Para Pesohor Hollywood yang Dipecat dan Ditolak dari Pekerjaan Akibat Berat Badan

Liputan6.com, Jakarta – Selama beberapa dekade, Hollywood telah mempromosikan satu tipe tubuh: kurus. Jadi, tak mengherankan bila beberapa pesohor dipecat atau ditolak dari pekerjaan karena berat badan mereka.

Ada model yang disuruh pulang pada pemotretan. Ada juga aktor yang kehilangan pekerjaan karena urusan ukuran pinggang. Body shaming di Hollywood tersebar luas dan harus berakhir. Kisah-kisah tentang selebritas yang didiskriminasi meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai yang masih berlaku di industri film dan fesyen.

Dilansir dari stylecaster, Rabu, 16 Januari 2019, sederet nama angkat bicara soal body shaming di Hollywood. Ukuran tubuh tak ada hubungannya dengan keterampilan untuk banyak pekerjaan, termasuk akting dan model.

Kate Upton

Dalam wawancara pada 2012 dengan The New York Times, direktur casting Victoria’s Secret, Sophia Neophitou-Apostolou, mengatakan bahwa merek tersebut ‘tak akan pernah’ menampilkan Upton dalam peragaan busana tahunannya karena lekuk tubuhnya.

“Hal-hal yang mereka tolak adalah hal-hal yang tak bisa saya ubah. Saya tak bisa mengubah ukuran bra saya. Itu alami! Saya bisa berolahraga dan saya bisa tetap sehat dan termotivasi, tetapi saya tidak bisa mengubah beberapa hal,” ujarnya.

2 dari 4 halaman

Chrissy Teigen

Ketika menjadi model, Chrissy Teigen dipecat dari pemotretan Forever 21 karena berat badannya. Dia berbicara tentang pengalaman dalam sebuah wawancara pada 2014 dengan DuJour, yang merinci waktunya memotret untuk Forever 21 dan dikirim pulang karena ukuran tubuhnya.

“Aku tiba di lokasi dan mereka meminta untuk mengambil fotoku. Lalu, foto yang sudah diambil dikirimkan ke agensiku. Kemudian, agensi meneleponku yang lagi duduk di kursi makeup dan mengatakan, ‘Kamu harus pergi sekarang. Mereka mengatakan kamu gemuk dan kamu harus kembali mengukur badan,” katanya.

3 dari 4 halaman

Chris Pratt

Sebelum tubuhnya berubah untuk Guardians of the Galaxy 2014, Pratt diberitahu bahwa dia “terlalu gemuk” untuk peran. Dalam sebuah wawancara pada 2017 dengan Vanity Fair, aktor itu mengatakan dia ditolak untuk peran dalam Moneyball 2011 karena berat badannya.

“Itu adalah pertama kalinya aku mendengar seseorang berkata, ‘Kami tak akan memberi kamu peran — kamu terlalu gemuk,'” katanya. “Jadi saya memutuskan untuk menurunkan berat badan, seperti dalam gulat. Aku tak mampu membeli pelatih, jadi semuanya berjalan dan diet ketat serta mengurangi alkohol. “

4 dari 4 halaman

Ryan Gosling

Ryan Gosling mengungkapkan bahwa ia dipecat dari peran dalam The Lovely Bones 2009 karena kenaikan berat badannya 60 pon, sekitar 27 kg. Ia seharusnya memerankan ayah dari seorang remaja yang terbunuh dan diperkosa.

Namun, ketika Ryan datang ke lokasi pengambilan gambar, sang sutradara Peter Jackson sangat kaget dengan penambahan berat badan Ryan, yang menurutnya mengerikan. Akhirnya, sutradara pun memecat Ryan dan menggantinya dengan aktor lain.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menyimak Visi-Misi Jokowi-Ma’ruf Vs Prabowo-Sandiaga dan Faktanya Kini

Jakarta – Malam ini Jokowi-KH Ma’ruf Amin akan berhadapan dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di panggung debat Pilpres 2019. Salah satu temanya adalah hak asasi manusia (HAM), yang juga sudah tercantum dalam dokumen visi-misi kedua pihak.

“Termasuk masalah HAM juga ada,” kata Jokowi saat ditemui setelah menghadiri peluncuran wirausaha ASN di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/1/2019).

Jokowi siap menjawab isu HAM. Tak hanya Jokowi, Prabowo juga telah melakukan simulasi debat dan siap menjawab seputar isu HAM.

“Mulai data materi-materi, itu yang disiapkan. Materi-materinya hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Sekarang dipersiapkan. Kita mempersiapkan diri dua hari ini bagaimana Pak Prabowo menawarkan soal pemberantasan korupsi,” kata juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, kepada wartawan, Rabu (16/1).

Prabowo-Sandiaga telah mengubah visi-misi mereka dan sempat diberikan ke KPU. Namun, menurut KPU, dokumen visi-misi melekat dengan pendaftaran calon presiden-wakil presiden, sehingga yang dipublikasikan KPU hanya dokumen yang awal.

Berikut ini kutipan visi-misi Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga soal HAM seperti dalam dokumen yang diunggah KPU:

Jokowi-Ma’ruf

Sesuai dengan Konstitusi Negara kita, Negara wajib untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia.

1. Meningkatkan budaya dan kebijakan yang berperspektif HAM (berwawasan HAM), termasuk memuat materi HAM dalam kurikulum pendidikan.

Kondisinya kini: Menurut laporan tahun 2017 yang dipublikasikan tahun 2018, Komnas HAM sudah pernah melakukan focus group discussion (FGD) di Padang pada 8 Desember 2017 tentang ‘Penyusunan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan HAM Berbasis Budaya Lokal untuk tingkat SMA’.

2. Melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Kondisinya kini: Berdasarkan laporan Komnas HAM tahun 2017, berkas kasus pelanggaran HAM berat/masa lalu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Namun Komnas HAM menemui kesulitan mengumpulkan bukti sehingga tak jarang berkasnya dikembalikan oleh Kejaksaan Agung. Komnas HAM menegaskan, belum ada tindak lanjut dari hasil penyelidikan mereka terkait kasus pelanggaran HAM berat/masa lalu.

3. Memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM pernah menerima laporan dari jemaah Ahmadiyah bahwa Masjid Al-Hidayah yang mereka bangun disegel Pemerintah Depok meski telah mengantongi IMB.

4. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari legal aspek, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pemanfaatan sumber daya alam yang lestari.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 161 berkas laporan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat.

5. Memberikan perlindungan bagi kaum difabel, termasuk memperluas akses lingkungan sosial dan pendidikan yang inklusif serta penyediaan fasilitas yang ramah pada difabel di fasilitas umum dan transportasi umum.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 8 berkas laporan dugaan pelanggaran HAM terhadap individu dari penyandang disabilitas. Selain itu, Komnas HAM menyoroti ketersediaan TPS atau bilik suara yang kurang ramah difabel saat Pilkada 2017.

6. Melindungi hak-hak masyarakat di bidang pertanahan.

Kondisinya kini: Penelitian yang dilakukan Komnas HAM pada 2017 yang berjudul ‘Peran Negara dalam Memenuhi Hak atas Tanah demi Kepastian Hukum bagi Transmigran dalam Konteks Reforma Agraria (Studi Kasus Transmigrasi Pangmilang Kota Singkawang)’ mengungkap bahwa selama 15 tahun para transmigran Panglimang tak kunjung mendapat kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mereka berpotensi kehilangan kepemilikan tanah.

7. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dari tindak kekerasan.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 79 berkas aduan pelanggaran HAM dengan korbannya adalah perempuan dan 54 berkas yang korbannya anak-anak. Ada pula 5 aduan terkait fungsi reproduksi dan 9 aduan menuntut kesetaraan hak dengan suami.

8. Memperluas cakupan kampung/desa layak anak untuk memastikan pendidikan anak usia dini dimulai dari lingkungan yang ramah.

9. Meningkatkan kinerja dan kerja sama efektif dan produktif berbagai institusi dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM.

Prabowo-Sandiaga

I. Pilar Ekonomi

Program Aksi

21. Menyediakan transportasi publik murah bagi buruh pekerja dan rakyat tidak mampu, memberikan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum, serta menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online dan taksi online yang bermitra dengan perusahaan aplikasi, termasuk hak atas perjanjian kerja bersama yang adil dan berkekuatan hukum.

Kondisinya kini: Menurut laporan Komnas HAM tahun 2017, masih ada masyarakat yang terbebani biaya transportasi, yakni di Yahukimo, Papua.

II. Pilar Kesejahteraan Rakyat

2. Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok
rentan lainnya.

Kondisinya kini: Ada 2 berkas aduan dugaan pelanggaran HAM terhadap fakir miskin dan 8 berkas ke penyandang disabilitas yang diadukan ke Komnas HAM pada 2017.

6. Memperbaiki program kependudukan termasuk hak dan kesehatan reproduksi demi peningkatan kualitas dan produktivitas penduduk untuk memanfaatkan bonus demografi.

Kondisinya kini: Ada 5 aduan ke Komnas HAM terkait fungsi reproduksi.

Program Aksi

21. Meningkatkan anggaran Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) baik di tingkat Nasional dan Daerah untuk mengatasi permasalahan terkait hak dan kesehatan reproduksi serta Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Kondisinya kini: Pemerintah saat ini sudah menaikkan anggaran Dana Alokasi Khusus terkait program KB menjadi Rp 2,3 triliun dibanding tahun sebelumnya, yakni Rp 1,1 triliun.

III. Pilar Budaya dan Lingkungan Hidup

8. Memperjuangkan hak-hak para pekerja seni, seniman dan artis di Indonesia.

Program Aksi

7. Memperkuat perlindungan hukum dan hak cipta atas karya-karya seni budaya yang dihasilkan oleh para seniman nasional.

12. Menegakkan pelaksanaan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hak Terkait, agar para artis, seniman, pekerja seni, lebih dihargai secara optimal setiap karyanya, demi kesejahteraan para pelaku Industri kreatif di Indonesia; termasuk mendukung terlaksananya UU Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017.

Kondisinya kini: Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kemenkum HAM telah menangani 60 kasus pelanggaran hak cipta. Penindakan dilakukan bersama dengan kepolisian.

IV. Pilar Politik, Hukum dan Hankam

Program Aksi

4. Menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada.

Kondisinya kini: Komnas HAM memantau Pilkada 2017 dan masih ditemukan adanya pelanggaran terkait hak warga. Ada pula mobilisasi ASN. Selain itu Komnas HAM juga menemukan adanya diskriminasi ras dan etnis dalam pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta.

Saksikan juga video ‘Debat Pilpres Diharapkan Kupas Kasus HAM Masa Lalu’:

[Gambas:Video 20detik]


Menyimak Visi Misi Jokowi-Ma'ruf vs Prabowo-Sandiaga dan Faktanya Kini


(bag/tor) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Saat Penyembelihan Hewan dan Sunat Satukan Yahudi dan Muslim Eropa

Berlin – Komunitas Muslim dan Yahudi di Eropa mungkin tidak selalu sepakat tetapi baru-baru ini mereka bersama-sama menentang hukum yang mereka pandang akan mempengaruhi kebebasan berkeyakinan.

Kontroversi terbaru terpicu undang-undang yang berlaku di Belgia pada tanggal 1 Januari terkait dengan penyembelihan hewan, yang merupakan persyaratan bagi daging halal dan kosher.

Rancangan Undang Undang itu didukung pegiat hak hewan, tetapi para pemimpin Yahudi dan Muslim memandangnya sebagai anti-Yahudi dan anti-Islam dengan berpura-pura menggunakan agenda liberal.

Adolf Hitler memunculkan perdebatan yang sama pada tahun 1933 setelah melarang penyembelihan binatang tanpa disetrum sebelumnya saat Nazi berkuasa di Jerman.

Hak binatang vs kebebasan agama

Undang-undang Eropa mewajibkan binatang disetrum sebelum dibunuh untuk mendapatkan dagingnya, agar binatang tidak kesakitan.

Penyetruman adalah proses membuat binatang tidak bisa bergerak atau pingsan seketika sebelum penyembelihan.

Hukum Eropa mewajibkan penyetruman sebelum penyembelihan tetapi negara dapat memberikan pengecualian untuk penyembelihan ritual. Hukum Eropa mewajibkan penyetruman sebelum penyembelihan tetapi negara dapat memberikan pengecualian untuk penyembelihan ritual. (Getty Images)

Tetapi negara dapat memberikan pengecualian bagi penyembelihan keagamaan, yang mewajibkan binatang dibunuh lewat irisan tunggal, tepat pada leher mereka.

Pegiat kesejahteraan binatang mengatakan praktek ini menyiksa binatang, padahal ini sebenarnya tidak perlu, saat mereka mati, tetapi pemimpin agama menegaskan ritual tersebut tidak menyakitkan.

Mereka mengatakan kematiannya seketika dan teknik yang sudah dikembangkan selama berabad-abad tersebut justru untuk mencegah binatang kesakitan.

Penyembelihan halal dan kosher mewajibkan binatang dibunuh lewat sayatan tepat di leher. Penyembelihan halal dan kosher mewajibkan binatang dibunuh lewat sayatan tepat di leher. (Getty Images)

Guna menyeimbangkan kedua pandangan itu, sejumlah negara Eropa seperti Belanda, Jerman, Spanyol dan Siprus menerapkan standar ketat bagi rumah jagal keagamaan.

Yang lainnya, seperti Austria dan Yunani, mewajibkan binatang disetrum segera setelah disembelih.

Dua dari tiga daerah Belgia – Flanders dan Wallonia – bergabung dengan Denmark, Swedia, Slovenia, Norwegia dan Eslandia yang melakukan pengecualian terkait dengan penyetruman sebelum sembelih.

Cara binatang dibunuh untuk dimakan manusia bukanlah satu-satunya ritual keagamaan yang menyatukan umat Yahudi dan Muslim Eropa, tetapi hal ini memicu kritik dari sejumlah kelompok.

Di Eslandia dan Jerman terdapat langkah hukum menentang ritual khitan. Di Eslandia dan Jerman terdapat langkah hukum menentang ritual khitan. (Getty Images)


Sunat vs hak anak

Tahun lalu, sebuah rancangan undang-undang melarang khitan yang dilakukan bukan karena alasan kesehatan di Islandia diusulkan dan kemudian dicabut di parlemen Islandia karena peraturan itu menimbulkan masalah.

Tetapi hal ini belum mereda.

Baik Muslim maupun Yahudi melakukan penyunatan.

Pada tahun 2012, khitan sempat dilarang di Jerman karena sebuah pengadilan memutuskan mengubah badan anak laki-laki Muslim berumur empat tahun secara tetap adalah suatu pelanggaran hak anak dalam menentukan keyakinannya sendiri.

Pengadilan menyatakan hak orang tua dan kebebasan keagamaan tidak dapat dijadikan dasar pembenaran “campur tangan serius dan tetap terhadap kehormatan tubuh.”

Keputusan tersebut diubah enam bulan kemudian, tetapi hal ini menyadarkan masyarakat Muslim dan Yahudi yang mengatakan undang-undang tersebut dapat berarti pelarangan menjalankan keyakinan mereka.

‘Agenda politik’

Kenyataan bahwa tindakan seperti ini pada umumnya didukung partai nasionalis sayap kanan semakin menambah nuansa politik pada masalah ini.

Dengan menghitung dukungan para pegiat kesejahteraan binatang dan hak anak, para politikus dapat diuntungkan disamping juga memenuhi agenda anti-imigrasinya.

Di Belgia, pelarangan adalah hasil kerja menteri kesejahteraan binatang nasionalis di daerah Flanders, Ben Weyts.

Ketika RUU diloloskan parlemen setempat di tahun 2017, Weyts mencuit: “Menteri binatang yang bangga. Bangga menjadi orang Flemish.”

Pada tahun 2014, dia dikecam keras karena menghadiri peringatan 90 tahun pendukung Nazi di Belgia.

Pemimpin Muslim dan Yahudi mengatakan langkah ini merupakan kedok aksi anti-Yahudi dan anti-Islam. Pemimpin Muslim dan Yahudi mengatakan langkah ini merupakan kedok aksi anti-Yahudi dan anti-Islam. (Getty Images)

Berbicara lewat New York Times, Rabbi Yaakov David Schmahl dari Antwerp mengatakan, “Ini sudah pasti mengingatkan pada peristiwa sejenis sebelum Perang Dunia Kedia, ketika hukum sejenis diterapkan di Jerman.”

Stigmatisasi?

Joos Roets, pengacara yang mewakili sejumlah lembaga berhaluan Islam, juga mengatakan kepada the Times bahwa larangan ini adalah usaha diam-diam untuk menstigmatisasi sejumlah kelompok keagamaan – bukannya untuk melindungi binatang.

Tetapi Global Action in the Interest of Animals, kelompok hak binatang Belgia, menolak tuduhan tersebut lewat Twitter.

Kelompok itu menulis: “Di #Wallonia, hukum bahkan didukung partai kiri-tengah, jadi SUDAH PASTI bukan suara kanan-jauh!”

Mereka juga menolak pandangan bahwa hukum Belgia tersebut sama dengan larangan penyembelihan binatang.

Pegiat kesejahteraan binatang mengatakan persyaratan hukum terkait penyembelihan tidak menghambat kebebasan keagamaan. Pegiat kesejahteraan binatang mengatakan persyaratan hukum terkait penyembelihan tidak menghambat kebebasan keagamaan. (Getty Images)

Terdapat beberapa kasus di mana penyembelihan ritual dipandang dapat diterima jika binatang dibuat tidak sadar – tetapi tidak dibunuh – saat lehernya disayat.

Tetapi interpretasi ini tidak selalu diterima pemimpin keagamaan Muslim dan Yahudi.

Perdebatan sepertinya tidak mereda.

Para pegiat merasa telah menang, sementara para politikus mendesak pelarangan yang lebih luas terkait ritual keagamaan yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai Eropa.

(ita/ita) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mobil Made in Bandung Ini Punya 8 Roda, Bagaimana Cara Jalannya?

Bandung – Mobil Toyota All New Limo keluaran 2013 asal Bandung memang memiliki tampilan unik. Mobil ini memiliki delapan roda yang seluruh bisa bergerak secara bersamaan.

Pemilik mobil beroda delapan Roni Gunawan menjelaskan, proses pembuatan mobil roda delapan ini telah dimulai sejak Agustus 2018 lalu. Dalam pembuatannya dia dibantu oleh dua tukang las dan dua tukang cat.

Ide awal pembuatannya juga dari coba-coba. Roni memanfaatkan beberapa bagian kendaran yang sudah tidak terpakai di bengkel GR Taksi tempatnya bekerja. Kebetulan dia merupakan kepala bengkel di perusahaan taksi tersebut.
” Kita modifikasi mobil ini kita tidak dikonsep. Hanya coba-coba saja, langsung praktekin,” katanya, saat ditemui di bengkel GR Taksi, Jalan Babakan Cibeureum, Kota Bandung, Rabu (16/1/2018).

Untuk mewujudkan idenya itu, ada beberapa bagian body mobil yang diubah. Terutama di bagian body mobil belakang dan roda belakang. Dia mengubah bagian saya bagian roda bawah dan mengubah sasis agar tambahan roda bisa terpasang dengan baik.

“Bagian yang diubah, body dalem, ubah sasis. Pintu belakang jadi enggak ada. Terus ban juga kita pasang enam di belakang,” ucapnya.

Istimewanya, ke enam roda belakang yang terpasang semuanya bisa bergerak. Dia menggunakan sistem layaknya gear penggerak di sebuah mesin. Dua roda yang menempel di bagian tanah dan satu roda di bagian atas menempel ke roda lainnya.

Roda bagian belakang juga tidak tersambung dengan mesin, karena Toyota All New Limo tahun 2013 memiliki penggerak mesin di bagian depan. “(Ban) yang di atas kan bisa berputar. Supaya nempel terus (ban satu dengan laiinnya) di tarik sama per (yang dipasang di antara ban bagian bawah dan atas),” ucapnya.

Dia menambahkan, pembuatan mobil roda delapan ini belum selesai seluruhnya. Saat ini dia perkirakan progresnya baru sekitar 80 persen. Karena bagian interior belum mendapat sentuhan apapun.

“Sampe sekarang belum selesai. Interior kan belum ini baru 80 persen lebih,” katanya. (dry/ddn)

Hasil Copa del Rey: Atletico Disingkirkan Girona

JakartaAtletico Madrid tersingkir di babak 16 besar Copa del Rey. Berimbang 3-3 dengan Girona di leg kedua, Atletico terdepak karena kalah gol tandang.

Menjamu Girona di Wanda Metropolitano, Kamis (17/1/2019) dinihari WIB, Atletico sebenarnya mengawali dengan baik. Nikola Kalinic sudah membawa tuan rumah unggul di menit ke-12 usai menuntaskan umpan terobosan Diego Godin.

Tapi tim tamu lantas merespons. Sepakan voli Valery mengubah skor menjadi 1-1, yang bertahan sampai babak pertama berakhir.

Girona membalikkan keadaan di menit ke-59. Tendangan bebas Aleix Garcia ditanduk Cristhian Stuani mengarah ke pojok kanan bawah.

Laga berjalan semakin ketat. Atletico yang tak mau dipermalukan di kandang sendiri meningkatkan intensitas dan berhasil menyamakan skor di menit ke-66.

Antoine Griezmann melepaskan umpan terobosan untuk Kalinic, tapi dibiarkan oleh sang penyerang. Bola diterima Correa dan diselesaikan ke dalam gawang.

Atletico nyaris menambah gol ketika umpan Correa disambar Godin. Bola ditepis dan mengenai mistar gawang, lalu disapu.

Di menit ke-84, tuan rumah kembali memimpin. Tusukan Thomas Lemar di kiri diakhiri dengan umpan ke Griezmann. Griezmann menuntaskannya dengan sepakan deras.

Tapi keunggulan Atletico tak bertahan cukup lama. Girona merespons empat menit kemudian. Sepakan Borja Garcia mengenai kaki Seydou Doumbia dan masuk ke gawang.

Di sisa waktu, Atletico tak berhasil mendapatkan gol kemenangan. Girona pun lolos karena berhasil mencetak tiga gol di Wanda Metropolitano, dengan skor agregat 4-4.

Susunan pemain:

Atletico: Antonio Adan; Juanfran (Lucas Hernandez 67′), Jose Gimenez, Santiago Arias, Diego Godin; Koke (Antoine Griezmann 61′), Saul Niguez (Rodri Hernandez 56′), Thomas Lemar, Thomas Partey; Nikola Kalinic, Angel Correa

Girona: Gorka Iraizoz; Jonas Ramalho, Bernardo Espinosa, Marc Muniesa; Valery Fernandez, Douglas Luiz, Pedro Porro, Alex Granell (Pere Pons 73′), Aleix Garcia; Anthony Lozano (Seydou Doumbia 68′), Cristhian Stuani (Borja Garcia 82′)
(raw/ran)


HEADLINE: Kubu Jokowi dan Prabowo Siapkan Amunisi, Debat Capres Bakal Panas?

Liputan6.com, Jakarta – Panggung ‘perang’ debat capres cawapres sudah berdiri di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Simulasi pun sudah dilakukan pasangan capres dan cawapres.

Dua kubu peserta Pilpres 2019 juga sibuk mempersiapkan amunisi untuk menciptakan kejutan-kejutan pada Kamis 17 Januari 2019 malam sejak beberapa hari lalu. Mulai dari rapat antara tim sukses dengan para calon, meminta wejangan politikus senior, hingga berlatih retorika, sudah dilakukan.

Semua demi meraih hati pemilih pemula dan swing voters di pemilu nanti. 

Pembina Klub English Debate Society Universitas Indonesia, Anna Amalyah Agus mengatakan, debat capres cawapres menjadi penting untuk mengubah persepsi publik.

“Debat menjadi penting mengingat saat ini publik sudah mengalami “framing” dari media massa/media sosial (baik petahana maupun penantang) yang belum menggali kontenstan secara menyeluruh,” ujar Anna, kepada Liputan6.com, Jakarta, Rabu 16 Januari 2019.

Terlebih, Dosen Fakultas Ekonomi UI ini mengatakan, debat dapat menggali pribadi seseorang secara mendalam. Baik dari sisi intelektualitas maupun kepribadian.

“Aktivitas debat dapat menggali seseorang secara mendalam dari sisi intelektualitas (kemampuan menganalisis, kemampuan berpikir cepat dan kemampuan mempresentasikan ide secara menarik) maupun dari sisi kepribadian (kesantunan pilihan kata, mengikuti ketentuan/peraturan yang berlaku dan pengelolaan emosi),” kata Anna.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani menilai, debat menjadi penting untuk membuat kampanye menjadi lebih dialogis. Debat capres cawapres menjadi ajang penyediaan informasi bagi warga agar bisa memilih dengan lebih rasional.

“Rasional dengan tanda kutip ya, tidak hanya didorong semata-mata karena emosional. Walau ada juga sedikit-sedikit, setidaknya bisa lebih kritis dalam menentukan pilihannya. Lebih tahu dengan risiko-risikonya ketika memilih pasangan A atau B,” ujar Sri Budi kepada Liputan6.com.

Sementara, baik kubu Jokowi-Maruf Amin maupun penantangnya, Prabowo-Sandiaga menyatakan siap tempur dengan amunisi penuh.

Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan, pasangan nomor satu ingin membuat debat bukan sekedar retorika. Jokowi-Ma’ruf juga akan memanfaatkan debat capres cawapres ini sebagai sarana untuk menampilkan karakter dasar mereka.

“Langkah-langkah persiapan sudah dilaksanakan dengan baik. Dan debat bukan sekedar retorika, debat itu justru mencerminkan kemurnian jiwa dari pemimpin itu dan karakter dasar dari pemimpin itu,” ucap Hasto di Posko Cemara, Rabu 16 Januari 2019.

Mereka juga sudah mengunci peluru debat capres cawapres untuk menyerang kubu lawan. Salah satunya, peluru yang berasal dari pidato kebangsaan Prabowo.

Kubu Prabowo-Sandiaga Uno pun sama. “Siap lahir batin, aman. Beliau dua hari ini, kemarin dan hari ini mematangkan di Hambalang bersama tim yang dipimpin Sudirman Said sebagai direktur konten dan debat, juga Pak Ferry Mursyidan Baldan, dan karena besok temanya hukum, korupsi, HAM, terorisme, juga dibantu sama Direktorat Hukum BPN Sufmi Dasco,” kata Juru Bicara BPN, Andre Rosiade, kepada Liputan6.com.

Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Refli Harun memprediksi debat kali ini tidak akan sepanas yang dibayangkan masyarakat. Meski ada hal-hal yang akan menarik perhatian.

“Saya kira begini, tidaklah sefrontal itu. Tetap saja ada titik-titik yang barangkali akan cukup menarik terutama tentu yang kita nantikan serangan kubu Prabwo terhadap Jokowi karena kan biasa namanya penentang menyerang incumbent,” kata Refli saat dihubungi Liputan6.com, Rabu 16 Januari 2019.

Namun, akankah pertanyaan yang disiapkan baik oleh panelis maupun dua kubu, setajam yang dijanjikan?

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai, sekecil apapun kejutan di debat capres cawapres, ada kemungkinan dapat menimbulkan antusiasme masyarakat. Terutama untuk swing voters.

“Sekecil apapun debat capres-cawapres menarik dan tak menutup kemungkinan akan menimbulkan simpati dam antusiasme masyarakat. Apalagi untuk swing voters yang posisinya wait and see. Presentasi secara utuh paslon dengan menunjukkan mimik, gestur, gerakan tubuh, pernyataan-pernyataan dan atau argumen-argumennya akan dilihat dan diamati secara seksama,” ujar Siti Zuhro kepada Liputan6.com, Rabu 16 Januari 2019.

Oleh karena itu, kata dia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditanyakan pada debat capres cawapres malam ini. Terutama isu penegakan hukum dan HAM.

Menurut dia, dua isu ini sangat krusial bagi Indonesia. Dia sendiri menyoroti dua hal di kedua isu tersebut.

Pertama, hukum yang dianggap masih runcing ke bawah dan tumpul ke atas. “Harus dibenahi serius Lemahnya hukum membuat penegakan keadilan sulit diwujudkan. Bahkan perlakuan tebang pilih acapkali terjadi karena kentalnya praktik politik hukum yang ada,” tutur Siti Zuhro.

Sementara, pada isu HAM, dia menyoroti kasus persekusi dan penganiayaan. Terlebih, lanjut dia, kasus HAM sering disepelekan.

“Masalah HAM acapkali disepelekan sehingga tak sedikit, baik individu maupun komunitas dan masyarakat merasa dirugikan oleh tak tegaknya HAM di Indonesia. Masalah persekusi dan penganiayaan merupakan pengabaian terhadap HAM,” Siti Zuhro menjelaskan.


Saksikan video terkait debat capres dan cawapres ini:

2 dari 3 halaman

Ubah Format Agar Hadirkan Lebih Banyak Kejutan

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani pesimistis, debat capres cawapres efektif untuk merebut hati swing voters. Ketika, sambung dia, format debat masih seperti saat ini.

Menurut dia, debat itu seharusnya lebih menyasar ke segmen-segmen masyarakat. Misalnya, untuk buruh, pedagang, atau perempuan. 

“Dalam lima kali debat yang diselenggarakan, tidak ada debat yang bentuknya lebih menyasar buruh misalkan atau segmen perempuan. Pertanyaan-pertanyaan juga sudah ditentukan, ada kisi-kisi. Jadinya cuma formalitas dan show saja yang dibumbui dengan infografis-infografis, meme, dan polling yang sifatnya entertain dari media,” ujar Sri Budi kepada Liputan6.com.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar debat capres cawapres selanjutnya digelar di tempat yang lebih merakyat dan tidak terfokus di Jakarta. KPU juga harus mengundang kelompok-kelompok masyarakat yang bukan bayaran atau berasal dari pendukung dua kubu, seperti asosiasi pedagang pasar.

Debat juga akan efektif ketika moderator atau panelis menyuguhkan pertanyaan dengan contoh kasus nyata sehingga lebih spesifik.

“Misalkan soal HAM, terkait isu minoritas dan mayoritas. Bagaimana cara mengatasi agar kasus seperti pemotongan salib pada makam di Yogyakarta tidak terulang? Jangan bertanya bagaimana penegakan hukum terkait HAM nantinya. Pertanyaan harus menjurus, lebih spesifik,” kata Sri Budi.

Menurut dia, memungkinkan bagi KPU untuk mengubah format untuk debat selanjutnya. Terlebih, sambung dia, tidak ada aturan yang menyebut secara spesifik bentuk debat.

“Jadi debat bakal lebih hidup, ada solusi, dan lebih banyak kejutan. Jika tidak, jadinya cuma packaging saja yang diperhatikan, cara bicaranya, cara berpakaian, cara berbicara dan bumbu-bumbunya, bahasa tubuh. Jadinya show saja substansinya yang lebih banyak karena debat ini formatnya seperti ini,” ucap Sri Budi.

3 dari 3 halaman

Mengintip Peluru Kedua Kubu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan ada empat isu yang diangkat pada debat capres cawapres perdana, Kamis (17/1/2019). Keempat tema itu yakni hukum, HAM, terorisme, dan korupsi. Tema ini diputuskan berdasarkan hasil finalisasi rapat internal.

Nah, kedua kubu telah menyusun sejumlah pertanyaan yang akan diajukan ke lawan pada debat malam ini. Berikut ini amunisi yang disiapkan kedua kubu dalam catatan Liputan6.com:

1. Isu HAM

Koordinator tim debat pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya telah menyiapkan senjata terkait isu HAM. 

Karding menyebut, kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan terhadap pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bakal dibawa Jokowi-Ma’ruf Amin dalam debat.

Selama ini, nama Prabowo kerap diseret dalam dugaan penculikan aktivis saat menjadi Danjen Kopassus.

“Yang pertama soal kasus pelanggaran HAM dan penghilangan orang yang diduga dilakukan Pak Prabowo,” ujar Karding melalui pesan singkat, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.

Sementara, kasus penyelesaian HAM masa lalu, dipandang bisa menjadi senjata oleh Prabowo-Sandiaga. Menurut juru bicara Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Nasir Djamil, ini merupakan bahan materi debat yang akan disampaikan.

“Bagaimana menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Kemudian kasus-kasus terkait orang hilang,” kata Nasir saat dihubungi Merdeka.

Menurut dia, sampai sekarang sudah ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang diberikan kepada Kejaksaan Agung dari Komnas HAM, di mana belum ditindaklanjuti. Ini yang menjadi konsen pihak Prabowo-Sandiaga.

“Sekarang kan sudah ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang diberikan kepada Kejaksaan Agung diberikan kepada komnas HAM. Tapi kan belum ditindak lanjuti,” kata Nasir.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan salah satu referensi Prabowo-Sandi menyelesaikan HAM kedepan yaitu lewat pengadilan HAM Ad Hoc.

“Ya kita lihat nanti apakah kemudian ada pengadilan pengadilan Ad hoc HAM soal ini,” ucapnya.

2. Penegakan Hukum

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menawarkan lima program penegakan hukum kepada masyarakat apabila kembali dipercaya memimpin Indonesia pada periode 2019-2024.

“Dalam misi kami tawarkan adalah penegakan sistem hukum bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,” kata Direktur Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf, Ade Irvan Pulungan seperti dilansir Antara, Minggu, 13 Januari 2019.

Program pertama, kata dia, adalah melanjutkan penataan regulasi. Menurut Irvan regulasi soal penegakan hukum masih tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.

Irvan kemudian melanjutkan program yang kedua adalah melanjutkan reformasi sistem penegakan hukum.

“Itu perlu proses waktu dan kebersamaan serta itikad baik agar penegakan hukum efektif,” ujarnya.

Program ketiga, sambung dia, adalah meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ade mengatakan, Jokowi selama memimpin pemerintahan tidak pernah melindungi apabila ada menterinya yang terjerat kasus korupsi. Sehingga mempersilahkan diproses secara hukum.

“Program keempat penghormatan dan pemenuhan HAM karena ini menjadi sorotan nasional dan internasional. Namun ini tidak bisa dilihat kasus per kasus atau di saat pemerintahan saat ini saja karena ada kaitannya dengan yang lalu,” katanya.

Program kelima menurut Ade, akan digalakkan budaya sadar hukum. Salah satu contohnya adalah telah melakukan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan perbaikan regulasi.

“Kami tawarkan lima program itu kepada pemilih agar fokus menciptakan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,” ujarnya.

Dia mengakui selama empat tahun pemerintahan Jokowi, masih banyak masalah hukum yang belum terselesaikan. Sehingga menjadi salah satu prioritas untuk diselesaikan ketika Jokowi terpilih kembali.

“Komitmen itu dituangkan dalam Nawacita Jilid II sehingga diharapkan penegakan hukum bisa berjalan lebih efektif,” ucap Irvan.

Untuk masalah hukum, Politikus PKS Nasir Djamil menyebut pihaknya, akan lebih menekankan dalam soal transparansi dan akuntabilitas para penegak hukum. Ini menjadi fokus pihaknya.

Menurut dia, penegakan hukum yang adil juga ditentukan dari sikap pemimpin negara. Pasalnya, jika penguasanya tegas, maka hukum akan adil.

“Kalau penguasa punya sikap yang tegas, ya insyaallah (hukum akan adil),” tegasnya.

Juga soal kasus dugaan penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Sandiaga Uno pun mengungkapkan peluang mengangkat kasus tersebut, terbuka lebar. Karena menurutnya, ini berkaitan dengan masalah korupsi yang sudah akut.

“Ada kemungkinan (bahas kasus Novel Baswedan) karena masalah korupsi itu kan sudah sangat akut ada di stadium 4 kalau kanker, kalau penyakit sudah sangat kronis,” kata Sandiaga di Jakarta.

Dia menuturkan, dengan mengangkat kasus-kasus yang sedang berjalan, justru akan lebih mudah. Karena akan langsung bersinggungan dengan rakyat.

“Secara kontekstual pasti akan lebih mudah untuk mengangkat topik-topik atau kasus-kasus yang sedang berjalan dan dirasakan oleh masyarakat. Mana yang sudah adil, mana yang belum dirasakan keadilannya nah ini yang menjadi tugas kita bersama-sama tim menyiapkan,” ucap Sandiaga.

3. Korupsi

Koordinator tim debat pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, akan mengangkat soal kasus yang sempat menyeret nama sang cawapres Sandiaga Uno. Nama bekas Wagub DKI Jakarta itu pernah disebutkan sebagai pemilik PT Duta Graha Indah (DGI) oleh mantan Bendum Partai Demokrat Nazaruddin.

“Kedua tentu, kita melihat bahwa KPK telah bekerja menggunakan kewenangannya untuk mengusut kejahatan atau korupsi korporasi. Saya kira salah satu yang mesti menjadi pertanyaan publik selama ini adalah kasus yang menimpa PT DGI di mana semua orang tahu komisarisnya adalah pasangan paslon 02,” kata Karding, tim debat pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

KPK masih mengusut kasus kejahatan korupsi korporasi PT DGI. KPK menetapkan PT DGI sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata RS Universitas Udayana sejak 5 Juli 2017. Proyek tersebut diduga memakan kerugian negara hingga Rp 25 miliar. Diduga ada enam proyek yang terlibat.

Perusahaan yang kini berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring ini diketahui bermitra dengan Permai Grup milik terdakwa korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin.

Karding menilai momentum debat itu menjadi tempat Prabowo dan Sandiaga untuk menjelaskan dua hal tersebut ke publik.

“Jadi ini tentu ruang dan hal strategis untuk kita minta penjelasannya kepada Pak Sandiaga Uno dan Pak Prabowo,” tandasnya.

Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan masalah korupsi yang melibatkan pejabat negara bakal diangkat dalam debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019.

Apalagi, imbuh dia, kasus korupsi di Indonesia semakin banyak pada era reformasi ini.

“Dulu yang korupsi cuma di level pimpinan pusat di atas. Sekarang sampai ke pemerintah daerah. Bahkan sampai ke kepala desa,” ucap Riza kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Riza mengacu pada tindak operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang marak di pemerintahan Jokowi.

4. Terorisme

Selain itu, untuk teroris, Prabowo-Sandiaga akan melihat paham radikalisme dalam membangun teroris. Hal ini diungkapkan oleh Mantan Ketua KPK Busyro Muqqodas, yang diminta masukannya.

Dia mengungkapkan, Prabowo meminta masukannya dalam bidang korupsi, terorisme dan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).

“Itu bidang bidang yang selama ini ada kaitannya juga, terorisme itu kan tidak lepas dari radikalisme, radikalisme bisa muncul dari ketidakadilan sosial maupun kesenjangan ekonomi akibat dari tata kelola pemerintahan,” paparnya.

Busyro menekankan, dirinya sekadar akademisi dan bukan timses Prabowo-Sandi bidang materi debat.

“Yang penting saya beri masukan dipakai atau enggak saya kan enggak ikut berperan lagi (sebagai pejabat). Tidak termasuk dalam timses atau struktural, jadi lebih saya sebagai akademisi dan praktisi,” ucapnya.

Paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf menitikberatkan pada penindakan hukum untuk mengatasi terorisme. Selain itu, dalam visi-misi yang dikumpulkan ke KPU, mereka juga berjanji akan mengurangi radikalisme.

Berikut kutipan visi-misi Jokowi-Ma’ruf terkait penanggulangan terorisme:

“Meningkatkan upaya terpadu untuk menanggulangi terorisme, mulai dari peningkatan pemahaman ideologi negara untuk mengurangi radikalisme, pengembangan sistem pendidikan, hingga penguatan sistem penegakan hukum untuk mengatasi tindakan terorisme.”

Kill The DJ Masih Menanti Maaf

Jakarta – Rapper Marzuki Mohamad atau Kill The DJ sudah memolisikan pengunggah video ‘Jogja Istimewa‘ versi dukungan ke Prabowo Subianto. Meski demikian, dia masih membuka pintu maaf.

Hingga saat ini, belum ada pihak yang menemui Marzuki untuk minta maaf. Meski demikian, pihak Marzuki tetap membuka opsi mediasi dengan terlapor maupun pihak terkait yang mengubah lirik dan menyanyikannya untuk kepentingan kampanye politik.

Pernah dibicarakan dengan Mas Marzuki, tapi sepanjang ada permintaan maaf dan pernyataan resmi dari pengunggah atau tim Prabowo-Sandi,” kata kuasa hukum Marzuki, Hilarius Ngaji Mero saat dihubungi wartawan, Rabu (16/1/2019).

Menurutnya, kalau ada permintaan maaf, pihaknya membuka ruang untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan. “Kalau ada permintaan maaf, kita buka ruang untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan. Sikap kita hingga hari ini menunggu respon dari pihak terlapor,” jelasnya.
Ditambahkannya, jika nanti disepakati mediasi, maka laporan ke polisi akan dicabut.

“Saat ini masih tahap penyelidikan, mungkin masih ada waktu dan ruang untuk mediasi. Tapi jika sudah naik ke tahap penyidikan, kemungkinan sulit karena pasti sudah ada minimal calon tersangkanya, bahkan mungkin sudah ada tersangkanya,” paparnya

CakKhum, akun yang dipolisikan Kill The DJ, sudah angkat bicara soal video yang diunggahnya. Dia menghapus unggahannya dengan alasan sumbernya sudah minta maaf.

“Saya menghapus video emak-emak yang nyanyi Jogja Istimewa karena sumber saya mengambil video tersebut sudah menghapus dan minta maaf,” tulis CakKhum, Rabu (16/1/2019).

Dia mengaku tidak tahu lagu itu milik Kill The DJ. Dia hanya terkesan oleh semangat emak-emak di video tersebut.

“Saya upload video tersebut karena melihat euforia dan kekompakan Emak-emak, tidak tahu sama sekali kalau lagu itu punya @killthedj karena saya bukan orang Jogja,” tulisnya.

Dia juga mengunggah tangkapan layar akun ‘mediaprabowo’ di Instagram sebagai sumber video. Akun itu juga sudah minta maaf lewat unggahan Instagram dengan judul ‘Permintaan Maaf kepada Kill The DJ atas Tercatutnya Lagu ‘Jogja Istimewa‘.

“Kami atas nama relawan Prabowo Sandi mengucapkan minta maaf atas tercatutnya lagu dari Anda untuk lagu penyemangat emak-emak di Yogyakarta, pada acara deklarasi emak-emak jogja Selasa 18 Desember 2018 di Dalem Purbayan Yogyakarta,” tulis mediaprabowo.

(imk/mae) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Macam-Macam Zakat dan Ketentuannya, Jangan Sampai Keliru

Liputan6.com, Jakarta Setiap umat muslim wajib mempraktikkan lima rukun Islam yang merupakan pilar-pilar agama. Salah satu dari rukun Islam adalah menunaikan zakat. Zakat adalah rukun Islam yang keempat dan wajib dilakukan setiap umat muslim untuk meraih ridho Allah SWT.

Meskipun demikian, tidak sedikit orang yang menganggap zakat adalah sunnah. Padahal, zakat wajib dikeluarkan sebagai upaya untuk menegakkan syariat Islam yang diatur berdasarkan Alquran. Selain itu, banyak orang yang menganggap zakat dilakukan hanya saat menjelang hari raya Idul Fitri saja.

Nah, sebenarnya apa pengertian zakat? Berikut Liputan6.com sajikan pengertian dan macam-macam zakat agar kamu tidak keliru memaknainya, Rabu (16/1/2019).

2 dari 6 halaman

Pengertian Zakat

Istilah zakat memiliki pengertian yaitu sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, misalnya fakir miskin, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan dari segi bahasa, kata zakat berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang.

Terdapat syarat yang harus dipenuhi saat hendak mengeluarkan zakat. Bagi umat muslim yang telah memenuhi persyaratan, wajib baginya untuk mengeluarkan zakat kepada golongan yang membutuhkan.

3 dari 6 halaman

Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib tanpa pengecualian bagi setiap umat Islam yang mampu. Dari penjelasan berbagai sumber disebutkan bahwa zakat adalah kewajiban individu (fardhu ‘ain) yang dikeluarkan oleh semua muslim yang memiliki harta.

Zakat tersebut akan dikumpulkan oleh petugas zakat tertentu untuk kemudian diserahkan kepada golongan yang berhak atau membutuhkan. Seperti yang disebutkan pada salah satu ayat Alquran berikut:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At Taubah : 103).

4 dari 6 halaman

Macam-macam Zakat dan Ketentuannya

Seperti yang disebutkan di atas, setiap umat Islam yang mampu dan telah memenuhi syarat, wajib mengeluarkan zakat. Setelah memahami pengertian dan hukum zakat, terdapat macam-macam zakat dan ketentuannya yang sepatutnya dipahami oleh seluruh umat Islam agar tidak keliru memaknainya.

Macam-macam zakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Lantas, apa saja macam-macam zakat yang dapat dikeluarkan umat Islam? Yuk, simak rangkuman selengkapnya agar ibadahmu menjadi sempurna.

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah disebut juga dengan zakat Nafs (jiwa), yaitu zakat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim ketika menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Tujuan dari zakat fitrah ini adalah untuk membersihkan diri dengan memberikan beras atau makanan pokok kepada yang berhak atau membutuhkan.

Adapun ketentuan besar zakat yang dikeluarkan per jiwa adalah sebanyak satu sha’ atau minimal 2,5 kilogram atau 3,5 liter makanan pokok di daerah tertentu. Misalnya, di Indonesia makanan pokoknya adalah nasi, maka zakat fitrah dapat diberikan pada yang berhak yaitu dalam bentuk beras sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kg.

2. Zakat Maal

Zakat maal merupakan salah satu dari macam-macam zakat yang dapat dilakukan umat Islam. Zakat maal (harta) adalah pemberian zakat dari pendapatan umat Islam, misalnya dari perdagangan, pertanian, hasil laut, ternak, dan lain sebagainya. Setiap jenis penghasilan umat Islam tersebut dihitung dengan cara tersendiri.

Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1998 Tentang Pengelolaan Zakat, pengertian zakat maal adalah sejumlah harta seorang muslim atau organisasi milik muslim yang disisihkan kepada orang yang membutuhkan sesuai ketentuan syariat Islam.

Di dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan mengenai zakat fitrah, yaitu sejumlah bahan makanan pokok yang diberikan oleh umat Islam kepada yang berhak pada bulan suci Ramadan.

5 dari 6 halaman

8 Golongan Penerima Zakat

1. Fakir

Golongan masyarakat yang nyaris tidak memiliki apapun sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan utama dalam hidupnya.

2. Miskin

Golongan masyarakat yang hartanya sangat sedikit tapi masih dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

3. Amil

Orang-orang yang mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada yang berhak.

4. Mu’alaf

Orang-orang yang baru memeluk agama Islam dan membutuhkan bantuan dalam menyesuaikan kondisi hidupnya.

5. Gharimin

Orang-orang yang memiliki utang untuk mencukupi kebutuhannya di mana kebutuhan tersebut halal tapi tidak sanggup untuk membayar utangnya tersebut.

6. Fisabilillah

Mereka yang berjuang di jalan Allah. Misalnya pendakwah, orang yang negaranya mengalami peperangan, dan lainnya.

7. Ibnus Sabil

Orang-orang yang mengalami kehabisan uang dalam perjalanannya.

8. Hamba sahaya

Budak atau orang-orang yang ingin memerdekakan dirinya.

6 dari 6 halaman

Manfaat Zakat

Zakat dilakukan umat Islam sebagai perwujudan rukun islam keempat. Selain itu, zakat juga memiliki berbagai manfaat seperti berikut:

1. Mempererat tali persaudaraan dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

2. Membantu mengubah perilaku buruk seseorang sehingga menjadi lebih baik.

3. Membersihkan harta dan menghindarkan seseorang dari sifat tamak terhadap harta benda.

4. Sebagai salah satu cara umat Islam dalam mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah SWT.

5. Untuk memberikan dukungan moril kepada seorang mualaf.

6. Untuk mengembangkan potensi di dalam diri umat Islam.



Reporter: Yunisda Dwi Saputri

Saham Netflix Bantu Penguatan Wall Street

Liputan6.com, Jakarta – Wall Street naik pada penutupan perdagangan Selasa (Rabu pagi waktu Jakarta) Mendorong penguatan bursa saham di Amerika Serikat (AS) ini adalah saham-saham di sektor teknologi terutama saham Netflix.

Selain itu, rencana stimulus ekonomi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah China juga meredam kekhawatiran investor sehingga ikut mendorong kenaikan Wall Street.

Mengutip Reuters, Rabu (16/1/2019), Dow Jones Industrial Average naik 155,75 poin atau 0,65 persen menjadi 24.065,59. Untuk S&P 500 naik 27,69 poin atau 1,07 persen menjadi 2.610,3. Sedangkan Nasdaq Composite menambahkan 117,92 poin atau 1,71 persen menjadi 7.023,83.

Saham Netflix melonjak 6,6 persen setelah perusahaan streaning video tersebut mengeluarkan pernyataan bahwa perusahaan akan menaikkan harga bagi para pelanggan yang ada di AS.

Saham-saham di sektoer teknologi lainnya seperti Alphabet Inc, Amazon.com Inc dan Apple Inc juga naik setelah pengumuman itu.

Indeks layanan komunikasi S&P 500 yang mencakup Netflix dan Alphabet naik 1,7 persen. Saham teknologi S&P 500 juga menguat 1,5 persen.

Selain itu, kenaikan Wall Street juga didorong oleh rencana China yang akan memberikan stimulus lebih banyak dalam waktu dekat sehingga meredakan kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi terbesar kedua di dunia.

“Secara keseluruhan, bursa saham AS mendapatkan kabar baik,” jelas chief market strategist TD Ameritrade, J.J. Kinahan.

“China membantu meredakan roller-coaster harian dan bahwa Netflix berpikir dapat menaikkan harga berlangganan juga sangat bagus.” lanjut dia.

Sebelumnya, langkah Wall Street tertahan setelah parlemen Inggris belum bisa membuat kesepakatan mengenai Brexit.

Penolakan kesepakatan itu dapat menyebabkan pembalikan keputusan yang dilakukan pada 2016 untuk meninggalkan Uni Eropa.

2 dari 3 halaman

PM Inggris: Gagalnya Brexit Bisa Berakibat Bencana

Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris, Theresa May mewanti-wanti Parlemen atas ketidaksepakatan yang berlarut di kalangan legislatif soal Brexit (keluarnya Inggris dari Uni Eropa), yang jika dibiarkan mungkin akan berujung pada kegagalan rencana itu.

Menulis di Sunday Express, PM May memohon kepada para anggota parlemen untuk mendukung perjanjian Brexit-nya dalam pemungutan suara di House of Commons (lower-houseParlemen Inggris) pada Selasa 15 Januari 2019 mendatang. Pemilihan itu akan menentukan persetujuan House of Commons terhadap paket Brexit versi PM May.

“Kegagalan untuk memberikan Brexit akan menjadi pelanggaran kepercayaan yang besar dan tak termaafkan dalam demokrasi kita”, Perdana Menteri Theresa May memperingatkan, seperti dikutip dari BBC, Minggu (13/1/2019).

“Tidak melakukan hal itu berisiko membuat Inggris meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan atau Brexit tidak terjadi sama sekali,” lanjutnya. 


May juga dikatakan khawatir tentang prospek anggota parlemen non-penjabat menteri yang berpeluang mengambil kendali Brexit jika sang PM kalah dalam pemungutan suara Selasa nanti.

The Sunday Times melaporkan rencana kelompok lintas partai anggota parlemen untuk mengubah aturan House of Commons untuk memungkinkan gerakan para backbencher(anggota parlemen non-penjabat menteri atau posisi strategis) untuk diutamakan atas bisnis pemerintah jika Brexit versi Theresa May gagal dalam pemungutan Selasa.

Itu akan memberikan anggota parlemen biasa, alih-alih anggota parlemen penjabat menteri, kontrol atas bisnis parlementer dan mengesampingkan perdana menteri.

Satu kemungkinan adalah bahwa para backbencher kemudian dapat secara hukum memaksa pemerintah untuk menunda Brexit di luar tanggal yang ditetapkan –sebuah proposal yang telah diminta oleh beberapa anggota parlemen, kata BBC.

Inggris akan meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret 2019 secara otomatis, terlepas apakah kesepakatan poin-poin negosiasi Brexit telah disahkan oleh anggota parlemen atau tidak.

Menulis di Sunday Express, PM May mengatakan House of Commons memberikan suara pada kesepakatan penarikan Brexit-nya yang akan menjadi “keputusan terbesar dan paling penting yang diminta oleh setiap anggota parlemen dari generasi kita”.

PM May secara luas diperkirakan akan kehilangan suara pada perjanjian penarikan yang dia capai dengan Uni Eropa, sesuatu yang beberapa menteri katakan akan menyebabkan Brexit “lumpuh”.

Sang PM berkata: “Ketika Anda memilih untuk memberikan suara dalam referendum, Anda melakukannya karena Anda ingin suara Anda didengar.”

“Beberapa dari Anda menaruh kepercayaan pada proses politik untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Kami tidak bisa – dan tidak boleh – mengecewakan Anda.”

“Melakukan hal itu akan menjadi pelanggaran kepercayaan dan bencana yang tak termaafkan dalam demokrasi kita.

“Jadi pesan saya ke Parlemen akhir pekan ini sederhana: Sudah waktunya untuk melupakan permainan dan melakukan apa yang benar untuk negara kita.”

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Angka Kemiskinan Kembali Turun, Ini Kata Menko Darmin

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada September 2018 mencapai 25,26 juta orang atau sebesar 9,66 persen. Angka ini menurun 0,28 juta orang dibandingkan Maret 2018.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, menurunnya angka kemiskinan ini tidak lepas dari campur tangan pemerintah. Di mana, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sepanjang 2018 mulai dari dana bantuan sosial hingga dana desa.

“Itu hasil hitungan. Hasil hitungan bukan kita yang hitung. Dengan pengeluaran pemerintah bantuan sosial apapun itu kombinasinya bagus hasilnya. sehingga tingkat kemiskinannya turun. Bayangkan kalau naik?,” kata dia di Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Dia mengaku optimis tingkat kemiskinan ke depan dapat kembali ditekan. Sebab, pemerintah tidak akan mengubah berbagai kebijakan yang sudah dijalankan. Termasuk juga konektifitas terhadap pembangunan infrastruktur yang tengah berjalan.

“(Penurunan akan berlanjut?) Kenapa tidak, emangnya kita mendadak mengubah kebijakan kita secara drastis kan enggak. Mungkin malah ke depan kalau infrastruktur itu sebenarnya apalagi kalau lihat infrastruktur strategis saja yang ada itu yang selesai sampai akhir tahun 2019 itu mungkin ya 50-60 persen masih jalan dia tidak berarti belum dimulai yang lain. sudah mulai tapi infrastruktur itu kan proyeknya 3 tahun 4 tahun,” jelas dia.

“Intinya tingkat kemiskinan sudah turun seberapa besar. Sudah bisa jawab lah mana yang disebakan oleh infrastruktur dan bansos,” dia menambahkan.


Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada September 2018 sebesar 9,66 persen menurun 0,16 persen poin dibandingkan Maret 2018.

Kepala BPS Suhariyanto menyampaikan persentase penduduk miskin pada periode Maret hingga September 2018 di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 13,1 ribu orang. Sedangkan penduduk miskin di pedesaan tercatat turun sebesar 261,1 ribu orang.

“Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 7,02 persen menjadi 6,89 persen. Sementara di pedesaan turun dari 13,20 persen menjadi 13,10 persen,” katanya.

Sementara itu, apabila melihat persentase dari jumlah penduduk miskin berdasarkan kepulauan pada September 2018, terlihat bahwa penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua yaitu sebesar 20,94 persen. Sedangkan persentase penduduk terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu 5,98 persen.

“Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa sebanyak 13,19 juta orang sedanhkan jumlah pennduduk miskim terendah berada di Pulau Kalimantan 0,97 juta orang,” dia menandaskan.