Tujuan Kurikulum 2013 di Balik Pro Kontra Penerapannya

Liputan6.com, Jakarta Bagi kamu yang masih bersekolah pasti tak asing dengan istilah Kurikulum. Kurikulum yang berlaku pada tahun ajaran 2013 ini sempat dinilai belum siap diterapkan di dunia pendidikan Indonesia. Namun terlepas dari pro dan konta yang muncul terdapat tujuan baik didalamnya. Sudahkah kamu mengetahui tujuan kurikulum 2013 yang sebenarnya?

Kurikulum 2013 (K-13) adalah kurikulum yang berlaku dalam Sistem Pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan Kurikulum-2006 atau yang sering disebut sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaanya pada tahun 2013 pada beberapa sekolah.

Kurikulum 2013 memiliki tiga aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam Kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKn dan beberapa materi lain, sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi Matematika.

Kurikulum 2013 ini sempat menuai pro dan kontra. Kurikulum 2013 diniliai belum siap diterima oleh siswa dan guru.

Pada masa kepemimpinan mendikbud Anies Baswedan, penerapan kurikulum 2013 diberhentikan sementara. Saat itu, sekolah-sekolah diminta kembali menerapkan KTSP 2006 dengan alasan masih banyak sekolah belum siap terhadap kurikulum 2013. Padahal, saat itu buku-buku kurikulum 2013 sudah didistribusikan dan sudah diterapkan setengah tahun akademis oleh sekolah-sekolah di Indonesia. Peraturan ini kemudian kembali menuai pro dan kontra. Di balik kontroversinya, berikut ini Liputan6.com ulas tujuan kurikulum 2013 yang dirangkum dari berbagai sumber, Minggu (20/1/2019).

2 dari 4 halaman

Tujuan Kurikulum 2013

Tujuan Kurikulum 2013 yang diterapkan oleh Kemendikbud tertuang pada Permendikbud No. 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah) yang berbunyi:

“Tujuan Kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa,bernegara, dan peradaban dunia.”

Dalam tujuan kurikulum 2013, siswa dituntut untuk berpikir lebih kreatif, inovatif, cepat dan tanggap dan selain itu dalam kurikulum 2013 siswa dilatih untuk menumbuhkan keberanian dalam dirinya. Siswa akan dilatih kemampuan berlogika dalam memecahkan suatu permasalahan. Dalam kurikulum 2013 ini juga diberikan atau dimasukkan unsur-unsur kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara serta unsur keagamaan untuk membentuk siswa yang berkarakter.

Sesuai dengan tujuan Kurikulum 2013, Kurikulum ini mempunyai empat kompetensi inti yang berisi tujuan dari proses pembelajaran. Rumusan kompetensi inti tersebut tertuang pada Permendikbud No. 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah:

– Kompetensi inti sikap spiritual;

– Untuk kompetensi inti sikap sosial;

– Kompetensi inti pengetahuan;

– Kompetensi inti keterampilan

Kurikulum 2013 dikembangkan dari kurikulum 2006 (KTSP) yang dilandasi pemikiran tentang tantangan masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, kompetensi masa depan, dan fenomena negatif yang mengemuka.

3 dari 4 halaman

Karakteristik Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik;

2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar;

3. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat;

4. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan;

5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar matapelajaran;

6. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;

7. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar matapelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

4 dari 4 halaman

Pertimbangan Pengembangan Kurikulum 2013

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan pengembangan sebuah kurikulum. Pengembangan Kurikulum 2013 mempertimbangkan aspek berikut sesuai dengan Tujuan Kurikulum 2013 :

a. Tantangan Internal

Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif.

b. Tantangan Eksternal

Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional.

c. Tuntutan kompetensi abad ke-21

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan hal berikut, yaitu tuntutan kompetensi abad ke-21, pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi (high order thinking skills), penciptaan kesempatan kerja, peserta didik, dan dasar-dasar dan aspek akademik tentang kurikulum.


Reporter: Anugerah Ayu Sendari

Diminta Jokowi, Mendikbud dan Mensos Bahas Pendidikan Kebencanaan

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi dan Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan pertemuan tertutup. Pertemuan kedua menteri itu rupanya terkait pelatihan dan pendidikan kebencanaan sesuai dengan perintah Presiden Jokowi.

“Jadi ini pertemuan kami dengan Pak Mensos untuk menindaklanjuti pertama yaitu permintaan Presiden untuk ada pendidikan kebencanaan yang tersistem dengan baik di seluruh sekolah. Kemudian yang kedua rapat kabinet terbatas kemarin juga ditekankan kembali oleh presiden agar secepatnya direalisasi bahkan beliau memberi… akhir bulan ini harus sudah mulai ada langkah-langkah konkret terhadap masalah gerakan mitigasi bencana nasional,” kata Muhadjir di Gedung A Kemdikbud, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Muhadjir memastikan semua jenjang pendidikan akan mendapatkan pendidikan kebencanaan. Maka itu Kemendikbud menyesuaikan dengan apa yang sudah dilakukan di Kemensos.

“Pak Mensos dengan saya membicarakan kolaborasi antara program yang ada di Kemensos yang memang selama ini sebagai kementerian utama yang masalah bencana ini adalah di Kemensos. Kita akan kerja sama tadi itu mengimplementasikan pendidikan kebencanaan di sekolah karena beliau memiliki tenaga instruktur dan tutor yang sangat banyak yaitu dari Tagana. Sementara Kemendikbud memiliki subjek yang bisa digarap, yaitu para siswa,” imbuh Muhadjir.

Agus Gumiwang memastikan Tagana siap menjadi tutor dalam pendidikan mitigasi bencana. Dia berharap program ini bisa dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Sekitar ada 40 ribu Tagana. Tapi karena lokasi pembentukan Tagana per tahun itu ada batasannya tapi animo dari masyarat menjadi Tagana itu besar sekali maka kami bentuk apa yang disebut relawan Tagana dan apa yang disebut dengan sahabat Tagana. Nah, itu relawan Tagana dan sahabat tagana itu berbeda dengan Tagana inti karena Tagana inti diberikan suatu pelatihan yang sangat disiplin, ada silabusnya. Tapi relawan Tagana dan sahabat Tagana itu pendidikan dan latihannya itu relatif lebih elementer. Jumlah dari relawan Tagana dan sahabat Tagana sekarang sudah sekitar 65 ribu. Jadi total keluarga Tagana itu bisa sekitar 100 ribu seluruh Indonesia,” papar Agus.
(bag/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemerintah Hapus Surat Keterangan Tidak Mampu di PPDB 2019

Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat aturan baru untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019/2020. Perubahan itu adalah dihapuskannya mekanisme Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Aturan baru itu dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2019/2020. SKTM ini sebelumnya digunakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Mendikbud Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa tahun ini kondisi kemampuan ekonomi keluarga peserta didik dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah/Pemerintah daerah. Selain soal SKTM, tidak banyak perubahan signifikan di PPDB 2019.

Pada tahun ajaran baru mendatang, PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni zonasi (kuota minimal 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen), dan perpindahan orangtua peserta didik (kuota maksimal 5 persen). Muhadjir menegaskan bahwa PPDB tahun 2019 merupakan bentuk peneguhan dan penyempurnaan dari sistem zonasi yang sudah dikembangkan.

“Sistem zonasi ini akan menjadi cetak biru yang digunakan oleh Kemendikbud dalam upaya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di pendidikan, khususnya di sektor pendidikan formal dan nonformal. Kemudian juga untuk mencari formula penyelesaiannya. Sekaligus juga mencari jalan penyelesaian masalah-masalah itu secara terintegrasi, secara menyeluruh,” kata Muhadjir dalam keterangan tertulis dari Kemendikbud, Selasa (15/1/19).

Muhadjir menjelaskan bahwa kualifikasi akademik tidak menjadi pertimbangan utama dari penerimaan peserta didik baru. Walaupun itu juga dimungkinkan, pertimbangan utama dalam PPDB adalah domisili peserta didik dengan sekolah.

“Memang ada jalur akademik dan perpindahan, tetapi sebetulnya itu sifatnya darurat,” jelasnya.

Regulasi PPDB untuk tahun ajaran 2019/2020 ini terbit lima bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Dengan demikian, pemerintah daerah bisa membuat petunjuk teknis. Kemudian pemerintah daerah juga didorong untuk menetapkan zonasi di wilayah masing-masing, paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan PPDB yang dijadwalkan akan dimulai pada bulan Mei 2019.

“Kita sebetulnya sudah punya rancangan zona, tapi yang memiliki kewenangan menetapkan itu pemerintah daerah,” kata Muhadjir.

Dia meminta agar pemerintah daerah dapat memastikan sekolah terhindar dari praktik jual beli kursi atau titipan, ataupun tindakan pelanggaran lain yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Bilamana terdapat unsur pidana seperti pemalsuan dokumen maupun praktik korupsi, maka Kemendikbud mendorong agar dapat dilanjutkan ke proses hukum.

“Nanti akan kita tindaklanjuti, ada surat edaran kepada daerah, hal-hal yang harus dimasukkan ke dalam juknis, yang belum tercantum di dalam Permendikbud,” tutupnya.
(imk/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cari Solusi 736 Ribu K2, Mendikbud Minta Sekolah Setop Angkat Guru Honorer

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta agar sekolah tak lagi menerima guru honorer. Hal ini agar pemerintah dapat fokus menyelesaikan sertifikasi guru honorer.

“Kita juga mengimbau sekolah jangan merekrut guru honorer lagi. Tolong beri saya kesempatan untuk menyelesaikan honorer yang sekarang ini,” ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Muhadjir mengatakan pihaknya akan segera membangun sistem rekrutmen guru yang sistemik dan mengikuti standar kualifikasi yang benar. Dengan demikian, diharapkan dapat menyelesaikan masalah pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

“Kalau sekolah terus-terusan mengangkat honorer, kapan kita selesai?” ucapnya.

Kemendikbud, kata dia, tengah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan tes Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK).

“Ini sudah proses, mudah-mudahan awal Februari sudah ada tes CPPPK,” kata Muhadjir.

Bicara Sertifikasi Guru, Karding Soroti Kemenag

Jakarta – Pembina Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Abdul Kadir Karding meminta pemerintah memperhatikan sertifikasi dan inpassing untuk para guru. Karding menyoroti kuota sertifikasi guru di Kementerian Agama.

“Intinya apa, itu di Kemenag yang kuota kecil. Kalau di Kemendikbud tahun ini 169 ribu, itu termasuk honorer P3K. Tapi kalau di Kemenag saya nggak tahu,” kata Karding di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Politikus asal PKB ini mengatakan, sertifikasi guru di Kemenag tidak jalan. Karding menduga hal tersebut karena masalah anggaran.

“Karena setahu saya di Kemenag nggak jalan. Dan ada juga yang sudah ikut inpassing belum semuanya terbayar. Mungkin itu soal anggaran,” ujar Karding.

Dalam acara silaturahmi bareng Jokowi, Mendikbud Muhadjir Effendy turut hadir. Jokowi dan Muhadjir mendengar curhatan guru yang memiliki honor Rp 150 ribu. Namun Menag Lukman Hakim Saifuddin tidak terlihat dalam acara.

“Iya, seharusnya dia (Lukman) ada,” tutur Karding.

(dkp/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Fokus Sertifikasi, Mendikbud Imbau Sekolah Setop Rekrut Guru Honorer

Jakarta – Pemerintah menegaskan fokus menyelesaikan sertifikasi guru. Sekolah-sekolah diminta tidak dulu merekrut guru honorer.

“Ya itu. Oleh karena itu kita juga mengimbau sekolah jangan merekrut guru honorer lagi. tolong beri saya kesempatan untuk menyelesaikan honorer yang sekarang ini,” ujar Mendikbud Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Masalah sertifikasi guru sempat dikeluhkan oleh salah seorang guru kepada Presiden Joko Widodo. Bu Mega, mengaku kesulitan ikut sertifikasi guru.
“Karena kalau tambah-tambah terus, kapan selesainya? Soalnya kita akan segera membangun sistem rekrutmen guru yang betul-betul sistemik, mengikuti standar kualifikasi yang benar. Kalau sekolah terus-terusan mengangkat honorer, kapan kita selesai?” kata Muhadjir.
Muhadjir juga mengimbau guru yang sudah pensiun kembali bekerja.

“Karena itu, imbauan saya guru yang sudah pensiun diminta untuk kembali bekerja dulu–cukup dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Supaya honornya bisa diambil dari BOS. Tapi yang jelas dia bukan guru baru, menunggu sampai ada guru rekrutan baru. kan pensiun umur 60, kalau tidak stroke saya kira masih sehat mengajar masih bagus,” paparnya.
(dkp/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mendikbud: Edukasi Bencana Tak Akan Masuk Daftar Pelajaran

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan pendidikan bencana tak masuk dalam daftar pelajaran. Kendati begitu, dia menyebut pendidikan bencana rencananya akan masuk dalam proses belajar mengajar.

“Saya tegaskan bahwa itu (pendidikan bencana) tidak akan menjadi mata pelajaran. Ini yang penting, karena kalau nanti tidak saya kunci dulu nanti ribut. Jadi tidak akan menjadi mata pelajaran tetapi menjadi bagian dari proses belajar mengajar di sekolah,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/1/2019).

Menurut dia, ada tiga masalah kebencanaan yang harus ditanamkan kepada anak. Tiga hal tersebut antara lain, pengetahuan dan informasi, hal-hal yang bersifat teknikal, serta simulasi bencana.

“Ini tiga ini bisa kita lihat lebih cocok di mana,” ucap dia.

Muhadjir mengatakan untuk pengetahuan dapat disispkan ke beberapa mata pelajaran, seperti geografi, biologi, dan program penguatan pendidikan. Sementara untuk teknikal, lanjut dia, harus disampaikan oleh ahlinya yaitu Badan Nasional Penanggulagan Bencana (BNPB). 

“Tidak mungkin guru. Guru nanti kalau harus guru nanti harus men-training guru lagi, malah repot,” ujar dia.

Untuk simulasi bencana, Muhadjir menilai dapat dimasukkan ke ekstakuliluler Pramuka. Kemudian, juga bisa masuk dalam Palang Merah Indonesia sehingga simulasi bencana dapat lebih efektif.

“Jadi nanti disitu lebih efektif jadi di dalam kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler. Jadi akan kita sebar, tidak jadi mata pelajaran,” jelas dia.

Muhadjir menargetkan pada tahun ajaran baru pelaksanaan tiga bentuk edukasi tersebut dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah. Saat ini, ada empat modul yang dapat digunakan oleh siswa.

“Sekrang kan empat modulnya sudah ada, sudah dari UNICEF ada dua modul, kemudian dari BNPB juga sudah ada. Anak bisa baca sendiri, bisa guru yang jelaskan, syukur-syukur nanti kita bisa bekerjasama dengan Korps Tim Relawan yang di beberapa daerah, kemudian tentu saja BNPB,” pungkas Muhadjir.

 

BNPB Tak Setuju Kurikulum Kebencanaan Masuk Pendidikan Karakter

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan akan memasukkan kurikulum kebencanaan ke Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPPK). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kurang setuju dengan rencana tersebut.

“Harap dipertimbangkan kembali rencana Mendikbud yang hendak memasukkan pendidikan kebencanan di mata pelajaran pendidikan karakter karena tidak akan fokus. Sebab pendidikan karakter terlalu banyak muatannya seperti narkoba, terorisme, bela negara,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di kantornya, Jl Pramuka Raya, Jakarta Timur, Rabu (2/1/2019).

Dia mengatakan BNPB sudah berkonsultasi dengan para ahli terkait rencana dari Mendikbud. BNPB setuju pada rencana pendidikan kebencanaan tidak dijadikan mata pelajaran baru apalagi dijadikan salah satu pelajaran di ujian nasional (UN).

Sutopo mengatakan perlu segera disusun standar pendidikan mitigasi bencana yang terintegrasi ke pelajaran SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA. Menurutnya, geografi mesti jadi mata pelajaran wajib dari jenjang SD-SMA.

“Jadikan Geografi sebagai mata pelajaran wajib untuk jenjang SD/MI, dan SMP/MTs dimasukan kedalam pelajaran IPS, untuk SMA, SMK, MA, di mata pelajaran Geografi akan lebih mudah mewadahi pendidikan kebencanaan,” ujar dia.

Sutopo mengatakan pendidikan kebencanaan baiknya dijadikan mata pelajaran muatan lokal. Pendidikan kebencanaan ini juga bisa diajarkan dalam bentuk keterampilan gladi, simulasi, dan latihan penanggulangan bencana dalam ekstrakulikuler.

“Jadi mulok tadi disesuaikan dengan tingkat ancamannya. Bagi masyarakat sekitar Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, yang paling banyak tentang gempa bumi dan ancaman tsunami, karena ancaman paling banyak di sana. Bagi masyarakat Kalimantaan tidak perlu kegempaan, tsunami erupsi. Tapi tentang kebakaran hutan lebih banyak di sana, tentang banjir yang memang paling banyak ada di Kalimantan,” bebernya.

Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan akan melaksanakan instruksi presiden terkait adanya kurikulum kebencanaan. Namun pendidikan kebencanaan ini akan masuk PPPK dan bukan sebagai mata pelajaran tersendiri.

“Nanti ada bagian dari PPPK, Program Penguatan Pendidikan Karakter, terutama untuk memberikan basic of life skills. Jadi dasar-dasar keterampilan hidup,” kata Muhadjir di kantor Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (27/12) lalu.

“Kita sebut dasar-dasar keterampilan hidup terutama adalah membekali para siswa agar mereka memiliki pemahaman dan kecakapan khusus di dalam melaksanakan maupun menghindari banyak hal, terutama yang sifatnya aktual untuk mereka,” imbuhnya.

Muhadjir menyebut pelaksanaan PPPK akan dimulai pada tahun ajaran 2019. Ia juga akan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memberikan pelatihan kecakapan khusus yang terkait dengan kebencanaan.

Menurut Muhadjir, sebenarnya sejak dulu sudah ada pendidikan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana, namun hanya menjadi muatan lokal (mulok). Dengan adanya instruksi dari presiden, ia membuka kemungkinan untuk mengajarkannya di semua wilayah di Indonesia.
(jbr/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mendikbud: 2018 Sudah Baik, 2019 Harus Lebih Baik Lagi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy membuka Dzikir Nasional Republik di Masjid At-Tin, Jakarta Timur.

Acara dihelat menyongsong tahun baru 2019 ini, dimaknai Muhadjir sebagai sesuatu yang baik dalam menutup dan mengawali tahun yang baik.

“Tahun 2018 ini sudah baik dan kita harus maknai lagi 2019 lebih baik lagi,” kata Muhadjir di Masjid At-Tin, Jakarta Timur, Senin (31/12/2018).

Muhadjir mengatakan, zikir memiliki arti mengingat dalam bahasa Arab. Kata zikir kemudian lebih dimaknai dalam agama Islam sebagai zikrillah, atau dalam arti mengingat kepada Allah, sang pencipta.

“Zikir bisa dengan bentuk merapal kalimat Allah lalu juga bisa dengan hati yang sebetulnya untuk kita dianjurkan terus berpikir mengingat kepada-Nya,” kata dia.

Muhadjir berharap, kegiatan zikir nasional menjelang malam pergantian tahun, bisa terus dilakukan. Selain sebagai pilihan atau alternatif acara selain ke tempat hiburan, kegiatan keagaaman seperti ini dinilainya baik untuk menjadi pribadi yang lebih positif.

“Karena zikir bisa punya makna yang luas termasuk mensyukuri nikmat Allah, juga waspada untuk tidak melakukan hal dilarang-Nya,” tandas Muhadjir.

Diketahui, acara ini dihelat oleh Republika secara berkala setiap tahunnya Parade tausiyah dan dzikir nasional menjadi puncak acara yang mengusung tema “Menebar Kebaikan dan Menguatkan Kepedulian”.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Hari pertama UNBK, Mendikbud Muhadjir blusukan ke sekolah-sekolah, dan menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan ujian nasional tersebut. Apa saja?