TKN Jokowi: Rekomendasi AHY untuk Presiden Mendatang Terlalu Prematur

Jakarta – Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pidato politiknya sempat memberikan beberapa rekomendasi kepada presiden terpilih di Pilpres 2019. Namun, rekomendasi AHY itu dinilai politisi Golkar Mukhamad Misbakhun terlalu prematur.

“Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan AHY untuk presiden mendatang rasanya terlalu prematur, mengingat kontestasi pemilihan presiden saat ini sedang berlangsung,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/3/2019).

Lebih lanjut, Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin itu menilai AHY masih miskin pengalaman di bidang politik. AHY juga terkesan menggurui dan bertindak prematur dengan pidato politiknya itu. Menurutnya, rekomendasi AHY itu lebih tepat disampaikan kepada pasangan capres-cawapres yang didukung Demorkat, yaitu pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Rasanya akan lebih elok jika rekomendasi dari anggota koalisi partai pendukung diberikan kepada Prabowo-Sandi. Masukkan rekomendasi AHY itu sebagai bagian dari program-program kerja dalam kampanye bersama,” katanya.

Misbakhun menduga orasi politik AHY yang disiarkan langsung oleh media televisi itu justru mencerminkan kegelisahan PD sebagai pengusung Prabowo-Sandi. Misbakhun mengungkapkan, orasi AHY memunculkan kesan koalisi pengusung Prabowo-Sandi tak terlalu menggubris partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

“Demokrat ini dulu pernah membawa AHY untuk menjadi cawapres ke partai-partai koalisi tetapi tidak bisa dicalonkan. Sekarang AHY muncul di panggung eksklusif nan megah dan berpidato. Bisa jadi itu karena Partai Demokrat sudah tidak didengarkan oleh partai-partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi sehingga memaksa mereka harus membuat panggung sendiri,” jelasnya.

Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu menilai isi pidato AHY malah menunjukkan PD tak punya solusi teknis atas berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia. Padahal, kata Misbakhun, partai politik adalah alat perjuangan untuk mencapai cita-cita besar rakyat Indonesia.

“Di saat paslon capres dan cawapres sudah bicara biodiesel dan B20, bicara unicorn dan Palapa Ring sebagai infrastrukturnya, Partai Demokrat masih berkutat membicarakan masalah, bukan solusi. Masih sangat umum, global dan jauh dari detil teknis penyelesaian masalahnya,” kata Misbakhun.

Misbakhun pun menyarankan AHY agar lebih sering bergaul dengan berbagai kalangan ketimbang tampil eksklusif di panggung. Menurutnya, hal itu juga untuk menempa AHY agar bisa berjiwa besar dalam menyikapi sebuah keputusan politik yang tak selalu menguntungkan.

“Paslon capres dan cawapres saat ini adalah putra-putra terbaik bangsa, yang sedang berdiri di panggung rakyat. SBY terlalu memaksakan untuk mendudukkan AHY sejajar dengan capres-cawapres yang saat ini sedang melakukan konstestasi. Mendudukkan AHY yang miskin pengalaman dan rekam jejak untuk merasa pantas menyampaikan rekomendasi kepada presiden yang akan datang, sama saja SBY meletakkan Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’aruf lebih rendah dari AHY,” tuturnya.
(nvl/fdu)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN Nilai Pidato AHY untuk Presiden Mendatang Ditujukan ke Jokowi

Jakarta – Komandan Kogasma Pemenangan Pemilu Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan rekomendasi partainya kepada Presiden RI mendatang yang diharapkan terus melakukan perubahan untuk kemajuan Indonesia. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo- Maruf Amin menyebut AHY ingin program SBY dilanjutkan Jokowi.

“Ya saya kira Mas AHY menjadi corong atau paling tidak ingin beberapa program Pak SBY dilanjutkan oleh Pak Jokowi,” ujar wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Jumat (1/3/2019).

Karding mengatakan dalama pidato yang disampaikan AHY menunjukkan pesan bahwa Jokowi telah melanjutkan program yang ada. Hal ini menurutnya tidak merubah kebijakan secara drastis.

“Sekaligus juga pesan bahwa ada beberapa program yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, dilanjutkan dan disempurnakan oleh Pak Jokowi. Pesan subtansinya adalah kontinuitas program. Jadi tidak berubah pemerintahan lalu berubah juga kebijakan secara drastis,” ujar Karding.

Menurut Karding, Jokowi telah banyak memodifikasi kebijakan-kebijakan terdahulu, diantaranya Kartu Indonesia Pintar hingga bantuan pangan non tunai. Karding mengatakan hal ini menunjukan Jokowi tidak hanya melanjutkan program, namun juga menyempurnakan program yang ada.

“Pak Jokowi telah menginovasi melakukan diversifikasi terhadap banyak kebijakan-kebijakan terdahulu dan kita lihat dari misalnya KIP, KIS dan bantuan pangan non-tunai itu bagian dari upaya Pak Jokowi semakin memperbaiki sistemnya. Sekaligus mengevektifkan seluruh bantuan-bantuan dan istilah jejaring pengaman sosialnya dan menurut saya ini sesuatu yang baik, sesuatu yang menarik,” kata Kiarding.

“Jadi prinsipnya bahwa Pak Jokowi melanjutkan yang baik dan menyempurnakan yang belum dan mengkreasi hal-hal yang baru. Yang kedua ini sikap yang baik dari Pak Jokowi,” sambungnya.

Sebelumnya, AHY menyampaikan pidato politiknya soal rekomendasi partainya kepada Presiden RI mendatang. Rekomendasi ini, presiden mendatang diharapkan melakukan perubahan untuk kemajuan Indonesia.

“Presiden hasil Pemilu tahun 2019, presiden yang diharapkan bisa terus melakukan perubahan dan kemajuan yang nyata bagi kehidupan rakyat. Partai Demokrat berpendapat bahwa hakikat pembangunan adalah kesinambungan dan perubahan. Continuity and change. Yang sudah baik lanjutkan, yang belum baik perbaiki,” kata AHY di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

AHY menuturkan rekomendasi ini diberikan kepada presiden mendatang karena Demokrat tidak memiliki kader utama yang dicalonkan untuk menjadi capres maupun cawapres RI periode 2019-2024. Maka dari itu, kontribusi PD untuk RI adalah menyampaikan rekomendasi program era Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang prorakyat.

(dwia/zak)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pidato Lengkap AHY soal Rekomendasi Demokrat untuk Presiden Mendatang

Jakarta – Komandan Kogasma Pemenangan Pemilu Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politiknya soal rekomendasi partainya kepada Presiden RI mendatang. Rekomendasi ini, presiden mendatang diharapkan melakukan perubahan untuk kemajuan Indonesia.

“Presiden hasil Pemilu tahun 2019, presiden yang diharapkan bisa terus melakukan perubahan dan kemajuan yang nyata bagi kehidupan rakyat. Partai Demokrat berpendapat bahwa hakikat pembangunan adalah kesinambungan dan perubahan. Continuity and change. Yang sudah baik lanjutkan, yang belum baik perbaiki,” kata AHY di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

AHY menuturkan rekomendasi ini diberikan kepada presiden mendatang karena Demokrat tidak memiliki kader utama yang dicalonkan untuk menjadi capres maupun cawapres RI periode 2019-2024. Maka dari itu, kontribusi PD untuk RI adalah menyampaikan rekomendasi program era Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang prorakyat.

Ada tiga pokok pandangan PD sebagai pesan ke presiden mendatang yang disampaikan dalam pidatonya. Di antaranya soal pertumbuhan ekonomi, impor pangan, hingga persoalan hukum.

Berikut pidato lengkap AHY soal rekomendasi untuk presiden mendatang:

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader Demokrat, dan rekan-rekan media yang telah hadir di ruangan ini; juga kepada seluruh rakyat Indonesia, yang berkenan meluangkan waktu untuk mendengarkan pidato politik Partai Demokrat, melalui siaran langsung media televisi.

I would also like to extend a very warm welcome to His Excellencies, Ambassadors of Friendly Countries to the Republic of Indonesia; members of the Diplomatic Corps; members of the foreign press; distinguished guests, ladies and gentlemen.

Hadir pula bersama kita, perwakilan dari Taruna Akademi Demokrat, yang baru dibentuk tahun lalu. Akademi Demokrat didesain untuk membangun karakter sebagai patriot, pejuang dan pemimpin; agar mereka memiliki loyalitas dan pengabdian kepada negara, diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Pendidikan Akademi Demokrat dilakukan melalui metode tri pola dasar, Tri Sakti Wiratama, yakni gabungan kekuatan mental, fisik, dan intelektual. Ini adalah sumbangsih Partai Demokrat dalam menyiapkan para calon pemimpin bangsa di masa depan.

Hadirin sekalian,

Pada malam yang membahagiakan ini, izinkan saya berbicara kepada seluruh rakyat Indonesia, mewakili kader dan keluarga besar Demokrat di seluruh tanah air, untuk menyampaikan pidato politik Partai Demokrat.

Judul pidato ini adalah “Rekomendasi Partai Demokrat untuk Presiden Indonesia Mendatang.” Presiden hasil Pemilu tahun 2019, Presiden yang diharapkan bisa terus melakukan perubahan dan kemajuan yang nyata bagi kehidupan rakyat. Partai Demokrat berpendapat bahwa hakikat pembangunan adalah kesinambungan dan perubahan. Continuity and change. Yang sudah baik lanjutkan, yang belum baik perbaiki.

Ada tiga hal pokok yang ingin saya sampaikan:
Pertama, tantangan Indonesia 2019-2024, dalam perspektif dunia internasional dan nasional.
Kedua, persoalan dan aspirasi rakyat, serta solusi dan kebijakan yang ditawarkan Demokrat.
Ketiga, ajakan Demokrat menyikapi perkembangan situasi sosial politik dewasa ini.

Kami menyadari, Demokrat tidak memiliki kader utama yang menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2019-2024. Karenanya, tidaklah berlebihan jika melalui forum ini, kami menyampaikan rekomendasi kepada Presiden mendatang, sebagai wujud kontribusi Partai Demokrat dalam memperjuangkan harapan rakyat Indonesia.

Seyogianya, pidato politik ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, beliau tidak dapat hadir di tempat ini, karena sedang mendampingi Ibu Ani Yudhoyono dalam menjalani pengobatan dan perawatan secara intensif di Singapura. Insya Allah, hati dan pikiran beliau berdua tetap bersama kita, dalam perjuangan yang penting ini.

Atas nama keluarga besar Pak SBY, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, yang telah memberikan perhatian dan doa yang tulus bagi kesembuhan Ibu Ani. Semoga Allah SWT membalas budi baik Bapak Ibu sekalian.

Tentu, sebagai anak, saya ingin mendampingi dan menguatkan hati Ibu Ani. Namun, beliaulah yang justru mendorong saya, untuk tetap turun ke tengah-tengah masyarakat. Semangat dari Ibu Ani ini, insya Allah, menjadi inspirasi bagi kita semua, untuk terus berjuang, bersama rakyat Indonesia.

Kepada seluruh kader Demokrat saya mengingatkan; Ibu Ani yang sedang terbaring sakit saja, masih memikirkan nasib rakyat; maka kita yang dikaruniai kesehatan ini, harusnya jauh lebih bersemangat lagi, untuk memperjuangkan harapan dan masa depan rakyat yang kita cintai.

Saudara – saudaraku sebangsa dan setanah air,

Pada bagian pertama dari pidato ini, secara singkat saya ingin memotret tantangan yang dihadapi Indonesia lima tahun ke depan, baik dalam perspektif dunia internasional maupun nasional.

Negara kita adalah negara yang besar; terbesar di ASEAN; anggota G- 20; negara dengan jumlah populasi muslim terbesar. Kini, Indonesia kerap disebut sebagai “global player, regional power”.

Kedepan, kita optimis, insya Allah, Indonesia akan semakin dihormati dan disegani dunia internasional. Tetapi, optimisme saja tidak cukup. Untuk itu, kita perlu memahami berbagai tantangan yang akan kita hadapi.

Beberapa tantangan global itu antara lain; dinamika hubungan antar negara yang diwarnai kerjasama, kompetisi, dan konfrontasi; masalah sumber daya alam yang makin menipis; perubahan iklim; jumlah penduduk dunia yang makin besar; serta perkembangan teknologi yang sangat cepat.

Di tingkat nasional, Demokrat juga memotret sejumlah tantangan, antara lain; bagaimana kita dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 6%. Tentu, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang juga bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan sekaligus mengurangi kemiskinan. Artinya, kue pembangunan ekonomi yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, termasuk the bottom 40, atau sekitar 100 juta saudara-saudara kita, yang terkategori miskin dan kurang mampu.

Tantangan utama lainnya adalah memaksimalkan bonus demografi, penduduk berusia produktif. Kita tidak ingin angkatan kerja muda, justru menjadi bencana, karena tidak memiliki kapasitas, produktivitas dan daya saing yang tinggi. Pendidikan menjadi kuncinya. Baik pendidikan formal, informal maupun yang bersifat vokasional atau pelatihan keterampilan kerja.

Selanjutnya, kita perlu mencermati kebutuhan energi dan pangan yang semakin meningkat. Di bidang energi, kita harus mampu menyusun strategi untuk mencapai target Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025, sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam memenuhi Paris Agreement.

Sementara di bidang pangan, kita harus mengurangi ketergantungan impor pangan. Kita juga harus mencari solusi atas tren penurunan lahan pertanian dan berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian. Diperlukan pula, pengembangan teknologi dan tata kelola pertanian agar produksi dan produktivitas makin meningkat, tanpa merusak lingkungan.

Itulah sejumlah tantangan kita, lima tahun ke depan. Di balik tantangan, tentunya ada peluang. Dan ini bergantung sebagian besar, pada pilihan kebijakan pemimpin dan pemerintah mendatang.

Kita mengetahui, menghadapi kompleksitas tantangan global dan nasional itu, diperlukan kepemimpinan nasional yang kuat, visioner dan adaptif. Juga pemerintahan yang responsif, efektif dan rela bekerja keras.

Pemimpin yang kuat; mampu mengatasi segala permasalahan bangsa, mampu membuat Indonesia semakin kuat dan maju, serta mampu memperjuangkan kepentingan nasional dalam hubungan internasional. Pemimpin yang visioner; mampu melihat peluang dan mengatasi tantangan bangsa di awal abad 21. Dan Pemimpin yang adaptif; mampu menyesuaikan diri dengan zaman, tanpa kehilangan kepribadian dan jati diri bangsa.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Pada bagian kedua, saya akan menyampaikan tentang persoalan dan aspirasi rakyat, serta solusi dan kebijakan yang Partai Demokrat rekomendasikan.

Selama dua tahun terakhir ini, Ketua Umum Partai Demokrat dan jajarannya, termasuk saya selaku Komandan Kogasma, aktif berkeliling nusantara, untuk menyerap aspirasi masyarakat. Beberapa persoalan utama, yang sering disampaikan kepada kami antara lain;

Pertama, soal melemahnya daya beli masyarakat, baik di pulau Jawa maupun di luar Jawa; perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini terjadi, karena menurunnya penghasilan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan.

Kedua, lapangan pekerjaan. Masyarakat, khususnya anak-anak muda cemas, tidak bisa memperoleh pekerjaan yang layak, sesuai dengan kompetensi mereka. Sedangkan mereka yang sudah bekerja, khawatir akan kehilangan pekerjaannya, akibat melemahnya ekonomi nasional.

Merespons persoalan tadi, Demokrat merekomendasikan kepada Presiden mendatang, untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai angka 6% atau lebih, serta menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif; diantaranya dengan cara melonggarkan pajak.

Dunia usaha yang maju akan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak lagi, serta mampu meningkatkan upah dan kesejahteraan buruh kita. Selain itu, daya beli masyarakat juga harus kita perkuat melalui peningkatan gaji pegawai, termasuk guru, TNI & Polri serta pensiunan.

Khusus untuk membantu masyarakat miskin dan kurang mampu, Presiden mendatang disarankan untuk menjalankan kebijakan dan program khusus untuk melindungi dan meningkatkan kelayakan hidup kaum miskin. Dengan segala kerendahan hati, Partai Demokrat menyarankan Program-Program Pro-Rakyat era SBY dapat dilanjutkan dan ditingkatkan, apapun namanya.

Program-Program Pro Rakyat SBY tersebut antara lain; PKH, Raskin, BLSM, BPJS, BOS, Bidik Misi, LPDP, Beasiswa Santri, KUR dan PNPM, serta penyaluran subsidi secara tepat sasaran; seperti subsidi BBM, listrik dan pupuk.

Selanjutnya, persoalan ketiga yang perlu kita cermati saat ini adalah tentang keadilan hukum. Kita menangkap kegelisahan masyarakat terkait penegakan hukum yang di sana sini terkesan tebang pilih; tajam ke bawah tumpul ke atas; yang kuat menang, yang lemah kalah.

Partai Demokrat merekomendasikan kepada Presiden mendatang, untuk menjamin tegaknya nilai-nilai keadilan bagi seluruh warga negara. Penegakan hukum tidak boleh menjadi instrumen politik terhadap mereka yang beroposisi. Kita sering mendengar jargon, lawan berdebat adalah kawan dalam berpikir. Oposisi dalam berpolitik adalah koalisi dalam membangun bangsa. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang merasa takut untuk berbicara, termasuk dalam menyampaikan kritik dan gagasannya.

Yang terpenting, kebebasan berekspresi harus tetap berada di dalam koridor hukum, serta etika dan norma berdemokrasi. Bukan fitnah, hoax, ujaran kebencian, atau pembunuhan karakter.

Hadirin sekalian,

Demokrat juga mencermati beberapa isu penting yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Isu pertama, dalam konteks kehidupan berdemokrasi, kita perlu menyoroti Pemilihan Presiden yang dilakukan secara serentak dengan Pemilihan Legislatif. Dampaknya, hanya partai pengusung utama Capres-lah, yang paling berpotensi mendapatkan efek elektoral terbesar.

Jika kondisi ini berlanjut di masa depan, bukan tidak mungkin era multipartai akan berakhir, dan menyisakan hanya dua partai besar, seperti di Amerika Serikat. Kami berpendapat, Indonesia belum siap dan juga belum tentu cocok mengadopsi sistem kepartaian model Amerika Serikat tersebut. Partai Demokrat berpandangan, bahwa sistem multipartai merupakan pilihan yang paling rasional, dihadapkan pada kemajemukan dan latar belakang historis bangsa ini.

Karena itu, pasca Pemilu 2019 nanti, kita semua harus duduk bersama, melakukan dialog untuk membangun konsensus nasional tentang sistem politik apa yang paling cocok bagi bangsa kita di masa mendatang. Kepada Presiden mendatang, Partai Demokrat merekomendasikan untuk mengkaji kembali sistem kepartaian dalam kehidupan berdemokrasi kita.

Isu kedua yang juga menjadi perhatian kita bersama adalah gelombang ekonomi baru, yakni Ekonomi Digital. Cloud technology, Internet of things, dan artificial intelligence, telah, dan akan terus mengubah bagaimana kita berinteraksi dan bertransaksi. Batas-batas antar negara menjadi kabur. Istilah-istilah ini mungkin bagi sebagian besar masyarakat terdengar asing. Tapi kita dipaksa untuk memahami semua ini karena arus zaman dan adanya peluang dan manfaat dari kemajuan teknologi dewasa ini.

Namun, tantangan dan permasalahannya juga tidak sedikit. Jika tidak dikelola dengan baik, kedaulatan ekonomi nasional kita bisa terancam. Revolusi teknologi, sekali lagi, memaksa kita beradaptasi untuk menemukan langkah-langkah yang tepat guna memberdayakan dan melindungi para pebisnis, konsumen maupun perekonomian nasional.

Ke depan, kita harus memiliki strategi ekonomi digital secara nasional. Kita mengapresiasi pemerintah, yang sudah berusaha menyusun strategi dan langkah perdagangan elektronik, e-commerce Indonesia. Kendati demikian, kita tidak boleh hanya menjadi medan pertarungan para pelaku pasar global.

Kita harus menjadi pelaku utama yang mampu mengoptimalkan potensi pasar nasional kita. Negara harus hadir untuk mendorong masyarakat, khususnya anak-anak muda, untuk mampu bersaing, baik sebagai penyedia dan pengelola platform e-commerce, maupun secara kreatif menciptakan produk-produk unggulannya.

Terkait hal ini, Partai Demokrat mendorong kepada Presiden mendatang, untuk memperbanyak pusat-pusat inkubasi guna membantu menyiapkan usaha-usaha rintisan (start up) yang unggul dan berdaya saing tinggi di pasar global. Semakin berkembangnya usaha-usaha rintisan ini, akan membuka lapangan pekerjaan yang semakin luas.

Tetapi, harus diingat, ekonomi digital bukan hanya masalah e-commerce dan start up. Ekonomi digital juga menyentuh banyak hal lainnya, seperti; produktivitas, ketenagakerjaan, pajak, pendidikan, persaingan usaha, digital currency, cyber security, perlindungan konsumen, serta hak cipta.

Karena itu, Partai Demokrat merekomendasikan kepada Presiden mendatang untuk memperkuat kebijakan dan regulasi, yang mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, sebagai pelaku pasar sekaligus konsumen.

Hadirin sekalian,
Segala aspirasi rakyat dan rekomendasi kebijakan yang kami sampaikan, telah dituangkan dalam 14 Prioritas Partai Demokrat Untuk Rakyat, yang sudah disosialisasikan dan digemakan di seluruh tanah air.

Kami memastikan, rekomendasi berupa solusi dan kebijakan yang kami tawarkan ini, termasuk 14 Prioritas Demokrat untuk Rakyat, akan diperjuangkan oleh kader Partai Demokrat di Parlemen, baik di DPR-RI maupun DPRD, serta akan dijalankan oleh para gubernur, bupati dan walikota, yang berasal dari Partai Demokrat.

Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air,

Pada bagian ketiga pidato ini, saya mengajak untuk mencermati perkembangan sosial politik yang sedang terjadi dewasa ini. Pemilu 2019 adalah sarana untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Tujuan dari perhelatan demokrasi ini adalah untuk memajukan bangsa dan negara, menuju masa depan Indonesia yang lebih baik.

Namun, perhelatan demokrasi kali ini, oleh kalangan-kalangan tertentu, nampaknya dijadikan ajang memaksakan keyakinan dan pilihan politiknya. Dampaknya, muncul fanatisme yang berlebihan; yang pada akhirnya, justru kontra-produktif dengan tujuan memajukan bangsa dan negara itu sendiri.

Coba kita lihat lingkungan kita saat ini.
Saya yakin saudara-saudara memiliki grup Whatsapp, atau layanan pesan yang lain; baik grup keluarga, teman sekolah, arisan, pengajian, dan rekan kerja di kantor – baik grup yang ada boss-nya maupun yang tidak ada boss-nya. Tujuannya tentu baik, untuk berkomunikasi dan menyambung silaturahmi.

Sayangnya, karena perbedaan pandangan dan pilihan politik, tak ayal, seringkali kita berdebat kusir, membela pilihannya masing-masing secara subyektif dan membabi-buta. Kita tidak lagi mau mendengar dan melihat secara jernih dan jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Dengan sukarela dan secepat mungkin, kita sering tidak sadar telah menyebar hoax, yang sebenarnya tidak pernah kita baca secara obyektif. Bahkan kita pun tidak sadar, menyebar hoax akan berakibat hukum pada diri kita sendiri. Dengan kata lain, tanpa sadar, kita telah mencelakakan diri sendiri, hanya karena fanatisme terhadap pilihan politik tertentu.

Lebih parah lagi, karena perbedaan pandangan politik ini pula, kita sering keluar dari akal sehat. Kita menyaksikan, kawan-kawan kita atau justru kita sendiri left group karena jengkel, seolah-olah kawan-kawan kita tidak lagi sejalan. Ada juga anggota grup yang di-remove oleh admin karena dianggap provokator, makar, atau mengganggu ‘stabilitas politik’ dalam grup.

Penggunaan warna dan simbol jaripun bisa jadi masalah. Tidak hanya emoticon jari dalam percakapan di media sosial, tapi juga simbol jari ketika berfoto. Kalangan perwira di jajaran TNI turut menjadi korban hoax. Simbol jari pada saat foto bersama, yang menandakan angkatan kelulusan di Akademi Militer, dianggap sebagai dukungan pada paslon tertentu.

Di Jakarta, seorang penumpang taksi online, diturunkan di tengah jalan, hanya gara-gara menggunakan kaos yang berbeda dengan pilihan politik pengemudinya. Di tempat lain, makam terpaksa dibongkar dan jenazah dipindahkan, karena pemilik tanah pemakaman dan keluarga almarhum berbeda pilihan politik.

Menyimak kondisi ini, Partai Demokrat menyayangkan, karena kehidupan politik dan demokrasi, yang susah payah kita bangun sejak krisis 1998, dan hasilnya kian nyata; kini, terasa mundur kembali. Set back. Pada saat Partai Demokrat berada di pemerintahan, atau ketika menjadi “the ruling party”, sesungguhnya kami bersyukur karena demokrasi, termasuk pemilu kita, makin matang dan makin berkualitas.

Kita ingat, waktu itu stabilitas politik terjaga baik. Kalau ada riak dan dinamika, hal itu memang menjadi bagian dari demokrasi dan kebebasan itu sendiri.
Dalam pemilu, tidak muncul ketegangan yang berlebihan antar kelompok pendukung, golongan, apalagi antar identitas (SARA). Perbedaan pandangan dan pilihan politik tidak dibawa ke level pribadi atau personal. Kalaupun ada, jumlahnya relatif kecil dan tidak menjadi keprihatinan nasional.

Kita yakin, rakyat saat ini sudah lelah dengan friksi-friksi atau gesekan-gesekan politik yang terjadi. Munculnya satir ‘capres alternatif’ Nurhadi-Aldo di media sosial, dan cukup besarnya potensi golput adalah indikasi kejenuhan masyarakat terhadap kehidupan politik dan demokrasi saat ini.

Pesta demokrasi seharusnya disambut dengan riang gembira, bukan dengan kebencian dan hati yang susah, karena putusnya silaturahmi akibat perbedaan pandangan dan pilihan politik.

Kondisi terbelahnya bangsa, tentu bukan tanpa sebab. Karenanya, kami juga menyoroti pertarungan dua Capres yang sama pada tahun 2014 dan 2019. Peraturan presidential threshold, yaitu ambang batas 20% dukungan parlemen atau 25% suara nasional untuk mengusung Capres, membatasi pilihan masyarakat atas calon pemimpin nasionalnya.

Itulah mengapa Partai Demokrat tampil ke depan, untuk mengoreksi batasan Presidential Threshold yang berpotensi membelah bangsa karena terbatasnya pilihan calon pemimpin kita. Demokrat juga bertekad untuk serius mencegah terbelahnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai Partai Tengah, dengan landasan ideologi Nasionalis Religius, Demokrat SIAP, menjadi benteng, tegaknya NKRI, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Para kader Demokrat dan saudara-saudaraku rakyat Indonesia yang saya cintai,

Berkaitan dengan perkembangan situasi sosial dan politik mendekati Pemungutan Suara 17 April 2019 mendatang, izinkan saya menyampaikan pesan Ketua Umum Partai Demokrat sebagai berikut, “saya kutip” :

“… Saya mengamati bahwa kontestasi dalam Pemilu 2019 ini, utamanya Pemilihan Presiden, lebih keras dibandingkan dengan pilpres-pilpres di era reformasi sebelumnya. Polarisasi nampak lebih tajam, disertai hubungan antar identitas yang makin berjarak. Jika situasi ini berkembang makin jauh dan melampaui batas kepatutannya, saya khawatir kerukunan dan keutuhan kita sebagai bangsa akan retak. Inilah yang harus kita cegah untuk tidak terjadi di negeri tercinta ini.

Oleh karena itu, saya berpesan kepada jajaran Partai Demokrat untuk ikut berperan secara aktif agar keseluruhan rangkaian Pemilu 2019 ini berlangsung secara aman dan damai. Ikutlah pula memastikan agar pemilu ini juga berlangsung secara demokratis, jujur dan adil.

Pemilu memang keras, tapi tak sepatutnya menimbulkan perpecahan dan disintegrasi. Diperlukan tanggung jawab dan jiwa besar kita semua, utamanya para elit dan pemimpin bangsa. Dalam pilpres-pilpres sebelumnya, saudara-saudara kita rakyat Indonesia, pemegang kedaulatan yang sejati, menunjukan kearifan dan kematangannya dalam pelaksanaan pemilu sehingga semuanya berlangsung secara damai, tertib dan lancar. Tidak terjadi pula benturan fisik di lapangan yang sangat tidak kita hendaki. Semoga praktek berdemokrasi yang baik seperti itu dapat dijaga dan dilaksanakan kembali dalam pemilu tahun 2019 ini.”

Saudara-saudara,
Akhirnya, izinkan saya mengakhiri pidato ini dengan satu pesan:

“Nasib dan masa depan sebuah negara, ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Makin kokoh persatuan kita, makin cepat kita mencapai kejayaan bangsa. Makin pudar persatuan kita, Indonesia hanya akan menjadi sekedar cerita masa lalu dalam ensiklopedia. Jangan lelah mencintai Indonesia. Jangan lelah merawat kerukunan dan kebhinnekaan kita. Inilah, hakikat tugas kesejarahan kita, sebagai anak bangsa.”

Terima kasih,
Tuhan Bersama Kita

Wabillahi taufiq wal hidayah
Wassalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh
(idn/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pidato Politik, AHY Beberkan Tantangan dan Syarat Presiden Mendatang

Liputan6.com, Jakarta – Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan pidato politiknya di Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019) malam.

Dalam pidato berjudul ‘Rekomendasi Partai Demokrat untuk Presiden Indonesia Mendatang’, AHY menyampaikan sejumlah tantangan Indonesia dalam lima tahun ke depan. Selain itu, dia juga mengungkapkan tiga syarat untuk presiden terpilih periode 2019-2024 mendatang.

“Ada tiga hal pokok yang ingin saya sampaikan, pertama, tantangan Indonesia 2019-2024 dalam perspektif dunia internasional dan nasional. Kedua, persoalan dan aspirasi rakyat, serta solusi, dan kebijakan yang ditawarkan Demokrat. Ketiga, ajakan Demokrat menyikapi perkembangan situasi sosial politik dewasa ini,” ujar AHY dalam pidatonya.

Sebagai negara besar dengan populasi penduduk muslim terbesar, kata AHY, Indonesia kerap disebut sebagai ‘global player, regional power’. Dia optimistis Indonesia akan semakin dihormati dan disegani dunia internasional.

“Tetapi, optimisme saja tidak cukup. Untuk itu, kita perlu memahami berbagai tantangan yang akan kita hadapi,” katanya.

Beberapa tantangan global itu antara lain: dinamika hubungan antarnegara yang diwarnai kerjasama, kompetisi, dan konfrontasi; masalah SDA yang makin menipis; perubahan iklim; jumlah penduduk dunia yang makin besar; serta perkembangan teknologi yang sangat cepat.

Sementara di tingkat nasional, Partai Demokrat memotret sejumlah tantangan, antara lain bagaimana kita dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 6%. Tentu, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang juga bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan sekaligus mengurangi kemiskinan.

“Artinya, kue pembangunan ekonomi yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, termasuk the bottom 40, atau sekitar 100 juta saudara-saudara kita, yang terkategori miskin dan kurang mampu,” tuturnya.

Tantangan utama lainnya adalah memaksimalkan bonus demografi, penduduk berusia produktif. Demokrat tidak ingin angkatan kerja muda justru menjadi bencana karena tidak memiliki kapasitas, produktivitas, dan daya saing yang tinggi. Pendidikan menjadi kuncinya, baik formal, informal, maupun yang bersifat vokasional, atau pelatihan keterampilan kerja.

“Selanjutnya, kita perlu mencermati kebutuhan energi dan pangan yang semakin meningkat. Di bidang energi, kita harus mampu menyusun strategi untuk mencapai target Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025, sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam memenuhi Paris Agreement,” kata putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Sementara di bidang pangan, Demokrat mengajak Indonesia mengurangi ketergantungan impor. AHY mengajak semua pihak mencari solusi atas tren penurunan lahan pertanian dan berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian.

“Itulah sejumlah tantangan kita, lima tahun ke depan. Di balik tantangan, tentunya ada peluang. Dan ini bergantung sebagian besar, pada pilihan kebijakan pemimpin dan pemerintah mendatang,” ujarnya.

2 dari 2 halaman

Syarat Presiden Terpilih

AHY menyadari bahwa Partai Demokrat tidak memiliki kader utama sebagai kandidat yang bertarung dalam kontestasi Pilpres 2019 ini. Karena itu, AHY menilai pidato politiknya tidak berlebihan untuk menyampaikan rekomendasi kepada Presiden mendatang sebagai wujud kontribusi Partai Demokrat dalam memperjuangkan harapan rakyat Indonesia.

Setidaknya ada tiga syarat untuk menjadi pemimpin Indonesia dalam rangka menghadapi kompleksitas tantangan global dan nasional itu. Menurut AHY, diperlukan kepemimpinan nasional yang kuat, visioner dan adaptif. Selain itu juga pemerintahan yang responsif, efektif, dan rela bekerja keras.

“Pemimpin yang kuat itu mampu mengatasi segala permasalahan bangsa, mampu membuat Indonesia semakin kuat dan maju, serta mampu memperjuangkan kepentingan nasional dalam hubungan internasional,” ucapnya.

Sementara pemimpin yang visioner adalah dia yang mampu melihat peluang dan mengatasi tantangan bangsa di awal abad 21. “Dan Pemimpin yang adaptif itu mampu menyesuaikan diri dengan zaman, tanpa kehilangan kepribadian dan jati diri bangsa,” kata AHY.

AHY Minta Presiden Mendatang Teruskan Progam Pro Rakyat Era SBY

Jakarta – Komandan Kogasma Pemenangan Pemilu Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta presiden terpilih dalam Pemilu 2019 nanti bisa menjalankan program Pro Rakyat era Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, pemerintah harus totalitas membantu masyarakat miskin.

“Khusus untuk membantu masyarakat miskin dan kurang mampu, Presiden mendatang disarankan untuk menjalankan kebijakan dan program khusus untuk melindungi dan meningkatkan kelayakan hidup kaum miskin. Dengan segala kerendahan hati, Partai Demokrat menyarankan Program-Program Pro-Rakyat era SBY dapat dilanjutkan dan ditingkatkan, apapun namanya,” kata AHY di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

AHY menguraikan, program pro rakyat era SBY antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Raskin, Bantuan Langsung Sementara (BLSM), BPJS, bantuan operasional sekolah (BOS), Bidikmisi, LPDP, Beasiswa Santri, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Program-program tersebut yang harus diteruskan oleh presiden mendatang.

“Serta penyaluran subsidi secara tepat sasaran, seperti subsidi BBM, listrik dan pupuk, terangnya.

Putra sulung SBY itu juga menyoroti ekonomi RI. Dia berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas 6 persen yang merata dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi RI juga bisa menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

AHY kemudian bicara soal ketergantungan impor pangan. Menurutnya, pemerintah harus menghadirkan solusi atas tren penurunan lahan pertanian dan berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian. Harus ada juga, pengembangan teknologi dan tata kelola pertanian aga produksi dan produktivitas meningkat, tanpa merusak lingkungan.

“Kita harus mengurangi ketergantungan impor pangan. Kita juga harus mencari solusi atas tren penurunan lahan pertanian dan berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian. Itulah sejumlah tantangan kita, lima tahun ke depan. Di balik tantangan, tentunya ada peluang. Dan ini bergantung sebagian besar, pada pilihan kebijakan pemimpin dan pemerintah mendatang,” paparnya.

Dia merekomendasikan agar presiden RI terpilih nanti bisa melakukan perubahan nyata untuk rakyat.

“Rekomendasi Partai Demokrat untuk Presiden Indonesia Mendatang. Presiden hasil Pemilu tahun 2019, Presiden yang diharapkan bisa terus melakukan perubahan dan kemajuan yang nyata bagi kehidupan rakyat. Partai Demokrat berpendapat bahwa hakikat pembangunan adalah kesinambungan dan perubahan. Continuity and change. Yang sudah baik lanjutkan, yang belum baik perbaiki,” kata dia.
(idn/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

AHY Sampaikan Rekomendasi PD untuk Presiden Mendatang Malam Ini

Jakarta – Komandan Kogasma Pemenangan Pemilu Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menyampaikan pidato politiknya malam ini. Pidato AHY mengangkat tema ‘Rekomendasi Partai Demokrat kepada Presiden Indonesia Mendatang’.

Pidato politik AHY akan disampaikan di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019) pukul 19.30 WIB. Pidato ini disampaikan AHY menyusul mandat yang diberikan Ketum PD sekaligus ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Teman-teman yang baik, Insyaallah, malam ini saya akan menyampaikan pidato politik dengan judul ‘Rekomendasi Partai Demokrat kepada Presiden Indonesia Mendatang’. Live di @tvonenews pukul 19.30-20.00 WIB. Terima kasih, dan semoga berkenan menyaksikan. Salam, AHY,” ujar AHY lewat akun Twitter @AgusYudhoyono.
Mandat itu sebelumnya disampaikan SBY karena tidak bisa ikut terlibat dalam masa kampanye hingga hari pencoblosan, 17 April 2019. SBY harus mendampingi sang istri, Ani Yudhoyono yang tengah menjalani perawatan medis di Singapura karena mengidap kanker.
Melalui secarik surat, AHY diberi tugas memimpin pemenangan Pemilu PD. Sedangkan anak kedua SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatur keseimbangan pelaksanaan tugas kedewanan, dengan tugas kampanye para anggota DPR RI dari PD.

“Secara nasional komandan Kogasma, saudara AHY bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan kampanye pemenangan Pemilu 2019,” ujar SBY melalui surat yang dibacakan oleh Sekjen PD Hinca Panjaitan di kantor DPP PD, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/2).
(dkp/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kolev Pusing Hadapi Jadwal Padat Persija

Jakarta – Ivan Kolev mengakui Persija punya masalah pelik jelang Piala Presiden 2019. Ia mencari solusi agar para pemainnya tetap fit mengikuti turnamen itu dan juga Piala AFC 2019.

Saat ini Persija Jakarta masih melakukan persiapan menghadapi Borneo FC, pada pertandingan pertama Grup D Piala Presiden 2019. Mereka berlatih di Lapangan Sutasoma Halim Perdanakusuma. Namun, Ivan Kolev harus berpikir keras bagaimana menjaga kebugaran pemain dengan jadwal padat sampai 15 Maret mendatang.

“Jadwal bermain dua sampai tiga hari sekali, dan itu sulit sekali menjaga kebugaran. Kami harus mencoba memaksimalkan semua pemain. Sebenarnya kami beruntung karena memiliki skuat yang bagus,” ujar Ivan Kolev.

Persija menjalani dua laga Grup D Piala Presiden 2019 dalam sepekan ke depan, yakni menghadapi Borneo FC pada Selasa (5/3/2019) dan Madura United, Jumat (8/3/2019). Setelah itu, Persija akan bertandang ke Myanmar untuk menghadapi Shan United pada laga kedua Grup G Piala AFC 2019, Selasa (12/3/2019).

Setelah itu, Persija masih melakoni laga terakhir Grup D Piala Presiden 2019 menghadapi PSS Sleman, Jumat (15/3/2019). Namun, Kolev ingin para pemainnya fokus menghadapi satu per satu laga yang harus dihadapi. “Kami terus menjalani program yang sudah kami buat. Kami berlatih setiap hari,  tentu dengan menyesuaikan persiapan kami dengan pertandingan-pertandingan yang akan datang,” ujar Kolev.

Persija akan menghadapi Borneo FC dalam laga pertama mereka di Piala Presiden 2019 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada Selasa (5/3/2019).

Sumber: Bola.com

Saksikan video pilihan di bawah ini

Pasokan Cadangan Gas Besar di Sumsel Diprioritaskan untuk Domestik

Liputan6.com, Jakarta – Repsol telah menemukan cadangan gas di‎ ‎Blok Sakakemang, Sumatera Selatan, sebesar 2 triliun kaki kubik (Trillion Cobic Feet/TCF).

Hal ini menjadi angin segar bagi industri hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia sebab selama 18 tahun baru ditemukan kembali cadangan gas skala besar.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyatakan, gas yang dihasilkan dari blok migas yang dioperatori perusahaan migas asal Spanyol tersebut, akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“‎Untuk dalam negeri (pasokan gasnya),” kata Arcandra, di Kantor Kementerian ESDM‎, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Arcandra menuturkan, pasokan gas untuk dalam negeri tidak akan berlebih. Untuk infrastruktur penyaluran gasnya akan memanfaatkan yang sudah dioperasikan. 

“Enggak akan lebih. ‎Kita dalam kebutuhan untuk negeri. ‎Infrastruktur bisa digunakan sekitarnya,” tutur dia.

2 dari 2 halaman

Repsol Temukan Ladang Gas Terbesar di Sumsel

Sebelumnya, ‎Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan Repsol telah menemukan potensi cadangan gas yang besar di Blok Sakakemang, Sumatera Selatan.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengatakan, tak tanggung-tanggung, cadangan gas yang ditemukan oleh perusahaan migas asal Spanyol‎ tersebut diperkirakan mencapai 2 triliun kaki kubik (TCF).

“Ini lokasinya di Banyu Asin. Potensi lebih kurang 2 TCF. Asumsi sekarang, rig 1.500 HB. Kadang dikerjakan bertahun tahun gak dapat, dengan kedalaman 2.430 meter dapat cadangan. 2004 sudah dilakukan dengan KBD 1, kurang memberikan hasil yang bagus. Ternyata ada disebelahnya yang lebih bagus cadangannya,” ‎ujar dia.

Menurut dia, selain potensi gas yang besar, temuan ladang gas ini menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebab, setelah 18 tahun akhirnya ditemukan cadangan gas baru dalam jumlah yang besar.

“Ini penting kita sampaikan, karena KBD 2X di Indonesia, potensi tersebut setelah 18 tahun. Ini adalah penemuan yang signifikan. Setelah dua dekade. Ini perlu kita syukuri, ini semoga jadi angin baru untuk penemuan mendatang. Di 2018-2019 ini adalah penemuan terbesar nomor 4 di dunia,” kata dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:


Menko Darmin Minta PLN Segera Terapkan B20 di Seluruh Pembangkit

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berencana memanggil PT Freeport Indonesia, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan TNI terkait penggunaan Biodiesel 20 persen (B20). Hal ini untuk mendorong penggunaan B20 tercapai 100 persen.

“Untuk menaikkan ke 100 persen, ya 1 persen itu tidak mudah tapi barangkali kami akan fokus untuk membicarakan satu penggunaan B20 di PLN, di TNI/Polri dan di Freeport. Karena dari dulu yang minta dispensasi beberapa di antaranya adalah mereka,” ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Untuk PLN memang sebagian sudah menggunakan B20. Namun masih ada beberapa pembangkit yang belum memakai B20. Ke depan, Kementerian ESDM akan melakukan komunikasi dengan PLN mencari solusi penggunaan B20.

“Kalau PLN tidak semuanya beberapa pembangkitnya. Tapi kami akan bicarakan itu ke depan ini secara keseluruhan kami akan persilakan ESDM saja yang ngurusinya. Karena kerja ribetnya sudah selesai,” jelasnya.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, hingga kini realisasi penyaluran dan penggunaan B20 sudah mencapai 99 persen. Capaian tersebut menandakan kebijakan B20 berjalan dengan baik.

“Tapi ukuran dari kinerjanya 99 persen itu adalah realisasi dibandingkan dengan seharusnya berapa. Ya, 99 sudahlah itu saja indikatornya, lebih sederhana urusannya. Jadi itu berarti kami sudah boleh mengatakan, B20 sudah berjalan dengan baik,” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Dalam 2 Bulan, Penyaluran B20 Capai 700 Ribu KL

Sebelumnya, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan penyaluran Biodiesel 20 persen (B20) pada Januari hingga Februari 2019 mencapai sekitar 700 ribu Kiloliter (Kl).

“700 ribu Kiloliter Januari hingga Februari,” ujar Paulus usai rapat koordinasi B20 di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Secara keseluruh angka penyaluran B20 ke seluruh wilayah Indonesia pada Januari-Februari telah mencapai 99 persen. Namun, masih ada daerah yang belum terjangkau seperti di Kalimantan. 


“Hanya daerah perbatasan yang memang susah dicapai, Kalimantan ada beberapa yang Pertamina beli dari Malaysia, dari kita sulit tapi kecil sekali. Persentasenya kurang lebih 99 persen ,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) FX Sutijastoto mengatakan, pihaknya telah melapor kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution terkait penyaluran B20.

“Ya pokoknya B20 sukses. Intinya 99 persen dari target B20 penyalurannya. Makanya Pak Menko apresiasi,” jelasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: