Menko Darmin Ambil Alih Terkait Mahalnya Harga Tiket Pesawat

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengambil alih terkait dengan persoalan tiket pesawat. Ini dilakukan sebagai tidak lanjut dari masih tingginya harga tarif tiket pesawat pada penerbangan domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, permasalahan tiket pesawat ini harus diselesaikan. Sebab, meski sudah dinaikan tarif batas bawah, namun pihak maskapai belum juga menurunkan harga tiketnya.

“Kita sudah membicarakan tadi bahwa perlu ada aturan jelas mengenai batas atas dan batas bawah, supaya dipatuhi semua (maskapai),” ujarnya di Kantornya, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan kembali melakukan rapat koordinasi lagi khusus untuk membahas tiket pesawat. Di mana, Menko Darmin lah yang akan bertindak sebagai pimpinan rapatnya.

“Kami menyerahkan kepada Kemenko Perekonomian. Jadi mengenai jangka waktu, apa yang akan kami lakukan, Pak Menko (Darmin) sepakat untuk ambil bagian dalam mengatur ini,” katanya.

Seperti diketahui, sejumlah langkah sudah ditempuh pihaknya untuk menekan jarga tiket pesawat. Di mana, Kementerian Perhubungan telah melakukan perubahan regulasi mengenai tarif tiket pesawat untuk mengakomodir keluhan masyarakat mengenai masih mahalnya harga tiket pesawat.

Aturan baru ini mengubah aturan tentang Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB).

Jika tarif batas bawah sebelumnya 30 persen dari tarif batas atas, kini ditingkatkan menjadi 35 persen. Dengan demikian, tak ada lagi perang tarif murah yang pada akhirnya merugikan maskapai.

“Karena Garuda ini market leader, kalau ia menetapkan tarif batas atas semunya, maka yang lain ikut. Tetapi kalau ia turun sebagian, yang lain juga akan turun,” jelasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Menko Luhut Bantah Tudingan Belum Lapor Kekayaan kepada KPK

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan melakukan rangkaian kunjungan di Kabupaten Banyuwangi, Kamis, 11 April 2019.

Salah satunya mengunjungi para santri dan ulama di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, Kecamatan Tegalsari dan Ponpes Mabadi’ul Ihsan Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari.

Pada pertemuan tersebut Luhut mengajak santri untuk melengkapi ilmu agama dengan pengetahuan akan teknologi untuk menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat.

Luhut mengatakan saat ini salah satu profesi yang menjanjikan untuk anak-anak muda adalah di bidang teknologi. Salah satunya tumbuhnya startup yang memiliki valuasi triliunan rupiah. Di Indonesia sendiri ada empat startup Unicorn.

“Kami ingin generasi muda pondok pesantren di Banyuwangi juga bisa ikut menjadi startup baru. Dengan dasar keilmuan agama yang sudah kuat, dipadukan dengan kemampuan teknologi pasti akan menghasilkan sesuatu yag dahsyat,” kata Luhut.

Luhut pun mencontohkan, seperti Startup Warung Pintar, yang ide awalnya sangat sederhana. Yaitu ingin mengembangkan warung rakyat dengan memanfaatkan teknologi modern yang menawarkan kemudahan, kecepatan. Hasilnya cukup sukses saat ini sudah ribuan warung rakyat yang berkolaborasi dengan Warung Pintar. Salah satunya juga berkembang di Banyuwangi.

“Apalagi, Banyuwangi sudah menjadi daerah yang maju. Bahkan daerah ini juga sangat melek teknologi bahkan berkolaborasi dengan beberapa perusahaan startup nasional, seperti Gojek dan Warung Pintar. Karenanya para santri juga harus punya motivasi untuk maju seperti daerahnya,” tuturnya.

Untuk bisa menguasai teknologi, kata Luhut, santri harus semangat untuk belajar. Pemerintah sendiri menyediakan berbagai beasiswa yang dimanfaatkan oleh santri untuk melanjutkan pendidikan. “Jangan menyerah, selama ada kemauan disitu ada jalan,” kata Luhut.

Neraca Dagang Indonesia Defisit di Kuartal I, Ini Kata Menko Darmin

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai ekspor Indonesia pada Maret 2019 mencapai USD 14,03 miliar. Angka ini naik 11,71 persen secara month to month (mtm) jika dibandingkan dengan Februari 2019 sebesar USD 12,56 miliar.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, meski terjadi kenaikan, namun jika dibandingkan dengan ekspor pada Maret 2018 yang mencapai USD 15,59 miliar terjadi penurunan sebesar 10,01 secara year on year.

“Nilai ekspor Maret 2019 utamanya dipicu kenaikan ekspor non migas, sedangkan ekspor migas mengalami penurunan,” ujar Suhariyanto dalam konferensi pers di Gedung Pusat BPS, Jakarta, Sabtu (15/4).

Suhariyanto merinci laju ekspor migas di Maret 2019 mengalami penurunan 1,57 persen. Di mana dari USD 1,1 miliar di Februari menjadi USD 1,09 miliar pada Maret tahun ini. “Di sektor migas terjadi penurunan ekspor karena nilai minyak mentah dan hasil minyak yang turun, sementara gas mengalami kenaikan,” jelasnya.

Komoditas non migas mengalami kenaikan sebesar 13 persen. Di mana menjadi USD 21,93 miliar di Maret dari bulan sebelumnya yang USD 11,45 miliar.

Komoditas non migas yang mengalami kenaikan ekspor tertinggi yakni bahan bakar mineral sebesar USD 401,4 juta, besi dan baja USD 186,7 juta, lalu bijih, kerak dan abu logam USD 162,9 juta, kertas dan karton USD 69,9 juta, serta bahan kimia organik USD 69,9 juta.

Sedangkan penurunan ekspor non migas terendah yakni perhiasan/permata sebesar USD 31,8 juta, ampas/sisa industri makanan USD 27,3 juta, benda-benda dari besi dan baja USD 9,6 juta, lokomotif peralatan kereta api USD 8,2 juta, serta garam, belerang, kapur USD 6,2 juta.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Tonton Video Ini:

Jokowi ungkapkan cara untuk tingkatkan komoditas ekspor di Indonesia saat debat capres.

Menko Darmin Sebut Impor Bawang Putih Tetap Jalan

Sebelumnya, Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita mengatakan, persediaan bawang putih mencukupi kebutuhan hingga beberapa waktu ke depan sehingga tidak perlu mengimpor dari berbagai negara penghasil bawang putih.

“Impor juga belum mau berjalan bagaimana, persediaan bawang putih cukup banyak di gudang,” katanya saat kunjungan kerja sekaligus memantau ketersediaan dan harga kebutuhan pokok masyarakat di Sukabumi, Jawa Barat seperti dikutip Antara, Selasa, 9 April 2019.

Pihaknya juga sudah memeriksa sejumlah gudang milik importir dan menginstruksikan persediaan bawang putih tersebut untuk segera didistribusikan ke seluruh pasar di Indonesia. Jika tidak dilakukan, akan disegel karena bisa dituduh sebagai aksi penimbunan.

Bahkan, pihaknya tidak main-main dengan para importir yang tidak segera mendistribusikan barang khususnya bawang putih seperti dengan cara melakukan penyegelan gudang-gudang penyimpanan komoditas tersebut.

Menko Luhut Ajak Santri Bangun Startup

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan melakukan rangkaian kunjungan di Kabupaten Banyuwangi, Kamis (11/4/2019). Salah satunya mengunjungi para santri dan ulama di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, Kecamatan Tegalsari dan Ponpes Mabadi’ul Ihsan Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari.

Pada pertemuan tersebut Luhut mengajak santri untuk melengkapi ilmu agama dengan pengetahuan akan teknologi untuk menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat.

Luhut mengatakan saat ini salah satu profesi yang menjanjikan untuk anak-anak muda adalah di bidang teknologi. Salah satunya tumbuhnya startup yang memiliki valuasi triliunan rupiah. Di Indonesia sendiri ada empat startup Unicorn.

“Kami ingin generasi muda pondok pesantren di Banyuwangi juga bisa ikut menjadi startup baru. Dengan dasar keilmuan agama yang sudah kuat, dipadukan dengan kemampuan teknologi pasti akan menghasilkan sesuatu yag dahsyat,” kata Luhut.

Luhut pun mencontohkan, seperti Startup Warung Pintar, yang ide awalnya sangat sederhana. Yaitu ingin mengembangkan warung rakyat dengan memanfaatkan teknologi modern yang menawarkan kemudahan, kecepatan. Hasilnya cukup sukses saat ini sudah ribuan warung rakyat yang berkolaborasi dengan Warung Pintar. Salah satunya juga berkembang di Banyuwangi.

“Apalagi, Banyuwangi sudah menjadi daerah yang maju. Bahkan daerah ini juga sangat melek teknologi bahkan berkolaborasi dengan beberapa perusahaan startup nasional, seperti Gojek dan Warung Pintar. Karenanya para santri juga harus punya motivasi untuk maju seperti daerahnya,” tuturnya.

Untuk bisa menguasai teknologi, kata Luhut, santri harus semangat untuk belajar. Pemerintah sendiri menyediakan berbagai beasiswa yang dimanfaatkan oleh santri untuk melanjutkan pendidikan. “Jangan menyerah, selama ada kemauan disitu ada jalan,” kata Luhut.

Menko Luhut: Urus Izin Kapal di Bawah 30 GT Tak Perlu ke Gubernur

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengunjungi Mall Pelayanan Publik Banyuwangi saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi. Mall Pelayanan Publik merupakan mal pertama di Indonesia yang didirikan kabupaten. Saat ini, mal ini telah mengintegrasikan 199 layanan perizinan dan dokumen, mulai dari dokumen administrasi kependudukan, layanan perpajakan, imigrasi, pertanahan, hingga layanan kepolisian.

“Mall Pelayanan Publik ini luar biasa, ada 199 dokumen dan izin dilayani dalam satu ruangan. Sampai mau menikah di sini juga bisa. Sangat memudahkan masyarakat,” ujar Susi.

Dirinya pun berharap agar perizinan kapal nelayan yang berada di kewenangan pemerintah provinsi bisa diakses di kabupaten. Susi menceritakan, saat menggelar dialog dengan nelayan di Pantai Muncar Banyuwangi kemarin, ia menerima keluhan dari sejumlah nelayan terkait izin kapal berbobot 10-30 GT yang kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Menurut para nelayan kebijakan ini kurang efektif dan efisien.

Mengacu pada Peraturan Menteri KP nomor 23 tahun 2013 tentang pendaftaran dan penandaan kapal perikanan, Gubernur diberikan kewenangan melakukan pendaftaran kapal perikanan berukuran 10-30 GT yang ada di wilayahnya. Karena itu, lanjut Susi, pihaknya meminta agar pemprov bisa berkolaborasi dengan daerah terkait pengeluaran izin tersebut.

“Karena peralihan peraturan yang sekarang perizinannya dialihkan ke provinsi, barangkali gubernur bisa bekerja sama untuk menaruh personelnya di daerah guna membantu pengurusan perizinan kapal nelayan. Seperti di Mall Pelayanan Publik Banyuwangi yang mengintegrasikan ratusan layanan ini,” ucapnya.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, menyambut baik ide tersebut.

“Mall ini dibuat untuk memudahkan pengurusan dokumen dan perizinan. Jika Bu Susi menginginkan izin kapal di provinsi untuk bisa bergabung di mall pelayanan publik ini, tentunya kami siap memfasilitasi,” kata Anas.

Menteri Susi berada di Banyuwangi selama lima hari dengan melakukan serangkaian agenda. Mulai dari membuka event Banyuwangi Underwater Festival, melakukan dialog dengan nelayan, mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis desa, hingga berlibur di Pulau Tabuhan Banyuwangi.

Angin Segar Menko Luhut Tentang Perizinan Kapal Perikanan 10-30 GT

Liputan6.com, Jakarta Perizinan kapal perikanan di bawah 30 gross tonnage atau tonase kotor (GT) yang selama ini diurus di provinsi, kini bisa dilakukan di daerah. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, saat menghadiri Rapat Koordinasi Sinergitas Tiga Pilar di Banyuwangi, Kamis (11/4).

Dihadapan ratusan peserta rakor yang terdiri dari para kepala desa dan aparat desa, babinda, dan babinkamtibmas se-Banyuwangi, Luhut mengaku sudah mendengar tentang salah satu nelayan yang berlayar di perairan Muncar, Banyuwangi. 

“Kami sudah dengar keluhan tentang perizinan kapal di bawah 30 GT. Ini nanti diselesaikan di tingkat kabupaten, jadi tidak perlu lagi pergi ke Surabaya. Nanti, kalau ada yang perlu diserahkan, dari Surabaya bisa ke daerah untuk penyelesaiannya,” kata Luhut. 

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, disebutkan bahwa gubernur diberikan kewenangan melakukan pendaftaran kapal perikanan berukuran 10-30 GT yang ada di wilayahnya.

Luhut menjelaskan bahwa kebijakan pengurusan ke daerah itu dihasilkan setelah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak membahas masalah perikanan dan nelayan.

“Saya sudah rapat di Jakarta dengan instansi terkait dan para perwakilan nelayan dari Banyuwangi, Situbondo, Lamongan, Tegal. Kami bicara dan dialog dengan segala macam masalahnya, termasuk masalah izin kapal di bawah 30 GT,” ujar Luhut.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan siap memfasilitasi pengurusan ijin kapal di bawah 30 GT yang segera bisa diurus di daerah.

“Akan kami integrasikan dengan Mal Pelayanan Publik Banyuwangi, biar nelayan makin mudah mengurusnya,” kata Anas.

Luhut kembali menambahkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk meneliti perairan Muncar.

“Saya sudah minta BPPT melakukan penelitian terkait keluhan tentang berkurangnya ikan Lemuru di perairan Muncar. Mereka tengah menelitinya. Intinya kami tidak ingin nelayan susah,”ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Luhut mengapresiasi program pertemuan rutin tiga pilar yang digagas oleh pemkab.

“Sinergitas tiga pilar ini, semua masalah dibahas bareng-bareng. Bagus sekali bisa dijadikan model untuk dibawa ke daerah lain. Saya datang juga karena menurut saya bagus,” ujar Luhut. 

(*)

Menko Darmin Yakin Perluasan PPN Bisa Dorong Ekspor Jasa

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperluas jenis ekspor jasa kena pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 0 persen. Langkah ini bertujuan mendorong perkembangan sektor jasa modern serta meningkatkan daya saing ekspor jasa Indonesia dan memperbaiki neraca perdagangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan dukungan penuh terhadap upaya perluasan yang dilakukan di sektor jasa tersebut. Sebab, selama ini PPN 0 persen hanya berlaku untuk barang saja, sementara di jasa sendiri masih sedikit jumlahnya.

“Jadi sebenarnya PPN pada dasarnya kalau ekspor 0 persen tapi selama ini berlaku untuk barang. Untuk jasa itu harus agak khusus diproses memang kalau di 0 kan berarti bukan hanya dalam negeri yang akan bergerak. Karena PPP 0 ekspor jasa akan berjalan,” ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Dengan adanya perluasan ini, diyakni pertumbuhan ekspor jasa dapat meningkat lebih tajam. Namun, untuk mencapai pertumbuhannya, tetap ada proses panjang yang mesti dilalui.

“Kalau dia bisa ekspor akan bisa sedikit lebih tinggi ya enggak bisa tiba-tiba. Memang ekspor perlu proses. Pasti perlu proses untuk itu,” imbuh dia.

Sebelumnya, Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam menyambut baik upaya pemerintah dalam perluasan ekspor jasa tersebut. Perluasan ini pun menjalankan apa yang menjadi roh Undang-Undang dalam PPN, yang menyatakan secara tegas dalam penjelasan umum mengenai perluasan tersebut.

“Ini hanya konsekuensi logis dalam aplikasikan penjelasan umum, yang menyatakan bahwa PPN itu pengenaannya destination principle. Artinya PPN dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam kepabeanan Indonesia,” katanya, kemarin.

Darrusalam mengatakan, meski secara penuh seluruh ekspor jasa belum dikenakan tarif nol persen, ke depan dirinya berharap akan ada perluasan lagi. Namun, dengan catatan ada kesiapan dalam konteks adminitrasi PPN itu sendiri.

“Saya yakin ke depan, kalau administrasi PPN siap, akan ada lagi ekspor-ekspor jasa yang akan diperluas. Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah, nanti kita tinggal tunggu lagi ke depannya mana yang sudah siap untuk dikenakan atau diperluas lagi terkait jenis jasa-jasa ekspor yang bisa dikenakan 0 persen,” bebernya.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memperluas 10 jenis ekspor jasa kena pajak yang dikenai PPN 0 persen. Perluasan jenis ekspor jasa ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019 yang mulai berlaku pada 29 Maret 2019.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Menko Luhut Bertemu Dubes China, Bahas Apa?

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya Indonesia untuk terus ikuti perkembangan teknologi termasuk di industri.

Ia menyampaikan, hal itu saat menghadiri ulang tahun ke-10 PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Saat ini, Indonesia gencar mengkampanyekan mengenai industri 4.0

Secara global, revolusi industri 4.0 ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi dan semakin konvergensinya batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya melalui teknologi informasi dan komunikasi.

“Industri 4.0 ini menurut saya harus betul-betul kita cermati dengan arif dan pendidikan untuk ini harus betul-betul disebarkan secara luas,” ujar Menko Luhut di Ritz Carlton, Jakarta, Kamis 28 Maret 2019.

Luhut melanjutkan, penerapan industri 4.0 dapat menekan perilaku korupsi. Sebab, industri 4.0 lebih banyak mengandalkan digital dari pada manual. Artinya, sistem ini meminimalisir pertemuan antar orang dengan orang dalam pengurusan izin atau yang lainnya.

“Jadi karenanya ini penting industri 4.0 di perbankan, tadi sudah saya katakan seperti OSS (online single submission) akan membuat korupsi berkurang karena orang sudah tidak ketemu orang lagi tapi ketemu mesin. Ini capaian luar biasa dari Presiden Jokowi,” ujar dia.

Mantan Menteri Polhukam itu melanjutkan, penjajahan ke depan bukan lagi penjajahan teritorial. Namun, lebih kepada penjajahan teknologi dan ekonomi. Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak agar mampu bersaing menciptakan teknologi baru.

“Kita tidak akan mungkin dijajah secara teritorial. Yang ada bisa penjajahan teknologi atau ekonomi itu perkiraan strategis. Oleh karena itu postur kita harus mengarah ke sana tanpa kita masuk teknologi tadi kita ketinggalan,” tandasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Memerlukan entrepreneur yang makin banyak

Menko Luhut Tunggu Maskapai Tepati Janji Pangkas Harga Tiket Pesawat

Sebelumnya, kenaikan tarif angkutan udara seperti tiket pesawat yang terjadi pada kuartal I 2019 menyumbang andil tumbuhnya inflasi pada Maret 2019.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat komponen angkutan udara memberi andil terhadap inflasi sebesar 0,03 persen.

Kenaikan tarif ini bahkan menjadi salah satu penyebab peningkatan inflasi di Ambon, yang menjadi kota dengan inflasi paling tinggi pada Maret 2019, sebesar 0,86 persen.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengharapkan, pihak maskapai untuk mempertimbangkan kondisi pasar. Pemerintah, kata dia, pun telah mengimbau pihak maskapai untuk menurunkan harga tiket. Hal tersebut berdasarkan pada kondisi pasar yang didukung oleh penurunan harga avtur, harga tiket pesawat sudah selayaknya diturunkan.

“Kita tidak mendikte perusahaan-perusahaan itu. Jangan salah. Mereka kita sudah beri tahu hey ini sudah turun turun, avtur turun,” kata dia, saat ditemui, di Kantornya, Jakarta, Senin 1 April 2019.

Luhut menegaskan, pemerintah tentu mempertimbangkan banyak hal ketika meminta agar maskapai mengevaluasi tarif tiketnya. Hal ini agar jangan sampai kebijakan di satu sektor berdampak negatif bagi sektor yang lain.

“Masa lu (maskapai) tetap mau naikin, yang benar aja dong. Jangan menang sendiri. Lihat keseimbangan antara supply dan demand. Itu bagus,” tegasnya.

Sebagai informasi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto menilai, ada pola yang tidak biasa dari kenaikan tarif angkutan udara yang masih memberikan andil terhadap laju inflasi nasional.

“Ini tidak biasa, karena berdasarkan pola tahun lalu, tarif angkutan udara, andilnya hanya pada bulan-bulan tertentu seperti puasa, Lebaran, natal dan tahun baru,” kata Suhariyanto di Jakarta, Senin.

Suhariyanto mengatakan bahwa sangat wajar apabila tarif pesawat udara mengalami kenaikan pada momen tertentu seperti Lebaran, libur anak sekolah, atau tahun baru karena tingginya permintaan.

Namun, tingginya tarif angkutan udara yang terjadi sejak November 2018 hingga Maret 2019 merupakan kejadian yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Oleh karena itu, dia mengharapkan kebijakan Menteri Perhubungan yang telah menurunkan batas bawah tarif bisa menekan tingginya harga tiket pesawat. “Kemarin ada kebijakan penurunan batas bawah, kita lihat dampaknya bulan depan,” ujarnya.

Sebelumnya, BPS mencatat tarif angkutan udara memberikan andil inflasi sejak November 2018 sebesar 0,05 persen dan Desember 2018 sebesar 0,19 persen. Sejak itu, tarif transportasi udara ini tidak mengalami penurunan dan menyumbang andil inflasi pada Januari 2019 sebesar 0,02 persen serta Februari 2019 dan Maret 2019 masing-masing sebesar 0,03 persen.

Dalam periode ini, tarif angkutan udara mengalami kenaikan antara lain di Tual sebesar 32,14 persen, Bungu 27,38 persen, Ambon 20,83 persen, Malang 14,13 persen dan Manokrawi 13,12 persen.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kementerian Perhubungan tengah menggodok aturan baru terkait tarif pesawat. Sebelumnya, Pemerinta‎h menyoroti masih mahalnya harga tiket pesawat. Padahal saat ini Pertamina sudah menurunkan harga avtur yang diharapkan akan diikuti maskapai untuk me…