Penantian Panjang Badak Pahu Menunggu Jodoh

Kegiatan badak monoton. Berkubang dalam lumpur, menggosok badan, makan siang, berendam air, tidur siang, makan sore, tidur malam hingga dilanjutkan pagi harinya.

“Seluruh aktifitasnya terekam dalam cctv di pagar kandang. Pawang bergantian memantau aktifitas badak selama 24 jam,” Arif.

Selama itu pula, mereka mengidentifikasi ciri fisik badak setinggi 101 centimeter dan berat 356 kilogram. Ukuran badannya terbilang kerdil bila dibandingkan sejawatnya badak sumatra berukuran lebih kekar setinggi 145 centimeter dan berat 800 kilogram.

Selain itu, gigi seri badak kalimantan saat dihitung, ada empat buah. Ini lebih banyak dari badak sumatra yang hanya dua buah.

Bahkan uniknya lagi, ciri ciri fisik badak kalimantan pun berbeda dengan kerabat dekatnya, badak di Sabah Malaysia. Badak negeri jiran sedikit lebih besar dengan tinggi 120 centimeter dan berat 550 kilogram.

Hanya memang, kajian genetiknya menempatkannya dalam rumpun populasi badak sumatera. Soal keberadannya ribuan kilometer di Kalimantan masih misteri. Belum ada penjelasan ilmiah keberadaan badak Sumatera di Kalimantan.

Pahu sendiri terperangkap lubang jebakan tim rescue di sekitar Sungai Kedang Pahu Kabupaten Kubar Kaltim, November lalu. Lokasi penemuan badak berdekatan dengan Sungai Pahu yang merupakan salah satu anakan Sungai Mahakam. Dari nama sungai inilah badak Kalimantan itu diberi nama Pahu.

Penangkapan Pahu berawal dari mitos soal keberadaan satwa langka badak di hutan. Bertahun tahun, masyarakat Kaltim mendengar rumor kawanan badak. Informasinya banyak bersumber dari warga adat dan pegawai perkebunan yang menjumpai langsung.

Fakta keberadaan badak ini terjawab pada bulan Maret 2016. Tim rescue mendapati badak berusia 10 tahun terjerat senar jebakan pemburu. Badak itu langsung dievakuasi ke kantong populasi I Kubar.

Sayangnya, badak dinamai Najag ini gagal bertahan hidup. Badak sumatra ini menderita infeksi akut di kaki kirinya dimana terdapat luka jeratan sedalam 1 centimeter. Kini badak kalimantan itu diperkirakan tinggal tiga ekor di Kalimantan.

“Petugas rescue ada 40 orang yang mengawasi aktifitas badak selama 24 jam,” tutur Arif.

Untuk keselamatan sang badak, area pemantauan diperluas hingga perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kalimantan Tengah (Kalteng). Saat bersamaan, penggiat lingkungan sedang mengupayakan aktifasi pembangunan suaka badak seluas 6.700 hektare berlokasi di Kelian Kubar. Lokasi suaka ini nantinya bisa menjadi pusat perkembang biakan satwa badak di Kalimantan.

“Kita mengetahui jumlah populasi badak sangat memprihatinkan di Kalimantan. Temuan Pahu menjadi awal pembibitan badak,” ungkap Arif.

Sementara ini, sudah tersedia sarana kandang khusus perawatan, pembibitan dan infrastruktur tim rescue lapangan. Secepatnya akan ditambah sarana baru seperti pedok, kandang rawat, karantina, klinik satwa, pondok pawang, pembibitan pakan dan infrastruktur.

Arif mengatakan, manusia harus campur tangan aktif dalam upaya penyelamatan keberlangsungan badak di Kalimantan. Proses perkembangbiakan diupayakan dengan mengawinkan spesies badak yang sama.

Tugas utama adalah mencarikan badak jantan dijodohkan dengan Pahu.

“Ini program jangka panjang yang akan berlangsung selama 25 hingga 100 tahun kedepan. Nantinya setelah dirasakan cukup banyak bisa di lepas liarkan di suatu kawasan yang dipastikan steril,” tegasnya.

Tim rescue mencari kelompok kawanan Pahu yang masih tersisa. Bukan perkara gampang mengingat luasnya medan harus dijangkau. Apalagi mereka mengejar waktu dengan para pemburu liar.

“Kalau ada badak pejantan akan dikawinkan dengan Pahu,” sebutnya.

Momen Sulit Rashford di Laga Melawan PSG: Menunggu Eksekusi Penalti

ParisManchester United ke perempatfinal setelah Marcus Rashford mencetak gol penalti di masa injury time. Menurutnya, momen menunggu untuk mengeksekusi penalti sangat sulit.

MU bertandang ke markas Paris Saint-Germain di Parc de Princes, Kamis (7/3/2019) dinihari WIB, pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions, dalam posisi tertinggal 0-2.

Meski main di kandang lawan, MU berhasil menang 3-1. Hasil itu membuat agregat berubah menjadi 3-3, namun Setan Merah berhak ke perempatfinal setelah unggul gol tandang.


Kepastian lolosnya MU didapat pada masa injury time. PSG diganjar penalti setelah tembakan Diogo Dalot mengenai tangan Presnel Kimpembe.

Rashford maju sebagai eksekutor. Arah bola meluncur ke sisi atas gawang Gianluigi Buffon.

“Saya hanya berusaha tetap tenang. Itu adalah hal-hal yang Anda praktikkan setiap hari. Kami mendapat gol dan lolos ke babak berikutnya. Menunggu sebelum (eksekusi penalti) mungkin adalah hal yang paling sulit, tetapi itulah saat-saat Anda bermain,” kata Rashford seperti dikutip dari situs resmi UEFA.

Eksekusi penalti Marcus RashfordEksekusi penalti Marcus Rashford. (Foto: Julian Finney/Getty Images)

MU bertandang ke markas PSG tanpa banyak pemain berpengalaman. Seperti halnya Paul Pogba, Alexis Sanchez, Jesse Lingard, ampai Juan Mata.

“Segala sesuatu tampaknya melawan kami (sebelum pertandingan), tetapi kami sudah terbiasa dengan itu. Kami menunjukkan bagaimana kami hari ini dan mendapatkan hasil yang kami butuhkan,” tegasnya.

(ran/raw)

Menunggu Status Andi Arief yang Bakal Direhabilitasi

Jakarta – Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief masih diperiksa intensif oleh penyidik Bareskrim Polri terkait kasus narkoba. Polri mempunyai waktu 3×24 jam untuk menentukan status Andi Arief.

“Yang bersangkutan adalah terperiksa karena penyidik punya waktu 3×24 jam untuk diperiksa,” kata Karo Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat dimintai konfirmasi, Senin (4/3/2019).

Andi Arief ditangkap polisi di kamar Hotel Menara Peninsula, Jakarta Barat, Minggu (3/3) pukul 18.30 WIB. Penangkapan Andi Arief dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat soal penyalahgunaan narkoba.

Dalam penangkapan itu, polisi menyita barang bukti berupa alat pakai narkoba. Andi Arief sendiri sudah diperiksa urinenya dan dinyatakan positif mengkonsumsi sabu.

Saat ini polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui asal usul narkoba yang dikonsumsi Andi Arief. Keterangan Andi Arief terkait hal itu pun masih didalami polisi.

“Dalam waktu tersebut, penyidik terus melakukan pemeriksaan untuk mendalami keterangan yang bersangkutan,” kata Dedi.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal mengatakan Andi Arief akan menjalani asesmen terlebih dahulu sebelum direhabilitasi. Asesmen dilakukan untuk menentukan tingkat ketergantungan Andi Arief terhadap narkoba.

“Pada prinsipnya, Pak AA ini adalah korban, penyalah guna narkoba. Penyalah guna tentu akan direhabilitasi, tapi hal itu menunggu proses assessment,” kata Iqbal saat dimintai konfirmasi, Senin (4/3/2019).

Iqbal kemudian menjelaskan mengenai aturan soal penanganan kasus narkotika berdasarkan Surat Edaran Kabareskrim SE 01/II/Bareskrim tanggal 15 Februari 2018 tentang Pelayanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Panti Rehabilitasi Sosial dan Medis.

“Bahwa terhadap pecandu/penyalah guna yang tidak ditemukan barang bukti narkotika dan hanya hasil tes urine positif, maka kepadanya tidak dilakukan penyidikan. Penyidik hanya melakukan interogasi untuk mengetahui sumber narkotika,” ujar Irjen M Iqbal saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (4/3/2019).

Menurut Iqbal, berdasarkan surat permohonan keluarga/penasihat hukum kepada penyidik, penyidik mengeluarkan surat rekomendasi ditujukan ke BNN.

“Agar pecandu/penyalah guna dilakukan asessment oleh Tim Assessment Terpadu (TAT) yang diketuai oleh BNN/P,” tegas dia.

(knv/aik)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mobil Tanpa Sopir Harus Bisa Menepi Jika Diberhentikan Polisi

Liputan6.com, Jakarta – Kendaraan autonomus alias tanpa sopir diyakini bakal benar-benar terjadi di masa depan. Namun, masih ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum mobil otonom ini benar-benar menggantikan peran pengemudi manusia seperti yang ada saat ini.

Melansir Carscooops, Jumat (1/3/2019), salah satu hal yang paling sulit bagi pembuat mobil dan perusahaan teknologi, adalah memastikan kendaraan tanpa sopir dapat berinteraksi dengan lingkungan seperti yang dilakukan pengemudi manusia.

Membuat mobil tanpa sopir yang mampu berhenti saat lampu lalu lintas merah, masih cukup sederhana, begitu juga dengan mendeteksi pejalan kaki. Tapi, jika mobil tanpa sopir saat ditilang polisi bisa menepi seperti sesuatu yang tidak mungkin.

Sementara itu, berbicara soal fitur tersebut, Waymo telah bekerja keras untuk memastikan prototipe otonomnya dapat mengenali petugas polisi dan menanggapi berbagai permintaan.

Misalnya, pada Januari lalu, sebuah kendaraan uji Waymo berhenti di lampu merah yang gelap di Tempe, Arizona tak lama setelah listrik padam.

Seorang petugas polisi sedang berdiri di persimpangan mengatur lalu lintas, dan mobil menunggu sebelum melanjutkan perjalanan setelah dilambaikan oleh petugas.

Selain itu, Waymo juga telah mengembangkan perangkat lunak yang menginstruksikan kendaraannya untuk berhenti ketika mendeteksi lampu polisi berkedip di belakangnya.

2 dari 2 halaman

Mobil Nirsopir Mulai Antar Barang Belanjaan

Mobil tanpa sopir alias nirsopir bukan hanya isapan jempol semata. Bahkan sebuah perusahaan jaringan supermarket Kroger, bersama startup Nuro, menghadirkan mobil tanpa sopir yang mampu mengantarkan barang belanjaan konsumen hingga ke depan pintu rumah.

Proyek yang masih dalam program percontohan ini mulai beroperasi 16 Agustus 2018 dengan melibatkan Fry’s Food Store milik Kroger di East McDowell Road, Scottsdale, Arizona, Amerika Serikat.

Dilansir thespoon.tech, Senin (20/8/2018), Konsumen bisa saja melakukan pemensanan dengan sentuhan jari. Sebab, pemesanan bisa melalui  frysfood.com atau aplikasi Fry.

Barang yang sudah terpesan dapat diatur jadwal pengirimannya, baik hari yang sama atau hari berikutnya, dengan biaya per pengiriman US$ 5,95 atau sekitar Rp 85 ribu tanpa batasan pesanan minimum.

Untuk sementara, armada nirsopir menggunakan Toyota Prius yang dibantu seseorang di belakang kemudi. Bagian kompartemen mobil dimodfikasi sedemikian rupa hingga mampu menampung enam kantong barang.

Deflasi Februari 0,08 Persen, Ini Tanggapan BI

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi 0,08 persen pada Februari 2019.

Ini berbanding terbalik dibandingkan Februari 2018 yang mengalami inflasi yang sebesar 0,17 persen (yoy) dan Januari 2019 yang sebesar 0,32 persen (mtm).

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyatakan, deflasi yang terjadi pada bulan ini menunjukan pencapaian positif di awal tahun.

Artinya, pemerintah telah berhasil dan menekan sejumlah beberapa harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat.

“Dan ini juga sejalan dengan survei pemantauan harga yang kami sampaikan sebelumnya bahwa memang harga-harga Alhamdulillah terus terkendali,” kata dia saat ditemui di Kompleks Masjid Bank Indonesia, Jumat (1/3/2019).

Perry mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya, sejumlah harga dari beberapa komoditas memang telah turun. Penurunan itu terjadi misalnya pada daging ayam, cabai merah, bawang, hingga telur.

“(Berkat) koordinasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia dan berbagai pihak menunjukan bahwa harga harga terkendali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat semua komoditas khususnya bahan bahan makanan itu mengalami penurunan,” pungkasnya.


Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Laporan BPS

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indonesia mengalami deflasi0,08 persen pada Februari 2019. Ini berbeda dibandingkan Februari 2018 yang mengalami inflasi sebesar 0,17 persen (yoy) dan Januari 2019 sebesar 0,32 persen (mtm).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Yunita Rusanti melaporkan dari 82 kota cakupan perhitungan indeks harga konsumen (IHK), sebanyak 69 kota mengalami deflasi. Sedangkan 13 kota mengalami inflasi.

Deflasi tertinggi terjadi di Merauke sebesar 2,11 persen dan terendah Serang sebesar 0,02 persen. Sedangkan inflasi tertinggi yaitu di Tual sebesar 2,98 persen dan terendah di Kendari sebesar 0,03 persen.

“Deflasi di Merauke lebih disebabkan oleh penurunan harga sayuran, cabai, itu mengalami penurunan harga. Inflasi tertinggi di Tual disebabkan karena sayuran khususnya bayam dan ikan segar,” tandas dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Unggah Gambar Ini, Syahrini dan Reino Barack Ditagih Foto Pernikahan

Liputan6.com, Jakarta – Resmi menjadi pasangan suami istri, Syahrini dan Reino Barack kompak mengunggah tiga foto berisi tulisan lafal doa yang berbeda di Instagram. Keduanya pun menambahkan tagar #EnergyOfAkad dalam keterangan foto.

Bermula dari Syahrini yang mengunggah tiga foto masjid dengan sudut pandang berbeda. Masjid tersebut merupakan tempat keduanya melangsungkan akad nikah. Tulisan dalam foto tersebut diawali dengan, “Bismillahi Allahu Akbar.”

Beberapa jam kemudian, Reino Barack ikut mengunggah foto dengan tulisan untaian doa atas pernikahannya dengan Syahrini.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu kebaikan dirinya dan kebaikan yang Engkau tentukan atas dirinya. Dan aku berlindung kepadaMu dari kejelekannya dan kejelekan yang Engkau tetapkan atas dirinya,” tulisan dalam unggahan Reino Barack, Kamis (28/2/2019).

Namun hingga saat ini, potret hari bahagia kala Syahrini dan Reino Barack mengucap janji suci sehidup semati belum ada satu pun foto mereka yang tersebar ke publik.

2 dari 3 halaman

Ditagih Foto Pernikahan

Kontan saja hal ini membuat warganet makin penasaran dan menagih Syahrini-Reino Barack untuk mengunggah foto pernikahan keduanya di media sosial.

Foto pengantinnya, dong,” ucap @detta_octaviani.

Foto pernikahannya kok enggak dimasukkan, om? Kan kita penasaran,” ujar @octaviafatma.

Tim netizen menunggu foto mempelai berdua,” tutur @senjasore89.

3 dari 3 halaman

Perjalanan Cinta Kilat

Perjalanan cinta Syahrini dan Reino Barack terbilang secepat kilat. Keduanya dikabarkan dekat sejak Reino putus dengan mantan kekasihnya, Luna Maya.

Beberapa waktu lalu, kabarnya Syahrini dan Reino menggelar acara lamaran saat berlibur bersama di Jepang. Hingga akhirnya, kini mereka telah berganti status menjadi pasangan suami istri. (Lavenia/Mgg)

Gerindra: Pak Prabowo Sudah Teken Surat Cawagub DKI, Tinggal Kirim ke PKS

Jakarta – Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan surat pengajuan nama Cawagub DKI Jakarta telah diteken oleh sang ketum, Prabowo Subianto dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Tanda tangan dilakukan kemarin.

“Setahu saya sudah ditandatangani. Kemarin ditandatanganinya,” ujar Riza, saat dimintai konfirmasi, Jumat (1/3/2019).

Insyaallah, udah clear,” imbuhnya.


Riza mengatakan, surat pengajuan tersebut hanya tinggal diserahkan ke PKS. Namun, hal itu menjadi kewenangan DPD Gerindra DKI.

“Tinggal nunggu penyerahan. Itu nanti urusan DPD,” kata Riza.

Sebelumnya, surat pengajuan dua nama Cawagub DKI masih menunggu pengesahan dari Prabowo dan Muzani. Sementara, dari pihak PKS, baik Presiden PKS Sohibul Iman dan Sekjennya Mustafa Kamal sudah meneken surat tersebut.

Dua nama yang disepakati Gerindra dan PKS adalah Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto menjadi cawagub DKI. Pasca mendapat pengesahan dari kedua pimpinan partai pengusung, dua nama itu akan diserahkan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diteruskan ke DPRD.
(mae/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN Optimistis Keterangan Ratna di Pengadilan Bersihkan Nama Prabowo

Liputan6.com, Jakarta – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menolak mengomentari pose salam dua jari terdakwa kasus berita bohong Ratna Sarumpaet saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Andre hanya berharap proses hukum yang dijalani Ratna bisa berjalan baik.

“Saya nggak mau komentar kasus Mba Ratna, kita hormati saja proses hukum yang berjalan. Sekali lagi kami BPN Prabowo-Sandi tidak ingin mengomentari kasusnya Mba Ratna,” kata Andre Rosiade di Akmani Hotel, Jakarta, Kamis (28/2).

Andre menyebut, BPN sangat menghormati proses hukum yang telah dimulai di pengadilan. Pihaknya menunggu keterangan Ratna secara transparan di pengadilan.

“Kami optimis fitnah-fitnah yang ditujukan pihak tertentu yang mengatakan BPN merekayasa bahwa Fadli Zon, Pak Prabowo yang merekayasa itu akan terbukti nanti di pengadilan bahwa kami tidak terbukti sama sekali,” ucapnya.

Terpisah, Direktur Penggalangan Pemilih Muda Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Bahlil Lahadalia menilai wajar pose salam dua jari yang dilakukan Ratna saat menjalani persidangan. Dia mengatakan, sejak awal Ratna merupakan pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.

“Meskipun secara SK sudah dipecat dari timses, tapi dia masih cinta Prabowo,” katanya.


2 dari 2 halaman

Poses 2 Jari Ratna

Bahlil enggan memberikan respons lebih jauh terkait kasus tersebut. Dia mengatakan, pantas atau tidaknya Ratna memberikan dukungan dalam sidang merupakan hak pribadi.

“Masalah pantas atau tidaknya dia menyatakan dukungan dalam sidang itu hak dialah. Kita kan tidak mau menjadi tim kampanye yang hoaks, raja bohong itu kan tau siapa,” tandasnya.

Sebelumnya, Ratna Sarumpaet sempat mengacungkan salam dua jari saat mulai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ampera pada Kamis (28/2) ketika duduk di kursi terdakwa. Selesai menjalani sidang, Ratna kembali mengacungkan salam dua jari.

Diketahui, Ratna terjerat kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks terkait penganiayaan terhadapnya. Aktivitis itu disangkakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 jo Pasal 45 Undang-Undang ITE dengan ancaman 10 tahun penjara.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra


Saksikan video pilihan berikut ini:

Bupati Malang Nonaktif Rendra Terancam 20 Tahun Penjara

Liputan6.com, Sidoarjo – Bupati Malang nonaktif, Rendra Kresna menjalani sidang perdana di Ruang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Juanda Sidoarjo, Kamis 28 Februari 2019.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Joko Hermawan, Bupati Malang nonaktif, Rendra terbukti menerima suap dan gratifikasi total senilai Rp 7,5 miliar dari sejumlah proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

“Terdakwa diduga menerima hadiah sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 untuk proyek di dinas pendidikan,” kata Joko Hemawan.

Rendra juga diduga menerima fee dari setiap proyek pendidikan Kabupaten Malang sebesar 17,5 persen hingga 20 persen. “Dalam kurun waktu 2010 hingga 2014, terdakwa menerima fee dari semua proyek yang ada di dinas pendidikan,” ucapnya.

Dengan kasus ini, terdakwa dijerat dengan Pasal 12 B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Selain itu, terdakwa dijerat dengan Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

“Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara,” ujar Joko.

Kasus ini terjadi saat KPK menangkap Rendra Kresna yang saat itu menjabat Bupati Malang bersama Ali Murtopo selaku pihak swasta. Rendra diduga menerima suap Rp 3,45 miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Selanjutnya, Bupati Malang nonaktif, Rendra dan Eryk Armando Talla selaku pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi. Rendra diduga menerima gratifikasi Rp 3,55 miliar terkait sejumlah proyek di sejumlah dinas di Kabupaten Malang.

Dengan perbuatannya, diduga Rendra Kresna mendapatkan hadiah sebesar Rp 7,5 miliar dari kedua terdakwa lainnya.

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dapat Mosi Tidak Percaya, Kepala LIPI: Tunggu Tim Penyelaras

Jakarta – Profesor riset dan peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melayangkan mosi tidak percaya terhadap Ketua LIPI Laksana Tri Handoko. Handoko menilai tak semestinya ada gerakan tersebut.

“Dalam konteks di atas, gerakan dan manuver dari sebagian kecil peneliti senior dan pensiunan peneliti LIPI tidak sepatutnya dilakukan,” ucap Handoko lewat pesan singkat, Kamis (28/2/2019).

Dia menegaskan LIPI merupakan lembaga akademis yang menjunjung tinggi kebebasan akademis berdasarkan etika ilmiah. Namun di sisi lain, LIPI juga lembaga eksekutif pemerintahan yang mengacu pada regulasi dan etika ASN bagi civitas di dalamnya.


Menurut Handoko, sebaiknya seluruh pihak menunggu hasil kerja Tim Penyelaras yang sudah dibentuk KemenPAN-RB dan Kemenristekdikti. Dia mengatakan bila ada bagian dari eksekusi yang perlu diperbaiki semestinya segera dicari solusinya.

Salah satu alasan dilayangkannya mosi tidak percaya yakni Handoko dinilai mengingkari kesepakatan untuk menghentikan sementara reorganisasi di LIPI. Handoko mengatakan reorganisasi sebagai produk hukum yang telah melalui proses panjang sehingga tak bisa dianulir dengan mudahnya.

Handoko juga mengatakan reorganisasi dilakukan untuk perbaikan di tubuh LIPI. Dia tidak sepakat bila reorganisasi membuat kinerja LIPI menurun.

“Reorganisasi ditujukan untuk meningkatkan tata kelola, produktifitas dan kinerja LIPI di bidang litbang. Selain untuk menyesuaikan tata kelola sesuai dengan regulasi terkini. Dengan proses reorganisasi yang baru berjalan beberapa minggu bagaimana mungkin membuat layanan dan reputasi LIPI merosot,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, profesor riset dan peneliti utama LIPI melayangkan mosi tidak percaya terhadap Handoko. Mereka menilai Handoko mengingkari kesepakatan tentang pengkajian ulang kebijakan reorganisasi.

“Kepala LIPI ternyata tidak menepati janji untuk menghentikan reorganisasi dan redistribusi sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil oleh kedua belah pihak dan imbauan tersebut,” kata perwakilan profesor dan peneliti LIPI, Hermawan Sulistyo, di gedung Widya Graha lantai 7, LIPI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Hermawan mengatakan ada sembilan alasan lain yang melatarbelakangi munculnya mosi tidak percaya tersebut. Profesor dan peneliti menilai saat ini sistem dan tata kelola internal LIPI telah rusak, pelayanan publik LIPI juga merosot, dan reputasi LIPI sebagai pemegang otoritas keilmuan hancur.

Atas berbagai alasan tersebut, para profesor dan peneliti LIPI menyatakan tak percaya pada kepemimpinan Handoko. Karena itu, mereka mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Handoko.

Diberitakan sebelumnya, Handoko memang menandatangani kesepakatan bersama profesor dan peneliti tentang pengkajian ulang kebijakan reorganisasi LIPI. Dalam kesepakatan itu, terdapat 5 poin tuntutan para profesor dan peneliti utama LIPI.

Handoko bersedia menandatangani dengan catatan poin 1 dan poin 5 dalam kesepakatan itu dikaji lebih dulu. Berikut ini 5 tuntutan para peneliti yang ditandatangani Handoko pada 8 Februari 2019 ini:

1. Menghentikan sementara (moratorium) kebijakan reorganisasi LIPI
2. Membentuk Tim Evaluasi Reorganisasi LIPI yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing kedeputian
3. Mengkaji ulang kebijakan reorganisasi LIPI dengan melibatkan seluruh civitas LIPI secara inklusif, partisipatif, dan humanis
4. Merumuskan visi, rencana strategis, dan peta jalan (road map) LIPI dengan tahapan yang terukur dan jelas
5. Selama proses pengkajian ulang berlangsung, maka tata kelola LIPI dikembalikan pada struktur sesuai dengan Perka LIPI No 1/2014.

Seusai pertemuan, Handoko menjelaskan alasannya yang sempat tidak mau menandatangani 5 tuntutan dari peneliti LIPI tersebut karena poin 1 dan 5 berbenturan dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2018.

“Jadi memang kalau reorganisasi itu sebenarnya bukan hanya saya prosesnya. Jadi yang jelas proses itu melibatkan banyak pihak khususnya KemenPAN-RB. Kedua, memang kita ada proses pemindahan pusat yang standardisasi nasional. Itu kalau kita pakai kan itu gugur padahal sesuai perpres itu harus sudah dipindah, jadi tak mungkin, kasihan juga yang sudah ke sana, itu amanah Perpres Nomor 4 Tahun 2018,” paparnya.
(jbr/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>