AHY: Sikap Mengapresiasi yang Berjasa untuk Negeri Syarat Mutlak Pemimpin Bangsa

AHY mengatakan, pihaknya percaya, siapapun yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, pastilah putra terbaik bangsa.

“Yang telah berkorban sebesar-besarnya untuk bangsa ini. Waktu, tenaga, pikiran, keluarga, segalanya,” kata AHY.

Sebelumnya, calon Presiden 02 Prabowo Subianto menyampaikan, deindustrialisasi bangsa Indonesia perlu dilakukan segera demi menutupi kesalahan para pemimpin sebelum masa pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.

“Belajar baik dan berani merencanakan pembangunan deindustrialisasi, ciptakan lapangan kerja, lindungi petani dan nelayan kita. Ini kesalahan besar presiden-presiden sebelum bapak (Jokowi), kita semua harus bertanggung jawab. Benar, itu pendapat saya,” tutur Prabowo dalam debat pilpres 2019 di hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Prabowo menyatakan, dia tidak menyalahkan Jokowi dalam upayanya melakukan perbaikan demi kesejahteraan rakyat. Hanya saja, Jokowi harus berkaca bahwa ada cara yang salah saat menjalankan program pilihannya.

“Jadi kembali lagi saya terus terang saja tidak menyalahkan Pak Jokowi. Ini masalah kesalahan kita sebagai bangsa dan sudah berlangsung belasan, puluhan tahun, tapi harus berani mengoreksi diri. Kita salah jalan,” jelas dia.

Indonesia, lanjut Prabowo, harus mencontoh Republik Rakyat Tiongkok yang berupaya menghilangkan kemiskinan selama 40  tahun.

“Berani belajar dari yang hebat. Ini kesalahan kita semua. Jadi kita nih salah jalan. Harus kembali ke UU 45 Pasal 33,” Prabowo menandaskan.

Antiklimaks Pertemuan Trump dan Kim Jong

Jakarta – Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un di Hanoi, Vietnam, antiklimaks. Pertemuan tersebut seolah menjadi hambar karena kedua belah pihak tidak menyepakati kesepakatan apapun.

Pertemuan Trump dan Kim berakhir lebih cepat dari yang semula direncanakan. Padahal pertemuan tersebut semula dimaksudkan untuk menindaklanjuti pertemuan pertama bersejarah mereka di Singapura 2018 lalu.

Momen pertemuan Trump dan Kim.Momen pertemuan Trump dan Kim. Foto: CNN

Setelah pertemuan Trump mengumbar alasan tidak ada kesepakatan antara dia dan Kim. Salah satu alasannya karena Kim meminta AS meniadakan sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada Korut.

“Pada dasarnya, mereka menginginkan sanksi-sanksi dicabut secara keseluruhan, dan kita tak bisa melakukan itu,” kata Trump dalam konferensi pers usai pertemuan, seperti dilansir media CNN, Kamis (28/2/2019).

Trump mengatakan bahwa dirinya memiliki ‘waktu yang sangat produktif’ selama diskusi dengan Kim. Namun, dikatakan Trump, bahwa tak ada hal yang harus ditandatangani.

“Kami memiliki sejumlah opsi namun saat ini kami memutuskan untuk tidak melakukan satupun dari opsi-opsi tersebut,” tutur Trump.

Pertemuan tertutup Trump dan Kim diketahui juga membahas mengenai denuklirisasi. Namun, kesepakatan tak terjalin di antara dua pimpinan itu.

Kim sendiri menyampaikan keseriusannya untuk mencapai kesepakatan denuklirisasi dengan. Menurut Kim, kehadirannya di Hanoi merupakan bentuk keseriusan.

“Jika saya tidak bersedia melakukan itu, saya tak akan ada di sini sekarang,” ujar Kim melalui seorang penterjemah seperti dilansir media CNN, Kamis (28/2).

Meskipun tanpa hasil, Trump nampak mengapresiasi pertemuan dengan Kim. Trump mengatakan, dia dan Kim ‘saling menyukai’.

“Kami saling menyukai.. ada kehangatan di antara kami dan saya berharap itu tetap ada, saya pikir akan tetap ada,” terang Trump.

Diketahui, pertemuan puncak yang jadi sorotan dunia di Hanoi antara Trump dan Kim guna membahas penghentian uji coba senjata nuklir dan peluru kendali jarak jauh. Namun, seperti diketahui tak ada hasil konkret dari pembicaraan mereka.
(zak/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sri Mulyani Akui Ada Kebijakan Pemerintah yang Populis

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak masalah apabila kebijakan pemerintah selama ini dianggap populis atau mengutamakan kebijakan yang disukai rakyat.

Dia mengakui jika selama ini ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla berpihak kepada rakyat.

“Jadi populis juga sebenarnya nggak salah, karena kan pada akhirnya para pemimpin dipilih untuk memenuhi harapan masyarakat,” ujar dia saat menjadi pembicara dalam acara CNBC Ekonomi Outlook 2019, di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Bendahara Negara ini mengatakan, dalam memutuskan suatu kebijkan pemerintah sangat berhati-hati. Meski tidak semuanya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun dalam merumuskan kebijakan pemerintah lebih dulu mencari tahu apa yang jadi kebutuhan sebagian besar masyarakat.

“Cara yang dilakukan bisa bermacam-macam, ada kemudian kalau dilihat di masyarakat. Kebutuhannya adalah bahan makanan pokok makanan yang murah dan segala sesuatu kalau bisa semurah mungkin. Kalau bisa gratis itu memunculkan semua ide diberikan dalam harga yang sangat murah atau diberikan subsidi,” jelas Sri Mulyani.

Dia mencontohkan, program pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilainya cukup populis, yakni terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). “Kalau kita bisa bicara dengan program presiden sekarang bicara soal SDM itu juga populis,” tutur dia.

Kebijakan-kebijakan populis ini yang kemudian dianggapnya akan mendorong masyarakat semakin yakin kepada pemimpin negara. Sebab kebijakannya memenuhi harapan masyarakat, meski belum tentu menyelesaikan persoalan negara.

“Karena dalam pemilu yang memiliki sistem demokrasi adalah kita ingin pemimpin kan dipilih oleh rakyatnya dan kebutuhan rakyat bisa percaya pada pemimpin itu kemudian memunculkan berbagai indikasi untuk bagaimana masyarakat bisa menilai bahwa calon yang akan dipilih itu memang memenuhi harapan,” pungkasnya

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Apresiasi Kinerja Pengusaha RI Genjot Ekonomi Domestik

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kinerja pengusaha sepanjang 2018.

Itu ia sampaikan pada pertemuan dengan para pengusaha yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Gedung Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). 

Dia menjelaskan, di tengah gejolak ekonomi dunia yang terus-menerus terjadi sepanjang tahun lalu dan melonjaknya harga minyak dunia hingga mendekati USD 80 per barel, kinerja pengusaha Indonesia cukup besar mendorong ekonomi domestik.

“Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh dunia usaha, karena 2018 kita sudah tutup. Dan tahun itu bukan tahun yang mudah, banyak pengusaha yang bertanya benar tidak tahun 2018 krisis, tepat 10 tahun dari krisis 2008 itu hoax,” ujar dia di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (19/2/2019).  

Dia mengungkapkan, ketaatan para pengusaha membayar pajak ikut andil berkontribusi dalam membangun pertumbuhan perekonomian di dalam negeri. 

Itu ditandai dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 berjalan positif dengan pencapaian penerimaan negara yang melebihi target atau 102,5 persen serta realisasi belanja pemerintah pun mampu mencapai 99 persen untuk pendidikan, kesehatan, belanja modal, hingga dana transfer ke daerah.

“Dan itu merupakan hasil kombinasi dari harga minyak, kurs, kondisi suku bunga, serta ketaatan Bapak/ Ibu sekalian membayar pajak,” ujar dia.

Kendati begitu, Sri Mulyani menekankan agar para pengusaha tetap waspada atas pergerakan perekonomian yang akan terjadi pada 2019.

“Ke depan kita harus naikkan kewaspadaan. Jadi terimakasih atas seluruh sumbangan, kepatuhan, kontribusi bapak dan ibu sekalian, yang membuat ekonomi kita memiliki daya tahan. Saya ingin dengar aspirasi dari bapak-Ibu semua,” pungkasnya.

Miss Supranational dari Suriname Sapa Penggemar dengan Bahasa Jawa

Liputan6.com, Jakarta – Ada hal menarik saat ratu kecantikan dari Suriname Sri Dewi Martomamat mengunggah video di media sosial. Ia menyapa masyarakat Indonesia dengan bahasa Jawa. Sontak unggahan Miss Supranational Suriname 2019 itu bikin heboh para warganet di Indonesia.

Di video yang diunggah akun Instagram ‘@crownforces’ pada 25 Februari 2019 itu, Sri Dewi Martomamat mengucapkan salam dengan bahasa Jawa dan berbicara dengan kata-kata campuran Bahasa Inggris dan Jawa. Perempuan berwajah eksotis ini juga mengucapkan rasa terima kasihnya untuk masyarakat Indonesia yang telah mendukung dirinya.

“Selamat siang Indonesia, salam manis dari Suriname. Namaku Sri Dewi Martomamat Miss Supranational Suriname 2019. Saya kirim kabar sehat, salam rindu pada saudara saya semua yang ada di Indonesia. Terima kasih atas cinta dan dukungannya, aku sangat mengapresiasi. Maturnuwun,” ucap Sri Dewi dalam bahasa Jawa dan Inggris.

Akun Instagram Sri Dewi pun langsung diserbu warganet Indonesia. Banyak yang kagum dan memuji kecantikannya yang dianggap eksotis dan hampir sama dengan orang Indonesia.

Keturunan Jowo ngendi @miss_sridewi kok iso boso jowo. Salam kenal dari Indonesia,” tulis akun @wahyu_sabekti. Bahkan, ada yang berkomentar wajah Sri Dwi Agnez Mo. “Kok mirip2 agnesmo yo,” tulis akun @jasa_convert_pulsa.

Perempuan yang punya cita-cita menjadi seorang pramugari ini akan mewakili Suriname dalam perhelatan Miss Supranational 2019 setelah memenangkan kontes Miss Tropical Beauties Suriname 2018.

Suriname sendiri merupakan sebuah negara republik yang terletak di Benua Amerika dan merupakan bekas jajahan Belanda. Bahasa utama mereka adalah Bahasa Belanda.

Namun banyak yang menggunakan bahasa Jawa, karena banyak orang keturunan Jawa yang tinggal di sana. Salah satunya adalah keluarga Sri Dewi Martomamat yang cukup fasih berbahasa Jawa, selain Belanda dan Inggris.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

HEADLINE: Rotasi Ribuan Pejabat DKI, Anies Baswedan Tiru Langkah Ahok?

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menyangka kalau langkahnya melantik dan merotasi 1.125 pejabat Pemprov DKI akan menuai kritikan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pelantikan yang digelar pada Senin 25 Januari lalu itu sangat kental aroma politisnya.

Dia mengatakan, dalam rotasi yang digagas Anies, pejabat yang baik dan berprestasi malah dicopot. Intinya, perombakan ini mengutamakan prinsip suka dan tak suka (like and dislike). Anies pun meradang dan menolak semua anggapan itu.

“Gubernur punya wewenang untuk rotasi 6 bulan setelah menjabat. Artinya, sebetulnya gubernur punya wewenang melakukan rotasi enam bulan setelah menjabat,” ujar Anies kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Dia juga menegaskan, rotasi dan mutasi dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja, bukan berdasarkan unsur personal. Di sisi lain, dia tak bisa melarang Prasetyo menyampaikan pemikirannya.

“Ini adalah semua soal kinerja selama satu setengah tahun ini. Dan imajinasi orang boleh-boleh saja ya. Kita nggak bisa melarang pemikiran orang,” kata Anies.

Namun demikian, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono tidak sependapat dengan Anies. Menurut dia, mutasi atau perombakan jabatan adalah hal yang biasa, hanya saja menjadi tak biasa jika dilihat jumlahnya.

“Karena jumlah yang begitu banyak, saya khawatir berimbas pada kurang selektifnya pihak Pemprov DKI memilih figur-figur yang memangku jabatan pada pelantikan Senin kemarin. Kalau memilih orang terlalu banyak kan khawatir pilihannya enggak benar,” jelas Gembong kepada Liputan6.com, Rabu (27/2/2019) siang.

Selain itu, dia juga melihat Anies tidak memiliki skala prioritas dalam hal pembenahan SDM di Pemprov DKI. Hal itu terlihat dari sejumlah pos penting yang hingga kini tak ada pengisian jabatan untuk pucuk pimpinannya.

“Pak Anies enggak ada skala prioritas. Seharusnya yang dilakukan adalah rotasi atau pengisian jabatan untuk yang pelaksana tetap (Plt) dulu, tapi justru Plt sampai sekarang belum diisi,” ujar Gembong.

Dengan banyaknya posisi penting yang masih diisi Plt, lanjut dia, pada akhirnya akan berdampak pada penyerapan anggaran. Sebuah program atau proyek yang harusnya sudah dikerjakan menjadi harus menunggu karena belum ada pejabat definitif yang bisa mengesahkannya.

“Jangan sampai penyerapan kita bolong lagi, padahal warga Jakarta menunggu apa yang mau dikerjakan oleh Pak Anies ke depan untuk percepatan. Kalau pejabatnya masih seperti sekarang, pejabat Plt, kita khawatirkan enggak berani eksekusi (anggaran),” tegas Gembong. 

Infografis Rotasi Ribuan Pejabat Ibu Kota. (Liputan6.com/Triyasni)

Dengan semua keanehan itu, papar dia, tak heran banyak yang beranggapan kalau langkah Anies berbau politis.

“Pastilah, kan gubernur itu jabatan politis, pasti. Kalau disebut itu berbau politis, itu pastilah,” ujar Gembong.

Namun, dia menampik kalau apa yang dilakukan Anies meniru apa yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta (19 November 2014-9 Mei 2017). Menurutnya, cara mutasi atau perombakan pejabat yang dilakukan Anies dan Ahok berbeda.

“(Ahok) itu kan bertahap. Enggak sekaligus seperti Anies. Kalau sekaligus itu yang saya khawatirkan. Memilih segitu banyak orang kan enggak mudah,” pungkas Gembong.

Berbeda dari Gembong, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengapresiasi rotasi dan mutasi besar-besaran pejabat Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan Anies. Menurut dia, ada tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga perombakan pejabat itu bisa diterima.

“Pertama, sesuai aturan. Kalau sesuai aturan ya enggak apa apa. Kedua, sesuai dengan kebutuhan di lapangan, atau dengan kata lain memang perlu ada untuk penyegaran. Ini perlu evaluasi dan seterusnya,” ujar Suhaimi kepada Liputan6.com, Rabu (27/2/2019) petang.

Ketiga, lanjut dia, harus sesuai dengan latar belakang karier dan kemampuan sang pejabat bersangkutan. Dengan kata lain, orang itu ditempatkan sesuai bidangnya dan tepat pada posisinya agar bisa mengemban amanah dengan baik.

“Kalau soal jumlah yang dimutasi, selama tidak menyalahi aturan ya tidak apa apa. Yang penting, semua perubahan baik kecil maupun besar semuanya bertujuan untuk mencapai visi misi gubernur dan Pemprov DKI,” papar Suhaimi.

Dia juga tak peduli kalau cara Anies disebut mengikuti apa yang pernah dilakukan Gubernur Ahok dengan megganti ribuan posisi pejabat dalam waktu bersamaan.

“Terserah orang ngomonglah. Menurut saya bukan masalah mengikuti atau tidaknya, tetapi kepentingan apa di balik itu? Kalau perubahan atau rotasi itu untuk mencapai sebuah target yang tinggi, enggak apa apa. Pak Anies kan punya target ‘maju kotanya bahagia warganya’,” tandas Suhaimi.

Lantas, bagaimana sebenarnya mutasi atau perombakan pejabat yang dilakukan Gubernur Anies pada Senin lalu itu?

2 dari 4 halaman

Rotasi yang Menyisakan Plt

Pro dan kontra itu dipicu pada Senin petang, 25 Februari 2019. Ketika itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 1.125 pejabat baru dari eselon II, III, dan IV. Sejumlah posisi yang dirotasi mulai dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) sampai Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta.

Dari seribuan lebih pejabat itu, di antaranya 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II, 247 administrator atau eselon III, dan 836 pengawas atau eselon IV. Anies menyebut rotasi adalah hal yang wajar dalam organisasi. Menurut dia, organisasi perlu penyegaran dengan diisi oleh orang-orang baru.

“Pemprov berkepentingan untuk lakukan pembaharuan di setiap posisi yang ada. Bagi sebuah organisasi, rotasi mutasi itu wajar, karena organisasi perlu pembaruan,” kata Anies dalam sambutan pelantikan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Selain itu, Anies juga mengatakan rotasi akan menguntungkan bagi pejabat yang dipindah, karena para pejabat itu bisa menambah kemampuan di lokasi yang baru.

“Bagi pribadi di Pemprov DKI, dapat tugas baru, amanat baru yang berbeda dengan sebelumnya, ini bagian dari pengembangan skill pribadi, menambah kompetensi, keterampilan di tempat baru,” ucap Anies.

Pimpinan tinggi pratama yang dilantik Anies yaitu:

1. Riyanto sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

2. Achmad Firdaus sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

3. Edy Junaedi sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

4. Benni Agus Chandra sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

5. Faisal Syafruddin sebagai Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

6. Arifin sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

7. Subejo sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.

8. Theryono sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit.

9. Ida Bagus Nyoman Banjar sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja.

10. Tri Noviati sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budi Asih.

11. Isnawa Adji sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Selatan.

12. Sahat Parulian sebagai Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

13. Vera Revina Sari sebagai Asisten Deputi Bidang Tata Ruang.

14. Jupan Royter Sahalatua sebagai Asisten Deputi Bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

15. Yani Wahyu Purwoko sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya.

Di sisi lain, mutasi ini menyebabkan kosongnya 18 jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan ditempati pelaksana tugas (Plt). Sebanyak 16 jabatan yang kosong merupakan posisi eselon II atau pimpinan tinggi pratama, sedangkan dua jabatan yang kosong merupakan jabatan eselon I atau pimpinan tinggi madya, yaitu.

1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD)

2. Kepala Badan Pembina BUMD (BP-BUMD)

3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

4. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP)

5. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA)

6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata)

7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH)

8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi (PE)

9. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)

10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

11. Kepala Biro Perekonomian

12. Kepala Biro Administrasi

13. Direktur Utama RSUD Pasar Rebo

14. Direktur Utama RSUD Cengkareng

15. Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD)

16. Sekretaris Kota Jakarta Selatan

Dua jabatan eselon I yang kosong adalah:

1. Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman

2. Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

Untuk diketahui, dua jabatan eselon I tersebut sebelumnya diduduki oleh Syahrul Effendi dan Sylviana Murni. Syahrul meninggalkan jabatannya karena pensiun, sedangkan Sylviana mundur dalam rangka maju sebagai Cawagub DKI Jakarta dalam Pilkada 2017.

Dalam rangka mengisi 18 jabatan yang kosong tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir, Selasa lalu mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan segera mengadakan lelang jabatan untuk 18 jabatan tersebut.

Sesuai dengan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Apabila rekomendasi dari KASN sudah diperoleh, maka Pemprov DKI Jakarta sudah bisa mulai membuka lelang jabatan.

Dengan semua permasalahannya, jumlah pejabat yang dimutasi oleh Anies pada Senin lalu, sebenarnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mutasi yang pernah dilakukan Gubernur Ahok.

3 dari 4 halaman

Mutasi Gemuk Gaya Ahok

Mutasi dan rotasi seribuan lebih pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan pada Senin lalu banyak dikaitkan dengan hal serupa yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, suksesor Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta (19 November 2014-9 Mei 2017).

Sepanjang menjabat sebagai orang nomor satu di Ibu Kota, Ahok memang kerap memutasi pejabat atau bawahannya. Bahkan, beberapa kali dalam jumlah besar. Lihat saja, Usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Rabu 19 November 2014, dia langsung bersih-bersih.

Dari catatan Liputan6.com, satu setengah bulan menjabat Gubernur DKI Jakarta, Ahok melantik 4.800 pejabat di tingkat eselon II, III dan IV di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat 2 Januari 2015.

Nama-nama beberapa pejabat di tingkatan kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) DKI Jakarta mengalami rotasi jabatan dan sebagian ada yang dicopot karena kinerjanya kurang memuaskan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, para pejabat-pejabat tersebut yaitu Lasro Marbun, dari sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan menjadi Kepala Inspektorat. Jabatan Kadisdik diiisi Arie Budhiman yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Sedangkan posisi yang ditinggalkan Arie diisi oleh Purba Hutapea, yang sebelumnya menjabat sebagai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Beberapa pejabat yang mendapat promosi adalah Benjamin Bukit, dari sebelumnya sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Isnawa Adji dari sebelumnya Wakil Kepala Dinas Kebersihan menjadi Kepala Dinas Kebersihan.

Kemudian ada Ika Yuli Rahayu, dari sebelumnya menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan, Zainal Soleman dari sebelumnya Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat menjadi Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, Edi Nielson Sianturi yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Dukcapil, dari sebelumnya sebagai salah satu kepala bidang di instansi yang sama.

Selain itu, ada juga Franky Mangatas, dari Kepala Inspektorat menjadi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan.

Sedangkan para pejabat yang dicopot alias ‘distafkan’ adalan mantan Kadis Perhubungan Muhammad Akbar, mantan Kepala BKD I Made Karmayora, dan mantan Kadis Pelayanan Pajak Iwan Setyawandi.

Pejabat DKI yang dimutasi Ahok, baik itu promosi atau demosi, adalah:

‪- Asisten Sekda Bidang Pembangunan Wiriyatmoko menjadi Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup‬.‪

– Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Bambang Musyawardhana yang menjadi Wali Kota Jakarta Timur.‪

– Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Pusat Rustam Effendi menjadi Wali Kota Jakarta Utara.

‪- Sekwan DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede menjadi Wali Kota Jakarta Pusat.

‪- Wakil Wali Kota Jakarta Utara Tri Kurniadi menjadi Bupati Kepulauan Seribu‬.‪

– Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Arie Budiman menjadi Kepala Dinas Pendidikan DKI‬.

‪- Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun menjadi Kepala Inspektorat DKI.

– Isnawa Adji menjadi Kadis Kebersihan.‪

– Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Purba Hutapea dilantik menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

– Kepala Sudin Perumahan Jakarta Utara Ika Lestari Aji menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman‬.‪

– Kepala Dinas Kominfomas Agus Bambang Setyo Widodo menjadi Kepala Dinas Pelayanan Pajak‬.‪

– Kepala Badan Perpustakaan Agus Suradika menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah‬.‪

– Kepala Bidang Kewaspadaan Kesbangpol menjadi Sekwan DPRD DKI‬.‪

– Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda menjadi Kepala Kesbangpol‬.‪

– Kepala Inspektorat Franky Mangatas Panjaitan menjadi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan DKI.‪

– Kasudin Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara Edison Sianturi menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI.‪

– Wakil Kepala Dinas Perhubungan Benyamin Bukit menjadi Kepala Dinas Perhubungan‬.‪

– Kepala Biro Dikmental Budi Utomo menjadi Wakil Bupati Kepulauan Seribu.

Berselang setahun kemudian, Ahok kembali melantik 1.042 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang terdiri dari eselon II, III dan IV. Ada enam pejabat eselon II yang dilantik menggantikan pejabat sebelumnya yang telah pensiun.

Keenam pejabat tersebut yakni Yurianto sebagai Kepala Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal, Catur Laswanto Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kemudian, Sopan Adriyanto Kepala Dinas Pendidikan, Yayan Yuhana Kepala Biro Hukum, Subagyo Wakil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, serta Suriyanto Wakil Kepala Dinas Pendidikan.

“Saya dengan resmi melantik saudara, sebagai pejabat tinggi pratama, adiministrasi, dan pengawas di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab,” kata Ahok di halaman Balai Kota Jakarta, saat pelantikan para pejabat itu, Jumat 8 Januari 2016.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sukses Timnas Indonesia U-22 Menjuarai Piala AFF Diharap Jadi Motivasi Timnas Senior

Jakarta – Iwan Budianto, Manajer Timnas Indonesia U-22, memberi aplaus luar biasa kepada sukses tim asuhan Indra Sjafri ini yang sukses jadi juara Piala AFF U-22 2019. Iwan berharap sukses ini bisa jadi pelecut motivasi bagi Timnas di level senior. 

Gelar juara masuk genggaman Timnas Indonesia U-22 setelah mengalahkan Thailand 2-1 pada final di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, Selasa (26/2/2019).

Pada pertandingan ini, Timnas Indonesia U-22 tertinggal lebih dulu setelah gawang Awan Setho dibobol kapten Thailand, Saringkan Promsupa, pada menit ke-57. 

Namun, gol Thailand itu tak membuat Indonesia terpuruk. Skuat Garuda Muda berhasil bangkit melalui gol Sani Rizki Fauzi dan Osvaldo Haay. Dua gol itu sudah cukup mengantar tim besutan Indra Sjafri naik podium tertinggi. 

“Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena doa seluruh masyarakat terkabul dan Timnas Indonesia U-22 akhirnya menjadi juara,” kata Iwan Budianto setelah pertandingan. 

“Exco dan semua pengurus PSSI mengapresiasi perjuangan pemain, pelatih, dan ofisial Timnas Indonesia U-22 yang tidak kenal lelah sejak dari persiapan tim hingga menuju Kamboja,” imbuh dia. 

2 dari 2 halaman

Dukungan Suporter

Kemenangan ini menjadi awal manis bagi Indonesia pada 2019. Apalagi gelar ini diraih di tengah kisruh pengaturan skor yang juga mengacak-acak PSSI.  

Iwan berharap kemenangan itu bisa membuat Timnas Indonesia senior terlecut untuk meraih prestasi juga di pentas internasional.  

“Sekali lagi terima kasih kepada semua warga Indonesia, termasuk Bapak Presiden Jokowi, Menpora Imam Nahrawi, dan semua suporter Indonesia atas doa dan dukungannya selama ini kepada Timnas Indonesia U-22,” kata Iwan. 

“Mudah-mudahan prestasi Timnas Indonesia U-22 ini menjadi pemantik bagi timnas di level senior untuk juga menjadi juara,” imbuh Iwan.  

Modal yang Masuk ke Unicorn Berbeda dengan Deposito Bank

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menekankan, modal yang ditanam pada unicorn terutama di e-commerce berbeda dengan deposito perbankan. 

Hal ini ia kemukakan mengingat maraknya pembicaraan mengenai unicorn dalam negeri yang dikuasai investor asing. 

“Perlu saya tekankan modal yang ditanam e-commerce sangat berbeda sekali dengan deposito di perbankan. Investor yang masuk ke e-commerce atau ekonomi digital sadar sekali bahwa sekali mereka masuk maka tidak akan bisa keluar,” ujar dia di Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Dia menambahkan, hanya ada tiga cara bagi investor di sektor e-commerce dapat keluar dari platform ekonomi digital tersebut.

“Keluar hanya dengan 3 cara pertama yaitu IPO, kedua jual ke investor lain, atau ketiga nilainya di nol,” ujar dia.

Dia justru mengapresiasi dengan kehadiran unicorn di dalam negeri, investasi di sektor international berpotensi untuk dapat ditingkatkan.

“Karena kalau bukan karena investasi dan arus modal yang deras masuk ke dalam unicorn tapi juga banyak ke startup lainya maka investasi international ini turun bukan naik,” ujar Thomas.

2 dari 2 halaman

BKPM Kewalahan Hitung Derasnya Modal Asing

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong mengatakan, partisipasi investasi asing dalam perusahaan rintisan (startup) dengan valuasi di atas USD 1 miliar atau unicorn cukup besar. Namun, dia menegaskan partisipasi modal domestik juga tak kalah besarnya.

“Memang partisipasi sektor asing itu besar. Tapi saya bisa membenarkan partisipasi modal domestik juga sangat besar. Jadi perkiraan saya, ya imbang,” kata Thomas dalam sebuah acara disukusi di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Selasa 26 Februari 2019.

Dia mengungkapkan, besarnya arus modal asing ke unicorn sudah terjadi sejak tiga tahun lalu. Akan tetapi, hingga kini dia menyatakan, pihaknya belum memperoleh angka pasti besaran investasi asing di unicorn.

“Tiba – tiba muncul banyak soal fund rising ini itu. Kalau di jumlah gede juga. Tapi kok di BKPM tidak ada datanya. Karena munculnya anak muda semua yang kebanyakan pada tidak sadar ada prosedur pendaftaran di BKPM,” ujar dia.

Selain itu, pertumbuhan unicorn dinilai sangat pesat sekali sehingga sulit untuk melacar total investasinya.

“Pertumbuhan baik arus modal maupun unicorn itu tumbuh cepat. Jujur, kewalahan kita tracking ya. Tiga tahun ini saya kumpulkan data itu. Terus terang masih berlanjut. Karena luas dan dinamis. Kami kewalahan memang. Struktur financial juga ruwet. Misalnya, memisahkan kendali usaha dari modal yang disetor memakai struktur keuangan yang kompleks,” kata dia.

Namun, jika dilihat dari total Foreign direct investment ( FDI) atau investasi asing diperkirakan investasi untuk unicorn adalah 15-20 persen.

“Pada dasarnya yang namanya FDI itu kisarannya 9-12 miliar dolar AS per tahun. Perkiraan kami policy yang masuk ke e-commerce 15-20 persen. Ya 2-2,5 miliar dolar AS yang masuk per tahun,” kata Thomas.

Oleh karena itu, masifnya aliran modal asing tidak akan membuat dana unicorn kabur ke luar negeri.

Sebab menurut dia, para investor asing tidak akan mengambil alih kekuasaan pada perusahaan yang dia tanami modal.

Seperti diketahui Indonesia saat ini memiliki 4empat unicorn yaitu Gojek, Traveloka, Bukalapak dan Tokopedia.

“Di dalam investasi ventura ada perbedaan besar soal jumlah modal dan kendali atas usaha. Justru investor seperti saya dulu, tidak mau pegang kendali atas yang kita modali. kita mau jadi invesor pasif,” ujar dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kisah Polisi AS Berikan Tip 11 Kali Lipat Lebih Mahal dari Harga Makanannya

Liputan6.com, New Jersey – Seorang polisi AS memberikan tip sebesar US$ 100 (sekira Rp 1,4 juta) kepada seorang pelayan restoran yang tengah hamil. Jumlah tersebut adalah 11 kali lebih mahal dari menu yang ia pesan, yakni seharga US$ 8,75 (sekira Rp 122.600).

Tindakan baik sang polisi diceritakan oleh sang ayah, Brian Cadigan dari New Jersey AS di halaman Facebooknya pada 16 Februari 2019.

Menurut Cadigan, sang polisi memberikan uang tip kepada anaknya, disebut-sebut bernama Courtney English (23) yang tengah hamil tujuh bulan. English bekerja di restoran itu untuk menghemat uang.

“Kemarin dia (sang anak) tengah bekerja shift makan siang ketika seorang petugas polisi Kota Voorhees masuk. … Setelah selesai makan siang ia meminta cek,” kata Cadigan, dikutip dari situs Asia One pada Senin (25/2/2019).

Saat English melayani pengunjung lain, petugas itu pergi ke kasir. Ia membayar makanannya dan menuliskan catatan.

“Perwira ini, yang saya yakin bekerja keras untuk gajinya, meninggalkan tip US$ 100. Catatan itu hanya mengatakan ‘Nikmati yang pertama, Anda tidak akan pernah melupakannya.’ Sungguh orang luar biasa dan murah hati yang tidak hanya meninggalkan tip namun juga pesan yang indah,” lanjutnya.

Cadigan menceritakan bahwa putrinya seketika menangis terharu. Ia sengaja memposting cerita itu di akun Facbook pribadinya, karena orang sering mendengar bahwa polisi sangat buruk.

“Saya tidak kenal Anda, Pak Polisi, tetapi Anda membuat gadis kecil saya menangis (karena terharu). Terima kasih, saya selalu menghormati petugas, namun Amda memang tidak hanya seorang perwira, tapi manusia yang baik,” lanjut Cadigan.

Di akhir kiriman Facebook, Cadigan mengapresiasi kinerja kepolisian umum. Baginya, polisi bersusah payah bekerja setiap hari untuk orang lain. Mereka juga menegakkan keadilan yang bukan untuk kepentingan diri sendiri.

“Sebagian besar hal baik yang mereka lakukan tidak akan pernah Anda dengar, mereka tidak melakukannya untuk kekayaan atau pengakuan,” kata Cadigan. “Mereka melakukannya karena mereka adalah orang baik dan saya menulis posting ini untuk menunjukkan satu tindakan seperti itu,” pungkasnya.


Simak pula video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

Pelanggan Berikan Rp 1,4 Juta Per Pelayan

Sementara itu, tahun lalu dunia sempat dihebohkan oleh pria bernama Mike yang juga memberi tip sebesar US$ 100 atau sekitar Rp 1,4 juta kepada setiap pelayan restoran.

Jumlah pelayan mencapai 17 orang. Jadi, apabila di jumlahkan maka uang yang ia keluarkan mencapai US$ 1.700 atau setara dengan Rp 23,79 juta.

“Hal ini sangat luar biasa dan sulit untuk dipercaya. Seseorang telah memberi penghargaan semacam ini,” ujar Jon Leopold, manager restoran Boka.

“Salah satu alasan pria itu memberikan uangnya untuk para pelayan karena ia merasa puas dengan pengalaman dan sajian makanan yang disajikan,” tambah Jon.

Sementara itu, juru bicara restoran tersebut mengatakan bahwa Mike datang ke restoranbersama lima orang temannya sebelum menghadiri pertunjukkan di Chicago.

Dalam unggahan foto di akun resmi Instagram bernama @bokachicago, terlihat sejumlah juru masak dan pelayan di restoran tersebut berfoto bersama usai menerima uang tip.

Wajah bahagia usai menerima uang tips pun terlihat jelas dalam foto tersebut.

IHSG Berpotensi Lanjutkan Penguatan, Pantau Saham Pilihan Ini

Liputan6.com, Jakarta – Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan melanjutkan penguatan pada Selasa (26/2/2019).

Analis menuturkan, IHSG akan ditutup pada zona hijau di kisaran support dan resistance di level 6.514-6.600.

Dari sisi global, Analis PT Artha Sekuritas, Dennies Christoper Jordan menuturkan, kondisi eksternal semakin kondusif dengan didorongnya kabar baik dari negosiasi dagang China dan Amerika Serikat (AS) serta diperkirakan dapat menopang pergerakan IHSG Selasa pekan ini.

Ia memproyeksikan, IHSG bakal bertengger di zona positif di rentang 6.514-6.600 Tak hanya itu, hasil rilis laporan keuangan emiten 2018 dinilai menjadi sentimen yang baik bagi laju IHSG.

Menurut Analis PT Indosurya Bersinar Sekuritas William Suryawijaya, kinerja emiten itu akan menopang indeks untuk melaju cerah pada perdagangan Selasa.

Lebih lanjut ia menuturkan, pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Vietnam bakal mempengaruhi investor mengingat pertemuan ini adalah yang kedua sebelumnya di Singapura mengenai denuklirisasi. 

Melihat kondisi ini, beberapa saham berkapitalisasi besar yang disarankan William ialah saham PT Astra International Tbk (ASII), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM), dan PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR).

Sedangkan Dennies menganjurkan saham PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Indika Energy Tbk (INDY), serta PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

2 dari 2 halaman

IHSG Menguat pada Perdagangan Kemarin

Sebelumnya, laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak di zona hijau pada perdagangan saham awal pekan ini.

Aksi beli investor asing dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dukung penguatan IHSG.

Pada penutupan perdagangan saham, Senin 25 Februari 2019, IHSG menguat 23,98 poin atau 0,37 persen ke posisi 6.525,35. Indeks saham LQ45 naik 0,45 persen ke posisi 1.020,04. Seluruh indeks saham acuan kompak menguat.

Sebanyak 216 saham menguat sehingga mengangkat IHSG. 195 saham melemah dan 148 saham diam di tempat.

Pada awal pekan ini, IHSG sempat berada di level tertinggi 6.538,49 dan terendah 6.507,92. Total frekuensi perdagangan saham 449.851 kali dengan volume perdagangan 17,3 miliar saham. Nilai transaksi harian saham Rp 9,3 triliun.

Investor asing beli saham Rp 266,47 miliar di pasar regular. Posisi dolar Amerika Serikat (AS) di kisaran 14.018.

Sebagian besar sektor saham menguat kecuali sektor saham pertanian turun 1,05 persen, dan bukukan penurunan terbesar. Disusul sektor saham barang konsumsi tergelincir 0,40 persen dan sektor tambang melemah 0,14 persen.

Sementara itu, sektor saham infrastruktur menguat 1,3 persen, dan bukukan penguatan terbesar. Disusul sektor saham industri dasar naik 0,99 persen dan sektor saham keuangan menanjak 0,57 persen.

Saham-saham yang menguat antara lain saham HDFA naik 34,33 persen ke posisi 180 per saham, saham OCAP melonjak 34,02 persen ke posisi 130 per saham, dan saham CANI menanjak 33,33 persen ke posisi 240 per saham.

Sementara itu, saham yang tertekan antara lain saham CSIS turun 11,19 persen ke posisi 119 per saham, saham BEST merosot 9,77 persen ke posisi 240 per saham, dan saham BNLI tergelincir 8,06 persen ke posisi 970 per saham.

Bursa saham Asia kompak menguat. Indeks saham Hong Kong Hang Seng naik 0,50 persen, indeks saham Korea Selatan Kospi mendaki 0,09 persen, dan indeks saham Jepang Nikkei menguat 0,48 persen.

Sementara itu, indeks saham Thailand naik 0,74 persen, indeks saham Shanghai menguat 5,6 persen, dan bukukan penguatan terbesar di Asia. Indeks saham Singapura naik 0,07 persen dan indeks saham Taiwan menguat  0,66 persen.

Analis PT Binaartha Sekuritas, Nafan Aji menuturkan, para pelaku pasar global sangat mengapresiasi nota kesepahaman antara AS dan China perihal kesepakatan perdagangan sehingga membuat IHSG dan rupiah menguat terhadap dolar AS.

“Adapun stabilitas fundamental makro ekonomi domestik yang inklusif dan berkesinambungan juga mendukung penguatan IHSG,” ujar Nafan saat dihubungi Liputan6.com.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Fakta-fakta Dihentikannya Kasus Pemilu Slamet Ma’arif

Jakarta – Kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang menjerat Ketum PA 212 Slamet Ma’arif di Polres Surakarta ditutup. Salah satu alasannya, polisi belum berhasil membuktikan niat atau mens rea dari Slamet.

Pada kasus ini, Slamet dijerat Pasal 492 dan 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang melakukan kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye. Dugaan pelanggaran dilakukan saat dia menjadi pembicara dalam tablig akbar PA 212 di Solo pada 13 Januari 2019.

Polisi menjelaskan ada tiga alasan yang menjadi dasar dihentikannya penyidikan kasus pemilu Slamet Ma’arif. Berikut fakta-faktanya:

– Beda Penafsiran Makna Kampanye

Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Agus Tri Atmaja mengatakan, kasus pemilu Slamet Ma’arif disetop lantaran adanya perbedaan antara ahli pidana pemilu dan KPUD Surakarta dalam menafsirkan makna kampanye. Dihentikannya kasus ini berdasarkan keputusan antara Sentra Gakkumdu dengan para ahli.

“Hasil pembahasan terhadap hal tersebut dengan melibatkan Sentra Gakkumdu, para ahli dengan koordinasi, diperoleh keputusan bahwa perbuatan yang dilakukan Slamet Ma’arif pada saat itu belum bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Berarti ditutup (kasusnya),” ujar Agus kepada detikcom ketika dihubungi, Senin (25/2/2019).

– Unsur Mens Rea

Penjelasan polisi selanjutnya atas dihentikannya kasus pemilu Slamet Ma’arif ini yakni karena unsur mens rea atau niat pelaku belum bisa dibuktikan. Kombes Agus Tri Atmaja mengatakan dari pihaknya telah menyikapi kasus tersebut dengan netral, objektif, dan profesional. Penyidik, tambah Agus, menghormati pendapat dari semua unsur di Sentra Gakkumdu Surakarta.

“Kedua, unsur mens rea atau niat pelaku belum bisa dibuktikan,” ujar Agus.

Unsur mens rea belum terbukti karena Slamet belum sempat hadir dalam agenda pemeriksaan sebagai tersangka. Sementara polisi, berdasarkan undang-undang pemilu, hanya memiliki batas waktu 14 hari untuk melakukan penyidikan.

– Dihentikan karena Keputusan Rapat Sentra Gakumdu Solo

Kombes Agus Tri Atmaja mengatakan unsur terakhir yang menyebabkan kasus pemilu Slamet Ma’arif dihentikan yakni berdasarkan keputusan rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Solo. Penyidik, tambah Agus, menghormati pendapat dari semua unsur di Sentra Gakkumdu Surakarta.

“Unsur ketiga, keputusan rapat Sentra Gakkumdu Solo,” ucap Agus.

Dihentikannya kasus pemilu ini juga menyatakan status tersangka Slamet Ma’arif gugur. Ketum PA 212 itu bersyukur karena kasus tersebut dihentikan. Dia mengapresiasi sikap Polri dan berharap hal tersebut terus dijaga selama gelaran Pemilu 2019.

“Alhamdulillah, semoga Polri tetap profesional dalam mengawal pilpres dan pileg,” kata Slamet saat dihubungi terpisah.
(idn/aud)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>