Lalu bagaimana reaksi kubu Jokowi dan Prabowo mengenai perubahan mekanisme debat?

PDIP yang mengusung pasangan nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi dan Ma’ruf Amin tak mempermasalahkan peniadaan kisi-kisi.

“Tema debat itu sendiri kan pada dasarnya sebagai sebuah pengerucutan kisi-kisi itu,” ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Meski demikian, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf ini, tak menampik tetap ada persiapan debat nanti. Persiapan itu akan dilakukan dengan sebaik mungkin.

“Dalam rangka persiapan itu, kami menegaskan tema debat itu sudah menjadi bagian dari kisi-kisi itu sendiri. Sehingga kalau temanya terorisme, jangan bicara pangan, ketika tema HAM jangan bicara air,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima menuturkan, apa pun yang diputuskan KPU, pihaknya akan tetap menyiarkan program paslon nomor urut 01 itu.

Dia menuturkan, yang paling penting adalah durasi waktu yang lebih panjang dalam menjawab.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyambut baik langkah KPU yang mengubah format debat kedua tanpa ada kisi-kisi. Tim Prabowo berharap debat kedua akan lebih baik dan berkualitas untuk rakyat.

“Mengenai rencana KPU tidak akan memberikan kisi-kisi kami pun siap mengikutinya. Apalagi demi tujuan agar debat menjadi lebih berkualitas,” kata juru bicara BPN Andre Rosiade saat dikonfirmasi, Minggu 20 Januari 2019.

Ia menyatakan, pasangan Prabowo-Sandiaga juga siap menghadapi debat kedua tanpa kisi-kisi pertanyaan. Politisi Partai Gerindra itu menyebut pihaknya turut mendukung apabila KPU melarang kandidat capres-cawapres membawa sontekan atau tablet saat debat berlangsung.

“Agar rakyat mendapatkan jawaban dari kepala kandidat, bukan dari teks atau sontekan. Sehingga rakyat benar-benar bisa menilai kualitas masing-masing kandidat,” jelas Andre.


2 dari 4 halaman

Debat Jadi Lebih Seru?

Komisioner KPU Ilham Saputra mengakui debat pilpres 2019 edisi pertama tak sesuai ekspektasi. Bahkan, bisa dibilang tak seru karena peserta debat sudah lebih dahulu diberikan kisi-kisi pertanyaan.

“Ya sekali-kali kita menerima masukan dari masyarakat, bahwa memang mungkin karena diberikan kisi-kisi debat ini menjadi yang masyarakat sebut kurang seru,” ujar Ilham di Gedung Percetakan Gramedia Jakarta, Minggu (20/1/2019).

Meski begitu, KPU mengatakan pihaknya sudah bekerja semaksimal mungkin agar jalannya debat berlangsung dengan baik. KPU berjanji akan mengikuti saran dari masyarakat untuk debat lanjutan Pilpres 2019.

“Sekali lagi kita enggak menutup mata dan kuping terkait masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan peningkatan debat,” kata dia.

Terkait dengan durasi debat lanjutan, menurut Ilham akan dibicarakan kembali dengan pihak televisi yang menyiarkan program debat Pilpres 2019. “Kita bicarakan lagi,” kata dia.

Namun demikian, komisioner KPU Wahyu Setiawan mengklaim, debat perdana pilpres Kamis lalu lebih hidup dibanding pada Pilpres 2014 lalu. ‎Menurutnya, dalam debat kemarin sudah ada dialektika antarpaslon capres-cawapres.

“Dalam beberapa pencapaian, kita merasa dibandingkan dengan debat 2014 ‎yang lalu, ini lebih hidup. Ini diakui oleh banyak pihak. Karena debatnya itu di ronde awal sudah debat,” kata Wahyu di Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Kendati demikian, Wahyu mengakui masih banyak kekurangan pada debat perdana Pilpres 2019. Itu diakuinya setelah KPU melakukan evaluasi serta adanya kritik pasca-debat perdana digelar.

“Kami menyadari bahwa debat pertama belum sepenuhnya, artinya sudah ada yang terpenuhi tapi tidak sepenuhnya harapan publik itu terpenuhi,” ucapnya dikutip dari JawaPos.com.

Wahyu mengatakan, pihaknya terbuka jika ada kritikan-kritikan pada proses debat perdana. ‎Sejauh ini, pihaknya telah menerima berbagai masukan untuk nantinya dijadikan acuan pada debat kedua.

“Kami KPU akan melakukan evaluasi dan ini sudah kami lakukan setiap debat. Jadi debat pertama kita evaluasi untuk ebat kedua, debat kedua pun kita evaluasi untuk debat ketiga. ‎Demikian seterusnya,” jelasnya.

3 dari 4 halaman

Siapa Moderator dan Panelis?

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terkait moderator yang akan ditunjuk pada debat capres-cawapres kedua, 17 Febuari 2019 di Hotel Sultan, Jakarta.

“Untuk moderator berdasarkan UU konsep yang sudah dimiliki KPU dikoordinasikan paslon TKN dan BPN,” kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

“KPU sudah punya opsi, dan kita tawarkan. Moderatornya ini, ini. Kemudian dari masing-masing timses misalnya bilang, oh jangan itu tidak netral. Kan moderator debat capres itu harus netral. Ya kita diskusikan, tapi ya opsi moderator itu kan sudah kami siapkan nama-nama nominasinya. Semua insan media,” sambungnya.

Wahyu menegaskan, pemilihan moderator pada saat debat kedua pilpres 2019 bukan hak dari KPU. Namun, merupakan keputusan dari masing-masing paslon.

“Ya moderator ternama. Misalnya Alvito Deanova, mba Nana Najwa Shihab. Ada banyak. Sekali lagi kalau untuk moderator kami tidak bisa putuskan secara sepihak. Sebab, menurut UU harus dikoordinasikan. Tapi untuk panelis, itu kewenangan mutlak KPU,” tegasnya.

Sedangkan panelis debat capres-cawapres, yang menentukan adalah KPU. Namun demikian, panelis debat tidak sembarang pilih.

“Panelis itu ada syaratnya. Dia pakar di bidangnya, dia punya integritas dan dia harus netral. Jadi bisa jadi ada pakar di bidangnya, kok bisa enggak masuk ? Ya kalau dia tidak netral ya dia enggak penuhi syarat. Lah netral tidak netral kan bukan negatif ya artinya. Sebab, itu kan bagian dari hak politik seseorang. Yang tidak netral tidak penuhi syarat sebagai panelis,” pungkas Wahyu.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, nama Najwa Shihab dan Tommy Tjokro dipilih atau diusulkan oleh beberapa media televisi sebagai moderator debat. Namun, ia tak menyebutkan stasiun televisi mana yang mengusulkannya.

“(Nana dan Tommy jadi moderator) itu diusulkan oleh tv. Kalau KPU nanti saja dirapat selanjutnya dan itu bisa satu (moderator) dan dua (moderator),” kata Arief di KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Ia menegaskan, jumlah moderator pada debat Pilpres 2019 yang kedua nanti bisa kemungkinan hanya satu saja yaitu antara Najwa atau Tommy. Alasannya, karena pada debat kedua Pilpres 2019 hanya diikuti capres.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Digisexuality, Orang dengan Orientasi Seksual terhadap Robot

Liputan6.com, Jakarta Orientasi seksual saat ini tidak lagi terbatas pada berbeda atau sesama jenis kelamin. Namun lebih jauh lagi, beberapa orang tertarik pada robot atau dijuluki oleh ilmuwan sebagai “digisexuality” atau “digiseksual”.

Mengutip New York Times pada Senin (21/1/2019) profesor filosofi di University of Manitoba, Kanada, Neil McArthur bersama profesor pengembangan manusia dan studi keluarga di University of Wisconsin-Stout, Markie Twist menerbitkan sebuah makalah di tahun berjudul “The Rise of Digisexuality“. Penelitian ini terbit di jurnal Sexual and Relationship Therapy.

Keduanya menggambarkan antara “gelombang pertama” digiseksual seperti pornografi daring, aplikasi kencan, sexting, dan mainan seks, hanya sebuah sistem pengiriman untuk pemenuhan seksual dan digiseksual “gelombang kedua”.

“Gelombang kedua” sendiri diciptakan saat para ilmuwan membentuk hubungan yang lebih dalam melalui teknologi imersif seperti realitas virtual, augmented reality, dan robot seks dengan kecerdasan buatan. Ini terkadang, meniadakan kebutuhan pasangan bagi manusia sama sekali.

Saksikan juga video menarik berikut ini:

2 dari 2 halaman

Akan dianggap biasa di masa depan

Twist, yang memiliki praktek terapi keluarga dan seks mengatakan, bahwa dirinya memiliki beberapa pasien berusia 20 hingga 30-an yang memenuhi syarat sebagai digiseksual gelombang kedua.

“Apa yang mereka sukai adalah teknologi seks, mainan yang bisa mereka kontrol dengan perangkat teknologi mereka, yang melekat pada penis atau vulva,” ujar Twist.

“Mereka belum melakukan kontak dengan manusia dan benar-benar tidak memiliki minat dalam berhubungan seks dengan seseorang. Inilah yang ingin mereka lakukan dan jika mereka mampu membeli robot seks, mereka akan melakukannya,” ungkap Twist.

McArthur menyatakan, saat ini orientasi seksual mereka mungkin tampak sebagai sesuatu yang menyimpang. Namun, setiap kemajuan dalam teknologi seks suatu saat akan menjadi normal setelah mengalami perlawanan budaya.

“Setiap kali kita memiliki teknologi baru, ada gelombang alarmisme yang mengikuti,” ujarnya.

“Itu terjadi pertama kali dengan pornografi, kemudian kencan daring, kemudian sexting di Snapchat. Satu demi satu teknologi ini muncul dan ada gelombang kepanikan. Tetapi ketika orang mulai menggunakan teknolog ini, mereka menjadi bagian dari kehidupan kita,” kata McArthur.

Mantan Bupati Mojokerto Divonis 8 Tahun Penjara

Liputan6.com, Surabaya – Mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) divonis 8 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Juanda Sidoarjo, Senin (21/1/2019).

MKP juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan.

Menurut ketua majelis hakim I Wayan Sosiawan, MKP terbukti korupsi suap perizinan menara telekomunikasi. Dimana MKP mendisposisikan, atau merekomendasikan untuk mengeluarkan izin tower dua perusahaan. Majelis juga menganggap bahwa MKP secara sadar menerima uang tersebut.

“Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 8 tahun,” ujar I Wayan Sosiawan saat membacakan amar putusan.

Majelis hakim menyatakan dakwaan primer JPU KPK, yakni melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 65 ayat 1 terbukti.

Putusan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni pidana 12 tahun penjara dan membayar denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Meski lebih rendah, namun majelis hakim mewajibkan MKP membayar uang pengganti Rp 2,75 miliar. Uang tersebut selambat-lambatnya harus diserahkan satu bulan setelah amar putusan. Dan jika tidak terpenuhi, maka harta benda milik MKP akan disita. Jika tidak ada juga, maka akan diganti dengan tambahan hukuman selama 1 tahun.

Tak hanya itu, majelis hakim juga mencabut hak politik MKP selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana penjara pokoknya,” kata I Wayan Sosiawan.

Dalam putusannya, majelis hakim menganggap perbuatan MKP memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan wewenang, dan dilakukan bersama-sama pihak lain dalam perizinan pendirian tower BTS. MKP memperkaya diri sendiri sebanyak Rp 2,7 miliar dari pungutan liar perizinan tower.

“Seharusnya pendirian tower yang merupakan investasi perusahaan telekomunikasi ini bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat Mojokerto, bukan kepada pribadi MKP,” kata majelis hakim.

2 dari 2 halaman

Belum Putuskan Banding

Mendengar putusan yang lebih ringan dari tuntutan, jaksa KPK Tri Anggoro Mukti yang hadir dalam persidangan mengatakan akan berkordinasi internal terlebih dahulu sebelum memutusakan untuk melakukan banding.

“Masih ada waktu 7 hari untuk mengajukan banding,” kata Mukti.

Kasus suap Bupati Mojokerto dua periode itu bermula saat Satpol PP Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyegel 22 menara komunikasi karena tak memiliki izin yang cukup. MKP kemudian meminta fee Rp 200 juta sebagai biaya perizinan. Total fee untuk perizinan 22 menara itu sebesar Rp 4,4 miliar, tapi baru diberikan Rp2,75 miliar.

Selama persidangan, sebanyak 35 saksi yang dihadirkan di pengadilan mengarah kepada MKP sebagai otak dalam kasus ini.

Selain kasus suap perizinan tower, KPK juga akan menjerat MKP dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia diduga menyamarkan hasil korupsi melalui perusahaan milik keluarga, seperti CV Musika, PT Sirkah Purbantara dan PT Jisoelman Putra Bangsa.

MKP juga diduga menempatkan, menyimpan dan membelanjakan hasil penerimaan gratifikasi, berupa uang tunai Rp 4,2 miliar, kendaraan roda empat sebanyak 30 unit atas nama pihak lain. Kemudian kendaraan roda dua sebanyak dua unit atas nama pihak lain, dan jetski sebanyak lima unit.

Dalam kasus ini, MKP disangkakan melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lima Anggota DPRD Sumut Dituntut 4 Tahun Penjara

Liputan6.com, Jakarta Lima anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) yaitu Rooslynda Marpaung, Rijal Sirait, Fadly Nurzal, Tiaisah Ritonga, dan Rinawati Sianturi dituntut 4 tahun penjara oleh JPU KPK dalam kasus suap mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.

Selain itu, lima orang ini juga dituntut hukuman pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata JPU KPK, Ferdian Adinugroho di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Lima orang ini disebut terbukti menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho yang nilainya mencapai ratusan juta. Rijal Sirait (anggota DPRD periode 2009-2014) disebut menerima suap sebesar Rp 477,5 juta, Fadly Nurzal (anggota DPRD periode 2009-2014) didakwa menerima suap Rp 960 juta, Rooslynda Marpaung (anggota DPRD periode 2009-2014) didakwa menerima Rp 885 juta.

Sementara itu Rinawati Sianturi dan Tiaisah Ritonga yang merupakan anggota DPRD periode 2009-2014 dan 2014-2019, masing-masing didakwa menerima suap sebesar Rp 505 juta dan Rp 480 juta.

Dalam pembacaan tuntutan, JPU juga menuntut Tiaisah mengembalikan uang pengganti yang belum diberikan sebesar Rp 182 juta dari penerimaan Rp 480 juta. Sementara Rizal, Fadly, Rooslynda, dan Rinawati disebut telah mengembalikan uang suap tersebut.

JPU KPK juga menolak permohonan Justice Collabolator yang diajukan Rooslynda Marpaung dan Rinawati Sianturi karena tak memenuhi syarat.

Hal-hal yang memberatkan tuntutan ialah para terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dan hal meringankan yaitu bersikap sopan, belum pernah dihukum, dan mengembalikan uang.

2 dari 2 halaman

38 Tersangka

Sebelumnya KPK menetapkan 38 Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka penerima suap dari Gatot Pujo Nugroho.

Suap diberikan terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan APBD Perubahan Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.

Para terdakwa ini disebut terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Reporter: Hari Ariyanti

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir yang Kini Dikaji Lagi

Jakarta

Pemerintah kini mengkaji kembali rencana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir. Aspek yang dikaji mulai dari ideologi Pancasila, NKRI dan aspek hukum.

“Presiden sangat memahami permintaan keluarga tersebut. Namun tentunya masih perlu dipertimbangkan aspek-aspek lainnya seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya,” ujar Menko Polhukam Wiranto dalam jumpa pers di kantornya, Jl Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi. Presiden Jokowi menurut Wiranto tak grusa-grusu mengambil keputusan karenanya pejabat kementerian terkait mengkaji sejumlah aspek yang disebut Wiranto.

Keputusan pemerintah mengkaji aspek pertimbangan pembebasan Ba’asyir diambil setelah ramai perbincangan rencana pembebasan Ba’asyir sebagaimana disebut Jokowi pada pekan lalu. Jokowi saat itu mengatakan, sudah mendiskusikan pertimbangan panjang atas rencana pembebasan Ba’asyir yang disebut dengan alasan kemanusiaan.

“Ini pertimbangan yang panjang. Pertimbangan dari sisi keamanan dengan Kapolri, dengan pakar, terakhir dengan Pak Yusril. Tapi prosesnya nanti dengan Kapolri,” ujar Jokowi kepada wartawan di Pondok Pesantren Darul Arqam, Jl Ciledug, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1).

Sedangkan Yusril Ihza Mahendra yang ikut berkomunikasi dengan Jokowi, menyebut presiden akan membebaskan Ba’asyir tanpa syarat. Ditegaskan lagi soal alasan kemanusiaan karena faktor usia dan kesehatan Ba’asyir.

“Sudah saatnya Ba’asyir menjalani pembebasan tanpa syarat-syarat yang memberatkan. Jokowi berpendapat bahwa Ba’asyir harus dibebaskan karena pertimbagan kemanusiaan,” kata Yusril.

Rencana pembebasan Ba’asyir juga direspons Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM. Humas Ditjen PAS Ade Kusmanto menyebut opsi pembebasan Ba’asyir di antaranya pembebasan bersyarat dan grasi dari presiden.

Untuk pembebasan bersyarat, Ba’asyir disebut Kemenkum HAM sebenarnya sudah bisa mengambilnya pada 13 Desember 2018. Alasannya, Ba’asyir sudah menjalani dua pertiga masa pidana terkait vonis kasus pelatihan militer kelompok teroris.

Hitungan ini mengacu pada sidang vonis pada 16 Juni 2011. Di mana majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyatakan Ba’asyir bersalah dan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara.

Untuk menempuh pembebasan bersyarat, Ditjen PAS menyebut ketentuan bagi narapidana di antaranya meneken surat setia NKRI. Aturan ini tertuang pada PP 99/2012 serta dalam pasal 84 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti dan pembebasan bersyarat.

“Jika melalui mekanisme PB, menurut perhitungan, dua pertiga masa pidananya adalah pada tanggal 13 Desember 2018. Karena Ustaz Abu Bakar Ba’asyir sampai saat ini belum berkenan menandatangani surat pernyataan ikrar kesetiaan NKRI sebagai salah satu persyaratan PB,” ujar Ade Kusmanto.

Tim Pengacara Muslim (TPM), lantas menjelaskan alasan Ba’asyir menolak menandatangani dokumen untuk pembebasan bersyarat. Dokumen itu di antaranya berisi pengakuan tindak pidana, padahal Ba’asyir menurut TPM menegaskan tidak melakukan apa yang didakwakan.

“Dokumen itu macam-macam yang paling penting adalah dokumen untuk berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang dilakukannya,” kata Ketua Dewan Pembina TPM, Mahendradatta di kantornya, Jalan Raya Fatmawati, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Senin (21/1).

Mahendradatta juga menjelaskan alasan Ba’asyir menolak meneken ikrar setia NKRI. Sebab Ba’asyir menurut Mahendradatta tak perlu meneken setia kepada Pancasila karena sudah setia pada Islam.

“Pembicaraannya gini ‘ustaz kalau ini kok nggak mau tanda tangan, kalau Pancasila itu sama dengan bela Islam’. ‘Loh kalau gitu sama dengan Pancasila, kenapa saya nggak bela Islam saja, kan sama saja. Jadi belum sampai ke argumen yang meyakinkan ustaz. Kalau hal yang sama kenapa saya tidak menandatangani yang satu, tidak boleh yang dua. Itu hanya sebagai kepolosan saja yang saya bilang,” ujar Mahendradatta.

(fdn/fjp) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>