Pendaftaran UTBK 2019 Dibuka Hari Ini, Cek Jadwal dan Persyaratan Lengkapnya

Liputan6.com, Jakarta – Mulai 2019 ini, persyaratan untuk mendaftar Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) 2019 adalah wajib mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Dan mulai hari ini, Jumat (1/3/2019), pendaftaran UTBK dibuka.

Dilansir dari laman resmi Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT www.ltmpt.ac.id, pendaftaran ujian UTBK sebagai syarat mengikuti SBMPTN 2019 ini akan dibuka hingga 1 April 2019.

Namun, dibagi menjadi dua gelombang, yaitu gelombang pertama 1–24 Maret 2019 dan gelombang kedua 25 Maret–1 April 2019.

UTBK dapat diikuti oleh siswa lulusan 2017, 2018, dan 2019 dari pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) dan sederajat, serta lulusan Paket C 2017, 2018, dan 2019.

Peserta hanya diperbolehkan mengikuti UTBK maksimal dua kali, dengan ketentuan, UTBK kelompok sains dan tekhnologi (saintek) satu kali dan kelompok sosial dan hukum (soshum) satu kali, atau kelompok saintek dua kali, atau kelompok soshum dua kali.

Kemudian, peserta yang ingin mengikuti tes satu kali dapat mendaftar pada gelombang pertama atau gelombang kedua.

Waktu pelaksanaan tes untuk peserta pendaftar gelombang pertama 13 April–4 Mei 2019 dan gelombang kedua 11–26 Mei 2019.

Peserta yang ingin mengikuti tes UTBK dua kali, harus mendaftarkan diri pada gelombang pertama dan gelombang kedua. Sehingga, peserta yang mendaftar pada gelombang kedua, hanya dapat mengikuti satu kali tes pada 11–26 Mei 2019.

Persyaratan mengikuti UTBK ada tiga yaitu, siswa SMA/MA/SMK kelas 12 pada 2019 atau peserta didik Paket C 2019, lulusan SMA/MA/SMK/Sederajat 2017 dan 2018 atau lulusan Paket C 2017 dan 2018, serta membayar biaya UTBK.

Biaya pendaftaran UTBK sebesar Rp 200.000 setiap mengikuti tesnya dan dapat dibayarkan melalui Bank Mandiri, Bank BNI, atau Bank BTN.

Apabila sudah membayar, maka uang tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh peserta ujian UTBK dengan alasan apapun. Calon peserta Bidikmisi yang dinyatakan lolos persyaratan tidak dipungut biaya.

2 dari 4 halaman

Tahapan dan Waktu Tes UNBK

Tahapan UNBK ini yang pertama adalah peserta wajib mendaftar melalui laman https://pendaftaran-utbk.sbmptn.ac.id menggunakan NISN dan NPSN untuk mendapatkan username dan password.

Kedua, mengunggah pas foto berwarna terbaru, mengisi data, memilih jenis dan sesi ujian, serta lokasi Pusat UTBK PTN untuk mendapatkan slip pembayaran UTBK.

Ketiga, peserta membayar di Bank Mandiri, Bank BNI, atau Bank BTN menggunakan slip pembayaran paling lambat 1×24 jam, kecuali bagi pendaftar Bidikmisi.

Keempat, peserta melakukan login ke laman pendaftaran di https://pendaftaran-utbk.sbmptn.ac.id untuk mencetak kartu peserta UTBK.

Terakhir, peserta mengikuti UTBK sesuai dengan hari, tanggal, sesi, dan lokasi Pusat UTBK PTN yang dipilih.

Untuk jadwal UTBK 2019 akan berlangsung pada Sabtu dan Minggu sebanyak 10 kali atau setiap hari terdapat dua sesi tes, yaitu pagi dan siang sebanyak 20 sesi (kecuali hari libur nasional).

Waktu pelaksanaan tes untuk peserta pendaftar gelombang pertama 13 April–4 Mei 2019, khusus Tuna Netra 4 Mei 2019 pukul 07.30-11.45 WIB dan gelombang kedua 11–26 Mei 2019, khusus Tuna Netra 25 Mei 2019 pukul 07.30-11.45 WIB.

Pengumuman hasil UTBK adalah paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan UTBK.

3 dari 4 halaman

Jenis Tes dan Kelompok Ujian UTKB

UTBK terdiri atas Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Kompetensi Akademik (TKA) yang sesuai dengan kelompok ujian setiap peserta ujian.

TPS digunakan mengukur kemampuan kognitif, yaitu kemampuan penalaran dan pemahaman umum yang penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi.

Kemampuan ini meliputi kemampuan penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis.

Kemudian TKA digunakan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan seseorang agar dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi.

TKA juga mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Penekanan tes pada Higher Order Thinking Skills (HOTS).

Sedangkan kelompok ujian UTBK terbagi menjadi dua, yaitu sains dan tekhnologi atau saintek serta sosial dan humaniora atau soshum.

Kelompok ujian saintek dengan materi ujian TPS dan TKA saintek, yaitu Matematika Saintek, Fisika, Kimia, dan Biologi. Kemudian, kelompok ujian soshum dengan materi ujian TPS dan TKA soshum, yaitu Matematika Soshum, Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Anies Baswedan Sebut Masih Banyak Aset Pemprov DKI Belum Miliki Sertifikat Tanah

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sejumlah aset milik Pemprov DKI Jakarta belum memiliki sertifikat tanah. Salah satunya yakni GOR Ciracas, Jakarta Timur.

“GOR Ciracas ini juga perlu disertifikatkan. Tanah sudah aset kita, tapi belum bersertifikat,” kata Anies di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis, 28 Februari 2019.

Anies menjelaskan rencananya bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta, Jaya berencana melakuan pengukuran untuk GOR Ciracas. Akan tetapi, dikarenakan hujan, pengukuran pun urung dilakukan.

“Sudah aset kita tapi belum disertifikatkan, tapi karena kondisi hujan jadi tidak usah kita lakukan hari ini,” ucap Anies Baswedan.

Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun mengatakan pihaknya juga menerima sejumlah sertifikat tanah dari Jaya untuk beberapa aset milik Pemprov. Sebab, setahun yang lalu proses pengukuran pun telah dilakukan.

“Tahun lalu kita pencanangan PTSL di sana dan tahun ini sertifikatnya diserahkan. Jadi sekarang kami tenang, tanah itu benar-benar milik Pemprov,” ucapnya.

2 dari 3 halaman

Pemasangan Tanda Batas

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mulai mengebut pemasangan tanda batas aset-aset tanah milik DKI dan milik warga. Kegiatan bernama Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas itu dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Ini adalah momen yang sebenarnya punya implikasi besar karena masalah tanah paling mendasar bagi kehidupan kita apalagi di perkotaan. Gerakan ini akan punya implikasi panjang sekali,” ujar Anies di Jalan Perintis Kemerdekaan, Selasa (4/9/2018).

Anies menambahkan, pemasangan tanda batas adalah upaya menuju sertifikasi aset. Nantinya, tim dari Pemprov DKI dan Badan Pertanahan Nasional DKI akan melakukan pengukuran terhadap aset, menyusun peta dan mendaftarkan tanahnya.

Ia menyebut masih banyak serangkaian proses lain untuk mencatat aset-aset itu. “Jadi ini prosesnya panjang,” ujar Anies.

Sementara itu, untuk aset milik warga, Anies menyebut pemasangan tanda batas untuk mendukung upaya sertifikasi lahan warga yang gencar dilakukan pemerintah.

Mantan Mendikbud itu menyebut warga yang memiliki tanah bersertifikat di Jakarta bisa terangkat derajat kesejahteraannya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sepanjang 2019, KPAI Terima 18 Aduan Terkait ‘Pelibatan Anak dalam Politik’

Jakarta – KPAI mencatat video siswa sekolah dasar (SD) menyanyikan lagu ‘Pilih Prabowo-Sandi’ bukan kasus pertama pelibatan anak dalam kegiatan politik. KPAI menyebut setidaknya ada 18 aduan masuk terkait kasus pelibatan anak dalam kegiatan politik sepanjang 2019.

“Dalam pantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh KPAI sepanjang 2019, kasus pelibatan anak dalam politik trendnya meningkat. Ada sekitar 18 aduan yang masuk,” kata Komisioner KPAI Jasra Putra kepada detikcom, Selasa (26/2/2019).

Menurut Jasra, 18 kasus itu dilakukan oleh jaringan tim sukses capres-cawapres hingga partai politik. Sebanyak 5 kasus dilakukan jaringan timses atau timses capres dan cawapres, lalu 13 kasus pelibatan penyalahgunaan oleh partai politik nasional dengan berbagai bentuk pelibatan, mulai membawa bendera partai, memakai atribut partai, sampai memasang bendera partai politik.
“KPAI meminta timses nomor urut 01 dan 02, caleg termasuk keluarga untuk mensetop pelibatan penyalahgunaan anak dalam politik termasuk upaya-upaya pencegahan,” ucap Jasra.

Sebelumnya, video siswa sekolah dasar (SD) menyanyikan lagu ‘Pilih Prabowo-Sandi’ beredar ke publik dan menjadi viral. Dalam video yang viral itu, terlihat sejumlah siswa SD kompak bernyanyi.

Para siswa yang ada dalam video itu memakai seragam sambil menyanyi dan menggerak-gerakkan tangan di dalam sebuah ruangan. Ada pula siswa yang berpose dua jari membentuk jari seperti pistol.

“Ayo kita pilih Prabowo-Sandi,” dendang para siswa seperti dalam video yang dilihat detikcom, Senin (25/2).

Terkait video itu, Bawaslu akan meminta tim cyber mencari pelaku video tersebut. Sementara itu, Kementerian Pendidikan tengah melacak lokasi sekolah itu. Mendikbud Muhadjir Effendy mengancam sanksi bagi guru ataupun pihak sekolah bila terbukti ada pelanggaran.

“Ya tentu ada sanksinya, namanya pelanggaran kok,” ungkap Muhadjir di Gedung Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2).
(ibh/rna)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kementerian Telaah Nyanyian Politik di Sekolah

Jakarta – Video anak-anak Sekolah Dasar (SD) menyanyikan lagu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno viral dan ramai diperbincangkan publik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) kini menelaah nyanyian politik di sekolah itu.

Dirangkum detikcom, Selasa (26/2/2019), video itu menampilkan siswa-siswi yang tengah memakai seragam menyanyikan dan menggerak-gerakkan tangannya di dalam sebuah ruangan. Ada pula siswa yang berpose dua jari membentuk gestur seperti pistol.

“Ayo kita pilih Prabowo-Sandi,” dendang para siswa.


Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sudah mengetahui video tersebut. KPAI memastikan akan menelusurinya.

“KPAI akan mendalami beredarnya video anak yang secara serentak bermuatan ajakan untuk memilih salah satu pasangan capres-cawapres,” kata Ketua KPAI Susanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/2).

Tak hanya KPAI, Kemdikbud juga bergerak cepat menelusuri video itu. Mendikbud Muhadjir Effendy mengancam sanksi bagi guru ataupun pihak sekolah bila terbukti ada pelanggaran.

“Ya tentu ada sanksinya, namanya pelanggaran kok,” ungkap Muhadjir di Gedung Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2).

Muhadjir menyebut pihaknya tengah melacak identitas sekolah yang video siswanya menyanyikan lagu Prabowo-Sandi jadi viral itu. Dia menegaskan lembaga pendidikan tidak boleh dimasuki unsur politik, sekecil apa pun itu.

Dia juga mengutuk pihak-pihak yang membawa politik masuk ke sekolah. Muhadjir pun memastikan akan mengusut soal sekolah yang membuat siswa-siswanya menyanyikan lagu Prabowo-Sandi di dalam kelas itu.

“Sedang kita lacak itu, itu tidak boleh itu, saya tidak bermaksud siapa pun yang dinyanyikan tidak pada tempatnya di lembaga pendidikan dipakai untuk itu (politik),” kata Muhadjir.

Pihak Bawaslu sendiri telah meminta tim cyber untuk mencari pelaku video tersebut. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan pihaknya belum menemukan adanya sanksi pidana, bagi pelaku pelibatan anak dalam kampanye.

Namun, dia mengatakan Komisi Perlindungan Anak dapat ikut menangani permasalahan ini.

“Kita kan minta ini kepada tim cyber untuk buat segera ditindak, dicari siapa pelakunya,” ujar Fritz.

Dia meminta peserta pemilu tidak melanggar aturan dalam melakukan kampanye. Salah satu aturan yang dimaksud di antaranya adalah melibatkan anak-anak dalam kampanye.

Bagaimana sikap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terkait video nyanyian politik di sekolah itu? Mereka menyayangkan aksi sejumlah siswa sekolah dasar (SD) menyanyi lagu ‘Pilih Prabowo-Sandi’. BPN meminta orang tua dan guru sekolah berperan aktif menangkal hal-hal seperti ini.

“Ini adalah tanggung jawab semua pihak. Satu, orang tuanya, bagaimana dia ajarkan anaknya dan memanfaatkan media sosial dengan baik dan benar. Dua, guru-gurunya ke mana ini gurunya? Ngasih tahu apa nggak?” kata jubir BPN bidang Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Wanita BPN, Desy Ratnasari, di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (26/2).

Desy juga mengimbau semua pihak tidak berspekulasi terlalu jauh. Dia berharap kasus seperti ini dijadikan pelajaran oleh para orang tua dan guru sekolah.
(gbr/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ironi Guru Agama Cabuli Anak Didiknya

Jakarta – Bak petir di siang bolong, orang tua sejumlah siswi di sebuah SD negeri di Kota Bangun, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, terkejut mendengar laporan anak-anak mereka yang mengaku telah dicabuli. Pelakunya lebih mengejutkan lagi, guru agama di sekolah tersebut. Semua pun kompak membawa kasus ini ke polisi.

Kasus ini bisa terungkap berkat adanya salah seorang siswi yang melapor kepada orang tuanya. Orang tua siswi tersebut kemudian memberi tahu ke orang tua murid lainnya apakah anak mereka pernah dicabuli pelaku. Sejumlah siswi pun mengamini. Para orang tua ini kemudian mendatangi rumah kepala sekolah dan meminta hal ini diusut.

Kepala sekolah setelah melakukan pemanggilan mengatakan, guru berinisial BS (57) ini tidak mengakui perbuatannya. Tidak terima, para orang tua lalu melapor ke Polsek Kota Bangun.


Polisi kemudian mendatangi rumah dan menangkap BS. Sejumlah barang bukti disita dari pelaku dan korban. Saat diperiksa, BS akhirnya mengakui perbuatannya mencabuli pelaku. BS pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Ilustrasi pencabulan anakIlustrasi pencabulan anak Foto: Andhika Akbarayansyah

“Dia mengakui perbuatannya saat diamankan,” kata Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Damus Asa saat dihubungi detikcom lewat telepon, Senin (25/2/2019).
AKP Damus menceritakan, BS melakukan perbuatan cabulnya ini di dalam kelas. BS memangku siswi, dan di saat bersamaan tangannya meraba tubuh dan kemaluan korban. Parahnya, BS juga memperlihatkan film porno.

“Kalau dari keterangan anak-anak, kita sampaikan beberapa orang dikasih lihat film-film telanjang. Cuma kita cari di HP-nya belum ketemu,” ucapnya.

Para korban yang rata-rata berusia 8-9 tahun tidak kuasa melawan saat dicabuli BS. Menurut AKP Damus, para korbannya diancam oleh tersangka agar tidak memberitahukan perbuatan tersebut kepada siapapun.

“Korban diancam kalau menolak atau ngasih tahu ke orang tua nggak dikasih nilai agama,” ujar AKP Damus.

Dikabarkan ada lebih dari 10 siswi yang jadi korban kebiadaban BS. Namun menurut AKP Damus, sejauh ini ada 9 orang siswi yang mengakui pernah dicabuli BS.

Ironi Guru Agama Cabuli Anak DidiknyaFoto: Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Damus Asa (ist)

“Ada 6 orang yang diraba-raba alat vitalnya. Pahanya, dadanya, sambil dipangku. Ada 3 orang juga yang sempat kemaluannya dimasuki pakai jari tersangka,” ujar AKP Damus.

AKP Damus menegaskan, pihaknya masih terus mengembangkan kasus ini. Polisi masih mendalami apakah ada siswi lainnya yang jadi korban. Tersangka juga masih didalami keterangannya soal motifnya melakukan perbuatan biadab tersebut.

“Sementara sih pengakuannya sekadar iseng saja,” ucapnya.

BS saat ini mendekam di ruang tahanan Polres Kukar. Dia dijerat pasal 287 KUHP dan pasal 76e juncto pasal 82 ayat 2 UU Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.

“Kita juga nantinya mau undang psikiater untuk memeriksa apakah dia ada gangguan jiwa. Tersangka ini sudah berumur juga,” ujar AKP Damus.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy telah merespons adanya kasus ini. Dia mengatakan perbuatan BS tidak bisa ditoleransi.

“Sangat sangat tidak ditoleransi itu,” ujar Muhadjir kepada wartawan di SMAN 15 Kota Bekasi, Ciketing Udik, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (25/2).

Muhadjir mengaku belum membaca berita terkait kasus pencabulan guru agama tersebut kepada 9 orang siswi ini. Namun, menurut Muhadjir, pelanggaran yang dilakukan oleh guru agama tersebut mesti ditelaah lebih dalam.

“Pokoknya guru itu kalau melakukan pelanggaran, pertama harus dicek apakah dia pelanggaran etik atau pelanggaran pidana. Kalau pelanggaran etik, itu urusannya dengan dewan etik, kalau itu di daerah biasanya akan ditangani dengan kepala dinas, dan tim yang dibentuk untuk mengecek dia,” jelas Muhadjir.

“Kalau ditemukan ada pelanggaran pidana, ya itu urusannya polisi dan harus ditindak secara hukum,” sambungnya menegaskan.
(hri/jbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Janji Polisi Usut Vandalisme di Monumen Serangan Umum 1 Maret Yogya

Yogyakarta – Aparat kepolisian berkomitmen mengusut aksi vandalisme yang menyasar relief di Monumen Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949 di Kompleks Museum Benteng Vredeburg Yogya. Komitmen itu disampaikan Kapolda DIY, Irjen Pol Ahmad Dofiri.

Kepada wartawan, Dofiri mengatakan dirinya telah memerintahkan Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Armaini, untuk mengusut kasus vandalisme di monumen yang berada di Titik Nol KM Yogya ini. Sebab, aksi tersebut dianggap meresahkan.

“Pelakunya saya bilang ke Kapolresta (Yogyakarta) untuk diusut,” ujar Dofiri di Hotel Royal Darmo Kota Yogyakarta, Rabu (20/2/2019).

Agar kasus serupa tak terulang, lanjut Dofiri, pihaknya Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bersedia memasang CCTV di lokasi-lokasi strategis. Menurutnya, jika ada CCTV maka pengawasan aparat seperti di Monumen SU 1 Maret akan lebih maksimal.
“Jadi kita juga kalau misalnya ada CCTV, masang (CCTV) seperti itu memudahkan kita. Paling tidak (peristiwa) terekam. Ini salah satu bentuk pengawasan, karena orang banyak,” lanjutnya.

Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Armaini menambahkan, setelah ini pihaknya akan berupaya untuk menangkap pelaku. “Kita akan coba cari pelakunya. Tapi kita juga imbau lah, ada masyarakat supaya ikut mengawasi dan menemukan orangnya,” ujarnya.

Armaini menduga aksi vandalisme yang menyasar Relief Monumen SU 1 Maret 1949 merupakan bentuk kenakalan remaja. Meski demikian, lanjutnya, aksi vandalisme yang merusak fasilitas publik apapun alasannya tak bisa dibenarkan.

“Intinya (aksi vandalisme) sebenernya itu pelanggaran, itu meresahkan masyarakat, enggak boleh itu. Ya kita akan coba lah patroli cari pelakunya siapa, kita tertibkan. Itu bisa masuk pasal pengrusakan,” tandasnya.

Sementara Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menyayangkan adanya aksi vandalisme di Relief Monumen SU 1 Maret 1949. Padahal monumen yang berada di timur laut Titik Nol KM Yogyakarta ini sarat dengan nilai sejarah.

“Sangat disayangkan, kita masih melihat beberapa perusakan fasilitas-fasilitas publik yang ada di Kota Yogyakarta,” ujar.

Pascainsiden ini, Pemkot Yogyakarta akan mencoba berkoordinasi dengan pengelola Museum Benteng Vredeburg. Sebab, Pemkot tak memiliki kewenangan karena pengelolaan Monumen SU 1 Maret di bawah naungan Kemendikbud.

“Kebetulan ini (monumen) serangan umumnya berada di wilayah Benteng Vredeburg ya. Benteng Vredeburg ini sebenarnya berada di bawah kepengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud),” ujar politikus PAN Yogyakarta ini.

“Sepertinya perlu ada koordinasi lebih lanjut. Karena lebih baik ada sesuatu koordinasi (antara Pemkot dengan pengelola museum) sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Karena di monumen ini semua orang bisa masuk,” pungkas dia
(ush/sip)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Hadiri Puncak Cap Go Meh, Anies: Perayaan Ini Harus Dilanggengkan

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri puncak perayaan Cap Go Meh di kawasan Petak Sembilan, Glodok, Jakarta Barat. Anies mengaku kehadirannya kali ini adalah kehadiran kelimanya dalam perayaan tahun baru Imlek itu.

Ia berharap perayaan cap go meh dapat langgeng dan terus rutin dilakukan. “Ini perayaan tahunan yang harus dilanggengkan. Ini bagian budaya di Jakarta, saya pribadi setiap tahun, setiap ada Pecinan saya akan hadir di tempat ini,” kata Anies Baswedan di Petak Sembilan, Selasa (19/2/2019).

Anies juga meminta warga tak bosan mengembangkan budaya Pecinan tersebut agar bisa jadi destinasi wisata unggulan di Jakarta. “Kita harap Pecinan ini jadi tujuan utama wisata di Jakarta,” ucap Anies Baswedan.

Mantan Mendikbud itu juga mengucapkan terimakasih pada warga di sekitar Pecinan tersebut, sehingga kini kawasan itu menjadi pusat ekonomi.

2 dari 3 halaman

Ucapkan Terima Kasih

“Saya ingin ucapkan terimakasih pada warga di sini yang sudah menjaga tradisi sehingga tempat ini menjadi tumbuh berkembang secara ekonomi bergerak, secara budaya tumbuh,” katanya

Ia mengingatkan bahwa perayaan cap go meh sebagai salah satu penanda pentingnya persatuan di Jakarta. “Penting menjaga Agara suasana teduh danau bersahabat dengan semua, agar persatuan bisa terjaga,” Anies memungkasi.


Reporter: Dewi Larasati

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jelang Tes PPPK, Mendikbud Serahkan Soal Seleksi ke Menteri PANRB

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mewakili Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) menerima penyerahan 1.310 soal seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Soal yang diserahkan tersebut terdiri dari soal kompetensi manajerial 530 soal, kompetensi sosio kultural 130 soal, uji kompetensi teknis 520 soal, dan wawancara tertulis 130 soal. Sesuai jadwal, tes PPPK akan dimulai pada 23-24 Februari.

Adapun sebanyak 362 Pemda telah menyampaikan usulan kebutuhan PPPK. Di samping itu, dua instansi pemerintah pusat juga membuka untuk PPPK yakni Kementerian Ristek Dikti dan Kementerian Agama. Sisanya, masih terkendala karena belanja pegawai yang lebih dari 50 persen.

Menteri Syafruddin mengapresiasi Kemendikbud dan instansi lain yang tergabung dalam Panselnas PPPK 2019 karena telah menyiapkan tahap seleksi ini dengan baik.

“Lebih khusus lagi, kita memberikan pencerahan atau harapan kepada saudara kita yang punya jasa, yaitu para guru honorer, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian yang sudah 10 hingga 15 tahun mengabdi dengan gaji terbatas,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (18/2/2019).

Dia menjelaskan, PPPK juga akan dibuka untuk jalur umum demi percepatan capaian target organisasi.

“Jadi ada keseimbangan antara kepentingan bangsa dan kepentingan orang-orang yang sudah punya jasa besar,” ujarnya.

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan, kompetensi manajerial dan sosio kultural hanya berlaku pada jabatan yang bisa diisi oleh PPPK. Kelompok soal tersebut disiapkan oleh Kemendikbud.

Sedangkan soal-soal kompetensi teknis, lanjut dia, akan disesuaikan dengan jabatan masing-masing. Soal kompetensi teknis tersebut nantinya disiapkan oleh instansi yang menjaring.

“Kemendikbud berkomitmen untuk selalu membantu proses pengadaan ASN secara akuntabel dan transparan. Ini agar diperoleh calon-calon ASN yang profesional dan berintegritas,” pungkas dia.

2 dari 2 halaman

Rekrutmen PPPK Tahap II Bakal Digelar Mei

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan akan menggelar rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) tahap II dalam waktu dekat. Adapun rekrutmen PPPK tahap I resmi ditutup pada Minggu (17/2/2019).

Menteri PANRB Syafruddin mengungkapkan, rekrutmen PPPK tahap II akan dilaksanakan pada Mei 2019. Seperti diketahui, rekrutmen PPPK tahap I dibuka untuk Guru, Dosen, Penyuluh Petani, dan juga Tenaga Kesehatan.

“Nanti ada lagi pendaftaran PPPK dibuka Mei. Nanti kita akan adakan lagi kan formasi umum juga belum kita buka seperti diaspora dan beberapa fungsi teknis lainnya,” jelas dia di Gedung Kementerian PANRB, Senin (18/2/2019).

Untuk rekrutmen PPPK pada tahap I, ia mengaku cukup senang dengan pendaftar yang menyentuh 100 ribu orang. Pasalnya pendaftaran PPPK tahap I ini berpotensi mencapai 150 ribu orang.

“Iya kan nanti PPPK tahap II, jadi bisa daftar lagi. Itu juga formasi umumnya kan belum dibuka,” ungkap dia.

Ia pun memastikan, pemerintah akan melakukan tes PPPK tahap I sesuai dari jadwal yang telah ditentukan dan tidak akan molor.

“Kemudian on the track waktunya tetap 22 dan 23 Februari akan dilaksanakan test. Kira-kira akhir bulan ini sudah bisa diumumkan,” jelas dia.

Kemendikbud: PAUD untuk Pendidikan Karakter, Bukan Calistung

Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Didik Suhardi mengatakan, pendidikan anak usia dini (PAUD) harus menekankan pendidikan karakter bukan pendidikan membaca, menulis dan berhitung (calistung).  

“Masuk SD tidak boleh ada tes calistung, karena pendidikan di lembaga PAUD bukan untuk mengajarkan calistung,” ujar Sesjen Kemendikbud Didik Suhardi, dikutip dari Antara, Jakarta, Minggu (17/2/2019).    

Dia menjelaskan, PAUD harus berkembang dengan baik di Indonesia. Pada 2016, Kemendikbud untuk pertama kalinya memberikan bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk PAUD, jumlah lembaga PAUD sekitar 190-ribu.

Sekarang, katanya, sudah ada sekitar 246-ribu lembaga PAUD yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.   

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pada Pasal 69 ayat (5) disebutkan, penerimaan peserta didik kelas satu SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.

Kemudian dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), tercantum bahwa persyaratan usia merupakan satu-satunya syarat calon peserta didik kelas 1 SD, yaitu berusia tujuh tahun atau paling rendah enam tahun pada 1 Juli tahun berjalan.   

2 dari 2 halaman

Kesadaran Naik

Didik mengatakan, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pendidikan prasekolah sudah tinggi. Yang masih menjadi persoalan adalah mengenai standardisasi penyelenggaraan lembaga PAUD, termasuk pengajaran calistung pada anak-anak usia dini.  

“PAUD itu filosofinya adalah tempat bermain, taman bermain. Oleh karena itu harus diluruskan,” katanya.   

Ia menuturkan, Mendikbud juga akan membuat surat edaran ke sekolah-sekolah dasar supaya tidak memberlakukan tes calistung untuk calon peserta didik kelas satu SD, dan hanya melihat persyaratan usia.   


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kasus Persekusi Guru, Mendikbud Minta Sekolah Buat Kontrak Belajar

Liputan6.com, Jakarta – Kasus persekusiatau perundungan murid terhadap gurunya di Gresik, Jawa Timur beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy pun meminta sekolah membuat kontrak belajar antara guru, murid, dan komite sekolah.

“Kalau bisa, di setiap sekolah ada kontrak belajar antara siswa, pihak sekolah, komite sekolah tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Seperti janji Sapta Marga yang diucapkan prajurit TNI,” ujar Muhadjir saat menutup acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan atau RNPK 2019 di Pusdiklat Kemendikbud, Serua, Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (13/2/2018).

Menurut dia, kontrak belajar tersebut juga memuat sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada para siswa apabila ia melakukan pelanggaran seperti persekusi siswa kepada guru di Gresik.

“Misal, sanksi ringan apa, sanksi berat apa (jika siswa melanggar aturan sekolah). Akan kita coba buat pedomannya, kontrak belajar,” ucap dia.

Muhadjir mengatakan, sudah menurunkan tim untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya hingga kasus persekusi siswa kepada guru di Gresik itu bisa terjadi.

“Saya minta ke Ditjen Dikdasmen (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah turunkan tim untuk menelusuri lebih lanjut,” kata dia.

2 dari 3 halaman

Tak Tahu Sudah Terpapar PPK atau Belum

Muhadjir menjelaskan, tim tersebut juga diturunkan untuk mencari tahu apakah sekolah tersebut sudah terpapar program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) atau belum.

Karena memang dirinya mengakui, saat ini program PPK belum terpapar merata ke semua sekolah.

“Pertama, saya belum cek anak yang melakukan tindakan sangat tidak terpuji di Gresik sudah terpapar program PPK atau belum. Tetapi dugaan saya belum,” ucapnya.

Oleh karena itu, menurut Muhadjir, pihaknya juga akan menjadikan kejadian di Gresik ini sebagai contoh model kasus untuk dipelajari dan dirumuskan solusi penyelesaian pada kasus-kasus di kelas secara umum.

“Seperti misalnya, bagaimana sekolah dan guru memainkan perannya, termasuk juga bagaimana kepala sekolah, kemudian bagaimana suasana kelas sebelum kejadian perundungan dan sebagainya,” pungkas Muhadjir.

Dia menegaskan, semua hal tersebut perlu diketahui untuk menjadi bahan evaluasi.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: