Keraton Kartasura, Riwayatmu Kini

Solo – Rabu Pahing 17 Muharam 1670 (1745 M) menjadi hari yang bersejarah bagi Kerajaan Mataram Islam. Itulah hari berpindahnya kerajaan tersebut dari Kartasura ke Keraton Surakarta.

Saat itu, rombongan besar mengular, dua ratus prajurit berkuda dan prajurit lima batalion menjadi saksi atas perpindahan itu. Dipimpin raja mereka, Sri Susuhunan Paku Buwana II, beserta keluarga raja dan pejabat Kerajaan Mataram Kartasura.

Seluruh harta kerajaan diboyong. Sepasang pohon beringin yang masih muda, singgasana, bangsal pengrawit, gajah dan burung kesayangan Sri Baginda, arca-arca emas untuk upacara, pusaka Kyai Ppangarab-arab dan pusaka Kyai Butamancak, kitab-kitab pusaka, dan tak ketinggalan pula pusaka Nyai Setomi.

Bedol negara. Tidak hanya keluarga raja dan petinggi kerajaan, tetapi juga tukang patri emas, tukang besi, penjahit, tukang kayu, tukang batu, abdi dalam keraton, peniup terompet, abdi dalem dapur dengan segala perkakasnya, semuanya ikut boyong.

“Ini jalan yang dilalui mereka dua ratus lima puluh tahun yang lalu,” kata Sarosa Suyowiyoto, menunjuk Jalan Slamet Riyadi, Kartasura.

Jalan kabupaten itu membujur Barat ke Timur di sisi utara situs Keraton Kartasura, tidak jauh dari jalan Deandles (Jalan Raya Solo-Semarang). Jika ditarik lurus ke timur, jalan beraspal itu akan tembus sampai di Keraton Surakarta.

Enam puluh enam tahun sebelum peristiwa perpindahan tersebut, Keraton Kartasura secara resmi pertama kali didiami oleh Sunan Amangkurat II (1677-1702) meski pembangunannya belum selesai benar. Pada 11 September 1680, Raja Mataram yang semula bernama Pangeran Adipati Anom menempati Kartasura. Kartasura adalah keraton sekaligus ibu kota baru Kerajaan Mataram pengganti keraton yang lama di Plered, Yogyakarta.

Pemilihan lokasi keraton dan ibukota Kerajaan Mataram yang baru diserahkan kepada tokoh-tokoh kerajaan. Setelah melakukan survei, mereka berembuk dan akhirnya menetapkan tiga lokasi yang dianggap tepat untuk membangun keraton.

Lokasi yang diusulkan adalah Wanakerta, Logender, dan Tingkir. Ketiga lokasi ini semuanya layak dijadikan lokasi baru kerajaan. Logender, misalnya, daerahnya terbuka dan cukup air. Sedangkan Tingkir, selain cukup air wilayahnya juga sejuk. Kondisi yang sama juga ada di Wanakerta. Daerah itu bahkan dekat dengan bekas wilayah Pajang dan Mataram.

Tujuh bulan lamanya keraton dibangun dan mendekati selesai. Bentengnya yang luas dan tebal baru dibuat dari gundukan tanah berkeliling dan disangga dengan papan di luar dan di dalamnya, agar tidak runtuh. Semak berduri mengelilingi bagian depan benteng, dan parit berair mengelilingi seluruh kedhaton. Di luar tembok benteng baluwarti bagian selatan terdapat alun-alun.

Loji Kumpeni terletak agak jauh di bagian utara dari alun-alun utara. Semua bangunan hampir belum ada yang berdinding bata, masih berbilik bambu dan beratapkan rumbia. Keraton Kartasura baru kelihatan megah dan sempurna pada tahun 1682.

Saat Sunan Amangkurat II untuk pertama kali memasuki istananya yang baru, nama Wanekerta diganti menjadi Kartasura Hadiningrat. Dua puluh tiga tahun pemerintahannya penuh dengan pemberontakan demi pemberontakan.

“Semua barang peninggalan keraton Kartasura sekarang berada di Keraton Surakarta. Sebagian disimpan di Museum Radyapustaka (Solo),” ujar Sarosa.

Tebeng atau hiasan pintu Keraton Kartasura, misalnya, sekarang dipasang di bagian atas pintu depan Museum Radyapustaka. Di museum itu juga tersimpan lonceng perunggu besar, kursi meja, perlengkapan kuda, dan wayang kulit. Rongsokan mesin jam yang besar teronggok di salah satu ruang museum. Benda itu pernah diletakkan di alun-alun Keraton Kartasura.

Baca berita menarik lainnya di titiktemu.id.

2 dari 3 halaman

Riwayatmu Kini

Kini, menyaksikan bekas Keraton Kartasura (1680-1745) sungguh menyedihkan. Tembok batu-bata di luar keraton atau baluwarti telah hancur dan rata dengan tanah, hanya menyisakan beberapa bagian di beberapa tempat. Padahal, dulu ukuran tembok luar mencapai lebih 1 km x 1 km. Tinggi benteng itu lebih dari lima meter dengan ketebalan 2,5 meter.  Di atas tembok itulah pada zamannya prajurit keraton melakukan patroli dengan kuda.

Di dalam tembok baluwarti kini dipenuhi dengan perumahan permanen, ladang, dan makam. Selain alun-alun, tempat tinggal puteri keraton (keputren) dan petamanan keraton berubah menjadi permukiman padat. Sitihinggil, tempat yang ditinggikan di depan alun-alun, sebagian telah pula menjadi permukiman. Puing-puing bangunan kuno yang tersisa adalah gedung obat (mesiu), bangunan pos jaga tentara Belanda.

Tak ada kolam penuh air di Balekambang di sisi tenggara keraton. Sebagai gantinya adalah rumah-rumah dan lapangan sepakbola, dan gundukan tanah setinggi lebih dari 20 meter.

Masyarakat sekitar menyebutnya Gunungkunci. Di puncak “gunung” itu terdapat makam keramat. Pada masa kejayaan Keraton Kartasura, Gunung Kunci adalah Segoroyoso atau tempat rekreasi keluarga keraton yang dibangun pada masa Paku Buwana I (1704-1709).

Buku Babad Tanah Jawi menggambarkan kompleks ini sangat kokoh. Bentengnya saja dibuat dua lapis, yakni Baluwarti di bagian terluar dan Sri Manganti pada bagian dalam. Di sekeliling Benteng Baluwarti terdapat parit lebar berair dan tanaman semak berduri sebagai alat pertahanan.

Namun, kini benteng Baluwarti sudah hancur, hanya sekitar 100 meter yang masih berdiri, selebihnya telah menjelma jadi permukiman warga. Di dalam benteng Sri Manganti terdapat bangunan utama keraton, masjid agung, gedong obat tempat menyimpan mesiu, dan sejumlah bangunan pendukung lain.

Keraton Kartasura memang tinggal puing. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali nama-nama toponim. Di dalam tembok Baluwarti misalnya, terdapat tempat-tempat dengan nama Keputren, Sitinggil, alun-alun, Kandangmacan, Sayuran, Bale Kambang, Sanggrahan, Gedung Obat, Pasar, Pelembatok, Sri Penganti, Manggisan, Krapyak, dan Bakalan.

Sementara, bangunan utama keraton atau tempat kediaman raja seluruhnya menjadi area makam kerabat Keraton Surakarta dan penduduk setempat. Salah satunya adalah Kanjeng Raden Ayu Adipati Sedahmirah, pujangga cantik kesayangan Paku Buwana X.

3 dari 3 halaman

Sumbangan Sukarela

Menurut juru kunci, makam-makam penduduk setempat juga banyak yang berasal dari kalangan keraton. Dulu mereka ditugaskan oleh pihak keraton untuk mengurusi keraton Kartasura yang telah ditinggalkan.

Menurut kepercayaan Jawa, bila keraton pusat kejayaan dan kebesaran sebuah kerajaan telah dirusak oleh tangan- tangan kotor, tempat itu sudah tidak boleh didirikan pusat pemerintahan lagi. Dan bekas keraton Kartasura pun kini dijadikan makam.

“Sejak Paku Buwono X wafat, tidak ada lagi yang memperhatikan tempat ini,” kata Haris, abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta yang dipercaya menjadi juru kunci benteng. Haris mengaku telah berupaya sekuat mungkin untuk merawatnya. Namun, karena keterbatasan dana, ia tidak bisa berbuat banyak.

“Selama ini biaya perawatan hanya mengandalkan sumbangan dari pengunjung dan peziarah. Ada juga bantuan dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Tengah, Rp 200 ribu setiap bulan,” kata Haris.

Pemasukan tersebut, menurut Haris, hanya cukup untuk membiayai perawatan ringan. Terlebih sejak 2005 pihak Keraton Surakarta tidak lagi mengizinkan ada aktivitas ziarah malam Jumat ke tempat ini. Praktis, pemasukan yang didapatkan menurun tajam.

“Pendopo yang dibangun Paku Buwono X itu, kondisinya sudah sangat parah. Namun, apa boleh buat, tidak ada dana untuk memperbaikinya,” kata Haris sembari menunjuk sebuah bangunan pendopo kecil di tengah benteng.

Kondisi bangunan yang berjarak sekitar 15 meter dari rumah tinggal Haris itu memang sudah parah. Lantainya yang terbuat dari semen dan batu bata sudah pecah di sana-sini. Kerangka kayu penyangga atapnya sudah mulai miring, sebagian Sudah dimakan rayap.

Untuk membiayai semua pekerjaan perawatan mereka hanya mengandalkan dari sumbangan sukarela para pengunjung. Kalau pun tidak cukup, terpaksa Haris harus merogoh kocek sendiri. Untuk jerih payah yang dilakukannya itu, pihak Keraton Solo memang memberikan gaji kepada Haris, meski sangat minim.

“Gaji saya dari keraton hanya Rp 100 ribu per bulan, kemudian bantuan dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Tengah Rp 200 ribu setiapbulan,” ujar Haris.

Kondisi di bekas keraton itu kini sepi, kalau pun ada pengunjung biasanya tidak lama. Ada juga beberapa wisatawan asing yang datang, sementara untuk domestik biasanya berasal dari pelajar.

“Para pelajar biasanya datang bulan April dan Mei, untuk mengetahui sejarah petilasan ini,” ujarnya.


Simak video pilihan berikut ini:

Polda Maluku Antisipasi Rencana Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Maluku – Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengatakan, terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir masih memiliki pengaruh di kalangan yang seideologi dengan pria 81 tahun itu. Namun, pemerintah sudah memperhitungkan risiko-risikonya. Salah satunya dengan memetakan risiko dan pencegahannya.

Oleh karena itu, Polda Maluku mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat pembebasan Abu Bakar Baasyir terealisasikan. Meski Kepala Bagian Humas Polda Maluku, AKBP Sabtu Ohoirat mengatakan, masyarakat Maluku tidak akan terpengaruh dengan informasi pembebasan Baasyir.

Menurut dia, keeratan kerukunan antarumat beragama di Maluku menjadi bentengnya.

“Orang Maluku sudah dewasa, dan tidak akan lagi terprovokasi,” kata Ohoirat kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Dia menyontohkan saat Pemilihan Kepala Daerah di Maluku 2018 kemarin. “Pilkada sudah membuktikan, Maluku adalah daerah paling aman, jadi tak usah terpengaruh dengan hal-hal di luar Maluku,” ujar dia.

Walaupun demikian, demi memastikan kondisivitas di lapangan, Ohoirat memastikan Polda Maluku tetap memantau situasi.

“Ya, menyangkut teroris (Abu Bakar Baasyir) ini kan sering orang berpandangan macam-macam, tapi selama ini kan Maluku aman dan tidak perlu terpengaruh, jika ada hal-hal yang mencurigakan segera sampaikan kepada pihak kepolisian,” kata Ohoirat.

2 dari 3 halaman

Kata Moeldoko

Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengatakan, terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir masih memiliki pengaruh di kalangan jamaah yang seideologi dengan pria 81 tahun tersebut. Namun, pemerintah sudah memetakan risiko dan pencegahannya.

“Ya, apapun, beliau (Baasyir) masih punya pengaruh, buktinya waktu di Nusakambangan juga masih banyak yang datang kan? Akan tetapi, aparat sudah memitigasi itu,” kata Moeldoko usai menjadi pembicara diskusi di acara Indonesia Millennial Summit 2019 di Hotel Kempinski Grand Indonesia Jakarta, Sabtu (19/1/2019).

Sementara terkait dengan kekhawatiran sejumlah pihak akan meningkatnya penyebaran paham radikal ketika Abu Bakar Baasyir dibebaskan, Moeldoko berjanji pemerintah tidak akan longgar dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan terorisme.

Presiden Joko Widodo, lanjut dia, tetap menjalankan komitmennya dalam memperketat pengawasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di Tanah Air.

“Bukan berarti pembebasan Baasyir itu, terus kita kendor dalam konteks penanggulangan dan pengawasan, tidak, tidak. Komitmen Presiden untuk tidak memberi ruang kepada kelompok radikal dan terorisme itu tidak pernah berubah,” ucap mantan Panglima TNI itu seperti dilansir Antara.

Moeldoko menjelaskan, keputusan Jokowi untuk membebaskan Abu Bakar Baasyir merupakan salah satu bentuk penanggulangan terorisme lewat pendekatan yang lembut.

“Seperti disampaikan Pak Jokowi kemarin (dalam debat capres cawapres) bahwa dalam konteks penanggulangan terorisme itu bukan hanya pendekatan hard, melainkan juga ada pendekatan soft, yaitu bagaimana preventif dilakukan,” ujar Moeldoko.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ribuan Tabloid ‘Indonesia Barokah’ Beredar di Masjid Tasik dan Ciamis

Tasikmalaya – Bawaslu menemukan ribuan eksemplar tabloid politik ‘Indonesia Barokah’ di sejumlah masjid di Ciamis dan Tasikmalaya. Tabloid itu berisi tulisan yang diduga menyudutkan salahsatu pasangan capres.

Di Tasikmalaya, Bawaslu menemukan 3.482 eksemplar tabloid di 27 kecamatan. Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Djuanda menuturkan, pihaknya menerima laporan dari Panwascam terkait maraknya pengiriman tabloid Indonesia Berkah yang dikirim ke masjid dan pondok pesantren.

“Hasil inventarisir kita ada 3.482 eksemplar yang beredar di Kabupaten Tasikmalaya. Kita melihat masyarakat khawatir karena tidak memesan tabloid itu,” kata Dodi yang ditemui di kantornya, Senin (21/1/19) siang.

Hasil investigasi itu, kata Dodi, langsung dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk ditindak lanjuti. Dengan adanya tabloid itu, Dodi mengimbau masyarakat untuk pintar, jeli dan bijaksana menyikapi konten tabloid itu.

“Kita hanya bisa mengimbau kepada masyarakar untuk jeli dan bijaksana menyikapi setiap berita yang beredar saat ini,” kata Dodi.

Sepintas, detikcom membaca judul dalam tabloid menguntungkan salah satu pasangan calon serta merugikan calon lain.

“Kita tidak berwenang memeriksa isi dari berita itu. Namun, keberadaan tabloid ini menjadi pusat perhatian bawaslu jawa barat” pungkas dodi.

Sementara itu di Ciamis, jumlahnya tidak sebanyak Tasikmalaya. Bawaslu 210 eksemplar di masjid yang berada di 12 kecamatan. Tabloid tersebut tidak disita tapi disimpan oleh pihak DKM Masjid.

“Benar ada, kami temukan tabloid Indonesia Barokah tersebut, saat ini kami sedang data penyebarannya karena berdasarkan instruksi dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat hanya sebatas mendata yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan,” ujar Ketua Bawaslu Ciamis Uce Kurniawan saat ditemui di Kantornya Selasa (22/1/2019).

Komisioner Bawaslu Ciamis Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembanga Syamsul Maarif berdasarkan informasi yang diperoleh tabloid itu dikirim ke DKM masjid-masjid melalui jasa kantor POS.

Sebarannya meliputi Pamarican, Cidolog, Ciamis, Panjalu, Baregbeg, Jatinegara, Cisaga, Panawangan, Sadananya dan Sukadana.

“Ada yang hanya sampai ke kecamatan belum sampai ke masjid-masjid, belum disebar inisiatif dari Kecamatan, khawatir isinya mengandung hoax. Dikirim via pos tapi tidak ada alamat pengirim,” jelas Syamsul.

Syamsul menegaskan, pihaknya saat ini hanya melakukan pendataan sesuai instruksi dari Bawaslu Provinsi. Tidak melakukan penarikan atau penyitaan tabloid tersebut. Saat ini tabloid masih berada di pihak masjid.

“Kami belum mendapat fisiknya, jadi belum tahu isinya seperti apa, alasan pendataan itu menurut informasi itu karena isi berita menyudutkan salah satu pasangan calon, tapi itu baru dugaan,” ungkapnya.

Ia mengimbau bagi yang menemukan tabloid itu agar segera melaporkan ke Bawaslu. “Kemungkinan penyebarannya masih terus dilakukan. Kemarin selama pendataan tiga hari itu berangsur-angsur bertambah,” pungkasnya.
(ern/ern)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Komisi III DPR Wacanakan Eksaminasi Kasus Baiq Nuril

Liputan6.com, Jakarta – Komisi III DPR RI sepakat bakal melakukan eksaminasi putusan Mahkamah Agung terkait kasus yang menjerat bekas guru honorer SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril Maknun. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III Arsul Sani dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di DPR.

Arsul menyebut usulan melakukan eksaminasi berasal dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan disepakati semua fraksi yang hadir, yaitu PDIP, PKB, Nasdem, dan PKB.

Komisi III menerima kedatangan Baiq Nuril serta pendampingnya, mulai dari pengacaranya Joko Jumadi, Direktur Eksekutif ICJR Anggara, dan Rieke Diah Pitaloka. Mereka menyampaikan kejanggalan dalam kasus pelecehan seksual yang justru menjerat Baiq Nuril dengan UU ITE.

Arsul meminta kepada pihak Baiq Nuril untuk menyertakan bahan Peninjauan Kembali (PK) yang telah diserahkan ke Mahkamah Agung sebagai bahan eksaminasi. Seperti diketahui saat ini Baiq Nuril tengah menempuh upaya hukum terakhir lewat PK.

“Supaya lengkap tolong semua bahan PK disertakan juga ke komisi III,” ujar Arsul saat rapat di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

2 dari 3 halaman

Bakal Hadirkan Ahli Hukum

Terpisah, Arsul menjelaskan, eksaminasi ini bakal menghadirkan ahli hukum untuk melihat kembali dari perspektif ilmu hukum. Kendati Komisi III tak bisa mengubah putusan, tapi bisa menyampaikan kepada mitra kerja yaitu kejaksaan dan Mahkamah Agung.

“Lihat lah ada putusan Anda yang bisa saja dari sisi kepastian hukum memenuhi dari sisi keadilan hukum kemudian dianggap melukai keadilan hukum masyarakat. Itu yang bisa dilakukan. Sehingga tidak pada kasus ini daja kedepannya hakim-hakim itu melihat dua sisi. Dari sisi keadilan hukum dan kepastian hukum,” jelasnya.

Pihak Baiq Nuril menerima dengan baik rencana eksaminasi itu. Menurut Kuasa Hukum Joko Jumadi, mengatakan eksaminasi diharapkan dapat menjadi pertimbangan MA dalam memutus PK.

“Kita masih menunggu putusan PK, paling tidak dengan berbagai pendapat pihak dalam kasus ini paling tidak bisa memengaruhi hakim dan bagaimana rasa keadilan itu dapat ditegakkan,” kata Joko.


Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Protes BBM di Zimbabwe, Warga Antre Berjam-jam di SPBU

HarareWarga Zimbabwe
Warga Zimbabwe mengantre untuk membeli gas dan BBM, tetapi belum tentu dapat. (Reuters)

Antrean panjang di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di ibu kotaZimbabwe,Harare, masih terjadi menyusul keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) lebih dari dua kali lipat awal bulan ini.

Mereka terpaksa mengantre berjam-jam, bahkan ada yang harus bermalam, untuk membeli BBM, namun persediaan belum tentu ada.

Itulah pandangan mata yang disaksikan oleh Kepala Kanselerai KBRI dan Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI di Harare, Hutomo Bayu Listyaghi.

“Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengantre tiga sampai empat jam. Pada waktu puncaknya kemarin di beberapa titik, antreannya bisa mencapai 10 kilometer. Tapi kebanyakan perlu tiga sampai empat jam untuk mengantre,” paparnya kepada wartawan BBC News Indonesia, Rohmatin Bonasir, Selasa (22/02).

Meskipun telah mengantre selama berjama-jam, warga belum tentu bisa mendapatkan bahan bakar minyak.

“Beberapa mobil sampai ada yang menginap satu hari, dua hari untuk menunggu truk bensin atau diesel datang ke pom bensin. Kalau sudah datang, antrean bisa jalan, tapi kalau stok sudah habis lagi maka mereka akan menginap,” tambah Hutomo Bayu Listyaghi.

HargaBBM termahal di dunia

Kondisi ini terjadi setelah pemerintah Zimbabwe menaikkan harga bahan minyak lebih dari dua kali lipat pada awal bulan ini sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kelangkaan BBM di negara yang terletak di Afrika bagian selatan.

Kelangkaan terjadi, menurut Presiden Emmerson Mnangagwa, karena peningkatan konsumsi dan karena perdagangan gelap yang “marak”.

Protes di HarareReuters Protes yang diwarnai kerusuhan pecah setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar di tengah kesulitan ekonomi warga.

Dengan kenaikan tersebut, harga BBM di Zimbabwe kini yang termahal di dunia, di atas Hong Kong, berdasarkan peringkat yang dikeluarkan oleh GlobalPetrolPrices.com, US$ 3.31 atau setara dengan Rp47.000 per liter.

Kenaikan harga BBM ini sangat memukul rakyat Zimbabwe yang telah terhimpit oleh krisis ekonomi selama bertahun-tahun terakhir. Kenaikan BBM ini sontak mendongkrak harga barang-barang keperluan sehari-hari, dan tentu saja ongkos transportasi.

“Kebanyakan masyarakat yang bekerja di ibu kota Harare ini tinggal di daerah-daerah luar kota. Mereka mengandalkan angkutan umum yang disebut kombi di sini.

“Dampaknya harga kombi naik 100%, yang semula satu bond note, sekarang jadi dua bond note. Tentunya itu menjadi beban tersendiri bagi masyarakat,” Kepala Kanselerai KBRI dan Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI di Harare, Hutomo Bayu Listyaghi.

Yang dimaksud bond note adalah surat hutang pengganti mata uang yang diterbitkan pihak berwenang Zimbabwe setelah nilai mata uang negara terus merosot ke titik yang tidak berharga di pasar keuangan. Satu bank note dipatok setara dengan US$1.

Sekolah tutup

Dengan digunakannya surat hutang sejak 2009-2010 sebagai pengganti mata uang maka rakyat Zimbabwe sekarang tidak perlu membawa uang kertas sampai bertas-tas untuk membeli barang-barang kebutuhan.

Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM pekan lalu menyulut aksi protes yang diwarnai kekerasan di Harare dan beberapa kota lain, seperti kota terbesar kedua, Bulawayo.

NasabahReuters Nasabah juga harus mengantre untuk menarik uang dari bank.

Presiden Emmerson Mnangagwa mempersingkat lawatannya ke Eropa dan tiba kembali di Harare pada Senin malam (21/01). Semula ia dijadwalkan menghadiri pertemuan ekonomi di Davos untuk menarik investasi ke Zimbabwe.

Kelompok-kelompok HAM mengatakan setidaknya 12 orang terbunuh dalam aksi unjuk rasa selama satu minggu. Aparat keamanan dituduh bertindak sewenang-wenang ketika berusaha menghentikan gelombang unjuk rasa. Presiden Emmerson Mnangagwa berjanji segala penyimpangan akan diusut.

Gelombang protes yang dipicu oleh kenaikan harga BMM, kata Adi, seorang warga Indonesia yang tinggal di Bulawayo, sempat mengganggu aktivitas warga di kota terbesar kedua Zimbabwe itu.

Dikatakan oleh Adi, putranya baru masuk sekolah lagi Senin kemarin, setelah sekolah tutup.

“Minggu lalu shut down tapi anak saya mencoba masuk sekolah Kamis. Ternyata yang datang hanya sekitar 25%, kebanyakan bule karena membawa mobil atau diantar mobil, yang biasa pakai angkot tidak hadir karena tidak ada angkot. Akhirnya sekolah memutuskan agar Jumat esoknya diliburkan saja,” jelasnya.

Selain sekolah, bank dan kantor-kantor juga memilih tutup. Mulai Senin kemarin (21/01) kondisi mulai pulih, walaupun aparat keamanan masih berjaga-jaga.

“Kita masih melihat polisi, tentara masih berjaga di beberapa titik seperti di pom bensin, swalayan atau di depan gedung-gedung pemerintah. Tapi kami melihat kehadiran tentara maupun polisi sepertinya justru memberikan rasa aman,” papar Kepala Kanselerai KBRI dan Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI di Harare, Hutomo Bayu Listyaghi.


(zak/zak) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ma’ruf soal Ekonomi Syariah: Ibarat Bus Banyak Tapi Penumpang Sedikit

Nganjuk – Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin bicara tentang ekonomi syariah di hadapan para santri dan kiai di Nganjuk, Jawa Timur. Ma’ruf menyebut ada pelaku usaha yang tidak mengerti ekonomi syariah.

“Orang mengatakan ekonomi syariah, ibarat bus banyak tapi penumpang sedikit, lembaga banyak tapi pelaku usaha sedikit karena yang ngerti sedikit. Supaya penumpangnya banyak, perlu ditumbuhkan kewirausahaan salah satunya membangun Gus Iwan (Santri Bagus Rupawan, Seneng Ngaji, dan Wirausahawan) di mana-di mana,” ucap Ma’ruf dalam acara bertema ‘Arus Baru Ekonomi Umat, Masa Depan UMKM dan Koperasi Syariah’ di Wisma Koperasi, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Selasa (22/1/2019).

Ma’ruf Amin lalu menawarkan sejumlah program untuk memberdayakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi umat. Dia menawarkan tiga program yang ingin dijalankan jika terpilih menjadi wakil presiden.

“Yang paling fundamental adalah mendorong kemauan masyarakat untuk terjun dalam wirausahawan. Kedua, pemerintah akan mengeluarkan regulasi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi umat,” kata Ma’ruf.

Ketiga, lanjut Ma’ruf, pihaknya juga akan mendorong para konglemerat agar mau berkolaborasi dengan masyarakat ekonomi bawah. Khusus untuk program ketiga, Ma’ruf menegaskan bukan untuk membenturkan pihak ekonomi kuat dengan yang lemah.

“Perlu ada perubahan pembangunan ekonomi nasional, tidak dari atas tapi dari bawah. Pembangunan ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi umat. Kalau ingin bangsa ini kuat, umat harus kuat. Kalau umat lemah, bangsa lemah,” ucap dia.

Ketua Dewan Bank Syariah ini mengklaim bisa menumbuhkan ekonomi syariah yang menurutnya selama ini rendah di Indonesia. Padahal, banyak masyarakat yang membutuhkan ruang ekonomi syariah namun tidak memiliki akses yang banyak.

“Maka perlu dibangunkan usahawan yang bersyariah. Santri yang membakar ekonomi syariah supaya pangsa pasarnya menjadi luas,” tandas Ma’ruf.

Dalam acara dialog ini, sejumlah kelompok masyarakat dan ormas agama mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf. Adapun yang mendeklarasikan dukungan yakni Forum Kiai dan Santri Kabupaten Nganjuk.
(fai/zak)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PWI Gelar Seminar Peranan Pers Era Digital Dalam Pembangunan Daerah

Liputan6.com, Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar seminar bertemakan Peranan Pers Pada Era Digital Dalam Mendukung Pembangunan Daerah. Acara yang digelar di Wisma Antara, Jakarta Pusat itu menghadirkan sejumlah narasumber yang juga kepala daerah.

Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo.

Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari menyampaikan, acara tersebut digelar dalam rangka menghadapi era digital yang semakin berkembang. Media mainstream hadir agar dapat bersama dengan pemerintah mengatasi maraknya informasi di media sosial yang bebas.

“Sekarang masalahnya seperti apa media digital kita. Media digital yang benar, bisa objektif, atau apa yang diangkat di situ,” tutur Atal di lokasi, Selasa (22/1/2019).

Menurut Atal, media sosial dengan sumber informasi yang tanpa batas tentu memiliki dampak baik dan buruk. Bagi kepala daerah, memantau situasi kota atau desa yang dipimpinnya menjadi hal yang diperlukan dalam upaya perbaikan dan percepatan pertumbuhan daerah tersebut.

“Media itu kadang-kadang sudah jadi nomor dua. Bagaimana pemerintah daerah membangun daerahnya dari informasi medsos. Di situ dia tahu bahwa di situ juga ada kebenaran,” jelas dia.

Termasuk juga berita bohong atau hoaks yang ada di medsos, media mainstream bersama dengan pemerintah harus dapat bekerjasama menekan itu. Untuk media mainstream, mesti dapat menyajikan informasi yang dapat menangkal hal tersebut.

“Orang semua sudah lari ke medsos. Nah ini saya kira produk-produk pers harus lebih bermutu ke depan. Bisa objektif, faktual, bisa dipertanggungjawabkan. Dan secara kode etik penulisannya harus dipenuhi,” kata Ketum PWI.

2 dari 3 halaman

Kata Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambahkan, percakapan di sosial media seringkali menjadi jauh lebih dominan dibandingkan yang lain. Di sisi lain, informasinya tidak selalu membawa data fakta yang sesuai dengan lapangan.

“Karena itulah media-media ini menjadi preferensi kita, bagi Pemprov DKI. Berkepentingan sekali untuk bisa memberikan informasi yang akurat, yang objektif, lengkap, dan jalur-jalur media konvensional baik online maupun printing maupun televisi, radio, itu yang membantu masyarakat untuk bisa mendapat rujukan,” beber Anies.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

PDIP Bantah Anggota Bawaslu Tegal yang Diperiksa DKPP Kadernya

Jakarta – DKPP memeriksa anggota Bawaslu Tegal Harpendi Dwi Pratiwi atas berstatus kader partai dari PDIP. Dikonfirmasi, PDIP menegaskan Harpendi bukanlah kadernya.

“Secara peraturan perundangan, anggota Bawaslu bukan anggota partai,” kata Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (22/1/2019).

“Jadi hampir pasti bahwa anggota Bawaslu Kota Tegal bukan anggota partai mana pun. Itu saja statement saya,” imbuhnya.


Harpendi diperiksa Bawaslu atas aduan dari Dewi Ulfiyah. Dewi menyertakan bukti berupa foto dari beberapa akun facebook yang menunjukkan Harpendi menggunakan seragam partai PDI Perjuangan (PDIP).

Sidang terhadap Harpendi dilakukan sejak 29 Desember 2018 di Kantor KPU Jawa Tengah. Anggota majelis sidang dalam perkara nomor 303/DKPP-PKE-VII/2018 tersebut adalah Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Tengah yaitu Nur Hidayat Sardini (dari unsur masyarakat), Diana Ariyanti (unsur KPU) dan Sri Wahyu Ananingsih (unsur Bawaslu).

Sri Wahyu Ananingsih atau yang akrab disapa Ana mengatakan sidang sudah dilakukan dan kini masih menunggu hasil dari DKPP Pusat. Masing-masing unsur yang mengikuti sidang juga sudah menyerahkan resume.

“Masing-masing kami sudah menyerahkan resume, dari hasil itu akan adakan rapat pleno untuk memutuskan. KIta tunggu info DKPP untuk putusan,” kata Ana saat ditemui di kantor Bawaslu Jateng, Papandayan Semarang, Selasa (21/1/2019).

Sementara itu dari fakta persidangan diketahui foto yang beredar itu diambil sebelum yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota Bawaslu. Selain itu juga tidak ditemukan adanya surat keputusan yang menyebutkan sebelumnya teradu merupakan anggota, pengurus, ataupun tim pemenangan partai.

“Dalam persayaratan (menjadi anggota Bawaslu), dikatakan tidak boleh menjadi anggota partai dan itu dibuktikan dengan SK. Secara normal atau normatif tidak tercantum dalam SK baik sebagai pengurus atau tim pemenangan partai tertentu,” jelas Ana.
(rna/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kolaborasi dengan Rumah Zakat, Shopee Ikut Resmikan Hunian Sementara di Palu

Liputan6.com, Palu – Shopee yang merupakan e-commerce terkemuka di Asia Tenggara dan Taiwan, bermitra dengan lembaga kemanusiaan, Rumah Zakat, melanjutkan kontribusinya untuk mendukung upaya bantuan bencana di Palu-Donggala setelah gempa bumi dan tsunami pada Oktober lalu.

Shopee dan Rumah Zakat kembali berkolaborasi untuk membangun Hunian Sementara (Huntara) bagi para korban yang mengungsi akibat bencana. Menurut Data dan Informasi Bencana Tsunami dan Likuidasi di Sulawesi Tengah, masih ada lebih dari 50.000 keluarga yang menunggu giliran untuk ditempatkan di hunian sementara yang disiapkan oleh pemerintah dan lembaga kemanusiaan di kabupaten atau kota di sekitar Palu-Donggala.

Sejalan dengan ini, Shopee dan Rumah Zakat bekerja bersama untuk membangun Hunian Sementara (Huntara) tambahan di Kecamatan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Palu. Sampai Desember tahun lalu, total dua Huntara dan enam sekolah darurat sudah berhasil dibangun.

Tahun ini, Shopee dan Rumah Zakat memperbarui komitmen mereka untuk membangun empat Huntara tambahan untuk para korban di daerah tersebut. Ini ditandai dengan peresmian pembangunan Huntara oleh Rezki Yanuar, Country Brand Manager Shopee, dan Didi Sabir sebagai Strategic Partnership Division Head Rumah Zakat, pada 22 Januari 2019.

“Shopee berkomitmen untuk mengambil bagian dalam membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Dalam hal ini kemitraan dengan Rumah Zakat, yang bertujuan untuk melanjutkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Palu dan Donggala,” tutur Rezky Yanuar pada Liputan6.com di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa, 22 Januari 2019.

“Dengan melakukan donasi di platform kami, mengunjungi sekolah, dan menyediakan sumber daya untuk mendukung pembangunan fasilitas darurat adalah cara kontribusi berkelanjutan Shopee kepada para korban bencana,” sambungnya.

Acara peresemian juga dihadiri jajaran pemerintah Palu yang diwakili Imran M Lataha selaku Asisten Dua Wali Kota Palu dan Daeng Malatu selaku pemilik tanah yang dijadikan Huntara. Ada 200 huntara yang dibangun di lahan dengan luas sekitar 1 hektare tersebut yang terwujud berkat sinergi dari sejumlah donatur termasuk Shopee.

2 dari 2 halaman

Shopee

“Kami berharap setelah diserahkannya bangunan huntara ini, semua pihak, khususnya masyarakat dapat bergotong royong untuk menjaga dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada secara tepat,” ucap Imran. Sementara pihak Rumah Zakat nantinya akan tetap menggandeng para donatur untuk dapat menambah 300 unit Huntara lagi sehingga total akan ada 500 unit huntara yang terbangun.

“Huntara yang baru kita resmikan ini sudah siap huni. Di tiap pintu sudah ada nama keluarga yang tinggal di sini. Setelah listrik tersambung, kemungkinan minggu depan sudah bisa ditinggali,” terang Didi Sabir.

Pada Oktober 2018, Shopee bermitra dengan Rumah Zakat dan tiga lembaga lainnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Aksi Cepat Tanggap (ACT), dan Dompet Dhuafa, untuk mengumpulkan dana dan mendistribusikan berbagai paket donasi kepada para korban di Palu-Donggala.

Melalui kampanye #ShopeeBersamaPaluDonggala, pengguna diajak untuk membeli paket donasi bantuan di Shopee. Sekitar 90.000 pengguna di seluruh Indonesia berpartisipasi dalam penggalangan donasi tersebut.  (Henry Hens)

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Fungsi Negara Secara Umum dan Penjelasannya

Liputan6.com, Jakarta Setiap manusia yang ada di dunia ini pasti tinggal di suatu negara. Negara adalah sekumpulan masyarakat dengan berbagai keragamannya yang hidup dalam suatu wilayah yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Sebelum membahas fungsi negara secara umum, ada baiknya jika kamu mengetahui pengertian negara. Dalam artikel ini akan membahas pengertian negara dan fungsi negara secara umum. Berdasarkan sumber yang berhasil dihimpun, berikut penjelasannya.

2 dari 4 halaman

Pengertian Negara

Negara merupakan suatu bentuk organisasi kekuasaan yang dibentuk guna melaksanakan tugas-tugas tertentu. Negara adalah sebuah wilayah atau daerah yang berada di permukaan bumi yang memiliki kekuasaan baik dalam bentuk politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun kekuatan militer yang pelaksanaan kekuasaan tersebut dilakukan oleh pemerintahan.

Dalam suatu negara tersebut pastilah memiliki fungsi negara yang merupakan suatu gambaran terkait hal-hal apa saja yang dilakukan oleh negara sebagai tujuannya.

Fungsi negara biasanya merujuk pada pemikiran beberapa pemikir social, filsuf dan ahli bidang tata negara. seperti Bung Karno sebagai pendiri negara Indonesia yang berdaulat pernah berujar dalam autobiografinya bahwa negara Indonesia didirikan untuk mengabdi kepada Tuhan.

3 dari 4 halaman

Fungsi Negara Secara Umum

Fungsi negara secara umum ada empat, yakni untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan dan keamanan serta fungsi menegakkan keadilan. Berikut merupakan penjelasan fungsi-fungsi negara secara umum.

1. Melaksanakan Penertiban (Law And Order)

Fungsi negara yang pertama adalah fungsi pengaturan dan ketertiban. Fungsi ini sangat penting, terutama dalam mencegah bentrokan-bentrokan maupun pertikaian dan penyebab tawuran yang mungkin timbul dalam masyarakat yang menjadi salah satu faktor penghalang proses tercapainya tujuan-tujuan negara.

2. Fungsi Kemakmuran dan Kesejahteraan

Fungsi ini semakin penting seiring berjalannya waktu, terutama bagi negara yang menganut paham negara kesejahteraan (welfare staat). Maknanya negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera, terutama dibidang ekonomi dan sosial masyarakat.

Untuk itu, negara melakukan berbagai macam upaya seperti pembangunan di segala bidang serta berusaha untuk selalu menciptakan kondisi perekonomian yang selalu stabil.

3. Fungsi Pertahanan dan Keamanan

Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Fungsi negara yang satu ini sangat penting karena menyangkut keberlangsungan sebuah negara tersebut.

Negara wajib nampu melindungi rakyatnya, wilayah dan pemerintahannya dari berbagai ancaman, tantangan, serangan dan gangguan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Maka dari itu, penting bahwa negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan serta personil keamanan yang terlatih dan tangguh.

4. Fungsi Keadilan

Fungsi negara ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum, khususnya badan-badan peradilan. Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu menurut hak dan kewajiban yang telah di kontribusikan kepada bangsa dan negara.

4 dari 4 halaman

Fungsi Negara Menurut Para Ahli

Salah satu cara untuk mewujudkan fungsi ini adalah dengan membentuk berbagai badan peradilan. Dari penjelasan dari ke-empat fungsi di atas. Para ahli di bidangnya juga memberikan pendapatnya secara umum tentang fungsi-fungsi negara.

Contohnya dari John Locke, Montesquieu dan Van Vollenhoven sebagai berikut.

Macam-macam fungsi negara menurut John Locke

Menurut Locke sebagai seorang filsuf dari Inggris, yang membagi fungsi negara menjadi tiga antara lain sebagai berikut,

Fungsi legislatif: membuat undang-undang

Fungsi eksekutif membuat peraturan dan mengadili

Fungsi federatif: mengurus urusan luar negeri serta urusan perang dan damai


Fungsi Negara Menurut Montesquieu

Pemikir politik asal Prancis, Montesquieu yang terkenal dengan sebutan Trias Politica, membagi fungsi negara dalam tiga tugas pokok atau fungsi negara antara lain sebagai berikut,

Fungsi legislatif: membuat undang-undang

Fungsi eksekutif: melaksanakan undang-undang

Fungsi yudikatif: mengadili dan mengawasi agar setiap peraturan ditaati


Fungsi Negara Menurut Van Vollenhoven

Menurut Van Vollenhoven seorang antropolog Belanda yang dijuluki sebagai “Bapak Hukum Adat” ini berpendapat fungsi negara dibagi menjadi empat yang dikenal dengan catur praja, berikut penjelasannya,

Bestuur, yaitu fungsi menyelenggarakan pemerintahan

Rechtsprak, yaitu fungsi mengadiliRegeling, yaitu fungsi membuat peraturan

Politie, yaitu fungsi ketertiban dan keamanan Dan secara umum pula, fungsi negara bisa dirumuskan sebagai berikut:

Fungsi internal, yaitu dengan cara memelihara perdamaian, ketertiban, ketentraman, serta perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang

Fungsi Eksternal, yaitu dengan upaya mempertahankan kemerdekaan negara. Dengan kata lain negara harus berupaya agar dapat mengatasi segala ancaman atau serangan yang berasal dari luar negeri.

Fungsi fakultatif, yaitu fungsi negara yang dapat diwujudkan dengan cara peningkatan kesejahteraan umum baik dari segi ekonomi, sosial, moral, maupun intelektual.

Dengan adanya fungsi negara, pemerintah mengharapkan rakyatnya untuk sadar diri dan mematuhi peraturan perundang-undangan atau aturan yang berlaku serta turut berpartisipasi dalam kehidupan pemerintahan guna mewujudkan fungsi–fungsi negara.

Demikian ulasan terkait dengan fungsi negara secara umum dan penjelasnnya dari para ahli di bidangnya. Semoga dari artikel di atas, dapat menambah pengetahuan dan wawasanmu tentang fungsi negara sehaingga turut pertisipasi untuk mewujudkan fungsi negara secara baik.


Reporter: Loudia Mahartika