Idrus Marham Jalani Sidang Tuntutan Kasus Suap Proyek PLTU Riau-1 Hari Ini

Jakarta – Mantan Menteri Sosial, Idrus Marham akan menjalani sidang tuntutan kasus suap proyek PLTU Riau-1 hari ini. Kuasa hukum Idrus berharap jaksa KPK menuntut ringan kliennya.

“Iya (sidang tuntutan). Harapan saya, saudara Idrus Marham dituntut seringan-ringannya,” ujar kuasa hukun Idrus, Samsul Huda saat dihubungi detikcom, Kamis (21/3/2019).

Samsul menyebut kliennya sudah bersikap kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan. Bahkan Idrus Marham sudah mengundurkan diri sebagai Mensos sebelum menjadi tersangka perkara itu.
“Idrus Marham sudah bersikap kooperatif dengan mengikuti semua proses penyidikan dan persidangan dengan baik. Bahkan saudara Idrus dengan besar hati mengundurkan diri sebagai menteri sebelum diumumkan sebagai tersangka,” tuturnya.

“Idrus Marhan tidak mengajukan upaya hukum praperadilan maupun mengajukan nota keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan, sehingga sidang berjalan sangat lancar,” lanjut Samsul.

Saat persidangan, menurut Samsul para saksi pun menyebut Idrus tidak tahu soal proyek PLTU Riau-1. Fakta sidang juga menunjukkan ada pihak lain yang sudah merancang dan bagi-bagi keuntungan proyek tersebut.

“Idrus benar-benar tidak tahu menahu. Idrus Marham ada dalam pusaran kasus Riau, karena ‘ditarik-tarik’ dan ‘dicatut namanya’ oleh Eny Saragih, sebagaimana pengakuan Eny Saragih di depan sidang. Tindakan Eny Saragih semua untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk membiayai Pilkada Suaminya di Temanggung,” kata Samsul.

Samsul mengatakan, mantan Sekjen Golkar itu juga tidak menerima uang dan tidak tahu mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih menerima uang terkait proyek PLTU Riau-1.

“Idrus Marham sama sekali tidak menerima uang dan tidak tahu kalau Eni Saragih menerima uang terkait proyek Riau. Bahkan Idrus Marham kaget ketika tahu kalau Eni menerima uang dari Samin Tan dan kawan-kawan untuk Pilkada Suaminya, sehingga terkena pasal Gratifikasi,” paparnya.

Dalam perkara ini, Idrus Marham didakwa menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Duit itu disebut jaksa diterima Idrus untuk bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih membantu Kotjo mendapatkan proyek di PLN.

Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd). Kotjo merupakan pemilik BNR, yang mengajak perusahaan asal China, yaitu CHEC Ltd, menggarap proyek itu.

Sekjen Golkar itu ingin menggantikan Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Idrus pun disebut jaksa mengarahkan pemberian suap untuk kepentingan Musyawarah Nasional Luas Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Ketika itu, Novanto terjerat perkara korupsi proyek e-KTP, sehingga posisi Ketua Umum Partai Golkar pun goyang.
(fai/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Hak Politik Eni Saragih Dicabut Hakim Selama 3 Tahun

Jakarta – Majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan bagi Eni Maulani Saragih yaitu pencabutan hak politik selama 3 tahun. Mantan anggota DPR itu sebelumnya divonis hukuman pidana penjara tahun selama 6 tahun karena terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi.

“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun, yang dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pokok pidana,” kata hakim ketua Yanto saat amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Eni Saragih divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Eni Saragih bersalah menerima uang suap Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

Uang suap dimaksudkan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1 di PLN. Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd). Kotjo merupakan pemilik BNR yang mengajak perusahaan asal China, yaitu CHEC Ltd, untuk menggarap proyek itu.

Uang suap yang diterima Eni untuk kepentingan Partai Golkar melaksanakan munaslub. Ketika itu, Eni diminta Plt Ketum Idrus Marham meminta uang USD 2,5 juta dari Kotjo. Novanto selaku Ketum Golkar sekaligus Ketua DPR saat itu terjerat kasus proyek e-KTP dan digantikan Idrus Marham selaku Sekjen Golkar.

Eni juga menerima uang Rp 2 miliar dan Rp 500 juta dari Kotjo untuk keperluan Pilkada Temanggung yang diikuti oleh suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq.

Selain itu, jaksa menyakini Eni bersalah menerima gratifikasi sebesar Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu. Uang itu diterima Eni dari sejumlah direktur dan pemilik perusahaan di bidang minyak dan gas.

Seluruh uang gratifikasi yang diterima Eni digunakan membiayai kegiatan pilkada suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq, serta untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Dalam Pilkada Kabupaten Temanggung itu, Khadziq berpasangan dengan Heri Wibowo sebagai calon wakil bupati yang diusung Partai Golkar. Pada akhirnya, mereka memenangi pilkada dan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.
(fai/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Nasdem: Impor Pangan untuk Kepentingan Negara

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Fraksi NasDem DPR RI Ahmad M Ali menyayangkan pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo yang terkesan menuding Partai Nasdem bertanggung jawab urusan impor. NasDem menegaskan bahwa impor pangan untuk kepentingan negara.

Ahmad M Ali menilai pernyataan tidak mendasar Firman tak patut diucapkan oleh negarawan yang saat ini menjadi wakil rakyat di DPR RI.

“Apa yang disampaikan oleh Firman Soebagyo itu menunjukan bahwa ia bukan seorang negarawan, dan sama sekali tidak mengerti urusan tata negara. Pernyataannya itu, terkesan tendensius tidak etis, dan tidak pantas karena secara vulgar menyebut Partai NasDem bertanggung jawab masalah impor pangan,” ujar Ali dalam keterangan, Sabtu (16/2/2019).

Ali menekankan, negara melalui Presiden dan Menteri memiliki pertimbangan yang bersifat komperehensif dalam menentukan kebijakan impor berdasarkan data dan pertimbangan banyak hal, misalnya, soal inflasi, kebutuhan nasonal, ketercukupan pangan, dan pemenuhan nasional.

“Keputusan soal impor pangan itu tidak ada kaitannya dengan kebijakan atau kepentingan partai politik, atau NasDem. Walaupun Pak Enggar sebagai Menteri Perdagangan adalah kader NasDem, tetapi ia sudah diwakafkan sebagai abdi negara setelah jadi menteri. Kebijakan dia, itu murni soal urusan negara,” terang Ali.

Bendahara Umum Partai DPP Partai NasDem ini menyebut bahwa kebijakan impor tidak bisa dilihat dalam satu sudut pandang saja. Tetapi harus melihat hal itu, dalam urusan kepentingan nasional.

“Bila landasan argumen adalah berbasis curiga tanpa data, maka kita akan disesatkan oleh pernyataan Firman. Tidak ada kaitan NasDem dengan impor pangan, tidak ada orang NasDem yang bergerak dalam urusan bisnis seperti itu,” Ali meyakinkan.

2 dari 2 halaman

Jangan Generalisasi

Lebih jauh Ali menyesalkan pernyataan Firman menggeneralisasi kepentingan negara dengan kebijakan partai. Pernyataan itu dipandangnya tidak logis dan terkesan sebagai manuver. Tidak ada alasan mengaitkan kebijakan Istana dengan impor pangan urusan kepentingan Partai NasDem.

“Saya kasih contoh begini, apakah ketika Setya Novanto korupsi dana E-KTP itu lantas bisa disebut sebagai tanggung jawab Partai Golkar?,” ujar Ali.

“Idrus Marham selaku Menteri Sosial ketika ditersangkakan menerima suap, apakah juga bisa kaitkan tanggung jawab Partai Golkar? Kan tidak begitu cara pandanganya,” sambungnya.

Ali meminta Firman untuk segera mengklarifikasi pernyataan itu karena dianggap tidak pantas, dan merugikan nama Partai NasDem.

“Firman harus mengklarifikasi pernyataan itu karena tidak etis dan ceroboh. Itu merugikan Partai NasDem yang sama sekali tidak bisa dikaitkan dengan urusan impor pangan,” tegasnya.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Kejagung Tangkap Buron Kasus Korupsi Jalan di Koja, Ali Patta

Liputan6.com, Jakarta – Tim Intelijen Kejaksaan Agung bersama Kejari Jakarta Utara dan Kejari Kuningan menangkap Ali Patta. Dia merupakan buronan terpidana kasus korupsi pengawasan peningkatan jalan pada Sudin Perumahan dan Gedung Jakarta Utara yang merugikan negara sebesar Rp 513 juta.

“Terpidana Ali Patta berhasil diamankan di Perumahan Alam Asri, Kelurahan Kasturi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat sekira pukul 16.15 WIB tadi,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nirwan Nawawi melalui keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Nirwan menuturkan, eksekusi tersebut dilakukan atas dasar putusan Mahkamah Agung Nomor: 413 K/Pid.Sus/2017 tanggal 4 November 2017. Ali Patta dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama pada kegiatan pengawasan dan peningkatan jalan dan saluran Kecamatan Koja tahun anggaran 2013.

“Atas perbuatannya, Ali Patta dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun kurungan dan denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama bulan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 513.548.887,” ucap Nirwan.

Nirwan menambahkan, penangkapan Ali Patta merupakan wujud dari pelaksanaan program TABUR 31.1 JAM Intel yang menargetkan masing masing Kejati minimal dapat menangkap 1 buronan untuk setiap bulannya.

2 dari 3 halaman

Penampilan Ali Patta

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dirut PLN Tak Bantah soal Telepon Eni Saragih Bahas Idrus Marham

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Utama PT PLN Persero, Sofyan Basir tak menampik, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menghubunginya terkait investor PLTU Riau-1. Pada percakapan tersebut, kata dia, Eni juga menyinggung Idrus Marham, mantan Menteri Sosial yang berstatus terdakwa saat ini.

Awalnya, jaksa penuntut umum pada KPK memutar rekaman percakapan antara Eni dengan Sofyan, tertanggal 2 Juli 2018. Dari percakapan berdurasi kurang dari satu menit itu, Eni mengajak Sofyan bertemu. 

Di percakapan itu Eni mengatakan pertemuan dengan Sofyan Basir sangat penting setelah urusan dengan investor PLTU Riau-1 China Huadian Engineering Co. Ltd (CHEC) selesai, guna membahas Idrus Marham. 

Berikut percakapan Eni dengan Sofyan:

Eni: Aku penting pengen ketemu bapak, bisa ketemu bapak hari ini? 

Sofyan: Lagi di Ujung Pandang.

Eni: Oh lagi di Ujung Pandang, kapan balik pak?

Sofyan: Besok bisa ketemu boleh.

Eni: Oh, karena ini, terkait karena yang kemarin dengan Huadian sudah selesai karena ini juga penting buat bang Idrus kita hehehe. Karena yang bisa ngomong ke Pak Kotjo itu Pak Sofyan.

Sofyan: Oke oke.

Eni: Saya tunggu ketemu Pak Sofyan dulu sendiri baru nanti saya ajak ketemu Pak Kotjo.

Usai diputarkan rekaman percakapannya dengan Eni, Sofyan mengaku tidak tahu-menahu maksud pembicaraan tersebut. Dia berdalih, menanggapi pembicaraan Eni agar percakapan cepat selesai karena saat itu Sofyan mengaku sedang bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Jaksa juga mempertanyakan ucapan Eni yang mengatakan kepentingan untuk mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar tersebut.

“Ini juga penting buat Pak Idrus, mengatakan bisa berkomunikasi dengan Pak Kotjo cuma Pak Sofyan. Kok penting buat Pak Idrus?” tanya jaksa kepada Sofyan saat memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Idrus Marham di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).

“Mohon maaf posisi saya depan menteri jadi tidak menangkap pembicaraan,” jawab Sofyan Basir.

2 dari 3 halaman

Bertemu di Rumah Eni Saragih

Setelah Sofyan kembali ke Jakarta, pertemuan diadakan di kediamannya bersama Eni Maulani Saragih, Johannes Budisutrisno Kotjo, dan Idrus Marham. Pada pertemuan itu, Sofyan menegaskan tidak ada pembahasan seperti yang dibahas Eni saat meneleponnya.

“Tidak, karena saat itu kehadiran tidak nyaman, saya agak kecewa dengan Pak Kotjo,” ujar Sofyan.

Sofyan menjelaskan alasannya kecewa dengan Kotjo, sapaan akrab Johannes Budisutrisno Kotjo, karena meminta proyek PLTU Riau-2, sementara proyek PLTU Riau-1 belum selesai.

Sementara dalam kasus ini, Idrus Marham didakwa telah menerima Rp 2,25 miliar dari Johannes Kotjo. Uang tersebut diterima Idrus bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR untuk keperluan kegiatan munaslub Partai Golkar. 

Dia didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.


Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dirut PLN Jadi Saksi Idrus Marham di Sidang Kasus PLTU Riau-1 Hari Ini

Jakarta – Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir hari ini akan bersaksi di sidang kasus suap PLTU Riau-1 dengan terdakwa Idrus Marham. Sebelumnya, Sofyan sudah menjadi saksi sidang dengan terdakwa lainnya.

“Saksi Sofyan Basir, Iwan Supangkat dan Sarmuji,” kata kuasa hukum Idrus Marham, Samsul Huda kepada wartawan, Selasa (12/2/2019).

Selain Sofyan Basir, Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan dan Wasekjen Partai Golkar Sarmuji juga dijadwalkan bersaksi untuk perkara tersebut. Keduanya sebelumnya juga pernah bersaksi di sidang kasus suap PLTU Riau-1 dengan terdakwa lain.
Idrus Marham didakwa menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Duit itu disebut jaksa diterima Idrus untuk bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih membantu Kotjo mendapatkan proyek di PLN.
Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd). Kotjo merupakan pemilik BNR yang mengajak perusahaan asal China yaitu CHEC Ltd untuk menggarap proyek itu.

Sekjen Golkar itu ingin menggantikan posisi Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Idrus pun disebut jaksa mengarahkan pemberian suap dari untuk kepentingan Musyawarah Nasional Luas Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Ketika itu, Novanto terjerat perkara korupsi proyek e-KTP, posisi Ketua Umum Partai Golkar pun goyang.
(fai/mae)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Eni Saragih Sebut Dirut PLN Sofyan Basir Minta Fee Sama Rata

Jakarta – Mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih mengaku pernah bertemu dengan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir untuk membahas fee proyek PLTU Riau-1. Pertemuan itu dilakukan di Hotel Fairmont Jakarta.

Awalnya Eni mengaku kepada Sofyan belum mendapatkan apa pun dari proyek itu. Menurut Eni, Sofyan sempat terkejut atas pernyataannya itu.

“Saya sampaikan ke Pak Sofyan Basir bahwa saya belum terima apa pun dari PLTU Riau-1 dari Pak Kotjo (Johanes Budisutrisno Kotjo). Pak Sofyan kaget juga. Dia bilang, ‘Oh, ya’,” ucap Eni saat bersaksi dalam persidangan dengan terdakwa Idrus Marham di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019).

Saat itu, menurut Eni, Kotjo sedang berada di Beijing untuk bernegosiasi dengan perusahaan China yang akan menjadi investor proyek itu. Eni menyebut Kotjo ingin menggarap proyek PLN lainnya.

“Walaupun Pak Kotjo tetap minta yang Jambi III sama Riau-2, saya tahu jawaban Pak Sofyan selesaikan dulu yang Riau-1. Lalu, saya sampaikan bahwa Pak Sofyan dapat yang paling banyaklah,” ucap Eni.

Jaksa menanyakan maksud Eni ‘paling banyak’ itu seberapa banyak jatah dari Kotjo. Namun Eni mengaku tidak mengetahui berapa jumlahnya.

“Ada rezeki dari Kotjo, bagian Pak Sofyan disebut paling besar. Pak Sofyan bilang apa?” kata jaksa.

“Dia bilang, ‘Janganlah, jangan, disamain saja’,” ucap Eni.

Disamain sama siapa?” tanya jaksa lagi.

“Sama saya dan harapan saya sama Pak Idrus Marham,” jawab Eni lagi.

Selain itu, Eni mengaku sempat meminta Sofyan melobi Kotjo agar mau memberikan jatah kepada Idrus terkait proyek PLTU Riau-1. Dia menilai Sofyanlah yang pantas melobi Kotjo agar maksud dan tujuannya terlaksana.

“Saya minta Pak Sofyan bicara ke Pak Kotjo untuk minta Pak Idrus diperhatikan, saya datang ke situ agar Pak Sofyan bicara ke Kotjo. Kenapa harus bicara ke Kotjo, saya inginkan Pak Idrus dapat juga karena Pak Idrus orang yang kerja buat partai. Harapan saya, dia dapat fee dari Pak Kotjo,” ucapnya.

“Kenapa harus Sofyan Basir?” tanya jaksa.

“Kalau Pak Sofyan yang bicara kan Pak Kotjo pasti perhatikan, karena dia punya hajat dengan Pak Sofyan,” kata Eni.

Setelah pertemuan dengan Sofyan, Eni juga mengaku melaporkan hal itu kepada Idrus. Dia bercerita mengenai Sofyan yang tidak mau jika bagiannya lebih besar dan hanya mau disamaratakan dengan Eni.

Eni Saragih Sebut Dirut PLN Sofyan Basir Minta Fee Sama RataDirut PLN Sofyan Basir (Ari Saputra/detikcom)

Sofyan Pernah Bantah soal Fee Saat Jadi Saksi di Sidang

Mengenai hal itu, Sofyan pernah memberikan penjelasan. Dia mengakui pertemuan dengan Eni di Hotel Fairmont saat bersaksi dalam persidangan Kotjo pada Kamis, 25 Oktober 2018.

“Tidak ada sama sekali (bahas commitment fee),” ujar Sofyan saat itu.

Menurut Sofyan, pertemuan tersebut membahas batas kontrak kerja PLTU-1 selama 15 tahun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Perusahaan Kotjo, yaitu Blackgold Natural Resources, harus menyepakati kontrak tersebut.

“Saya selalu menekankan bahwa ini harus 15 tahun apakah sudah selesai. Kan bu Eni kawan Pak Kotjo,” kata Sofyan.

Kepada Sofyan, jaksa KPK bertanya ada-tidaknya commitment fee yang disampaikan Eni Saragih atau Kotjo. Sofyan menyebutkan tidak pernah mendengar adanya commitment fee itu.

“Tidak ada sama sekali,” ucap Sofyan.

Lagi-lagi jaksa KPK bertanya ada-tidaknya Eni menyampaikan langsung jatah fee untuk Dirut PT PLN jika proyek PLTU Riau-1 sudah selesai dikerjakan perusahaan Kotjo. Tapi Sofyan menegaskan tidak pernah pembahasan dengan Eni mengenai jatah fee.

“Saya selalu bilang utamakan PLN. Saya selalu mengarah ke sana. Tapi, jujur, tidak pernah diarahkan Bu Eni untuk soal fee-fee,” kata Sofyan.

“Jadi apakah ngomongin jatah fee?” tanya jaksa kembali.

“Kalau ada yang ngomong begitu, saya tolak,” jawab Sofyan.
(dhn/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Suap PLTU Riau 1, Eni Saragih Minta Jatah ke Johannes Kotjo untuk Idrus Marham

Liputan6.com, Jakarta – Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih membenarkan telah meminta uang USD 3 juta kepada Johannes Budisutrisno Kotjo untuk membiayai Idrus Marham maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar. 

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) awalnya menampilkan percakapan Whatsapp Eni dengan Johannes Budisutrisno Kotjo atau akrab disapa Kotjo. Namun, karena permintaan uang secara mendadak, Kotjo tidak menyanggupinya.

“Waktu itu memang sama pengkondisian juga kalau Pak Idrus jadi ketua umum, tapi memang tidak diberikan Pak Kotjo kepada saya,” ujar Eni Saragih di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, saat memberikan keterangan sebagai terdakwa, Selasa (22/1/2019).

Beberapa hari kemudian, Eni mengaku semakin intens berkomunikasi dengan Idrus jelang munaslub Golkar dengan agenda pemilihan ketua umum untuk menggantikan Setya Novanto yang tersandung kasus korupsi e-KTP.

Namun, semakin mendekat perhelatan munaslub, peta politik internal Golkar berubah. Para kader justru memutuskan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Permintaan uang “pengondisian” kursi ketum untuk Idrus pun dibatalkan Eni. 

“Jadi memang permintaan saya itu saya sampaikan ke Pak Kotjo tidak jadi karena arah politik berbeda,” kata Eni Saragih.

2 dari 3 halaman

Dakwaan

Sebelumnya, Eni Maulani Saragih didakwa menerima suap Rp 4,750 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Uang yang diterima Eni itu untuk munaslub Golkar Rp 2 miliar, biaya pilkada suami Eni di Kabupaten Temanggung Rp 2 miliar, Rp 200 juta dan Rp 500 juta kepentingan pribadi. 

Atas perbuatannya, dia didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Eni juga didakwa menerima gratifikasi Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu sejak menjabat sebagai anggota DPR periode 2014-2019. Penerimaan graritifikasi tersebut diperuntukan biaya pencalonan M Al Khadziq, suami Eni, sebagai calon Bupati Temanggung.

Gratifikasi pertama pada Mei 2018 dari Prihadi Santoso sebagai Direktur PT Smelting sebesar Rp 500 juta. Pemberian gratifikasi secara bertahap. 

Gratifikasi kedua berasal dari Herwin Tanuwidjaja selaku Direktur PT One Connect Indonesia sebesar SGD 40 ribu dan Rp 100 juta.

Gratifikasi kembali diperoleh Eni dari Samin Tan selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal sebesar Rp 5 miliar. Terakhir, gratifikasi Rp 500 juta berasal dari Iswan Ibrahim yakni Presdir PT Isargas. 

Atas perbuatannya Eni didakwa melanggar Pasal 12 B ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.


Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Gelap Gulitanya Jembatan Gentala Arasy Ikon Jambi

Rabu 16 Januari 2019, 00:44 WIB

Foto News

Ferdi Almunanda – detikNews

Jambi detikNews – Lampu penerangan di Jembatan Gentala Arasy di Jambi padam sejak sebulan lalu. Lampu itu padam karena instalasi listrik putus dan tidak ada perbaikan.

Jembatan ikon wisata Gentala Arasy kebanggaan warga Jambi tersebut terlihat gelap tanpa hiasan lampu penerangan. (Ferdi-detik)

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com

Didakwa, Idrus Marham Malah Puji-puji Jaksa

Jakarta – Ucapan manis dilontarkan Idrus Marham pada deretan jaksa KPK yang baru saja menyebutnya menerima suap sebesar Rp 2,25 miliar dari seorang pengusaha. Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar itu pun mengaku tidak keberatan dengan dakwaan yang dibeberkan jaksa itu.

Hal itu terjadi di dalam ruang sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa, 15 Januari 2019 siang. Selama kurang lebih 30 menit jaksa membacakan 21 lembar dakwaan tersebut. Isinya menyebutkan bila Idrus menerima uang dari pengusaha bernama Johanes Budisutrisno Kotjo.

“Menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp 2.250.000.000 dari Johanes Budisutrisno Kotjo,” ucap jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

Kotjo disebut jaksa sebagai pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) yang ingin mendapatkan proyek di PLN tetapi kesulitan berkomunikasi dengan pihak PLN. Hingga akhirnya Kotjo meminta bantuan Setya Novanto yang saat itu sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR.

Novanto disebut telah lama mengenal Kotjo. Dari Novanto, Kotjo dikenalkan dengan Eni Maulani Saragih yang bertugas di Komisi VII DPR. Melalui Eni, Kotjo dapat berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.

Dalam perjalanannya Eni selalu melaporkan perkembangan Kotjo pada Novanto. Namun suatu ketika Novanto tersandung kasus korupsi proyek e-KTP. Eni pun memutar haluan dengan melapor ke Idrus sebagai representasi pimpinan Golkar saat itu.

Jaksa menyebut Idrus saat itu mengarahkan Eni agar meminta uang ke Kotjo. Selain itu Idrus disebut mengarahkan sebagian uang dari Kotjo sebesar Rp 713 juta untuk penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar untuk menggantikan Novanto di posisi Ketua Umum Partai Golkar.

“Terdakwa selaku penanggung jawab Munaslub Partai Golkar mengarahkan Eni Maulani Saragih selaku bendahara untuk meminta uang kepada Johanes Budisutrisno Kotjo guna kepentingan Munaslub Partai Golkar tahun 2017,” kata jaksa.

“Dikarenakan terdakwa berkeinginan untuk menjadi pengganti antarwaktu Ketua Umum Golkar. Terdakwa ingin menggantikan Setya Novanto yang masih memiliki sisa jabatan 2 tahun,” imbuh jaksa.

Selepas itu majelis hakim mempersilakan Idrus untuk menanggapi, apakah akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi atau tidak. Idrus pun membuka suara.

“Kami tidak ajukan eksepsi dengan berbagai pertimbangan,” ujar Idrus.

Alasan Idrus adalah agar apa yang didakwakan padanya dibuktikan dalam persidangan saja. Selain itu dia mengaku tidak berprasangka buruk pada KPK sejak awal.

“Saya justru terima kasih terlepas dari siapa pun benar salahnya proses saya lalui sampai saya ada di sini. Kenapa? Karena ternyata ada hikmahnya saya banyak merenung dan merespons masalah bangsa terutama penegakan hukum dalam keadilan,” kata Idrus yang mengaku menulis buku dari balik sel tahanan.

Tak lupa pujian untuk jaksa disampaikan Idrus. Pun terhadap majelis hakim, Idrus melontarkan penghargaan.

“JPU (jaksa penuntut umum) masih muda-muda, yang tentu memiliki idealisme yang tinggi, tentu sangat positif keadilan,” kata Idrus.

“Saya melihat majelis hakim adalah teladan penegak keadilan yang memiliki track record. Ketika saya di DPR bidang hukum, tahu persis orang (hakim) yang ditugaskan di Jakarta orang yang senior dan punya prestasi dan memiliki integritas dan komitmen,” imbuh Idrus.

Pujian dari Idrus itu tidak menjadi masalah bagi jaksa. Usai persidangan, salah seorang jaksa yang menangani perkara itu, Lie Putra Setiawan, mengaku berpegang teguh membuktikan perkara yang diajukan dalam persidangan tanpa melihat secara subjektif siapa pun terdakwanya.

“Tentunya kami akan buktikan dakwaan kami pada proses pemeriksaan nantinya,” ucap Lie.
(dhn/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>