Menurut BPN, Pansus dan TPF Kecurangan Bisa Bekerja Bersamaan

JakartaBadan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai semakin banyak institusi yang inisiatif untuk menangani kecurangan pemilu akan semakin baik. Menurut BPN, panitia khusus (pansus) yang diusulkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon bisa bekerja saling melengkapi dengan Tim Pencari Fakta (TPF) Kecurangan Pemilu.

“Tentu saja makin banyak institusi yang mengambil inisiatif meng-clear-kan ini makin baik. DPR punya mekanisme, punya logika, punya instrumen sendiri, punya pansus. Anggota pansus pasti adalah anggota DPR,” kata Direktur Materi dan Debat BPN Sudirman Said di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019).

“Dalam kaitannya dengan TPF, bila nanti TPF terbentuk betulan, itu akan menjadi salah satu sumber, bagaimana pansus itu bekerja, begitupun pemerintah,” imbuhnya.

Menurut Sudirman, pansus yang formal dari DPR maupun TPF yang independen dari masyarakat sama-sama bisa ditempuh. Sudirman meyakini tidak akan muncul polemik antara pansus dengan TPF karena prosesnya berbeda.

“(Kalau temuan pansus dan TPF berbeda) kan nanti pansus bisa undang TPF dan bisa rekonsiliasi,” ujar Sudirman.

Sudirman mengatakan sebaiknya TPF beranggotakan orang-orang yang independen dan nonpartisan. Namun, menurut Sudirman, kubu BPN maupun TKN bisa ikut membantu jika diperlukan.

“Nanti kalau kami diperlukan ikut membantu, sebaiknya juga seimbang dari 01 juga ikut terlibat. Jadi tim yang bersahabat, bukan investigator yang dari luar, tetapi kemudian semua pihak membuka diri,” tuturnya.

Sudirman menyatakan TPF ini bisa dibantu oleh cendekiawan, pihak yang dipercaya publik, bahkan pengamat dari luar negeri. Mantan menteri ESDM ini menegaskan kubu Prabowo-Sandi akan mendukung dan berpartisipasi jika diminta.

“Jadi TPF adalah wakil dari masyarakat. Mudah-mudahan isinya orang-orang yang dipercaya publik, kemudian bisa dipanggil oleh siapapun, termasuk bila nanti lembaga-lembaga pengamat luar negeri itu akan memerlukan keterangan,” ucap Sudirman.

Menurut Sudirman, tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolak gagasan TPF. Namun, saat ditanya kapan sebaiknya TPF dibentuk, Sudirman menyebut hal itu di luar kontrolnya.

“Karena kita berharap justru pihak ketiga yang objektif, yang tidak berpihak pada 1 dan 2 sehingga bisa betul-betul bekerja atas nama bangsa dan negara. Kemudian menyampaikan satu temuan-temuan dan kesimpulan-kesimpulan,” sebut Sudirman.

“Tapi makin cepat makin baik. Dan bisa jadi kalau begitu dibentuk temuan awalnya masif, ya akan berinteraksi dengan agenda KPU, dan bisa kalau begitu serius maka penetapan tanggal 22 Mei itu harus ditunda,” pungkasnya.
(azr/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *