Jelang Olimpiade 2020, 7-Eleven dan Lawson di Jepang Tak Jual Majalah Porno

Liputan6.com, Tokyo – Dua toko serba ada (toserba), 7-Eleven dan Lawson yang ada di Jepang, memutuskan untuk mengakhiri penjualan majalah porno sebelum Piala Dunia Rugby dan Olimpiade Tokyo 2020. Keputusan ini dibuat karena pihak toserba itu khawatir bahwa materi yang disampaikan dalam tabloid “panas” tersebut dapat merusak citra Negeri Sakura, di tengah lonjakan wisatawan asing yang diperkirakan akan mulai tahun ini.

7-Eleven dan Lawson menegaskan, mereka akan berhenti menjual majalah bertema dewasa dan komik manga pada akhir Agustus 2019, tak lama sebelum Jepang menjadi tuan rumah Piala Dunia Rugby.

Kedua pihak berharap langkah itu dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi perempuan dan anak-anak. Selain itu, keputusan ini pun didorong oleh pertimbangan komersial.

7-Eleven akan menerapkan aturan ini di 20.000 toko yang di seantero Jepang, menurut kantor berita Kyodo. Sedangkan untuk Lawson, akan mengaplikasikannya ke 14.000 outlet usai sebelumnya sukses dengan percobaan di Prefektur Okinawa.

Penjualan majalah dewasa, yang biasanya dipajang di samping bahan bacaan reguler, telah memicu keluhan dari pelanggan dan upaya organisasi kemanusiaan untuk melindungi anak di bawah umur dari pengaruh “tidak bermanfaat”.

Tahun lalu, 7-Eleven dan Lawson melarang majalah dewasan beredar di 2.000 tokonya, sementara Family Mart telah melakukan hal yang sama di 2.000 dari 16.000 gerainya, kata Kyodo yang dikutip dari The Guardian, Rabu (23/1/2019).

Sebanyak 31 juta wisatawan asing mengunjungi Jepang pada tahun lalu, menurut pemerintah, yang telah menetapkan target 40 juta pengunjung pada 2020, naik menjadi 60 juta pada 2030.


Saksikan video pilihan berikut ini:

2 dari 2 halaman

Jepang Larang Wanita Terlibat dalam Upacara Penyerahan Takhta Kekaisaran

Keunikan lainnya adalah otoritas Jepang disebut akan mengecualikan semua anggota keluarga perempuan di kekaisaran, untuk berpartisipasi dalam salah satu ritual utama, selama penyerahan takhta dari Kaisar Akihito kepada putra sulungnya, Putra Mahkota Naruhito, lapor kantor berita Kyodo.

Jepang diketahui telah lama melarang wanita mewarisi takhta, di mana hal itu sempat mengancam garis kekaisaran, hingga kelahiran satu-satunya cucu laki-laki Kaisar Akihito, Pangeran Hisahito, pada 2006.

Dikutip dari The Straits Times pada Jumat, 18 Januari 2019, Akihito menjadi kaisar pertama yang memutuskan mundur dalam sejarah monarki itu dalam 200 tahun terakhir. Keputusan itu disebut akan melibatkan serangkaian ritual yang kompleks, di mana detailnya ditentukan oleh para pejabat istana.

Dalam upacara Kenji to Shokei no Gi di Istana Kekaisaran pada 1 Mei mendatang, kaisar baru Jepang akan mewarisi pakaian sakral seperti pedang dan permata, lapor kantor berita Kyodo.

Ditanya mengapa wanita dan anggota keluarga kekaisaran yang lebih muda tidak diikutsertakan di ritual terkait, Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga mengatakan upacara akan didasarkan pada Konstitusi Jepang, dan menghormati tradisi keluarga kekaisaran.

Kyodo menulis bahwa tidak ada wanita yang diundang ke upacara terkait ketika Akihito naik takhta pada 1989 silam.

Sementara itu, seluruh anggota Kabinet Jepang akan diundang, termasuk kemungkinan satu-satunya menteri wanita Jepang, Satsuki Katayama, yang menjabat sebagai menteri revitalisasi regional.

Katayama bisa menjadi pengecualian karena berada dalam kelas menteri, yang didefinisikan sebagai pengamat, bukan mereka yang benar-benar mengambil bagian dalam upacara.

Sementara itu, anggota wanita dari keluarga kekaisaran akan hadir di ritual lain yang berkaitan dengan penyerahan tersebut.

HEADLINE: Maju Mundur Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Tim Pengacara Muslim, Achmad Michdan tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengeluhkan sikap pemerintah yang tak satu kata dalam hal pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir.

“Ini bagaimana sih, urusan presiden (bilang) begini, terus bapak (Menkopolhukam) begini, enggak bertentangan apa dengan Presiden?” katanya ketika dihubungi Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Kabar pembebasan itu mulanya dibawa Kuasa Hukum Timses Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra. Jumat (18/1/2019) lalu, pengacara kawakan ini berkunjung ke Lapas Gunung Sindur, tempat Baasyir dipenjara.

Pesan yang disampaikannya: Jokowi menyetujui pembebasan Baasyir. Di hari yang sama dengan kedatangan Yusril ke Lapas Gunung Sindur, Presiden mengamini kabar itu dalam sebuah kesempatan di Garut.

Belakangan, Kementerian Polhukam meralat. Pemerintah masih mengkaji permintaan pembebasaan Abu Bakar Baasyir.

Menurut Amidan–sapaan akrab Achmad Michdan, pengacara pada posisi pasif. Tawaran pembebasan justru datang dari Jokowi, yang diwakili Yusril. Pembela Abu Bakar Baasyir memang pernah mengajukan permohonan pembebasan.

Abu Bakar Baasyir, sesuai aturan, sudah bisa bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa tahanan pada 13 Desember 2018 lalu. Dalam sidang Kamis (16 Juni 2011), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia divonis hakim 15 tahun bersalah terlibat dalam pelatihan militer di Aceh.

“Hak pembebasan itu dari dulu, dan sudah kita urus, tapi terhambat syarat,” kata Amidan. Ini merujuk penolakan Abu Bakar Baasyir menyatakan ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 dijabarkan syarat bebas bersyarat bagi narapidana terorisme. Pasal 84 huruf d ayat (1) berbunyi, “Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia.”

Satu syarat lagi adalah berjanji tak akan melakukan tindak pidana lagi. Abu Bakar Baasyir menolaknya lantaran selama ini tak mengakui terlibat latihan militer di Aceh.

Amidan mendapat kabar dari Yusril, Jokowi ingin menyampingkan syarat itu dengan pertimbangan kemanusiaan. Hal ini yang belakangan ditarik kembali oleh pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto.

Setelah tarik ulur ini, pengacara menunggu bagaimana tindak lanjut dari pemerintah. “Ini sebenernya bukan urusan kita, yang bebasin ini pemerintah,” Amidan berujar. “Kita cuma nunggu.”

Infografis Fakta-Fakta Pembebasan Abu Bakar Baasyir. (Liputan6.com/Triyasni)

Pakar Hukum Abdul Fickar Hajar menilai, Jokowi memang tak bisa gegabah memberi pembebasan kepada Abu Bakar Baasyir. Dasar hukum yang melandasi keputusan itu harus dibuat.

Bentuknya, kata Fickar, bisa berupa Perppu, Perpres atau Peraturan Menkum HAM. “Agar tidak menimbulkan kesan semaunya demi tujuan tertentu atau politik,” katanya kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Keputusan pembebasan Abu bakar Baasyir tanpa landasan kuat akan mengacaukan sistem hukum. “Meski dengan pertimbangan kemanusiaan, tetap harus ada landasannya, jika tidak Presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi,” papar Fickar.

Ia mengingatkan, aturan umum pembebasan bersyarat merujuk KUHP Pasal 15, 16 dan 17. Jokowi tak bisa memberi pembebasan bersyarat dengan menabrak aturan tersebut.

Fickar menggarisbawahi beberapa pasal penting, seperti Pasal 15a ayat (1) KUHP, yang menyatakan syarat umum bebas bersyarat bahwa terpidana menyatakan tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan yang tidak baik di kemudian hari. Baasyir sendiri menolak meneken pernyataan tersebut. 

Ia justru mempertanyakan pernyataan Yusril soal “bebas tanpa syarat”. Praktik semacam itu cuma lazim di negara kerajaan, sebagai bentuk pengampunan dari raja.

Dalam konteks Indonesia, mekanisme yang paling mendekati skema bebas tanpa syarat, adalah amnesti. Lembaga amnesti, menurut Fickar, bisa digunakan, tanpa permintaan narapidana.

“Presiden bisa mengampuni dengan amnesti membatalkan putusan yang telah ada, dan akibat hukumnya Abu Bakar Baasyir dianggap tidak bersalah,” kata Fickar.

2 dari 3 halaman

Berubah Setelah Ratas

Jokowi mengundang Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Istana Bogor, Senin (21/1/2019). Rapat terbatas itu kabarnya membahas soal pembebasan Abu Bakar Baasyir.

Memang belum ada konfirmasi resmi soal hal itu. Yang jelas, sepulang dari Bogor, Wiranto menggelar konfrensi pers terkait sikap pemerintah dalam pembebasan Abu Bakar Baasyir. Isinya justru bertentangan dengan apa yang disampaikan Yusril.

“Presiden kan tidak boleh grusa-grusu. Tidak serta merta ya membuat keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (19/1/2019).

Ia tak ingin muncul spekulasi soal Abu Bakar Baasyir. Mantan Panglima ABRI ini menegaskan pernyataannya resmi mewakili pemerintah. Sikap tersebut, katanya, diambil setelah melakukan koordinasi dengan pejabat terkait.

Jokowi pun akhirnya bicara. Ia memastikan, pembebasan Abu Bakar Baasyir, akan ikut sistem dan mekanisme hukum.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat,” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Artinya, Baasyir tetap harus memenuhi persyaratan bebas bersyarat dengan meneken ikrar setia pada NKRI dan Pancasila. Jokowi menegaskan tak mau menabrak undang-undang.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan enggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setia pada Pancasila,” katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, aturan pembebasan bersyarat berlaku umum untuk semua narapidana. Abu Bakar Baasyir tak bisa mendapat perlakukan istimewa.

“Tentu tidak mungkin 1 orang dibikinkan peraturan untuk satu orang. Harus bersifat umum peraturan itu,” ucap Kalla.

Bila aturan formal tak terpenuhi, ia khawatir akan ada masalah yang mungkin muncul di kemudian hari.

“Kalau tak memenuhi aspek hukum ya minimal itu agak sulit juga (dibebaskan). Nanti di belakang hari orang gugat,” kata JK di kantornya, Selasa (22/1/2019).

Sebelumnya, kabar pembebasan Abu Bakar Baasyir memantik reaksi dunia. Adalah Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang mengungkapkan kekecewaanya.

“Pemerintah Indonesia seharusnya menunjukan respek besar kepada Australia dalam persoalan ini,” katanya seperti dilansir BBC, Selasa (22/1/2019).

Pernyataan itu tak lepas dari insiden Bom Bali pada Oktober 2002. 202 orang tewas, 88 di antaranya merupakan warga negara Australia.

Pemerintah negeri Kangguru meyakini Abu Bakar Baasyir merupakan dalang di balik peristiwa tersebut. Padahal, Mahkamah Agung memutuskan Baasyir tak terlibat, setelah ia menghabiskan 26 bulan di penjara.

Rencana pembebasan mendapat pembelaan dari pasangan Jokowi di Pilpres 2019, Ma’ruf Amin. Australia dinilai tak punya kewenangan mencapuri urusan dalam negeri Indonesia.

“Itu urusan dalam negeri kita. Saya kira pemerintah punya kebijakan-kebijakan. Ada yang sifatnya penegakkan hukum dan ada sifatnya kemanusiaan dan Pak Jokowi sudah mengambil langkah itu,” ujar Ma’ruf di Bandung, Minggu (20/1/2019).

Dia meyakini, persoalan pembebasan Ba’asyir juga tak akan mempengaruhi hubungan diplomasi antara kedua negara. Masing-masing, menurutnya, punya kedaulatan.

“Tidak, kita masing-masing punya kedaulatan,” ungkap Ma’ruf.

Ketua Majelis Ulama Indonesia nonaktif ini pernah mengajukan permohonan grasi bagi Abu Bakar Baasyir. Namun, pihak keluarga tak setuju. Upaya itu mentok. 

Pasalnya, grasi mempersyaratkan pengakuan bersalah atas tindak pidana yang dikenakan. Abu Bakar Baasyir sendiri selama ini menolak disebut terlibat pelatihan militer di Aceh.

3 dari 3 halaman

Dukungan di Dalam Negeri

Di dalam negeri, dukungan sempat mengalir tatkala Jokowi dikabarkan memberikan pembebasan keapda Abu Bakar Baasyir. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, kebijakan Jokowi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu memiliki sebuah kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada konstitusi yang didasarkan pada nilai Pancasila,” kata Hasto di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (19/1/2019).

Menurut dia, delapan partai koalisi pendukung Jokowi lainnya pun mendukung keputusan Jokowi membebaskan Abu Bakar Baasyir. Tak cuma dari partai pendukungnya, keputusan Jokowi juga menuai apresiasi dari kubu oposisi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, misalnya, mendukung langkah itu. Tapi, dia berpesan agar tak ada bumbu politisasi dalam proses pembebasan. Setiap narapidana memiliki hak untuk bebas setelah menjalani hukuman.

“Saya apresiasi keputusan pemerintah dan berharap ini tidak dipolitisasi karena seluruh narapidana berhak dapat haknya,” ujar Mardani di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya, wajar Abu Bakar Baasyir dibebaskan. Sehingga, Jokowi juga berhak memberi kesempatan untuk bebas bersyarat.

“Ustaz Abu Bakar Baasyir dari sudut lama waktunya sudah mendekati dua per tiga masa tahanan sehingga pemerintah punya hak untuk memberikan masukan termasuk ketika memang baik dia punya kesempatan bebas bersyarat,” kata Mardani.

Komentar lebih tajam terlontar dari Juru bicara badan pemenangan nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menegarai pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir berbau politis.

Pemilihan waktu yang dekat pelaksanaan pemilu menjadi alasannya. “Publik pasti bisa menilai pasti ada kaitan dengan politik,” katanya di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

Menurut Dahnil, umat Islam Indonesia pasti paham maksud pembebasan Baasyir itu. “Bagi umat Islam pasti paham bahwasanya selama ini stigma teroris itu Islam. Tiba-tiba jelang pemilu berbaik-baik,” ujarnya.

Meski demikian ia bersyukur Abu Bakar Baasyir dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. “Pertama kami bersyukur ustaz Baasyir bebas, kedua memang sudah waktunya bebas, tahun lalu Desember menolak bebas karena bersyarat. Kalau orang Jawa bilang wis wayahnya,” katanya.

Kontroversi Rencana Penutupan Pulau Komodo

Jakarta – Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, berencana menutup lokasi wisata Taman Nasional Komodo dari kunjungan wisatawan selama satu tahun. Penutupan itu dilakukan agar populasi komodo dan rusa di taman nasional itu bertambah.

Dirangkum detikcom, Selasa (22/1/2019), rencana penutupan ini ada yang pro ada yang kontra. Bahkan Wapres Jusuf Kalla angkat bicara mengenai rencana penutupan taman nasional ini.

Wapres JK tak memberikan pernyataan pro atau kontra. Bagi JK, apapun yang terjadi, intinya rusa-rusa di Pulau Komodo memang perlu makan agar bertambah banyak dan bisa menjadi santapan bagi para komodo.

“Kalau saya lihat alasannya Gubernur NTT Viktor itu untuk memperbanyak, untuk mengembangbiakkan rusa. Tapi jangan lupa, dikunjungi atau tidak dikunjungi itu (rusa) tetap saja perlu makan,” kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Namun, rencana Viktor menutup TN Komodo, disambut baik DPRD NTT dan KLHK. Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Anwar Pua Geno, Mendukung rencana Gubernur Viktor Laiskodat menutup Taman Nasional (TN) Pulau Komodo demi pelestarian alam dan satwa Komodo. Tapi dia meminta agar regulasi tak diabaikan.

“Ide pak gubernur sudah baik tetapi harus tetap mengacu para regulasi yang berlaku sehingga tidak terjadi benturan dengan pemerintah pusat,” kata Anwar.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, mengatakan dia sudah meminta salah satu dirjen di Kementerian LHK untuk melakukan pengecekan baik terhadap Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (KSDA) Nusa Tenggara Timur juga Kepala Balai Taman Nasional Komodo terkait rencana penutupan tersebut.

“Kalau Gubernur punya ide dan pandangan untuk hal-hal yang lebih baik, saya kira ya bisa saja (ditutup-red),” kata Siti kepada detikcom, Minggu (20/1).

Tapi niat ini ditentang sejumlah pengusaha jasa wisata di Labuan Bajo. Pengusaha travel di Labuan Bajo, Hasdin, menganggap rencana Viktor tidak jelas alias absurd.

Hasdin menjelaskan sebaiknya TN Komodo tidak ditutup jika alasannya untuk meningkatkan populasi rusa. Hasdin mengatakan seharusnya pemerintah memperketat keamanan agar tak ada perburuan rusa di Pulau Komodo dan sekitarnya.

“Kalau demi meningkatkan populasi rusa yang katanya dicuri, bukan harus ditutup. Tapi harus diperketat pengamanannya. Aneh saja kalau ditutup,” ucap Hasdin.
(rvk/zak)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Diduga Ada Aktivitas Bisnis di Pulau Reklamasi, Ini Kata Anies Baswedan

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar mengenai dugaan adanya pusat kuliner Food Street yang berlokasi di kawasan Pulau D reklamasi, Jakarta Utara.

Anies Baswedan hanya mengucap kata “Besok” ketika ditanyakan soal bisnis yang berada di kawasan Pantai Maju itu.

“Besok, besok, besok,” kata Anies Baswedan di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (22/1/2019).

Sebelumnya, terdapat video yang beredar yang menunjukkan suasana Food Street di kawasan Pantai Maju saat malam hari. Beberapa kendaran roda empat pun parkir di depan ruko-ruko.

Para pengunjung juga menikmati hidangan yang disajikan oleh beberapa penjual. Tak hanya itu, di area Food Street juga disediakan panggung musik yang menemani pengunjung.

2 dari 3 halaman

Ubah Penyebutan Pulau

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pernah mengubah penyebutan pulau dengan pantai untuk pulau reklamasi C, D, dan G pada 2018. Karena selama ini, Anies menilai penyebutan nama pulau dianggap tidak tepat.

Penyebutan itu tertuang dalam bentuk Keputusan Gubernur 1744 Tahun 2018 tentang Penamaan kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju dan Kawasan Pantai BersamaPulau C diubah menjadi Pantai Kita, Pulau D menjadi Pantai Maju, dan Pulau G adalah Pantai Bersama.

“Selama ini Pulau C, D, G. Sekarang menjadi kawasan pantai. Pulau C menjadi Kawasan Pantai Kita, B menjadi Pantai Maju, dan G Pantai Bersama,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (26/11/2018).

Dia mengatakan, nama pulau reklamasi harus diubah agar BUMD Jakpro memiliki wilayah tugas dan dasar hukum yang jelas. Penunjukkan Jakpro telah tertuang dalam Pergub Nomor 120 Tahun 2018.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jokowi Tarik Ulur Pembebasan Ba’asyir

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) seolah menarik ulur pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir. Menurut Jokowi, Ba’asyir bakal diberikan pembebasan bersyarat jika mematuhi aturan.

Jokowi awalnya menyatakan sudah memberi izin terhadap pembebasan terpidana kasus terorisme tersebut. Salah satu pertimbangan Jokowi yakni alasan kemanusiaan mengingat usia dan kondisi kesehatan Ba’asyir.

“Faktor kemanusiaan. Artinya, beliau sudah sepuh. Ya faktor kemanusiaan. Termasuk kondisi kesehatan,” kata Jokowi di Pondok Pesantren Darul Arqam, Jl Ciledug, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019).


Dia menyatakan keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan yang panjang mulai dari sisi keamanan hingga kesehatan Ba’asyir. Jokowi juga menegaskan pertimbangan itu dilakukan dengan mendengar masukan berbagai pihak, termasuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menko Polhukam Wiranto, dan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra.

“Ini pertimbangan yang panjang, pertimbangan sisi keamanan dengan Kapolri, pakar, dan terakhir dengan Pak Yusril,” katanya.

Pembahasan mengenai pembebasan Abu Bakar Ba’asyir tersebut sudah dilakukan sejak awal 2018. Meski demikian, Jokowi menegaskan pembebasan Abu Bakar Ba’asyir akan dilakukan pihak kepolisian. Namun, Jokowi memang belum menyebut apa mekanisme yang bakal digunakan agar Ba’asyir bebas saat itu.

Meski belum disebut oleh Jokowi, mekanisme pembebasan Ba’asyir sempat diutarakan oleh Yusril Ihza Mahendra yang menjadi pengacara capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin. Yusril menyatakan Ba’asyir dinyatakan bebas lewat kebijakan presiden dengan syarat yang ditiadakan.

“Statusnya bebas tanpa syarat,” kata Yusril di kantor The Law Office of Mahendradatta, Jalan Fatmawati Jakarta Selatan, Sabtu (19/1/2019).

Dia mengatakan tim kuasa hukum Abu Bakar Ba’asyir sebelumnya sudah mengajukan pembebasan bersyarat untuk Ba’asyir. Namun Ba’asyir menolak memenuhi syarat tersebut termasuk menandatangani pernyataan setia pada Pancasila dan mengakui kesalahannya.

Namun, Yusril menyarankan Jokowi untuk meringankan syarat pembebasan Ba’asyir. Jokowi pun disebut Yusril mengikuti masukannya tersebut. Menurutnya, aturan soal pembebasan bersyarat diatur dalam peraturan menteri. Oleh sebab itu, presiden bisa saja mengesampingkan aturan itu.

“Kenapa presiden turun tangan, karena pembebasan bersyarat itu diatur menteri kalau tidak diteken itu tidak bisa pulang. Sekarang presiden ambil alih, presiden punya kebijakan dibebaskan, dia mengensampingkan aturan menteri,” tuturnya.

Kini, Jokowi kembali bicara soal pembebasan Ba’asyir. Dia seolah menarik semua kemudahan yang sempat bakal diberikan kepada Ba’asyir.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat. Nah syaratnya harus dipenuhi,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

“Begini, kan sudah saya sampaikan bahwa karena kemanusiaan dan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir sudah sepuh, kesehatannya juga sering terganggu. Bayangkan kalau kita sebagai anak melihat orang tua kita sakit-sakitan seperti itu. Itulah yang saya sampaikan secara kemanusiaan,” imbuhnya.

Namun, aturan pembebasan bersyarat, menurut Jokowi, harus ditempuh. Jokowi tak mau menabrak sistem hukum. Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang di dalamnya disebutkan terpidana kasus terorisme yang mendapatkan bebas bersyarat salah satunya harus menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kalau masa ini ada sistem hukum, ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan nggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setiap pada Pancasila,” ujarnya.

Usai Jokowi mengeluarkan pernyataan itu, Yusril pun mengembalikan persoalan pembebasan Ba’asyir kepada pemerintah. Dia menyatakan hanya memberi masukan sesuai dengan yang diminta oleh Jokowi.

“Yang penting bagi saya adalah, tugas yang diberikan Presiden sudah saya laksanakan. Bahwa kemudian ada perkembangan dan kebijakan baru dari pemerintah, maka saya kembalikan segala sesuatunya kepada pemerintah,” kata Yusril kepada detikcom.
(haf/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menkum HAM Teken Permen Napi Lansia, Disiapkan untuk Ba’asyir?

Jakarta – Menkum HAM Yasonna H Laoly meneken peraturan menteri (Permen) napi lanjut usia (lansia). Permen mengatur soal perlakuan terhadap napi lansia termasuk ketentuan lainnya.

“Saya baru saja menandatangani Permen yang berkaitan dengan usia lansia prisoners dan kita buat sebenarnya dengan mengundang beberapa negara pada waktu lalu,” ujar Laoly kepada wartawan di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

Laoly mencontohkan, pelaksanaan dari Permen ini salah satunya rencana penempatan napi di lapas khusus.

“Inginnya kita dibuat Lapas khusus lansia, inginnya kayak ada sekarang, kita tetapkan satu di Serang, memang kita beri perhatian. Ada ketentuan-ketentuan hukum lainnya untuk jenis-jenis pidana tertentu khususnya extraordinary crimes yang harus kita penuhi,” sambungnya.

Tapi Laoly tak menjelaskan lugas soal ada tidaknya kaitan Permen ini dengan posisi rencana pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir. Penjelasan soal Permen napi lansia menjawab pertanyaan soal ada-tidaknya ketentuan khusus terkait napi lansia dalam wawancara terkait Ba’asyir.

Sementara itu, Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM Ade Kusmanto menyebut Permen lansia dibuat untuk memberikan perlakuan berbasis HAM.
(fdn/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi Borong Sabun Cuci Rp 2 M, AGK: Dari Dana Kampanye TKN

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempertanyakan sumber dana yang dipakai Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memborong 100 ribu botol sabun cuci piring total senilai Rp 2 M dari salah satu pegiat UMKM. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sumber dana pembelian sabun tersebut bersumber dari Tim Kampanye Nasional (TKN).

“(Sumber) dari dana kampanye tim TKN. Itu program Pak Jokowi melalui TKN,” kata Agus, di Kelas Gabungan Gedung Samadikun Seskoal, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

Ia mengatakan jangan dilihat dari jumlah pembelian sabun cuci tersebut. Melainkan dilihat dengan adanya program itu akan meningkatkan omzet pengusaha itu.
“Programnya itu jangan dilihat dari pembelanjaannya sabun itu sendiri, tapi ada nilai tambah. Nilai tambahnya itu si ibu ibu itu bisa langsung kalau istilahnya jalan tol, ada pengusaha yang nggak cuma pengusaha level grass root tapi dia bisa jadi berlevel mikro sehingga nanti kita bisa barengi dengan program UMKM. Dengan dia sudah mempunyai omzet yang cukup besar,” kata Agus.

Ia mengatakan nantinya ibu penjual sabun cuci itu juga akan didampingi Kemensos untuk mendapatkan pembinaan. “Itu contoh-contoh yang sangat positif yang ada di pikiran pak Jokowi. Ibu itu dalam pendampingan Kemensos, akan jadi pengusaha yang tingkat naik kelas. Selain dia berusaha sendiri bagus akan kami bina,” ujar politikus Golkar itu.

Sebelumnya, Jokowi bersama Ibu Negara Iriana memborong 100 ribu botol sabun cuci piring saat meninjau pameran giat kewirausahaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gedung Serbaguna Mandala, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1). Sabun cuci piring yang dibeli Jokowi itu merupakan produk dari salah satu stan yang dipamerkan dalam acara tersebut.

Sabun cuci piring yang diborong Jokowi milik pengusaha lokal Eli Liawati. Sabun itu diberi label ‘Sabun Cuci Padawangi’. Eli merupakan anggota kelompok usaha PKH Padawangi dari Desa Padahurip, Kecamatan Banjarwangi, Garut.
(yld/dkp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

RI Sampaikan Kontribusi Kelapa Sawit kepada ASEAN – Uni Eropa

Liputan6.com, Brussels – Dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dan Uni Eropa (UE) ke-22 di Brussels, 21 Januari 2019, Indonesia kembali memperjuangkan isu kelapa sawit dan menolak kebijakan diskriminatif terhadap sawit di Benua Biru.

Wakil Menteri A.M. Fachir yang memimpin Delegasi RI menyampaikan fakta-fakta mengenai kontribusi sawit bagi perekonomian serta sumbangannya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

“Sawit adalah komoditas strategis bagi Indonesia khususnya bagi petani kecil. Sekitar 20 juta masyarakat ASEAN bergantung kehidupannya pada industri sawit dan lebih dari 5 juta petani kecil di Indonesia, Thailand, dan Filipina menyandarkan kehidupannya dari kelapa sawit,” kata Wamenlu Fachir, sebagaimana dikutip dari rilis resmi Kementerian Luar Negeri RI yang dimuat Liputan6.com pada Selasa (22/1/2019).

Dalam konteks global, kelapa sawit memiliki peran kunci dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sawit telah berkontribusi dalam pencapaian 12 dari 17 tujuan yang tecakup dalam SDGs dari pengentasan kemiskinan hingga pengurangan kemiskinan, dari penghapusan kelaparan hingga pencapaian energi bersih dan terjangkau.

“Menolak sawit sama artinya menolak SDGs yang merupakan suatu kesepakatan global,” tegas Wamenlu Fachir.

Lebih lanjut Wamenlu juga menekankan pentingnya Kemitraan ASEAN-UE yang harus didasarkan pada sikap saling percaya dan saling menghormati nilai dan kepentingan masing-masing.

Sikap saling percaya dan menghargai tersebut dapat diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan yang memajukan kepentingan bersama ASEAN dan UE termasuk menghentikan kebijakan diskriminatif terhadap kelapa sawit yang menjadi kepentingan masyarakat ASEAN khususnya Indonesia.


Simak video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

ASEAN – UE Bersama Hadapi Tantangan Global

Dalam kesempatan tersebut, Wamenlu Fachir juga mengajak ASEAN dan Uni Eropa untuk memperkuat kemitraan dalam berkontribusi untuk menyelesaikan berbagai tantangan global.

Dalam isu perdamaian, sebagai dua kawasan yang berhasil menjaga perdamaian dan stabilitas, ASEAN dan UE diharapkan dapat menginspirasi kawasan-kawasan lain untuk terus kedepankan budaya dialog dan penyelesaian konflik secara damai.

Selain itu, ASEAN dan UE juga perlu memperkuat kerja sama dalam menghadapi tantangan bersama lintas negara seperti terorisme, radikalisme, dan migrasi ireguler. Dalam bidang ekonomi, Indonesia mengajak ASEAN dan UE untuk memperkuat kerja sama ekonomi serta melawan kecenderungan proteksionisme.

Pertemuan Tingkat Menteri tersebut dihadiri oleh para menteri luar negeri atau yang mewakili dari 10 negara anggota ASEAN, 28 negara angggota EU serta Sekjen ASEAN.

Pertemuan dipimpin bersama oleh Menlu Singapura Vivian Balakrishnan serta Komisioner UE untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Federica Mogherini. Pertemuan membahas berbagai isu kawasan dan global serta melakuan evaluasi terhadap kemitraan ASEAN dan Uni Eropa yang tahun ini berusia 42 tahun.

Rekrut PPPK, Kementerian PANRB Koordinasi dengan Pemda

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah bakal membuka perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di 2019. Sistem seleksi ini bertujuan memberi kesempatan kepada tenaga honorer atau profesional yang telah melampaui batas usia pelamar PNS untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir menyampaikan, Kementerian PANRB saat ini telah memulai proses persiapan penarikan tenaga PPPK, salah satunya dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

“Prosesnya yang sudah dimulai, termasuk nanti koordinasi dengan (pemerintah) daerah. Tapi rekrutmen belum dibuka,” jelas dia kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Pernyataan tersebut membenarkan ucapan Menteri PANRB Syafruddin, yang mengatakan Kementerian PANRB telah mulai menyambangi pemerintah daerah untuk mendiskusikan seputar skema anggaran pelaksanaan seleksi PPPK.

“Sudah dilaksanakan, sudah mulai. Besok kita akan rapat dengan kepala daerah di Batam untuk memutuskan skema anggarannya,” ungkap dia pasca kunjungan rapat bersama Komisi II DPR RI.

2 dari 3 halaman

Target Awal

Adapun secara target awal, penarikan tenaga PPPK dijadwalkan bakal dimulai pada pekan keempat atau akhir Januari 2019.

Syafruddin juga menyebutkan, beban gaji untuk tenaga PPPK yang lolos seleksi akan diberikan kepada masing-masing pemerintah daerah (Pemda), sama seperti tanggungan gaji PNS yang bekerja dibawah instansi tersebut.

“Bukan tenaga honorer aja, PNS juga Pemda. Kementerian/Lembaga itu dari Kementerian Keuangan, kemudian gaji-gaji dari PNS yang di daerah, di tingkat 2 tingkat 1, ya pemerintah daerah. Memang itu skemanya,” terang dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Adanya Panen Raya Belum Tentu Turunkan Harga Jagung

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, harga jagung tidak turun meskipun sudah memasuki masa panen. Hal ini karena jumlah jagung yang dapat dipanen belum mampu menutupi kebutuhan di pasaran.

“Meskipun pada panen, panen berapa banyak pertanyaannya kan gitu. Kalau banyak dan melimpah harga sudah jatuh,” ujar Darmin saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Saat ini, kata Darmin, impor menjadi satu-satunya upaya untuk menekan melonjaknya harga jagung yang kemudian berimbas pada kenaikan harga telur dan daging ayam. Padahal kedua jenis komoditas ini sangat dibutuhkan masyarakat.

“Syukur ada impor ini kalau tidak harganya bisa Rp 8.000. Asal kamu tahu masyarakat kita proteinnya yang paling banyak makan apa? Telor sama ayam. Nah artinya jangan main-main sama telur. Itu akan memengaruhi betul gizi orang,” jelasnya.

Darmin menambahkan, peternak di Indonesia sebagian besar adalah peternak kecil. Peternak ini jarang memiliki gudang penyimpanan jagung yang besar. Sehingga, begitu terjadi kekurangan stok akan langsung mempegaruhi harga.

“Tapi petelor, kamu pernah pergi ke blitar? Kecil-kecil, tidak punya gudang untuk nyimpen jagung. Jadi setiap dia beli mungkin untuk jagung sebulan dia beli, dia campur macam-macam artinya dia nggak punya stok. Kalau harga naik, kena dia,” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

26 Ribu Ton Jagung Impor Segera Masuk ke RI

Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan, sebanyak 74 ribujagung impor telah masuk pada akhir 2018. Jumlah tersebut berasal dari kuota impor yang ditetapkan sebesar 100 ribu ton.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan I Ketut Diarmita mengatakan, dari 100 ribu ton yang ditetapkan, belum semuanya masuk ke Indonesia. Sisanya sebesar 26 ribu ton dipastikan segera masuk dalam waktu dekat.

“Untuk impor jagung, sesuai dengan Rakortas yaitu sebesar 100 ribu ton (di 2018). Itu 74 ribu sudah masuk ke Indonesia, sisanya segera masuk,” ujar dia di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (8/1/2019). 


Ketut menyatakan, pemerintah memang sengaja tidak langsung memasukkan 100 ribu ton jagung yang telah ditetapkan. Hal ini untuk melihat seberapa besar kebutuhan di dalam negeri.

Menurut dia, jangan sampai jagung impor tersebut masuk saat petani tengah panen. Sehingga tidak membuat harga jagung petani anjlok.

“Kita tidak mau masuk gerojokan (semua), karena kita jaga petani gaung kita. Jangan sampai masuk pas masa panen, nanti jagung impor masuk, petani kita kecewa. Ini bagaimana petani jagung untung, peternak juga untung. Ini sangat terkait,” tandas dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: