HEADLINE: MRT Jakarta, Ikon Baru yang Terwujud Setelah Penantian 34 Tahun

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK tampak semringah. Tiba di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu 20 Februari 2019 pukul 10.30 WIB, JK dan rombongan langsung naik kereta mass rapid transit (MRT) Jakarta menuju Stasiun Lebak Bulus. Sepanjang perjalanan, JK tampak menikmati moda transportasi baru Ibu Kota ini.

Didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar, JK tak hanya menjajal rasanya jadi penumpang. JK yang mengenakan batik panjang dan bertopi hitam itu juga duduk di kursi masinis saat kereta kembali menuju Stasiun Bundaran HI.

“Sistem ini cocok kalau untuk Jakarta, (karena) penduduknya 10 juta. Pokoknya 10 tahun minimum 200 kilometer harus jadi, baru Jakarta akan bersaing sebagai kota metropolitan,” ujar JK usai mencoba moda transportasi yang diberi nama Ratangga oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.

Ratangga atau MRT Jakarta memang belum beroperasi secara reguler, namun terus melakukan uji coba setiap harinya hingga diresmikan pada akhir Maret mendatang. Uji coba itu pun belum bisa mengikutkan warga Ibu Kota.

“MRT baru beroperasi penuh antara tanggal 24 Maret dan 31 Maret. Minggu depan uji coba penuh (full trial run), tapi masih belum bisa melibatkan publik. Publik baru bisa mencoba tanggal 12 Maret dan harus mendaftar melalui website MRT,” terang Corporate Secretary PT MRT Jakarta Muhammad Kamalludin kepada Liputan6.com, Jumat (22/2/2019).

Usai melakukan pendaftaran, nantinya masyarakat akan mendapatkan quick response (QR) code atau bukti pendaftaran yang perlu dicetak. Bukti itu nantinya perlu dibawa pada saat mau menjajal naik MRT. Masyarakat yang ingin naik Ratangga secara gratis itu pun tak dibatasi oleh kuota.

Selama masa uji coba tersebut, lanjut dia, masyarakat yang akan menggunakan MRT tidak akan dipungut biaya sama sekali alias gratis. Di sisi lain, jumlah kereta yang disediakan masih dibatasi karena belum diluncurkan secara resmi.

“Nanti prosedurnya masih kita susun, dan batas (jumlah masyarakat) masih kita tentuin, kemudian aksesnya dari stasiun mana dulu. Ini juga belum langsung serempak 13 stasiun langsung full pelayanan, kan masih belum bayar, masih gratis, makanya kita atur dulu,” jelas Muhammad Kamalludin.

Pada Fase I ini, MRT Jakarta memiliki 13 stasiun. Tujuh di antaranya adalah stasiun layang yang berada di Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Sedangkan stasiun bawah tanah berada di Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran Hotel Indonesia.

Jika sudah beroperasi penuh dan semua stasiun telah dibuka untuk melayani jalur perjalanan sepanjang 15,7 kilometer, pihaknya meyakini Ratangga bisa membawa 130 ribu penumpang setiap harinya. Namun, bukan hanya jumlah penumpang yang menjadi perhatian PT MRT Jakarta, melainkan adanya perubahan budaya warga Ibu Kota.

“Kita tentunya ingin mengembangkan budaya mengantre dengan tertib dan teratur, untuk kemudian beralih ke moda lain seperti bus umum dan kendaran pribadi maupun online di tempat yang sudah ditentukan secara disiplin,” ujar Muhammad Kamalludin.

Hanya saja, dia belum mengetahui tarif atau ongkos yang akan dikenakan bagi penumpang Ratangga nantinya. “Tarif akan diumumkan Pemprov DKI,” pungkas dia.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya sedang melakukan kajian final untuk menghitung tarif MRT Jakarta. Dia menyebutkan, kajian tarif MRT Jakarta bakal dihitung berdasarkan jarak per kilometer.

“Tinggal diumumkan, sebelum data lengkap saya tidak akan umumkan (angkanya),” kata Anies saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2019).

Oktober 2018 lalu, PT MRT Jakarta mengajukan tarif jarak terjauh, Stasiun Lebak Bulus-Hotel Indonesia sebesar Rp 13 ribu. Usulan tarif ini sudah diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk diputuskan.

Angka tersebut berasal dari kajian tentang kesanggupan masyarakat membayar ongkos perjalanan MRT. Hasilnya, masyarakat akan membayar Rp 8.500 untuk 10 kilometer pertama. Sedangkan untuk rute selanjutnya, formulasi biaya yang dibebankan adalah Rp 700 per kilometer.

Sementara pada peninjauan November tahun lalu, Presiden Jokowi memperkirakan tarif perjalanan menggunakan Ratangga paling tinggi Rp 9.000.

“Tarifnya Rp 8.000 sampai Rp 9.000,” kata Jokowi di Stasiun Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa 6 November 2018.

2 dari 3 halaman

Melayang Bisa, Masuk Terowongan Ayo

Mimpi buruk warga Jakarta akan kemacetan yang setiap hari terpampang di depan mata agaknya bakal segera berkurang. Mulai Maret mendatang, Jakarta akan memiliki sistem transportasi mass rapid transit (MRT) yang diharapkan pemerintah menjadi langkah pertama menghapus kemacetan di Ibu Kota.

Sarana transportasi yang kini juga populer dengan istilah Moda Raya Terpadu itu diyakini bakal membuat warga pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan MRT Jakarta. Alasannya, moda ini bebas macet, cepat dan modern.

“Inilah saatnya untuk mengubah Jakarta. Inilah saatnya untuk menjadikan Jakarta lebih baik dan bebas dari kemacetan,” kata Direktur MRT Jakarta William Sabandar, beberapa waktu lalu.

Ucapan William tak main-main. Ada tiga moda transportasi berbasis rel yang akan mengepung Jakarta di masa depan. Yakni kereta rel listrik (KRL), light rail transit (LRT) dan MRT. Ketiga moda transportasi dengan sarana kereta tersebut diharapkan mampu melayani mobilitas warga Ibu Kota dalam beraktivitas sehari-hari, sekaligus memangkas kemacetan.

Meski terkesan sama, ketiga moda ini punya beberapa perbedaan baik dari perlintasan, kapasitas penumpang, dan rangkaiannya. LRT atau kereta api ringan, misalnya, mengacu pada beban ringan dan bergerak cepat. Meskipun MRT dan KRL memiliki daya angkut lebih besar, LRT dapat memindahkan penumpang melalui operasi rute yang lebih banyak.

Selain itu, kelebihan dari moda transportasi LRT ini, sistem perlintasannya dibuat melayang sehingga tidak memiliki konflik sebidang yang sering ditemukan di lintasan KRL. Karenanya, headway atau jarak antarkereta dapat dipastikan waktunya.

Sedangkan commuter line atau KRL yang sudah mulai beroperasi sejak tahun 1925 merupakan kereta rel yang menggunakan sistem propulsi motor listrik sebagai penggerak keretanya. KRL yang melayani rute Jabodetabek ini seringkali mengalami konflik sebidang dengan penyeberangan jalur kendaraan mobil dan motor. Hal ini yang kerap menimbulkan kemacetan serta kecelakaan.

Kemudian MRT yang merupakan transportasi dengan transit cepat dan memiliki daya angkut yang lebih besar dari LRT. Perlintasannya dibuat melayang dan bawah tanah, sehingga meminimalisir pertemuan dengan konflik sebidang sama halnya dengan LRT.

Ketika tahap pertama mulai beroperasi pada Maret mendatang, 14 rangkaian kereta MRT akan digunakan untuk layanan harian mulai pukul 05.00 pagi hingga tengah malam. Sementara dua lainnya tetap disiagakan jika terjadi keadaan darurat. Rute ini membentang sejauh 15,7 kilometer antara Lebak Bulus di pinggiran selatan dan Bundaran Hotel Indonesia.

Lebak Bulus adalah lingkungan perumahan yang padat penduduk. Dengan transportasi umum lainnya, dibutuhkan waktu sekitar 90 menit untuk menempuh perjalanan menuju Bundaran HI. Tetapi, dengan MRT waktu perjalanan akan menjadi satu jam lebih pendek atau hanya sekitar 30 menit.

“Kita bersama-sama mencoba MRT dari Bunderan HI sampai di Lebak Bulus sepanjang 16 KM. Ini uji coba terus dan saat tadi kita naik dengan kecepatan 60 km per jam, suaranya dapat dikatakan tidak ada bisingnya, tidak terdengar, menurut saya sangat bagus sekali,” puji Presiden Jokowi usai menjajal MRT di Depo Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa 6 November 2018.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar juga memaparkan spesifikasi teknis moda yang diberi nama Ratangga ini. Dia mengatakan, kereta MRT Jakarta dibuat oleh perusahaan Nippon Sharyo asal Jepang. Posisi kemudi masinis berada di sisi sebelah kanan karena disesuaikan dengan arah jalur perjalanan kereta.

Seluruh kereta MRT Jakarta dibuat dari material stainless steel. Satu rangkaian kereta MRT Jakarta dapat menampung sebanyak 1.200 penumpang dan jika sangat padat dapat mencapai 1.950 penumpang. Satu unit kereta atau gerbong memiliki 2 unit penyejuk ruangan.

Satu rangkaian kereta nantinya terdiri dari 6 kereta. Pada kereta 1 dan 6 yang merupakan kereta dengan kabin masinis merupakan kereta tanpa motor penggerak atau disebut juga trailer car. Untuk kereta 2 hingga 5 yang merupakan kereta tanpa kabin masinis memiliki masing-masing 1 pantograf tipe single arm dengan motor penggerak atau disebut juga motor.

Dengan semua keunggulan itu, MRT ternyata tak hanya diperuntukkan bagi warga Jakarta. Paling tidak menurut Presiden Jokowi, moda transportasi jenis ini akan terus digeber di kota-kota lain yang memiliki problem serupa dengan Ibu Kota.

“Memang harus berani memulai seperti di sini. Jakarta sudah memulai. Palembang memulai. Nanti Bandung mulai, Surabaya mulai, Medan mulai. Saya kira memang transportasi massal ini adalah masa depan transportasi kita untuk menghindari kemacetan di kota mana pun,” ujar Jokowi.

Pertanyaan sekarang, apakah proses pembangunan moda MRT di kota-kota lain juga akan memakan waktu yang lama seperti di Jakarta?

3 dari 3 halaman

Mimpi Habibie yang Terwujud di Era Jokowi

Keinginan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang modern, khususnya dari sisi moda transportasi, sudah tercetus sejak lama. Puluhan tahun lalu, banyak sudah studi yang mempelajari pengembangan sarana transportasi modern di Ibu Kota.

Bahkan, sejak 1980 lebih dari 25 studi subjek umum dan khusus telah dilakukan terkait dengan kemungkinan membangun sistem mass rapid transit (MRT) di Jakarta. Sementara dari sisi pemikiran, ide awal transportasi massal ini sudah dicetuskan sejak 1985 oleh Bacharuddin Jusuf Habibie yang ketika itu menjabat Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Tak sekadar mencetuskan gagasan, Habibie juga mendalami berbagai studi dan penelitian tentang MRT. Namun, semua gagasan itu tak kunjung terwujud. Salah satu alasan utama yang membuat rencana itu tertunda adalah krisis ekonomi dan politik pada 1997-1999.

Selepas krisis, Jakarta yang ketika itu dipimpin Gubernur Sutiyoso melanjutkan studi sebelumnya. Selama 10 tahun pemerintahan Sutiyoso (1997-2007), setidaknya ada dua studi dan penelitian yang dijadikan landasan pembangunan MRT.

Pada 2004, Sutiyoso mengeluarkan keputusan gubernur tentang pola transportasi makro untuk mendukung skenario penyediaan transportasi massal, salah satunya angkutan cepat terpadu yang akan digarap pada 2010.

Dilanjutkan Agustus 2005, sub Komite MRT dibentuk untuk mendirikan perusahaan operator MRT. Pada 18 Oktober 2006, dasar persetujuan pinjaman dengan Japan Bank for International Coorporation dibuat.

Perlu dua tahun kemudian atau setahun setelah Fauzi Bowo menggantikan posisi Sutiyoso menghuni Balai Kota Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) berdiri pada 17 Juni 2008. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas dengan mayoritas saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta 99.98% dan PD Pasar Jaya 0.02%)​.

Dikutip dari laman www.jakartamrt.co.id, PT MRT Jakarta memiliki ruang lingkup kegiatan di antaranya untuk pengusahaan dan pembangunan prasarana dan sarana MRT, pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana MRT, serta pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta depo dan kawasan sekitarnya.

Pada tahun yang sama, perjanjian pinjaman untuk tahap konstruksi ditandatangani, termasuk pula studi kelayakan pembangunan MRT. Pada 31 Maret 2009, perjanjian kredit pertama dengan jumlah 48,150 miliar Yen untuk membangun Sistem MRT Jakarta ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Japan International Corporation Agency (JICA) di Tokyo, Jepang. Secara keseluruhan, paket pinjaman dari JICA untuk pengembangan sistem MRT Jakarta bernilai total ¥ 120 miliar Yen.

Namun, semua itu tak membuat pembangunan MRT dimulai yang berarti janji Fauzi Bowo di masa kampanyenya Pilgub 2007 tak bisa dipenuhi. Pada Pilgub DKI Jakarta 2012, dia berjanji lagi bakal mengembangkan dan mengerjakan MRT jika kembali terpilih. Namun, dia kalah dari Joko Widodo atau Jokowi yang kemudian memimpin Ibu Kota.

Pengerjaan desain dasar untuk tahap pertama proyek MRT yang dibuat pada akhir 2010 dilanjutkan. Proses tender berlangsung pada akhir 2012 ketika gubernur baru Jakarta itu tiba-tiba mengatakan ingin meninjau kembali proyek MRT Jakarta. Jokowi juga mengumumkan bahwa proyek ini akan dilanjutkan sebagai salah prioritas dalam anggaran tahun 2013.

Butuh waktu setahun bagi Jokowi memutuskan pembangunan proyek MRT akan mulai dikerjakan. Pembahasan ini juga sempat alot ketika Jokowi rapat dengan warga Fatmawati yang terkena imbas proyek. Pada 28 November 2012, sang gubernur bahkan sempat keluar ruangan lantaran ada kericuhan dan protes warga yang menolak proyek MRT.

Namun, mimpi itu akhirnya mulai diwujudkan. Pada Kamis 10 Oktober 2013, pengerjaan proyek ini resmi dimulai dengan peletakan batu pertama di atas lahan yang rencananya berdiri Stasiun MRT Dukuh Atas, salah satu kawasan paling sibuk di Jakarta Pusat.

“(Sudah) 24 tahun warga Jakarta ini mimpi pengen punya MRT, mungkin juga sudah banyak yang mimpinya sudah hilang karena kok nggak dimulai-dimulai. Alhamdulillah pada pagi hari ini dimulai,” ujar Jokowi dalam sambutannya.

Lebih dari lima tahun setelah proyek ini mulai dikerjakan, MRT yang kini juga disebut dengan Moda Raya Terpadu itu akan segera diresmikan untuk beroperasi secara penuh. Jokowi yang kini menjabat sebagai Presiden RI direncanakan meresmikan moda transportasi yang diberi nama Ratangga oleh Gubernur Anies Baswedan itu pada Maret mendatang.

Namun, Ratangga dengan rute Lebak Bulus-Bundaran HI bukanlah akhir mimpi Jokowi. Dia juga sudah meminta agar tahun ini juga pembangunan MRT Jakarta tahap kedua, yakni rute Bundaran Hotel Indonesia-Kampung Bandan (Ancol) segera dimulai. Demikian pula pembangunan MRT koridor East-West.

“Kita harapkan nanti pada tahapan kedua, HI sampai ke Ancol. Tahun depan plus kita harapkan yang East-West,” kata Jokowi di Depo MRT Lebak Bulus, Selasa 6 November 2018.

Jadi, selamat datang Ratangga dan Jakarta yang makin modern.

Jaksa KPK Sertakan Peran Korporasi dalam Tuntutan Billy Sindoro

Liputan6.com, Bandung – Terdakwa kasus suap perizinan proyek Meikarta Billy Sindoro dituntut jaksa pada KPK dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Mantan Direktur Operasional Lippo Group, Billy yang diyakini jaksa telah memberi suap sebesar Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk perizinan proyek Meikarta.

Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung, jaksa KPK I Wayan Riana menyebut ada peran korporasi dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.

Jaksa mengungkap proyek tersebut digarap pengembang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang.

Dalam tuntutan, jaksa menyebutkan tentang kesaksian Ju Kian Salim selama di persidangan. Ia merupakan Town Management PT Lippo Cikarang sejak tahun 2016 dan direktur di PT MSU.

“(Ju Kian Salim) menerangkan pada pokoknya bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran uang terkait dengan Meikarta adalah semua direksi PT Lippo Cikarang dan PT MSU,” kata jaksa saat memaparkan surat tuntutan, Kamis (21/2/2019) malam.

Dalam surat dakwaan keempatnya, PT Lippo Cikarang melalui PT MSU juga disebutkan jaksa berperan secara bersama-sama dengan para terdakwa suap tersebut.

Keterangan Ju Kian Salim tersebut menurut jaksa sesuai dengan bukti berupa dokumen pengeluaran PT MSU. Bukti pengeluaran uang itu yang diyakini sebagai sumber duit suap.

“Persesuaian keterangan saksi Ju Kian Salim dengan dokumen pengeluaran PT MSU tanggal 14 Juni 2017 tersebut semakin menguatkan bahwa PT Lippo Cikarang melalui PT MSU adalah sumber uang yang diberikan kepada Neneng Hassanah Yasin dan beberapa dinas terkait perizinan Meikarta,” kata jaksa.

2 dari 2 halaman

Penjelasan Jaksa

Jaksa menyebut seluruh pemberian itu berjumlah Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu. Uang itu diberikan ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk pengurusan perizinan proyek Meikarta.

Billy diyakini telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Henry dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Fitra Djaja dan Taryudi dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Setelah persidangan, I Wayan menjelaskan pihaknya akan menganalisis keterlibatan korporasi dalam kasus Meikarta sekaligus menunggu putusan majelis hakim.

“Kalau misalnya majelis memutuskan permintaan kami kan tadi bersama-sama dengan korporasinya juga. Nanti kalau misalnya diputuskan, kami laporkan ke pimpinan dan nanti ditindak lanjut internal,” ujarnya.

Menurut dia, korporasi tetap diuraikan dalam unsur Pasal 55. “Tadi ada keterangan Ju Kian Salim yang kita kaitkan dengan barang bukti Rp3,5 miliar. Kemungkinan itu kita analisa koorporasi bersama-sama dengan para pelaku. Kita tunggu putusan hakim,” ujarnya.

Sebagian besar pemberian itu, lanjut I Wayan, diberikan setelah izin Meikarta keluar. Pada saat IPPT keluar, proses perizinan diambil alih oleh tim pusat. Pimpinannya adalah terdakwa Billy Sindoro yang disebutnya merekrut Henry, Fitra dan Taryudi.

“Terdakwa (Billy) ini di belakang layar mengatur pemberian-pemberian ini,” kata jaksa.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Penjelasan Jaksa Soal Kasus Perusakan Rumah di Makassar

Liputan6.com, Makassar – Kasus dugaan pidana perusakan rumah milik warga di Makassar terkatung-katung hingga memakan waktu nyaris dua tahun.

Berkas perkara dua orang tersangka dalam kasus tersebut masing-masing pemberi pekerjaan Jemis Kontaria dan Edi Wardus Philander selaku pemborong pekerjaan, hingga saat ini tak memperlihatkan isyarat akan dinyatakan lengkap (P 21). Malah berkas berulang kali hanya bolak-balik antara penyidik Kepolisian dalam hal ini Polda Sulsel dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulsel.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tersebut, Fitriani didampingi oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Salahuddin mengaku jika pihaknya sulit memaksakan berkas kedua tersangka Berstatus P 21, karena hingga saat ini penyidik Polda Sulsel belum memenuhi kelengkapan berkas sebagaimana telah dituangkan dalam petunjuk yang diberikan pihaknya.

“Pasal yang diterapkan dalam perkara ini kan Pasal 406 Jo Pasal 55. Nah Pasal 55 ini kita minta ada pelaku materil (yang melakukan perusakan langsung dalam hal ini buruh) tidak hanya pelaku tidak langsung (yang menyuruh). Ini yang belum dipenuhi oleh penyidik karena keduanya harus dipidana, ini kan yang dimaksud ‘vicarious liability’,” kata Fitriani saat ditemui di ruangan kerja Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Kamis 21 Februari 2019.

Mengenai adanya putusan praperadilan bernomor 15/Pid.Pra/2016/PN.Makassar tertanggal 16 Agustus 2016 yang memutuskan dengan tegas jika para buruh yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polsek Wajo, tidak dapat dibebankan pidana karena mereka hanya menjalankan pekerjaan untuk memperoleh upah.

Sehingga berdasarkan putusan praperadilan tersebut, penyidik Polsek Wajo menghentikan proses penyidikan terhadap para buruh yang dimaksud, diakui Fitriani, itu tidak mengikat, tapi tetap akan menjadi pertimbangan dalam perkara yang telah menjerat pemberi pekerjaan Jemis Kontaria dan pemborong pekerjaan Edi Wardus sebagai tersangka.

Ia menjelaskan dalam putusan praperadilan yang meloloskan buruh dari jeratan pidana tersebut, sepengetahuannya juga terdapat pertimbangan Hakim bahwa jika terdapat kerusakan rumah seperti yang dipermasalahkan, sebaiknya ditempuh jalur gugatan perdata.

“Jadi amar putusan praperadilan yang meloloskan buruh dari jeratan pidana jangan juga dibaca sepotong-sepotong dong. Harus utuh,” kilah Fitriani.

Ia pun membantah ketika pihaknya dituding menolak kehadiran saksi ahli pidana untuk menjelaskan secara utuh mengenai petunjuk ‘vicarious liability’ (pertanggung jawaban pidana pengganti) yang diberikan pihaknya sebagai syarat kelengkapan berkas perkara kedua tersangka.

“Tidak pernah ada permintaan penyidik Polda Sulsel secara tertulis ke kami untuk gandeng ahli pidana menerangkan utuh terkait petunjuk yang kami berikan yakni tentang unsur ‘vicarious liability’ itu,” ujar Fitriani.

Ia berharap penyidik Polda Sulsel segera memenuhi petunjuk yang diberikan oleh pihaknya agar syarat kelengkapan berkas perkara kedua tersangka bisa segera terpenuhi dan dinyatakan perkara ini P.21.

“Hingga saat ini petunjuk kami sepertinya masih diupayakan dipenuhi oleh penyidik. Mendekat ini kami akan undang penyidik membicarakan masalah kelengkapan berkas perkara kasus perusakan rumah milik warga Makassar ini. Waktunya belum ada kepastian tapi jadwal gelar perkara bersama kita pasti akan lakukan secepatnya,” ungkap Fitriani.

Saksikan Video Pilihan Di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Korban Tantang Jaksa Arahkan Penyidik Gandeng Ahli Hukum Pidana

Korban sekaligus pelapor kasus perusakan rumah, Irawati Lauw melalui Penasehat Hukumnya, Jermias Rarsina menanggapi pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fitriani yang menafsirkan Pasal 55 KUHP dalam perkara kasus perusakan rumah yang dilaporkan korban (kliennya) sejak tahun 2017 namun tidak menemui kepastian hukum.

Menurut Jermias, dalam hukum pidana dikenal adanya ajaran tentang delneming (penyertaan) Pasal 55 KUHP dan sudah banyak yurisprudensi (putusan hakim) mengenai hal itu dalam praktek peradilan pidana.

Seperti contoh yurisprudensi klasik dan itu semua orang hukum tahu tentang bagaimana pelaku langsung yang dipersamakan dengan pelaku tidak langsung didasarkan pada hal yang disebut sifat pribadi yang melekat pada manusia sebagai subyek hukum.

Di antaranya menurut Arrest Hoge Raad pada tanggal 21 April 1913, kata Jermias, berpendapat bahwa seorang pelaku tidak langsung itu bukan merupakan pelaku tetapi dipersamakan dengan seorang pelaku. Dimana sifat pribadi itulah yang merupakan unsur suatu kejahatan.

Olehnya itu, lanjut Jermias, inilah yang harus (wajib) ahli pidana dihadirkan sebagai salah satu instrumen alat bukti untuk membuat terang petunjuk Jaksa Penuntut Umum terkait unsur ‘vicarius liability’ terhadap pelaku penggantinya yaitu Jemis Kontaria (pemberi pekerjaan) dan Edi Wardus (pemborong pekerjaan) atas perbuatan pekerjaan dari buruh sehingga berakibat rusak rumah.

Dengan menyimak penjelasan diatas, kata Jermias, justru hukum pidana telah membuat batasan pertanggung jawaban pidana bagi buruh.

“Di sinilah berfungsi ajaran delneming, yang mana ‘vicarious liability’ dapat berlaku bagi pelaku tidak langsung. Jadi tidak berarti karena ada pelaku langsung yang sudah dibatasi pertanggung jawaban pidana, lalu tidak dapat dibebankan kewajiban bertanggung jawab secara pidana kepada pelaku tidak langsung. Keliru jika ada yang beranggapan demikian,” jelas Jermias via telepon, Jumat (22/2/2019).

Tanpa mengurangi peran dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam bertafsir mengenai penerapan Pasal 170 dan Pasal 406 Jo Pasal 55 KUHP perihal perusakan, Jermias menyarankan sebaiknya lebih tepat jika Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli pidana untuk membuat terang ajaran delneming tentang vicarious liability.

“Apa susahnya? Jika berlama lama, ada apa?,” Jermias menandaskan.

Diketahui, perkara dugaan pengrusakan rumah di Jalan Buruh Makassar awalnya ditangani Polsek Wajo dengan menetapkan beberapa orang buruh yang dipekerjakan oleh Jemis Kontaria (pemberi pekerjaan) menjadi tersangka.

Usai ditetapkan tersangka, Jemis pun mencoba membela para buruhnya dengan melakukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Alhasil Hakim Tunggal, Cenning Budiana yang memimpin sidang praperadilan kala itu menerima upaya praperdilan yang diajukan oleh para buruh. Perkara dugaan pengrusakan yang ditangani Polsek Wajo pun akhirnya berhenti (SP.3).

Kemudian perkara kembali dilaporkan ke Polda Sulsel dan akhirnya menetapkan Jemis Kontaria selaku pemberi pekerjaan dan Edi Wardus Philander selaku pemborong pekerjaan sebagai tersangka.

Namun belakangan, dia tak terima status tersangkanya tersebut, sehingga ia mengajukan upaya praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Alhasil sidang praperadilan yang dipimpin Hakim tunggal Basuki Wiyono menolak gugatan praperadilan yang diajukan Jemis melalui Penasehat Hukumnya dan menyatakan status tersangkanya sah secara hukum dan memerintahkan agar penyidikannya segera dilanjutkan

Rusunawa Paspampres 10 Lantai Dibangun di Kawasan Tanah Abang

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan membangun Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di Jalan Tanah Abang II, Jakarta.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pembangunan Rusunawa ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hunian anggota Paspamres dan keluarga, serta meningkatkan semangat tugas prajurit.

“Kami berharap dengan pembangunan Rusun Tingkat Tinggi ini bisa meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para anggota Paspampres TNI yang bertugas,” ujar dia dalam sebuah keterangan tertulis, Jumat (22/2/2019).

Khalawi menjelaskan, pembangunan Rusun Sewa bagi TNI dan Polri dilakukan karena banyak anggota TNI dan Polri yang belum memiliki hunian yang layak. Ketersediaan hunian turut mendukung TNI dan Polri dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kurun waktu 2015-2018, Kementerian PUPR telah membangun sebanyak 114 tower dengan total 4.267 unit Rusun TNI yang tersebar di 24 Provinsi. Selain itu, pada kurun yang sama Kementerian PUPR juga telah membangun rumah khusus TNI sebanyak 4.267 unit di 34 Provinsi.

“Jika para anggota Paspampres TNI dan ASN di lingkungan TNI tinggal di Rusunawa, tentunya ke depan mereka bisa menabung. Saat ini sebagian anggota TNI tinggal di rumah dinas, namun untuk mendapatkan lahan pembangunan perumahan tapak di Ibukota tentunya sangat mahal, jadi kami dorong agar pembangunan Rusun untuk anggota TNI dengan hunian vertikal seperti Rusun ini,” tutur Khalawi.

Adapun Rusunawa Paspampres yang dibangun terdiri dari satu tower setinggi 10 lantai sebanyak 93 unit dengan empat tipe berbeda, yakni tipe A seluas 130 meter persegi sebanyak 2 unit, tipe B seluas 90 meter persegi sebanyak 9 unit, tipe C seluas 70 meter persegi sebanyak 44 unit, dan tipe D seluas 45 meter persegi sebanyak 38 unit.

2 dari 3 halaman

Kontraktor Brantas Abipraya

Rusunawa ini akan dibangun oleh kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya dengan pendanaan APBN 2018-2019 senilai Rp 136 miliar.

Setiap unit pada tower tersebut akan dilengkapi meubelair seperti meja tamu dan sofa, meja dan kursi makan, lemari pakaian, serta tempat tidur di tiap kamar. Rusun juga akan dilengkapi fasilitas satu basement, dan satu helipad di bagian atap.

Khalawi menyebutkan, ada hal spesial yang diperuntukkan di Rusunawa Paspampres tersebut, yakni sebagai rusun pertama yang dibangun dengan tipe yang beragam.

“Jika Rusun Kejaksaan sebelumnya dibangun dua tower dengan dua tipe yang berbeda dengan tipe paling tinggi 82 meter persegi, maka Rusun Tingkat Tinggi Paspampres ini terdiri dari empat tipe mulai tipe 45 sampai tipe 130 meter persegi,” terangnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

3 Cara Memblokir FB Sendiri Permanen atau Semetara, Mudah dan Cepat

Liputan6.com, Jakarta Facebook (FB) adalah salah satu media sosial paling populer. Tak bisa dipungkiri, hampir semua orang terkoneksi di jejaring sosial besutan Mark Zuckerberg tersebut. Berbagai fitur di Facebook memang memudahkan kita untuk keep-in-touch lagi dengan teman lama, keluarga jauh, atau teman-teman dekat di sekitar kita. 

Namun, sejak munculnya soal kebocoran data di Facebook. Di AS, data privasi pengguna Facebook dibocorkan dan disalahgunakan untuk mempengaruhi suara politik dari masyarakat, dan akan berimbas besar ke hasil pemungutan suara di Pemilu Presiden 2016 lalu. Tentu ini adalah sesuatu yang mencoreng nilai demokrasi.

Parahnya, Facebook menyatakan ada 10 negara yang disinyalir datanya disalahgunakan oleh Cambridge Analytica, dan di antara daftar tersebut ada Indonesia. Namun kini Facebook tak lagi semenyenangkan dulu. Banyak hal yang membuat makin lama kita makin malas berjejaring lagi di Facebook.

Sudah banyak kampanye bergulir untuk memboikot Facebook, senada dengan tagar #DeleteFacebook yang telah jadi tren global. Menghapus akun Facebook pun telah dilakukan oleh banyak sekali pengguna di seluruh belahan dunia.

Setelah melihat perkembangan Facebook saat ini apakah kamu masih ingin menggunakan Facebook?

Apakah kamu ingin tahu cara memblokir akunmu Facebook sendiri baik sementara atau permanen? Berikut liputan6.com rangkum cara memblokir FB sendiri baik secara permanen atau sementara.

2 dari 4 halaman

A. Cara memblokir FB sendiri ‘permanen’ lewat PC atau Laptop

Umumnya cara memblokir akun Facebook secara permanen ini akan memakan waktu selama 14 hari hingga 90 hari, tergantung banyaknya pos yang kamu kirim di Facebook selama kamu jadi pengguna.

Untuk lebih aman, kamu juga disarankan untuk ‘download copy’ atau unduh salinan berbagai pos di Facebook kamu mulai dari kiriman Wall personal, foto, dan profil. Caranya, tinggal masuk ke menu pengaturan, lalu pilih “unduh salinan” yang berada di paling bawah, lalu klik “unduh arsip”.

Ini cara memblokir FB sendiri permanen lewat PC atau Laptop.

1. Buka browser kamu dan login pada halaman Facebook seperti biasa. Lanjut dengan mengunjungi halaman berikut ini https://www.facebook.com/help/delete_account.

2. Di sini kamu bisa melihat halaman yang terbuka berdasarkan link yang telah disebutkan sebelumnya. Klik tombol Hapus Akun Saya.

3. Setelah itu akan muncul konfirmasi untuk mengisi password dan kode yang disediakan. Setelah kamu mengisi keduanya, klik tombol OK. Bagian ini akan mengonfirmasi jika kamu benar-benar ingin memblokir FB sendiri secara permanen.

4.  Jika kamu sudah yakin, klik OK. Akun kamu sudah berhasil diatur dalam perintah pemblokiran.

5.  Kemudian, akan terdapat informasi yang diberikan oleh Facebook atau pemberitahuan bahwa kamu masih dapat membatalkan tindakan pemblokiran akun Facebook kamu.

6.  Caranya dengan login ke Facebook seperti biasa dalam kurun waktu 14 hari ke depan. Jika kamu tidak login sama sekali selama 14 hari tersebut maka akun Facebook kamu akan diblokir  secara permanen atau selamanya.

7.  Setelah melakukan langkah di atas, Facebook otomatis mengembalikan ke halaman awal sebelum login.

3 dari 4 halaman

B. Cara memblokir FB sendiri ‘sementara’ lewat PC atau Laptop

Bagi kamu yang berencana untuk memblokir akun FB hanya untuk sementara waktu. Berikut langkah-langkah yang harus kamu ikuti.

1.  Buka browser pada PC atau Laptop. Lalu login akun Facebook yang akan kamu blokir.

2.  Pada halaman Beranda, klik tanda panah bawah di akhir menu dan kemudian pilih pengaturan.

3.  Kemudian kamu akan mendapati halaman Pengaturan Umum Akun dan Klik Edit pada bagian Kelola Akun.

4.  Setelah itu akan muncul pengaturan di bawah Kelola Akun. Pada bagian Nonaktifkan akun kamu, klik tulisan Nonaktifkan akun kamu yang berwarna biru.

5.  Langkah selanjutnya adalah kamu kamu harus memberi alasan menonaktifkan akun Facebook. Kamu bisa memiliih bermacam alasan dan setiap alasan yang kamu pilih, jangan lupa untuk menjelaskannya pada kolom yang ada tulisan harap jelaskan lebih lanjut.

6. Kamu juga dapat mencentang bagian tolak email, jika kamu tidak ingin ada inbox yang masuk ke email kamu dari Facebook nantinya. Kemudian, klik tombol Tutup.

7. Kemudian akan muncul kotak dialog yang akan meverifikasi kamu kembali. Jika yakin untuk menonaktifkan akun Facebook kamu, klik tombol nonaktifkan Sekarang.

8. Selanjutnya ini akan terlihat info bahwa akun Facebook kamu telah berhasil dinonaktifkan sementara.  Namun, untuk mengaktifkannya kembali, Anda bisa login seperti biasa.

4 dari 4 halaman

C. Cara memblokir FB sendiri lewat Hp Android

Nggak jauh berbeda dengan PC/laptop, cara memblokir facebook sendiri melalui aplikasi dan browser di Android juga bisa kamu dilakukan.

1. Buka aplikasi Facebook pada Android kamu, dan login. Klik pada menu tiga garis horizontal.

2. Lakukan scrolling ke bawah, pilih Settings & Privacy.

3. Pilih Account Settings.

4. Klik opsi General.

5. Klik Manage Account.

6. Klik Deactivate untuk menonaktifkan akun.

7. Pilih alasan menonaktifkan akun sementara. Jangan lupa untuk mengisi alasannya pada kolom yang tersedia di bawah opsi.

8. Centang untuk menolak email dari Facebook dan klik tombol Deactivate.

9. Akun kamu sudah berhasil dinonaktifkan sementara.

10. Klik OK untuk keluar dari akun.

Puan Sebut Jokowi sebagai Pekerja Keras

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan Joko Widodo atau Jokowi merupakan sosok pekerja keras. Bahkan, pada hari libur pun, Jokowi masih menjalankan tugasnya sebagai Presiden.

“Faktanya, Pak Jokowi itu senang berkerja dan tidak pernah istirahat, bahkan hari libur beliau diisi dengan kerja,” kata Puan saat berbicara di depan sukarelawan milenial yang tergabung dalam #inikerjaku di Jakarta, Kamis 21 Februari 2019 malam.

Bahkan, lanjut dia, Jokowi menolak ketika ada usulan tentang family gathering bersama menteri Kabinet Kerja jelang akhir pemerintahannya.

“Pak Jokowi bilang tidak mau, rakyat belum sejahtera, kerja belum selesai,” kata Puan seperti dilansir Antara.

Puan melihat seluruh dedikasi Jokowi disumbangkan bagi masyarakat dan negara.

Kerja keras Jokowi juga terlihat ketika meninjau gempa di Poso dan Palu Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu, beliau tidak segan-segan berjalan ke lokasi reruntuhan Hotel Roa Roa tanpa menggunakan masker. Padahal, ketika itu masih banyak jenazah yang belum berhasil dievakuasi.

Jokowijuga berjalan langsung ke lokasi perumahan yang tenggelam akibat likueaksi untuk memberikan arahan meskipun saat itu kondisi tanahnya masih labil. “Beliau itu tidak bisa lama-lama berdiam diri. Misalnya, setelah kegiatan dan beristirahat 1 jam, pasti akan bertanya setelah ini ke mana, mau apa, dan lain sebagainya,” jelas Puan.

2 dari 3 halaman

Soal Ini Kerjaku

Puan menjelaskan hal itu dalam diskusi bertajuk, Human Development: Empowering Women in Today’s Society menghadirkan pembicara perempuan, di antaranya pengusaha muda Helga Angelina, ahli kecantikan Anggie Rasly, pilot pesawat udara Athira Farina, dan pembalap speed off road Liana Jhonlin.

Puan juga mengungkapkan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, wanita banyak memegang peranan penting. Tidak saja di dalam kabinet kerja, tetapi juga di politik, BUMN, dan lain sebagainya.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Rosan Roeslani yang juga pendiri #inikerjaku mengatakan, hadirnya lima pembicara wanita untuk memberikan inspirasi bagi tim sukarelawan, terutama dari kalangan perempuan.

“Wadah ini sudah tujuh kali menggelar kegiatan yang diselenggarakan setiap hari Kamis malam dengan menghadirkan tokoh-tokoh terkenal, ditujukan untuk menggaet pemilih yang masih ragu (swing voter),” kata Rosan.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kasus Perusakan Rumah di Makassar Terkatung-Katung, Begini Keterangan Polisi dan Jaksa

Liputan6.com, Makassar Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) saling membantah terkait kasus dugaan pidana perusakan rumah secara bersama-sama yang dikabarkan terkatung-katung nyaris dua tahun.

Polda Sulsel pun angkat bicara membantah tudingan jika selama ini pihaknya dianggap sebagai biang penyebab terkatung-katungnya penanganan kasus perusakan rumah yang telah dilaporkan korbannya, Irawati Lauw, warga Jalan Buru, Kecamatan Wajo, Makassar sejak tahun 2017.

Salah satunya diduga tidak melampirkan bukti putusan praperadilan, sehingga berkas perkara para tersangka dalam kasus tersebut tidak dapat dinyatakan lengkap (P.21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Semua bukti kita lampirkan dalam berkas perkara termasuk putusan praperadilan yang dimaksud,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Sulsel, Kombes Pol Indra Jaya via pesan singkat, Kamis (21/2/2019).

Terpisah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fitriani melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin mengatakan ada dua putusan praperadilan yang terkait dengan kasus perusakan rumah tersebut. Yakni putusan praperadilan yang menyatakan para buruh tak bisa dibebankan pidana dan putusan praperadilan yang menyatakan sahnya penetapan tersangka terhadap pemberi pekerjaan dan pemborong pekerjaan.

“Hanya satu bukti putusan praperadilan yang dilampirkan dalam berkas yakni putusan praperadilan yang menyatakan tidak dapat membebankan pidana pada buruh. Kalau putusan praperadilan satunya tak ada,” kata Salahuddin saat ditemui di ruangan kerjanya, Kamis (21/2/2019).

Ia mengatakan hingga saat ini berkas perkara kedua tersangka masing-masing pemberi pekerjaan, Jemis Kontaria dan Edy Wardus sebagai pemborong pekerjaan belum dikembalikan penyidik Polda Sulsel setelah dipulangkan oleh JPU. Sebab belum terpenuhinya petunjuk yang diberikan oleh JPU untuk kelengkapan berkas perkara kedua tersangka.

“Sekarang berkas perkara tersangka perusakan rumah kan masih di Polda dan belum dikembalikan ke jaksa untuk kembali diteliti,” jelas Salahuddin.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Kronologi Panjang Kasus Perusakan Rumah

Perkara dugaan perusakan rumah secara bersama-sama di Jalan Buruh Makassar, awalnya ditangani Polsek Wajo dengan menetapkan beberapa orang buruh yang dipekerjakan oleh Jemis Kontaria menjadi tersangka.

Usai ditetapkan tersangka, Jemis pun mencoba membela para buruhnya dengan melakukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Alhasil Hakim Tunggal, Cenning Budiana yang memimpin sidang praperadilan kala itu menerima upaya praperadilan. Perkara dugaan perusakan yang ditangani Polsek Wajo pun akhirnya berhenti.

Kemudian perkara kembali dilaporkan ke Polda Sulsel dan akhirnya menetapkan Jemis Kontaria selaku pemberi pekerjaan dan Edi Wardus Philander selaku pemborong pekerjaan sebagai tersangka. Namun belakangan dia tak terima status tersangkanya itu, sehingga kembali lagi melakukan praperadilan ke PN Makassar.

Alhasil sidang praperadilan yang dipimpin Hakim tunggal Basuki Wiyono menolak gugatan praperadilan yang diajukan Jemis dan Edi dan menyatakan status tersangkanya sah secara hukum dan memerintahkan agar proses penyidikannya segera dilanjutkan.

Meski demikian, penanganan kasus ini tak kunjung tuntas dan dinyatakan P 21. Korban dalam hal ini pelapor, Irawati Lauw melalui penasehat hukumnya, Jermias Rarsina mengaku tak tahu harus berbuat apa lagi, agar kasus perusakan terhadap rumah yang ia laporkan ke Polda Susel sejak tahun 2017 lalu, bisa segera mendapatkan kepastian hukum. Sekaligus agar para tersangka dapat segera diseret hingga meja hijau untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

“Kasus ini sangat jelas dan seluruh alat bukti sangat mendukung. Tapi sangat aneh hingga 2 tahun tak juga dapat dinyatakan rampung,” kata Jermias di kediamannya di Jalan Buru, Kecamatan Wajo, Makassar.

Beberapa alat bukti yang dimaksud, beber Jermias, di antaranya bukti putusan praperadilan yang menyatakan keabsahan proses penyelidikan hingga penyidikan kemudian mengenai penetapan tersangka.

“Seluruh proses hingga prosedur penetapan tersangka telah sesuai dan dinyatakan sah oleh sidang praperadilan yang bernomor 32/Pid.Pra/2017/PN.Makassar tertanggal 4 Desember 2017. Jadi jelas kan alat buktinya,” beber Jermias.

Tak hanya itu, bukti pembebanan pidana pada kedua tersangka dalam kasus perusakan rumah yang dilaporkan korban, juga telah didukung oleh putusan praperadilan lainnya. Yakni putusan praperadilan bernomor 15/pid.Pra/2016/PN.Makassar tertanggal 16 Agustus 2016.

Di mana dalam putusan tersebut menyatakan tegas jika para buruh yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polsek Wajo, tidak dapat dibebankan pidana karena mereka hanya menjalankan pekerjaan untuk memperoleh upah.

Sehingga berdasarkan putusan praperadilan tersebut, penyidik Polsek Wajo menghentikan proses penyidikan terhadap para buruh yang dimaksud.

“Putusan praperadilan ini juga kami lampirkan sebagai bukti dalam pelaporan awal dugaan perusakan rumah milik korban di tingkat Polda Sulsel,” terang Jermias.

Sehingga d itangan penyidik Polda Sulsel, kasus dugaan perusakan rumah tersebut telah menjerat pemberi pekerjaan dan pemborong pekerjaan sebagai tersangka. Keduanya masing-masing Jemis Kontaria dan Edy Wardus Philander.

“Jadi semua alat bukti sangat kuat. Utamanya kedua putusan praperadilan yang kami lampirkan. Yang kami takut jangan sampai alat bukti ini tidak dilampirkan dalam berkas perkara sehingga berdampak pada kejelasan perkara atau berkas sulit untuk dinyatakan P.21,” tutur Jermias.

Prasangka itu, diakui Jermias, bukannya tidak mendasar. Melainkan dengan melihat pertimbangan petunjuk jaksa yang menekankan kepada penyidik Polda Sulsel agar mendalami unsur ‘vicariuos Liability’ atau pertanggung jawaban pidana pengganti dalam perkara tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara.

“Inilah yang menjadi petunjuk jaksa yang harus dipenuhi penyidik Polda Sulsel dan hingga saat ini belum dipenuhi. Padahal jika merujuk pada putusan praperadilan No.15/Pid.Pra/2016/PN.Makassar, tanggal 16 Agustus 2016, petunjuk yang dimaksud tidak perlu ada,” ungkap Jermias.

Sejak korban melapor di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel sesuai Nomor Laporan Polisi :LPB/343/VIII/2017/SPKT tertanggal 8 Agustus 2017 tentang perusakan rumah secara bersama-sama, korban telah melengkapi barang bukti berupa surat putusan praperadilan No.15/Pid.Pra/2016/PN.Makassar, tanggal 16 Agustus 2016 dalam rangka pendukung proses penyelidikan.

Di mana inti dalam putusan praperadilan tersebut menghentikan penyidikan perkara terhadap buruh bangunan dengan alasan mereka menjalankan pekerjaan untuk mendapatkan upah, olehnya itu tidak dàpat dimintai pertanggung jawaban pidana kepada mereka sebagaimana tertuang dalam putusan praperadilan terdahulu.

Sehingga sejak awal penyelidikan perkara, penyidik Polda Sulsel telah mengantongi alat bukti putusan praperadilan tersebut yang dijadikan dasar bagi korban untuk kembali melapor ulang di Polda Sulsel terhadap pemberi pekerjaan, Jemis Kontaria dan pemborong pekerjaan Edy Wardus Philander, bukan lagi buruh bangunan.

“Di sinilah peran ahli hukum pidana untuk mendudukkan pertanggung jawaban pidana pemberi pekerjaan dan pemborong sebagai ‘vicarous liability’ dalam hubungannya dengan para buruh yang sudah nyata merusak rumah/bangunan, namun mereka tidak dapat dipidana,” Jermias menandaskan.

Pedro: Kalau Kalah Lagi, Chelsea dalam Masalah Besar

Liputan6.com, London – Striker Chelsea, Pedro Rodriguez, mengakui timnya sedang dalam periode buruk. Ia pun menuntut The Blues segera bangkit dan membalikkan situasi.

Chelsea kalah tiga kali dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. The Blues babak belur di tangan Bournemouth (0-4), Manchester City (0-6) dan Manchester United (0-2).

Gara-gara hasil ini, Manajer Maurizio Sarri dalam tekanan. Pria asal Italia itu bisa dipecat jika Pedro dan kawan-kawan kalah lagi dalam dua laga menentukan berikutnya.

Chelsea akan bentrok dengan Malmo pada leg kedua babak 32 besar Liga Europa, Jumat (22/2/2019) dini hari WIB. Lalu dilanjutkan dengan final Piala Liga melawan City, Minggu (24/2).


2 dari 3 halaman

Komentar Pedro

(AFP/Glyn Kirk)

“Sayang sekali kami kalah dari United di Piala FA karena itu adalah kesempatan baik bagi kami untuk melanjutkan petualangan di kompetisi tuiu. Ada pertandingan penting bagi kami di Liga Europa dan setelah itu, final melawan City,” kata Pedro di Soccerway.

“Yang paling penting sekarang adalah tetap tenang, berlatih sangat keras dan memulihkan sepak bola terbaik kami dan perasaan terbaik kami, karena jika tidak, kami dalam masalah,” Pedro menambahkan.

3 dari 3 halaman

Statistik Pedro

Pedro sendiri sudah membela Chelsea dalam 34 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Pemain asal Spanyol itu juga menyumbangkan tujuh gol dan tiga assist.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Diberi Kelengkeng Kiai di Banyuwangi, Sandi Batalkan Puasa Sunnah

Banyuwangi – Cawapres nomer urut 02 Sandiaga Uno membatalkan puasa sunnah hari ini. Itu dilakukan saat berkunjung ke ponpes di Banyuwangi. Apa alasannya?

Hari ini, Sandi bertemu dengan Pimpinan Ponpes Nurul Abror Al Robbaniyyin dan Mursyid Thariqoh Naqsabandiyah, KH. Fadlurrahman Zaini Mun’im di Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi.

Sandi sengaja membatalkan puasanya demi menghormati tuan rumah yang sudah menyiapkan hidangan makanan dan minuman untuknya.

KH Fadlurahman memberikan buah kelengkeng yang sudah dikupas untuk Sandi. Sandi tidak bisa menolak tawaran itu.
“Sebuah kehormatan dihidangkan makan dan minum oleh kiai. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah SWT. Ini bentuk penghormatan kepada sohibul bait,” terang Sandiaga di depan undangan dan relawan, Kamis (21/2/2019).

Dia menjelaskan, kedatangannya silaturahmi ke Banyuwangi tidak untuk kampanye. Melainkan silaturahmi dengan para kiai, habib dan para pengasuh pondok pesantren di Banyuwangi.

Dalam kesempatan berbicara dengan masyarakat yang berkumpul di aula, Sandi mengaku tidak bicara soal visi misi. Karena ada peraturan yang melarang untuk berbicara di lingkungan pendidikan.

“Karena memang aturannya seperti itu ya kita tidak kampanye. Kita Silaturahmi. Semoga tali silaturahmi ini terus terjaga amin,” tambahnya.

Sandi justru mengimbau para simpatisan mulai hari ini bersama-sama membaca Al Quran dan mengkhatamkan hingga 17 April 2019. Agar pemilu di Indonesia berjalan lancar dan aman.

“Saya juga mengajak dan mengimbau para relawan, simpatisan, pendukung, mulai hari ini, bersama sama tiap malam Jumat, memulai membaca Al Quran hingga khatam sampai 17 April 2019. Untuk yang beragama lain, menyesuaikan menurut kepercayaannya masing-masing,” ujarnya.
(fat/iwd)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penahanan 5 Terdakwa Kasus Suap Perizinan Meikarta Dipindahkan KPK

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan tempat penahanan lima terdakwa dalam kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Hari ini, 20 Februari 2019 dilakukan pemindahan penahanan terhadap lima orang terdakwa dalam kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Lima terdakwa itu, yakni Bupati Bekasi periode 2017-2022 Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Penahanan terhadap Neneng Hassanah Yasin, Dewi Trisnawati, dan Neneng Rahmi dilakukan di Lapas Wanita Sukamiskin sembari menunggu proses persidangan yang direncanakan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

“Sedangkan terhadap Jamaludin dan Sahat MBJ Nahor dilakukan penahanan di Rutan Kebon Waru Bandung. Para terdakwa tersebut telah sampai di Bandung pada siang hari di rutan masing-masing,” ucap Febri seperti dikutip Antara.

Selanjutnya, kata dia, KPK pada Kamis (21/2/2019) ini akan melimpahkan berkas perkara lima orang itu ke PN Bandung untuk kemudian menunggu penetapan jadwal sidang dan majelis hakim di Bandung.

Selain itu, ia juga mengatakan untuk tuntutan terhadap empat terdakwa lainnya yang telah terlebih dahulu diajukan ke persidangan akan dibacakan pada Kamis ini di Pengadilan Tipikor Bandung.

Empat terdakwa itu yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, pegawai Lippo Group Henry Jasmen serta dua konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

2 dari 3 halaman

Kawal Kasus Meikarta

Dari rangkaian proses persidangan yang telah dilakukan sebelumnya, ucap Febri, KPK telah meyakini terbuktinya dakwaan-dakwaan yang diajukan KPK terhadap empat terdakwa tersebut.

“Sebagian besar pihak terdakwa telah mengakui dan jika masih ada yang menyangkal tentang perbuatannya, kami telah hadirkan bukti yang relavan untuk membuktikan dakwaan KPK. Selain itu, KPK juga akan uraiankan pembuktian terkait dugaan peran korporasi dalam kasus ini,” tuturnya.

KPK juga mengajak masyarakat, kampus, dan media untuk mengawal bersama-sama persidangan kasus Meikarta itu agar dapat menghasilkan sebuah proses hukum yang baik.

“Dan juga dapat menjadi pembelajaran secara akademik terutama untuk akademisi-akademisi yang melakukan penelitian tentang tindak pidana korupsi,” kata Febri.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: