Sandiaga: Aksa Mahmud Kenalkan Saya dengan Tokoh Masyarakat Sulsel

Eks Wakil Gubernur DKI Jakarta itu enggan spekulasi lebih jauh apakah Aksa Mahmud dan Erwin Aksa membawa gerbong dukungan dari Sulawesi Selatan untuk mendukungnya di Pilpres 2019. Sandi hanya melihat keduanya merupakan sahabat baik.

“Saya enggak melihat mereka bawa gerbong atau apa, tapi saya melihat persahabatan Pak Aksa dan Pak Erwin sekarang sudah tampil. Alhamdulilah sangat berterimakasih sangat berterimakasih,” tuturnya.

Lebih lanjut, Sandiaga menambahkan, bahwa, Aksa Mahmud sempat salat Jumat bersama Capres Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat.

“Ada Pak Anies, Pak Aksa sebagai ketua yayasan Masjid Sunda Kelapa kemudian masjid dekat dengan KPU,” tandas Sandiaga Uno.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com

Opini Masyarakat Terkait Faktor Peningkat Kemajuan Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Demi memajukan Indonesia, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ada tiga kebutuhan untuk meningkatkan kemajuan Indonesia, diantaranya infrastruktur, pendidikan, dan lapangan kerja.

Setiap masyarakat Indonesia juga memiliki pendapatnya sendiri untuk kemajuan Indonesia

Tidak cuma anak muda, namun orang tua pun ikut menyuarakan pendapatnya demi Indonesia yang lebih maju.

Apa saja opini masyarakat yang merupakan prioritas untuk kemajuan Indonesia? Saksikan lengkapnya berikut ini:

Beberapa opini masyarakat untuk meningkatkan kemajuan Indonesia, apa saja itu?

Ma’ruf Amin Soal Sedekah Susu: Bisa Kacaukan Pemahaman Masyarakat akan Stunting

Liputan6.com, Jakarta Calon Wakil Presiden 01 Ma’ruf Amin menanggapi program Sedekah Susu yang dipaparkan oleh Cawapres 02, Sandiaga Uno untuk mengatasi stunting. Menurut Ma’ruf Amin, apa yang disampaikan oleh Sandi tentang pemberian protein seperti susu dan kacang hijau bisa dianggap salah oleh masyarakat.

Ma’ruf Amin berpendapat, apa yang disampaikan Sandi bisa diartikan bahwa pemberian asupan gizi harus dilakukan setelah anak tersebut telah lahir. Padahal, stunting merupakan masalah yang harus diselesaikan bahkan ketika bayi masih berada dalam kandungan.

“Isu sedekah putih itu ditangkap oleh banyak pihak, memberikan sedekah susu setelah anak itu disusukan oleh ibunya. Padahal, stunting itu seribu hari pertama, sejak ibu mulai hamil sampai menyusui anaknya,” kata Ma’ruf menanggapi pernyataan Sandi di Jakarta, Minggu (17/3).

Ma’ruf mengatakan, sanitasi, air bersih, serta susu ibu selama dua tahun sangatlah penting dalam mengatasi stunting. Dia menyatakan bahwa dalam dunia kedokteran disebut kolostrum.

Ma’ruf Amin mengatakan, apabila air susu ibu diberikan setelah dua tahun, maka tidak ada gunanya untuk mencegah stunting. “Karena itu, menurut saya, istilah sedekah putih mengacaukan pemahaman masyarakat,” pungkas pasangan Capres Joko Widodo tersebut.

Sandiaga sendiri memberikan tanggapan dengan berkaca pada kasus sang istri. Di mana ASI-nya tidak mengalir lagi ketika putra bungsu-nya Sulaiman baru lahir.

“Kami ingin mengajak para kontributor, yang bisa menyediakan susu, para donatur, mengumpulkan uang untuk membantu agar gizi ibu dan anak bisa kita perhatikan dan masalah stunting bisa selesai,” kata Sandi menambahkan.

Ma’ruf menanggapi, masalah stunting bukan hanya masalah kesehatan. Namun juga sosial, sanitasi, dan juga gizi. Maka dari itu, dia mengatakan bahwa perlu ada bimbingan, bahkan sebelum hamil tetapi juga sebelum pernikahan.

Capres Incumbent Tak Perlu Cuti, Sandiaga: Biar Masyarakat Menilai

Mahkamah Konstitusi sebelumnya memutuskan calon presiden incumbent tak perlu ambil cuti kampanye. MK menolak secara keseluruhan enam mahasiswa yang mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD 1945.

“Amar Putusan. Mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” petikan putusan MK, Rabu 13 Maret 2019.

Majelis hakim konstitusi menilai, inkonstitusionalitas Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu, tidak beralasan menurut hukum.

MK juga berpendapat aturan itu tegas menjamin hak kampanye bagi calon presiden-wakil presiden petahana tidak akan dikurangi. Oleh karena itu, justru bertentangan dengan semangat pemilu jika tidak ada perlakuan yang sama antara para capres cawapres. Termasuk soal kampanye.

UU Pemilu juga telah memberikan batasan-batasan bagi capres petahana saat melaksanakan hak kampanye. Salah satunya terkait penggunaan fasilitas negara.

“Dengan demikian, tidak adanya pernyataan eksplisit bahwa kampanye capres cawapres petahana dilakukan di luar hari atau jam kerja, tidaklah menyebabkan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menjadi bertentangan dengan UUD 1945,” seperti Liputan6.com kutip dalam putusan MK.

Amar ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbanigsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota.

Rapat terkait cuti kampanye incumbent tersebut diselenggarakan pada Senin 25 Februari 2019, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Rabu 13 Maret 2019.

Pemerintah Harap Masyarakat Makin Sadar Bayar Pajak

Sebelumnya, Kementerian Keuangan kembali menyindir tax ratio Indonesia yang termasuk kecil di dunia. Padahal, uang pajak dibutuhkan ke dalam anggaran negara agar negara dapat memutar uang tersebut lewat investasi.

“Penting untuk meraih pertumbuhan ekonomi melalui investasi,” tegas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara dalam acara Maybank Economic Outlook 2019 pada Senin 3 Januari 2019 di Jakarta.

Ia menyebut pajak yang optimal dapat menghasilkan anggaran yang sehat, sehingga bisa membangun infrastruktur. Tetapi, Suahasil menyebut pajak tak sebatas membangun infrastruktur saja.

Beberapa fungsi pajak yang dimaksud adalah untuk perlindungan sosial, daya beli, hingga membayar gaji pegawai pemerintah.

Sayangnya, tax ratio di Indonesia masih di kisaran 11 persen, malah pada tahun 2017 lebih kecil lagi. “Salah satu yang terendah adalah pada tahun 2017. Itu sesuatu yang tidak membahagiakan bagi kami,” ujar Suahasil.

Meski demikian, Suahasil menegaskan pemerintah juga tak hanya mencari pajak, melainkan memberikan beragam insentif pajak. Pada tahun 2016 dan 2017,total estimasi insentif pajak pemerintah mencapai Rp 143,4 triliun dan Rp 154,4 triliun.

Tentunya pajak dikumpulan pemerintah. Tapi tidak itu saja. Pemerintah tidak hanya mengumpulkan pajak, pemerintah juga menyediakan insentif pajak,” tegas Suahasil.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pesan Sri Mulyani di Penghargaan Pajak

OJK Punya PR Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di tahun 2019.

Salah satunya adalah kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian dan melambat pada 2019.

Deputi Komisioner Pengawas IKNB OJK,  Moch Ihsanuddin menyampaikan hal itu, dalam sebuah acara diskusi bertajuk “Prospek Bisnis IKNB 2019, Peluang dan Risiko di Tahun Menantang” di JW Marriott Hotel, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

“Jadi beberapa tantangan IKNB ke depan itu ada beberapa hal, antara lain seperti pemulihan ekonomi global. Itu ternyata masih cukup melambat atau belum terlihat secara signifikan,” kata dia.

Selain itu, situasi politik dalam negeri pada 2019 dengan ada pemilihan presiden (Pilpres) menjadi tantangan sendiri bagi industri. Sebab pada tahun politik, kondisi ekonomi menjadi lebih sensitif.

“Apalagi pada bulan April nanti kita menghadapi bersama-sama pemilihan presiden dan pileg, akan terjadi perlambatan sejenak lah. Semoga setelah itu suasana kondusif, sehingga pelaku sektor riil maupun sektor finansial itu cepat bangkit lagi,” ujar Ihsanuddin. 

Tidak hanya itu, faktor lainnya dari sektor domestik adalah kondisi masih defisitnya transaksi berjalan atau Current Account Defisit (CAD). “Tapi yang cocok jawab ini dari otoritas fiskal ya, OJK hanya bersama-sama mendiskusikan terhadap permasalahan tersebut,” dia menambahkan.

Dalam kesempatan serupa, Kepala Dept Pengawasan IKNB 2A OJK, Ahmad Nasrullah mengungkapkan, OJK optimistis IKNB akan tumbuh pada 2019.

Dia mengungkapkan, ada beberapa hal yang menjadi indikator optimisme tersebut. Yaitu kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang kuat, kondisi emiten yang baik hingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, BI dan OJK dinilai positif untuk industri keuangan.

“Peluang dan tantangan IKNB adalah rendahnya tingkat penetrasi asuransi di Indonesia, SDM di IKNB, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk IKNB, pendanaan industri dana pensiun dan inovasi industri keuangan dalam menghadapi revoluasi industri 4.0,” ujar dia.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Mahyudin Minta Masyarakat Gunakan Hak Pilih dengan Cerdas

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahyudin, mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu serentak 2019. Datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih pemimpin Indonesia dan wakil di legislatif.

“Usahakan jangan Golput. Kita datang ke TPS memilih pemimpin kita. Siapa pun yang terpilih mudah-mudahan membawa Indonesia lebih baik di masa yang akan datang,” ujarnya, di hadapan sekitar 200 ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (11/3/2019).

Kepada para hadiri, Mahyudin meminta untuk memilih pemimpin dan anggota legislatif bukan berdasarkan “berjuang” yaitu beras, baju, dan uang.

“Menjelang Pemilu 17 April 2019, hati-hati menggunakan hak pilihnya. Pilihlah dengan melihat bibit, bebet, dan bobotnya. Harga diri kita murah betul kalau hanya dibayar dengan sembako saja. Ini tidak boleh terjadi,” ucapnya.

Mahyudin juga mengingatkan agar masyarakat jangan berkelahi karena pilihan yang berbeda.

“Kita pilih pemimpin yang baik. Jangan berkelahi karena pilihan berbeda, apalagi sampai pisah ranjang,” kata dia.

Menurut Mahyudin, calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto menunjukkan keakraban. Kalau keduanya bertemu selalu berpelukan. Dirinya pun heran melihat masyarakat justru berkelahi di lapangan.

“Jokowi bertemu dengan Prabowo di istana peluk-pelukan, cipika cipiki. Bapak ibu yang berkelahi di lapangan. Bodoh namanya itu,” ujar Mahyudin.

Jika masyarakat berkelahi, maka semua akan rugi. Karena itu, ia meminta untuk tidak bermusuhan meski pilihan berbeda.

“Karena kalau bapak ibu tidak punya duit, pinjamnya sama tetangga. Jangan gara-gara beda pilihan dalam Pilpres kita bermusuhan. Yang senang Jokowi pilih Jokowi. Yang senang Prabowo pilih Prabowo,” ucap Mahyudin.

Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah Indonesia yang sejahtera dan warganya cerdas.

“Memberantas kemiskinan dan kebodohan. Itulah yang harus kita selesaikan. Kita ingin semua orang Indonesia sejahtera dan pintar. Jadi kita butuh alat pemersatu. Empat Pilar MPR adalah alat pemersatu bangsa,” tutup Mahyudin.

(*)

Disambut Meriah Masyarakat di Sumut, Ma’ruf Amin Jelaskan Pencapaian Jokowi

Dalam Pilpres 2019, Jokowi memperkenalkan tiga kartu sakti yang akan masuk programnya di masa kepemimpinan selanjutnya. Kartu pertama yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Prakerja.

Kartu yang terakhir memang belakangan menjadi sorotan. Bahkan sampai disindir oleh tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, bahkan langsung oleh Sandiaga sendiri.

Meski demikian, di kesempatan terpisah, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno tidak sependapat dengan pihak-pihak yang mencibir program Kartu Prakerja Jokowi tanpa memberikan solusi. Dia berpendapat program ini konkret secara gagasan, meski pendanaannya nanti harus dipikirkan secara matang.

“Logika jangan semua yang disampaikan petahana itu buruk. Pola pikirnya jangan hitam dan putih. Menurut saya, kalau program kerja ini dianggap enggak realistis mestinya dijawab dengan program kerja yang menurut 02 realistis,” kata Adi.

Dia menyarankan kepada pendukung pasangan Prabowo-Sandi selaku penantang untuk menjawab Kartu Prakerja dengan program serupa yang dianggap lebih masuk akal untuk memfasilitasi kelompok lulusan SMA dan SMK dalam mengakses pekerjaan.

“Bukan hanya mengatakan itu program tidak rasional, enggak ada dananya, kemudian dilaporin ke Bawaslu. Ini kan menurut saya cara-cara yang ingin menyederhanakan sesuatu dengan lapor melapor. Mestinya Ini dilawan dengan program lain yang rasional,” imbuh Adi.

Kendati demikian, Adi sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa pendanaan dari program ini tetap harus difikirkan secara matang dan terukur.

“Isu dari mana (uangnya) itu memang perlu dijawab. Apakah akan diambil dari pengetatan dana Badan dan Kementerian, pajak, atau nambah hutang sekalipun itu enggak soal selama itu untuk kebaikan rakyat miskin. Selama itu untuk kebaikan anak-anak muda kita supaya bisa memilki pekerjaan. Jangan sampai sirkulasi keuangan ini hanya berkutat pada kelompok-kelompok menengah tertentu,” beber Adi.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Terkait banyak hoaks yang menimpa Jokowi, Ma’ruf Amin angkat bicara dan membela capres no urut no 01 tersebut.

Ma’ruf Amin: Dukungan FBR Bukti Jokowi Peduli dengan Masyarakat Betawi

Organisasi massa Forum Betawi Rempug (FBR) mendukung pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi dan Ma’ruf Amin. FBR pun berencana menggelar deklarasi dukungan tersebut.

Ketua Umum FBR Lutfi Hakim mengaku punya alasan tersendiri hingga pihaknya mendukung Jokowi-Ma’ruf. Menurut Lutfi, Jokowi selama ini dinilai punya kepedulian tinggi terhadap warga Betawi.

“Buat kita orang Betawi, melihat sesuatu dengan simple, logis dan obyektif. Pak Jokowi sangat peduli terhadap masyarakat Betawi,” ujar Lutfi saat berkunjung ke kediaman Cawapres MA’ruf Amin di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2019).

Kepedulian Jokowi terhadap masyarakat Betawi, kata Lutfi ditunjukkan dalam beberapa hal. Seperti ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mewajibkan pakaian adat Betawi dipakai karyawan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pembangunan Masjid berornamen Betawi pun dipenuhi Jokowi. Serta menata Setu Babakan, kata dia, selesai di era pemerintahan Jokowi.

Saat telah menjadi presiden pun Jokowi menunjukkan kepedulian dengan adat Betawi dari masih memakai pakaian adatnya di acara kenegaraan.