Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir yang Kini Dikaji Lagi

Jakarta

Pemerintah kini mengkaji kembali rencana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir. Aspek yang dikaji mulai dari ideologi Pancasila, NKRI dan aspek hukum.

“Presiden sangat memahami permintaan keluarga tersebut. Namun tentunya masih perlu dipertimbangkan aspek-aspek lainnya seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya,” ujar Menko Polhukam Wiranto dalam jumpa pers di kantornya, Jl Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi. Presiden Jokowi menurut Wiranto tak grusa-grusu mengambil keputusan karenanya pejabat kementerian terkait mengkaji sejumlah aspek yang disebut Wiranto.

Keputusan pemerintah mengkaji aspek pertimbangan pembebasan Ba’asyir diambil setelah ramai perbincangan rencana pembebasan Ba’asyir sebagaimana disebut Jokowi pada pekan lalu. Jokowi saat itu mengatakan, sudah mendiskusikan pertimbangan panjang atas rencana pembebasan Ba’asyir yang disebut dengan alasan kemanusiaan.

“Ini pertimbangan yang panjang. Pertimbangan dari sisi keamanan dengan Kapolri, dengan pakar, terakhir dengan Pak Yusril. Tapi prosesnya nanti dengan Kapolri,” ujar Jokowi kepada wartawan di Pondok Pesantren Darul Arqam, Jl Ciledug, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1).

Sedangkan Yusril Ihza Mahendra yang ikut berkomunikasi dengan Jokowi, menyebut presiden akan membebaskan Ba’asyir tanpa syarat. Ditegaskan lagi soal alasan kemanusiaan karena faktor usia dan kesehatan Ba’asyir.

“Sudah saatnya Ba’asyir menjalani pembebasan tanpa syarat-syarat yang memberatkan. Jokowi berpendapat bahwa Ba’asyir harus dibebaskan karena pertimbagan kemanusiaan,” kata Yusril.

Rencana pembebasan Ba’asyir juga direspons Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM. Humas Ditjen PAS Ade Kusmanto menyebut opsi pembebasan Ba’asyir di antaranya pembebasan bersyarat dan grasi dari presiden.

Untuk pembebasan bersyarat, Ba’asyir disebut Kemenkum HAM sebenarnya sudah bisa mengambilnya pada 13 Desember 2018. Alasannya, Ba’asyir sudah menjalani dua pertiga masa pidana terkait vonis kasus pelatihan militer kelompok teroris.

Hitungan ini mengacu pada sidang vonis pada 16 Juni 2011. Di mana majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyatakan Ba’asyir bersalah dan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara.

Untuk menempuh pembebasan bersyarat, Ditjen PAS menyebut ketentuan bagi narapidana di antaranya meneken surat setia NKRI. Aturan ini tertuang pada PP 99/2012 serta dalam pasal 84 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti dan pembebasan bersyarat.

“Jika melalui mekanisme PB, menurut perhitungan, dua pertiga masa pidananya adalah pada tanggal 13 Desember 2018. Karena Ustaz Abu Bakar Ba’asyir sampai saat ini belum berkenan menandatangani surat pernyataan ikrar kesetiaan NKRI sebagai salah satu persyaratan PB,” ujar Ade Kusmanto.

Tim Pengacara Muslim (TPM), lantas menjelaskan alasan Ba’asyir menolak menandatangani dokumen untuk pembebasan bersyarat. Dokumen itu di antaranya berisi pengakuan tindak pidana, padahal Ba’asyir menurut TPM menegaskan tidak melakukan apa yang didakwakan.

“Dokumen itu macam-macam yang paling penting adalah dokumen untuk berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang dilakukannya,” kata Ketua Dewan Pembina TPM, Mahendradatta di kantornya, Jalan Raya Fatmawati, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Senin (21/1).

Mahendradatta juga menjelaskan alasan Ba’asyir menolak meneken ikrar setia NKRI. Sebab Ba’asyir menurut Mahendradatta tak perlu meneken setia kepada Pancasila karena sudah setia pada Islam.

“Pembicaraannya gini ‘ustaz kalau ini kok nggak mau tanda tangan, kalau Pancasila itu sama dengan bela Islam’. ‘Loh kalau gitu sama dengan Pancasila, kenapa saya nggak bela Islam saja, kan sama saja. Jadi belum sampai ke argumen yang meyakinkan ustaz. Kalau hal yang sama kenapa saya tidak menandatangani yang satu, tidak boleh yang dua. Itu hanya sebagai kepolosan saja yang saya bilang,” ujar Mahendradatta.

(fdn/fjp) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pujian hingga Harapan Mundurnya Edy Rahmayadi dari Ketua Umum PSSI

Liputan6.com, Jakarta – Edy Rahmayadi memilih mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Kepastian mundurnya Edy Rahmayadi sebagai Ketua Umum PSSI diumumkan langsung saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres PSSI di Hotel Sofitel Bali, Minggu, 20 Januari 2019 kemarin.

Edy yang juga Gubernur Sumatera Utara itu mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI karena merasa gagal mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia, yakni membawa timnas Indonesia berprestasi.

Mundurnya Edy Rahmayadi sebagai Ketua Umum PSSI ini pun mendapat beragam tanggapan. Salah satunya dari Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Pria yang karib disapa Bamsoet ini memuji Edy yang mengakui gagal memimpin PSSI.

Selain itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono berharap mundurnya Edy dapat membuat dirinya fokus bekerja memimpin Sumatera Utara.

Berikut pujian hingga harapan mundurnya Edy Rahmayadi dari jabatan Ketua Umum PSSI yang dihimpun Liputan6.com:

2 dari 6 halaman

1. Akui Kegagalan

Ketua DPR Bambang Soesatyo menghargai keputusan pengunduran diri Edy Rahmayadi sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Menurut dia, sangat jarang pimpinan yang mau mundur dari jabatannya karena merasa gagal.

“Secara gentle Edy mengakui mundur sebagai Ketum PSSI karena gagal menjalankan tugas sebagai pucuk pimpinan PSSI. Sangat jarang pimpinan yang mau mengakui kegagalan dan mundur dari jabatan yang diembannya,” ujar Bamsoet saat dikonfirmasi, Senin (21/1/2019).

Bamsoet mengatakan, banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Ketum PSSI pengganti Edy Rahmayadi, untuk membenahi dunia sepak bola di Indonesia.

Terlebih, prestasi timnas sepak bola Indonesia beberapa waktu ini masih belum bisa menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Bamsoet menuturkan hal tersebut juga diperparah dengan terkuaknya kasus mafia sepak bola, terkait dengan pengaturan skor. Untuk itu, dia berharap agar Ketum PSSI baru dapat menyelesaikan kisruh sepak bola di Indonesia.

“Saya berharap Ketum PSSI yang baru harus benar-benar memahami tentang persepakbolaan Indonesia dan dapat memajukan prestasi anak bangsa melalui sepak bola, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Termasuk menyelesaikan karut-marut permasalahan yang ada,” kata politikus Golkar itu.

3 dari 6 halaman

2. Fokus Pimpin Sumut

Edy Rahmayadi resmi mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI pada Kongres Tahunan PSSI di Nusa Dua, Bali, Minggu, 20 Januari 2019. Kini mantan Pangkostrad itu diharapkan fokus bertugas sebagai Gubernur Sumatera Utara (Sumut).

“Mundur dari PSSI, memang lebih baik, supaya bisa konsentrasi melaksanakan tugas sebagai Gubernur Sumut,” kata Dirjen Otonomi Daerah, Sumarsono dalam keterangannya, Senin (21/1/2019).

Pria yang akrab disapa Soni ini menuturkan, perihal rangkap jabatan yang sempat diemban Edy Rahmayadi sebelum mundur dari Ketum PSSI itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/148/SJ yang dikeluarkan pada 17 Januari 2012. Oleh karenanya, Soni mengapreasi langkah Edy, sehingga dapat fokus sebagai kepala daerah.

“Apabila seseorang telah menjabat KDH (kepala daerah), dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi keolahragaan,” ucapnya.

Selain itu, terkait larangan rangkap jabatan juga sejalan dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan juncto Pasal 56 Ayat 1 PP 56/2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Aturan tersebut menegaskan pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten atau kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

“Salah satu alasannya dilarangnya jabatan rangkap KDH dalam kepengurusan olahraga adalah karena kedudukan KDH rentan pada penyalahgunaan kebijakan yang akan dibuatnya,” jelasnya.

4 dari 6 halaman

3. Harapan Pendamping Edy Rahmayadi

Edy Rahmayadi mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Pengunduran diri Edy diumumkan langsung dalam kongres tahunan PSSI di Nusa Dua, Bali.

Menanggapi pengunduran diri Edy, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck mengatakan, hal itu merupakan hak pribadi Edy. Menurut Ijeck, Gubernur Sumatera Utara itu pasti memiliki pertimbangan khusus.

“Itu hak Pak Edy untuk memutuskan mundur sebagai Ketua Umum PSSI,” kata Ijeck saat menghadiri special screening film ‘Orang Kaya Baru’ di Ringroad City Walks, Kota Medan, Minggu, 20 Januari 2019.

Ijeck mengaku tidak mengetahui pertimbangan Edy Rahmayadi memutuskan pengundaran dirinya. Pasalnya, Ijeck tidak ikut ke Bali menghadiri kongres PSSI.

Menurutnya, semua orang tahu loyalitas Edy di sepak bola Indonesia. Seperti PSMS yang dahulu tidak ada apa-apanya, karena Edy, PSMS menjadi bangkit. Begitu juga dengan PSSI, yang sepengetahuannya bukan kemauan Edy Rahmayadi untuk menjadi ketua umum.

“Tetapi, karena kemauan dari semua persepakbolaan daerah di Indonesia, sehingga Edy menjadi Ketua Umum PSSI. Setelah beliau menjadi ketua PSSI, baru PSSI diperhatikan, dilihat, dan didengar,” ucapnya.

“Beliau sangat cinta dengan olahraga sepak bola. Saya yakin betul, hati beliau sangat berat meninggalkan PSSI. Pak Edy pulang nanti ditanyakan kenapa, saya belum komunikasi,” dia menambahkan.

Ijeck menyebut Edy Rahmayadi secara khusus tidak ada berkonsultasi dengan dirinya, meski berstatus sebagai Wakil Gubernur Sumut.

Saat hendak berangkat ke kongres, Edy hanya memberitahu Ijeck akan berangkat dan menghadiri kongres tahunan PSSI.

“Saat itu pesan saya, mana yang terbaik untuk Abang. Hanya itu saya bilang,” ujarnya.

Mengenai selama menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Ijeck memastikan Edy Rahmayadi tetap menjalankan perannya sebagai Gubernur Sumut dengan baik. Sebab, sebelum Edy menjabat Gubernur Sumut, mantan Pangkostrad itu sudah berada di PSSI.

“Tidak pengaruh walau Pak Edy menjabat sebagai Ketua Umum PSSI dengan kinerjanya sebagai gubernur. Sebelum jadi gubernur juga sudah di PSSI,” terangnya.

5 dari 6 halaman

4. Tokoh di Sumut Setuju

Mundurnya Edy Rahmayadi sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) disambut baik oleh Tokoh Masyarakat Sumatera Utara, yaitu Rahmat Shah.

Rahmat menyebut, mundurnya Edy sebagai Ketua Umum PSSI sangat bagus, karena akan fokus mengemban tugasnya sebagai Gubernur Sumut.

“Saya rasa bagus, karena beliau harus konsentrasi penuh kepada Sumut,” kata Rahmat.

Setelah Edy memutuskan mundur sebagai Ketua Umum PSSI, Rahmat menegaskan biarlah orang lain yang lebih memiliki waktu untuk mengurus organisasi sepak bola tertinggi di Indonesia itu.

Rahmat juga setuju 100 persen Edy memutuskan mundur sebagai Ketua Umum PSSI, agar konsentrasinya ke Sumut kembali.

“Mudah-mudahan dengan beliau mundur, bisa mengabdi di Sumut, lebih tenang, damai, dan memiliki waktu. Kita doakan dan kita sangat mendukung,” Rahmat menandaskan.

6 dari 6 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bobby Suami Kahiyang Mulai Kampanyekan Jokowi di Sumut

MedanBobby Nasution mulai mengampanyekan capres sekaligus mertuanya Joko Widodo (Jokowi) di Sumatera Utara. Bobby merupakan suami dari putri Jokowi, Kahiyang Ayu.

Salah satu kegiatan Bobby terkait kampanye Jokowi saat mengikuti zikir akbar di Lapangan Sepakbola Kriu, Sumatera Utara dan mengikuti rapat kerja Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin di Medan. Kehadiran Bobby untuk memberikan semangat kepada TKD Jokowi-Ma’ruf di Sumut.

“Sore tadi saya membuka Rapat Kerja Daerah Tim Kampanye Daerah 01 Provinsi Sumatera Utara di Medan. Mas Bobby juga hadir memberi salam semangat kepada teman-teman TKD Sumut,” ujar Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Meutya Viada Hafid kepada detikcom, Minggu (20/1/2019).

Meutya mengatakan, masyarakat mengapresiasi kehadiran Bobby memberikan dukungan secara langsung kepada Jokowi. Meski demikian, Bobby berada di luar struktur TKD Sumut.

“Nggak sama sekali. Mas Bobby tidak ikut struktur resmi dan tidak akan. Tadi hadir sebagai perwakilan keluarga Pak Jokowi, memenuhi undangan saja,” kata Meutya.
Bobby disebut tidak mengampanyekan Jokowi di luar Sumut. Sebab, ia juga memiliki kesibukan dalam profesinya.
“Saya rasa nggak. Mas Bobby kan juga ada usaha dan bisnis yang nggak mungkin ditinggal jadi tidak fokus kampanye. Ini kebetulan saja karena beliau orang Sumut kan,” ujar Meutya.

Sedangkan, Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf lainnya, Irma Suryani mengatakan Bobby belum lama ini turun ke lapangan mengampanyekan Jokowi. Turunnya Bobby diharapkan bisa meluruskan seputar isu hoax kepada Jokowi.

“Belum lama kok, Bobby merasa terpanggil karena terlalu banyak hoax tentang mertuanya yang selalu diisukan tidak bela Islam. Padahal sebagai menantu beliau tahu betul bahwa mertuanya itu Islam yang taat,” kata Irma.

Sebelumnya, Jokowi pernah menyebut anak-anaknya belum memiliki feeling terjun ke dunia politik. Namun Jokowi menyebut Bobby sudah sedikit-sedikit berbicara soal politik kepadanya.

“Yang saya lihat malah feeling politik yang sudah masuk itu Bobby. Sedikit-sedikit sudah. Saya lihat lebih ada keinginan. Bicara politik juga sudah ada. Yang lain belum,” ujar Jokowi saat berbincang santai dengan wartawan di Grand Garden Cafe Kompleks Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/12/2018).
(dkp/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Edy Out dari PSSI, tapi Exco Asyik Rangkap Jabatan dan Atur Skor

JakartaEdy Rahmayadi out dari PSSI. Masalahnya belum tuntas di situ, sebab masih banyak anggota PSSI yang rangkap jabatan dan terlibat match fixing.

Edy mundur dari kursi ketua umum dalam Kongres PSSI di Sofitel, Nusa Dua, Bali, Minggu (20/1/2019) WITA. Ia meletakkan jabatannya saat persepakbolaan nasional masih dililit sejumlah masalah.

Tercatat, ada masalah laten yang masih belum tuntas sepeninggal Edy Rahmayadi. Pertama, adalah kekerasan pada suporter yang masih terus membuat nyawa bergelimpangan.

Sejak menjabat sebagai ketua umum pada 10 November 2016 hingga mundur hari ini, seperti dirangkum Save Our Soccer (SOS), perkumpulan pecinta sepakbola Indonesia, sebanyak 22 nyawa suporter melayang di era kepemimpinan Edy.
Terakhir dan tentu yang masih jelas diingatan adalah tewasnya suporter Persija Jakarta, Haringga Sirila. Haringga meninggal usai dikeroyok sejumlah oknum pendukung Persib Bandung. Sejauh ini, belum ada upaya dari PSSI untuk menjamin kasus tersebut tidak terulang di masa mendatang.

Yang kedua, masalah rangkap jabatan. Meski FIFA sudah jelas melarang para pengurus sepakbola rangkap jabatan, nyatanya federasi sepakbola Indonesia masih kerap melanggarnya.

Mereka yang di antaranya rangkap jabatan adalah para anggota Exco. Sebut saja Iwan Budianto, kepala Staf Ketum PSSI yang juga CEO Arema FC, Pieter Tanuri Exco PSSI yang juga CEO Bali United, hingga Joko Driyono sebagai Wakil Ketua Umum yang punya saham mayoritas di Persija Jakarta.

Bahkan, kini, Jokdri menjadi pelaksana tugas ketum PSSI menggantikan Edy Rahmayadi untuk sementara.

Edy juga merangkap jabatan, sebagai ketua umum PSSI sekaligus pembina PSMS Medan. Belum lagi Edy juga merangkap jabatan sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Di dalam internal komite eksekutif, juga terjadi tumpang tindih. satu anggota exco memiliki dua atau tiga jabatan lain dalam komite. Menjadi ketua satu komite, namun juga menjabat sebagai wakil di komite lain.

Kemudian, masalah pengaturan skor. Problem yang sudah ada sejak lama itu masih menggerogoti sepakbola Indonesia. Bukan Edy selaku ketua umum, namun beberapa anggota PSSI yang terlibat. Johar Lin Eng (Asprov Jawa Tengah), yang juga anggota exco PSSI, dan Dwi Irianto (Anggota Komdis PSSI) yang sudah diciduk kepolisian, serta Hidayat, yang kemudian mundur dari kursi Exco.

Masalah-masalah teknis yang gagal dikerjakan PSSI juga mencuat, seperti menyiapkan Timnas Indonesia di berbagai turnamen. Kasus pemutusan kontrak Luis Milla menjadi indikator federasi tidak serius menyiapkan Skuat Garuda. Timnas Indonesia pun gagal total di Piala AFF 2018.

Ketidakbecusan PSSI mengatasi persoalan-persoalan itu membuat masyarakat yang menelan imbasnya: harus gigit jari melihat Tim Garuda mengangkat trofi juara.

Edy menyadari telah gagal menjalankan tugas untuk mengangkat prestasi dan menyelesaikan problem itu.

“Ini semua saya lakukan dalam kondisi sehat walafiat. Bertanggung jawab kalian. Saya mundur, karena saya bertanggung jawab,” kata Edy dalam pidato pembukaan Kongres PSSI.

(yna/fem)


Edy Out dari PSSI, tapi Exco Asyik Rangkap Jabatan dan Diduga Atur Skor

JakartaEdy Rahmayadi out dari PSSI. Masalahnya belum tuntas di situ, sebab masih banyak anggota PSSI yang rangkap jabatan dan diduga terlibat match fixing.

Edy mundur dari kursi ketua umum dalam Kongres PSSI di Sofitel, Nusa Dua, Bali, Minggu (20/1/2019) WITA. Ia meletakkan jabatannya saat persepakbolaan nasional masih dililit sejumlah masalah.

Tercatat, ada masalah laten yang masih belum tuntas sepeninggal Edy Rahmayadi. Pertama, adalah kekerasan pada suporter yang masih terus membuat nyawa berjatuhan.

Sejak menjabat sebagai ketua umum pada 10 November 2016 hingga mundur hari ini, seperti dirangkum Save Our Soccer (SOS), perkumpulan pecinta sepakbola Indonesia, sebanyak 22 nyawa suporter melayang di era kepemimpinan Edy.
Terakhir dan tentu yang masih jelas di ingatan adalah tewasnya suporter Persija Jakarta, Haringga Sirila. Haringga meninggal usai dikeroyok sejumlah oknum pendukung Persib Bandung. Sejauh ini, belum ada upaya nyata dari PSSI untuk menjamin kasus tersebut tidak terulang di masa mendatang.

Yang kedua, masalah rangkap jabatan. Meski FIFA sudah jelas melarang para pengurus sepakbola rangkap jabatan, nyatanya federasi sepakbola Indonesia masih kerap melanggarnya.

Mereka yang di antaranya rangkap jabatan adalah para anggota Exco. Sebut saja Iwan Budianto, kepala Staf Ketum PSSI yang juga CEO Arema FC, Pieter Tanuri Exco PSSI yang juga CEO Bali United, hingga Joko Driyono sebagai Wakil Ketua Umum yang punya saham mayoritas di Persija Jakarta.

Bahkan, kini, Jokdri menjadi pelaksana tugas ketum PSSI menggantikan Edy Rahmayadi untuk sementara.

Edy juga merangkap jabatan, sebagai ketua umum PSSI sekaligus pembina PSMS Medan. Belum lagi Edy juga merangkap jabatan sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Di dalam internal komite eksekutif, juga terjadi tumpang tindih. satu anggota exco memiliki dua atau tiga jabatan lain dalam komite. Menjadi ketua satu komite, namun juga menjabat sebagai wakil di komite lain.

Kemudian, masalah pengaturan skor. Problem yang sudah ada sejak lama itu masih menggerogoti sepakbola Indonesia. Bukan Edy selaku ketua umum, namun beberapa anggota PSSI yang diduga terlibat dan bahkan sudah ada yang berstatus tersangka. Johar Lin Eng (Asprov Jawa Tengah), yang juga anggota exco PSSI, dan Dwi Irianto (Anggota Komdis PSSI) yang sudah diciduk kepolisian, serta Hidayat, yang kemudian mundur dari kursi Exco.

Masalah-masalah teknis yang gagal dikerjakan PSSI juga mencuat, seperti menyiapkan Timnas Indonesia di berbagai turnamen. Kasus pemutusan kontrak Luis Milla menjadi indikator federasi tidak serius menyiapkan Skuat Garuda. Timnas Indonesia pun gagal total di Piala AFF 2018.

Persoalan-persoalan itu tak kunjung diselesaikan PSSI secara tuntas, yang membuat masyarakat Indonesia menelan imbasnya: harus gigit jari melihat Tim Garuda mengangkat trofi juara.

Edy menyadari tak mampu menjalankan tugas untuk mengangkat prestasi dan menyelesaikan problem itu.

“Begitu berat saya rasakan. Untuk itu sampaikan ke rakyat PSSI ini milik rakyat seluruh Indonesia yang diwakilkan ke kita. Saya tak mampu lakukan ini saya mohon maaf,” kata Edy dalam pidato itu.

“Ini semua saya lakukan dalam kondisi sehat walafiat. Bertanggung jawab kalian. Saya mundur, karena saya bertanggung jawab,” kata Edy dalam pidato pembukaan Kongres PSSI.

(yna/fem)


Ramadhan Pohan Dihukum 3 Tahun Bui, PD Hormati Putusan MA

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Ramadhan Pohan dan memutuskan politikus Partai Demokrat (PD) itu dihukum 3 tahun penjara. PD menghargai putusan MA terhadap Ramadhan.

“Pertama, ini berita yang baru kami dengar. Jadi berikutnya kami akan bertanya terkait persoalan ke Ramadhan Pohan sudah diterima atau belum. Tapi sebagai partai, kami menghargai putusan MA ini,” ujar Ketua DPP PD, Jansen Sitindaon saat dimintai konfirmasi, Minggu (20/1/2019).

Kasus yang menjerat Ramadhan bermula saat ia mencalonkan diri sebagai Wali Kota Medan periode 2016-2021. Ia meminjam uang ke RH Simanjuntak dan Hendru Sianipar untuk menunjang biaya kampanye sejumlah miliaran rupiah.
Rupanya, Ramadhan melunasi utang dengan cek kosong hingga akhirnya diadili Pengadilan Negeri Medan karena kasus penipuan. PN Medan menjatuhkan vonis 15 bulan penjara. Pengadilan Tinggi Medan memperberat hukuman Ramadhan menjadi 3 tahun. Ramadhan pun mengajukan kasasi ke MA.

PD akan bertanya terlebih dahulu kepada Ramadhan apakah sudah menerima pemberitahuan terkait putusan MA. Jika keberatan akan putusan MA, Ramadhan disebut PD masih bisa mengajukan upaya peninjauan kembali (PK) ke MA.

“Jika kemudian Ramadhan Pohan berpikir tetap tidak salah di persoalan ini, maka masih ada satu mekanisme upaya luar biasa yaitu peninjauan kembali. Tapi sepenuhnya hak PK itu di Ramadhan Pohan apakah akan menempuh atau tidak. Tapi kami, Partai Demokrat sepenuhnya menghormati putusan MA,” kata Jansen.

Ramadhan Pohan Dihukum 3 Tahun Bui, PD Hormati Putusan MAFoto: Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon (ist/dokpri)

Perkara Ramadhan dengan nomor 1014 K/PID/2018 diadili oleh ketua majelis Andi Abu Ayyub Saleh dengan anggota Wahidin dan Margono. Hasilnya, Ramadhan tetap dijatuhkan hukuman 3 tahun penjara.

“JPU NO (Niet Ontvankelijke Verklaard/tidak dapat diterima-red), Terdakwa tolak,” demikian lansir website MA sebagaimana dikutip detikcom, hari ini.
(dkp/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPU dan Bawaslu Tegaskan Tak Ada Surat Suara Pemilu 2019 Dicetak di China

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan peninjauan langsung percetakan surat suara Pemilu 2019. Percetakan dilakukan di Gedung Kompas Gramedia dan PT Aksara Grafika Pratama.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, hari ini merupakan pertama dimulainya pencetakan surat suara. Pencetakan dilakuakan di tiga provinsi berbeda.

“Hari ini pencetakan perdana surat suara, dan serentak kita lakukan di Jakarta, di Surabaya dan Makassar,” katanya di Gedung Kompas Gramedia, Jalan Tentara Pelajar, Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (20/1/2019).

Lebih lanjut ia menegaskan, kalau isu adanya surat suara yang tercoblos adalah hoaks. Sebab, ia meyakini kalau ini hari pertama dilakukan percetakan bagi seluruh surat suara.

“Kami tegaskan tidak ada surat suara yang dicetak di China, enggak ada. Semua di Indonesia (cetak surat suara). Tidak ada yang di China,” tegasnya.

Sementara itu anggota DKPP Alfitra Salam mengharapkan tak ada lagi berita palsu atau hoaks dengan adanya peninjauan ini.

“Kami harap KPU dan Bawaslu bekerja sesuai aturan, prosedur, sehingga nggak ada pelanggaran administrasi. Kemudian kami harap tidak ada hoaks lagi. Kami harap setelah ini hoaks enggak ada lagi. Kalau ada semoga segara bisa dibantah,” kata Alfitra.

2 dari 3 halaman

Standar Khusus

PT Gramedia menjadi satu dari enam pemenang pada pengadaan yang diadakan KPU RI. Dari hasil penetapan pemenang tanggal 28 Desember 2018, PT Gramedia mencetak surat suara untuk lima provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan.

“Penetapan pemenang ini diumumkan setelah KPU melakukan seleksi berdasarkan administrasi, penawaran harga terendah, spesinkasi teknis dan kapasitas produksi masing-masing perusahaan,” ujar Direktur PT Gramedia Haris Susanto.

Berdasarkan data pengadaan, total surat suara yang akan dicetak di PT Gramedia adalah 292.019.984 Iembar. Jumlah tersebut masih bisa menyesuaikan dengan jumlah DPT yang akan ditetapkan KPU RI.

“Surat suara yang dicetak terdapat lima model, yaitu surat suara presiden dan wakil presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten atau kota. Proses produksi dan distribusi sendiri akan berlangsung selama 70 hari, terhitung sejak berlakunya kontrak kerja antara KPU dengan PT Gramedia. Surat suara nantinya akan didistribusikan oleh PT Gramedia ke KPU Kabupaten atau kota,” katanya.

Selama proses produksi, lanjutnya, PT Gramedia menerapkan standar khusus dari segi keamanan guna menjaga kerahasiaan surat suara. Area produksi akan disterilisasi di mana area tersebut hanya digunakan khusus untuk surat suara. PT Gramedia juga melakukan penjagaan penuh selama 24 jam.

“Penjagaan dilakukan oleh pihak keamanan internal Kompas Gramedia, bekerjasama dengan pihak Polri serta diawasi penuh oleh pihak KPU. Standar keamanan juga diterapkan mulai saat memasuki area produksi, segala bentuk alat perekam tidak boleh dibawa masuk. Untuk tenaga kerja PT Gramedia, hanya karyawan yang telah ditunjuk selama produksi surat suara yang diberikan akses ke area tersebut. Bagi pihak eksternal yang akan masuk ke area produksi juga harus seizin KPU Rl, dan dibuktikan dengan surat dinas dari KPU RI,” bebernya.

Tambahnya, dalam pengadaan surat suara Pemilu 2019, PT Gramedia tergabung dalam Kerja Sama Operasi atau KSO, di mana PT Gramedia sebagai leader.

“Dan anggotanya antara lain PT Medan Media Grafrkatama di Medan, PT Bawen Mediatama di Semarang, PT Antar Surya Jaya di Surabaya, PT Bosowa Media Grafika di Makassar, dan PT Pura Barutama di Kudus. Untuk rincian pembagian pencetakan, PT Gramedia akan mencetak 138 juta lembar, PT Medan Media Gratikatama mencetak 29 juta lembar, PT Bawen Mediatama mencetak 13 juta lembar, PT Antar Surya Jaya mencetak 6 juta lembar, PT Bosowa Media Grafika mencetak 12 juta lembar dan PT Pura Barutama mencetak 94 juta lembar,” pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

MA Hukum Eks Politikus PD Ramadhan Pohan 3 Tahun Penjara

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi mantan politikus Partai Demokrat (PD) Ramadhan Pohan. Alhasil, calon Wali Kota Medan itu dihukum 3 tahun penjara karena menipu.

Kasus bermula saat Ramadhan Pohan mau mencalonkan diri sebagai Wali Kota Medan untuk periode 2016. Untuk menunjang biaya kampanye, Ramadhan Pohan pinjam uang ke RH Simanjutak dan Hendru Sianipar miliaran rupiah.

Pinjam meminjam itu berbuntut panjang karena Ramadhan Pohan melunasi utang dengan cek kosong. Ramadhan akhirnya diadili di PN Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada 27 Oktober 2017, PN Medan menjatuhkan hukuman 15 bulan penjara kepada Ramadhan Pohan. Hukuman itu diperberat menjadi 3 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) Medan pada 5 April 2018.


Atas vonis itu, jaksa dan terdakwa sama-sama kasasi. Apa kata MA?

“JPU NO (Niet Ontvankelijke Verklaard/tidak dapat diterima-red), Terdakwa tolak,” demikian lansir website MA sebagaimana dikutip detikcom, Minggu (20/1/2019).

Perkara nomor 1014 K/PID/2018 diadili oleh ketua majelis Andi Abu Ayyub Saleh dengan anggota Wahidin dan Margono.

(asp/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

MA Hukum Politikus PD Ramadhan Pohan 3 Tahun Penjara

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi politikus Partai Demokrat (PD) Ramadhan Pohan. Alhasil, calon Wali Kota Medan itu dihukum 3 tahun penjara karena menipu.

Kasus bermula saat Ramadhan Pohan mau mencalonkan diri sebagai Wali Kota Medan untuk periode 2016. Untuk menunjang biaya kampanye, Ramadhan Pohan pinjam uang ke RH Simanjutak dan Hendru Sianipar miliaran rupiah.

Pinjam meminjam itu berbuntut panjang karena Ramadhan Pohan melunasi utang dengan cek kosong. Ramadhan akhirnya diadili di PN Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada 27 Oktober 2017, PN Medan menjatuhkan hukuman 15 bulan penjara kepada Ramadhan Pohan. Hukuman itu diperberat menjadi 3 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) Medan pada 5 April 2018.


Atas vonis itu, jaksa dan terdakwa sama-sama kasasi. Apa kata MA?

“JPU NO (Niet Ontvankelijke Verklaard/tidak dapat diterima-red), Terdakwa tolak,” demikian lansir website MA sebagaimana dikutip detikcom, Minggu (20/1/2019).

Perkara nomor 1014 K/PID/2018 diadili oleh ketua majelis Andi Abu Ayyub Saleh dengan anggota Wahidin dan Margono.

Simak juga video ‘Politikus ‘A’ Dipolisikan Terkait Hoax Surat Suara Tercoblos ‘:

[Gambas:Video 20detik]

MA Hukum Politikus PD Ramadhan Pohan 3 Tahun Penjara

(asp/rvk) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

5 Pernyataan Kontroversial Edy Rahmayadi Saat Jadi Ketum PSSI

Liputan6.com, Nusa Dua – Edy Rahmayadi memutuskan mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI saat membuka Kongres Tahunan PSSI, Minggu (20/1/2019) di Nusa Dua, Bali. Dia menegaskan, keputusan mundur bukan bentuk lari dari tanggung jawab.

Pernyataan ini tergolong mengejutkan, mengingat Edy Rahmayadi berulangkali menolak desakan mundur dari berbagai pihak. Pria yang juga menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara ini menyerahkan tongkat kepemimpinan PSSI kepada Joko Driyono, yang sebelumnya menjabat wakil ketua umum PSSI.

Edy Rahmayadi resmi terpilih jadi Ketua Umum PSSI pada 10 November 2016 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. Masa jabatan Edy Rahmayadi sebagai Ketum PSSI sesungguhnya berakhir 2020.

Semasa memimpin PSSI, pernyataan-pernyataan kontroversial kerap dia lontarkan. Selain itu, rangkap jabatan sebagai Gubernur Sumut dan Ketua Dewa Pembina PSMS Medan, yang dia jalani juga menuai kritik dari berbagai pihak.

Keputusan Edy Rahmayadi mundur dari PSSI juga seiring dengan ramainya pengungkapan kasus match fixing atau pengaturan skor di sepak bola Indonesia. Berikut deretan pernyataan kontroversial Edy Rahmayadi selama jadi Ketum PSSI

2 dari 6 halaman

1. Larang Pemain Indonesia Berkarier di Malaysia

Kejadian bermula ketika Evan Dimas Darmono dan Ilham Udin Armaiyn yang hijrah ke Liga Malaysia untuk bermain di Selangor FA. Saat itu, Edy Rahmayadi menuding keduanya tak punya jiwa nasionalisme. Edy mengecam keputusan Evan dan Ilham yang bepindah ke Selangor FA, mereka dianggap tidak pas karena peran mereka sedang dibutuhkan Timnas Indonesia U-23 untuk Asian Games 2018.

“Siapa mereka (Selangor FA)? Seenaknya saja mengontrak-ngontrak. Kalau mata duitan, ya repot juga kita. Tidak ada jiwa nasionalisme (Evan dan Ilham). Nanti akan saya kumpulkan segera,” Kata Edy

3 dari 6 halaman

2. Tampar Suporter

Saat pertandingan PSMS Medan melawan Persela Lamongan pada 21 September 2018 yang digelar di Stadion Teladan Medan, Edy Rahmayadi menyaksikan pertandingan langsung. Edy yang duduk di kursi VVIP, tiba-tiba turun dan menyambangi seorang suporter yang terlihat menyalakan flare saat pertandingan.

Saat Gubernur Edy Rahmayadi menemui suporter tersebut, sejumlah suporter lain pun merekam aksi Edy. Tak lama beredar beberapa video Edy yang terlihat menampar pipi suporter cilik tersebut. Beredarnya video penamparan tersebut membuat Edy Rahmayadi angkat bicara.

“Saya mana mungkin melakukan kekerasan kepada anak-anak, saya paling senang kepada anak-anak. Memang tangan saya keras ini, saya sehari saja push up 40 kali masih sanggup, kalau enggak percaya kalian pegang tangan saya. Tetapi saya melakukan kemarin itu memarahi anak itu, karena menggunakan flare dan itu dilarang oleh FIFA,” katanya.

4 dari 6 halaman

3. Apa Hak Anda Menanyakan Itu?

Dalam sebuah wawancara live di televisi, Edy Rahmayadi menolak ditanya wartawan senior Kompas Aiman Wicaksono tentang pengaruh kinerjanya jsebagai Ketua Umum PSSI karena merangkap Gubernur Sumatera Utara dan Dewan Pembina PSMS. Wawancara ini bersamaan dengan kasus tewasnya seorang suporter The Jak saat pertandingan Persija vs Persib di Bandung.

“Apa urusannya anda menanyakan itu?,” yang membuat Aiman mengernyitkan kepala dan kebingungan, padahal pertanyaan yang dilontarkan sebenarnya bisa saja dijawab dengan biasa. “Bukan hak anda juga bertanya kepada saya,” kata Edy yang tak mau banyak berkomentar

5 dari 6 halaman

4. Tanggapan Tuntutan #EdyOut

Saat kasus meninggalnya seorang suporter Persija Jakarta, Haringga Sarila, banyak pihak yang mengecam kinerja PSSI dalam mengawal liga dan persepakbolaan Indonesia. Kasus itu memantik dorongan agar Edy Rahmayadi mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI. Salah satunya lewat petisi online di Charge.org.

Saat itu, sudah 60 ribu orang lebih menandatangani petisi online tersebut. Masyarakat pun menganggap, fokus Edy tidak sepenuhnya di PSSI mengingat rangkap jabatan sebagai Gubernur Sumatra Utara. Edy Rahmayadi menanggapinya dengan komentar yang keras.

“Jangankan 60 ribu, satu orang pun kalau itu memang benar adanya gara-gara saya gubernur lalu terjadi itu pembunuhan, saya akan tinggalkan ini (jabatan Ketua Umum PSSI). Karena itu berarti saya tidak becus”, kata Edy saat menjadi salah satu pembicara di stasiun televisi swasta. Ia juga menambahkan “Yang saya takutkan, dari 60 ribu ini mungkin salah satunya menginginkan jabatan PSSI ini, karena saat ini dalam dunia politik. Jadi, PSSI harus saya lindungi, karena ini amanah rakyat sampai 2020,” katanya.

6 dari 6 halaman

5. Wartawan Baik, Timnas Juga Baik

Pernyataan Edy Rahmayadi yang kontroversial selanjutnya sal penampilan Timnas Indonesia di Piala AFF 2018. Gubernur Sumatra Utara itu mengeluarkan pernytaan yang tidak substansial.

“Wartawannya yang harus baik. Kalau wartawannya baik, nanti timnasnya baik,” kata Edy Rahmayadi.

Pernyataannya dinilai tidak masuk akal oleh publik. Hal ini dijadikan nyanyian oleh suporter Indonesia di pertandingan terakhir Timnas Indonesia melawan Filipina. “Wartawan Harus Baik, Wartawan Harus Baik,” bunyi nyanyian suporter itu diakhiri teriakan ‘Edy Out’ usai pertandingan berakhir.

Saksikan video menarik di bawah ini