TKN: Kalau Memang Romahurmuziy Melanggar, Kami akan Berikan Sanksi

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf masih menunggu penjelasan lengkap mengenai duduk perkara terkait OTT KPK yang menjaring Ketum PPP Romahurmuziy. TKN akan mengambil sanksi jika Rommy sudah terbukti melanggar.

“Itu pasti lah, kalau misalnya berkenaan dengan ada hal yang dinilai sudah melanggar, tapi tentunya kita tunggu dulu apa yang terjadi, kita tidak langsung serta merta mengambil tindakan sanksi, tidak lah,” kata Direktur Konten TKN, T.B. Fiki Satari, di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019).

Fiki meminta semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dia juga berharap kasus yang menjerat Rommy dijelaskan secara transparan.

“Jauh dari pada itu yang penting adalah semoga saudara Rohamurmuziy bisa menjalani proses ini diberikan kekuatan, mudah-mudahan bisa terang benderang, jelas, kita juga mengedepankan asas praduga tak bersalah, kita juga tentunya ingin menyampaikan pada masyarakat luas bahwa sekali lagi pemerintah saat ini yang dipimpin presiden Jokowi betul-betul membuktikan bahwa hukum di Indonesia saat ini tidak tebang pilih,” ujar dia.

Dia memastikan kasus yang menjerat Rommy juga tak akan mempengaruhi elektabilitas Jokowi-Ma’ruf. Dia pun menegaskan komitmen Jokowi-Ma’ruf terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Pertama tadi udah dijawab sama ketua TKN (Erick Thohir), sama jawabannya kita tidak khawatir. Tentunya tadi sudah disampaikan keprihatinan ya. Kita juga mendorong sekali proses ini berjalan transparan, berjalan baik dan lancar, mengedepankan asas praduga tak bersalah tapi satu hal juga ini membuktikan bahwa pemerintah hari ini tidak melakukan intervensi berkenan dengan proses hukum pada siapa pun tanpa terkecuali,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menyebut total ada 5 orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT), termasuk Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy. KPK menyebutkan unsur-unsur jabatan mereka yang ditangkap.

“Lima orang dari anggota DPR, swasta, dan unsur pejabat Kemenag (Kementerian Agama) daerah,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

KPK menduga ada transaksi suap yang dilakukan orang-orang itu. Suap itu disebut Febri terkait pengisian jabatan di Kemenag pusat dan daerah.

Status hukum Rommy dan mereka yang ditangkap masih sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sebelum menentukan status hukum Rommy dkk.
(knv/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi Bicara ‘Kartu Sakti’ sebagai Presiden, BPN Prabowo: Melanggar UU

JakartaBadan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengkritik capres petahana Joko Widodo (Jokowi) yang menyampaikan gagasannya mengenai tiga kartu saktinya dalam kapasitasnya sebagai presiden. BPN Prabowo menyebut Jokowi melanggar aturan.

“Jadi janji dia itu selesaikan sampai 2019. Dia sendiri nggak bikin program kartu yang buat kuliah itu di 2019. Itu artinya apa? Dia ini tidak punya perencanaan yang baik, semua demi pencitraan, pencitraan, dan pencitraan. Kalau dia punya program baik, sejak dulu dia sampaikan, ini kan nggak tiba-tiba bicara, jadi kan perencanaan ini untuk periode ke depan boleh saja, dia janji. Tapi kalau disampaikan di forum sebagai presiden, itu melanggar Undang-undang, itu salah,” ujar Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria kepada wartawan, Rabu (6/3/2019) malam.

Ketiga kartu sakti yang disampaikan Jokowi antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako Murah. Ketiga program ini rencananya baru akan dieksekusi jika Jokowi kembali terpilih menjadi presiden.

“Terkait hari ini, dia bicara di acara tadi, dia bicara tahun depan, tahun depan tuh kapan? 2020 dia akan mengeluarkan KIP untuk mahasiswa, dia lupa, dia ini presiden periodenya habis 2019 bulan Oktober, tahun depan itu sudah wilayahnya presiden baru 2019-2024, jadi kalau bicara ke depan, dia itu salah, artinya dia tidak bisa membedakan kapan dia jadi presiden, kapan dia jadi capres. Kalau bicara ke depan itu posisi dia sebagai capres boleh, dia mau janji apa aja boleh, itu hak dia. Tapi sebagai presiden untuk memenuhi janjinya 2014-2019,” ujar politikus Gerindra ini.

Salah satu momen Jokowi berbicara mengenai kartu saktinya saat ia menjanjikan KIP Mahasiswa bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. KIP Kuliah direncanakan dibagikan tahun 2020.

“Anak-anakku, saya beritahu ya, nanti ini kan Kartu Indonesia Pintar hanya untuk SD, SMP, SMA, SMK, nanti ke depan kita akan ada lagi KIP untuk kuliah. Kemudian anak-anak yang ingin kuliah pakai KIP Kuliah,” kata Jokowi saat menyerahkan 3.300 KIP untuk pelajar Jakarta Selatan di SLB Negeri Pembina, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (6/3).

“Tahun depan akan ada KIP Kuliah yang bisa digunakan untuk di perguruan tinggi,” lanjutnya.
(zap/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anggota DPRD yang Kena OTT Pungli Gempa NTB Divonis 2 Tahun Bui

Mataram – H Muhir yang kena OTT pungli dana rehabilitasi sekolah pasca gempa NTB, divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Muhir yang ditangkap saat menjabat anggota DPRD Mataram fraksi Golkar itu terbukti menerima suap atau pungli Rp 31 juta.

“Dengan ini majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar isi dakwaan ketiga karena menerima hadiah dari saksi Sudenom berupa uang,” kata ketua majelis hakim, Isnurul Syamsul Arif, saat sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, yang dilansir Antara, Jumat (1/3/2019).

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Muhir terbukti bersalah melanggar Pasal 11 UU No 20/2001 tentang Tipikor. Hakim menjelaskan, uang yang diterima terdakwa Muhir dari Sudenom sebesar Rp 31 juta. Rinciannya, uang tersebut diterima terdakwa Muhir ketika bertemu dengan Sudenom di rumah makan sebesar Rp 1 juta dan di Rumah Makan di daerah Cakranegara Rp 30 juta.

“Dengan ini majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar isi dakwaan ketiga karena menerima hadiah dari saksi Sudenom berupa uang,” kata Isnurul Syamsul Arif.

Terkait dengan perbuatan yang memberatkan, majelis hakim menyatakan terdakwa Muhir melakukan tindak pidana pada saat masyarakat NTB sedang berduka akibat bencana gempa bumi. Kemudian, yang meringankannya, karena terdakwa Muhir selama ini diketahui belum pernah tersangkut masalah hukum serta menjalani hukuman pidana.

Sebelumnya, tim JPU dari Kejari Mataram menuntut terdakwa Muhir dijatuhi pidana penjara selama delapan tahun dengan denda Rp250 juta subsidair enam bulan kurungan.

Muhir terjaring OTT saat melakukan transaksi pemerasan uang sebesar Rp 30 juta terhadap H Sudenom selaku Kadis dan Catur Totok, staf PNS di Disdik Kota Mataram, yang waktu itu diposisikan sebagai calon kontraktor proyek.

OTT yang dilakukan tim dari Kejari Mataram itu dilakukan pada Jumat (14/9) siang di sebuah warung makan di Jalan Rajawali I Cakranegara, Kota Mataram.
(rvk/asp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Komnas Perempuan Minta Polda Jatim Kabulkan Penangguhan Penahanan Artis VA

Liputan6.com, Jakarta Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Timur (Jatim) untuk menemui tersangka kasus dugaan pornografi, artis VA. Usai menjenguk artis VA dan berdiskusi dengan penyidik Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim, Komnas Perempuan meminta penyidik Polda Jatim untuk mengabulkan penangguhan Penahanan terhadap artis VA.

“Yang harus menjadi pertimbangan dalam kebijakan Polda Jatim yakni bisa mengabulkan penangguhan penahanan. Karena sebagai pertimbangan pemulihan kondisi psikis korban kasus prostitusi,” tuturnya di Mapolda Jatim, Kamis (28/2/2019).

Menurutnya, dalam paripurna Komnas Perempuan, terakhir melihat bahwa perempuan yang ada di dalam kasus prostitusi merupakan korban yang dilacurkan. Sehingga apapun status hukumnya penyidik tetap memberikan haknya sebagai korban.

“Mempertimbangkan dan mengabulkan dengan melihat kapasitasnya sebagai korban yang dilacurkan,” katanya.

Dia mengatakan, seharusnya yang paling penting untuk segera dilakukan penindakan adalah muncikari dan user atau pelanggan artis VA. Alasannya, mereka lah yang membuat jeratan terjadinya tindak pidana prostitusi.

“Sedangkan perempuan selalu menjadi korbannya. Ini yang perlu diperhatikan,” ucapnya.

Dalam kunjungannya ke Polda Jatim, ia sempat bertemu dengan artis VA dan bincang bincang dengan penyidik berkaitan dengan modus yang kerap dilakukan muncikari dalam menjerat korbannya kedalam pusaran prostitusi.

“Komnas Perempuan akan terus memantau dan menyikapi kasus kasus yang berkaitan dengan perempuan. Dan kami juga mengajak masyarakat untuk tetap mendukung pemulihan korban agar kasus prostitusi bisa dihentikan,” ujarnya.

Komnas perempuan juga mendorong pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. Sehingga kasus seperti ini tidak lagi terjadi di Indonesia.

2 dari 3 halaman

Tanggapan Polisi

Menanggapi permintaan Komnas Perempuan mengenai penangguhan penahanan artis VA, Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Achmad Yusep Gunawan menyampaikan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan apa yang menjadi masukan dari Komnas perempuan.

“Kita akan maksimalkan sesuai dengan harapan Komnas maupun pemerhati, selama tidak menganggu kepentingan penyidikan,” ujar polisi pelopor E-Tilang tersebut.


Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan menuturkan bahwa penetapan tersangka VA ini berdasarkan rekam jejak digital dari tersangka mucikari ES. “Dari situ jelas ada foto dan video dan keterlibatan aktif VA dalam prostitusi online. Termasuk penyebaran foto dan video,” tutur Luki di Mapolda Jatim, Rabu 16 Januari 2019.

Luki menegaskan, penetapan VA sebagai tersangka itu juga sesuai dengan hasil gelar, dan berdasarkan pendapat dari beberapa ahli.

“Ada ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE dan ahli Kementerian Agama dan MUI dan beberapa bukti yang sangat mengaitkan dalam transasksi komunikasi ini sangat menguatkan saudari VA menjadi tersangka,” tambah Luki.

Luki menyatakan akan membuat surat panggilan kepada VA terkait status barunya yang kini naik menjadi tersangka. “Kami layangkan untuk Senin. kami undang yang bersangkutan untuk hadir ke Polda Jatim,” sambungnya.

Dari hasil penyidikan, Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan foto dan video mesum artis VA. Gambar tak senonoh itu ditemukan dalam ponsel milik mucikari ES. Fakta baru ini terungkap dari hasil penyelidikan digital forensik beberapa hari terakhir.

Selain foto pose telanjang, ada pula video tak pantas dan melanggar norma susila. Foto dan video itu dikirim ke mucikari agar user tertarik dan menggunakan jasa seks VA.

“Ini mungkin sesuatu yang baru dimana yang sebelumnya jadi saksi korban (dalam kasus prostitusi), bisa menjadi tersangka. Ini akan jadi yurisprudensi,” ujar Luki.

Dalam perkara ini, VA dijerat Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal itu berbunyi, ‘Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

UEFA Jatuhi Skors 2 Laga pada Sergio Ramos

Madrid – Bek dan kapten Real Madrid Sergio Ramos diskors dua pertandingan oleh UEFA. Ramos dianggap sengaja mendapatkan kartu kuning dalam laga tandang melawan Ajax.

Kartu kuning diacungkan kepada pesepakbola Spanyol itu usai melanggar Kasper Dolberg saat Madrid mengalahkan Ajax 2-1 di leg I babak 16 besar Liga Champions. Dengan kartu kuning itu, Ramos akan absen di leg II karena akumulasi kartu.

Meski begitu, Ramos mengurangi risiko absen di laga-laga yang lebih penting di fase kompetisi berikutnya, mengingat seluruh akumulasi kartu dihapuskan di perempatfinal.


Seusai laga di Amsterdam Arena itu, Ramos mengakui bahwa dirinya sengaja agar dikartu kuning, tapi kemudian meralat komentarnya.

Meski demikian, UEFA akhirnya tetap mengadakan penyelidikan. Sampai pada prosesnya, Ramos diputus bersalah dan mendapatkan hukuman tambahan.

Dengan sanksi ini, pemain berusia 32 tahun itu juga akan absen di laga perempatfinal leg I seandainya Madrid lolos. Besar peluang El Real karena hanya akan butuh minimal hasil seri saat gantian menjamu Ajax di Santiago Bernabeu, Rabu (6/3) dinihari WIB. Demikian dilaporkan BBC.

Ramos bukan sekali ini saja melakukan aksi tersebut. Sky Sports menyebutkan sebelumnya Ramos melakukannya di 2010, juga ketika melawan Ajax, di mana dia sengaja mendapatkan dua kartu kuning (kartu merah) saat Madrid sudah dipastikan lolos ke fase knockout.

UEFA tidak memberi skorsing tambahan kepada Ramos sehingga dia hanya absen di laga grup terakhir melawan Auxerre. Selain itu, Ramos juga didenda sebesar 20 ribu euro.
(rin/raw)

Anak Buah Penyuap Hakim Merry Purba Dituntut 5,5 Tahun Bui

Jakarta

Pengusaha Hadi Setiawan dituntut 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 350 juta subsider 4 bulan kurungan terkait kasus suap hakim adhoc PN Tipikor Medan Merry Purba. Jaksa meyakini Hadi membantu pengusaha Tamin Sukardi menyuap Merry untuk melancarkan perkaranya di Pengadilan Tipikor Medan.

“Menuntut agar majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Hadi Setiawan terbukti secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ujar jaksa KPK Haeruddin saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019) dini hari.

Selain itu, jaksa juga menuntut agar majelis hakim mencabut pemblokiran bank. “Mencabut pemblokiran bank atas nama Hadi Setiawan,” imbuh Haeruddin.

Terkait hal yang memberatkan Hadi disebut tidak ikut serta mewujudkan program pemerintah bersih korupsi kolusi dan nepotisme, pelaku aktif dan cukup dominan dalam perkara ini. Sedangkan hal yang meringankan adalah Hadi menyesali perbuatannya.

Kasus ini bermula ketika Tamin sudah berstatus terdakwa terkait perkara pengalihan tanah negara/milik PTPN II kepada pihak lain seluas 106 hektare eks HGU PTPN II Tanjung Morawa di Pasar IV Desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang. Perkara itu diadili di PN Medan dengan susunan majelis yaitu Wahyu Prasetyo Wibowo sebagai ketua majelis dan dua hakim anggota atas nama Sontan Merauke Sinaga dan Merry Purba, serta panitera pengganti Wahyu Probo Julianto dan Helpandi.

Kemudian Hadi membantu Tamin memberikan suap ke hakim PN Medan melalui panitera pengganti Helpandi sebesar SGD 280 ribu untuk dibagikan ke Merry Purba dan hakim lainnya. Di mana Uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan Tamin agar bebas.

“Dari fakta-fakta persidangan, maka kami dapat menyimpulkan perbuatan terdakwa Hadi Setiawan telah bersalah dimana telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujarnya.

Atas dasar ini, Hadi diyakini jaksa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.


(zap/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sidang Perdana Ratna Sarumpaet, Wasekjen Gerindra Terlihat di PN Jaksel

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal Andre Rosiade tampak terlihat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat sidang perdana Ratna Sarumpaet. Namun, dia menyangkal kedatangannya untuk menghadiri sidang Ratna.

“Gue enggak ada urusan sama mak lampir, ada urusan lain,” katanya, Kamis (28/02/2019).

Urusan tersebut, kata Andre, adalah persoalan perusahaan. Namun, dia tidak menyebutkan secara gamblang persoalan apa yang dimaksud.

Kendati tidak menghadiri persidangan Ratna Sarumpaet, Andre menyebut pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menginginkan pelaku kasus Ratna segera ditemukan. Dia menyatakan kalau pihaknya adalah korban hoaks Ratna.

“Sidang ini kan dihubung-hubungkan dengan kita nih, yang pasti kan kami (BPN) korban,” ungkapnya.

2 dari 2 halaman

Akui Salah

Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet mengakui kesalahan di hadapan majelis hakim saat sidang perdana kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Saya ingin menyampaikan sebagai warga negara yang harus berhadapan dengan pengadilan. Pengalaman dari saya ditangkap dan apa yang saya ketahui baik melalui bacaan saya betul melakukan kesalahan,” ucap Ratna, Kamis (28/2/2019).

Meski begitu, Ratna Sarumpaet merasa ada beberapa poin yang tidak sesuai fakta. Dia melihat kasusnya bernuasa politik.

“Yang terjadi di lapangan dan terjadi peristiwa penyidikan ada ketegangan bahwa memang ini politik,” ucap dia.

Karenanya Ratna berharap majelis hakim mengutamakan keadilan dibandingkan kekuasaan.

“Dengan semua unsur yang ada di sini, marilah menjadi hero untuk bangsa ini. Bukan untuk saya. Tapi di atas segalanya hukum bukan untuk kekuasaan,” tutup dia.

Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan Ratna Sarumpaet dinilai telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Akibat rangkaian cerita seolah-olah memar disertai foto-foto wajah dan kondisi lebam mengakibatkan kegaduhan, keonaran di masyarakat baik di media sosial dan terjadi unjuk rasa,” ungkap jaksa, Kamis (28/2/2019).

Perbuatan Ratna Sarumpaet, sambung Jaksa, dengan mengaku menjadi korban penganiayaan disertai kata-kata dan pemberitahuan kepada banyak orang ternyata berita bohong tersebut telah mencipatakan pro dan kontra di kelompok masyarkat.

“Perbuatan terdakwa (Ratna Sarumpaet) itu melanggar Pasal 28 ayat 2 junto Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” kata jaksa.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Usai Kunjungi Muslim Xinjiang, Ini Langkah Delegasi Indonesia

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) beserta Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengunjungi Provinsi Daerah Otonom Uighur Xinjiang, China, pekan lalu. Kunjungan itu memberikan sebuah perspektif dan harapan terkait kebebasan beribadah bagi muslim Uighur.

“Setelah kami lakukan kunjungan, mendengar, melihat dan berinteraksi dengan masyarakat lokal itu terutama dengan yang mengikuti kegiatan vokasi menyimpulkan antara lain konstitusi Republik Tiongkok sangat sekuler, artinya memberi kebebasan kepada warga negara untuk beragama atau tidak,” kata Ketua Bidang Luar Negeri MUI Muhyiddin Junaidi saat dihubungi, Selasa (26/2/2019).

“Kedua, dia memisahkan antara agama daripada masalah pemerintahan. Jadi agama itu masalah pribadi, urusan publik ini tak punya urusan dengan agama,” sambungnya.

Selama di China, delegasi Indonesia diberi kesempatan untuk melakukan serangkaian pertemuan dengan para tokoh ulama, tokoh masyarakat, serta kunjungan ke Xinjiang Islamic Institute beserta beberapa masjid. Delegasi juga sempat mengunjungi balai latihan vokasi yang ada di Xinjiang.

“Balai latihan ini yang disinyalir sebagai kamp konsentrasi atau re-education center,” tuturnya.

Junaidi melihat sikap pemerintah China ini tak terlepas dari trauma dengan peristiwa teror yang terjadi di Negeri Tirai Bambu tersebut. Balai latihan latihan tersebut berisi pria dan wanita yang disinyalir terpapar radikalisme.

“Secara garis besar dipahami bahwa konstitusi China itu sangat mudah disalahtafsirkan. Jadi umat Islam itu tidak boleh menerapkan agamanya dengan baik di ruang publik. Maka tidak diperkenankan pakai jilbab atau salat di ruang publik. Kalau ketahuan, dimasukkan ke kelompok radikal. lalu dimasukkan ke dalam kamp vokasi itu, dianggap tidak nasionalis,” ucap Junaidi.

Balai latihan ini banyak diisi warga muslim Uighur. Mereka diberikan pelatihan keterampilan di sana. Fakta yang didapat di sana, para peserta latihan memang tidak bisa beribadah secara bebas di ruang publik termasuk di balai latihan tersebut.

“Kalau orang puasa, salat, dianggap radikal. Di kamp itu tidak boleh. Mereka baru bisa salat, baca Alquran itu jika sudah pulang ke rumahnya. Masalah agama masalah pribadi, tidak boleh ditunjukkan di publik,” ujarnya.

Jika melanggar aturan tersebut, berpotensi dimasukkan ke dalam kategori radikal hingga berujung dimasukkan ke dalam balai latihan. Junaidi mendapati kebebasan beribadah bagi muslim bisa dilakukan di dalam lembaga pendidikan khusus muslim atau masjid.

Kondisi ini tentu saja membuat seorang muslim serba terbatas dalam beribadah. Dia mengatakan jika hal ini diteruskan berjalan, pendangkalan akidah agama jadi sebuah keniscayaan.

“Tapi apa yang terjadi kalau ini terus berjalan? Pendangkalan akidah. Karena agama akan tercabut dari akarnya. Apalagi di China itu ditetapkan orang tua tidak boleh memaksakan anak beragama kecuali sudah 18 tahun. Padahal dalam Islam dianjurkan mengajarkan agama kepada anak sejak dini,” ungkapnya.

Junaidi berpendapat, dibutuhkan kearifan untuk memahami kondisi ini. Pasalnya, jika dibandingkan dengan konstitusi di Indonesia, situasi kebebasan beragama memang betul-betul kontras.

Menurutnya, dibutuhkan pendekatan persuasif agar pemerintah China bisa memberikan ruang beribadah yang lebih baik bagi muslim yang ada di sana. Selain itu, dia berharap lembaga keagamaan juga dilibatkan dalam memberikan tafsir ‘radikal’.

“Kami berharap pemerintah China memberi kesempatan kepada umat Islam untuk melakukan ibadah ritual di sela mereka mengikuti pelatihan. Peserta juga berhak mendapatkan makanan muslim. Kedua agar CIA (China Islamic Association) itu diikutsertakan dalam proses pengeluaran fatwa soal radikalisme, sudut pandang agama. Ketiga kita minta dan berharap agar Pemerintah Tiongkok tidak menggeneralisir umat Islam yang menjalankan ibadah terkait radikalisme,” papar Junaidi.

Hal senada diutarakan Ketua PBNU Robikin Emhas. Robikin berharap organisasi keagamaan dan pihak terkait lainnya dilibatkan dalam menetapkan indikator ‘ektremis’ dan ‘radikal’. Sehingga tidak ada orang yang menjalankan agama dengan baik namun masuk kategori radikal.

Robikin yang juga ikut dalam delegasi menyatakan turut senang karena pemerintah China berkomitmen untuk antiradikalisme dan antiterorisme. Dia juga mendukung program deradikalisasi yang dijalankan. Meski begitu, dia berharap pemerintah China memberi jaminan kebebasan beribadah.

“Kami amat sangat berharap jaminan konstitusional warga negara untuk memeluk agama, bisa menjalankan peribadatannya sesuai agama masing-masing. Kami paham pemerintah Tiongkok memisahkan agama dan negara. Tetapi karena kebebasan beragama dijamin konstitusi diharapkan warga negara juga diberi kebebasan menjalankan ibadah,” tutur Robikin.

Sebagai tindak lanjut atas kunjungan ini, Robikin mengatakan delegasi akan menyampaikan hasil kunjungan ke pemerintah. Hingga kemudian catatan dan harapan bisa disampaikan ke otoritas China.

“Insyaallah baik PBNU, Muhammadiyah, MUI punya pandangan sama dan gagasan sama sebagai follow up. Akan menyampaikan kepada pemerintah RI, dan pemerintah RI menyampaikan ke Tiongkok baik langsung maupun lewat kedubes. Tentu penyampaiuan dengan tetap menghormati konstitusi yang berlaku di sana,” tutur Robikin.

Selain mengunjungi balai latihan dan Xinjiang Islamic Institute, delegasi Indonesia juga sempat salat Jumat di salah satu Masjid Jiamai di Hotan, bertemu Gubernur Daerah Otonom Uighur Xinjiang Shohrat Zakir, mengunjungi museum barang antik, hingga menyaksikan kesenian tradisional Uighur. Sebelumnya di Beijing, delegasi juga sempat berbincang dengan Ketua China Islamic Association dan Dubes RI untuk China merangkap Mongolia Djauhari Oratmangun.

(jbr/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dituntut 3 Tahun Bui, Hercules: Hadapi Peluru Saja Berani Masa Hadapi Hukum Takut

Liputan6.com, Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang kasus peryerobotan lahan tanpa izin dengan terdakwa Hercules Rosario Marshal  Agenda sidang kali ini pembacaan tuntutan.

Dalam persidangan, Jaksa menuntut Hercules tiga tahun kurungan penjara. Terdakwa langsung bereaksi usai mendengar tuntutan tersebut.

Hercules mengatakan, dirinya tidak pernah gentar atas kasus hukum yang sedang dijalaninya saat ini.

“Saya tetap Hercules. Saya mantan Seroja. Saya pemberani. Kalau saya tidak pemberani negara tidak kasih penghargaan kepada saya,” ucap dia sambil menepukkan dada.

“Ingat Seroja ya jadi bukan pengecut, pemberani lah. Negara kasih penghargaan. Hercules hadapi peluru saja tidak takut masa hadapi hukum takut,” imbuh dia

Menurut Hercules, Jaksa keliru dalam menyusun amar tuntutan. “NKRI harus diterangkan. Hukum diluruskan. Hukum orang yang bersalah jangan menghukum orang yang tidak bersalah,” terang dia.

Sebelumnya, Moh Fitra selaku JPU yang membacakan dakwaan menilai, Hercules melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan pertama.

“Menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Hercules Rosario Marshal terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. Dan menjatuhkan pidana 3 tahun dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa,” ucap Jaksa Penuntut Umum.

2 dari 2 halaman

Barang Bukti Dimusnahkan

Selain itu, Jaksa meminta sejumlah barang bukti diserahkan ke negara untuk dimusnahkan.

“Kami minta dua buah plang dan papan, satu buah engsel besi dan plang triplek diserahkan untuk dimusnakan,” ucap dia

Adapun, dalam menyusun tuntuan ini Jaksa mempertibangkan hal-hal yang memberatkan yakni terdakwa sudah pernah dihukum beberapa kali, kemudian perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat. Selanjutnya, tidak mengaku di persidangan dan tidak menyesali perbuatan

Sementara hal yang meringankan yakni, terdakwa sebagai kepala keluarga yang memiliki tangguangan istri dan 4 orang anak.

Atas tuntannya itu, Pengacara berencana mengajukan pledoi. Sidang ditunda 6 Maret 2019.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Sumpah Pocong dan Debat Terbuka Wiranto vs Kivlan

Jakarta – Tantangan Menko Polhukam Wiranto ke eks Kaskostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen untuk sumpah pocong mengungkap dalang kerusuhan 1998 berbuntut panjang. Ajakan Wiranto ditanggapi Kivlan dengan menyodorkan tantangan baru.

“Oleh karena itu, saya berani katakan berani untuk sumpah pocong aja ’98 itu yang menjadi bagian kerusuhan itu saya, Prabowo, Kivlan Zen? Sumpah pocong kita. Siapa yang sebenarnya dalang kerusuhan itu?” ucap Wiranto di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).

Tantangan yang dilemparkan Wiranto itu merupakan bentuk tanggapan atas pernyataan Kivlan. Sebelumnya seperti dilansir cnnindonesia.com, Kivlan menuding Wiranto turut melengserkan Soeharto. Kivlan menyebut bukti dari tudingannya adalah dari sikap Wiranto yang secara tiba-tiba meninggalkan Jakarta saat keadaan sedang genting. Wiranto saat itu menjabat Pangab.
Dia pun menuding Wiranto dikendalikan oleh kelompok para jenderal untuk melengserkan Soeharto. Bahkan, kata dia, Wiranto menolak saat mendapat Instruksi Presiden (Inpres) untuk mengamankan Jakarta.
Menjawab Kivlan, Wiranto menepis terlibat dalam kerusuhan yang terjadi pada tahun itu. Wiranto yang kala itu juga menjabat Menhan, mengaku memobilisasi pasukan untuk meredakan konflik.

“Tiga hari saya mampu amankan negeri. Tanggal 13 Mei terjadi penembakan Trisakti, siang kerusuhan di Jakarta. Tanggal 14 Mei kerusuhan memuncak, 14 malam saya kerahkan pasukan dari Jatim masuk Jakarta sehingga 15 pagi Jakarta aman dan situasi nasional aman,” kata Wiranto. Dalam tanggapannya ini, Wiranto menantang untuk Kivlan untuk sumpah pocong.

Kivlan menjawab tantangan Wiranto dengan mengajak debat terbuka di televisi. Dia tak setuju dengan ajakan sumpah pocong.

“Kalau mau dia pakai itu untuk mengungkap sejarah kejadian 1998, mari saya ajak debat di depan TV seluruh rakyat Indonesia melihat debat saya sama Wiranto,” kata Kivlan ketika dihubungi, Rabu (27/2/2019).

Kivlan meminta Wiranto tak menyeret nama eks Danjen Kopassus Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo kini berstatus sebagai capres dan tidak melontarkan serangan kepada Wiranto.

Bukan hanya debat di televisi, Kivlan juga menantang Prabowo menyelesaikan perkara dalang kerusuhan 1998 lewat dua pengadilan. Dia mengatakan pengadilan bisa memutuskan siapa sebenarnya yang salah.

“Kalau dia mau, kita debat di TV atau kita ke pengadilan militer atau pengadilan HAM. Pengadilan militer itu adalah menyatakan mengungkap kejadian tahun ’98 siapa yang bersalah yang melanggar hukum militer, saya atau Wiranto. Prabowo atau Wiranto?” sebut Kivlan.

Bagaimana respons Wiranto soal tantangan debat di televisi dari Kivlan? Wiranto menegaskan pernyataannya sudah cukup.

“Sudah cukup saya komentari itu. Kita pemilu gini. Semua sedang konsentrasi ke bangsa, bukan ke urusan-urusan seperti ini,” tutur Wiranto di JCC, Rabu (27/2).
(gbr/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>