Aktifitas Belajar Mengajar di Jayapura Kembali Normal Usai Banjir Bandang

Liputan6.com, Jayapura – Aktifitas belajar-mengajar di SMP Satu Atap Tarfia Distrik Demta usai banjir bandang di Kabupaten Jayapura, Minggu (31/3/2019) mulai kembali normal.

Kepala Sekolah SMP Satu Atap Tarfia Distrik Demta Jimmy Fitowin mengatakan, ketika banjir bandang melanda Kabupaten Jayapura pada 18-20 Maret 2019 warga sempat mengungsi ke daerah gunung karena adanya isu tsunami.

“Jadi waktu banjir bandang melanda wilayah lain, daerah kami yang notabenenya berada 50 meter dari bibir pantai justru sempat dibuat gempar dengan isu tsunami karena ombak yang tinggi,” katanya.

Menurut Jimmy, karena isu tersebut, kegiatan belajar dan mengajar selama tiga hari tidak berjalan, aktifitas sekolah kembali dimulai pada 21 Maret 2019, namun selama seminggu siswa dipulangkan lebih cepat dibanding biasanya.

“Kala itu, intensitas hujan tinggi sehingga ketika siswa masuk pukul 07.00 WIT, kami sudah pulangkan pada pukul 09.00 WIT untuk mengantisipasi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya dilansir Antara.

Dia menjelaskan sedangkan aktifitas belajar dan mengajar mulai kembali normal sejak Senin (25/3) hingga kini, di mana sekolah dengan 53 siswa serta delapan guru juga satu kepala sekolah ini masih terus berjaga dari segala kemungkinan.

“Saya juga sudah mengecek masing-masing guru, untuk mengetahui kondisi keluarganya apakah ada yang terkena banjir bandang dan mengalami kerusakan parah, beruntung semua baik-baik saja meskipun ada satu atau dua yang rumahnya dimasuki air ketika bencana terjadi,” katanya lagi.

Sekadar diketahui, berdasarkan data BPBD Provinsi Papua, korban jiwa meninggal dunia (MD) sebanyak 105 jiwa di mana 85 teridentifikasi, 20 belum teridentifikasi dan sudah dimakamkan, dilaporkan hilang dan belum dapat ditemukan 17 jiwa, luka-luka ringan 768 orang yang terakumulasi sejak 16 Maret 2019 dengan luka berat 153 orang.

Sementara jumlah total pengungsi yang terdampak dari banjir bandang dan meluapnya air Danau Sentani sebanyak 7.795 orang dengan 1.779 KK, di mana jumlah keluarga terdampak pada lima Distrik (Sentani, Sentani Timur, Ebungfauw, Waibu dan Sentani Barat) 25.561 KK serta korban terdampak di 12 Distrik (Sentani, Sentani Barat, Sentani Timur, Waibu, Ebungfauw, Depapre, Ravenirara, Nimboran, Nimbokrang, Kemtuk Gresi dan Namblong, Distrik Demta) sebanyak 33.161 KK.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Banjir bandang yang terjadi di Sentani memakan banyak korban jiwa. Penanganan korban masih terus dilakukan pemerintah setempat meski status masa tanggap darurat bencana dicabut, berubah menjadi masa transisi.

Polisi Serahkan Tersangka Kasus Penyebaran Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos ke Kejaksaan

Liputan6.com, Jakarta – Penyidik Cyber Crime Direskrimsus Polda Metro Jaya hari ini mengirim tersangka dan juga barang bukti kasus penyebaran hoaks atas adanya 7 kontainer kotak suara yang telah tercoblos di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tersangka berinisial MIK ini akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Jadi MIK ini adalah tersangka yang melakukan pemberitaan bohong hoaks diupload sekitar tgl 2 Januari, berita adanya 7 kontainer di Tanjung Priok,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Kamis, 28 Februari 2019.

“Jadi hari ini kita akan mengirim sebagai tanggungjawab penyidik mengirim ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta,” sambungnya.

Kata Argo, berkas tersebut dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan pada Rabu, 27 Februari 2019 kemarin. Artinya, lanjutnya, polisi menyerahkan seluruh tanggungjawabnya kepada Kejaksaan.

“Sebagai tanggungjawab penyidik untuk hari ini menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya, menyerahkan tersangka dan barbuk ya. Isinya postingan atau capture yang dilakukan oleh tersangka dan juga handphone,” pungkas Argo.

2 dari 3 halaman

Seorang Guru

Sebelumnya, seorang oknum guru berinisial MIK diciduk usai menyebarkan berita bohong alias hoaks, di Lingkungan Metro Cendana, Kota Cilegon, Banten sekira pukul 22.30 WIB, pada Minggu (6/1/2019). Pria berusia 38 tahun itu diamankan usai posting berita tentang adanya 7 kontainer kotak suara yang telah tercoblos di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, MIK merupakan seorang guru yang sehari-hari mengajar di salah satu Sekolah Menangah Pertama di Cilegon. Dari pemeriksaan MIK mengaku jika dirinya merupakan salah satu pendukung Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

“Bahwa dari hasil riksa tersangka, yang bersangkutan adalah seorang guru di daerah Cilegon sana. Dari riksa yang bersangkutan bahwa membuat narasi kalimat postingan di akun itu dibuat sendiri dengan maksud memberitahukan kepada para tim pendukung paslon 02 tentang info tersebut. Mengaku sebagai tim pendukung paslon 02,” kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jumat (11/1/2019).

“Tulisan ada @dahnilanzar, ‘Harap ditindaklanjuti, informasi berikut: di Tanjung Priok ada 7 kontainer berisi 80 juta surat suara yang sudah di coblos. Hayo Pada merapat pasti dari Tionglok tuh’ ,” sambung Argo membacakan tulisan pelaku.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mobil Listrik Kolaborasi PLN-ITS Menyapa Kalimantan

Liputan6.com, Balikpapan – Mobil listrik kolaborasi PLN-ITS dalam misi explore Indonesia yang telah tiba di Balikpapan, Kalimantan Timur. Mobil listrik selanjutnya dilepas oleh General Manager PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Utara (PLN UIW Kaltimra), Djoko Dwijatno, untuk melanjutkan perjalanannya menuju Pulau Sulawesi.

“Melanjutkan perjalanan menuju Sulawesi,” kata Djoko, Kamis (28/2/2019).

Mobil bernama Kasuari ini memiliki kapasitas baterai dengan daya 30 kWh. Dengan baterai yang terisi penuh, Kasuari mampu melaju hingga 150 km dengan kecepatan maksimal 140 km/ jam. Sebelumnya, mobil ini telah diberangkatkan dari Surabaya, dan telah menjelajah keliling Jawa dan Sumatera hingga akhirnya tiba di Pulau Kalimantan.

Kendaraan roda empat karya anak bangsa ini tengah melakukan ekplorasi keliling Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Djoko mengatakan bahwa tujuan daripada kegiatan PLN-ITS Explore Indonesia ini adalah memperkenalkan keberadaan mobil listrik kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan ini kita bisa lihat bahwa mobil listrik juga memiliki ketangguhan yang cukup baik dalam menaklukkan medan perjalanan yang tidak sederhana. Terbukti, mobil ini sudah berhasil melakukan perjalanan dimulai dari Surabaya, mengelilingi Pulau Jawa, Sumatera, hingga akhirnya tiba di Kalimantan”, tambahnya.

2 dari 3 halaman

Selanjutnya

Dalam rangkaian kegiatannya di Kota Balikpapan selama lima hari terakhir, Kasuari telah dipamerkan kepada masyarakat melalui kegiatan car free day, Minggu (24/02) lalu. PLN juga menggelar kegiatan PLN Mengajar, dan Talkshow tentang “Electrifying Lifestyle” dengan audiens para akademika dan murid SMK di Balikpapan. Tak hanya itu, PLN UIW Kaltimra juga berkolaborasi dengan Enggang, mobil listrik Institut Teknologi Kalimantan (ITK), dalam setiap kegiatan Kasuari di Balikpapan.

Djoko menerangkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk support PLN terhadap produk –produk yang ramah lingkungan, termasuk kendaraan listrik, kompor listrik dan sejenisnya yang tidak menghasilkan emisi gas buang karbon monoksida.

Rombongan mobil listrik ini juga singgah pada beberapa titik saluran pengisian listrik umum (SPLU) yang telah kami sediakan di Kuaro, Petung dan Pasar Segar Balikpapan untuk mengisi daya”, katanya.

Sementara itu, Agus Muchlisin, Ketua Rombongan PLN-ITS Explore Indonesia menerangkan bahwa program ini juga bertujuan untuk menguji ketahanan komponen kendaraan ini, baik ketangguhannya maupun kekuatan daya jelajahnya sehingga siap untuk diproduksi masal.

Setelah dilepas hari ini, rombongan akan bertolak ke Pulau Sulawesi. Kegiatan PLN-ITS Explore Indonesia ini telah dimulai sejak November 2018 lalu dengan titik start di Surabaya dan diharapkan selesai pada bulan Mei 2019 nanti. Pada perjalanannya, mobil listrik ini akan menempuh jarak sedikitnya 15.000 km.


3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ingin Pendidikan Berkualitas, Sandiaga Tak Ingin Janji dengan Kartu Sakti

Liputan6.com, Jakarta – Cawapres Sandiaga Uno yakin programnya lebih baik dari kartu ‘sakti’ milik capres petahana Joko Widodo atau Jokowi. Namun, Sandi tak menjelaskan jelas apa kartu tandingannya. Dia hanya mencontohkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus saat ia menjabat wakil gubernur DKI Jakarta.

“Kartu Jakarta Pintar kita modifikasi menjadi KJP plus di DKI, dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik,” kata Sandiaga di Rumah Djoeang, Jakarta Selatan, Rabu (27/2).

Sandi mengatakan, pihaknya lebih mendorong sistem pendidikan yang tuntas berkualitas serta sistem pendidikan berbasis karakter.

“Kita tidak ingin mengobral-obral janji dengan kartu yang lebih sakti lagi. Karena bagi kita yang penting adalah sistem pendidikan ini bisa mengangkat indeks-indeks yang agak mengkhawatirkan ya kalau kita lihat,” tuturnya.

Menurutnya, Indonesia tertinggal dibanding negara-negara tetangga dalam kemampuan STEM. Yaitu sains, teknologi, engineering dan math. Kemudian dari segi riset dan teknologi Indonesia juga masih harus bekerja lebih ekstra. Maka dari itu perlu perbaikan yang lebih luas di sistem pendidikan.

“Jadi sebagai salah satu harapan ke depan adalah memperbaiki secara menyeluruh. Bagaimana akses pendidikan itu jangan hanya disiasati melalui pembangunan infrastrukturnya tapi juga peningkatan daripada kualitas program belajar mengajar itu sendiri,” pungkas Sandiaga.


Reporter: Muhammad Genantan Saputra

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Jokowi Janji Bangun 1.000 Balai Latihan Kerja di Pondok Pesantren

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan komitmen terkait pengembangan sumber daya manusia di pondok-pondok pesantren di Indonesia.

Salah satu langkah yang bakal dilakukan, dengan membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Tahun ini pemerintah akan membangun 1.000 BLK Komunitas di pondok pesantren.

“Tahun ini kita bangun 1.000 BLK komunitas di pondom pesantren,” kata dia, di Pondok Pesantren Mifhatul Huda, Tasikmalaya Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).

Kehadiran BLK Komunitas, akan memberikan ketrampilan khusus kepada para santri. Dengan demikian para santri dapat tampil sebagai agen pengembangan ekonomi kreatif.

“Ada yang IT, dibuat gedung beserta isinya. Kalau mau desain garmen. Di kirim mesin jahit, obras, desainer untuk mengajar agar santri-santri kita juga bisa membangun ekonomi kreatif,” jelas dia.

Selain itu, pemerintah akan terus mendorong pembangunan bank wakaf mikro di pondok-pondok pesantren. Hal ini tentu akan sangat membantu masyarakat di sekitar pondok pesantren untuk mengakses permodalan.

“Bank Wakaf mikro. Memang belum semuanya. Tapi didirikan di 44 pondok pesantren. Satu pondok diberikan modal kurang lebih Rp 8 miliar untuk pinjaman di pondok atau di lingkungan (sekitar pondok pesantren),” jelas dia. 

“Sudah berjalan 2 tahun. Mau kita evaluasi. Nanti pondok-pondok pesantren yang lain juga akan diberikan bank wakaf mikro,” tandasnya.

2 dari 2 halaman

Sambangi Pesantren, Jokowi Cek Penyaluran KUR Petani dan Peternak

Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyambangi Pondok Pesantren Miftahul Huda, di Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Rabu (27/2). Kedatangan Jokowi rangkaian acara Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ketahanan pangan dan aksi ekonomi untuk rakyat.

Pantauan Merdeka.com, Jokowi yang tampil dengan mengenakan sarung, kemeja putih, jas hitam, dan berpeci hitam, tiba di lokasi acara sekitar pukul 16.30. “Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Saya senang,” kata Jokowi membuka sambutan.

Turut mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Jawa, Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun sempat mengecek soal penyaluran KUR yang dilakukan perbankan kepada petani. Penyaluran secara simbolis kepada debitor telah dilakukan Menko Perekonomian, Darmin Nasution.

“Saya dapat laporan katanya dibagikan kepada petani sebanyak 600-an orang, benar? Yang dapat KUR mana tunjuk jari. Mana? Dapet? Bener dapet,” ujar dia.

Sebagai informasi penyaluran KUR yang dilakukan di Pondok Pesantren diterima oleh 300 debitor KUR Bank Mandiri, 300 debitor KUR BRI, 300 debitor KUR BNI, 200 debitor KUR Bank BJB, 100 debitor KUR PKBL dan BTN.

Selain itu ada pula program Santripreneur Go-Online Tokopedia untuk 60 peserta, 300 muslimat peserta kewirausahaan pembiayaan syariah BMT, dan 200 santriwan milenial peserta pelatihan barista pemula dan kelembagaan ekonomi.

Reporter: Wilfridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com

[Cek Fakta] Viral Dosen Dipecat Karena Pakai Cadar, Faktanya?

Liputan6.com, Jakarta – Seorang dosen di IAIN Bukuttinggi Hayati Syafri diberhentikan dari kampusnya dan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Beredar kabar, pemberhentian Hayati dikarenakan dosen Bahasa Inggris itu mengenakan cadar.

Kabar ini viral setelah diberitakan berbagai media daring. Satu di antaranya tarbawia.net dengan judul berita ‘Teguh Pertahankan Cadar, Dosen Ini Dipecat Kemenag’.

Berikut narasinya:

Dosen Bahasa Ingrris di Instititut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Nur Hayati Syafri resmi dipecat oleh kemenag. Hayati menyatakan, pemecatan terhadap dirinya, salah satuanya karena teguh pertahankan cadar.

“Benar (sudah diberhentikan dari Kemenag), kalau tidak salah per tanggal 18 Februari,” kata Hayati seperti dilansir Republika.

Sebelum dipecat, Hayati mengaku didatangi oleh petugas Inspektorat Jenderal Kemenag. Dalam surat pemecatan disebutkan bahwa Hayati kurang disiplin.

Setelah dikonfirmasi, Hayati membantah. Ia bahkan tetap mengajar di tengah kesibukannya melanjutkan pendidikan doktoral.

Hayati menilai, pemecatan dirinya lebih disebabkan karena enggan melepas cadar saat mengajar.

Ada alibi yang menyatakan, karena tidak melepas cadar saat mengajar, maka ekspresi Hayati saat mengajar Bahasa Inggris tidak terlihat.

2 dari 3 halaman

Fakta

Setelah ditelusuri, kabar tentang pemberhentian Hayati karena mengenakan cadar ternyata tidak tepat. Hayati diberhentikan sebagai tenaga pengajar dan PNS karena indisipliner.

Hal ini sebagaimana yang diberitakan Liputan6.com dengan judul berita ‘Penjelasan Kemenag Soal Pemecatan Dosen Bercadar di IAIN Bukittinggi‘.

Kementerian Agama membenarkan adanya dosen bercadar bernama Hayati Syafri yang diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun demikian, Kemenag membantah diberhentikannya karena penampilannya yang bercadar.

“Hayati Syafri diberhentikan sebagai ASN karena melanggar disiplin pegawai,” kata Kasubbag Tata Usaha dan Humas Itjen Kementerian Agama Nurul Badruttamam kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/2/2019).

Dia mengatakan pemberhentian Hayati sebagai ASN dosen Bahasa Inggris di IAIN Bukuttinggi itu sesuai data rekam jejak kehadiran secara elektronik melalui data sidik jari di kepegawaian kampus terkait.

“Berdasarkan hasil audit Itjen, ditemukan bukti valid bahwa selama tahun 2017 Hayati Syafri terbukti secara elektronik tidak masuk kerja selama 67 hari kerja,” kata dia.

Atas dasar itu, Nurul membantah jika pemberhentian Hayati dari ASN karena persoalan cadar. Akan tetapi, pemberhentian itu terjadi karena pertimbangan alasan kedisiplinan.

Dia mengaku, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 ayat 11 dan 17. Dalam regulasi itu PNS yang tidak masuk kerja secara akumulatif minimal 46 hari kerja, tanpa keterangan yang sah dalam satu tahun, harus diberikan hukuman disiplin berat berupa diberhentikan secara hormat/tidak hormat.

Hayati, lanjut dia, juga terbukti sering meninggalkan ruang kerja dan tidak melaksanakan tugas lainnya pada 2018, seperti sebagai penasihat akademik dan memberikan bimbingan skripsi kepada mahasiswa.

“Itu merupakan pelanggaran yang harus dikenai hukuman disiplin berat, yaitu diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Jika ada keberatan, Hayati Syafri masih mempunyai hak untuk banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ataupun ke PTUN,” kata Nurul.

3 dari 3 halaman

Kesimpulan

Kabar tentang dosen yang diberhentikan dari ASN karena bercadar ternyata salah. Dosen Bahasa Inggris bernama Hayati Syafri diberhentikan karena indisipliner.

Narasi yang terdapat dalam berita di tarbawia.net dibantah pihak Kemenag.

Liputan6.com merupakan media terverifikasi Jaringan Periksa Fakta Internasional atau International Fact Checking Network (IFCN) bersama 49 media massa lainnya di seluruh dunia.

Kami juga bekerjasama dengan 21 media nasional dan lokal dalam cekfakta.com untuk memverifikasi berbagai informasi hoax yang tersebar di masyarakat.

Jika anda memiliki informasi seputar hoax yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan kepada tim CEK FAKTA Liputan6.com di email cekfakta.liputan6@kly.id.

HEADLINE: Polemik Jaga Mata Jaga Telinga di Jabar dan Aceh

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat mengumumkan pembatasan siar sejumlah lagu berbahasa Inggris. Hal tersebut diumumkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat dalam surat edaran nomor 480/215/IS/KPID-JABAR/II/2019.

Ada 17 lagu berbahasa Inggris yang hanya boleh ditayangkan pada jam tertentu. Lagu-lagu yang dibatasi penayangannya oleh KPID Jawa Barat  itu sebagai berikut:

1. Zayn Malik (Dusk Till Dawn)

2. Camila Cabello feat Pharrel (Sangria Wine)

3. The Killers (Mr Brightside)

4. Zayn Malik (Let Me)

5. Ariana Grande (Love Me Harder)

6. Marc E. Bassy (Plot Twist)

7. Ed Sheeran (Shape Of You)

8. Chris Brown feat Agnez Mo (Overdose)

9. Maroon 5 (Makes Me Wonder)

10. Bruno Mars (Thats What I Like)

11. Eamon (Fuck it I Dont Want You Back)

12. Camila Cabello feat Machine (Bad Things)

13. Bruno Mars (Versace On The Floor)

14. 88rising (Midsummer Madness)

15. DJ Khaled feat Rihanna (Wild Thoughts)

16. Yellow Claw (Till it Hurts)

17. Rita Ora (Your Song)

KPID Jawa Barat menetapkan bahwa lagu-lagu tersebut, baik dalam bentuk lagu, video klip, dan/atau sejenisnya hanya dapat disiarkan dan/atau ditayangkan pada lembaga penyiaran yang ada di wilayah layanan Jawa Barat mulai pukul 22.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB.

“Dalam klasifikasi waktu Dewasa (D) ,” tulis penyataan KPID Jawa Barat.

2 dari 6 halaman

Polemik Pembatasan Lagu

Surat edaran yang bertajuk Pembatasan Siaran Lagu-Lagu Berbahasa Inggris ini menuai polemik. Ketua KPID Jawa Barat Dedeh Fardiah pun angkat bicara. Dia menjelaskan latar belakang penetapan aturan tersebut.

Menurut dia, latar belakang ditetapkannya aturan ini berdasarkan pemantauan dan aduan masyarakat. Kemudian, setelah disesuaikan dengan Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), maka ditetapkanlah 17 lagu berbahasa Inggris termasuk kategori dewasa.

“Sebetulnya ada 86 item. Berdasarkan tupoksi KPI untuk mengawasi konten siaran, dan P3SPS, di mana di situ disebutkan, program siaran yang harus tepat waktu sesuai kategori usia, bahwa program siaran yang berupa lagu atau video clip yang berisi seks, cabul, atau aktivitas seks, masuk program dewasa, dan hanya ditayangkan jam 10 malam ke atas,” ujarnya.

“Dan pembatasan ini dilakukan di wilayah KPID Jawa Barat,” dia menegaskan.

Dedeh menyayangkan adanya anggapan negatif mengenai kebijakan tersebut. Pasalnya, KPID Jabar menetapkan aturan ini bertujuan untuk menjaga norma kesusilaan di kalangan anak-anak.

“Pasti ada pro dan kontra, tapi mudah-mudahan dengan surat edaran ini, masyarakat justru lebih aware. Itu kan lagu-lagunya mengajak ke persetubuhan, seks bebas, dan lain-lain. Tapi sekali lagi, kami bukan melarang (lagu itu), hanya membatasi jam siarnya,” ujar dia.

Dedeh menambahkan aturan ini bukan lah kali pertama. Pada 2016, KPID Jawa Barat bahkan sempat melarang penayangan lagu-lagu dangdut dengan lirik berkonten dewasa.

“Dulu ada lagu dangdut Hamil Duluan, kalau dinyanyikan anak-anak bagaimana? Ini 17 lagu bahasa Inggris masih mending karena tidak semua mengerti artinya, tapi bagi yang mengerti kan dengar anak-anak nyanyi lagu itu, jadi tidak baik,” dia menandaskan.

Surat yang ditandatangani Ketua KPID Jabar Dedeh Fardiah itu menyebutkan aturan tersebut berlandaskan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan KPI.

“Pasal 9 Ayat (1) & Ayat (2) Peraturan KPI No.02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran bahwa (1) program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia dan/atau latar belakang ekonomi dan (2) Program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat,” begitu bunyi peraturan landasan kebijakan mengenai pembatasan siaran lagu bahasa Inggris yang ditetapkan KPID Jawa Barat seperti diterima Liputan6.com, Selasa (26/2/2019).

“Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPI No.02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran bahwa (1) Program siaran dilarang berisi lagu dan/atau video klip yang menampilkan judul dan/atau lirik bermuatan seks, cabul dan/atau mengesankan aktivitas seks (2) Program siaran yang menampilkan musik dilarang bermuatan adegan dan/atau lirik yang dapat dipandang menjadikan perempuan sebagai objek seks,” sambung pernyataan tersebut.

Aturan Bikin Penasaran

Pengamat sosial Budi Rajab menilai aturan itu di samping memberikan dampak positif yang sesuai dengan tujuan KPID Jawa Barat membatasi jam tayang lagu-lagu berkonten dewasa, tetapi ada dampak lain yang bakal terjadi di tengah masyarakat.

Menurut dosen Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Bandung ini, masyarakat justru akan penasaran dan mencoba mencari tahu mengenai lagu-lagu yang dibatasi penayangannya ini.

“Jadi awalnya mereka hanya menikmati lagu karena instrumentalnya yang enak, tetapi mereka tidak mengerti artinya karena menggunakan bahasa Inggris, tapi ada aturan ini justru mereka jadi penasaran, mengapa ini sampai dibatasi,” kata Budi Rajab kepada Liputan6.com, Selasa (26/2/2019).

Pasalnya, dia mengakui sulitnya membendung arus informasi saat ini. “Yang dibatasi, malah dicari-cari,” kata dia.

Untuk itu, Budi melanjutkan, KPID Jawa Barat harus memberikan penjelasan secara detail mengenai alasan penetapan aturan tersebut. “Diumumkan saja mengapa lagu ini dibatasi penayangannya. Semua harus jelas, sampai detail, kalau tidak detail, malah jadi banyak peluang,” dia menandaskan.

3 dari 6 halaman

Reaksi Praktisi Radio di Pantura

Edaran yang dikeluarkan KPID Jawa Barat tentang pembatasan siar 17 lagu berbahasa Inggris menuai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya para pegiat radio yang ada di Cirebon.

Mereka menganggap 17 lagu yang masuk dalam edaran KPID Jabar tersebut tengah hits di telinga masyarakat Cirebon. Station Manager Pilar Radio Cirebon Lutfi mengatakan, sudah mendengar kabar beredarnya batasan siar dari KPID Jabar.

“Secara resmi saya belum lihat suratnya mungkin ada di kantor nanti saya lihat. Tapi dari kabar tersebut jika benar akan kami ikuti imbauan KPID,” kata dia, Selasa (26/2/2019).

Dia mengatakan, 17 lagu tersebut banyak diminta pendengar kaum milenial Cirebon. Dia sempat menyesalkan sikap KPID Jabar yang mengeluarkan edaran tersebut.

Menurutnya, edaran tersebut terbilang terlambat karena lagu tersebut sudah beredar lama.

“Tapi kan kami tidak bisa menyamakan pendengar entah itu pendengar tahu atau tidaknya lirik. Mungkin ada yang tahu tapi tidak sedetail yang didengar KPID, hanya menikmati musiknya saja,” kata dia.

Lutfi mengaku akan segera menyosialisasikan edaran KPID ke internal radio jika surat tersebut sudah resmi diterima olehnya. Lutfi mengaku siap tidak menyiarkan 17 lagu tersebut di bawah jam 22.00 WIB.

Jika ada pendengar yang meminta diputarkan lagu tersebut, Lutfi akan meminta penyiar untuk menolak secara halus.

“Ya kami paling bilang maaf lagu tersebut tidak ada di playlist kami. Apa mungkin ini (pembatasan siar) terkait undang-undang permusikan,” kata dia.

Music Director Shelter FM Helmi mengatakan, lagu-lagu yang diputar radio komersial di Cirebon didapat dari label musik. Namun, lagu tersebut dikirim dalam dua versi.

Versi pertama adalah lagu yang sudah diedit oleh label tersebut. Sedangkan, versi kedua adalah lagu yang tidak diedit, tetapi tidak boleh disiarkan oleh radio.

“Versi yang edit itu ketika ada lirik yang berbau negatif biasanya dihilangkan sedangkan versi yang full itu biasanya untuk konsumsi pribadi,” kata dia.

Helmi mengaku siap mematuhi edaran KPID Jawa Barat sejauh memberikan dampak positif bagi radionya. Menurut dia, lirik berbau negatif tersebut sudah ada sebelum KPID menyebarkan edaran.

“Dari label juga sudah disensor kok jadi kami sebenarnya aman tapi kami menghormati imbauan KPID,” kata dia.

Dia mengaku tidak memahami apa tujuan utama KPID menyebarkan edaran terkait pembatasan siar terhadap 17 lagu berbahasa Inggris itu.

4 dari 6 halaman

Polemik Lain di Aceh

Aturan terkait kesusilaan di daerah lain juga menuai polemik. Ini terjadi di Aceh. 

Beredar selentingan dari kalangan traveler menyoal banyaknya aturan yang perlu ditaati saat plesiran di Aceh.

“Banyak aturan yang tidak jelas ukurannya, misal di pantai harus pakai pakaian sopan. Sopan itu ukurannya bagaimana?” kata Nisa yang juga perempuan asli Aceh.

“Mungkin ini juga ya yang membuat turis asing mikir dua kali untuk liburan ke Aceh. Di Aceh gak bisa pakai bikini sembarangan kayak di Bali,” katanya.

Dalam Qanun Aceh nomor 8 tahun 2013 pasal 83 tertulis setidaknya ada dua pasal yang dianggap samar dan tidak jelas, yaitu poin (1) yang berbunyi: bagi wisatawan nusantara dan mancanegara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata. Dan poin (4) yang berbunyi: bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.

“Itu kan aneh, bagaimana kalau yang menonton itu suami istri, masa mereka dipisah cuma karena menonton pertunjukan di Aceh, satu tempat cewek satu tempat cowok, untuk menunjukkan ini lho mereka dipisah laki-laki dan perempuan,” kata Nisa.

Kabupaten Bireuen bahkan lebih ekstrem. Pemkab setempat pada medio 2018 pernah menerbitkan surat edaran standardisasi kedai kopi dan restoran yang sesuai dengan syariat Islam.

Dari 14 poin imbauan dalam terbitan tersebut, setidaknya ada 2 poin yang paling menjadi sorotan, yaitu perihal larangan perempuan dan laki-laki bukan muhrim duduk satu meja, dan perihal larangan pramusaji melayani perempuan tanpa pendamping di atas pukul 21.00 WIB. Bagi Nisa, dua poin yang dipermasalahkan tersebut sangat aneh, membingungkan dan seperti dibuat-buat.

“Dilarang melayani wanita? Mengapa harus dilarang? Itu intimidatif sekali. Misal orang lapar, enggak boleh makan gitu? Haram satu meja, dari mana hukumnya kalau itu haram?” kata Nisa.

Nisa mengungkapkan, meski aturan Pemkab Bireuen secara teritori tidak masuk dalam wilayah tempatnya tinggal, namun Nisa mengaku kasihan dengan kaum wanita yang ada di Bireuen. Padahal sebagai anak Aceh, dirinya tahu betul bagaimana cara perempuan Aceh menempatkan diri dalam pergaulan.

Dia pun menyadari penerapan syariat Islam di Aceh memang harga mati dan tidak perlu dipersoalkan. Hanya saja, aturan yang dibuat perlu dilihat dari berbagai sudut pandang dan disosialisasikan terlebih dahulu agar tidak menjadi polemik dalam masyarakat.

5 dari 6 halaman

Permainan Sentimen dan Imajinasi

Negeri berjuluk Serambi Makkah ini sangat ketat memberlakukan berbagai aturan yang berkait dengan penegakan syariat.

Sejumlah payung hukum menjustifikasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Antara lain, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Aceh.

Selanjutnya, terdapat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang secara rinci menjelaskan sejumlah aturan, seperti berduaan dengan bukan muhrim, judi, dan zina. Penghakimannya terdapat dalam Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Belakangan, sejumlah kabupaten dan kota mengeluarkan berbagai aturan yang mengikat warganya dalam berprilaku. Sekali lagi, aturan-aturan ini muncul dalih Aceh merupakan selasar dari negeri dimana Islam berasal, yakni Makkah.

Sejak 7 Januari 2012 Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya mengeluarkan surat edaran yang melarang wanita dewasa duduk mengangkang saat berkendara. Pada 2018 lalu, Pemerintah Kabupaten Bireuen, mengeluarkan surat edaran mengenai standarisasi kedai kopi dan restoran.

Surat edaran itu tertandatangani pada 30 Agustus 2018 oleh Bupati Bireuen, Saifannur. Salah satu isinya melarang perempuan dan pria duduk dalam satu meja, kecuali bersama dengan muhrimnya.

Di tahun yang sama, Bupati Kabupaten Aceh Barat, Ramli, Ms mewajibkan warganya berbusana Islami jika ingin mendapat pelayanan administrasi di instansi setempat. Sang bupati tak segan-segan memecat kepala dinas yang intansinya yang memberi pelayanan terhadap warga tak berbusana Islami.

Aturan-aturan berselimut syariat di Aceh bukan tidak mendapat kritikan. Ada yang melihat penggembar-gemboran syariat Islam dalih ketidakmampuan pemerintah melahirkan produk yang lebih pragmatis, berkaitan dengan ekonomi politik (ekopol), misalnya.

“Perda yang diklaim syariat sebenarnya tidak mewakili syariat. Harusnya, ketika syariat itu datang, dia merespon persoalan riil kehidupan orang Aceh tentang ekopol, pertarungan sumber daya alam, kemiskinan, eksploitasi, perdagangan atau ekonomi yang adil, sebagai bagian dari pemulihan pasca konflik,” ujar Sosiolog yang saat mengajar di sejumlah perguruan tinggi di Aceh, Affan Ramli kepada Liputan6.com, Selasa malam (26/2/2019).

Perda syariat lahir akibat imajinasi sempit para politisi. Politikus di Aceh tidak memiliki imajinasi syariat yang aplikatif untuk mewarnai kehidupan ekopol di Aceh. Sehingga, yang lahir hanya aturan-aturan nirguna, yang hanya menyentuh sisi tak kasat mata individu-individu di Aceh, yang harusnya menjadi tanggungjawab si individu tersebut.

“Karena tidak ada ide, jadi harus ditutupi dengan permainan sentimen-sentimen syariat dengan imajinasi syariat yang sangat sempit,” tegas Affan.

Pemerintah menutupi kegagalan-kegagalan dalam melahirkan produk yang lebih populis dengan melahirkan produk-produk berselimut syariat. Pada satu titik, kondisi ini hendak mengesampingkan aturan liyan yang sejatinya juga sangat mendasar dan perlu bagi kehidupan orang Aceh.

“Kondisi ini memaksa para profesor mengikuti selera para politisi. Saya pernah bertanya kepada seorang profesor, kenapa dimulai dari yang 4 itu, yang khalwat, maisir, khamr. Kenapa tidak dimulai dari perbankan yang ribawi itu diperbaiki dulu. Profesor bilang, karena masyarakat kita inginnya syariat yang ada cambuknya,” kata Juru Bicara Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS) ini.

6 dari 6 halaman

Tak Ada Keluhan dari Wisman

Sedikit banyak, aturan-aturan berbasis qanun atau Perda syariah itu sangat berpengaruh pada kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Namun demikian Pemprov Aceh mengklaim kunjungan wisata ke daerah tersebut naik dari tahun ke tahun.

Data dari laman Pemprov Aceh mengungkap, pada 2017 terdapat peningkatan kunjungan wisata mencapai 2,9 juta orang, yang terdiri dari 2,8 juta wisatawan Nusantara, dan sisanya sekitar 78 ribu merupakan wisman.

Angka itu meningkat dibanding capaian 2016, yaitu 2,1 juta wisatawa Nusantara dan 76 ribu wisman. Pemprov memprediksi angka kunjungan wisatawan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018 saja pemprov Aceh berani menaikan target kunjungan wisman menjadi 100 ribu orang.

Kabid Destinasi Pariwisata Aceh, Muzakir, saat dihubungi Liputan6.com menolak jika qanun atau perda syariah dianggap membatasi wisatawan yang ingin berkunjung ke Aceh, khususnya wisatawan mancanegara.

“Sejauh ini tidak ada komplain dari wisman. Mereka kalau ke Sabang ikut arahan kita, ikut kita kok,” kata Muzakir.

Meski demikian, Muzakir tidak tahu persis apakah perda pariwisata di Aceh menjadi penghalang bagi wisatawan untuk menjelajahi keindahan wisata alam Aceh. Namun yang pasti dirinya meyakinkan jika belum ada wisatawan yang komplain soal qanun pariwisata di Aceh.

“Maldives malah lebih syariah dari kita, wisman banyak juga di sana,” kata Muzakir.

Terlepas dari perda pariwisata, ada beberapa hal yang membuat pariwisata Aceh diklaim semakin berkembang. Selain branding “The Light of Aceh”, makin banyaknya ragam paket wisata dan minat yang tinggi dari masyarakat yang ingin terlibat di pariwisata juga menjadi pemicu utamanya.

Sejalan dengan itu, promosi pariwisata akan terus dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan, penguatan nilai-nilai budaya Aceh yang Islami, dan semangat branding wisata The Light of Aceh.

Gara-gara Algojo Kelelahan, Pria Malawi Lolos Hukuman Mati 3 Kali

Johannesburg – Seorang tahanan yang telah divonis mati di pengadilan Malawi,Byson Kaula, nyaris mati di tiang gantungan sebanyak tiga kali. Tapi, pada setiap proses eksekusi, algojo berhenti bekerja sebelum menggantung semua tahanan. Dia pun selamat… sampai negara itu menghentikan hukuman mati secara keseluruhan.

Byson Kaula dinyatakan bersalah atas sebuah kasus pembunuhan di tahun 1992. Pada masa itu, pembunuhan diganjar dengan hukuman mati.

Dibesarkan di sebuah desa kecil di Malawi selatan, Byson menghasilkan cukup uang dengan bekerja di industri gas di Johannesburg, Afrika Selatan, untuk pulang dan membeli tanah. Dia mempekerjakan lima orang dan menanam buah, gandum, jagung, dan singkong.

“Saat itulah masa sedih saya mulai,” katanya.

Beberapa tetangganya menyerang salah satu karyawannya, kata Byson, menyebabkannya terluka parah. Karyawan itu tidak bisa berjalan tanpa bantuan. Saat itu Byson membantunya ke toilet, namun keduanya terjatuh karena jalan yang licin setelah hujan. Pria itu meninggal di rumah sakit, dan Byson – yang saat itu berusia 40-an – didakwa melakukan pembunuhan.

Di pengadilan, tetangga-tetangga Byson bersaksi memberatkan karena mereka iri dengannya, kata Byson.

Ibunya, Lucy, yang duduk di sisi belakang ruang sidang, tidak bisa mendengar jelas hukuman yang dijatuhkan hakim. Ketika dia diberitahu bahwa anaknya dijatuhi hukuman mati, “air mata saya mengalir dari mata ke dada,” katanya.

Byson Kaula's mother, Lucy Ibu Byson, Lucy, mengatakan “air matanya mengalir sampai ke dada” saat mengetahui anaknya dijatuhi hukuman mati. (BBC)

Kejadian ini terjadi menjelang akhir pemerintahan totaliter Hastings Banda, yang telah menguasai negara itu sejak 1964. Byson dengan jelas mengingat kengerian menunggu gilirannya dihabisi oleh apa yang dia sebut sebagai “mesin pembunuh”.

“Ketika saya diberi tahu: ‘Kamu bisa menunggu waktumu digantung’ di sebuah sudut ruangan di sana- oh, aku merasa seolah-olah aku sudah mati.”

Pada saat itu, hanya ada satu algojo – seorang warga Afrika Selatan yang melakukan perjalanan ke beberapa negara di wilayah itu untuk melaksanakan hukuman gantung. Ketika ia tiba di Malawi, setiap dua bulan sekali, para tahanan yang divonis hukuman gantung tahu waktu mereka tidak banyak lagi.

Suatu hari Byson ingat ia diberi tahu bahwa namanya ada dalam daftar 21 orang yang akan digantung dalam beberapa jam. Seorang penjaga mengatakan kepadanya bahwa eksekusi akan dimulai pukul 13.00 dan ia harus “mulai berdoa”.

Mereka melanjutkan eksekusi sampai pukul 15.00 dan algojo berhenti bekerja. Tetapi, dia belum mengeksekusi semua orang di daftar. Tiga orang, termasuk Byson, harus menunggu sampai si algojo selesai beristirahat.

“Dia adalah satu-satunya yang mengoperasikan mesin itu. Pada hari itu, saya baru tahu dia berkata: ‘Tidak, terlalu banyak. Saya akan datang lagi bulan depan,'” kata Byson.

Hal yang sama terjadi di dua kesempatan lain. Daftar itu disusun, tetapi algojo tidak menyelesaikannya – dan setiap kali, secara kebetulan, Byson termasuk di antara tahanan yang masih hidup pada akhir eksekusi selesai. Pada kesempatan ketiga, semua tahanan dalam daftar dieksekusi kecuali dia, katanya.

Di satu sisi dia merasa beruntung, tetapi pengalaman itu mengganggu kondisi psikologisnya dan dia mencoba bunuh diri dua kali. Namun, lagi-lagi maut belum berpihak padanya.

Lucy and Byson Byson dan ibunya, Lucy (BBC)

Setelah sistem demokrasi multipartai diberlakukan di Malawi pada tahun 1994, semua eksekusi ditunda. Hukuman mati masih dijatuhkan, bahkan hingga hari ini, tetapi tidak ada presiden yang menandatangani perintah hukuman mati baru selama 25 tahun belakangan. Tahanan yang divonis hukuman mati mendekam di penjara selama bertahun-tahun atau dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Belakangan, Byson dipindahkan dari bagian tahanan hukuman mati ke bagian utama Penjara Pusat Zomba, dan sepertinya dia akan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Dia terlibat dalam program pendidikan penjara, baik belajar maupun mengajar. Tetapi dia tidak memiliki harapan untuk dibebaskan.

Kemudian, pada 2007, sebuah kasus bersejarah mengubah segalanya.

Seorang pengguna narkoba yang mengaku membunuh anak tirinya, dengan dalih gangguan mental, pergi ke pengadilan untuk menentang hukuman mati untuk kasus pembunuhan. Dia berpendapat bahwa hukuman itu melanggar hak atas sistem peradilan yang adil dan hak untuk perlindungan dari “perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat” – keduanya dijamin oleh konstitusi Malawi – dan pengadilan setuju.

Dalam beberapa kasus pembunuhan, ada pelaku yang lebih bersalah dibandingkan pelaku yang lain dan pengadilan memutuskan harus ada tingkat hukuman yang berbeda.

Ini berarti bahwa semua hukuman mati harus ditinjau kembali.

Dari sekitar 170 tahanan yang memenuhi syarat untuk ditinjau ulang, 139 orang sejauh ini telah dibebaskan.

Menurut badan amal di bidang hukum, Reprieve, banyak tahanan yang memiliki masalah kesehatan mental atau cacat intelektual. Lebih dari setengah dari mereka, yang berhak untuk disidang ulang ternyata tidak memiliki catatan pengadilan sama sekali – tidak jelas alasan mereka masuk penjara.

Ketika pengacara mengatakan bahwa mereka ingin memproses Byson kembali di pengadilan, dia menolak karena sangat ketakutan dengan pengalaman pertamanya. Tetapi dia kemudian menurut, dan ketika hakim mengatakan kepadanya bahwa dia bebas, dia sangat terkejut.

“Penjaga penjara mengatakan apakah kamu bisa keluar dari kotak terdakwa? Tapi saya tidak bisa berdiri. Saya menggigil, tubuh saya sangat lemah … Seolah-olah saya sedang bermimpi. Saya tidak bisa percaya apa yang dikatakan hakim.”

Byson bukan satu-satunya orang yang hidupnya berubah sejak ia masuk bui.

Ibunya, Lucy, mengunjunginya setiap tahun selama masa penahanannya. Dia menghemat penghasilannya dari bekerja selama setahun menanam kapas untuk melakukan perjalanan ke penjara di Zomba, membawakan sebanyak mungkin barang-barang kebutuhan Byson yang bisa dia bawa.

Pada hari kasus Byson ditinjau ulang oleh pengadilan di tahun 2015, dia tidak ada di sana, tetapi putranya yang lain ada di sana. Ketika anaknya menelepon untuk memberi tahu kabar itu, Lucy butuh waktu untuk mencerna informasi itu. Kemudian, katanya, dia “melompat-lompat seperti seekor domba muda … hatiku dipenuhi dengan sukacita”.

Byson dibawa ke rumah singgah untuk membantunya mempelajari keterampilan baru dan bertransisi ke kehidupan normal setelah 23 tahun di penjara. Byson sudah berusia 60-an dan dia adalah orang tertua di sana.

Kini, Byson adalah sukarelawan di rumah singgah. Ia memberi nasihat-nasihat pada mantan tahanan lain yang sedang mengalami pengalaman yang sama.

Byson Kaula Byson di lahan pertaniannya yang kini dipenuhi tanaman liar. (BBC)

Tanah Byson yang dulu digunakan untuk bertani sekarang dipenuhi tumbuhan liar. Istrinya meninggal saat ia mendekam di penjara dan keenam anaknya telah tumbuh besar dan pindah rumah.

Dia hidup sendirian, tapi dia tetap merawat ibunya, yang kini berusia 80 tahun.

“Selama saya dipenjara, yang saya khawatirkan hanyalah ibu saya … Sebagai anak sulung, saya akan melakukan apapun yang dapat saya lakukan untuknya.

Sekarang saya sudah kembali, saya tidak akan membiarkannya bertani atau melakukan pekerjaan berat. Saya telah meminta orang lain untuk melakukan pekerjaannya.”


(ita/ita)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Calegnya Jadi Tersangka, Begini Kronologi ‘Kampanye’ di Kampus Versi PSI

Jakarta – Caleg PSI untuk DPRD Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Ranat Mulia Pardede (RMP) jadi tersangka karena dianggap berkampanye di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan. DPP PSI menegaskan kegiatan RMP di kampus bukanlah kampanye.

Kronologi kejadiannya versi PSI, ketika RMP selesai mengajar di kelas, seorang mahasiswa memanggil dan menanyakan apakah benar RMP seorang caleg dan meminta kartu nama.

“Lalu secara spontan Bro RMP menjawab iya dan memberikan kartu nama. Kejadian itu dilihat seorang mahasiswa lain dan kejadian itulah yang menjadi dasar Bro RMP dijadikan tersangka,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PSI Satia Chandra Wiguna, dalam keterangan pers, Minggu (24/2/2019).


Penjelasan di atas telah juga disampaikan RMP ketika dimintai klarifikasi oleh Panwas Tanjungpinang. “Jika mencermati kejadian di atas, apa yang terjadi tentu bukanlah kampanye seperti yang disangkakan Panwas. Kecuali yang bersangkutan memobilisasi massa dan mengampanyekan diri secara terbuka dalam kelas,” lanjut Chandra.

DPD PSI Tanjungpinang juga pernah melayangkan surat resmi kepada Panwas Tanjungpinang dan Panwas Provinsi Kepulauan Riau untuk mengklarifikasi. Karena, menurut ketentuan PKPU, dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan caleg bersangkutan diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Pelaksana UU tersebut yaitu PKPU nomor 28 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 69 Ayat 1 huruf h.

Dalam penetapan tersangka, kata Chandra, Panwas Tanjungpinang dianggap tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu yang menjelaskan bahwa sanksi pelanggaran kampanye yang diduga menggunakan fasilitas tempat pendidikan dikenakan sanksi, pertama, peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau, kedua, penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran; sesuai PKPU No 28 Tahun 2018 Pasal 76 ayat 3.

“Menurut UU No 7 Tahun 2017 pasal 280 ayat 4, pelanggaran kampanye pada huruf h seperti yang disebutkan di atas bukan merupakan pidana pemilu,” ujar Chandra.

Chandra menegaskan, penetapan tersangka RMP jelas-jelas tidak sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 yang dijadikan dasar hukum bagi penyelenggara dan peserta Pemilu 2019 serta bertentangan dengan PKPU No 28 Tahun 2018 yang ditetapkan oleh KPU RI sebagai pedoman dan teknis penyelenggaraan Pemilu 2019.

“Ini kan aneh, padahal UU dan PKPU adalah dasar parpol dalam menjalankan kampanye. Janganlah karena perbedaan pemahaman ketentuan, lalu partai politik dan caleg jadi korban,” tegas Chandra.

“Atas ditersangkakannya RMP, PSI akan melakukan perlawanan hukum. PSI akan meminta KPU RI dan Bawaslu RI untuk menjadi saksi ahli. Kami juga akan menyiapkan pengacara terbaik PSI untuk membantu Bro RMP dalam menghadapi kasus ini.”

Terakhir, PSI juga akan melaporkan hal ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), atas adanya kemungkinan kesalahan prosedur. “Termasuk meminta pandangan hukum, apakah dalam persoalan ini, Panwas sudah benar mengenyampingkan UU 7 tahun 2017 dan PKPU No 28 tahun 2018. Ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi kasus yang sama menimpa partai-partai dan caleg lain,” sebut Chandra.
(gbr/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sosok Menyeramkan di Balik Kesurupan Massal Siswa SMP Kupang

Liputan6.com, Kupang – Sedikitnya delapan siswa di salah satu SMPN di Kupang, NTT mendadak kesurupan saat mengikuti pelajaran di kelas, Kamis, 21 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 Wita.

Pantauan wartawan, siswa yang sedang kesurupan itu digotong menuju ruangan guru. Sementara lainnya dijemput orangtuanya kembali ke rumah. Untuk mengusir roh jahat, para guru dan siswa lainnya melakukan doa bersama.

“Kejadiannya beruntun saat siswa mengikuti les tambahan. Kita doa bersama dan puji Tuhan, mereka sadar kembali,” ujar salah seorang guru.

Ia mengatakan, kesurupan massal itu kerap terjadi di sekolah tersebut. Dalam empat hari terakhir, kata dia, beberapa siswa sering mengalami kesurupan.

“Hari Senin, empat siswa, kemarin tiga siswa, dan hari ini delapan. Memang di sekolah ini sering terjadi kesurupan massal,” katanya.

Guru itu mengatakan, dari pengakuan siswa yang ikut kesurupan, sebelum dirasuki roh jahat, ia melihat sosok makhluk gaib yang menyeramkan. Sosok gaib itu menampakkan dirinya, kemudian terjadilah kesurupan massal.

“Pihak sekolah sempat datangkan pendoa (hamba Tuhan), bahkan setiap Sabtu digelar pembinaan rohani dari lintas agama, tetapi kejadian ini masih saja terjadi dan sangat mengganggu aktivitas belajar mengajar,” ungkapnya.

Ia menuturkan, dari pengakuan seorang pendoa, lokasi sekolah itu dipenuhi roh jahat atau makhluk gaib. 


Simak video pilihan berikut ini: