JK: Menteri Ikut Kampanye Tak Ganggu Kinerja Kabinet Kerja

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan menteri-menteri yang ikut menyukseskan kampanye terbuka Jokowi-Ma’ruf Amin tak menggangu kinerja Kabinet Kerja.

Dia menyebut, para menteri masih bisa menjalankan tugasnya seperti biasa.

“Tugas-tugas rutin (menteri) tetap jalan,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (26/3/2019). 

Meski tak bisa bertemu langsung dengan para menteri yang ikut berkampanye, JK mengaku kerap berkomunikasi melalui sambungan telepon untuk urusan kenegaraan.

“Menteri-menteri juga tiap hari saya telponin,” ucap dia.

Menurut JK, setelah Jokowi melakukan kampanye terbuka, justru banyak menteri yang bekerja di Jakarta.

Berbeda dengan beberapa bulan sebelumnya, para menteri kerap mendampingi Jokowi melakukan kunjungan kerja, sekaligus kampanye di pelbagai daerah di Tanah Air.

“Kunjungan kenegaraan, kunjungan pemerintah, menteri-menteri pada ikut. Kalau ini enggak, kecuali menteri yang betul-betul dari parpol baru bisa. Kalau pejabat negara lain tidak,” kata JK. 

TKN Jokowi-Ma’ruf Amin melibatkan menteri-menteri Kabinet Kerja dalam kampanye terbuka. Para menteri dijadikan juru kampanye nasional (jurkamnas).

“Kami juga siapkan jurkamnas dari ulama, pimpinan partai politik, dan para menteri yang mengambil cuti untuk membantu seluruh panggung politik Pak Jokowi dan Ma’ruf Amin,” kata Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto, di Posko TKN, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 Maret 2019.

Menteri Disiapkan Jadi Jurkam Jokowi, BPN Prabowo: Konflik Kepentingan

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin mengatakan, sejumlah menteri kabinet kerja akan dilibatkan menjadi juru kampanye pasangan calon nomor urut 01 ini. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menilai hal tersebut menjadi konflik kepentingan.

“Menurut saya ini yang bisa menjadi conflict of interest, konflik kepentingan. Jadi mereka seharusnya menjadi pihak yang netral, jelas sekali, dan harusnya berkonsentrasi pada tugas-tugasnya sebagai menteri,” kata anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi Fadli Zon di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Menurut Fadli, menteri yang menjadi jurkam justru bertentangan dengan apa yang disampaikan capres petahana Jokowi agar mereka tak terlibat dalam politik praktis. Meski sudah mengambil cuti, dikatakan Fadli, tetap akan ada konflik kepentingan dalam tugas sebagai jurkamnas.
“Ya itu memang hak pribadi. Tapi kalau mereka memegang suatu fatsun politik, kalau mereka sebagai menteri, pembantu presiden, ya mestinya juga tak perlu. Karena itu menimbulkan, misalnya, mereka membagi satu program, misalnya PKH, atau program lain, lalu dia jadi jurkam. Nah, ini kan jadi menimbulkan konflik kepentingan. Dia sebagai menteri atau jurkam?” tanya Fadli.
Politikus Gerindra ini mengaku tak khawatir dengan kehadiran menteri sebagai jurkamnas. Lebih lanjut, ia mengimbau agar ada komitmen untuk tidak melibatkan aparat, termasuk menteri, dalam kampanye.

“Ya bukan khawatir. Kita sebetulnya mengimbau harus ada keadilan dan kejujuran dalam kampanye ini. Kan komitmennya seperti itu, jangan melibatkan aparat, aparat birokrasi, aparat hukum, birokrasi, TNI, jangan dilibatkan. Dan juga yang lain-lain, aparatur birokrasi, menteri-menteri, itu kan sama aja, sejalan,” tutur Fadli.

“Kita masih melihat di sana Ketua KSP (Moeldoko) itu setingkat menteri tetapi juga menjadi semacam tim aktif di dalam TKN. Kemarin saya kerja juga saudara Nusron Wahid Kepala Badan (BNP2TKI) tetapi juga aktif menjadi pendukung 01. Itu waktu saya di ILC saya sampaikan langsung, jadi ini menimbulkan suatu ketidakadilan di dalam kompetisi seperti ini karena ini sudah melibatkan aparatur,” imbuhnya.

Soal menteri yang akan menjadi jurkam, Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto menuturkan PDIP mengirimkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani; dari NasDem ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya; dan dari PKB ada Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Selain menteri yang merupakan politikus, lanjut Hasto, akan ada menteri dari kalangan profesional yang akan turut bergabung. “Ada sebagian yang gabung (dari menteri profesional). Ada Pak Budi Karya (Menteri Perhubungan),” jelas Hasto, Sabtu (23/3).
(azr/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Serangan Al-Shabaab Tewaskan 11 Orang di Somalia, Termasuk Wakil Menteri

Somalia – Serangan yang melibatkan kelompok bersenjata dan ledakan bom terjadi di sebuah kompleks perumahan kementerian di ibu kota Somalia. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 11 orang korban termasuk wakil menteri urusan sosial dan tenaga kerja Saqar Ibrahim Abdalla.

Dilansir AFP, Minggu (24/3/2019), kelompok Al-Shabaab mengklaim serangan itu pertanda kemampuan yang berkelanjutan dari pemberontak untuk menyerang jantung pemerintah Somalia, meskipun dukungan militer asing untuk Mogadishu.

Pertempuran diawali dengan dua ledakan di gerbang kompleks yang menampung kementerian tenaga kerja. Polisi mengatakan setidaknya empat pria bersenjata menyerbu gedung-gedung, mengarah ke baku tembak ketika petugas bergegas untuk menghadapi para penyerang.

“Jumlah korban tewas mencapai sebelas orang, tiga di antaranya perempuan, dan jumlah yang terluka adalah 15 orang,” kata Direktur Pelayanan Ambulans Aamin Mogadishu, Abdukadir Abdirahman Adan.

Senator Ilyas Ali Hassan membenarkan bahwa Saqar Ibrahim Abdalla, wakil menteri untuk urusan sosial dan pekerja, juga terbunuh.

“Saya tidak bisa menguraikan bagaimana dia meninggal tetapi saya dapat mengkonfirmasi bahwa dia terbunuh di dalam gedung kementerian,” kata Hassan.

Pejabat polisi Ibrahim Mohamed mengatakan semua pria bersenjata tewas.

“Ada beberapa korban lain termasuk anggota polisi,” katanya.

(knv/abw)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Wawancara Khusus Menteri BUMN: Pembangunan Tol Trans Sumatera Agar Investasi Tak Terkonsentrasi di Jawa

Liputan6.com, Jakarta – Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, terus melakukan pembangunan infrasturktur di seluruh negeri. Langkah ini tentu saja untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan kesejahteraan.

Namun ternyata, untuk bisa melakukan pembangunan tersebut tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh BUMN agar infrasturktur terus terbangun.

Tak hanya masalah teknis seperti pembebasan lahan, tetapi permasalahan non teknis seperti pandangan beberapa pihak mengenai utang untuk melakukan pembangunan juga cukup menjadi beban.

Sejauh apa pembangunan yang telah dilakukan oleh BUMN dan bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut menghadapi tantangan yang menghadang pembangunan infrasturktur?

Berikut ini petikan wawancara Liputan6.com dengan Menteri BUMN Rini Soemarno di sela-sela kunjungan kerjanya menilik pembangunan infrastruktur:

Dalam 4 tahun, BUMN konstruksi gencar membangun infrastruktur. Bagaimana realisasi pencapaian pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan oleh BUMN?

Alhamdulillah mayoritas memang berjalan lancar. Terutama kalau saya cerita sedikit soal Bakauheni-Terbanggi Besar panjangnya 140 km. Itu kami mulai kerja kuartal I 2015. Waktu itu penetapan lokasi (penlok) saja belum. Penlok itu penentuan lokasi dalam arti trase sudah bisa dibebaskan, baru kita proses pada saat itu. Jadi ini benar-benar pembangunan tercepat, dari sejak 0 awal itu 4 tahun.

Tapi secara total, kami memang sudah membangun banyak seperti di Jawa, seperti Trans Jawa yang diresmikan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi), dari Merak sampai Surabaya sudah tersambung. Kami juga sudah selesaikan tambahan lagi sampai ke Probolinggo. Ini Insya Allah makin bertambah terus.

Jadi sampai 2018 kemarin, yang sudah diresmikan Pak Presiden (panjangnya) kira-kira 780 km. Dengan tambahan ini (Bakauheni-Terbanggi Besar) yang 140 km, nanti Insya Allah bisa sampai Palembang, bisa diresmikan Insya Allah bulan Juli (2019).

Jadi bisa dikatakan di tahun ini BUMN konstruksi berjalan luar biasa?

Iya. Itu tidak terlepas dari sinergitas antara BUMN Karya. Karena seperti jalan tol yang 140 km ini, itu dikerjakan oleh empat BUMN Karya. Jadi dari 0 km sampai 40 km itu PT PP. Terus 40 km-75 km itu Waskita Karya. 75 km sampai 95 km itu Adhi Karya. 95km-140 km itu Wijaya Karya.

Jadi betul-betul kita bagi. Ini bisa terselesaikan karena yang ujung sana mulai, yang ujung sini mulai, terus di tengah juga mulai (dikerjakan serentak). Oleh karenanya bisa kita selesaikan 4 tahun.

Lalu selama 4 tahun ini, bagaimana evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur yang sudah dikerjakan?

Jadi yang paling berat dan tidak terlepas adalah untuk meyakini warga soal pembebasan lahan. Bagaimanapun juga kami melakukan penilaian, masyarakat bisa mengerti ini untuk kepentingan masyarakat. Juga kemudian masyarakat bisa melihat, dengan mendapat dana uang mereka bisa tergantikan (lahannya). Nah ini juga sangat menolong.

Saya rasa kenapa kami sekarang bisa melakukannya begitu cepat, karena pembebasan lahannya cukup baik, hampir di semua tempat. Adalah di beberapa tempat yang sedikit terkendala. Tapi ini tidak terlepas karena masyarakatnya juga bersemangat.

Paling berat seputar pembebasan lahan ke warga. Agar masyarakat bisa mengerti ini untuk kepentingan masyarakat. Dengan dapat dana atau uang, ini juga sangat menolong. Pembebasan lahannya cukup baik. Adalah di beberapa tempat yang cukup memakan waktu.

KPK juga Temukan Duit Honor di Ruang Menteri Agama, tapi Tak Disita

Jakarta – KPK mengungkap ada uang lain yang ditemukan di ruang Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin saat dilakukan penggeledahan di sana. Namun, uang itu tak disita karena berdasarkan bukti dan data yang ada uang itu diduga sebagai honor.

“Kami sebenarnya juga menemukan uang-uang yang lain di ruangan Menteri Agama pada saat itu yang dari informasi atau dari data yang ada di sana itu diduga merupakan honorarium dan uang-uang tersebut tidak dibawa,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (21/3/2019).

Penggeledahan di ruang Menag Lukman itu dilakukan terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kemenag dengan tersangka Romahurmuziy (Rommy). Adapun jumlah uang yang disita ialah Rp 180 juta dan USD 30 ribu.

Febri menegaskan uang yang disita itu diduga terkait dengan perkara. Namun, nantinya akan ada proses klarifikasi terkait uang yang disita itu.

“Jadi sejak awal tim KPK sudah memisahkan mana uang dalam amplop yang merupakan honor, mana yang bukan. Tapi tentu nanti ada proses klarifikasi lebih lanjut yang akan kami tanya saat proses pemeriksaan,” ujarnya.

Dia menyatakan KPK tak menghitung uang yang tak disita tersebut. Namun, Febri menjelaskan soal skema pemberian honor bagi penyelenggara negara, misalnya honor saat penyelenggara negara yang menjadi pembicara di sebuah acara.

“Ketika ada pejabat melaporkan menerima honor Rp 100 juta dan dia bicara dalam sebuah acara selama 2 jam atau 3 jam, maka kami akan melihat standar biayanya selama satu jam berapa. Kalau standar biayanya untuk ahli sekitar Rp 1,7 atau Rp 1,8 juta, atau katakanlah Rp 2 juta dikali 3 jam, maka yang berhak diterima menjadi milik penerima itu adalah nilai wajar dikali jumlah jam yang bersangkutan bicara,” jelasnya.

“Kalau misalnya ada honor nilainya sangat besar misalnya Rp 50 juta atau Rp 100 juta, maka sisanya jadi milik negara,” sambung Febri.

Sebelumnya sejumlah pihak telah angkat bicara terkait uang Rp 180 juta dan USD 30 ribu yang disita KPK itu. Misalnya, Wapres Jusuf Kalla (JK) yang menilai uang tersebut lazim berada di ruangan seorang Menteri.

“Lazim dong, selalu ada namanya kas kecil (di ruang kerja) iya kan dan menteri itu juga ada dana operasionalnya, dan itu kas dana operasionalnya (menteri),” ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Kemudian, PPP juga angkat bicara soal uang yang ditemukan di ruangan Lukman. Menurut PPP, Lukman yang juga Ketua Majelis Pakar PPP, dinilai merupakan orang yang terkenal bersih.

“Yakin (tidak berkaitan). Pak Menteri Lukman kan terkenal bersih ya,” kata Waketum PPP Arwani Thomafi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).

“Memang kami diinfokan bahwa itu uang-uang honor, honor sebagai menteri. Menteri kunjungan ke mana kan ada honornya, ada sebagai pembicara narasumber, itu kan ada honornya semua,” sambung dia.

Dalam kasus ini, ada 3 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mereka ialah Rommy selaku anggota DPR dan eks Ketum PPP yang diduga sebagai penerima, Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin sebagai tersangka pemberi.

Total suap yang diduga diberikan kepada Rommy berjumlah Rp 300 juta. Duit itu diduga diberikan agar Rommy membantu proses seleksi jabatan Muafaq dan Haris.
(haf/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sandiaga Sepakat dengan KPU Tak Undang Menteri Saat Debat Pilpres

Liputan6.com, Jakarta – Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno sepakat dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tak mengundang menteri saat debat pilpres selanjutnya. Dia menilai, pilihan itu untuk menghindari potensi benturan kepentingan.

“Saya sepakat ya, mungkin potensi benturan kepentingan kita datang disana sebagai menteri atau sebagai pembantu presiden atau timses presiden yang juga calon presiden,” kata Sandiaga di Jakarta, Rabu 20 Maret 2019.

Eks Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menghargai keputusan KPU. Menurut dia, menteri lebih baik mengadakan nonton bareng (nobar) di lain tempat.

“Jadi kelutusan itu kita hargai, walaupun debat itu jadi masukan menteri juga ya. Mungkin mereka bisa menonton di rumah saja atau mengadakan nobar,” tandas Sandiaga Uno.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bulat tidak menyodorkan undangan kepada menteri, sebagai tamu pada debat pemilihan presiden keempat. Hal ini menurut Komisoner KPU RI Pramono Ubaid, telah disepakati sejak rapat persiapan debat ketiga.

Penembakan di Utrecht, Menteri Kehakiman Belanda Didesak Mundur

Ilustrasi penjara Guyana (AFP)
Presiden Prancis Emmanuel Macron (AP/Phillipe Wojazer)
Bendera Korea Utara dan Korea Selatan berkibar berdampingan - AFP
Duta Besar Amerika Serikat Jason R Donovan membuka secara resmi gedung baru kedutaan besar negara tersebut di Jakarta (Liputan6.com/Happy Ferdian)
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat menyambangi Trakia Barat, Yunani, pada Desember 2017. (K. Ozer/AFP)
Mantan anggota Westlife, Brian McFadden (AFP Photo)
Warga Selandia Baru bersolidaritas terhadap korban penembakan (AFP Photo)
Sejumlah kereta Mass Rapid Transit (MRT) berjajar di Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta, Rabu (20/2). MRT Jakarta akan segera dioperasikan pada Maret 2019. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Will Connolly, bocah berjuluk Egg Boy, yang melemparkan telur ke senator Australia (AP Photo)

Perdana Menteri New Zealand Tolak Nama Teroris Masuk Memori

Wellington – Perdana Menteri (PM) New Zealand (Selandia Baru), Jacinda Ardern, memilih untuk tidak menyebut nama pelaku teror di dua Masjid Christchurch, New Zealand. Dia merasa, jika menyebutkan nama, para pelaku teror bisa mendapat banyak hal.

“Dia (pelaku-red) mendapat banyak hal dari aksi terornya, kecuali satu hal yakni kemasyhuran — itulah mengapa Anda tidak akan pernah mendengar saya menyebut namanya,” tegas PM Ardern dalam pernyataan emosional saat rapat khusus parlemen New Zealand, seperti dilansir AFP, Selasa (19/3/2019).

PM Ardern sendiri pada saat menyampaikan pernyataan terbaru mengawali dengan salam berbahasa Arab ‘Assalamualaikum’. Dia juga terlihat tampil mengenakan kerudung saat mengunjungi keluarga korban aksi teror di Christchurch.

PM Ardern juga meminta kepada warga untuk tidak menyebut nama pelaku yang telah merenggut banyak nyawa manusia.

“Saya memohon kepada Anda: Ucapkan nama-nama korban yang kehilangan nyawa, bukannya nama pria yang merenggut nama mereka,” tutur PM Ardern dalam rapat yang digelar di Wellington, empat hari usai teror di dua masjid Christchurch menewaskan 50 orang.

“Dia seorang teroris. Dia seorang kriminal. Dia seorang ekstremis. Tapi saat saya bicara, dia akan tanpa nama,” tegasnya.

Pelaku yang diidentifikasi bernama Brenton Tarrant (28) — seorang warga Australia — telah dijerat dengan satu dakwaan pembunuhan oleh pengadilan New Zealand. PM Ardern memastikan kepada parlemen bahwa dakwaan-dakwaan pidana lainnya akan dijeratkan kepada pelaku.

PM Ardern menegaskan, ‘kekuatan hukum penuh’ akan diberlakukan terhadap pelaku.

“Dia (pelaku-red) akan menghadapi kekuatan penuh dari aturan hukum di New Zealand,” tegasnya.

PM Ardern berjanji akan melakukan reformasi aturan kepemilikan senjata api, yang membuat pelaku bisa membeli senjata-senjata api secara legal, termasuk senapan semi-otomatis, yang dipakainya dalam aksi teror di Christchurch pada Jumat (15/3) lalu.
(idn/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ini Kata Wakil Ketua KPK Soal Uang yang Disita dari Laci Menteri Agama

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp 180 juta dan USD 30.000 dari ruang kerja Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Penyitaan ini sebagai rentetan penyidikan kasus mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy.

Belum jelas status dan kaitan uang tersebut dalam kasus ini.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang enggan berkomentar detil mengenai hal tersebut. Dia mengatakan, sedianya urusan keuangan di setiap kementerian berada di tangan bendahara.

Namun, dia menyebut banyak kemungkinan soal asal muasal uang tersebut. 

“Saya enggak tahu tapi kan ada bendaharanya. Juga kan mungkin untuk kepentingan, ada yang namanya dana taktis bisa saja kan,” ujar Saut usai menghadiri seminar Urgensi Pembaruan Revisi Undang-undang Tipikor di Sari Pan Pacific Hotel, Jakarta, Selasa 19 Maret 2019.

Penyitaan uang oleh KPK di ruang kerja Lukman juga mengundang reaksi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia menduga uang ratusan juta di laci meja kerja Lukman tidak terkait kasus jual beli jabatan.

Dia menambahkan, bagi pejabat lumrah menyimpan uang di kantor. Bahkan dia tidak menampik kerap menyimpan uang di kantornya.

“Lazim dong, selalu namanya kas kecil. Ya kan, dan itu juga menteri ada dana operasionalnya. Dan itu cash dana operasionalnya,” ujar Wapres JK di kantornya.

Penggeledahan

Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang ratusan juta rupiah di ruang kerja Menteri Agama (Menang) Lukman Hakim Saifuddin. Uang tersebut dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan rupiah.

“Kami temukan kemudian disita juga dari ruangan Menteri Agama sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan dollar dengan nilai seratusan juta rupiah,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 18 Maret 2019.

KPK membeberkan nominal uang yang disita dari Kantor Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Uang tersebut diduga terkait kasus jual beli jabatan yang melibatkan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Totalnya ada sekitar Rp 180 juta ditambah USD 30.000.

“Kemarin sudah dilakukan penyitaan terhadap uang yang ditemukan di laci meja ruang kerja Menteri Agama. Uang tersebut akan diklarifikasi juga jumlahnya dalam rupiah sekitar Rp 180 jutaan dan dalam US dollar ada sekitar 30 ribu USD,” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK.

Uang tersebut kemudian akan dipelajari penyidik KPK dan menjadi bagian dari pokok perkara kasus tersebut. Termasuk juga menyelidiki sejumlah dokumen yang didapatkan dari lokasi penggeledahan lain yakni Kantor DPP PPP dan rumah Romahurmuziy di Condet.

“Akan kami lakukan analisis lebih lanjut karena kami juga ada tentu bukti-bukti terkait barang-barang yang disita,” jelas dia.

Dalam prosesnya, KPK dapat memanggil Menteri Agama untuk dimintai keterangan terkait temuan itu.

“KPK juga mengingatkan kepada pihak terkait agar bersikap kooperatif. Harapannya semua pihak kooperatif dalam penanganan perkara ini agar prosesnya bisa kita letakkan hanya sebagai sebuah proses hukum sesuai aturan yang berlaku,” ucap Febri.

KPK Sita Uang di Ruangan Kerja Menteri Agama, Ini Respons Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan berkomentar terkait langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyita uang tunai Rp 180 juta dari ruangan kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Penyitaan tersebut terkait kasus jual beli jabatan yang melibatkan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

“Saya nggak mau komentar, karena ini masih dalam proses pemeriksaan. Jadi saya nggak mau komentar ya,” ujar Jokowi di Jiexpo Kemayoran Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

Dia menegaskan, penyidikan kasus ini merupakan kewenangan penyidik komisi antirasuah. Untuk itu, dia tak ingin ikut campur.

“Kita berikan kewenangan penuh kepada KPK untuk memeriksa kasus ini,” kata Jokowi.

Sebelumnya, KPK membeberkan nominal uang yang disita dari Kantor Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terkait kasus jual beli jabatan yang melibatkan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Totalnya ada sekitar Rp 180 juta ditambah US$ 30 ribu.

Uang tersebut akan dipelajari penyidik KPK dan menjadi bagian dari pokok perkara kasus tersebut. Termasuk juga menyelidiki sejumlah dokumen yang didapatkan dari lokasi penggeledahan lain, yakni kantor DPP PPP dan rumah Romahurmuziy di kawasan Condet.

“Akan kami lakukan analisis lebih lanjut karena kami juga ada bukti-bukti terkait barang-barang yang disita,” jelas Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2019).

Dalam prosesnya, KPK dapat memanggil Menteri Agama untuk dimintai keterangan terkait temuan itu.

“KPK juga mengingatkan kepada pihak terkait agar bersikap kooperatif. Harapannya semua pihak kooperatif dalam penanganan perkara ini agar prosesnya bisa kita letakkan sebagai sebuah proses hukum sesuai aturan yang berlaku,” Febri menandaskan.