Truk di Pantura Keluar Masuk Tol Demi Hindari Jembatan Timbang

Batang – Adalah 2 JT, julukan dari para pengemudi truk di Pantura bagi Jembatan Timbang dan Jalan Tol. Keduanya dikatakan sebagai pemangkas terbesar uang saku dalam perjalanan truk niaga.

Namun siapa sangka para pengemudi truk ini lebih lihai dalam ‘mengakali’ persoalan itu. Mereka lebih suka Jalur Pantura yang tidak berbayar.

Hanya sesekali mereka menggunakan jalur tol dan menjadi jalur favorit para pengemudi truk karena dianggap lebih murah ketimbang harus bayar jembatan timbang di Jalur Pantura. Bagaimana ceritanya?

Rumadi (49) supir truk asal Solo saat ditemui detikFinance, Selasa (19/02) di Interchange Tol Setono Kota Pekalongan, menceritakan saat muatanya overload, dirinya akan menghindari rute Jalur Pantura Batang.
Mereka menghindari Jembatan Timbang yang berada di Subah (Batang) dan lebih memilih masuk ke jalur Tol Trans Jawa melalui pintu masuk Weleri,Kabupaten Kendal.

“Untuk hindari Jembatan Timbang (Batang), Saya lewat tol masuk melalui interchange Kendal dan keluar ke interchange Kota Pekalongan hanya membayar Rp 60 ribu,” katanya.

Cara ini dianggap paling irit saat pengiriman barang ke Jakarta. Menurutnya dengan melalui jalur tol dari Weleri sampai kota Pekalongan, sekitar 56 km, dirinya akan menghemat Rp 40 ribu ketimbang harus melalui Jembatan Timbang Subah (Batang).

“Kalau kita lewat Pantura akan terkena tilang di Jembatan Timbang Subah dan harus membayar Rp 100 ribu,” katanya.

Pengemudi ini mengakui dengan muatan yang berlebihan akan terkena tindakan tegas dari petugas atas pelanggarannya terkait overload tersebut.

“Kalau kena tilang ya saya sendiri yang tanggung biayaanya,” jelasnya.

Selain menghindari jembatan timbang, dengan melintas jalur tol beberapa puluh kilometer tersebut, juga untuk menghindari tanjakan yang tajam di Gringsing.

Afandi (45) pengemudi asal Surabaya mengaku dirinya memilih Jalan Tol Trans Jawa dari weleri sampai Kota Pekalongan untuk lebih menghindari jembatan timbang dan tanjakan terjal di jalur Pantura Plelen Gringsing ataupun jalur beton (Jalur Selatan) di Gringsing.

“Alasanya seperti itu. Kita akan lebih efesien,” katanya.

Afandi mengakui Jebatan Timbang tidak saja berada di Pantura Batang. Namun di Sarang, Kabupaten Rembangpun ada Jembatan Timbang.

“Hari ini saya kena tilang di jembatan timbang Sarang Rembang, dan tidak mungkin terkena tilang lagi karena tinggal menunjukan surat tilangnya kepada petugas,” katanya.

Diakuinya bila jarak ringkas waktu dan punya uang yang lebih, dirinya akan memilih jalur tol.

Banyaknya truk niaga yang menghindari jembatan timbang diakui oleh Kepala Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Subah, yakni Arif Munandar.

Menurutnya, sejak adanya jalur favorit (Tol Weleri-Tol Kota Pekalongan) jumlah kendaraan yang masuk jembatan timbang setempat mengalami penurunan mencapai 90 persen.

Saat ini jembatan timbang sepi

“Kebanyakan kendaraan niaga tersebut (muatan overload) akan menghindari jembatan timbang, dengan masuk tol melalui interchange Kendal dan keluar ke intercange Pekalongan,” katanya.

Sebelumnya sedikitnya ada sekitar 2000 kendaraan setiap harinya yang masuk jembatan timbang.

“Namun sejak akhir 2018 hanya berkisar 500 kendaraan. Malah saat ini menurun,” jelasnya.

Pihaknya berharap akan ada jembatan timbang portabel yang ditempatkan di jalan tol.

“Kalau yang lewat sini (truk niaga) kebanyakan sudah ditilang di Jembatan Timbang Sarang Rembang, kami tidak bisa menilangnya,” imbuhnya.

Muatan berlebihan yang lebih banyak melintas di jalur Pantura ini membuat jalur Pantura rusak. Yanuar, Humas Jalan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Preservasi Jalan Bina Marga Wilayah 1 Jawa Tengah, pada detikcom mellaui sambungan telponya mengatakan hal yang senada. Selain intensitas hujan yang tinggi, muatan berlebihan juga menjadi faktor utama jalan Pantura Rusak.

“Jalan rusak salah satu faktornya muatan overload selain faktor hujan,” katanya.

Kerusakan cukup memprihatinkan dan saat ini tengah dilakukan penambalan, diakuinya di Lingkar Pemalang, Petarukan, Kota Pekalongan dan Batang.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Batang, AKP Fredy Kastalani pada detikcom saat dihubungi melalui pesawat telponya mengatakan, pihaknya sendiri tidak bisa berbuat banyak terkait muatan berlebihan tanpa kerjasa sama dengan dinas perhubungan.

“Intinya kita tidak bisa menindak tonase tanpa ada kerjasama dengan pihak dinas perhub yang memiliki alat timbangan, baik yang konvensional maupun portablenya,” jelasnya.. (dna/dna)

Pro Kontra Duit APBD DKI Dikucurkan Lewat Ormas

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengucurkan APBD untuk dikelola mandiri oleh organisasi kemasyarakatan (ormas). Rencana Anies itu menuai pro-kontra.

Awalnya, Anies menjelaskan ada empat tipe pengelolaan dalam APBD. Dalam tipe ketiga dan keempat, dana bisa langsung diberikan kepada masyarakat.

“Jadi swakelola, tipe 3 dan 4, terutama tipe 4 bisa diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang laksanakan, pelaporan pun profesional. Jadi bukan badan usaha. Jadi itu alhamdulillah PP (peraturan pemerintah)-nya keluar. Ketika kita susun di DKI ini, bahwa ke depannya kolaborasi pakai istilah kita masyarakat sebagai co-creator,” ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/2).


Menurut Anies, masyarakat memiliki kemampuan menata kampung. Pemberian dana langsung dilakukan agar masyarakat merasa memiliki kampungnya, mengawasi dan merawat hasil gotong royongnya. Namun, Anies menegaskan pemerintah tetap mengawasi penggunaan dana itu.

Kebijakan swakelola dana APBD tersebut, menurut Anies, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti PKK, Karang Taruna, dan lembaga musyawarah kelurahan (LMK). Anies menampik dananya akan diberikan ke ormas-ormas yang namanya muncul dalam pembicaraan di media sosial, seperti Front Pembela Islam (FPI) atau FBR (Forum Betawi Rempug).

“Itu kan organisasi massa (yang jadi polemik). Kalau ini organisasi kemasyarakatan. Kemasyarakatan tuh apa? RT, RW, ada ketentuannya. Jadi LMK, Karang Taruna, PKK. Itu organisasi kemasyarakatan,” papar Anies di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (15/2).

Dia menyatakan dasar hukum kebijakannya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam Perpres Nomer 16 Tahun 2018 yang menjadi pegangan Anies, ormas memang dinyatakan sebagai salah satu pihak yang bisa menjadi pelaksana swakelola dari pengadaan barang dan jasa pemerintah swakelola tipe III.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Taufan Bakri menyebut teknis pelaksanaan pengucuran dana tersebut bakal diatur lewat pergub. Pergub akan mengatur cara pengajuan dana swakelola tipe ketiga dan keempat. Pihak Pemprov DKI akan menganalisis proposal yang diajukan.

Pemprov, kata Taufan, akan memberi pendampingan administrasi mengenai pengajuan dana swakelola ormas. Dana swakelola yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018, menurut Taufan, tak harus berbentuk fisik.

Kebijakan ini menimbulkan pro-kontra. Misalnya, Fraksi Gerindra DPRD DKI yang mendukung penuh rencana Anies tersebut. Gerindra menilai Anies mewujudkan Perpres 16/2018.

“Saya mendukung penuh. Yang dimaksud itu bukan ormas organisasi masyarakat, tetapi organisasi kemasyarakatan. Di Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) disebut itu ada RT, RW, LMK,” jelas anggota Fraksi Gerindra DKI, Syarif, kepada detikcom, Sabtu (16/2).

Namun, Syarif meminta Pemprov DKI mendesain sistem pengawasan dana tersebut. Menurut dia, penggunaan dana harus dikawal dari mulai tahap lelang hingga pembayaran.

Dukungan juga datang dari F-Golkar DPRD DKI. Kebijakan itu dinilai bisa melibatkan masyarakat dalam pembangunan DKI Jakarta.

“Saya pikir, ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat diterjemahkan oleh Pak Anies, juga di dalam partisipasi masyarakat untuk ikut bisa membangun Jakarta,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan, saat dihubungi, Jumat (15/2) malam.

Ada pula pihak yang kontra terhadap rencana Anies tersebut. Misalnya, F-Nasdem DPRD DKI yang menyebut rencana Anies itu prematur.

“Prematur lah saya kira lah. Masyarakat kan bukan pengguna anggaran dan saya kira apa yang dilakukan Bina Marga sampai hari ini sudah cukup baik,” kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus, saat dihubungi, Kamis (14/2).

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang berasal dari PDIP juga mempertanyakan rencana Anies itu. “Ormas, PKK dilibatkan sebatas mana?” tanya Prasetio di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/2).

Sementara itu, Fraksi PKB DPRD DKI meminta rencan Anies tersebut dikaji ulang. PKB menyebut perangkat ormas di DKI belum siap.

“Misalnya, perlu mesti pengkajian yang matang, infrastruktur yang rapi dulu, jangan tiba-tiba gubernur mengajukan ini tapi perangkatnya belum siap,” kata Ketua Fraksi PKB DRPD DKI Hasbiallah Ilyas saat dihubungi, Jumat (15/2).

Selain itu, F-PKS DPRD DKI mengaku belum bia berkomentar atas rencana Anies. PKS akan bertemu dengan Anies untuk meminta klarifikasi mengenai rencana tersebut.

“Jadi saya harus mendengarkan lebih dahulu penjelasannya dari pak Gubernur kaya apa. Pengen mendengar dulu, apa sih yang dimaksudkan, kalau dari orang lain itu kan tafsirnya bisa macem-macem,” kata Ketua Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi.
(haf/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tentang Rencana Anies Kucurkan APBD DKI Lewat Ormas yang Jadi Sorotan

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melontarkan rencana untuk mengucurkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk dikelola mandiri (swakelola) oleh organisasi kemasyarakatan (ormas). Rencana Anies menuai kontroversi karena pelibatan ormas. Begini duduk perkara sebenarnya.

Anies menjelaskan terdapat empat tipe pengelolaan dalam APBD. Dalam tipe ketiga dan keempat, dana bisa langsung diberikan ke masyarakat.

“Jadi swakelola, tipe 3, dan 4, terutama tipe 4 bisa berikan kepada masyarakat. Masyarakat yang laksanakan, pelaporan pun profesional. Jadi bukan badan usaha jadi itu alhamdulillah PP (peraturan pemerintah)-nya keluar. Ketika kita susun di DKI ini, bahwa ke depannya kolaborasi pakai istilah kita masyarakat sebagai co-creator,” ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/2).

Komentar Anies tersebut dikritisi Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (Pras). Dia menyebut pengguna anggaran adalah pemerintah, bukan warga.

“Ormas, PKK dilibatkan sebatas mana?” tanya Pras, di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/2).

Pras meminta Anies tidak terburu-buru menjalankan kebijakannya. Anggota dewan, menurut Pras, harus dilibatkan untuk menyusun mekanisme kebijakan itu.

Senada dengan Pras, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus juga mengkritik keras. Pemberian dana ke masyarakat langsung dinilai prematur.

“Prematur lah saya kira lah. Masyarakat kan bukan pengguna anggaran dan saya kira apa yang dilakukan Bina Marga sampai hari ini sudah cukup baik,” kata Bestari, Kamis (14/2).

Kembali ke Anies, kebijakan swakelola dana APBD tersebut ditegaskannya diberikan pada organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti PKK, Karang Taruna, dan lembaga musyawarah kelurahan (LMK). Anies menampik dananya akan diberikan ke ormas seperti Front Pembela Islam (FPI) atau FBR (Forum Betawi Rempug).

“Itukan organisasi massa (yang jadi polemik). Kalau ini organisasi kemasyarakatan. kemasyarakatan tuh apa? RT,RW, ada ketentuannya. Jadi LMK, Karang Taruna, PKK. Itu organisasi kemasyarakatan,” papar Anies di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (15/2).

Anies menjelaskan dana tersebut dapat digunakan lebih tepat sasaran karena dari awal perencanaan hingga pembangunan dilakukan sendiri oleh masyarakat. Masyarakat diminta berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun kebutuhan warga seperti jalan.

“Karena kita menginginkan pembangunannya dilakukan secara kolaborasi atau dalam bahasa kita gotong royong. Masyarakat langsung terlibat dalam kegiatan pembangunan,” ucap Anies.

Terkait dasar hukum kebijakannya, Anies berpegangan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dia menyebut pihak-pihaknya yang mempertanyakan kebijakannya salah alamat.

“Jadi kalau tanya peraturan ini jangan sama Gubernur DKI Jakarta. Gubernur DKI sedang melaksanakan. Tanya sama pemerintah pusat yang membuat aturan. Karena aturan ini kita bersyukur Alhamdulillah. Dalam pandangan kami gotong royong bisa ikut didukung oleh pemerintah,” jelasnya.

Dalam Perpres Nomer 16 Tahun 2018 yang menjadi pegangan Anies, disebutkan definisi ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Merujuk pada aturan itu, ormas merupakan salah satu pihak yang bisa menjadi pelaksana swakelola dari pengadaan barang dan jasa pemerintah, dalam kerangka pengadaan swakelola tipe III.

“Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasinoleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana Swakelola,” demikian bunyi Pasal 18 ayat 6.

Kemudian pelaksanaan untuk mengelola dana oleh Ormas juga diatur dalam Pasal 47 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ayat 3 yang bunyinya adalah: pelaksana Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Ormas.
(fdu/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Plin-plan Pemerintahan Jokowi Batalkan Kebijakan ‘Secepat Kilat’

Jakarta – Kepastian dalam dunia usaha menjadi isu penting dalam menjaga ekosistem bisnis atau berusaha. Kepastian membuat pengusaha mampu mengatur rencana bisnisnya sehingga akhirnya target pertumbuhan yang ingin dicapai bisa didapat.

Kepastian dalam dunia usaha bisa dilihat mulai dari asumsi-asumsi makro seperti nilai tukar, inflasi, suku bunga dan sebagainya. Kepastian dalam dunia usaha juga dibutuhkan dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah selaku regulator.

Namun belakangan, kebijakan pemerintah kerap berubah dalam waktu singkat. Padahal, kebijakan tersebut sudah diumumkan kepada publik tapi kemudian dibatalkan dalam waktu yang singkat.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali membatalkan aturan atau kebijakan yang sudah dibuat dan diumumkan ke masyarakat dalam waktu singkat. Kerap kali kebijakan yang sudah pasti disusun dengan rinci dan mempertimbangkan banyak hal tersebut diubah dalam waktu singkat.

detikFinance merangkum sejumlah kebijakan yang diubah pemerintah dalam waktu singkat:
1. Tarif Tol

Yang terbaru adalah penerapan penyesuaian tarif jalan tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo. Tol yang digunakan untuk menuju ke Bandara Sukarno-Hatta (Soetta) ini sejatinya akan naik tarifnya pada Kamis (14/2) ini namun dibatalkan dalam waktu sehari sebelumnya.

Padahal, Jasa Marga yang mengumumkan keputusan ini telah menerima surat Keputusan Menteri PU Nomor 121/KPTS/M/2019 tertanggal 6 Februari 2019 tentang penyesuaian tarif tol tersebut.

“Guna memberikan sosialisasi yang lebih optimal kepada masyarakat, khususnya para pengguna jalan tol, penyesuaian tarif Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo ditunda sampai waktu yang akan diinformasikan kemudian,” bunyi keterangan Jasa Marga yang diterima Rabu (13/2) malam kemarin.

Sebelumnya perubahan kebijakan dalam waktu singkat juga pernah terjadi saat penerapan integrasi sistem transaksi tol Jakarta Outer Ring Road (JORR)/. Pelaksanaan integrasi sistem transaksi tol ini bahkan sempat diundur beberapa kali.

Integrasi yang semula akan diterapkan pada tanggal 13 Juni 2018 (diumumkan 12 Juni 2018) diundur menjadi 20 Juni 2018. Tapi, rencana penerapan pada tanggal 20 Juni akhirnya juga ditunda.

Integrasi sistem transaksi tol merupakan penyederhaan transaksi pada sejumlah ruas tol. Dengan integrasi, maka pengguna jalan tol cukup melakukan transaksi satu kali, kemudian tarif yang berlaku ialah tarif tunggal sesuai golongan kendaraan tanpa memperhitungkan jarak tempuh.

Corporate Secretary PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Agus Setiawan saat itu menjelaskan, penundaan ini berdasarkan perintah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kami mendapat instruksi dari Kementerian PUPR bahwa untuk implementasinya dilakukan pengunduran,” kata Agus saat dihubungidetikFinance di Jakarta, Selasa (19/6/2018).

Dia menuturkan, penundaan ini menimbang saat ini libur Lebaran. Sehingga, perhatian ditujukan untuk menyukseskan arus mudik.

“Jadi infonya karena kondisi yang di Jabodetabek ini masih dalam kondisi arus mudik belum balik, jadi meski sosialisasi sudah dilakukan kan cukup lama, baik melalui media, rilis, spanduk semua sudah dilakukan. Tapi dengan pertimbangan bahwa kondisi warga Jabodetabek ini masih banyak di luar kota dan konsentrasinya Lebaran,” jelas Agus.

2. Harga BBM
Tak cuma soal tarif jalan tol, pemerintah juga sempat mengguncang pemberitaan dengan membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium hanya dalam waktu satu jam. Di tengah rangkaian acara pertemuan IMF-World Bank di Bali, pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM yang diwakili Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan kenaikan harga BBM premium.

Tak lama kemudian, muncul informasi bahwa keputusan tersebut ditunda sambil menunggu kesiapan PT Pertamina selaku badan usaha milik negara (BUMN) yang punya tanggung jawab terkait BBM tersebut.

“Sesuai arahan bapak Presiden rencana kenaikan harga Premium di Jamali menjadi Rp 7.000 dan di luar Jamali menjadi Rp 6.900, secepatnya pukul 18.00 hari ini, agar ditunda,” ujar Jonan saat dikonfirmasi detikFinance.

3. Penerimaan Pegawai
Tak sampai di situ, pemerintah juga pernah mengubah keputusan yang sudah disampaikan ke publik dalam waktu singkat saat pembukaan pendaftaran pegawai setara PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Seharusnya, pendaftaran dibuka pada tanggal 10 Februari 2019, namun diumumkan untuk ditunda pada hari yang sama lantaran belum keluarnya Peraturan Menteri PAN-RB atau turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang PPPK.

“Pendaftarannya nggak jadi tanggal 10 Februari karena PermenPAN-RB belum terbit. Itu turunan dari PP 49,” kata Kasubag Hubungan Media dan Antarlembaga Biro Humas BKN Diah Eka Palupi.

(eds/ang)

KPK Kembali Dalami Kasus Suap Bupati Lampung Tengah Hari Ini

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. 10 saksi direncanakan diperiksa hari ini, Kamis (14/2/2019).

Panggilan tersebut menjadi rangkaian proses penegakan hukum sejak Senin 11 Februari 2019.

“Diagendakan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi di SPN Polda Lampung,” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Mereka yang diperiksa adalah Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Bonanza Kesuma; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Pindo Sarwoko; Anggota DPRD Komisi IV, Ikade Asian Nafiri; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Heri Sugiyanto; dan Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Gatot Sugianto.

Kemudian Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Muhammad Soleh Mukadam; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah Dedi D Saputra; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Slamet Anwar; Manager PT Sorento Nusantara, Tafip Agus Suyono; dan Direktur PT Purna Arena Yuda, Agus Purwanto.

“Sebelumnya sejak Senin sampai Rabu telah diperiksa 29 orang saksi. Para saksi diperiksa untuk seluruh tersangka yang sedang diproses di penyidikan saat ini, baik dari pihak bupati, pimpinan DPRD, dan swasta,” kata Jubir KPK.

2 dari 3 halaman

Fee Ijon Proyek

KPK kembali menetapkan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Mustafa diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018 dan penerimaan-penerimaam hadiah atau janji lainnya dari calon rekanan proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah.

Mustafa juga diduga menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10 persen hingga 20 persen dari nilai proyek. Total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima Mustafa yaitu sebesar sekurangnya Rp 95 Miliar.

Total Rp 95 miliar tersebut diperoleh Mustafa dari kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018 dengan rincian Rp 58,6 milyar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan, dan sebesar Rp 36,4 milyar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan.

Penetapan ini merupakan pengembangan kasus suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun 2018 yang membuat Mustafa divonis 3 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kasus Persekusi Guru, Mendikbud Minta Sekolah Buat Kontrak Belajar

Liputan6.com, Jakarta – Kasus persekusiatau perundungan murid terhadap gurunya di Gresik, Jawa Timur beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy pun meminta sekolah membuat kontrak belajar antara guru, murid, dan komite sekolah.

“Kalau bisa, di setiap sekolah ada kontrak belajar antara siswa, pihak sekolah, komite sekolah tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Seperti janji Sapta Marga yang diucapkan prajurit TNI,” ujar Muhadjir saat menutup acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan atau RNPK 2019 di Pusdiklat Kemendikbud, Serua, Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (13/2/2018).

Menurut dia, kontrak belajar tersebut juga memuat sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada para siswa apabila ia melakukan pelanggaran seperti persekusi siswa kepada guru di Gresik.

“Misal, sanksi ringan apa, sanksi berat apa (jika siswa melanggar aturan sekolah). Akan kita coba buat pedomannya, kontrak belajar,” ucap dia.

Muhadjir mengatakan, sudah menurunkan tim untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya hingga kasus persekusi siswa kepada guru di Gresik itu bisa terjadi.

“Saya minta ke Ditjen Dikdasmen (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah turunkan tim untuk menelusuri lebih lanjut,” kata dia.

2 dari 3 halaman

Tak Tahu Sudah Terpapar PPK atau Belum

Muhadjir menjelaskan, tim tersebut juga diturunkan untuk mencari tahu apakah sekolah tersebut sudah terpapar program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) atau belum.

Karena memang dirinya mengakui, saat ini program PPK belum terpapar merata ke semua sekolah.

“Pertama, saya belum cek anak yang melakukan tindakan sangat tidak terpuji di Gresik sudah terpapar program PPK atau belum. Tetapi dugaan saya belum,” ucapnya.

Oleh karena itu, menurut Muhadjir, pihaknya juga akan menjadikan kejadian di Gresik ini sebagai contoh model kasus untuk dipelajari dan dirumuskan solusi penyelesaian pada kasus-kasus di kelas secara umum.

“Seperti misalnya, bagaimana sekolah dan guru memainkan perannya, termasuk juga bagaimana kepala sekolah, kemudian bagaimana suasana kelas sebelum kejadian perundungan dan sebagainya,” pungkas Muhadjir.

Dia menegaskan, semua hal tersebut perlu diketahui untuk menjadi bahan evaluasi.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jasa Marga Tunda Kenaikan Tarif Tol Bandara Soekarno Hatta

Liputan6.com, Jakarta PT Jasa Marga (Persero) menunda penyesuaian tarif Jalan Tol Prof Dr Ir Sedyatmo atau tol bandara, yang rencananya akan diterapkan perdana Kamis, 14 Februari 2019.

Berdasarkan pernyataan resmi yang dikeluarkan Jasa Marga, Rabu (13/2/2019), langkah penundaan ini dilakukan guna memberikan sosialisasi yang lebih optimal kepada pengguna tol.

Jasa Marga akan menunda penyesuaian tarif ruas tol arah Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) sampai waktu yang akan diinformasikan kemudian.

Sebelumnya, Jasa Marga menyampaikan akan menyesuaikan tarif pada Tol Prof Dr Ir Sedyatmo pada Kamis 14 Februari 2019 pukul 00.00 WIB.

Dalam penyesuaian tarif tol ini, akan ada kenaikan dan penurunan harga dengan acuan golongan kendaraan. Seperti pada kendaraan Golongan I (mobil sedan, truk kecil, dan bus), tarifnya bakal naik dari Rp 7.000 menjadi Rp 7.500.

Kenaikan harga juga dikenakan pada kendaraan Golongan II (truk dengan dua gandar), yang melonjak dari Rp 8.500 menjadi Rp 10.000.

Di sisi lain, kendaraan Golongan IV (truk dengan empat gandar) dan Golongan V (truk dengan lima gandar) justru mengalami penurunan harga tiket menjadi Rp 11.000.

Golongan IV turun Rp 2.500 dari harga semula Rp 12.500, sedangkan Golongan V dari Rp 4.000 dari Rp 15.000.

Adapun hanya kendaraan Golongan III (truk dengan tiga gandar) saja yang secara pengenaan tarif tidak berubah, yakni tetap di angka Rp 10.000.

2 dari 2 halaman

Jalan Tol Pertama di Kalimantan Bakal Rampung pada 2019

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan, pembangunan konstruksi proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) sepanjang 99,35 km hingga awal Februari 2019 telah mencapai 85,7 persen.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto mengatakan, jalan bebas hambatan pertama di Kalimantan ini merupakan salah satu proyek tol yang ditargetkan bisa rampung pada tahun ini. “Iya, target (selesai) tahun ini,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Adapun pengerjaan Tol Balikpapan-Samarinda ini terdiri dari lima seksi. Pertama, yakni Seksi I Balikpapan-Samboja sepanjang 22,03 km yang kini dalam tahap konstruksi dengan progres sebesar 96,82 persen. Ruas ini ditargetkan akan rampung pada April 2019. 

Selanjutnya, Seksi II Samboja-Muara Jawa sepanjang 30,98 km dengan progres konstruksi sebesar 83,73 persen, dan Seksi III Muara Jawa-Palaran sepanjang 17,50 km dengan progres sebesar 97,21 persen. Kedua seksi tersebut ditargetkan akan rampung pada Maret 2019.

Sementara Seksi IV Palaran-Samarinda dengan panjang 17,95 Km progresnya kini sudah mencapai 75,33 persen dengan target rampung Juli 2019, serta Seksi V Balikpapan-Bandara Sepinggan sepanjang 11,09 Km kemajuannya mencapai 68 persen dengan target rampung Agustus 2019.

70% Lokasi Rest Area di Tol untuk UMKM, Ini Biaya Sewanya

Jakarta – PT Jasa Marga Properti (JMP) ingin mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah. Hal tersebut dilakukan lewat pengalokasian ruang komersil di rest area.

Menurut General Manager Tempat Istirahat dan Pelayanan Jasamarga Properti Hubby Ramdhani, Jasamarga mengalokasikan 70% penyewa kios di rest area untuk UMKM. Sisanya, mereka membuka industri ritel lokal.

“Konsepnya sepeti ini, kami alokasikan 70% ruang komersil jadi area UMKM. Sebagian besar diisi UMKM, sisa 30% nya ritel non UMKM lokal,” kata Hubby di Green Terrace TMII, Jakarta, Rabu (13/2/2019).


Hubby mengatakan bagi pelaku UMKM yang tertarik mengisi kios di ruang komersil rest area, bisa langsung mendatangi rest area, nantinya manajemen rest area akan mengarahkan pendaftaran. Biaya yang dikenakan yakni Rp 150.000-Rp 200.000 per meter per bulan.

“Langsung ke lokasi di situ ada Manager masing-masing. Dibantu sama mereka kok nantinya,” ungkap Hubby.

“Harga bervariasi tergantung tempat, sekitar Rp 150.000-Rp 200.000 per meter per bulan untuk UMKM, dan per meter per bulan untuk ritel di atas Rp 200.000,” tambahnya.

Hubby juga menjelaskan pihaknya telah berkerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kerja sama tersebut dilakukan untuk membina UMKM yang ada di rest area.

“Kami bekerja sama dengan Himbara untuk men-support UMKM, jadi UMKM dibina. Kami mengemban misi memberdayakan UMKM,” tegasnya,” kata Hubby.

Mekanisme penjualan

Hubby menjelaskan pihaknya mengkurasi dan memilih UMKM sesuai dengan dagangannya. Maksudnya, apabila satu item sudah terjual di dalam rest area item serupa tidak bisa masuk di rest area.

“Pemilihannya awalnya first come first serve, kemudian kita kurasi untuk mewakili temannya, misal udah ada yang jual batik ya satu aja, udah ada jual bakso ya satu aja. Pada intinya, supaya ada variasi aja,” jelas Hubby.

Namun, Hubby juga tidak menutup diri kepada UMKM yang ingin bergabung, menurutnya apabila ada tambahan ruang di rest area dia akan selalu membuka pintu untuk UMKM masuk.

“Kita punya bangunan hanya segitu, kebetulan sudah diserbu. Mungkin kalo ada tambahan space bisa kita tindak lanjuti yang belum masuk,” ungkap Hubby. (hns/hns)

Ada Kasus Dugaan Korupsi Proyek, Saham Jasa Marga dan Waskita Merosot

Liputan6.com, Jakarta – Saham PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) bergerak di zona merah pada sesi pertama perdagangan saham Rabu (13/2/2019).

Pelemahan saham PT Waskita Karya Tbk dan JSMR tersebut terjadi di tengah penguatan laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 11,98 poin atau 0,19 persen ke posisi 6.438,31.

Saham PT Jasa Marga Tbk (JSMR) merosot 0,50 persen ke posisi 5.000 per saham pada sesi pertama perdagangan saham Rabu pekan ini. Saham JSMR sempat berada di level tertinggi 5.025 dan terendah 4.930. Total frekuensi perdagangan saham 1.652 kali dengan nilai transaksi Rp 21,7 miliar.

Sementara itu, saham PT Waskita Karya Tbk (WSKT) susut 2,09 persen ke posisi 1.870 per saham. Saham WSKT sempat berada di level tertinggi 1.925 dan terendah 1.835. Total frekuensi perdagangan saham 4.911 kali dengan nilai transaksi Rp 91,2 miliar.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Marga Tbk, Desi Aryani pada Senin 11 Februari 2019.

Penggeledahan dilakukan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi terkait 14 proyek fiktif yang digarap PT Waskita Karya Tbk.

Penggeledahan rumah yang berada di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat itu lantaran sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Jasa Marga, Desi merupakan Direktur Operasi I PT Waskita Karya.

“Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan terhadap tersangka FR (Fathor Rahman),” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa 12 Februari 2019.

Selain kediaman Desi Aryani, penyidik KPK juga menggeledah dua lokasi lainnya pada hari ini, Selasa pekan ini. Yakni kediaman PNS Kementerian PUPR di kawasan Jakarta Timur.

“Dari Penggeledahan tersebut disita sejumlah dokumen untuk kebutuhan pembuktian dugaan kontraktor fiktif di sejumlah proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya,” kata Febri.

Kepala Riset PT Samuel International, Harry Su menilai, hal tersebut juga berdampak terhadap pergerakan saham PT Jasa Marga Tbk (JSMR).

“Bisa saja secara sentimen terutama share pricenya sudah naik banyak,” kata dia saat dihubungi Liputan6.com.

Bila melihat data RTI, saham PT Jasa Marga Tbk sudah naik 2,25 persen selama satu bulan. Sedangkan selama sepekan melemah 1,48 persen.

2 dari 2 halaman

KPK Geledah Rumah Rumah Dirut Jasa Marga

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Marga, Desi Aryani pada Senin 11 Februari 2019. Penggeledahan dilakukan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi terkait 14 proyek fiktif yang digarap PT Waskita Karya.

Penggeledahan rumah yang berada di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat itu lantaran sebelum menjabat sebagai Dirut Jasa Marga, Desi merupakan Direktur Operasi I PT Waskita Karya. 

“Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan terhadap tersangka FR (Fathor Rahman),” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa 12 Februari 2019.

Selain kediaman Desi Aryani, penyidik KPK juga menggeledah dua lokasi lainnya pada hari ini, Selasa 12 Februari 2019. Yakni kediaman PNS Kementerian PUPR di kawasan Jakarta Timur.

“Dari Penggeledahan tersebut disita sejumlah dokumen untuk kebutuhan pembuktian dugaan kontraktor fiktif di sejumlah proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya,” kata Febri.

Sebelumnya, KPK menetapkan General Manager of Divison IV Waskita Karya Fathor Rachman dan General Manager of Finance and Risk Department, Acting Corporate Secretary Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar sebagai tersangka korupsi 14 proyek fiktif.

Kedua tersangka diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan yang menyebabkan kerugian keuangan negara terkait pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 186 miliar dari sejumlah pengeluaran atau pembayaran PT Waskita Karya kepada perusahaan subkontraktor yang melakukan kegiatan fiktif.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemerintah Tawarkan Swasta Biayai Proyek Jalan Trans Papua

Liputan6.com, Jakarta Upaya melanjutkan pengerjaan Jalan Trans Papua, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka diri kepada investor untuk ikut membiayai keberlangsungan proyek ini.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto mengatakan, pemerintah menawarkan investor untuk menyisihkan dananya dalam pembangunan Jalan Trans Papua rute Wamena-Momugu melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Availability Payment (KPBU AP).

“Iya, itu KPBU, rute Wamena-Momugu. Nilai proyeknya sekitar Rp 1,9 triliun,” jelas dia saat ditemui di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Dia menyebutkan, pemerintah kini tengah melakukan persiapan lelang proyek Trans Papua rute Wamena-Momugu sebesar Rp 1,9 triliun tersebut.

Rencananya, kontrak proyek ini dilakukan selama 13 tahun, dimana 3 tahun merupakan masa konstruksi dan 10 tahun masa pemeliharaan jalan.

2 dari 2 halaman

Sempat Dilelang

Adapun Sugiyartanto menyampaikan, proyek rute Wamena-Momugu ini sebenarnya sempat dilelang ke publik.

Namun lantaran adanya insiden penembakan pekerja Trans Papua di ruas proyek tersebut beberapa waktu lalu, calon investor kemudian mengurungkan diri untuk ikut serta.

“Kemarin sudah market sounding, Sudah ada investor yang minat. Tapi begitu ada isu keamanan tak mendukung, pada waktu itu ya, mereka mikir-mikir lagi. Kita tak bisa salahkan,” keluhnya.

Menindaki kasus ini, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR lantas berinisiatif mengubah trase Jalan Trans Papua ruas Wamena-Momugu ke area yang lebih aman, agar investor kembali bergairah untuk berinvestasi di dalamnya.

“Karena mereka juga tidak mau menjadi rugi atau bangkrut. Apabila sudah terkontrak kan urusan keamanan sudah di mereka. Keamanan itu kan tidak bisa pakai tolak ukur. Sementara kalau kita mengevaluasi, itu tidak ada biaya kemanan. Tidak ada item khusus untuk keamanan,” tuturnya.