Lumat Tim Papan Bawah, Juventus Kian Kukuh di Puncak Klasemen

Turin – Juventus menang 3-0 atas Chievo pada pada laga pekan ke-20 Serie A, di Allianz Stadium, Selasa (22/1/2019) dini hari WIB. Hasil ini membuat Juve kian kukuh berada di puncak klasemen sementara Serie A. 

Juventus berhasil mendulang 56 poin, unggul sembilan angka atas Napoli di peringkat kedua. Sementara itu, Chievo masih berada di dasar klasemen dengan nilai delapan. 

Melakoni laga di kandang sendiri, I Bianconeri sempat mendapat perlawanan sengit dari Chievo. Meski begitu, Juventus unggul lebih dulu saat pertandingan baru berjalan 13 menit.

Menggiring bola hampir dari tengah lapangan, Douglas Costa melepaskan tembakan keras kaki kiri tepat sebelum memasuki kotak penalti Chievo. Bola hasil sepakan Costa tak mampu dihalau kiper dan meluncur deras masuk ke dalam gawang.

Pada menit ke-45, Emre Can menggandakan keunggulan Juventus. Menerima umpan terobosan dari Paulo Dybala, Can dengan tenang membobol gawang I Gialloblu dengan sepakan kaki kanan.

Memimpin dua gol pada paruh pertama, Juve tak menurunkan intensitas serangan pada interval kedua. La Vecchia Signora mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-51, setelah Mattia Bani menyentuh bola di kotak terlarang.

Akan tetapi, Cristiano Ronaldo yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Bola hasil sepakan 12 pas CR7 ke sisi kanan dapat dihalau penjaga gawang.

Masuk menit ke-84, Daniele Rugani mencatatkan namanya di papan skor, sekaligus memperbesar keunggulan Juventus. Eksekusi tendangan bebas Federico Bernardeschi dapat dikonversikan Rugani menjadi gol dengan sundulan.

Sampai pertandingan berakhir, skor 3-0 untuk kemenangan Juventus atas Chievo tetap tidak berubah.

Saksikan siaran langsung pertandingan-pertandingan Premier League, La Liga, Ligue 1, dan Liga Europa di sini:

2 dari 2 halaman

Susunan pemain:

Juventus (4-4-2): 22-Mattia Perin; 2-Mattia De Sciglio, 3-Giorgio Chiellini, 24-Daniele Rugani, 12-Alex Sandro (18-Moise Kean 89′); 11-Douglas Costa (30-Rodrigo Bentancur 76′), 14-Blaise Matuidi, 23-Emre Can, 33-Federico Bernardeschi (37-Leonardo Spinazzola 86′); 10-Paulo Dybala, 7-Cristiano Ronaldo.

Pelatih: Massimiliano Allegri (Italia)

Chievo (3-4-1-2): 70-Stefano Sorrentino; 14-Mattia Bani, 15-Luca Rossettini, 40-Nenad Tomovic; 27-Fabio Depaoli (44-Pawel Jaroszynski 66′), 56-Perparim Hetemaj (55-Emanuel Vignato 61′), 8-Ivan Radovanovic, 13-Sofian Kiyine; 17-Emanuele Giaccherini; 69-Riccardo Meggiorini, 31-Sergio Pellissier (9-Mariusz Stepinski 65′).

Pelatih: Domenico Di Carlo (Italia)

Wasit: Marco Piccinini

Jerman Larang Izin Terbang Maskapai Iran di Wilayahnya

Jakarta – Jerman melarang izin maskapai penerbangan Iran, Mahan Air untuk memasuki wilayah Jerman. Hal ini dilakukan setelah Amerika Serikat (AS) menekan Jerman untuk mencabut izin tersebut.

Dilansir dari Reuters, Senin (21/1/2019), Jerman mencabut izin Mahan Air dari wilayahnya karena maskapai tersebut terlibat dalam pengangkutan peralatan dan personil militer ke Suriah, dan zona perang Timur Tengah lainnya.

Sebelumnya, pada tahun 2011 AS telah menjatuhkan sanksi kepada Mahan Air. Oleh AS, maskapai Iran itu dituding telah memberikan dukungan keuangan dan dukungan lainnya untuk mengawal revolusi Islam Iran. AS juga mendesak negara-negara Eropa lainnya untuk menjatuhkan sanksi serupa kepada Mahan Air.

Jerman Cabut Izin Terbang Maskapai Iran di WilayahnyaFoto: Pesawat Airbus A340-300 milik maskapai penerbangan Iran, Mahan Air tengah parkir di Bandara Duesseldorf DUS, Jerman pada 16 Januari 2019 lalu. (REUTERS / Wolfgang Rattay).

Salah satu sumber Reuters mengungkapkan, keputusan Jerman yang mencabut izin penerbangan Mahan Air ini sebagai tanda bahwa Jerman akan memberi sanksi yang lebih luas kepada Iran.
Sementara itu, saat dihubungi Reuters, Mahan Air di Taheran mengatakan tidak dapat mengomentari keputusan Jerman tersebut.

Mahan Air didirikan pada tahun 1992 sebagai maskapai penerbangan swasta pertama Iran. Mahan Air juga memiliki armada pesawat terbanyak Iran dan memiliki penerbangan ke sejumlah negara Eropa, termasuk Prancis, Italia, Spanyol, dan Yunani.

Duta Besar AS di Berlin, Richard Grenell, yang telah lama keberatan dengan penerbangan Mahan Air ke Jerman, menyambut baik larangan tersebut.

“Mahan Air telah menerbangkan teroris, senjata, peralatan, dan dana ke lokasi internasional untuk mendukung kelompok proksi teroris Iran,” kata Richard dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Reuters.

“Penggunaan Iran atas Mahan Air untuk mendukung rezim Assad di Suriah, misalnya, telah berkontribusi pada penderitaan manusia yang luar biasa, kekerasan, dan ketidakstabilan politik yang dirasakan di seluruh dunia,” lanjut Richard.

Namun Juru bicara pemerintah Jerman Steffen Seibert membantah bahwa keputusan untuk melarang Mahan adalah hasil dari tekanan AS.

“Keputusan Jerman didasarkan pada pertimbangan kebutuhan keamanan kami,” ungkap Steffen dalam pernyataan resminya.

“Tidak dapat disangkal bahwa maskapai ini juga dapat mengangkut kargo ke Jerman yang mengancam keamanan kami. Ini didasarkan pada pengetahuan tentang aktivitas teroris masa lalu oleh Iran di Eropa, ” tambahnya.

Negara-negara Eropa memang tengah berada di bawah tekanan AS untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran. Hal ini sejak Presiden Donald Trump pada 2018 lalu menarik AS keluar dari perjanjian non-proliferasi nuklir yang telah dicapai dengan Teheran di zaman pemerintahan Barack Obama.

Bersama dengan Iran, para penandatangan perjanjian lainnya seperti Jerman, Prancis, Inggris, Rusia dan Cina masih berusaha untuk tetap mempertahankan perjanjian tersebut.
(nvl/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Lorenzo Akan Lewatkan Tes MotoGP Sepang

JakartaJorge Lorenzo telah menjalani operasi untuk mengatasi retak di tangannya. Kini rider Repsol Honda itu akan menjalani masa pemulihan.

Lorenzo mengalami retak pada tangan kirinya ketika berlatih di Verona, Italia. Operasi telah dilaluinya, di mana sebuah sekrup titanium dipasang untuk menyembuhkan cedera tersebut.

Lorenzo akan bertahan selama 24 jam di rumah sakit untuk pemantauan kondisi. Situs resmi Repsol Honda menyebut empat hari dibutuhkan untuk memulihkan luka operasi, lalu setelah itu fisioterapi bisa dimulai.

Akibat cedera ini, Lorenzo akan melewatkan tes pramusim di Sepang. Keputusan ini diambil atas kesepakatan Lorenzo dan Repsol Honda.

“Targetnya adalah kembali dengan kondisi fit sepenuhnya untuk tes Qatar, pada 23-25 Februari,” tulis Repsol Honda di situsnya.

Lorenzo sendiri dipastikan tetap akan hadir di acara peluncuran tim Repsol Honda untuk musim 2019 di Madrid. Peluncuran akan digelar Rabu (23/1/2019) besok.

(raw/cas)

Barcelona Segera Boyong Penyerang Sassuolo ke Camp Nou

Barcelona – Barcelona bakal membuat transfer mengejutkan pada Januari 2019. Blaugrana santer disebut akan memboyong penyerang Sassuolo, Kevin-Prince Boateng, ke Camp Nou.

Seperti dilansir The Guardian, Barca akan meminjam Boateng dari Sassuolo hingga akhir musim ini. Barcelona juga memiliki opsi untuk mempermanenkan status si pemain dengan banderol 8 juta euro (Rp 129 miliar) pada bursa transfer musim panas 2019.

Skuat Catalan memang membutuhkan pemain untuk menjadi pelapis Luis Suarez di lini depan. Saat ini, Suarez hanya satu-satunya penyerang yang dimiliki oleh Los Cules, setelah melepas Paco Alcacer ke Borussia Dortmund dan Munir El Haddadi ke Sevilla.

Rencananya, Kevin-Prince Boateng akan tiba di Barcelona pada Senin (21/1/2019) waktu setempat. Dia pun bakal menyelesaikan kesepakatan sebelum nantinya resmi menjadi pemain Barca.

Kehadiran Kevin-Prince Boateng diharapkan bakal menambah solid lini depan Barcelona. Apalagi, sang pemain juga bisa tampil sebagai false nine yang kerap menjadi andalan pelatih El Barca, Ernesto Valverde, ketika Luis Suarez absen.

Saksikan siaran langsung pertandingan-pertandingan Premier League, La Liga, Ligue 1, dan Liga Europa di sini:

2 dari 2 halaman

Komentar Kevin-Prince Boateng

Mantan pemain AC Milan itu pun mengaku akan segera berseragam Barcelona. Bagi Boateng, bisa memperkuat Los Cules merupakan sebuah kesempatan besar dalam kariernya.

“Barca, saya datang! Saya sedih meninggalkan Sassuolo tetapi ini adalah peluang besar (dalam karier saya),” ujar Boateng.

“Jangan tanya saya tentang Real Madrid, itu hanya masa lalu (sebagai pendukung Madrid). Saya hanya ingin fokus pada Barcelona, ​​dan saya berharap bisa mencetak gol di Santiago Bernabeu pada laga El Clasico berikutnya,” lanjut pemain 31 tahun tersebut.

Kevin-Prince Boateng diprediksi tidak akan kesulitan beradaptasi dengan gaya bermain di Spanyol. Pasalnya, dia pernah berseragam Las Palmas pada musim 2016-2017. Bersama Las Palmas Boateng mencetak 10 gol dari 29 pertandingan di seluruh ajang.

Sumber: The Guardian/Bola.com

Tahukah Anda, Berpegangan Tangan dengan Orang Terkasih Bisa Menyembuhkan Luka Hati?

Liputan6.com, Jakarta – Sentuhan penuh kasih dan genggaman tangan yang Anda berikan pada seseorang, tidak hanya menunjukkan betapa pentingnya sosok ini bagi Anda, tetapi juga dapat menghibur Anda selama masa-masa sulit, sakit, atau jika Anda merasa menderita.

Tahukah Anda bahwa ada ilmu pengetahuan yang mendasari alasan tersebut?

Menurut sebuah studi baru yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports, memegang tangan orang yang dicintai merupakan cara efektif untuk meredakan kepedihan di hati. Ini adalah salah satu penelitian pertama yang meriset sinkronisitas interpersonal antara rasa nelangsa dan sentuhan manusia.

“… sentuhan kulit ke kulit penting untuk mengurangi rasa sakit. Selain itu, sentuhan tersebut mengaktifkan mode ‘penghargaan’ di otak orang yang disentuh, sehingga orang tersebut merasa berharga. Inilah saat di mana orang itu merasa berkurang kepedihannya …” kata studi tersebut, seperti dikutip dari situs justbelieverecoverypa.com pada Senin (21/9/2019).

Untuk membuktikan penelitian ini, Pavel Goldstein, seorang psikologi di CU-Boulder merekrut 22 pasangan sehat berusia antara 23-32 tahun, yang menjalani sejumlah tes. Situasi uji coba ini dikondisikan seperti di ruang bersalin.

Secara alami, para pria diberi peran sebagai pengamat, sedangkan wanita akan sedikit mengalami rasa sakit ringan di lengan bawah selama dua menit.

Instrumen tersebut digunakan untuk mengukur detak jantung dan pernapasan. Seluruh pasangan ditempatkan dalam tiga situasi berbeda.

Pertama, ada pasangan yang ditempatkan di kamar yang terpisah. Kedua, ada pasangan yang dilokasikan secara bersama, tetapi tidak saling menyentuh. Ketiga, ada pasangan yang berada di dalam satu ruangan dan berpegangan tangan.

Saat pasangan-pasangan itu duduk bersama, pernapasan dan detak jantung mereka disinkronkan. Tetapi ketika sang wanitanya mengalami rasa sakit dan si pria tidak bisa menyentuhnya, sinkronisasi itu berakhir.

Namun, ketika si pria memegang tangan sang wanita, pernapasan dan detak jantung mereka kembali sinkron dan rasa sakit dia berkurang.

Penelitian sebelumnya,yang dilakukan oleh Goldstein, pun mengungkapkan bahwa semakin empati pria kepada wanitanya, maka semakin banyak rasa sakit yang berkurang, serta kian banyak detak jantung dan napas yang mampu disinkronkan.


Saksikan video pilihan berikut ini:

2 dari 2 halaman

Nonton Film Bareng Pasangan, Solusi Redakan Masalah hingga Cegah Perceraian

Sementara itu, sebuah penelitian menyatakan bahwa menonton film ternyata bisa menjadi solusi bagi masalah sebuah hubungan.

Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Consulting and Clinical Psychology meminta 174 pasangan pengantin baru berpartisipasi dalam tiga lokakarya, yang memperkuat keterampilan komunikasi mereka.

Dilansir dari Prevention pada Selasa, 18 Desember 2018, yang pertama terfokus pada penerimaan dan rasa kasih, yang kedua terfokus pada mendengarkan, dan yang ketiga adalah menonton film komedi romantis. Sementara, kelompok keempat sisanya tidak mengikuti ketiganya.

Dalam studi itu, kelompok ketiga tidak mengikuti sesi mingguan dengan seorang terapis. Namun, mereka diminta untuk menonton beberapa film di malam hari. Di antara judul film tersebut adalah: “Two for the Road”, “Gone With the Wind”, “Love Story“, dan “Yours Mine & Ours”.

Para peneliti kemudian melihat pasangan itu selama tiga tahun. Mereka juga diperiksa setiap enam bulan.

Hasil penelitian menemukan, 24 persen pasangan yang tidak mengikuti lokakarya akhirnya berpisah atau bercerai setelah tiga tahun. Sementara, hanya 11 persen dari pasangan yang mengikuti sesi tersebut. Selain itu, menonton film ternyata sama bermanfaatnya dengan sesi terapi pasangan.

“Menonton film dapat membantu mencegah perceraian dengan memberikan waktu pada pasangan untuk fokus pada hubungan dan saling memeriksa satu sama lain, membantu mewujudkan tipe pasangan yang mereka inginkan,” kata penulis studi utama profesor psikologi klinis di University of Rochester New York, Ronald Rogge.

Namun, Rogge tidak mengesampingkan bahwa ada pasangan yang rajin menonton film namun tetap bercerai.

Rogge menambahkan, film yang ideal bagi pasangan bukan tentang lelaki yang mengejar-ngejar cinta perempuan. Namun, tontonan yang memperlihatkan bagaimana pasangan yang sudah bersama berjuang dengan kehidupan sehari-hari mereka.

HEADLINE: Edy Rahmayadi Mundur, Perang Pengaturan Skor Terus Berlanjut

Liputan6.com, Jakarta – Edy Rahmayadi akhirnya membuat keputusan. Minggu (20/1/2019), di Bali, ajang sambutan dalam Kongres Tahunan PSSI, justru dia gunakan untuk mengungkapkan pengunduran dirinya sebagai ketua umum PSSI.

Terhitung saat itu, Edy Rahmayadi yang menjabat sejak 2016 resmi berhenti dari posisinya sebagai ketua umum PSSI. Jabatan itu pun beralih ke tangan Joko Driyono, sang wakil ketua umum, sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 39 Ayat 6 statuta PSSI.

Sebenarnya, bisa saja PSSI langsung menggelar pemilihan ketua umum baru dalam Kongres Luar Biasa. Syaratnya harus ada permintaan dari 50 persen atau 2/3 jumlah voters.

Namun, hingga kongres di Bali itu selesai, ternyata tidak ada permintaan itu. Artinya, kini Joko Driyono harus siap memimpin PSSI sebagai pelaksana tugas ketua umum hingga 2020, sesuai masa akhir jabatan Edy Rahmayadi. Sedangkan posisi terdahulu Joko diisi Iwan Budianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Ketua Umum PSSI.

Jelas ini bukan tugas ringan bagi Joko. Pria asal Ngawi, Jawa Timur itu, kini jadi sorotan dan diharapkan bisa segera menyelesaikan berbagai persoalan yang membelenggu PSSI, terutama soal kasus pengaturan skor alias match fixing yang belakangn mulai terungkap.

Sebab, bukan rahasia lagi, belakangan pamor PSSI di bawah Edy Rahmayadi terus menurun, terutama lantaran kasus pengaturan skor yang belakangan terus menggerogoti.

Satu-persatu anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI dijadikan tersangka oleh Satgas Anti-Mafia Bola, badan khusus yang dibentuk Mabes Polri dan Polda Metro untuk memberantas praktik pengaturan skor dalam sepak bola Indonesia. Badan ini diketahui oleh Hendro Pandowo.

Tak heran, begitu “prosesi” perpindahan kekuasan di pucuk pimpinan PSSI terjadi, seruan inilah yang dilontarkan banyak pihak.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, bahkan langsung melepas rilis, yang menegaskan mundurnya Edy Rahmayadi tidak akan menghentikan perang terhadap pengaturan skor. Ia justru mendesak PSSI untuk semakin gencar dan serius dalam membenahi permasalahan sepakbola nasional.

“PSSI harus segera melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan sepakbola Indonesia agar tidak berlarut-larut dan menjadi masalah sistemik yang menghambat perkembangan sepakbola di Indonesia,” tutur Menpora.

2 dari 4 halaman

Berantas Hingga ke Akarnya

Joko memang tak punya pilihan selain mendukung pemberantasan praktik pengaturan skor sampai ke akar-akarnya. Maka itu, setelah serah terima jabatan dari Edy, dia pun langsung menegaskan, dirinya dan PSSI menghormati proses yang sedang berlangsung, termasuk juga investigasi yang tengah dijalankan Satgas Anti-Mafia Bola.

Joko menjelaskan, PSSI sebenarnya sudah memerangi match fixing, jauh sebelum kasus ini mencuat ke publik. Bahkan, pada 2017, PSSI sudah membentuk integrity departement atau departemen integritas untuk menekan praktik-praktik manipulasi skor di semua level kompetisi di bawah PSSI, dari level liga amatir sampai profesional.

“Pembentukan departemen integritas ini sesuai arahan FIFA pada 2017. Tim ini sesuai dengan rekomendasi anggota Komite Eksekutif PSSI. Kemudian terbentuk tim Adhoc. Tim bertugas merespons match fixing dan bekerja sama satu tahun,” kata Joko seperti rilis yang diterima Liputan6.com.

Maka itu, dalam Kongres Bali, PSSI pun membentuk Komite Ad Hoc Integritas. Komite yang diketuai Ahmad Riyadh ini bertugas memerangi pengaturan skor dan manipulasi pertandingan serta membangun sinergi dengan pemangku kepentingan lain, terutama pihak kepolisian.

Dalam bertugas, tim ini nantinya akan bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan INTERPOL. Bahkan, menurut Joko, MoU antara PSSI dan Polri beserta Interpol sudah terjalin untuk memerangi kecurangan-kecurangan di lapangan hijau.

3 dari 4 halaman

Joko Diperiksa

Joko sendiri siap membuktikan komitmennya. Salah satunya dia siap menghadiri panggilan Satgas Anti-Mafia Bola untuk memberikan keterangan terkait kasus pengaturan skor di sepak bola Indonesia ini. Rencananya, dia akan menemui Satgas Anti-Mafia Bola, Kamis (24/1).

Sebelumnya, Joko lewat pengacaranya sempat meminta penundaan pemeriksaan terhadap dirinya. Sebab, ketika itu, Joko masih harus fokus kepada pelaksanaan kongres tahunan PSSI di Bali ini.

Sebelumnya, Sekjen PSSI, Ratu Tisha Destria, sudah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan oleh Satgas Anti-Mafia Bola di Polda Metro Jaya, Rabu (16/1). Ketika itu Tisha diperiksa tak kurang dari 13 jam lamanya.

Satgas Anti-Mafia Bola memang tak tanggung-tanggung dalam menjalankan tugasnya. Sesuai instruksi Kapolri Jenderal Tito Karavian, mereka siap membabat habis siapa pun sosok-sosok yang ikut terlibat dalam praktik-praktik kotor di sepak bola Indonesia ini.

Itu artinya, Joko dan PSSI harus rela jika nantinya muncul nama-nama baru dari organisasi sepak bola tertinggi di Indonesia itu sebagai tersangka dalam kasus pengaturan skor di sepak bola nasional.

Saat ini, ada dua sosok dari PSSI yang sudah ditetapkan menjadi tersangkat dalam kasus pengaturan skor. Mereka adalah Johar Lin Eng, anggota Exco dan Dwi Riyanto, anggota Komisi Disiplin PSSI.

4 dari 4 halaman

Limpahkan ke Kejaksaan

Sejauh ini, Satgas sendiri sudah menetapkan 11 tersangka terkait kasus pengaturan skor di sepak bola Indonesia. Ada 10 tersangka ditetapkan terkait pertandingan Liga 3 Persibara vs PS Pasuruan. Sedangkan satu tersangka lainnya dijerat dalam pertandingan Liga 2 PS Mojokerto Putra vs Aceh United.

Para tersangka ini dijerat dengan menggunakan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan/atau Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Mereka diduga melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana suap dan/atau tindak pidana pencucian uang.

Akhir pekan ini, rencananya berkas perkara dari empat di antaranya sudah akan dilimpahkan Satgas ke Kejaksaan sehingga bisa secepatnya diproses di pengadilan. Kita tunggu saja…

Pemkot Batam Minta PNS Urunan Dana untuk Ringankan Beban Terpidana Korupsi

Jakarta

Pemerintah Kota Batam mengaku pernah mengeluarkan surat edaran yang meminta para pegawai negeri sipil (PNS) urunan membantu terpidana korupsi, Abd Samad, yang merupakan mantan PNS pada instansi terkait, pada 26 Desember 2018.

Pada surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, H. Jefridin, pemerintah kota meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kota Batam untuk ‘meringankan beban hukuman’ Abd Samad, mantan Kasubbag Bantuan Sosial bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam, yang tersandung kasus korupsi.

Mahkamah Agung sudah menjatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 626,36 juta kepada Abd Samad, terkait kasus hibah bantuan sosial pemerintah kota Batam untuk guru TPQ pada 2011.

Berdasarkan surat itu, jika Abd Samad yang ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Tanjung Pinang, tidak membayar denda, masa hukumannya akan ditambah menjadi lima tahun enam bulan. Namun, jika dia sanggup membayar denda, dia akan bebas pada akhir Desember 2018.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Wali Kota Batam, Wakil Wali Kota Batam, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Batam, serta Inspektorat Daerah Kota Batam.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), M Sahir, membenarkan isi surat tersebut. Tujuannya, katanya, untuk membantu meringankan beban denda yang harus ditanggung terpidana korupsi itu.

Ia mengatakan pemerintah kota meminta para PNS untuk memberikan bantuan atau sumbangan sebesar minimal Rp 50.000 per-PNS, setelah istri Samad mengirimkan surat permohonan bantuan kepada pemerintah kota Batam, ujar Sahir.

“Dasarnya sederhana sekali, ini terkait jiwa korsa terhadap sesama pegawai,” ujar Sahir di Kantor Wali Kota Batam kepada wartawan Muhammad Zuhri, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

“Maka kami ajak kawan-kawan untuk meringankan hukumannya,” katanya. Namun setelah surat tersebut menjadi viral di masyarakat, Sahir mengakui hal itu adalah sebuah kesalahan. Ke depan, katanya, ketika pihak pemerintah kota mengajak para PNS menunjukkan jiwa korsa mereka, hal itu dapat dilakukan secara lisan saja. “Ataupun bisa koordinasi dengan pihak Korpri saja, mungkin akan lebih tepat, tapi saat ini dana bantuan itu belum terkumpul,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin, enggan mengomentari surat yang ia tanda tangani tersebut. Ia meminta pertanyaan ditujukkan ke Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), M Sahir.

Para PNS mengaku tidak tahu

Beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Batam mengaku tidak mengetahui surat edaran permohonan bantuan dana itu. Salah seorang PNS mengaku belum pernah mendapat arahan terkait hal itu.

“Tak ada, saya malah baru tahu, jika ada arahan, biasanya disebar,” ujar PNS perempuan itu.

Pegawai lainnya juga mengatakan hal yang sama, ia baru saja mengetahui kabar tersebut. Selama ini juga belum ada imbauan dalam organisasi perangkat daerah tempat dia bekerja.

“Ya baru tahu ini,” ujarnya singkat.

Sementara itu, beberapa pegawai lainnya tutup mulut ketika ditanya perihal ini.

Surat edaran dilaporkan ke ICW

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni mengatakan ICW menerima laporan tersebut melalui pesan anonim di akun Instagram ICW @sahabatICW pada 10 Januari lalu.

Hingga sekarang, lanjut Dewi, ICW belum menindak lanjuti laporan tersebut. Namun, Dewi mengatakan, ICW akan menelusuri lebih lanjut soal laporan ini.

Menurut Dewi, hal ini menunjukkan pengamalan semangat korsa antara PNS yang tidak tepat.

“Kalau ICW sendiri melihatnya miris karena ini kan sudah terbukti kasus korupsi, seharusnya ditangani secara tegas. Tapi, ya semangat korsanya itu menurut kami juga berlebihan. Mengapa sampai dibebankan ke orang yang tidak ada sangkut pautnya juga?” kata Dewi kepada wartawan BBC Indonesia Callistasia Wijaya.

“Kalau menurut kami juga malah sebenarnya ini salah satu cara-cara baru. Jadi untuk meminimalisir uang yang harus saya gantikan, misalnya saya sebagai koruptor, uang yang harus saya gantikan dan harus saya berikan ke penegak hukum supaya tidak terlalu besar dari sisi saya, saya bisa membagi-baginya.”

Ketika seorang PNS sepakat untuk urunan, lanjutnya, hal itu akan berdampak pada semakin mudahnya praktik korupsi di kalangan birokrasi.

“Itu akan semakin memudahkan tindakan korupsi itu dilakukan. Jadi ya, yaudah nggak apa-apa (korupsi) dilakukan bersama-sama, nanti ada satu orang yang jadi tumbal, tapi uang penggantinya akan ditanggung bersama-sama. Akan menjadi semakin miris sih,” katanya.

Dugaan terjadinya maladministrasi

Pengamat reformasi administrasi dari Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Yogi Suprayogi Sugandi, mengatakan dugaan maladministrasi telah terjadi pada kasus ini karena surat edaran itu tidak memiliki basis peraturan dan tidak sesuai dengan etika ASN.

“Kalau ada surat itu, itu adalah satu bentuk maladministrasi, kesalahan administrasi yang masif. Jadi terlihat dibuat-dibuatnya,” kata Yogi.

“Pertama, dia melanggar etika, perilaku ASN yang tentang integritas. Yang kedua, integritas si Kepala BKD (badan kepegawaian daerah), yang mengeluarkan surat itu dipertanyakan. Atas perintah siapa (surat itu dikeluarkan)?” kata Yogi.

Dia menambahkan meski surat itu bersifat himbauan yang tidak memaksa, ASN akan menuruti permohonan yang dicantumkan itu.

Jika ada PNS yang ikut menyumbang untuk si terpidana, kata Yogi, itu sama saja mereka berkontribusi pada tindak kejahatan.

“Kalau orang ikut bekerja sama melakukan kejahatan, dia mengumpulkan uang, dan sebagainya, walau Rp 50.000 itu termasuk ikut kejahatan juga. Walaupun dia menyumbang,” kata Yogi.

Yogi menyebut hal ini dapat digolongkan sebagai pungutan liar dan penegak hukum harus menyelidiki kasus ini.

Senada dengan Dewi dari ICW, Yogi mengatakan semangat korsa telah dilaksanakan secara tidak tepat dalam kasus ini.

“Masa kejahatan untuk menutupi kejahatan? Ya nggak bisa dong. Itu kan masalah integritas anti korupsi,” katanya.

(zak/zak) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Digisexuality, Orang dengan Orientasi Seksual terhadap Robot

Liputan6.com, Jakarta Orientasi seksual saat ini tidak lagi terbatas pada berbeda atau sesama jenis kelamin. Namun lebih jauh lagi, beberapa orang tertarik pada robot atau dijuluki oleh ilmuwan sebagai “digisexuality” atau “digiseksual”.

Mengutip New York Times pada Senin (21/1/2019) profesor filosofi di University of Manitoba, Kanada, Neil McArthur bersama profesor pengembangan manusia dan studi keluarga di University of Wisconsin-Stout, Markie Twist menerbitkan sebuah makalah di tahun berjudul “The Rise of Digisexuality“. Penelitian ini terbit di jurnal Sexual and Relationship Therapy.

Keduanya menggambarkan antara “gelombang pertama” digiseksual seperti pornografi daring, aplikasi kencan, sexting, dan mainan seks, hanya sebuah sistem pengiriman untuk pemenuhan seksual dan digiseksual “gelombang kedua”.

“Gelombang kedua” sendiri diciptakan saat para ilmuwan membentuk hubungan yang lebih dalam melalui teknologi imersif seperti realitas virtual, augmented reality, dan robot seks dengan kecerdasan buatan. Ini terkadang, meniadakan kebutuhan pasangan bagi manusia sama sekali.

Saksikan juga video menarik berikut ini:

2 dari 2 halaman

Akan dianggap biasa di masa depan

Twist, yang memiliki praktek terapi keluarga dan seks mengatakan, bahwa dirinya memiliki beberapa pasien berusia 20 hingga 30-an yang memenuhi syarat sebagai digiseksual gelombang kedua.

“Apa yang mereka sukai adalah teknologi seks, mainan yang bisa mereka kontrol dengan perangkat teknologi mereka, yang melekat pada penis atau vulva,” ujar Twist.

“Mereka belum melakukan kontak dengan manusia dan benar-benar tidak memiliki minat dalam berhubungan seks dengan seseorang. Inilah yang ingin mereka lakukan dan jika mereka mampu membeli robot seks, mereka akan melakukannya,” ungkap Twist.

McArthur menyatakan, saat ini orientasi seksual mereka mungkin tampak sebagai sesuatu yang menyimpang. Namun, setiap kemajuan dalam teknologi seks suatu saat akan menjadi normal setelah mengalami perlawanan budaya.

“Setiap kali kita memiliki teknologi baru, ada gelombang alarmisme yang mengikuti,” ujarnya.

“Itu terjadi pertama kali dengan pornografi, kemudian kencan daring, kemudian sexting di Snapchat. Satu demi satu teknologi ini muncul dan ada gelombang kepanikan. Tetapi ketika orang mulai menggunakan teknolog ini, mereka menjadi bagian dari kehidupan kita,” kata McArthur.

Mantan Bupati Mojokerto Divonis 8 Tahun Penjara

Liputan6.com, Surabaya – Mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) divonis 8 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Juanda Sidoarjo, Senin (21/1/2019).

MKP juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan.

Menurut ketua majelis hakim I Wayan Sosiawan, MKP terbukti korupsi suap perizinan menara telekomunikasi. Dimana MKP mendisposisikan, atau merekomendasikan untuk mengeluarkan izin tower dua perusahaan. Majelis juga menganggap bahwa MKP secara sadar menerima uang tersebut.

“Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 8 tahun,” ujar I Wayan Sosiawan saat membacakan amar putusan.

Majelis hakim menyatakan dakwaan primer JPU KPK, yakni melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 65 ayat 1 terbukti.

Putusan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni pidana 12 tahun penjara dan membayar denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Meski lebih rendah, namun majelis hakim mewajibkan MKP membayar uang pengganti Rp 2,75 miliar. Uang tersebut selambat-lambatnya harus diserahkan satu bulan setelah amar putusan. Dan jika tidak terpenuhi, maka harta benda milik MKP akan disita. Jika tidak ada juga, maka akan diganti dengan tambahan hukuman selama 1 tahun.

Tak hanya itu, majelis hakim juga mencabut hak politik MKP selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana penjara pokoknya,” kata I Wayan Sosiawan.

Dalam putusannya, majelis hakim menganggap perbuatan MKP memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan wewenang, dan dilakukan bersama-sama pihak lain dalam perizinan pendirian tower BTS. MKP memperkaya diri sendiri sebanyak Rp 2,7 miliar dari pungutan liar perizinan tower.

“Seharusnya pendirian tower yang merupakan investasi perusahaan telekomunikasi ini bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat Mojokerto, bukan kepada pribadi MKP,” kata majelis hakim.

2 dari 2 halaman

Belum Putuskan Banding

Mendengar putusan yang lebih ringan dari tuntutan, jaksa KPK Tri Anggoro Mukti yang hadir dalam persidangan mengatakan akan berkordinasi internal terlebih dahulu sebelum memutusakan untuk melakukan banding.

“Masih ada waktu 7 hari untuk mengajukan banding,” kata Mukti.

Kasus suap Bupati Mojokerto dua periode itu bermula saat Satpol PP Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyegel 22 menara komunikasi karena tak memiliki izin yang cukup. MKP kemudian meminta fee Rp 200 juta sebagai biaya perizinan. Total fee untuk perizinan 22 menara itu sebesar Rp 4,4 miliar, tapi baru diberikan Rp2,75 miliar.

Selama persidangan, sebanyak 35 saksi yang dihadirkan di pengadilan mengarah kepada MKP sebagai otak dalam kasus ini.

Selain kasus suap perizinan tower, KPK juga akan menjerat MKP dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia diduga menyamarkan hasil korupsi melalui perusahaan milik keluarga, seperti CV Musika, PT Sirkah Purbantara dan PT Jisoelman Putra Bangsa.

MKP juga diduga menempatkan, menyimpan dan membelanjakan hasil penerimaan gratifikasi, berupa uang tunai Rp 4,2 miliar, kendaraan roda empat sebanyak 30 unit atas nama pihak lain. Kemudian kendaraan roda dua sebanyak dua unit atas nama pihak lain, dan jetski sebanyak lima unit.

Dalam kasus ini, MKP disangkakan melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir yang Kini Dikaji Lagi

Jakarta

Pemerintah kini mengkaji kembali rencana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir. Aspek yang dikaji mulai dari ideologi Pancasila, NKRI dan aspek hukum.

“Presiden sangat memahami permintaan keluarga tersebut. Namun tentunya masih perlu dipertimbangkan aspek-aspek lainnya seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya,” ujar Menko Polhukam Wiranto dalam jumpa pers di kantornya, Jl Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi. Presiden Jokowi menurut Wiranto tak grusa-grusu mengambil keputusan karenanya pejabat kementerian terkait mengkaji sejumlah aspek yang disebut Wiranto.

Keputusan pemerintah mengkaji aspek pertimbangan pembebasan Ba’asyir diambil setelah ramai perbincangan rencana pembebasan Ba’asyir sebagaimana disebut Jokowi pada pekan lalu. Jokowi saat itu mengatakan, sudah mendiskusikan pertimbangan panjang atas rencana pembebasan Ba’asyir yang disebut dengan alasan kemanusiaan.

“Ini pertimbangan yang panjang. Pertimbangan dari sisi keamanan dengan Kapolri, dengan pakar, terakhir dengan Pak Yusril. Tapi prosesnya nanti dengan Kapolri,” ujar Jokowi kepada wartawan di Pondok Pesantren Darul Arqam, Jl Ciledug, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1).

Sedangkan Yusril Ihza Mahendra yang ikut berkomunikasi dengan Jokowi, menyebut presiden akan membebaskan Ba’asyir tanpa syarat. Ditegaskan lagi soal alasan kemanusiaan karena faktor usia dan kesehatan Ba’asyir.

“Sudah saatnya Ba’asyir menjalani pembebasan tanpa syarat-syarat yang memberatkan. Jokowi berpendapat bahwa Ba’asyir harus dibebaskan karena pertimbagan kemanusiaan,” kata Yusril.

Rencana pembebasan Ba’asyir juga direspons Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM. Humas Ditjen PAS Ade Kusmanto menyebut opsi pembebasan Ba’asyir di antaranya pembebasan bersyarat dan grasi dari presiden.

Untuk pembebasan bersyarat, Ba’asyir disebut Kemenkum HAM sebenarnya sudah bisa mengambilnya pada 13 Desember 2018. Alasannya, Ba’asyir sudah menjalani dua pertiga masa pidana terkait vonis kasus pelatihan militer kelompok teroris.

Hitungan ini mengacu pada sidang vonis pada 16 Juni 2011. Di mana majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyatakan Ba’asyir bersalah dan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara.

Untuk menempuh pembebasan bersyarat, Ditjen PAS menyebut ketentuan bagi narapidana di antaranya meneken surat setia NKRI. Aturan ini tertuang pada PP 99/2012 serta dalam pasal 84 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti dan pembebasan bersyarat.

“Jika melalui mekanisme PB, menurut perhitungan, dua pertiga masa pidananya adalah pada tanggal 13 Desember 2018. Karena Ustaz Abu Bakar Ba’asyir sampai saat ini belum berkenan menandatangani surat pernyataan ikrar kesetiaan NKRI sebagai salah satu persyaratan PB,” ujar Ade Kusmanto.

Tim Pengacara Muslim (TPM), lantas menjelaskan alasan Ba’asyir menolak menandatangani dokumen untuk pembebasan bersyarat. Dokumen itu di antaranya berisi pengakuan tindak pidana, padahal Ba’asyir menurut TPM menegaskan tidak melakukan apa yang didakwakan.

“Dokumen itu macam-macam yang paling penting adalah dokumen untuk berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang dilakukannya,” kata Ketua Dewan Pembina TPM, Mahendradatta di kantornya, Jalan Raya Fatmawati, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Senin (21/1).

Mahendradatta juga menjelaskan alasan Ba’asyir menolak meneken ikrar setia NKRI. Sebab Ba’asyir menurut Mahendradatta tak perlu meneken setia kepada Pancasila karena sudah setia pada Islam.

“Pembicaraannya gini ‘ustaz kalau ini kok nggak mau tanda tangan, kalau Pancasila itu sama dengan bela Islam’. ‘Loh kalau gitu sama dengan Pancasila, kenapa saya nggak bela Islam saja, kan sama saja. Jadi belum sampai ke argumen yang meyakinkan ustaz. Kalau hal yang sama kenapa saya tidak menandatangani yang satu, tidak boleh yang dua. Itu hanya sebagai kepolosan saja yang saya bilang,” ujar Mahendradatta.

(fdn/fjp) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>