Kakorlantas Soal Tol ‘Pembunuh Bayaran’: Respons Publik di Trans Jawa Positif

Jakarta – Tol Trans Jawa disebut Kakorlantas Irjen Refdi Andri mendapatkan respons yang baik dari masyarakat. Pernyataan itu sekaligus menepis tudingan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dian Fatwa, yang menyebut tol yang dibangun di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebagai pembunuh bayaran.

“Saya kira respons masyarakat sangat baik sekali, utamanya yang melintasi sana, yang kita tanya pada saat mereka melintas,” ucap Refdi kepada detikcom, Minggu (17/2/2019).

Pada saat Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, polisi memang menggelar Operasi Lilin. Jalur tol Trans Jawa menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mobilitas.

“Saya kira semuanya menyampaikan positif (mengenai Tol Trans Jawa),” imbuh Refdi.

Sebelumnya dalam suatu acara diskusi pada Sabtu, 16 Februari kemarin, Dian menyebut tol yang dibangun di masa pemerintahan Jokowi sebagai ‘pembunuh bayaran’. Alasannya, kondisi jalan berbayar itu sering menyebabkan kecelakaan.

“Ternyata kita masuk jalan tol, jalan tol pembunuh bayaran, masuk jalan tol bayar tapi mati,” kata Dian saat itu.

Menurut Dian, ada jalan tol yang pembangunan-pembangunannya mengabaikan keselamatan manusia. Dian menuding bentuk tol yang dibangun Jokowi adalah rigid pavement yang dapat menyebabkan ban cepat panas dan meletus.

“Karena itu jalan yang dibangun oleh Jokowi itu tidak memenuhi standar highway atau flexible pavement ini karena tidak ditambah aspal. Ini persoalan safety ini diabaikan. Emang rigid pavement itu kan abis kerikil, beton, kemudian aspal. Kalau ditambahin aspal itu adalah high grade, mestinya itu ditambahkan di situ tapi itu tidak,” ujar Dian.

“Jadi yang saya maksud itu adalah itu padahal jalan tol itu adalah flexible pavement itu artinya diaspal, ternyata jalan Jokowi itu khususnya, misalnya Jakarta-Solo, Solo-Boyolali itu rigid pavement,” sambungnya.

(dhn/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Prabowo Salat Jumat di Semarang, TKN-BPN Saling Serang

Jakarta – Ibadah Salat Jumat capres Prabowo Subianto di Masjid Agung Semarang atau Masjid Kauman menjadi perbincangan dua kutub politik di Pilpres 2019. Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) saling melempar serangan mengenai topik tersebut.

Saling serang antar timses itu bermula dari isu penolakan dari Takmir Masjid terkait rencana Salat Jumat Prabowo di Masjid Agung Semarang. Alasannya salat Jumat Prabowo itu dinilai mempolitisir ibadah dan memakai masjid untuk kepentingan politik. Politisasi itu dapat dilihat dari upaya menyebar pamflet ke masyarakat agar ikut salat Jumat bersama Prabowo Subianto di masjid tersebut.

Namun hal itu dibantah oleh Ketua Takmir Masjid Agung Semarang, KH Hanief Ismail. Ia mengaku tidak melarang Prabowo, hanya keberatan karena adanya pamflet yang dipasang di sekitar Masjid Kauman.

“Kami hanya merasa keberatan adanya pamflet ajakan salat Jumat bersama Prabowo di Masjid Kauman. Artinya keberatan kami salat dijadikan ajang kampanye atau dipolitisasi,” ujar Hanief saat ditemui di kediamannya di Semarang, Kamis (14/2/2019).

BPN juga sudah menegaskan mereka tidak mencetak pamflet ajakan salat Jumat bareng Prabowo di Masjid Agung Kauman Semarang. BPN mencurigai adanya operasi politik.

“Atas nama BPN, kami jelaskan bahwa yang membuat pamflet ajakan salat Jumat di Masjid Kuman bukanlah pihak kami. Track record kami jelas, sama sekali tidak pernah mempolitisasi aktivitas ibadah seperti memaksakan Pak Prabowo jadi imam salat dan memundurkan posisi sajadah imam agar bisa disorot kamera,” kata anggota Direktorat Advokasi BPN, Habiburokhman, kepada wartawan, Jumat (15/2/2019).

“Sebaliknya, adanya pamflet tersebut membuat kami curiga ada operasi politik yang bertujuan menghalangi Pak Prabowo berinteraksi dengan masyarakat Semarang,” sebut Habiburokhman.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh jubir BPN, Andre Rosiade. Dia menegaskan tidak ada kegiatan perpolitikan di kegiatan salat Jumat Prabowo.

“Saya nggak ingin berprasangka buruk. Ini soal miskomunikasi. Kami nggak ingin perkeruh suasana, karena besok insyaallah Pak Prabowo tetap akan di sana salat Jumat, lalu pihak takmir masjid juga sudah menjelaskan, mereka nggak larang Pak Prabowo, lalu sudah tegas akan menerima Pak Prabowo,” ujar jubir BPN, Andre Rosiade, saat dihubungi, Kamis (14/2/2019).

Andre bahkan menyinggung Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi-lah yang sering memasukkan unsur politis di setiap salat Jumat. Dia juga mengatakan, setiap Jokowi salat, selalu ada saf yang sengaja dikosongkan untuk area fotografer memotret kegiatannya beribadah. Baginya, Prabowo bukan tipikal orang yang seperti itu.

“Sekali lagi, besok agenda Pak Prabowo itu agenda pribadi, hanya datang untuk salat Jumat tanpa memberikan kata sambutan, baik sebelum maupun sesudah salat Jumat. Kedua, Pak Prabowo juga nggak akan meminta tempat duduk khusus dan Pak Prabwoo juga nggak minta saf dimundurkan agar kamerawan bisa mengambil foto Pak Prabowo. Kan kalau Pak Jokowi safnya minta dimundurkan tuh, kami tidak melakukan hal itu. Jadi nggak ada prasangka itu dan kami berhusnuzan saja, karena insyaallah masalahnya sudah selesai,” ucapnya.

Tak berhenti di situ, Andre juga menduga takmir Masjid Agung Semarang KH Hanief Ismail sebagai anggota tim kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin. Andre mengatakan dia mengetahui status Hanif itu dari media sosial.

“Dan yang juga ingin teman-teman menilai, ketua takmir masjid, kalau tidak salah, baca di media sosial, beliau anggota pemenangan Jokowi-Ma’ruf,” ucap Andre di Hotel Ibis Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019).

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf pun menepis pernyataan Andre. TKN menegaskan Jokowi tidak pernah mempolitisasi kegiatan ibadahnya.

“Pak Jokowi tidak pernah mempolitisasi salat atau rumah ibadah. Tidak seperti Prabowo, yang mempolitisasi salat Jumat hari ini, sehingga dilarang Bawaslu dan takmir masjid,” kata juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (15/2/2019).

Politikus Golkar ini menambahkan, saf salat yang dimundurkan justru untuk membuat salat jemaah tetap khusyuk. Menurutnya, hal itu tak melanggar tata tertib salat.

“Saf dimundurkan justru untuk membuat salat jamaah di saf tersebut tetap khusyuk, dan itu tidak melanggar tata tertib salat,” ujar Ace.

Selain itu, tanggapan juga muncul dari Sekjen PSI Raja Juli Antoni (Toni). Toni menghadiri Sidang Tanwir Muhammadiyah yang dibuka Presiden Joko Widodo dan sempat salat Jumat bersama. Dia bersyukur tak ada pamflet pengumuman Jokowi Salat Jumat di Bengkulu.

“Pagi ini saya menghadiri Sidang Tanwir Muhammadiyah yang dibuka secara resmi oleh Bapak Presiden RI, Joko Widodo. Setelah itu saya ikut rombongan Pak Jokowi salat Jumat di Masjid Raya Baitul ‘Izzah Provinsi Bengkulu,” ujar Toni dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (15/2/2019).
(knv/knv)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Subkhan Pastikan Tangisannya di Depan Sandiaga Asli Tak Dibuat-buat

Jakarta – Petani bawang di Brebes, Subkhan, menepis tudingan air matanya di depan Sandiaga Uno direkayasa. Dia pun mengaku bukan simpatisan salah satu pasangan capres-cawapres.

“Saya baru kali ini, saya ingin menyampaikan uneg-uneg tentang petani,” kata Subkhan di Bareskrim Polri, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat (15/02/2019).

“Saya menghormati 01, 02,” imbuh Subkhan.

Dia menyebut petani bawang di Brebes terpuruk. Untuk itulah dia mengeluhkan hal itu pada saat kebetulan Sandiaga berkampanye.

“YaAllah. Makanya ketika seperti itu, saya benar-benar merasakan. Bukan hanya saya yang merasakan terenyuhnya tapi saudara-saudara saya, tetangga-tetangga saya di sana itu tidak bisa juga mengembalikan. Juga sama borok nya itu sertifikat, di BRI, satu desa kemungkinan hampir satu miliar pun ada,” ujar Subkhan.

“Itu nangis beneran? Tidak dibuat-buat?” tanya wartawan.

“Bener (nangis). Tidak (dibuat-buat),” jawab Subkhan.

Sebelumnya beredarnya surat yang mengatasnamakan Subkhan yang intinya menyebutkan Subkhan selaku pihak yang membuat pernyataan meminta maaf dan mengaku telah melakukan kebohongan di depan Sandiaga karena menjalankan skenario tim sukses. Subkhan pun menepis surat itu dan menyebutnya hoax.
(dhn/dhn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bantah Soal Rumor Beltrame, Manajer Persib Tertarik Pulangkan Jufriyanto

Liputan6.com, Bandung – Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar menepis rumor kepindahan mantan bek Madura United asal Brasil, Fabiano Beltrame. Dia menyatakan klub justru tertarik untuk memulangkan Achmad Jufriyanto.

Umuh mengaku tak tahu alasan Beltrame dirumorkan bakal memperkuat Persib.

“Ya dari mana itu saya juga bingung. Saya bingung nama Fabiano muncul di Persib,” ujar Umuh ditemui dalam acara peresmian masjid di Mapolda Jabar, Jumat (15/2/2019).

Kabar Beltrame ke Bandung mencuat setelah pelatih Persib Miljan Radovic menganulir pemain asal Jepang Kunihiro Yamashita yang sudah mengikuti masa percobaan selama dua pekan.

Madura United kemudian mengancam akan mencabut dukungan atas proses naturalisasi bek tengah berusia 36 tahun itu. Menurut Umuh, Persib masih berkonsentrasi pada Yamashita.

“Kalau Fabiano bukan naturalisasi percuma buat apa, sudah saja yang pemain Asia,” ungkapnya.

2 dari 2 halaman

Rekrut Achmad Jufriyanto

Umuh mengatakan, saat ini Maung Bandung mencari pengganti Yamashita. Bahkan ia menyebut tak menutup kemungkinan akan kembali mendatangkan Achmad Jufriyanto.

Jufriyanto sendiri baru saja meninggalkan klub asal Malaysia, Kuala Lumpur FA. Saat ini mantan bek Persib itu sedang dalam masa peningkatan kondisi fisik setelah mengalami cedera.

“Kalau bisa kembali ke Persib. Jika memungkinkan itu pasti diambil karena juga dulu dia keluar baik-baik,” ujar Umuh.

Petinggi TKN Jokowi-Ma’ruf Kumpul, Moeldoko: Kita Perang Total

Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah para petinggi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, berkumpul di Gedung High End, pukul 19.00 WIB, Rabu (13/2/2019). Mereka melakukan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Erick Thohir dan Moeldoko.

Sebelum memulai rapat, Wakil Ketua TKN yang juga merangkap sebagai Ketua Harian TKN, Moeldoko menyampaikan, timses Jokowi-Ma’ruf Amin tengah bersiap untuk ‘perang total’.

“Strategi, saat ini kita menyebutnya dengan istilah perang total. Di mana hal-hal yang kita kenali adalah menentukan center of gravity dari sebuah pertempuran itu. Kita sudah memiliki center of gravity itu, sehingga kita tahu harus bagaimana setelah mengenali center of gravity itu,” ucap Moeldoko di Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Selain itu, lanjut dia, konsep yang akan dikedepankan adalah akan selalu mendahului. “Kita tidak mau fotocopy. Jadi yang kita lakukan adalah betul-betul sesuatu yang baru dan kita tidak mau mengikuti apalagi fotocopy,” jelas Moeldoko.

Strategi-strategi tersebut akan dijalankan oleh semua komponen dari kekuatan TKN Jokowi-Ma’ruf. Mereka pun akan memastikan semuanya terlaksana dengan baik, terkontrol, dan akan ada evaluasi berkala. 

Namun, setiap daerah akan menggunakan metode yang berbeda sesuai dengan isu di tingkat lokal.

“Bukan lagi potensi (kekuatan) tapi kita menuju kepada kekuatan, kita kenali semua target-target, strategi yang kita terapkan dengan isu lokal, tidak harus terkonsentrasi, tapi karakteristik daerah memiliki karakter yang berbeda. Semua itu terorganisir dengan baik dan kita bisa baca hasilnya. Itulah kira-kira yang kita lakukan. Kita tidak bicara perang taktis, karena itu bagian yang saya sembunyikan,” tukasnya.

2 dari 3 halaman

Tepis Elektabilitas Stagnan

Pada kesempatan itu, Moeldoko menepis alasan TKN berperang total lantaran elektabilitas pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf stagnan.

“Itu perebutan total. Kita tidak ingin dalam persentase rendah. Kita ingin menang dengan persentase yang optimum. Itulah yang akan kita lakukan. Sehingga totalitas yang kita dengungkan,” jelas mantan Panglima TNI ini.

Dia juga menuturkan, TKN menargetkan perolehan suara nasional pada kisaran 70 persen.

“Kalau saya berbicara dengan berbagai daerah, dia berani menentukan. Para pemimpin daerah yang sudah bersatu dengan kami, masing-masing sudah menentukan. Antara 70 persen,” pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemerintah Australia Alami Kekalahan Bersejarah di DPR

Canberra

Untuk pertama kalinya Pemerintah Australia mengalami kekalahan dalam voting atas UU mereka sendiri terkait penanganan para pencari suaka yang berada di detensi imigrasi di luar negeri.

Kekalahan Pemerintahan PM Scott Morrison ini terjadi hari Selasa (13/2/2019) ketika oposisi Partai Buruh dan anggota DPR lintas fraksi bergabung dan memenangkan voting 75 melawan 74 suara.

Kekalahan pemerintah di DPR seperti ini baru terjadi lagi setelah hampir 80 tahun dalam sejarah politik Australia.

Hasil tersebut menggambarkan bahwa Pemerintahan PM Morrison tak lagi memegang mayoritas di parlemen, sehingga memicu spekulasi pemilu.

Namun PM Morrison sejauh ini menolak digelarnya pemilu lebih awal dari yang dijadwalkan pada Mei mendatang.

Dia berdalih, Koalisi Partai Liberal dan Nasional yang dipimpinnya masih memiliki kemampuan untuk memerintah.

Oposisi dan anggota parlemen lintas fraksi dalam voting itu mendukung UU baru yang akan merevisi UU Keimigrasian.

Di antaranya, agar pencari suaka yang sakit diperbolehkan mendapat perawatan di Australia setelah disetujui oleh setidaknya dua orang dokter.

Saat ini masih ada sekitar 1000 pencari suaka ditahan di detensi imigrasi yang dikelola Australia di negara lain, yaitu di Nauru dan Manus Island (PNG).

Setelah kalah di DPR, revisi UU Keimigrasian itu pada hari Rabu (13/2/2019) kemudian diperdebatkan di Senat atau Majelis Tinggi.

Para senator Partai Buruh yang beroposisi bersama senator Partai Hijau dan senator independen pun memberikan dukungannya dalam voting di Senat.

Usulan revisi tersebut kini diajukan ke Gubernur Jenderal sebelum menjadi hukum positif yang mengikat.

Mr Bandt and Mr Wilkie are clapping while Ms Banks hugs Dr Phelps. Labor MPs sit in front of them.
Anggota DPR Australia dari lintas fraksi Adam Bandt, Andrew Wilkie, Kerryn Phelps dan Julia Banks meluapkan kegembiraan setelah mengalahkan pemerintah dalam voting revisi UU Keimigrasian. (ABC News: Andy Kennedy)

Menanggapi kekalahan ini, PM Morrison mengumumkan pihaknya akan membuka kembali detensi imigrasi di pulau Christmas Island, wilayah Australia yang secara geografis dekat ke Indonesia.

Alasannya bahwa revisi yang disebut sebagai UU Evakuasi Kesehatan terhadap pencari suaka ini akan melemahkan kebijakan perlindungan perbatasan Australia.

UU baru ini, menurut pandangan pemerintah, akan menghidupkan kembali penyelundupan manusia ke Australia.

“Kami menyetujui pembukaan kembali fasilitas detensi Christmas Island, baik untuk menampung kemungkinan pendatang maupun untuk menangani pencari suaka yang akan ditransfer (dengan alasan kesehatan),” katanya.

“Tugas saya adalah melakukan apa yang jadi kewenangan saya, dan kewenangan pemerintah, memastikan tindakan parlemen melemahkan perbatasan kita, tidak berakibat datangnya perahu ke Australia,” ujarnya dalam jumpa pers hari Rabu.

Sementara itu pemimpin fraksi oposisi di DPR Tony Burke tidak menepis kemungkinan mengajukan mosi tidak percaya ke pemerintah.

Dia menolak tudingan bahwa UU baru ini akan memberikan insentif bagi penyelundupan manusia ke Australia.

“Ketentuan baru ini hanya berlaku bagi mereka yang sudah berada di pulau Manus Island dan Nauru,” katanya.

Para pendatang yang mencoba masuk ke Australia secara ilegal, tidak tercakup dalam aturan baru ini.

Mereka tetap menghadapi aturan lama, yaitu akan ditolak menginjakkan kaki di wilayah Australia, baik dengan cara dipulangkan atau dikirim ke detensi imigrasi di luar Australia.

Selama ini, kebanyakan pendatang ilegal menggunakan perahu yang berangkat dari Indonesia.

Dan sejak Operasi Kedaulatan Perbatasan diterapkan Australia, perahu-perahu tersebut selalu dicegat dan diperintahkan balik ke Indonesia.

Karena itu, kemenangan oposisi dalam isu ini sebenarnya sangat berisiko bagi pemimpin oposisi Bill Shorten.

Jika terjadi penyelundupan manusia ke Australia sampai pemilu mendatang, maka Pemerintah Morrison bisa diperkirakan akan menuding Bill Shorten sebagai penyebabnya.

Ikuti juga berita lainnya dari ABC Indonesia.


(ita/ita) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tips Memilih Ranjang untuk Menepis Energi Negatif Menurut Fengshui

Liputan6.com, Jakarta – Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan ranjang dalam kamar tidur. Menurut fengshui, poin penting yang seharusnya ada adalah headboard atau kepala ranjang.

“Yang paling penting sebenarnya ada headboard. Orang-orang suka salah mereka tempat tidur nggak punya kepala ranjang, kalau secara desain katanya artistik unik. Sebenarnya desain boleh artistik tapi harus fungsional,” kata Jenie Fengshui, ahli Fengshui saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Esensi fungsi menjadi sebuah hal yang harus didahulukan untuk menangkal adanya energi negatif yang masuk ke dalam rumah, terutama kamar tidur. Ini juga berlaku pada keberadaan headboard.

“Karena saya arsitek dan pakai fengshui ada form follow function. Function lebih penting daripada form, karena function akan membuat kita lebih nyaman, nggak ada energi negatif. Kalau ada kepala ranjang jadi stabil,” tambahnya.

Selain itu, Jenie juga menambahkan ranjang yang baik menurut fengshui adalah yang tidak ada beban. Bentuk dari headboard pun harus diperhatikan jangan sampai menggunakan yang berbentuk lengkung-lengkung.

“Ranjangnya nggak ada beban-beban seperti ranjang model klasik yang ada empat tiang, ada gorden-gorden. Secara desain keren tapi secara tidur auranya menekan. Bentuk lengkung-lengkung yang klasik itu seperti bongpai atau nisan,” lanjut Jenie.

Ia juga menyebutkan bahwa zaman sekarang yang mungkin banyak bermasalah adalah kesehatan. Hal ini akan dirasa semakin buruk ketika adanya konflik elemen yang terjadi di alam dan manusia akan terpengaruh pada kehidupan dan tubuhnya.

“Menjaga kesehatan utamanya dari kamar tidur, kalau kamar tidur nggak balance nanti akhirnya jadi masalah,” katanya.

Maka dari itu, penempatan ranjang yang baik berdasarkan fengshui adalah tidak boleh membelakangi jendela. “Kepala ranjang jangan jendela langsung dan segaris dengan jendela juga tidak boleh,” ungkap Jenie.

“Yang paling benar sebenarnya posisi ranjang bersandar ke dinding yang stabil di mana dinding nggak ada apa-apa. Kalau ada WC di belakangnya tidak boleh,” tutup Jenie Fengshui.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

JK: Kalau Tidak Mau Mahal Lewat Jalan Biasa Saja

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi keluhan masyarakat atas mahalnya tarif tol Trans Jawa. Dia menyarankan agar pengguna tol yang merasa terlalu mahal bisa melewati jalur lain.

“Sama karena investasinya terlalu mahal. Tapi kalau itu jangka jauh. Ini jangka pendeklah. Kan ada tripnya, kalau tidak mau merasa mahal jalan biasa saja,” kata pria yang akrab disapa JK di kantornya Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).

Dia juga menepis bahwa para pengusaha logistik tidak dirugikan terkait tarif tol tersebut. Menurut JK, tarif yang sudah ditentukan pemerintah sudah sesuai dengan jarak tempuh dan fasilitas yang ada.

“Saya kira tidak merasa dirugikan. Jadi kalau memang merasa mahal ya kembali ke jalan biasa. Mungkin bagus tidak terlalu macet. Karena yang lainnya ikut jalan tol,” kata JK.

Namun, ia mengaku tidak menutup kemungkinan dengan adanya pro dan kontra, pemerintah akan mengevalusi tarif tol Trans Jawa. Tetapi keputusan itu, kata dia, tetap ada dipengguna jalan.

“Ya tergantung, mau pilih yang mana. Mau pilih murah atau pilih yang cepat. Semua ada harganya. Kalau mau pilih cepat ya 8 jam bisa sampai Surabaya.Atau mungkin berapa jam, atau kalau mau pake jalan biasa mungkin butuh 12 jam,” jelas JK.

2 dari 2 halaman

Bukan Hanya Tarif Mahal

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memanggil Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang tergabung dalam Asosiasi Tol Indonesia (ATI) untuk mengadakan rapat tertutup dan membahas rumusan tarif Tol Trans Jawa yang banyak dikeluhkan para pengguna.

Ditemui usai rapat, Menteri Basuki mengatakan, pemerintah ingin mendengar pendapat dari para operator tol terkait kemungkinan pemangkasan tarif. Namun begitu, banyak pertimbangan lain yang juga harus dipikirkan lebih lanjut sebelum hasil akhir diketok palu.

“Seperti saya sampaikan, sebetulnya tidak semata-mata tarif, ada beberapa hal lain yang mesti dipertimbangkan. Misalnya disampaikan kalau tarif diturunkan nanti pedagang di Pantura juga pada protes katanya. Kalau diturunkan pengguna jalan banyak pindah ke tol, warung usahanya jadi sepi,” ungkap dia di kantornya,Jakarta, Selasa 12 Februari 2019.

Opsi selanjutnya, pemerintah turut menyoroti penggunaan transportasi yang 95 persen masih didominasi oleh jalan raya. Dia menginginkan agar pengguna jalur darat bisa coba beralih moda transportasi menuju kereta api atau kapal laut, sehingga jalan raya dan tol bisa lebih terawat dan awet.

Selain itu, Menteri Basuki juga ikut mengamati keberadaan angkutan domestik berlebih muatan (Over Dimension Over Load/ODOL) yang kerap memadati jalan tol.

“Mereka kan tidak bisa lari lebih dari 40 kilometer per jam, sehingga mereka masuk tol pun menjadi lambat dan tidak perlu cepat. Nah kalau tidak perlu cepat mereka lewat jalur Pantura,” ujar dia.


Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com


Saksikan video pilihan berikut ini:

JK Soal Slamet Ma’arif Tersangka: Bedakan Kriminalisasi dengan Masalah Hukum

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta penetapan tersangka Ketum PA 212 Slamet Ma’arif dibedakan dengan kriminalisasi. Jika harus disebut kriminalisasi, maka masalah hukum yang menjerat Slamet perlu dikaji dengan baik.

“Tentu Kita harus bedakan kriminalisasi dengan masalah hukum. Kalau ya memang, ya perlu dikaji dengan baiklah,” kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).

JK mengatakan setiap pelanggar hukum memang harus ditindak dengan penegakan hukum. JK pun mengingatkan penegak hukum agar adil dalam menegakkan hukum kepada siapa saja.
“Hukum memang harus diterapkan, tetapi harus adil pada penerapannya,” ujarnya.

Sementara itu, Polri sedianya melakukan pemeriksaan terhadap Slamet pada Rabu (13/2). Namun pemeriksaan itu diundur menjadi Senin (18/2).

“Info terakhir yang kami dapat pemeriksaan pada hari Rabu nanti minta dilakukan pada Senin. Hari Senin nanti akan dimintai keterangan di Polda Jateng,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (12/2).

Pemintaan pengunduran jadwal pemeriksaan, menurut Dedi, diajukan pihak pengacara Slamet Ma’arif. Menurut Dedi, pemeriksaan juga akan berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu.

“Proses pemeriksaan akan diverifikasi kembali sesuai dengan fakta diajukan oleh Bawaslu menyangkut masalah dan bentuk pelanggaran pemilu dilakukan,” ujar Dedi.

Slamet Ma’arif mengatakan penetapan dirinya sebagai tersangka memilukan dan memalukan hukum. Slamet menyebut dirinya kini khawatir rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu dan penegak hukum.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet.

Polri menepis penilaian Slamet, dengan menegaskan semua warga negara sama di mata hukum. “Kami menjunjung persamaan, sama di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Warga negara berhak menyampaikan keberatan-keberatannya. Silakan saja (keberatan), asal tetap pada koridor hukum,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.
(nvl/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Masih Lama, Mobile Legends Belum Tentu Hadir di Asian Games 2022

Jakarta – Ketua Umum Indonesia e-Sport Association (IeSPA) Eddy Lim menepis rumor terkait kehadiran Mobile Legends pada Asian Games Hangzhou 2022. Dia menilai hal itu belum pasti karena penyelenggaraan masih lama.

Mobile Legends sebelumnya dikabarkan menjadi salah satu cabang olahraga e-sports yang akan dipertandingkan di Asian Games 2022. Bahkan, gim yang saat ini tersohor di Indonesia itu disebut bakal melakoni pertandingan ekshibisi di Olimpiade Paris 2024.

Namun, hal itu langsung dibantah oleh Eddy Lim. Menurut dia, Mobile Legends belum tentu dipertandingan karena semuanya tergantung dengan perkembangan gim tersebut dan juga negara penyelenggara. Apalagi pembahasan soal cabang olahraga untuk Asian Games 2022 juga belum dimulai.

“Kabar itu salah dan tidak ada. Cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Asian Games 2022 belum tahu apa saja. Tahun 2022 juga masih lama, jangankan e-sports, cabang lain juga belum ditentukan,” kata Eddy Lim ketika dihubungi Bola.com.

Lebih lanjut, Eddy menyebut pihaknya belum tahu peluang Mobile Legends mentas di Asian Games 2022. Menurut dia, hal itu bakal diketahui setahun sebelum pesta olahraga antarnegara Asia itu diselenggarakan.

“Biasanya, olahraga apa saja yang akan dipertandingan paling 2021 baru akan diumumkan. Tidak mungkin sekarang sudah diumumkan. Juga belum tahu apakah e-sports bakal mendapatkan medali atau masih ekshibisi. Siapa tahu ada perubahan pada last minute. Terlalu pagilah kalau berbicara sekarang (soal Mobile Legends dipertandingan di Asian Games 2022),” tegas Eddy Lim.

Sementara itu, SEA Games Manila 2019 bakal menjadi panggung pertama e-sports dipertandingkan pada pesta olahraga resmi. Kabarnya, Mobile Legends menjadi salah satu yang akan dipertandingkan dan memperebutkan medali.


Sumber: Bola.com