Kata Prabowo Stok BBM RI Hanya 20 Hari, Jonan: Maunya Berapa?

Palembang – Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menyebut bahwa cadangan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia hanya bertahan untuk 20 hari. Apa kata Menteri ESDM, Ignasius Jonan?

“Kalau BBM itu betul, jadi kurang lebih ya (20 hari) tergantung jenis. Ada yang jenis minyak tanah, aftur, kerosin atau yang itu dikelola oleh Total dan sebagainya,” kata Jonan di Palembang, Kamis (17/1/2018)

Meski begitu, Jonan menyebut ada pula cadangan BBM yang bertahan lebih dari 21 hari. Terutama minyak tanah yang itu dapat bertahan lebih dari BBM jenis lain, yakni hingga 27 hari.

“Kurang lebih 21 hari sampai 27 hari dan yang paling panjang itu ya minyak tanah. Untuk penampungan sendiri, sebenarnya ini minyak jadi dan ditampung di tempat penampungan. Kenapa 21 hari? Maunya berapa?” kata Jonan.
Jonan mengatakan cadangan BBM bisa saja lebih dari jangka waktu tersebut. Tetapi nantinya pasti berdampak kenaikan harga BBM di pasaran dan membebani masyarakat.

“Tempat penampungan kalau cadangan lebih banyak ya, itu tentunya nanti biaya jadi naik. Ini bisa mengakibatkan harga di masyarakat naik,” katanya.

“Ditanya lagi, kalau 21 hari apa cukup? Ya selama ini kan, Pertamina misalnya itu kan impor kapalnya datang tiap hari. Jadi selama 21 hari tidak ada masalah,” tegas Jonan.

Dengan waktu cadangan 21-27 hari saja, lanjut Jonan, stok BBM secara nasional tidak pernah kekurangan. Bahkan Jonan menyebut waktu cadangan BBM dapat ditambah, tetapi membutuhkan tempat penampungan baru dan ongkos lebih besar.

“Selama ini apa masalah, secara nasional apa ada kekurangan pasok BBM? kan itu tidak ada. Bisa saja ditambah lebih panjang, tapi ongkos lebih besar karena biaya lebih besar dan harus buat tempat penampungan baru,” tutupnya.

Prabowo sebelumnya menyebut, cadangan bahan bakar Indonesia hanya bisa tahan 20 hari. Dia juga mengatakan, cadangan beras hanya bisa bertahan 3 minggu.

Hal itu disampaikannya dalam Pidato Kebangsaan Visi Misi Indonesia Menang di JCC Senayan Jakarta, Senin (14/1/2019).

“Apakah negara yang cadangan bahan bakarnya hanya bisa bertahan 20 hari, cadangan berasnya juga hanya bisa bertahan 3 minggu,” kata Prabowo. (Raja Adil Siregar) (ras/ang)

Terkait Prostitusi Online, Eks Finalis Putri Indonesia Datangi Polda Jatim

Surabaya – Mantan Finalis Puteri Indonesia Fatya Ginanjarsari mendatangi Polda Jatim hari ini. Kedatangannya adalah untuk menjadi saksi terkait kasus protitusi online yang melibatkan sejumlah artis.

Terpantau datang seorang diri, Fatya mengenakan baju dan celana hitam dipadu dengan topi berwarna serupa.

Fatya yang tiba di Polda Jatim sekitar pukul 13.00 itu juga tampak membawa amplop cokelat berisi surat pemanggilan penyidik.

“Iya sendirian aja,” kata Fatya kepada wartawan sesaat sebelum memasuki ruang penyidikan di Mapolda Jatim, Kamis (17/1/2019).
Namun saat ditanya lebih lanjut terkait penyidikan, Fatya memilih memberikan keterangan usai pemeriksaan.

“Nanti saja ya wawancaranya, setelah pemeriksaan,” pungkasnya.

Fatya merupakan satu dari enam nama artis yang diduga terlibat kasus prostitusi online yang juga menyeret nama Vanessa Angel. Selain Fatya, ada pula Beby Shu, Aldiera Chena, Maulia Lestari hingga Riri Febriyanti.

Entah kebetulan atau tidak, sejak namanya disebut masuk dalam daftar artis yang terlibat prostitusi online dan dipanggil polisi, Fatya ternyata sudah tidak menyandang status sebagai Finalis Putri Indonesia tahun 2017.

“Aku juga belum tahu masalah kabar ini (prostitusi online). Cuma setahuku kalau yang Fatya itu memang sudah bukan finalis Puteri Indonesia lagi. Dia sudah kita keluarkan. Karena dia pernah melanggar MoU,” ujar salah satu PR Mustika Ratu bernama Ayi saat dihubungi detikHOT beberapa waktu lalu.
(lll/lll)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Debat Perdana Pilpres 2019, Ini Enam Babak yang Perlu Anda Tahu

Jakarta

Debat pertama dari lima debat presidensial akan digelar Kamis (17/01) malam dan materinya meliputi isu penegakan hukum, korupsi, HAM dan terorisme.

Agar masyarakat bisa fokus menyimak tayangan debat pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membaginya menjadi enam babak dalam waktu hampir 90 menit, dan setiap babak memiliki karakteristik masing masing.

Digelar di Hotel Bhidakara, Jakarta, debat pertama dua calon presiden dan calon wakil presiden akan memaparkan visi dan misinya tentang isu penegakan hukum, korupsi, HAM dan terorisme.

Debat akan dipandu oleh dua moderator, Ira Koesno, matan penyiar berita Liputan 6, dan Imam Priyono, Jurnalis senior TVRI dan disiarkan di empat lembaga penyiaran, yakni Kompas TV, TVRI, RTV, dan RRI.

Babak 1

Pada 23 menit dan 15 detik pertama, pasangan pasangan capres cawapres, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan memaparkan visi misi mereka di depan publik mengenai HAM, korupsi, dan terorisme.

Masing-masing kubu hanya memiliki waktu selama 12 menit untuk memaparkan visi misinya. Dari waktu yang singkat itu, strategi komunikasi publik dalam debat dirumuskan oleh tim persiapan debat.

Kubu Jokowi-Maaruf memiliki tim persiapan debat yaitu, Mahfud Md, Yusril Ihzha Mahendra, Aria Bima, Rizal Mallaranggeng, Tina Talisa, Putra Nababan, dan Meutya Hafid.

Sementara kubu Prabowo-Sandi memiliki tim persiapan debat yang terdiri dari, Susilo Bambang Yudhoyono, Amien Rais, Priyo Budi Santoso, Sudirman Said, dan Ferry Mursyidan Baldan.

Babak 2 dan 3

Kedua kubu akan disediakan waktu selama 31 menit dalam debat dengan metode pertanyaan terbuka.

Moderator akan melontarkan pertanyaan sesuai kisi-kisi yang telah diberikan kepada kedua paslon. Masing-masing akan diberikan satu pertanyaan dari setiap tema yang dibahas.

Ketua KPU, Arief Budiman awal Januari sempat mengutarakan kepada BBC bahwa ada tiga segmen pertanyaan oleh moderator.

“Berarti nanti ada tiga pertanyaan untuk paslon 01 dan ada tiga pertanyaan untuk paslon 02, tapi tiga pertanyaan yang mana (spesifik untuk paslon) kan mereka tidak tahu,” kata Arief.

kpu
Ketua KPU Arief Budiman menyatakan bahwa penyelenggaraan debat capres-cawapres kali ini banyak didasarkan pada kesepakatan dengan kedua timses pasangan capres-cawapres. (BBC)

Sebelumnya sempat ramai pemberitaan tentang kisi-kisi pertanyaan terhadap paslon, namun menurut KPU kedua kubu sudah menyepakatinya. Kisi-kisi pertanyaan sudah dikirim sepekan sebelum acara berlangsung.

Babak 4, 5, dan 6

Debat pada dua segmen ini akan berlangsung dengan pertanyaan tertutup, kedua paslon hanya memiliki waktu 26 menit.

Bagian ini dianggap paling seru, karena antar kandidat diberikan kesempatan untuk saling bertanya dan menjawab.

Sementara pada babak 6, atau bagian akhir akan ada pernyataan penutup bagi masing-masing paslon dengan alokasi waktu 6 menit, atau total durasi 11 menit 30 detik.

Aturan Agar Tidak Ricuh

Dalam segmen 4 dan 5 masing-masing kandidat diberikan kesempatan untuk saling bertanya, dan KPU mengimbau agar pertanyaan yang diberikan tidak spesifik kepada satu contoh kasus tertentu.

Masing-masing kandidat juga diminta untuk fokus kepada penggalian visi dan misi, gagasan, dan pengetahuan, agar publik tidak dibuat bingung.

KPU mengungkapkan tidak ada hukuman jika melanggar imbauan itu, namun masing-masing kubu telah sepakat untuk tidak saling melempar pertanyaan yang terlalu spesifik.

Debat Pilpres yang diselenggarakan di Hotel Bhidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, hanya mengundang 500 orang. Para tamu undangan bisa masuk ke arena debat.

Masing-masing paslon mendapatkan jatah 100 undangan, dan sisanya, yakni 300 undangan merupakan undangan KPU, yang terdiri dari tokoh publik, peneliti, budayawan, aktivis, hingga mahasiswa.

Dalam debat pilpres ini, KPU juga mengundang KPU juga mengundang Presiden RI ke-3 B. J. Habibie, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Termasuk, seluruh mantan wakil presiden RI.

Massa pendukung di luar tamu undangan tidak diizinkan masuk ke arena debat. Mereka bisa berkumpul di dua lokasi terpisah di luar arena debat yang telah disediakan KPU.

Terdapat dua layar besar di ruangan tersebut agar para pendukung masing-masing kandidat tidak ketinggalan jalannya debat.

Selama jalannya debat Pilpres, terdapat 2,000 aparat kepolisian yang melakukan penjagaan.

KPU juga meminta agar para tamu undangan tidak membawa alat peraga kampanye selama debat berlangsung.

Para tamu juga diminta agar tidak mengenakan atribut yang provokatif.

Jadwal dan tema lima putaran debat capres-cawapres

Kelima putaran debat capres-cawapres akan digelar KPU sejak Januari hingga April 2019, sebelum memasuki masa tenang, 14 April 2019.

Debat pertama, digelar tanggal 17 Januari 2019 dan akan ditayangkan melalui Kompas TV, TVRI, RRI, dan RTV. Kedua pasangan capres-cawapres akan dihadapkan pada isu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Debat kedua akan membahas isu energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. Pada putaran ini, hanya Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang akan berhadapan pada 17 Februari 2019, dan dapat disaksikan melalui RCTI, Global TV, MNC TV, dan iNews TV.

Sementara debat ketiga akan mengundang para cawapres, Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno, untuk mengelaborasi tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.

Debat ketiga akan diselenggarakan pada 17 Maret 2019 dan disiarkan jaringan televisi milik Chairul Tanjung, yaitu Trans TV, Trans 7, dan CNN Indonesia.

Untuk debat keempat yang rencananya dilaksanakan pada 30 Maret 2019, kedua pasang capres-cawapres kembali diundang untuk berdebat terkait masalah ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional. Debat ini bisa ditonton melalui Metro TV, SCTV, dan Indosiar.

Sedangkan untuk putaran terakhir, debat juga akan dihadiri kedua pasang capres-cawapres, dan membahas isu ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, perdagangan, serta industri.

Meski demikian, KPU yang semula menjadwalkan debat kelima pada tanggal 13 April 2019hari terakhir kampanye hingga kini masih menunggu kepastian dari kedua paslon terkait waktu yang paling memungkinkan untuk mengikuti debat.

Bila kelima debat berhasil digelar sesuai harapan, menurut sejumlah pengamat, semestinya mampu mentransformasi pemilih untuk lebih terukur dan bertanggungjawab ketika menjatuhkan pilihan.


(ita/ita)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jelang Debat, BNPT Beri Jokowi Masukan Soal Penanganan Terorisme

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius mengatakan telah memberikan masukan kepada Joko Widodo atau Jokowi soal penanganan terorisme untuk materi debat capres cawapres perdana pada Kamis (17/1/2019).

“Kita sudah beri masukan apa yang kita kerjakan selama ini,” kata Suhardi di sela-sela Rapat Kerja dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja BNPT seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, salah satu masukan yang diberikan adalah upaya penanggulangan terorisme melalui soft approach atau pendekatan secara halus. Metode pendekatan ini, kata Suhardi, diapresiasi dunia internasional.

“Bahkan kita menjadi role model, Indonesia menjadi role model pasca Presiden Jokowi menjadi pembicara di Riyadh di Arab Islamic American Summit tahun 2017. Penanganan terorisme tidak hanya pendekatan tunggal, yakni hard approach, tapi juga soft power approach,” terang dia.

Pendekatan secara halus ini, kata Suhardi, meliputi deradikalisasi dan sosialisasi melalui pendidikan. Tentunya hal ini tidak bisa dilakukan dengan BNPT semata, melainkan harus merangkul kementerian dan lembaga terkait.

“Kita mengidentifikasi hulu masalah, jangan bermain di hilir terus. Apa yang menyebabkan terorisme itu yang kita garap, kita sinergikan dengan kementerian dan badan terkait,” ucap Suhardi.

Suhardi meyakini, Jokowi mampu menguasai sejumlah materi tentang penanggulangan terorisme yang selama ini telah dilakukan pemerintah.

“Memang kami yang siapkan, tapi betul-betul speech beliau kebijakan yang sudah dikembangkan selama ini program deradikalisasi, termasuk kontranya,” ujarnya.

2 dari 3 halaman

Sinergitas Tangkal Terorisme

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan Wiranto membenarkan pentingnya sinergitas antara lembaga terkait dalam menanggulangi terorisme. Dengan ditekannya peredaran terorisme di masyarakat dapat berpengaruh dengan kemanan dan sistem politik negara.

“Kita sekarang harus mempertahankan stabilitas politik dan keamanan. Karena ada korelasinya keamanan nggak beres, maka politik nggak beres,” kata Wiranto.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemberantasan Korupsi ala Jokowi Vs Prabowo Jelang Debat Pilpres 2019

Liputan6.com, Jakarta – Isu korupsi adalah tema ketiga dalam debat Pilpres 2019 edisi perdana. Tema sebelumnya adalah isu hukum dan hak asasi manusia (HAM). Adapun tema selanjutnya adalah terorisme.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar secara perdana debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) mulai pukul 20.00 WIB.

Debat Pilpres 2019 yang perdana ini melibatkan dua pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden (capres cawapres). Mereka adalah paslon nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, serta paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Acara debat dibagi menjadi enam segmen. Segmen pertama penyampaian visi misi, kedua dan ketiga menjawab pertanyaan para panelis. Segmen keempat dan kelima debat antarkandidat dan yang keenam adalah pernyataan dari masing-masing pasangan capres dan cawapres.

Moderator dalam debat perdana Pilpres 2019 adalah Ira Koesno dan Imam Priyono. Adapun enam panelis adalah Agus Rahardjo, Hikmahanto Juwana, Bagir Manan, Ahmad Taufan Damanik, Bivitri Susanti, dan Margarito Kamis.

Tentunya, tema debat Pilpres 2019 yang perdana ini akan menjadi pertaruhan bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga dalam menjawab isu-isu yang menjadi pertanyaan publik.

2 dari 4 halaman

Jokowi-Ma’ruf Tawarkan 5 Program

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menawarkan lima program penegakan hukum kepada masyarakat apabila kembali dipercaya memimpin Indonesia pada periode 2019-2024.

“Dalam misi kami tawarkan adalah penegakan sistem hukum bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,” kata Direktur Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf, Ade Irvan Pulungan seperti dilansir Antara, Minggu, 13 Januari 2019.

Program pertama, kata dia, adalah melanjutkan penataan regulasi. Menurut Irvan regulasi soal penegakan hukum masih tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.

Irvan kemudian melanjutkan program yang kedua adalah melanjutkan reformasi sistem penegakan hukum.

“Itu perlu proses waktu dan kebersamaan serta itikad baik agar penegakan hukum efektif,” ujarnya.

Program ketiga, sambung dia, adalah meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ade mengatakan, Jokowi selama memimpin pemerintahan tidak pernah melindungi apabila ada menterinya yang terjerat kasus korupsi. Sehingga mempersilahkan diproses secara hukum.

“Program keempat penghormatan dan pemenuhan HAM karena ini menjadi sorotan nasional dan internasional. Namun ini tidak bisa dilihat kasus per kasus atau di saat pemerintahan saat ini saja karena ada kaitannya dengan yang lalu,” katanya.

Budaya Sadar Hukum

Program kelima menurut Ade, akan digalakkan budaya sadar hukum. Salah satu contohnya adalah telah melakukan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan perbaikan regulasi.

“Kami tawarkan lima program itu kepada pemilih agar fokus menciptakan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,” ujarnya.

Dia mengakui selama empat tahun pemerintahan Jokowi, masih banyak masalah hukum yang belum terselesaikan. Sehingga menjadi salah satu prioritas untuk diselesaikan ketika Jokowi terpilih kembali.

“Komitmen itu dituangkan dalam Nawacita Jilid II sehingga diharapkan penegakan hukum bisa berjalan lebih efektif,” ucap Irvan.

3 dari 4 halaman

Komitmen Prabowo-Sandiaga Berantas Korupsi Pejabat

Melihat maraknya praktik korupsi yang telah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan di RI, bukan hal yang luar biasa apabila rakyat menuntut capres dan cawapres di Pilpres 2019 memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Dilihat dari visi misi Prabowo-Sandiaga, pasangan yang diusung oleh Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN ini memiliki janji untuk mencegah korupsi terjadi di birokrasi Indonesia. Dengan cara penerapan manajemen terbuka dan akuntabel.

“Termasuk kerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman,” tulis visi misi Prabowo-Sandiaga dikutip merdeka.com, Sabtu, 27 Oktober 2018.

Dalam janjinya, Prabowo-Sandiaga juga akan menindak tegas para koruptor, pengedar narkoba dan pelaku perdagangan manusia. Dengan cara, penegakan hukum yang adil dan transparan.

Mereka juga komitmen untuk melakukan pencegahan korupsi di semua lini dengan cara manajemen terbuka dan akuntabel.

“Mengembangkan sistem smart government untuk meningkatkan kualitas pelayanan, guna mencegah manipulasi dan korupsi,” jelas Prabowo-Sandiaga.

Salah satu pelaku korupsi yang kerap ditangkap KPK adalah politikus. Baik di eksekutif dan legilsatif, pusat maupun daerah. Cara pencegahan korupsi dalam lini ini juga dilihat Prabowo-Sandiaga dengan cara melakukan kedaulatan tata kelola partai politik yang baik.

Sayang, di situ, Prabowo-Sandiaga tak menjabarkan detail bagaimana tata kelola yang baik tersebut. Tapi di sisi lain, Prabowo-Sandiaga juga dalam janjinya, ingin memperkuat lembaga perwakilan yang menyuarakan aspirasi rakyat.

Korupsi Pejabat Negara

Adapun Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan masalah korupsi yang melibatkan pejabat negara bakal diangkat dalam debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019.

Apalagi, imbuh dia, kasus korupsi di Indonesia semakin banyak pada era reformasi ini.

“Dulu yang korupsi cuma di level pimpinan pusat di atas. Sekarang sampai ke pemerintah daerah. Bahkan sampai ke kepala desa,” ucap Riza kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Riza mengacu pada tindak operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang marak di pemerintahan Jokowi.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini:

Diminta Jokowi, Mendikbud dan Mensos Bahas Pendidikan Kebencanaan

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi dan Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan pertemuan tertutup. Pertemuan kedua menteri itu rupanya terkait pelatihan dan pendidikan kebencanaan sesuai dengan perintah Presiden Jokowi.

“Jadi ini pertemuan kami dengan Pak Mensos untuk menindaklanjuti pertama yaitu permintaan Presiden untuk ada pendidikan kebencanaan yang tersistem dengan baik di seluruh sekolah. Kemudian yang kedua rapat kabinet terbatas kemarin juga ditekankan kembali oleh presiden agar secepatnya direalisasi bahkan beliau memberi… akhir bulan ini harus sudah mulai ada langkah-langkah konkret terhadap masalah gerakan mitigasi bencana nasional,” kata Muhadjir di Gedung A Kemdikbud, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Muhadjir memastikan semua jenjang pendidikan akan mendapatkan pendidikan kebencanaan. Maka itu Kemendikbud menyesuaikan dengan apa yang sudah dilakukan di Kemensos.

“Pak Mensos dengan saya membicarakan kolaborasi antara program yang ada di Kemensos yang memang selama ini sebagai kementerian utama yang masalah bencana ini adalah di Kemensos. Kita akan kerja sama tadi itu mengimplementasikan pendidikan kebencanaan di sekolah karena beliau memiliki tenaga instruktur dan tutor yang sangat banyak yaitu dari Tagana. Sementara Kemendikbud memiliki subjek yang bisa digarap, yaitu para siswa,” imbuh Muhadjir.

Agus Gumiwang memastikan Tagana siap menjadi tutor dalam pendidikan mitigasi bencana. Dia berharap program ini bisa dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Sekitar ada 40 ribu Tagana. Tapi karena lokasi pembentukan Tagana per tahun itu ada batasannya tapi animo dari masyarat menjadi Tagana itu besar sekali maka kami bentuk apa yang disebut relawan Tagana dan apa yang disebut dengan sahabat Tagana. Nah, itu relawan Tagana dan sahabat tagana itu berbeda dengan Tagana inti karena Tagana inti diberikan suatu pelatihan yang sangat disiplin, ada silabusnya. Tapi relawan Tagana dan sahabat Tagana itu pendidikan dan latihannya itu relatif lebih elementer. Jumlah dari relawan Tagana dan sahabat Tagana sekarang sudah sekitar 65 ribu. Jadi total keluarga Tagana itu bisa sekitar 100 ribu seluruh Indonesia,” papar Agus.
(bag/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tanpa Target di Piala AFF, Apa Reaksi Asisten Pelatih Timnas U-22?

Jakarta – Nova Arianto tak masalah timnas U-22 tanpa target dalam Piala AFF 2019. Asisten pelatih Garuda Muda itu percaya para pemain akan tampil maksimal di semua kompetisi.

PSSI hanya menjadikan Piala AFF 2019 sebagai ajang pemanasan bagi Timnas U-22. Target sesungguhnya bagi Garuda Muda adalah menjuarai SEA Games 2019, serta lolos ke Piala Asia U-23 2020.

Meski bukan menjadi prioritas, Timnas U-22 tetap konsentrasi penuh menyambut Piala AFF 2018. Nova meyakini anak-anak asuhnya tetap berkomitmen demi membuat Garuda Muda berjaya.

“Itu memang target dari PSSI. Namun, kami secara pribadi yakin ingin menjadi yang terbaik. Masalah target nanti akan kita lihat,” kata Nova setelah sesi latihan.

“Saya rasa semua pemain cukup maksimal ketika menjalani latihan. Mereka punya tekad yang sama untuk memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia U-22,” ujar Nova.

Timnas U-22 menempati Grup B bersama Myanmar Kamboja, dan Singapura di Piala AFF 2019. Turnamen itu akan digelar pada 17 Februari-2 Maret mendatang.

Sumber: Bola.com

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Selain Mafia Skor, Polisi Dalami Dugaan Penyimpangan Dana di PSSI

Jakarta – Satgas Antimafia Bola mendalami dugaan penyimpangan aliran dana di tubuh PSSI, selain menangani masalah pengaturan skor atau match fixing. Karenanya, satgas kembali memanggil beberapa pejabat PSSI untuk dimintai keterangan.

“Ada dua poin penting yang akan digali lagi oleh satgas. Yang pertama menyangkut regulasi, mekanisme pengaturan jadwal pertandingan dan penunjukan wasit pertandingan. Yang kedua menyangkut masalah dugaan penyimpangan anggaran dalam penyelenggaraan liga,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

Dedi menuturkan dugaan penyimpangan dana yang dimaksud adalah penggunaan dana dalam penyelenggaraan liga. Dedi mengatakan dugaan penyimpangan dana dan tindak curang match fixing saling berkaitan.

“Anggaran menyangkut masalah penyelenggaraan liga, ada kaitan match fixing terkait masalah liga-liga baik di liga 3 dan liga 2. Yang sudah terindikasi liga 2, liga 1 masih didalami,” jelas Dedi.

Dedi menerangkan pertandingan antara kesebelasan Madura FC melawan PSS Sleman menjadi pintu masuk satgas menelisik lebih jauh terkait kecurangan-kecurangan di Liga 2.

“Itu dulu pintu masuknya karena disitu kita sudah temukan deal-deal menyangkut masalah uang yang mengatur pertandingan tersebut,” tutur Dedi.

Sepekan ini, satgas memanggil Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono untuk diperiksa terkait kasus pengaturan skor. Pemeriksaan dijadwalkan pada Jumat (18/1/2019).

Selain memeriksa Joko, polisi telah memeriksa Sekjen PSSI Ratu Tisha, Rabu (16/1) kemarin. Selain soal perannya di PSSI, Tisha ditanya soal agenda kongres PSSI 2018, terutama terkait pelaksanaan kongres organisasi sepakbola itu.
(aud/idh) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menyimak Visi-Misi Jokowi-Ma’ruf Vs Prabowo-Sandiaga dan Faktanya Kini

Jakarta – Malam ini Jokowi-KH Ma’ruf Amin akan berhadapan dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di panggung debat Pilpres 2019. Salah satu temanya adalah hak asasi manusia (HAM), yang juga sudah tercantum dalam dokumen visi-misi kedua pihak.

“Termasuk masalah HAM juga ada,” kata Jokowi saat ditemui setelah menghadiri peluncuran wirausaha ASN di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/1/2019).

Jokowi siap menjawab isu HAM. Tak hanya Jokowi, Prabowo juga telah melakukan simulasi debat dan siap menjawab seputar isu HAM.

“Mulai data materi-materi, itu yang disiapkan. Materi-materinya hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Sekarang dipersiapkan. Kita mempersiapkan diri dua hari ini bagaimana Pak Prabowo menawarkan soal pemberantasan korupsi,” kata juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, kepada wartawan, Rabu (16/1).

Prabowo-Sandiaga telah mengubah visi-misi mereka dan sempat diberikan ke KPU. Namun, menurut KPU, dokumen visi-misi melekat dengan pendaftaran calon presiden-wakil presiden, sehingga yang dipublikasikan KPU hanya dokumen yang awal.

Berikut ini kutipan visi-misi Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga soal HAM seperti dalam dokumen yang diunggah KPU:

Jokowi-Ma’ruf

Sesuai dengan Konstitusi Negara kita, Negara wajib untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia.

1. Meningkatkan budaya dan kebijakan yang berperspektif HAM (berwawasan HAM), termasuk memuat materi HAM dalam kurikulum pendidikan.

Kondisinya kini: Menurut laporan tahun 2017 yang dipublikasikan tahun 2018, Komnas HAM sudah pernah melakukan focus group discussion (FGD) di Padang pada 8 Desember 2017 tentang ‘Penyusunan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan HAM Berbasis Budaya Lokal untuk tingkat SMA’.

2. Melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Kondisinya kini: Berdasarkan laporan Komnas HAM tahun 2017, berkas kasus pelanggaran HAM berat/masa lalu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Namun Komnas HAM menemui kesulitan mengumpulkan bukti sehingga tak jarang berkasnya dikembalikan oleh Kejaksaan Agung. Komnas HAM menegaskan, belum ada tindak lanjut dari hasil penyelidikan mereka terkait kasus pelanggaran HAM berat/masa lalu.

3. Memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM pernah menerima laporan dari jemaah Ahmadiyah bahwa Masjid Al-Hidayah yang mereka bangun disegel Pemerintah Depok meski telah mengantongi IMB.

4. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari legal aspek, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pemanfaatan sumber daya alam yang lestari.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 161 berkas laporan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat.

5. Memberikan perlindungan bagi kaum difabel, termasuk memperluas akses lingkungan sosial dan pendidikan yang inklusif serta penyediaan fasilitas yang ramah pada difabel di fasilitas umum dan transportasi umum.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 8 berkas laporan dugaan pelanggaran HAM terhadap individu dari penyandang disabilitas. Selain itu, Komnas HAM menyoroti ketersediaan TPS atau bilik suara yang kurang ramah difabel saat Pilkada 2017.

6. Melindungi hak-hak masyarakat di bidang pertanahan.

Kondisinya kini: Penelitian yang dilakukan Komnas HAM pada 2017 yang berjudul ‘Peran Negara dalam Memenuhi Hak atas Tanah demi Kepastian Hukum bagi Transmigran dalam Konteks Reforma Agraria (Studi Kasus Transmigrasi Pangmilang Kota Singkawang)’ mengungkap bahwa selama 15 tahun para transmigran Panglimang tak kunjung mendapat kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mereka berpotensi kehilangan kepemilikan tanah.

7. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dari tindak kekerasan.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 79 berkas aduan pelanggaran HAM dengan korbannya adalah perempuan dan 54 berkas yang korbannya anak-anak. Ada pula 5 aduan terkait fungsi reproduksi dan 9 aduan menuntut kesetaraan hak dengan suami.

8. Memperluas cakupan kampung/desa layak anak untuk memastikan pendidikan anak usia dini dimulai dari lingkungan yang ramah.

9. Meningkatkan kinerja dan kerja sama efektif dan produktif berbagai institusi dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM.

Prabowo-Sandiaga

I. Pilar Ekonomi

Program Aksi

21. Menyediakan transportasi publik murah bagi buruh pekerja dan rakyat tidak mampu, memberikan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum, serta menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online dan taksi online yang bermitra dengan perusahaan aplikasi, termasuk hak atas perjanjian kerja bersama yang adil dan berkekuatan hukum.

Kondisinya kini: Menurut laporan Komnas HAM tahun 2017, masih ada masyarakat yang terbebani biaya transportasi, yakni di Yahukimo, Papua.

II. Pilar Kesejahteraan Rakyat

2. Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok
rentan lainnya.

Kondisinya kini: Ada 2 berkas aduan dugaan pelanggaran HAM terhadap fakir miskin dan 8 berkas ke penyandang disabilitas yang diadukan ke Komnas HAM pada 2017.

6. Memperbaiki program kependudukan termasuk hak dan kesehatan reproduksi demi peningkatan kualitas dan produktivitas penduduk untuk memanfaatkan bonus demografi.

Kondisinya kini: Ada 5 aduan ke Komnas HAM terkait fungsi reproduksi.

Program Aksi

21. Meningkatkan anggaran Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) baik di tingkat Nasional dan Daerah untuk mengatasi permasalahan terkait hak dan kesehatan reproduksi serta Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Kondisinya kini: Pemerintah saat ini sudah menaikkan anggaran Dana Alokasi Khusus terkait program KB menjadi Rp 2,3 triliun dibanding tahun sebelumnya, yakni Rp 1,1 triliun.

III. Pilar Budaya dan Lingkungan Hidup

8. Memperjuangkan hak-hak para pekerja seni, seniman dan artis di Indonesia.

Program Aksi

7. Memperkuat perlindungan hukum dan hak cipta atas karya-karya seni budaya yang dihasilkan oleh para seniman nasional.

12. Menegakkan pelaksanaan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hak Terkait, agar para artis, seniman, pekerja seni, lebih dihargai secara optimal setiap karyanya, demi kesejahteraan para pelaku Industri kreatif di Indonesia; termasuk mendukung terlaksananya UU Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017.

Kondisinya kini: Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kemenkum HAM telah menangani 60 kasus pelanggaran hak cipta. Penindakan dilakukan bersama dengan kepolisian.

IV. Pilar Politik, Hukum dan Hankam

Program Aksi

4. Menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada.

Kondisinya kini: Komnas HAM memantau Pilkada 2017 dan masih ditemukan adanya pelanggaran terkait hak warga. Ada pula mobilisasi ASN. Selain itu Komnas HAM juga menemukan adanya diskriminasi ras dan etnis dalam pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta.

Saksikan juga video ‘Debat Pilpres Diharapkan Kupas Kasus HAM Masa Lalu’:

[Gambas:Video 20detik]


Menyimak Visi Misi Jokowi-Ma'ruf vs Prabowo-Sandiaga dan Faktanya Kini


(bag/tor) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Melongok Persiapan Kubu Jokowi dan Prabowo Jelang Debat Capres

Liputan6.com, Jakarta – Kurang dari 24 jam, debat kandidat calon presiden dan calon wakil presiden dimulai. Kedua kubu, Jokowi dan Prabowo saling klaim kesiapan mental dan penguasaan materi debat yang meliputi hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional, Ace Hasan mengatakan, pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf kian mantul alias mantab betul untuk berhadapan dengan pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga. Bahkan politisi Golkar ini menganalogikan kompetisi lomba lari, dimana Jokowi-Ma’ruf bisa melesat bebas tanpa rintangan dalam debat malam nanti.

“Keduanya berdebat tanpa beban. Karena memilik rekam jejak baik, sudah mantul, mantap betul. Ibarat lomba lari cepat pasangan ini tidak harus memikul ransel berat. Kakinya juga bergerak lincah tanpa tertahan kasus,” kata Ace lewat pesan singkat, Kamis (17/1/2019).

Ace mengatakan, kepemimpinan Jokowi selama 4 tahun sudah meletakan fondasi bagi reformasi di bidang hukum. Reformasi disebut sebagai proses dan produk regulasi yang terus dilakukan dengan memangkas aturan berbelit serta mempertegas aturan melindungi rakyat.

“Juga dalam penegakan HAM, terorisme dan pemberantasan korupsi, Pak Jokowi bertindak konkret akan meneruskan fondasi itu untuk melangkah maju. Sehingga tidak mundur lagi,” sambung Ace.

2 dari 2 halaman

Persiapan Prabowo

Di sisi lain, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade juga mengatakan hal senada. Persiapan kubu pasangan 02 tengah digodok di Rumah Hambalang, kediaman Prabowo Subianto. Bersama para mentor, keduanya dimatangkan untuk suksesnya perhelatan debat nanti.

“Siap lahir batin, beliau dua hari ini kemarin dan hari ini mematangkan di hambalang bersama tim,” kata Andre dalam kesempatan terpisah.

Kesiapan Prabowo, lanjut Andre, menghadapi pertanyaan sensitif juga telah dipersiapkan. Sekali pun menyinggung soal dugaan pelanggaran HAM terkait kasus penculikan, Andre meyakinkan bahwa semua siap dijawab dengan gamblang.

“Insya Allah Pak Prabowo siap, mau ditanya soal penculikan, HAM siap jawab tidak ada masalah,” tegas dia.

Poin terakhir, tidak lupa dilakukan Prabowo-Sandiaga adalah memantapkan jiwa spiritual. Dikatakan Andre, keduanya terus banyak beribadah dan bermunajat demi kelancaran debat kandidat pertama pada malam nanti.

“Ya solat berdoa, minta sama Allah diberi kemudahan dan perlindungan,” Andre menyudahi.


Saksikan video pilihan berikut ini: