Viral Video Camat di Makassar Dukung Jokowi, Ini Respons Dua Kubu Capres

Liputan6.com, Jakarta – Sebuah video berisi sejumlah camat di Kota Makassar menyatakan dukungannya pada pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi dan Ma’ruf Amin, viral di media sosial. Dalam video itu, dukungan para camat tampak dipimpin oleh Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

Video itu menuai respon dari Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani. Dia menilai para camat tak seharusnya bersikap seperti itu. 

“Camat itu adalah jabatan struktural dalam aparatur negara, bupati itu jabatan struktural dalam aparatur negara. Wakil bupati, jabatan stuktur negara, apalagi camat itu ASN, aparatur sipil negara bukan jabatan politik,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 22 Februari 2019.

Menurut dia, para camat harus bebas dari kepentingan politik dan bersikap netral. Muzani menilai, para camat di Kota Makassar, mendeklarasikan dukungannya sebagai camat dan bukan dari sisi dukungan pribadi.

“Ketika dirinya mengaku camat, itu berarti dia camatnya bukan pribadinya. Itu sudah jelas pelanggaran. Karena dia mengaku camat, ‘saya camat ini, saya camat’.  Tapi kalau dia pribadinya menyebut dirinya, boleh,” ungkap Sekjen partai Gerindra itu. 

Karena itu, Muzani menilai ada potensi pelanggaran dari deklarasi tersebut. Namun dia belum bisa memastikan apakah timnya akan melakukan pelaporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

“Ada yang mengurus, begitu begitu. Tapi ini potensi pelanggarannya iya. Tapi yang lpor bukan saya, saya gak ngerti yang begitu-begitu,” ucap dia.

 

2 dari 2 halaman

Tak Ada Pelanggaran

Sementara itu, juru Bicara Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menyarankan BPN melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika memang merasa ada pelanggaran dalam video tersebut.

“Kalau dinilai melanggar aturan tentu silahkan aja untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang yang terkait proses tersebut, tapi kita harus tahu bahwa di  dalam proses politik itu setiap warga negara memiliki hak individual untuk memilih,” kata Ace, Jumat, 22 Februari 2019. 

Menurut Ace tidak ada yang perlu di permasalahkan jika para camat se-Makassar tidak melanggar aturan. Terlebih lagi video yang beredar bukan ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu, tetapi hanya sikap politik saja. 

“Ya saya kira kalau bentuknya bukan ajakan, tetapi menunjukan sikap politik kenapa harus dipersoalkan,” ungkap dia. 

Politikus Partai Golkar ini juga yakin Bawaslu dan KPU akan bersikap netral dalam menangani kasus viralnya video camat se-Makassar.

“Saya kira Bawaslu dan KPU memiliki independensi untuk mengambil langkah langkah yang memang dinilai melanggar hukum,” ujarnya. 

“Kami tidak bisa mengintervensi. Dan kalau memang dinilai berat sebelah ya tanyakan ke KPU. Kami sendiri sering mendapatkan teguran dari KPU dan Bawaslu. Jadi itu sesuatu yang biasa saja,” ucapnya. 

Sebelumnya, belasan camat se-Kota Makassar menerima undangan klarifikasi ke kantor Bawaslu Provinsi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (22/2). Mereka dimintai tanggapan terkait beredarnya video dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin. 

Dalam video ini juga terlihat ada Ketua DPP Partai NasDem yang juga mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

Mereka yang diundang adalah camat Tamalate, Wajo, Panakukang, Pulau Sangkarrang, Ujung Tanah, Manggala, Makassar, Mariso, Tamalanrea, Biringkanayya, Mamajang, Ujung Pandang, Rappocini dan Tallo.

 

Reporter: Sania Mashabi 

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Komisi III Ingatkan Satgas Ungkap Aliran Dana Mafia Sepakbola

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan Satgas Antimafia Bola menelusuri dan mengungkap aliran dana kasus mafia bola hingga ke akar-akarnya.

Sahroni yakin penegakan hukum terhadap kasus mafia bola menjadi momentum membenahi persepakbolaan tanah air.

“Ini momentum baik untuk memberangus mafia-mafia itu. Puluhan tahun persepakbolaan kita jalan di tempat karena keserakahan sekelompok orang,” kata Sahroni seperti dilansir dari Antara, Jumat (22/2/2019).

Sahroni menduga jaringan mafia bola yang selama ini bermain di tanah air bekerja secara sistemik dengan dukungan oknum-oknum di lingkungan PSSI. Oleh karenanya Sahroni mendesak Satgas Antimafia Bola menjangkau semua pihak yang terlibat.

“Logikanya mafia-mafia bola itu tidak bisa beraksi tanpa ada ‘restu’ dari oknum-oknum PSSI, entah di level daerah maupun pusat,” ucap dia.

Aparat penegakan hukum, menurut Sahroni, juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dari ratusan juta pencinta sepakbola tanah air, mengingat olahraga ini paling digandrungi masyarakat Indonesia.

“Bayangkan doa dan harapan ratusan juta penduduk itu selalu dipupus oleh mafia-mafia yang tidak bertanggungjawab. Rasa keadilan masyarakat itu harus menjadi pelecut penegak hukum menuntaskan kasus ini,” ucap politikus NasDem yang kembali menjadi Caleg dari Dapil Jakarta III ini.

2 dari 2 halaman

500 Laporan

Sebelumnya, dua bulan sejak dibentuk, Satgas Antimafia Bola telah menerima 500 laporan terkait kasus ini. Ketua Satgas Antimafia Bola Brigjen Hendro Pandowo mengatakan pihaknya telah menetapkan 15 tersangka pengaturan skor, termasuk Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono.

Hendro menambahkan kinerja Satgas Antimafia Bola akan lebih optimal dengan dukungan atau partisipasi masyarakat melaporkan kasus-kasus yang berkaitan dengan mafia bola.

“Partisipasi masyarakat sangat kami harapkan menuntaskan kasus ini. Satgas Antimafia Bola menjamin keselamatan pelapor,” tukasnya.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Petinggi Wijaya Kusuma Emindo Dicecar Soal Suap Pejabat Kementerian PUPR

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik aliran dana suap yang diberikan kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Hari ini, tim penyidik memeriksa 11 orang yang sebagian besar merupakan petinggi PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP).

Kedua perusahaan tersebut diduga banyak menggarap proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah.

KPK mengonfirmasi pengetahuan para saksi terkait dengan pekerjaan proyek yang dikerjakan tersangka dan aliran dana yang diketahui para saksi dalam kasus tersebut,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Jumat (22/2/2019).

Adapun 11 saksi yang diperiksa hari ini yakni Manajer Proyek PT WKE atau Direktur PT TSP Adi Dharma, dan Yohanes Susanto. Lalu ada Direktur PT WKE Untung Wahyudi, Direktur PT WKE Dwi Priyanto Siswoyudo, Dirut PT WKE Budi Suharto, dan Direktur Proyek PT WKE Yuliana Enganita Dibyo.

Kemudian Direktur Keuangan PT WKE, Lily Sundarsih, dan Direktur PT TSP Irene Irma. Selain itu, terdapat nama karyawan PT WKE Jemi Paundanan dan Bagian Keuangan PT WKE Michael Andri Wibowo serta seorang swasta bernama Gatot Prayogo.

2 dari 2 halaman

8 Tersangka

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Delapan tersangka tersebut yakni, ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih Wahyudi, Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menjerat empat pejabat Kementerian PUPR, yakni Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, serta PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Diduga, empat pejabat Kementerian PUPR menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Bawaslu Periksa 15 Camat di Makassar yang Dukung Jokowi

Makassar

Sebanyak 15 camat di Makassar, Sulawesi Selatan, diperiksa Bawaslu terkait laporan video dukungan terhadap capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin. Bawaslu akan mengkaji keterangan para camat itu untuk memutuskan ada-tidaknya unsur pelanggaran untuk ditindaklanjuti.

“Saat ini kami sedang melakukan registrasi, ada 15 pihak yang kami undang, (tapi) tidak secara bersamaan, (melainkan) berangsur-angsur karena tim klarifikasi kami tentunya terbatas,” ujar Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf, Jumat (22/2/2019).

Bawaslu, ditegaskan Azry, menerima tiga laporan terkait video dukungan camat terhadap Jokowi-Amin. Bawaslu, berdasarkan ketentuan, wajib menindaklanjuti laporan tersebut.

Azry menyebut Bawaslu punya waktu 14 hari melakukan penanganan laporan. Keterangan para terperiksa juga akan diplenokan.

“Berkaitan dengan rekomendasi kami ke KemenPAN-RB dan Komisi Aparatur Sipil Negara, itu sudah menjadi standar bagi kami untuk meneruskan itu terkait dengan pelanggaran hukum lainnya. Kami akan melakukan kajian dan kami akan menentukan seperti apa faktanya dan seperti apa rekomendasi,” ujar Azry.

Sebelumnya, beredar video yang berisi deklarasi dukungan kepada calon presiden (capres) petahana Joko Widodo (Jokowi). Video berdurasi 1 menit itu diawali perkenalan diri seseorang bernama Syahrul Yasin Limpo. Dia adalah mantan Gubernur Sulsel.

“Saya, Syahrul Yasim Limpo, beserta seluruh camat se-Kota Makassar,” kata Syahrul di awal video seperti dilihat detikcom, Kamis (21/2). Ucapan Syahrul lalu diikuti beberapa orang yang mengaku sebagai camat di Makassar. Dalam video itu, Syahrul menyatakan dukungan dan tekad mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Mendukung calon presiden nomor 01 Joko Widodo bersama Ma’ruf Amin satu periode lagi menjadi presiden. Mari sama-sama berjuang dan berjihad untuk nomor…,” kata Syahrul. Rekaman video terputus pada menit pertama.


(fdn/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penjelasan Jaksa Soal Kasus Perusakan Rumah di Makassar

Liputan6.com, Makassar – Kasus dugaan pidana perusakan rumah milik warga di Makassar terkatung-katung hingga memakan waktu nyaris dua tahun.

Berkas perkara dua orang tersangka dalam kasus tersebut masing-masing pemberi pekerjaan Jemis Kontaria dan Edi Wardus Philander selaku pemborong pekerjaan, hingga saat ini tak memperlihatkan isyarat akan dinyatakan lengkap (P 21). Malah berkas berulang kali hanya bolak-balik antara penyidik Kepolisian dalam hal ini Polda Sulsel dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulsel.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tersebut, Fitriani didampingi oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Salahuddin mengaku jika pihaknya sulit memaksakan berkas kedua tersangka Berstatus P 21, karena hingga saat ini penyidik Polda Sulsel belum memenuhi kelengkapan berkas sebagaimana telah dituangkan dalam petunjuk yang diberikan pihaknya.

“Pasal yang diterapkan dalam perkara ini kan Pasal 406 Jo Pasal 55. Nah Pasal 55 ini kita minta ada pelaku materil (yang melakukan perusakan langsung dalam hal ini buruh) tidak hanya pelaku tidak langsung (yang menyuruh). Ini yang belum dipenuhi oleh penyidik karena keduanya harus dipidana, ini kan yang dimaksud ‘vicarious liability’,” kata Fitriani saat ditemui di ruangan kerja Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Kamis 21 Februari 2019.

Mengenai adanya putusan praperadilan bernomor 15/Pid.Pra/2016/PN.Makassar tertanggal 16 Agustus 2016 yang memutuskan dengan tegas jika para buruh yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polsek Wajo, tidak dapat dibebankan pidana karena mereka hanya menjalankan pekerjaan untuk memperoleh upah.

Sehingga berdasarkan putusan praperadilan tersebut, penyidik Polsek Wajo menghentikan proses penyidikan terhadap para buruh yang dimaksud, diakui Fitriani, itu tidak mengikat, tapi tetap akan menjadi pertimbangan dalam perkara yang telah menjerat pemberi pekerjaan Jemis Kontaria dan pemborong pekerjaan Edi Wardus sebagai tersangka.

Ia menjelaskan dalam putusan praperadilan yang meloloskan buruh dari jeratan pidana tersebut, sepengetahuannya juga terdapat pertimbangan Hakim bahwa jika terdapat kerusakan rumah seperti yang dipermasalahkan, sebaiknya ditempuh jalur gugatan perdata.

“Jadi amar putusan praperadilan yang meloloskan buruh dari jeratan pidana jangan juga dibaca sepotong-sepotong dong. Harus utuh,” kilah Fitriani.

Ia pun membantah ketika pihaknya dituding menolak kehadiran saksi ahli pidana untuk menjelaskan secara utuh mengenai petunjuk ‘vicarious liability’ (pertanggung jawaban pidana pengganti) yang diberikan pihaknya sebagai syarat kelengkapan berkas perkara kedua tersangka.

“Tidak pernah ada permintaan penyidik Polda Sulsel secara tertulis ke kami untuk gandeng ahli pidana menerangkan utuh terkait petunjuk yang kami berikan yakni tentang unsur ‘vicarious liability’ itu,” ujar Fitriani.

Ia berharap penyidik Polda Sulsel segera memenuhi petunjuk yang diberikan oleh pihaknya agar syarat kelengkapan berkas perkara kedua tersangka bisa segera terpenuhi dan dinyatakan perkara ini P.21.

“Hingga saat ini petunjuk kami sepertinya masih diupayakan dipenuhi oleh penyidik. Mendekat ini kami akan undang penyidik membicarakan masalah kelengkapan berkas perkara kasus perusakan rumah milik warga Makassar ini. Waktunya belum ada kepastian tapi jadwal gelar perkara bersama kita pasti akan lakukan secepatnya,” ungkap Fitriani.

Saksikan Video Pilihan Di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Korban Tantang Jaksa Arahkan Penyidik Gandeng Ahli Hukum Pidana

Korban sekaligus pelapor kasus perusakan rumah, Irawati Lauw melalui Penasehat Hukumnya, Jermias Rarsina menanggapi pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fitriani yang menafsirkan Pasal 55 KUHP dalam perkara kasus perusakan rumah yang dilaporkan korban (kliennya) sejak tahun 2017 namun tidak menemui kepastian hukum.

Menurut Jermias, dalam hukum pidana dikenal adanya ajaran tentang delneming (penyertaan) Pasal 55 KUHP dan sudah banyak yurisprudensi (putusan hakim) mengenai hal itu dalam praktek peradilan pidana.

Seperti contoh yurisprudensi klasik dan itu semua orang hukum tahu tentang bagaimana pelaku langsung yang dipersamakan dengan pelaku tidak langsung didasarkan pada hal yang disebut sifat pribadi yang melekat pada manusia sebagai subyek hukum.

Di antaranya menurut Arrest Hoge Raad pada tanggal 21 April 1913, kata Jermias, berpendapat bahwa seorang pelaku tidak langsung itu bukan merupakan pelaku tetapi dipersamakan dengan seorang pelaku. Dimana sifat pribadi itulah yang merupakan unsur suatu kejahatan.

Olehnya itu, lanjut Jermias, inilah yang harus (wajib) ahli pidana dihadirkan sebagai salah satu instrumen alat bukti untuk membuat terang petunjuk Jaksa Penuntut Umum terkait unsur ‘vicarius liability’ terhadap pelaku penggantinya yaitu Jemis Kontaria (pemberi pekerjaan) dan Edi Wardus (pemborong pekerjaan) atas perbuatan pekerjaan dari buruh sehingga berakibat rusak rumah.

Dengan menyimak penjelasan diatas, kata Jermias, justru hukum pidana telah membuat batasan pertanggung jawaban pidana bagi buruh.

“Di sinilah berfungsi ajaran delneming, yang mana ‘vicarious liability’ dapat berlaku bagi pelaku tidak langsung. Jadi tidak berarti karena ada pelaku langsung yang sudah dibatasi pertanggung jawaban pidana, lalu tidak dapat dibebankan kewajiban bertanggung jawab secara pidana kepada pelaku tidak langsung. Keliru jika ada yang beranggapan demikian,” jelas Jermias via telepon, Jumat (22/2/2019).

Tanpa mengurangi peran dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam bertafsir mengenai penerapan Pasal 170 dan Pasal 406 Jo Pasal 55 KUHP perihal perusakan, Jermias menyarankan sebaiknya lebih tepat jika Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli pidana untuk membuat terang ajaran delneming tentang vicarious liability.

“Apa susahnya? Jika berlama lama, ada apa?,” Jermias menandaskan.

Diketahui, perkara dugaan pengrusakan rumah di Jalan Buruh Makassar awalnya ditangani Polsek Wajo dengan menetapkan beberapa orang buruh yang dipekerjakan oleh Jemis Kontaria (pemberi pekerjaan) menjadi tersangka.

Usai ditetapkan tersangka, Jemis pun mencoba membela para buruhnya dengan melakukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Alhasil Hakim Tunggal, Cenning Budiana yang memimpin sidang praperadilan kala itu menerima upaya praperdilan yang diajukan oleh para buruh. Perkara dugaan pengrusakan yang ditangani Polsek Wajo pun akhirnya berhenti (SP.3).

Kemudian perkara kembali dilaporkan ke Polda Sulsel dan akhirnya menetapkan Jemis Kontaria selaku pemberi pekerjaan dan Edi Wardus Philander selaku pemborong pekerjaan sebagai tersangka.

Namun belakangan, dia tak terima status tersangkanya tersebut, sehingga ia mengajukan upaya praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Alhasil sidang praperadilan yang dipimpin Hakim tunggal Basuki Wiyono menolak gugatan praperadilan yang diajukan Jemis melalui Penasehat Hukumnya dan menyatakan status tersangkanya sah secara hukum dan memerintahkan agar penyidikannya segera dilanjutkan

Bantah Prabowo, Menperin Sebut Unicorn Bawa Masuk Modal Asing ke RI

Liputan6.com, Jakarta – Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengaku khawatir keberadaan perusahaan rintisan (startup) milik swasta dengan valuasi USD 1 Miliar, atau biasa disebut unicorn mengakibatkan uang di Indonesia lari ke luar negeri.

Kekhawatiran Prabowo dibantah Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto.

“Justru terbalik, modal asing masuk ke Indonesia. Jadi bukan modalnya lari, tapi modal asing masuk ke Indonesia,” jelas Airlangga kepada wartawan usai menerima anugerah Herman Johannes Award di UGM, Yogyakarta, Jumat (22/2/2019).

Tak hanya itu, menurut Airlangga, keberadaan unicorn di Indonesia juga membuka lapangan kerja baru. Bukan itu saja, keberadaan unicorn juga menjadi platform berbagai usaha kecil dan menengah yang kini banyak bergerak di bidang e-commerce.

“Unicorn ini menjadi open platform untuk jutaan usaha kecil dan menengah. Jadi kalau yang di e-commerce itu dia punya lebih dari empat juta vendor, dan lebih dari 15 juta yang belanja di situ,” tutur Airlangga.

Selain itu menurut Airlangga, keberadaan unicorn di Indonesia turut membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan keluarga.

“Dan yang namanya e-commerce ini digunakan juga dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Jadi PKH itu ibu-ibu, ada bantuan (PKH) yang non tunai itu (penarikannya) menggunakan kartu, smart card,” lanjut Ketua Umum Partai Golkar itu.

Airlangga melanjutkan, kini unicorn di ASEAN baru ada berjumlah tujuh dengan empat di antaranya berada di Indonesia.

Menurutnya, jumlah unicorn di Indonesia akan terus bertambah sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo.”Pak Presiden Jokowi itu mengharapkan bahwa unicorn ini bertambah, tidak hanya empat. Kita sudah melihat ada dua-tiga (startup) lagi yang berpotensi menjadi unicorn,” tuturnya.

“Satu (berjarak) di virtual reallity, yang satu lagi adalah di bidang pendidikan. Dua-duanya sudah punya akses ke silicon valley, dan beberapa menteri negara-negara lain datang untuk belajar terhadap apa yang dikembangkan di Indonesia,” pungkas dia. 

2 dari 2 halaman

Untungkan Luar Negeri

Sebelumnya, dalam debat capres, minggu, 17 Februari 2019, Prabowo menyatakan perkembangan startup berpotensi membuat uang lebih banyak keluar dari Indonesia.

“Tapi hal mendasar dengan ekonomi Indonesia adalah terjadi disparitas, di mana segelintir orang kurang dari 2 persen yang kuasai ekonomi kita. Kalau ada Unicorn ini akan mempercepat uang kita lari ke luar negeri,” ujar dia di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Menurut dia, saat ini sebanyak Rp 11.400 triliun uang Indonesia ada di luar negeri. Hal ini menunjukkan jika uang pengusaha di Indonesia lebih banyak di luar negeri.

“Kalau kita antusias dengan e-commerce dan lain-lain, itu ini akan mempercepat arus uang lari ke luar negeri. Ini bukan saya pesimistik, saya hanya ingin menggugah kesadaran akan uang kita yang lari ke luar negeri,” tandas dia.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:  

8 Pikiran Negatif yang Harus Anda Singkirkan

Liputan6.com, Jakarta Pikiran negatif yang terlintas jika dibiarkan mengendap bisa menghalangi Anda untuk bahagia. Bahkan, pikiran negatif bisa menjadi salah satu faktor munculnya penyakit jantung.

Tak jarang, kita sering tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah pikiran negatif. Berikut, paling tidak delapan pikiran negatif yang sebaiknya dihempaskan jauh-jauh seperti dilansir Huffington Post, Jumat (22/2/2019):

1. “Nanti aja deh dikerjainnya”

Seringkali Anda lebih mementingkan hiburan dibanding melakukan kewajiban yang harus dilakukan. Namun, menunda sesuatu malah bisa mengakibatkan stres lho.

Lucas D. Saiter, seorang psikoterapis di New York, mengatakan bahwa untuk melakukan suatu kewajiban, Anda harus memotivasi diri Anda agar segera menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

2. “Hidupnya lebih menyenangkan daripada hidupku”

“Apa yang kamu lihat hanyalah kulit luar dari apa yang mungkin terjadi di dalam. Dengan kata lain, orang-orang mengeluarkan apa yang mereka ingin orang lain lihat,” ujar psikolog Ree Langham.

Jadi, tak perlu membanding-bandingkan kehidupan Anda dengan orang lain terus menerus. Anda memiliki kebahagiaan sendiri, begitu pun dengannya.

3. “Saya akan senang apabila…”

Menentukan target akan menikah di umur 30 atau akan turun berat badan dalam 5 bulan itu sangat dianjurkan. Namun tidak baik jika menganggap bahwa Anda akan lebih bahagia saat itu terjadi daripada hidup yang sekarang.

Nicole Issa, psikolog dari New York merekomendasikan untuk mengubah pola pikir seperti ini. Lebih baik, ingatkan diri Anda bahwa saat ini pun bahagia. 


Saksikan juga video menarik berikut

2 dari 3 halaman

4. “Hal semacam ini selalu terjadi pada saya”

Toni Coleman, seorang psikoterapis di McLean, Virginia mengatakan jenis pemikiran seperti ini harus dibuang karena melukiskan bahwa Anda sebagai korban dari perlakuan/keadaan tidak adil. Hal ini hanya memperkuat sikap negatif tentang bagaimana dunia memperlakukan Anda. 

5. “Saya berharap saya seperti dia”

Sudah menjadi sifat manusia untuk peduli pada penampilan fisik. Meski Anda sudah cantik dan sempurna, pikiran Anda tetap tidak puas dan menginginkan yang lebih lagi. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut, adalah untuk belajar mencintai diri sendiri.

Seorang terapis di California, Abby Thompson, menyarankan juga untuk mengakui kepada diri sendiri dan mulai mengubah pola pikir.

3 dari 3 halaman

6. “Saya benar-benar bodoh”

Karen Donzaldson, pakar komunikasi dan bahasa tubuh di Toronto mengungkapkan bahwa pikiran mencela diri sendiri dapat menghancurkan harga diri dan percaya diri Anda. Donaldson menyarankan untuk mencoba mengganti pemikiran tersebut dengan sesuatu yang mendukung.

7. “Saya akan mencoba”

Melissa Wolak, seorang pelatih pola pikir holistik dan transformatif di Boulder, Colorado menyatakan jika Anda menggunakan kata “coba”, itu artinya Anda memberi celah/menerima untuk gagal, jika tidak berhasil. Wolak menyarankan untuk mengganti kata “coba” dengan “Saya akan melakukannya”, “Saya akan melakukan yang terbaik” atau “Saya bisa melakukannya”.

8. “Saya takut gagal”

Suatu hal dapat dilakukan jika Anda memilih untuk belajar melakukannya. Seperti seorang bayi dalam belajar berjalan, pasti ada jatuhnya. Sumayya Essack, seorang pelatih pola pikir dan kehidupan di Boston menyarankan untuk mengatakan, “Saya akan mencari tahu langkah selanjutnya dan melakukannya” kepada diri sendiri.



Penulis: Dara Elizabeth

KPU Kaji Rekomendasi Bawaslu soal Moderator Debat Capres Ketiga

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal pemilihan moderator debat pilpres ketiga yang akan digelar pada 17 Maret 2019.

Komisioner KPU Viryan Aziz menjelaskan, moderator debat diharapkan memiliki keahlian penguasaan tema dan materi debat, tidak hanya sekedar menjadi pemandu saja.

“Moderatornya diusulkan jangan jadi lalu lintas yang pakai timer, tapi juga mendalami agar debatnya tajam. Juga posisinya jangan membelakangi penoton, itu kan hal teknis ya,” kata Viryan di di kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019).

Terkait nama moderator, Viryan mengatakan KPU masih mendiskusikannya. Namun dia memastikan, nama moderator akan diumumkan pada pekan depan.

“Moderator akan ditetapkan pada rapat berikutnya, rencananya pada tanggal 26 Februari 2019,” jelas Viryan.

2 dari 2 halaman

Dua Calon Moderator

Sebelumnya, KPU telah mengusulkan dua nama calon moderator sebagai pemandu debat ketiga Pilpres 2019. Mereka adalah Alfito Deannova dan Putri Ayuningtyas.

Kendati demikian, usulan tersebut masih dirapatkan oleh pihak terkait, khususnya Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

“Moderator juga tadi sudah diusulkan oleh KPU, oleh TV penyelenggara, yaitu Alfito Deannova dan Putri Ayuningtyas,” kata Ketua KPU Arief Budiman, di Gedung KPU RI, Rabu 20 Februari 2019.


Saksikan video pilihan berikut ini:

detikcom Laporkan Dugaan Penganiayaan Jurnalisnya di Munajar 212 ke Polisi

Liputan6.com, Jakarta Polres Metro Jakarta Pusat telah menerima laporan dugaan persekusi terhadap wartawan detikcom, Satria Kusuma. 

Satria melaporkan kejadian tersebut pada Jumat (22/2/2019) pukul 00.15. Laporan tersebut teregister dalam nomor laporan 358/K/II/2019/ Resto Jakpus tanggal 22 Februari 2019.

“Iya sudah ada laporan masuk hari ini. Perkara yang dilaporkan adalah bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,” kata Kasubag Humas Polres Jakarta Pusat Kompol Purwadi, saat dikonfirmasi, Jumat (22/2/2019).

Purwadi mengatakan, saat ini pihak terlapor atau pelaku persekusi terhadap Satria masih dalam penyelidikan.

“Saat ini pelaku masih dalam penyelidikan,” katanya.

Sementara itu, dalam keterangan resmi tertulis, detikcom mengutuk keras aksi kekerasan yang menimpa wartawannya. Langkah hukum dilakukan agar ke depan kejadian serupa menimpa para jurnalis.

“Detikcom mengutuk keras kekerasan terhadap jurnalis dan upaya menghalangi peliputan jelas melanggar Undang-undang Pers, terutama Pasal 4 tentang kemerdekaan pers. Detik.com adalah media yang independen, objektif, dan berimbang dan mendukung penuh perjuangan terhadap kebebasan pers,” pernyataan detikcom dalam keterangannya.

Terpisah, Pemimpin Redaksi detikcom sekaligus Direktur Konten, Alfito Deannova Ginting, melalui pesan singkat mengatakan pihaknya sudah melaporkan dugaan penganiayaan tersebut semalam.

2 dari 2 halaman

Kronologi Dugaan Penganiayaan

Berikut kronologi lengkap Detikcom tentang dugaan persekusi wartawan yang dimuat dalam laman resminya:

“Wartawan detikcom atas nama Satria Kusuma mengalami penganiayaan dan kekerasan saat sedang menjalankan tugas jurnalistik. Kejadian itu berlangsung saat Satria sedang meliput acara Malam Munajat 212, Kamis (21/2/2019) di Monas.

Sekitar pukul 20.30, terjadi kericuhan yang posisinya di dekat pintu keluar VIP, arah bundaran patung Arjuna Wiwaha. Menurut informasi yang beredar, kala itu ada seorang copet yang tertangkap.

Satria pun langsung mengabadikan momen itu dengan kamera ponsel. Satria tidak sendirian. Saat itu ada wartawan lain yang juga merekam peristiwa tersebut.

Pada saat merekam video itulah Satria dipiting dan kedua tangannya dipegangi. Mereka meminta Satria menghapus video yang sudah direkamnya. Karena dipaksa sedemikian rupa dan jumlah orang yang berkerumun semakin banyak, Satria akhirnya setuju rekaman video itu dihapus.

Satria lalu dibawa ke ruangan VIP mereka. Di dalam tenda tersebut, intimidasi terus berlanjut. Adu mulut terjadi lagi saat mereka meminta ID card Satria buat difoto. Tapi Satria bertahan, memilih sekadar menunjukkan ID card dan tanpa bisa difoto.

Dalam ruangan yang dikerumuni belasan–atau mungkin puluhan–orang berpakaian putih-putih tersebut, Satria juga sempat dipukul dan diminta berjongkok. Tak sampai di situ, mereka yang tahu Satria adalah wartawan detikcom juga sempat melakukan tindakan intimidatif dalam bentuk verbal.

Singkat cerita, ketegangan sedikit mereda saat Satria bilang pernah membuat liputan FPI saat membantu korban bencana Palu. Begitu pun saat mereka mengetahui benar-benar bahwa Satria bukan wartawan ‘bodrex’. Pun mereka juga tahu bahwa Satria sudah berkomitmen akan menghapus semua video di ponselnya.

Satria dilepas setelah diajak berdiskusi dengan salah satu dari mereka, yang mengaku sebagai pihak keamanan Malam Munajat 212 dan mereka kebetulan sesama orang Bogor. Namun jaminannya bukan ID card dan KTP yang diberikan, melainkan kartu pelajar. Satria pun dilepas dan kembali menuju kantor.

Terkait tindak kekerasan dan penghalangan kerja jurnalistik ini, detikcom melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Dengan harapan kejadian serupa tidak terjadi terhadap wartawan lain yang sedang menjalankan fungsi jurnalistik.

detikcom mengutuk keras kekerasan terhadap jurnalis dan upaya menghalangi peliputan jelas melanggar UU Pers, terutama Pasal 4 tentang kemerdekaan pers. detikcom adalah media yang independen, objektif, dan berimbang dan mendukung penuh perjuangan terhadap kebebasan pers.”

Reporter: Ronald

Cara Daftar BPJS Online, Mudah Banget dan Bisa Lakukan di Rumah

Liputan6.com, Jakarta Kesehatan begitu mahal harganya. Ada banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mengobati kesehatan. Bahkan sekalipun telah mendapatkan subsidi dari pemerintah, harga obat di Indonesia terkadang masih cukup mahal dan belum mampu untuk mencukupi seluruh biaya kesehatan tersebut.

Bagi kalangan yang berduit, tentu merupakan hal yang kecil untuk mengeluarkan uang sebesar-besarnya demi sebuah kesehatan. Namun, hal demikian juga dirasakan oleh orang yang berduit bahwa arti kesehatan teramat penting dalam lingkungannya.

Untungnya bagi warga Indonesia ada program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan memang diperuntukkan bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terkecuali.

2 dari 3 halaman

Manfaat BPJS Ketenagakerjaan

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan pada pekerja melalui 4 program. Program tersebut antara lain, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP). Program ini sendiri tentunya memberikan manfaat yang besar bagi para pekerja.

Terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), program ini ialah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja. Jika peserta atau pekerja mengalami kecelakaan, maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan berupa seluruh biaya perawatan di rumah sakit.

Selama tidak bekerja, peserta tersebut masih tetap menerima upah dengan ketentuan dari BPJS Ketenagakerjaan. Lalu, BPJS Ketenagakerjaan juga akan memberikan santunan apabila kecelakaan berdampak pada cacatnya peserta.

Kedua adalah program Jaminan Kematian (JKM), BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan manfaat berupa uang tunai kepada ahli warisnya dengan total sebanyak Rp 36 juta. Namun jika pekerja meninggal karena kecelakaan kerja, maka santunan yang diberikan sebesar 48 kali gaji terakhir.

Ketiga ialah program Jaminan Hari Tua (JHT), program ini selayaknya tabungan untuk masa tua. Nantinya, peserta akan menerima secara total uang yang jadi iuran ke BPJS Ketenagakerjaan berikut dengan pengembangannya.

Terakhir ialah Jaminan Pensiun (JP). Program BPJS Ketenagakerjaan layaknya manfaat pensiun yang diterima oleh pegawai negeri sipil (PNS). Pekerja akan menerima uang yang dibayarkan setiap bulan saat memasuki usia pensiun.

Pada 12 April 2017 lalu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menuturkan, Jaminan Pensiun (JP) akan diterima peserta sampai meninggal. Jika peserta meninggal, maka dana pensiun ini akan diberikan ke janda atau duda peserta yang menjadi ahli waris.

3 dari 3 halaman

Cara Daftar BPJS Online

Kamu bisa mendaftarkan diri dan caranya sangatlah mudah. Kamu juga tidak perlu repot mengantri hanya untuk mendaftar. Karena saat ini, kamu bisa mendaftar BPJS lewat internet alias daftar online.

Melalui kemudahan inilah, kamu lebih efisien dan menghemat waktu. Rupanya, banyak orang yang mencari tahu cara daftar BPJS online karena beberapa orang masih belum mengetahui apabila BPJS bisa mendaftar lewat internet.

Padahal cara daftar BPJS online sangat mudah dilakukan. Kamu bisa melakukan cara daftar BPJS online di rumahmu. Penasaran, bagaimana cara daftar BPJS online?

Berikut Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber cara daftar BPJS online yang bisa kamu coba, Jumat (22/3/2019) .

Cara daftar BPJS online diharapkan dapat membantu mengatasi masalah tingginya animo masyarakat untuk mendaftar BPJS Kesehatan di Kantor BPJS. Pendaftaran BPJS dapat dilakukan dengan membuka website www.BPJS-kesehatan.go.id kemudian memilih kolom ‘Layanan’ , klik ‘Pendaftaran Peserta’ kemudian menyetujui Syarat dan Ketentuan.

Sebelumnya, kamu menyiapkan beberapa syarat yang diperlukan.

• Kartu Tanda Penduduk (Scan KTP),

• Kartu Keluarga (Scan KK),

• Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (Scan NPWP),

• Alamat email aktif, disarankan untuk Gmail, serta nomor telepon yang bisa dihubungi.

Setelah membuka website BPJS Kesehatan, kamu dapat langsung mengisi data pribadi yang diminta sesuai dengan kolom yang disediakan. Setelah semua diisi dengan benar, selanjutnya klik ‘Simpan’. Setelah mengisi formulir secara lengkap, kamu diminta untuk memilih besaran iuran sesuai dengan kelas perawatan yang dipilih.

Setelah data tersimpan, sistem akan mengirimkan email Notifikasi Nomor Registrasi ke alamat email sesuai yang diisikan oleh calon peserta. Selanjutnya calon peserta harus melakukan pembayaran di bank sesuai dengan virtual account yang diberikan melalui Bank Mandiri, BRI atau BNI.

Setelah melakukan pembayaran, peserta dapat mencetak e-ID dengan link yang terdapat pada email Notifikasi Nomor Registrasi. Kartu e-ID dapat dicetak sendiri dengan tinta hitam dan memiliki fungsi yang sama dengan kartu peserta BPJS Kesehatan. Kartu ini dibawa ketika berobat beserta identitas pendukung berupa KTP atau KK jika pasiennya berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki kartu identitas.

Setelah sekitar 7 hari pasca mendaftar online, calon peserta bisa mengambil langsung kartu peserta ke Kantor BPJS Kesehatan mana saja. Jangan lupa untuk membawa kelengkapan dokumen berupa KTP asli dan fotokopi, fotokopi KK, foto berwarna ukuran 3×4 dua lembar, formulir pendaftaran yang didapatkan setelah pendaftaran online, serta bukti pembayaran bank.

Nah, sekian ulasan terkait dengan cara daftar BPJS online yang harus kamu tahu. Jangan lupa untuk membagikan artikel ini kepada teman kamu yang membutuhkan ya. Selamat mencoba!