Pujian hingga Harapan Mundurnya Edy Rahmayadi dari Ketua Umum PSSI

Liputan6.com, Jakarta – Edy Rahmayadi memilih mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Kepastian mundurnya Edy Rahmayadi sebagai Ketua Umum PSSI diumumkan langsung saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres PSSI di Hotel Sofitel Bali, Minggu, 20 Januari 2019 kemarin.

Edy yang juga Gubernur Sumatera Utara itu mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI karena merasa gagal mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia, yakni membawa timnas Indonesia berprestasi.

Mundurnya Edy Rahmayadi sebagai Ketua Umum PSSI ini pun mendapat beragam tanggapan. Salah satunya dari Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Pria yang karib disapa Bamsoet ini memuji Edy yang mengakui gagal memimpin PSSI.

Selain itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono berharap mundurnya Edy dapat membuat dirinya fokus bekerja memimpin Sumatera Utara.

Berikut pujian hingga harapan mundurnya Edy Rahmayadi dari jabatan Ketua Umum PSSI yang dihimpun Liputan6.com:

2 dari 6 halaman

1. Akui Kegagalan

Ketua DPR Bambang Soesatyo menghargai keputusan pengunduran diri Edy Rahmayadi sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Menurut dia, sangat jarang pimpinan yang mau mundur dari jabatannya karena merasa gagal.

“Secara gentle Edy mengakui mundur sebagai Ketum PSSI karena gagal menjalankan tugas sebagai pucuk pimpinan PSSI. Sangat jarang pimpinan yang mau mengakui kegagalan dan mundur dari jabatan yang diembannya,” ujar Bamsoet saat dikonfirmasi, Senin (21/1/2019).

Bamsoet mengatakan, banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Ketum PSSI pengganti Edy Rahmayadi, untuk membenahi dunia sepak bola di Indonesia.

Terlebih, prestasi timnas sepak bola Indonesia beberapa waktu ini masih belum bisa menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Bamsoet menuturkan hal tersebut juga diperparah dengan terkuaknya kasus mafia sepak bola, terkait dengan pengaturan skor. Untuk itu, dia berharap agar Ketum PSSI baru dapat menyelesaikan kisruh sepak bola di Indonesia.

“Saya berharap Ketum PSSI yang baru harus benar-benar memahami tentang persepakbolaan Indonesia dan dapat memajukan prestasi anak bangsa melalui sepak bola, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Termasuk menyelesaikan karut-marut permasalahan yang ada,” kata politikus Golkar itu.

3 dari 6 halaman

2. Fokus Pimpin Sumut

Edy Rahmayadi resmi mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI pada Kongres Tahunan PSSI di Nusa Dua, Bali, Minggu, 20 Januari 2019. Kini mantan Pangkostrad itu diharapkan fokus bertugas sebagai Gubernur Sumatera Utara (Sumut).

“Mundur dari PSSI, memang lebih baik, supaya bisa konsentrasi melaksanakan tugas sebagai Gubernur Sumut,” kata Dirjen Otonomi Daerah, Sumarsono dalam keterangannya, Senin (21/1/2019).

Pria yang akrab disapa Soni ini menuturkan, perihal rangkap jabatan yang sempat diemban Edy Rahmayadi sebelum mundur dari Ketum PSSI itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/148/SJ yang dikeluarkan pada 17 Januari 2012. Oleh karenanya, Soni mengapreasi langkah Edy, sehingga dapat fokus sebagai kepala daerah.

“Apabila seseorang telah menjabat KDH (kepala daerah), dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi keolahragaan,” ucapnya.

Selain itu, terkait larangan rangkap jabatan juga sejalan dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan juncto Pasal 56 Ayat 1 PP 56/2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Aturan tersebut menegaskan pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten atau kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

“Salah satu alasannya dilarangnya jabatan rangkap KDH dalam kepengurusan olahraga adalah karena kedudukan KDH rentan pada penyalahgunaan kebijakan yang akan dibuatnya,” jelasnya.

4 dari 6 halaman

3. Harapan Pendamping Edy Rahmayadi

Edy Rahmayadi mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Pengunduran diri Edy diumumkan langsung dalam kongres tahunan PSSI di Nusa Dua, Bali.

Menanggapi pengunduran diri Edy, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck mengatakan, hal itu merupakan hak pribadi Edy. Menurut Ijeck, Gubernur Sumatera Utara itu pasti memiliki pertimbangan khusus.

“Itu hak Pak Edy untuk memutuskan mundur sebagai Ketua Umum PSSI,” kata Ijeck saat menghadiri special screening film ‘Orang Kaya Baru’ di Ringroad City Walks, Kota Medan, Minggu, 20 Januari 2019.

Ijeck mengaku tidak mengetahui pertimbangan Edy Rahmayadi memutuskan pengundaran dirinya. Pasalnya, Ijeck tidak ikut ke Bali menghadiri kongres PSSI.

Menurutnya, semua orang tahu loyalitas Edy di sepak bola Indonesia. Seperti PSMS yang dahulu tidak ada apa-apanya, karena Edy, PSMS menjadi bangkit. Begitu juga dengan PSSI, yang sepengetahuannya bukan kemauan Edy Rahmayadi untuk menjadi ketua umum.

“Tetapi, karena kemauan dari semua persepakbolaan daerah di Indonesia, sehingga Edy menjadi Ketua Umum PSSI. Setelah beliau menjadi ketua PSSI, baru PSSI diperhatikan, dilihat, dan didengar,” ucapnya.

“Beliau sangat cinta dengan olahraga sepak bola. Saya yakin betul, hati beliau sangat berat meninggalkan PSSI. Pak Edy pulang nanti ditanyakan kenapa, saya belum komunikasi,” dia menambahkan.

Ijeck menyebut Edy Rahmayadi secara khusus tidak ada berkonsultasi dengan dirinya, meski berstatus sebagai Wakil Gubernur Sumut.

Saat hendak berangkat ke kongres, Edy hanya memberitahu Ijeck akan berangkat dan menghadiri kongres tahunan PSSI.

“Saat itu pesan saya, mana yang terbaik untuk Abang. Hanya itu saya bilang,” ujarnya.

Mengenai selama menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Ijeck memastikan Edy Rahmayadi tetap menjalankan perannya sebagai Gubernur Sumut dengan baik. Sebab, sebelum Edy menjabat Gubernur Sumut, mantan Pangkostrad itu sudah berada di PSSI.

“Tidak pengaruh walau Pak Edy menjabat sebagai Ketua Umum PSSI dengan kinerjanya sebagai gubernur. Sebelum jadi gubernur juga sudah di PSSI,” terangnya.

5 dari 6 halaman

4. Tokoh di Sumut Setuju

Mundurnya Edy Rahmayadi sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) disambut baik oleh Tokoh Masyarakat Sumatera Utara, yaitu Rahmat Shah.

Rahmat menyebut, mundurnya Edy sebagai Ketua Umum PSSI sangat bagus, karena akan fokus mengemban tugasnya sebagai Gubernur Sumut.

“Saya rasa bagus, karena beliau harus konsentrasi penuh kepada Sumut,” kata Rahmat.

Setelah Edy memutuskan mundur sebagai Ketua Umum PSSI, Rahmat menegaskan biarlah orang lain yang lebih memiliki waktu untuk mengurus organisasi sepak bola tertinggi di Indonesia itu.

Rahmat juga setuju 100 persen Edy memutuskan mundur sebagai Ketua Umum PSSI, agar konsentrasinya ke Sumut kembali.

“Mudah-mudahan dengan beliau mundur, bisa mengabdi di Sumut, lebih tenang, damai, dan memiliki waktu. Kita doakan dan kita sangat mendukung,” Rahmat menandaskan.

6 dari 6 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Top 3 Tekno: Reaksi Warganet Saat Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi Mundur

Liputan6.com, Jakarta – Kabar mundurnya Edy Rahmayadi, sebagai Ketua Umum PSSI banyak mendapatkan sorotan dari warganet.

Artikel tersebut menjadi artikel terpopuler Tekno Liputan6.com pada akhir pekan, tepatnya Minggu (20/1/2019). Dua artikel menarik lain yang tak kalah populernya, seperti Windows 10 Mobile tutup usia, dan usia cincin Saturnus.

Lebih lengkapnya, simak rangkuman ketiga berita tersebut berikut ini.

1. Ketua Umum PSSI Mundur, Tagar Edy Out Jadi Trending Topic di Twitter

Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi saat mengikuti Kongres PSSI 2018 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang (13/1/2018). Salah satu agenda Kongres PSSI 2018 adalah revisi Statuta. (Bola.com/Nicklas Hanoatubun)

Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya. Pria yang juga menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara ini menyatakan mundur pada Minggu (20/1/2019).

Keputusan Edy Rahmayadi untuk mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI ini pun banyak mendapatkan sorotan dari warganet di Twitter.

Selengkapnya baca di sini

2 dari 2 halaman

2. Windows 10 Mobile Tutup Usia, Microsoft Sarankan Pengguna Pindah ke iPhone

Satya Nadella, CEO Microsoft (Liputan6.com/ Jeko Iqbal Reza)

Microsoft mengumumkan masa berakhirnya sistem operasi (OS) Windows 10 Mobile.

Perusahaan pun menyarankan para pengguna ponsel Windows 10 Mobile untuk beralih ke iPhone atau perangkat Android.

Dikutip dari CNBC, Minggu (20/1/2019), Microsoft akan berhenti memberikan pembaruan keamanan baru, perbaikan non-keamanan, berbagai opsi dukungan bantuan gratis, atau pembaruan konten teknis dari perusahan secara gratis, pada 10 Desember 2019.

Selengkapnya baca di sini

3. Usia Cincin Saturnus Ternyata Masih Muda

Foto resmi planet Saturnus yang diunggah NASA (Sumber: Gizmodo)

Salah satu pesona planet Saturnus yang memikat umat manusia adalah cincinnya. Namun demikian, menurut studi terbaru, cincin Saturnus usianya jauh lebih muda ketimbang planet itu.

Berdasarkan hasil studi ini, Saturnus ternyata melewatkan waktu 4,5 miliar tahun sendiri, tanpa cincinnya.

Mengutip laman Space, Senin (21/1/2019), kemungkinan cincin Saturnus berusia lebih tua dari dinosaurus (yang usianya sekitar 66 juta tahun).

Selengkapnya baca di sini

(Ysl/Isk)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Rizki Drive Mengaku Keluar dari The Titans karena Bosan

Liputan6.com, Jakarta – Rizki Abdurahman, mantan vokalis The Titans, kini telah bergabung dengan band Drive. Ia pun menggunakan nama Arizki setelah menjadi vokalis band yang telah lama ditinggalkan Anji itu.

Tentunya, publik masih terbayang-bayang dengan kiprah Rizki Drive di atas panggung bersama The Titans. Belum lama ini, Rizki mengungkapkan alasannya hengkang dari The Titans yang jarang diketahui orang.

“Bosan. Aku sama The Titans kan sudah hampir 11 tahun waktu itu. Jadi, rasanya buat aku pribadi kayak agak sedikit kurang mudah buat berkembang,” terang Rizki dalam sesi wawancara Facebook Live bersama Drive di kantor Liputan6.com, kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, belum lama ini.

“Kayaknya semuanya, pattern-nya itu sudah ada. Jadi, aku merasa kayak, aku bisa lebih berkembang dari ini. Jadi ya nyoba buat mengundurkan diri dari situ, mudah-mudahan sih bisa jauh lebih berkembang, itu saja sih,” lanjut Rizki.

2 dari 3 halaman

Motivasi Bergabung Drive

Keluarnya Rizki dari The Titans, sempat membuat nama penyanyi satu ini kurang disorot. Lantas, apakah hal itu menjadi motivasi Rizki bergabung dengan Drive?

“Kalau gabung sama Drive sih karena awalnya temanan. Ya aku mikirnya juga buat, ini band keren yang enggak boleh berhenti. Karena beberapa waktu lalu ketemu sama manajemen Drive dan Dygo, awalnya cuma tahu kalau Tirta saja yang keluar. Pas ngobrol, baru tahu Adi juga keluar. Aku sudah menawarkan dengan kondisi tahunya vokal saja yang kosong,” Rizki menjelaskan.

“Akhirnya aku tahu kalau cuma Dygo dan Budi yang tersisa, ya sudah… Akhirnya kami coba jalan dengan additional drummer. Jadi memang bukan motivasi karena keluar dari Titans jadi pengin masuk Drive. Tapi memang ada yang mengira begitu,” sambungnya.

3 dari 3 halaman

Karya Baru

Memiliki Rizki sebagai vokalis, tentunya Drive sudah menggarap karya untuk rekaman baru. Mereka pun memilih untuk merekam ulang lagu lamanya yang berjudul “Seakan di Surga”. Lagu yang aslinya dinyanyikan saat Anji masih menjadi vokalis ini, diaransemen ulang untuk dinyanyikan oleh Rizki.

“Ini seperti menyambung sejarah sih. Karena pas lagu ini keluar, aku sempat bantu (Drive). Sekarang pas bareng lagi, Rizki sama Drive, jadi seperti nyambungin sejarah yang pernah ada,” ujar Rizki saat membahas lagu yang direkam ulang bersamanya itu.

Pemilik Suara Setuju Joko Driyono Jadi Ketua Umum PSSI

Liputan6.com, Nusa Dua – Ketua Umum PSSI Joko Driyono menyampaikan keputusan hasil kongres tahunan lembaganya. Ia mengatakan keputusan Edy Rahmayadi mengundurkan diri sebagai ketua umum PSSI disetujui oleh peserta.

“Di forum Kongres PSSI telah disetujui pengunduran diri Pak Edy Rahmayadi. Sesuai statuta, sebagai anggota Exco PSSI paling senior, saya menjalankan amanah (menjadi pengganti Edy Rahmayadi),” kata Joko di Hotel Sofitel Nusa Dua, Bali, Minggu (20/1/2019).

Pernyataan Joko dibenarkan anggota Komite Eksekutif PSSI Gusti Randa. Ia mengungkapkan tidak ada satu pun dari pemilik hak suara yang menolak Joko Driyono mengemban tugas sebagai Ketua Umum PSSI.

“Tidak ada. Semua menerima dengan bulat pengunduran diri Pak Edy, termasuk penunjukkan Pak Joko Driyono berdasarkan statuta. Tidak benar ada tiga klub yang menolak Pak Joko Driyono,” ucap Gusti Randa.

2 dari 3 halaman

Besarkan PSSI

Edy Rahmayadi menyampaikan mundur sebagai ketua umum PSSI saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres PSSI di Hotel Sofitel Bali, Minggu (20/1/2019). “Pada kesempatan ini saya menyatakan mundur dari Ketua Umum PSSI, dengan syarat besarkan PSSI. Saya serahkan bendera ini. Saya berhenti dengan sah detik ini,” ujar mantan Pangkostrad tersebut.

“Saya serahkan kepemimpinan ini, akan dilanjutkan. Saya tidak mau ada yang mengkhianati keputusan saya ini,” tambah Edy dalam pidatonya.

3 dari 3 halaman

Alasan Mundur

Edy Rahmayadi menegaskan keputusan itu diambil karena dia tidak haus akan kekuasaan. Pria yang juga menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara ini mengaku mundur demi PSSI yang lebih baik.

“Jangan kalian berpikir bahwa Edy Ramhayadi mentang-mentang. Tidak. Saya ada di sini karena cinta sama PSSI. Hanya orang-orang pengkhianat sama PSSI ini yang mau berbicara tanpa dasar PSSI,” ujar Edy.

“Demi PSSI berjalan dan maju, makanya saya nyatakan hari ini saya mundur dari Ketua Umum PSSI. Dengan syarat jangan khianati PSSI. Jangan karena satu hal yang lain kita bercokol merusak rumah besar kita, warisan leluhur kita,” tegasnya.

Tim Panel Dugaan Pencabulan Staf Dewas BPJS TK Disetop, Ade Armando Curiga

Jakarta – Kelompok Pembela Korban Kekerasan Seksual (KPKS) mencurigai langkah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menghentikan Tim Panel dugaan pencabulan yang dilakukan mantan anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Syafri Adnan Baharuddin (SAB) kepada stafnya. Tim Panel itu disetop setelah SAB diberhentikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ini sungguh mencurigakan. DJSN menghentikan kerja Tim Panel yang sudah hampir rampung mengumpulkan bukti dan mewawancarai para saksi dan ahli. Tim Panel sudah akan mengumumkan hasil kerja mereka tentang perilaku Syafri pada awal pekan besok, dan tiba-tiba saja DJSN menghentikannya. Saya curiga DJSN sudah terbeli atau tunduk pada kepentingan Syafri,” ujar Koordinator KPKS, Ade Armando dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/1/2019).

Meski demikian, Ade berharap tim panel yang dibentuk akhir Desember 2018 itu tetap mengumumkan temuan tentang dugaan asusila yang melibatkan SAB dengan staffnya berinisial RA.

“Mudah-mudahan Tim Panel tidak ragu untuk menuntaskan kewajibannya, karena ini menyangkut integritas sebuah lembaga yang dibiayai uang rakyat tentang perilaku seorang pejabat nesagara yang dibiayai uang rakyat,” kata Ade.

Disetopnya kerja tim panel lantaran Presiden Jokowi sudah mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan SAB yang mengajukan permohonan pengunduran diri pada 30 Desember 2018. Menurut Ade, DJSN seharusnya tidak melakukan intervensi karena mengundurkan diri.

“Ini tentu dua hal yang berbeda. Tim panel ini dibentuk untuk menyimpulkan apakah perilaku Syafri masuk dalam kategori perilaku tidak pantas atau tidak. Tim sudah bekerja. Seharusnya DJSN tidak mengintervensi hanya karena Syafri mengundurkan diri,” kata Ade.

Proses kerja tim panel, kata Ade sudah mengumpukan beberapa bukti dari saksi-saksi. Saksi dalam penuturan Ade, menyajikan bukti chat WA SAB ke RA berupa kata-kata rayuan. Dia melanjutkan, disetopnya tim panel oleh DJSN menunjukkan ada ketidakobjektifan dan indikasi tidak ingin melindungi pekerja perempuan.

“Tapi ini bukan cerita baru. Dua tahun yang lalu sejumlah deputi di BPJS TK juga melaporkan perilaku tidak pantas oleh Syafri. Tim panel sudah dibentuk dan merekomendasikan penghentian Syafri. Tapi ternyata tidak pernah ditindaklanjuti. Bayangkan, ini semua terjadi karena terduga pelaku dibiarkan bertahun-tahun oleh sesama Dewan Pengawas BPJS TK dan kini juga dilindungi oleh DJSN yang seharusnya berpihak pada korban,” ujar Ade.

Sebelumnya, DJSN memaparkan bahwa Presiden RI melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tertanggal 17 Januari 2019 telah memberhentikan dengan hormat saudara SAB dengan mengacu pada Surat Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Nomor 01/DP/012019 tanggal 2 Januari 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

“Dengan adanya Surat Keputusan Presiden tersebut, proses Tim Panel dihentikan dan selanjutnya DJSN akan mengusulkan pada Presiden, untuk membentuk panitia seleksi untuk pengisian jabatan anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang kosong,” kata Plt Ketua DJSN, Andi Zainal Abidin Dulung dalam keterangan tertulis.
(idn/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PDIP: BPN Prabowo Sandiaga Turunkan Makna Dwitunggal Soekarno-Hatta

Liputan6.com, Jakarta – Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, pasangannya serasi seperti Dwitunggal Soekarno-Hatta.

Terkait hal ini, politisi PDIP Garda Maharsi mengkritik pernyataan Dahnil. Menurut dia, perkataan itu tidak bijak.

“Menyebut Prabowo-Sandiaga dwitunggal dengan asumsi jago debat, sama saja menurunkan makna dwitunggal itu sendiri. Soekarno-Hatta disebut dwitunggal karena nafas perjuangan Pancasila dan semangat merdeka dari penindasan. Bukan cuma karena satu panggung saat pidato,” ucap Garda kepada Liputan6.com, Sabtu (19/1/2019).

Kepala Sekretariat Posko Pemenangan Cemara ini menyindir Dahnil. Menurut dia Dwitunggal yang dimaksud adalah dua orang dari Gerindra, meskipun kini Sandiaga telah mengundurkan diri.

“Karena baik Prabowo maupun Sandiaga itu sama-sama (berasal) dari Gerindra. Jika memang itu berarti saya sangat menyayangkan. Apa partai koalisi lain seperti PKS, PAN, dan Demokrat tidak marah? Berarti Partai koalisi 02 yang lain tidak dianggap dong,” sindir Garda.

Dia meminta agar ke depan, Dahnil bisa mendidik rakyat lebih baik, dengan pernyataan yang tidak bombastis.

“Menurut saya Bang Dahnil yang sangat dihormati lebih baik mendidik rakyat lewat statement yang lebih baik ya, bukan dengan statement jargon-jargon bombastis,” pungkasnya.

2 dari 2 halaman

Pasangan Serasi

Sebelumnya, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut jagoan mereka adalah pasangan serasi seperti Dwitunggal Soekarno-Hatta.

Dia mencontohkan keserasian paslon nomor urut 02 dalam debat pertama. Baik capres maupun cawapres punya peran dalam debat dan saling melengkapi satu sama lain.

“Munculnya Dwitunggal kembali, saling melengkapi,” kata Dahnil di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta.

Pada debat pertama, Dahnil menilai, Prabowo-Sandiaga kompak. Selain itu, dia menambahkan, Sandi juga ikut berperan dan tidak hanya menjadi pajangan.

“Bukan pajangan, mereka ceria mereka kompak. Pak prabowo melakukan kaderisasi. Ada leader ada eksekutor,” tambahnya.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Asa Terakhir untuk OSO

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan tetap tidak meloloskan Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dalam pencalonan anggota legislatif DPD. Namun KPU memberikan waktu untuk OSO hingga 22 Januari 2019 untuk mundur dari pengurus parpol jika ingin lolos caleg DPD.

KPU menegaskan, OSO tidak diloloskan sebagai calon legislatif DPD karena menghormati konstitusi.

“Kita juga masih menghormati putusan konstitusi. Karena buat kami konstitusi di beberapa koran kemarin kata Pak Wahyu (Komisioner KPU), konstitusi adalah perjalanan kita menjalani tahapan pemilu,” kata Komisioner KPU Ilham Saputra, di kantornya, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

KPU tak memasukkan nama OSO ke Daftar Calon Tetap (DCT) karena, berdasarkan putusan MK, calon anggota DPD tidak boleh mengurus partai politik. Beda lagi dengan putusan Bawaslu yang meminta KPU memasukkan nama OSO ke DCT dan, jika terpilih, OSO harus mengundurkan diri.

Namun KPU berpegang teguh pada ketentuan MK. KPU juga sudah mengirimkan surat tanggapan terhadap putusan Bawaslu ke Bawaslu dan pihak OSO.

“Surat ke Bawaslu. Ya kita menjawab surat tanggapan ke Bawaslu,” kata Ilham.

Bawaslu sempat menyatakan ada akibat hukum yang ditimbulkan jika tak menjalankan putusan, salah satunya tak ada lagi calon anggota DPD karena SK penetapan DCT sudah dibatalkan putusan PTUN. Namun KPU menyiapkan antisipasi.

“Kita kan akan siapkan, nggak begitu keadaannya. Kita akan siapkan. Bahwa SK DCT-nya sudah disiapkan, artinya sudah kita putuskan. Artinya, orang-orang yang jadi calon-calon yang dipilih oleh partai. Itu kan sudah acc surat suaranya. Nggak masalah,” kata Ilham.

Protes karena OSO tidak dimasukkan ke DCT, massa pendukung OSO menggeruduk kantor KPU pada Rabu (16/1) siang kemarin. Mereka meminta KPU menetapkan nama OSO dimasukkan ke Daftar Calon Tetap anggota DPD.

“Kami menuntut KPU agar menetapkan OSO. Hari ini kami tunjukkan semangat muda kami kami genangi KPU dengan lautan manusia. Sudah kami katakan berulang kali, bila kata-kata kami tidak diindahkan, pemerintah dalam hal ini KPU, maka di depan jalanan akan kami genangi lautan manusia. Gedung ini akan kami runtuhkan,” kata sang orator di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

Massa sempat terlibat saling dorong dengan anggota kepolisian yang menjaga kantor KPU. Massa bergerak saat orator memberi komando.

OSO pun terus berjuang agar dapat diloloskan menjadi calon legislatif DPD RI. Pengacara OSO, Dodi Abdul Kadir, menyiapkan langkah hukum selanjutnya.

Dodi mengungkapkan, dalam pertemuan antara KPU, PTUN, dan pihak OSO, PTUN menanyakan KPU soal pelaksanaan dari putusan PTUN yang meminta KPU memasukkan OSO ke DCT calon anggota legislatif.

“Tadi (saat pertemuan) secara gamblang KPU mengatakan belum menjalankan putusan PTUN, maka berdasarkan Pasal 116, PTUN akan membuat surat perintah kepada KPU untuk melaksanakan putusan PTUN, yang di dalamnya ada perintah kepada KPU untuk memuat Oesman Sapta sebagai calon anggota DPD pada Pemilu 2019,” kata Dodi saat dihubungi, Rabu (16/1).

Menurut Dodi, karena KPU belum menjalani putusan tersebut, PTUN akan mengirim surat yang meminta KPU mengeksekusi putusan yang meminta agar OSO dimasukkan ke DCT caleg DPD. Namun, jika surat sudah diterima dan KPU belum memasukkan OSO ke DCT caleg, tim hukum akan menempuh jalur hukum berikutnya.

“Apabila KPU tetap tak melaksanakan putusan PTUN dan putusan Bawaslu, maka tentunya kami akan melakukan tindakan hukum. Kami akan menindaklanjuti sesuai dengan Pasal 116 UU Tata Usaha Negara dan tentunya kami juga akan mempertimbangkan tindakan hukum lainnya, berupa baik tindakan hukum pidana dan perdata. Termasuk melaporkan KPU ke DKPP” kata Dodi.

Dodi menambahkan, jika KPU belum menjalankan putusan PTUN, pihak pengadilan bisa memerintahkan DPR hingga presiden agar KPU menjalankan putusan itu.

“Kalau juga KPU tak melaksanakan putusan pengadilan, maka pengadilan akan memerintahkan atasan KPU untuk memerintahkan KPU melaksanakan putusan pengadilan. Dalam hal ini kan atasannya itu kan DPR dan presiden,” ujar Dodi.

Menurut Dodi, alasan KPU berpegang teguh pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam pencalonan DPD mengada-ada. Sebab, menurutnya, subjek dan objek hukum putusan MK dengan putusan PTUN berbeda.

“Perlu juga diketahui alasan yang dilakukan KPU bahwa ada putusan MK, itu adalah alasan yang mengada-ada. Putusan MK adalah subjek hukum dan objek hukum yang berbeda. Subjek hukumnya adalah pemerintah dan DPR, sedangkan objek hukumnya adalah undang-undang. Sedangkan putusan PTUN adalah objek hukumnya putusan tata usaha negara, sedangkan subjek hukumnya adalah pejabat tata usaha negara. Jadi beda putusan tata usaha dan UU,” jelasnya.

OSO masih memiliki kesempatan jika ingin lolos sebagai calon anggota legislatif. Namun syaratnya OSO harus mundur dari pengurus partai politik hingga batas waktu 22 Januari 2019.

“Kita memberikan kesempatan kepada Pak OSO untuk menyerahkan surat pengunduran diri sampai dengan tanggal 22 Januari,” ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Bawaslu sendiri sudah meminta KPU segera menjalankan perintah putusan mengenai pencalonan OSO, yang memutuskan agar meloloskan OSO sebagai calon anggota DPD.

“Kami menyampaikan bahwa sampai sore hari ini kami Bawaslu belum mendengar apa sikap dari KPU sampai hari ini. Karena kami belum menerima surat pemberitahuan secara resmi atas putusan Bawaslu tersebut,” kata Ketua Bawaslu Abhan di kantornya, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (15/1).

(nvl/mae) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Satu Dari Tiga Pekerja PBB Klaim Alami Pelecehan Seksual

Jakarta

Menurut sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sepertiga dari staf dan kontraktor-nya mengalami pelecehan seksual dalam dua tahun terakhir.

Poin UtamaPelecehanPoin utama:

• Lebih dari separuh yang mengalami pelecehan seksual mengatakan hal itu terjadi di kantor

• Hanya sepertiga dari mereka yang dilecehkan mengatakan bahwa mereka mengambil tindakan sesudahnya

• Dua dari tiga pelaku pelecehan adalah laki-laki

Survei daring, yang dilakukan oleh Deloitte pada bulan November, ini diikuti oleh 30.364 staf dari PBB dan agen-agennya -hanya 17 persen dari mereka yang memenuhi syarat.

Dalam sebuah surat kepada para stafnya, sekretaris jenderal PBB, Antonio Guterres menggambarkan tingkat respon itu “cukup rendah”.

“Ini memberi tahu saya dua hal: pertama, bahwa kita masih memiliki jalan panjang sebelum kita bisa membahas pelecehan seksual secara penuh dan terbuka; dan kedua, bahwa mungkin juga ada rasa ketidakpercayaan yang terus-menerus, persepsi tak ada aksi dan kurangnya akuntabilitas,” tulisnya.

Survei ini dilakukan di tengah gerakan #MeToo yang lebih luas di seluruh dunia melawan pelecehan dan kekerasan seksual.

Menurut laporan itu, 21,7 persen responden mengatakan mereka menjadi korban seksual atau lelucon ofensif; 14,2 persen menerima komentar ofensif tentang penampilan, tubuh atau kegiatan seksual mereka; dan 13 persen menjadi target dari perbuatan tak menyenangkan untuk menarik mereka ke dalam diskusi tentang masalah seksual.

Sekitar 10,9 persen dari responden disuguhi gerakan atau penggunaan bahasa tubuh yang bersifat seksual, yang membuat mereka malu atau tersinggung; dan 10,1 persen disentuh dengan cara yang membuat mereka merasa tidak nyaman.

Antonio Guterres mengakui secara publik perlunya PBB untuk menangani isu pelecehan.AntonioGuterres mengakui secara publik perlunya PBB untuk menangani isu pelecehan.

Reuters: Pierre Albouy, file photo

Lebih dari setengah dari mereka yang mengalami pelecehan seksual mengatakan hal itu terjadi di lingkungan kantor, sementara 17,1 persen mengatakan hal itu terjadi di sebuah acara sosial terkait pekerjaan.

Menurut survey itu, dua dari tiga pelaku pelecehan adalah laki-laki.

Hanya satu dari tiga orang yang mengatakan bahwa mereka mengambil tindakan setelah mengalami pelecehan seksual tersebut.

Guterres mengatakan laporan itu berisi, “beberapa statistik dan bukti serius tentang apa yang perlu diubah untuk menjadikan tempat kerja yang bebas pelecehan menjadi nyata bagi kita semua”.

“Sebagai organisasi yang didirikan atas dasar kesetaraan, martabat, dan hak asasi manusia, kita harus memimpin dengan memberi contoh dan menetapkan standar,” katanya.

PBB telah berusaha meningkatkan transparansi dan memperbaiki cara organisasinya dalam menangani dengan tuduhan seperti itu selama beberapa tahun terakhir setelah muncul serangkaian eksploitasi seksual dan tuduhan pelecehan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Afrika.

Kepala badan PBB untuk HIV dan AIDS juga mengundurkan diri pada bulan Juni, 6 bulan sebelum masa tugasnya berakhir, setelah sebuah panel independen mengatakan “kepemimpinannya yang buruk” menoleransi “sebuah budaya pelecehan, termasuk pelecehan seksual, intimidasi, perundungan, dan penyalahgunaan kekuasaan”.

Reuters

Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.

Ikuti berita-berita lain di situs ABC Indonesia.


(mae/mae)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Yusril Bingung KPU Tetap Coret OSO dari DCT

Jakarta – Kuasa hukum Oesman Sapta Odang (OSO), Yusril Ihza Mahendra mengaku bingung KPU tetap mencoret nama Ketum Hanura itu dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif. Padahal MA sudah mengabulkan gugatan OSO terkait PKPU Nomor 26/2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD RI.

“Jadi saya sendiripun sebagai kuasa hukum Pak OSO bingung melihat KPU ini ya, ada putusan Mahkamah Konstitusi sudah difollow up dengan PKPU nomor 26 kpu 26 itu dibatalkan oleh Mahkamah agung lalu berarti tidak ada peraturan vacum kan, lalu kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan mengabulkan gugatan OSO menyatakan batal dan tidak sah surat keputusan KPU,” kata Yusril di Djakarta Theatre, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

KPU sebelumnya memutuskan tetap tidak meloloskan OSO dalam pencalonan anggota legislatif DPD jika sampai tanggal 22 Januari mendatang Ketua DPD RI itu tidak mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Hanura. Alasannya, putusan Mahkamah Konstitusi melarang pengurus partai politik maju sebagai caleg DPD.

Yusril pun memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, KPU harus berpijak pada putusan Mahkamah Agung (MA). Oleh sebab itu, jika KPU tak melaksanakan putusan MA, maka pemilihan umum anggota DPD tidak sah. Sebab, surat keputusan (SK) KPU tentang penetapan DCT telah dibatalkan pengadilan.

“Dan pengadilan mengatakan wajib menerbitkan yang baru. Yang barunya nggak ada, nah OSO bawa ini ke Bawaslu. Dan OSO memutuskan terjadi pelanggaran administrasi dan memerintahkan lagi kepada KPU supaya mencabut keputusan yang ada seperti PTUN dan menerbitkan yg baru yanh memasukan nama OSO di dalamnya,” tuturnya.

“KPU tidak mau melaksanakan jadi saya tidak mengerti lagi upaya hukum apa lagi yang harus kami lakukan,” lanjut Yusril.

Di sisi lain, Ketum PBB itu mengaku kasus OSO sulit untuk dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurutnya laporan ke DKPP justru akan melanggar etik.

“Karena undang-undangnya mengataskan yang berhak yang punya legal standing untuk melaporkan itu ke DKPP itu Bawaslu. Karena Bawaslu punya keputusan tidak dipatuhi. Jadi saya udah nggak ngerti, kenapa Bawaslu ngeyel sekali ngadepin pak OSO ini, saya juga bingung,” pungkasnya.
(idn/mae)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPU Tetap Tidak Masukkan Nama OSO dalam DCT

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap pada pilihannya untuk tidak memasukkan nama Oesman Sapta Odang (OSO) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD RI. Hal itu merujuk pada putusan MK No 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

“Ya prinsipnya tetap sama keputusan kita kemarin. Bahwa kalau ingin kemudian OSO masuk ke dalam DCT maka harus mengundurkan diri terlebih dahulu,” kata Komisioner KPU Ilham Saputra di Kantornya, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Pihaknya juga akan memberikan surat pemberitahuan tersebut kepada OSO serta surat tanggapan kepada Bawaslu.

“Surat ke Bawaslu. Ya kita menjawab surat tanggapan ke Bawaslu,” kata Ilham.

Ditemui terpisah, Komisioner KPU Wahyu Setiawan pun mengatakan pihaknya akan mengirimkan surat putusan tersebut kepada OSO. KPU juga akan menunggu langkah OSO jika ingin masuk DCT dengan menyerahkan surat pengunduran diri hingga 22 Januari.

“Hari ini dikirimkan, semangat kita berpedoman kepada putusan MK kita memberikan kesempatan kepada Pak OSO untuk menyerahkan surat pengunduran diri sampai dengan 22 Januari,” kata Wahyu.

2 dari 3 halaman

Putusan Bawaslu

Sebelumnya, Bawaslu memutuskan menerima gugatan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) terkait pencalonan anggota DPD periode 2019. Putusan tersebut memerintahkan agar KPU mencantumkan nama Oesman Sapta Odang sebagai daftar calon tetap (DCT) perseorangan anggota DPD.

Ketua majelis pemeriksa Abhan juga memerintahkan KPU wajib menjalankan putusan Bawaslu paling lambat tiga hari sejak putusan dibacakan.

“Memerintahkan terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi dengan mencabut keputusan KPU tentang penerapan daftar calon tetap perseorangan peserta anggota DPD 2019 serta mencantumkan nama DR H Oesman Sapta Odang sebagai calon tetap perseorangan paling lama tiga hari kerja sejak putusan dibacakan,” ucap Abhan saat membacakan putusan di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).

Dalam pertimbangannya, majelis menilai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN yang dibacakan 14 November bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: