Polri Akan Awasi Abu Bakar Baasyir Setelah Bebas

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah masih mengkaji rencana pembebasan narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir alias ABB. Meski begitu, Polri memastikan akan memonitor atau mengawasi Baasyir setelah bebas nanti sama seperti terhadap mantan napi teroris lainnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya belum menerima keterangan resmi dari pemerintah dalam hal ini Derektorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) terkait pembebasan Abu Bakar Baasyir.

“Tapi pada prinsipnya, dari kepolisian akan melakukan monitoring. Kalau misalnya beliau ABB kembali ke Solo, ya nanti tugasnya Polresta Solo sama Polda Jateng yang akan melaksanakan monitoring tersebut,” ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Bukan hanya terhadap eks napi terorisme. Polri juga terus mengawasi sel-sel tidur kelompok teroris. Polri telah memiliki data orang-orang yang ada dalam jaringan kelompok teroris, termasuk simpatisannya.

“Apalagi sudah ada UU Nomor 5 Tahun 2018. Jadi kerja Satgas yang ada di Polda-polda itu jauh lebih efektif sekarang ini,” tuturnya.

Dalam hal ini, pengawasan terhadap eks napi teroris juga dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama stakeholder terkait. Pemerintah juga berkerjasama dengan tokoh agama dan masyarakat dalam rangka program deradikalisasi.

Paralel dengan itu, Polri terus melakukan pengawasan untuk mengantisipasi penyebaran paham radikal.

“Setiap pergerakan-pergerakan sekecil apapun yang mencurigakan, dari Satgas itu akan melakukan mitigasi secara maksimal agar tak terjadi aksi,” ucap Dedi memungkasi.

2 dari 2 halaman

Bebas Tanpa Syarat

Sebelumnya Presiden Joko Widodo dikabarkan berencana memberikan pembebasan tanpa syarat kepada Abu Bakar Baasyir. Namun kebijakan tersebut menuai polemik masyarakat sebelum napi kasus sejumlah teror di Tanah Air itu menghirup udara bebas.

Terbaru, pemerintah menyatakan masih mengkaji rencana pembebasan Abu Bakar Baasyir. Selain alasan kemanusiaan, pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan aspek ideologi dan hukum sebelum membebaskan pendiri pesantren di Ngruki, Jawa Tengah itu.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Banggakan Jokowi, Ma’ruf: Tak Ada Presiden Bisa Bangun Tol Trans Jawa

Jakarta – Cawapres KH Ma’ruf Amin menyebut presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah banyak bekerja untuk membangun bangsa. Apalagi, capres petahana tersebut sudah membangun infrastruktur seperti jalan tol.

“Saya mau diajak beliau karena beliau sudah banyak berbuat, akan banyak berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Beliau sudah banyak bangun prasarana dan sarana, membangun jalan tol dari Merak Banten sampai Pasuruan nyambung,” ujar Ma’ruf Amin dalam sambutan di acara Ngawi Bersholawat di Alun-alun Ngawi, Jawa Timur, Senin (21/1/2019).

Acara ini dihadiri ribuan peserta Mafia Sholawat yang dipimpin KH Ali Sodikin atau Gus Ali Gondrong. Hadir pula Bupati Ngawi Budi Sulistyono dan para kiai.
Atas pembangunan tersebut, menurut Ma’ruf, tidak ada presiden yang bisa membangun Trans Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Namun mantan Rais Aam PBNU itu merasa heran pembangunan itu disebut sejumlah pihak tidak ada.

“Tidak ada presiden yang bisa bangun Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi sampai Trans Papua yang dulu tidak pernah disentuh. Tapi ada yang bilang itu nggak ada,” kata dia.

Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla memang mencanangkan pembangunan infrastruktur. Dalam 5 tahun, pemerintah menargetkan jalan tol di Indonesia bertambah setidaknya 1.000 km.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR yang dirangkum detikcom pada akhir 2018, total panjang jalan tol yang sudah dioperasikan pada periode Oktober 2014-Oktober 2018 mencapai 423,17 km.

Kembali kepada Ma’ruf, Ketum MUI tersebut merasa heran terhadap pihak yang tidak mengakui ada pembangunan jalan tol tersebut. Pihak yang tidak mengakui disebut Ma’ruf sedang tertidur.

“Tapi ada yang bilang, itu nggak ada. Sudah jelas kayak begitu, berarti ente tidur. Bangun, jangan tidur supaya bisa melihat prestasi yang dilakukan Pak Jokowi,” tuturnya.
(fai/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Barcelona Segera Boyong Penyerang Sassuolo ke Camp Nou

Barcelona – Barcelona bakal membuat transfer mengejutkan pada Januari 2019. Blaugrana santer disebut akan memboyong penyerang Sassuolo, Kevin-Prince Boateng, ke Camp Nou.

Seperti dilansir The Guardian, Barca akan meminjam Boateng dari Sassuolo hingga akhir musim ini. Barcelona juga memiliki opsi untuk mempermanenkan status si pemain dengan banderol 8 juta euro (Rp 129 miliar) pada bursa transfer musim panas 2019.

Skuat Catalan memang membutuhkan pemain untuk menjadi pelapis Luis Suarez di lini depan. Saat ini, Suarez hanya satu-satunya penyerang yang dimiliki oleh Los Cules, setelah melepas Paco Alcacer ke Borussia Dortmund dan Munir El Haddadi ke Sevilla.

Rencananya, Kevin-Prince Boateng akan tiba di Barcelona pada Senin (21/1/2019) waktu setempat. Dia pun bakal menyelesaikan kesepakatan sebelum nantinya resmi menjadi pemain Barca.

Kehadiran Kevin-Prince Boateng diharapkan bakal menambah solid lini depan Barcelona. Apalagi, sang pemain juga bisa tampil sebagai false nine yang kerap menjadi andalan pelatih El Barca, Ernesto Valverde, ketika Luis Suarez absen.

Saksikan siaran langsung pertandingan-pertandingan Premier League, La Liga, Ligue 1, dan Liga Europa di sini:

2 dari 2 halaman

Komentar Kevin-Prince Boateng

Mantan pemain AC Milan itu pun mengaku akan segera berseragam Barcelona. Bagi Boateng, bisa memperkuat Los Cules merupakan sebuah kesempatan besar dalam kariernya.

“Barca, saya datang! Saya sedih meninggalkan Sassuolo tetapi ini adalah peluang besar (dalam karier saya),” ujar Boateng.

“Jangan tanya saya tentang Real Madrid, itu hanya masa lalu (sebagai pendukung Madrid). Saya hanya ingin fokus pada Barcelona, ​​dan saya berharap bisa mencetak gol di Santiago Bernabeu pada laga El Clasico berikutnya,” lanjut pemain 31 tahun tersebut.

Kevin-Prince Boateng diprediksi tidak akan kesulitan beradaptasi dengan gaya bermain di Spanyol. Pasalnya, dia pernah berseragam Las Palmas pada musim 2016-2017. Bersama Las Palmas Boateng mencetak 10 gol dari 29 pertandingan di seluruh ajang.

Sumber: The Guardian/Bola.com

Heboh Bayi Menangis di Kebun Salak

Liputan6.com, Jember – Sejumlah warga Desa Kamal Arjasa, Kabupaten Jember, Jawa Timur digemparkan dengan penemuan bayi laki-laki di kebun salak. Bayi itu masih hidup lengkap dengan ari-arinya. Kejadiannya sekitar pukul 20.45 WIB, Minggu, 20 Januari 2019.

Bayi itu ditemukan di pinggir jalan Dusun Krajan, Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, di atas saluran drainase kebun salak. Arinya tersangkut di antara duri pohon salak. Bayi yang diperkirakan masih berumur dua jam setelah lahir ini pertama kali ditemukan Budi Jumantoro (40), warga setempat. Saat itu, bayi masih terbungkus dalam kantong plastik.

“Saat itu saya mengantarkan anak mengaji melewati sungai, kurang lebih 25 meter dari rumah mendengar ada suara bayi. Sebelum membawa bayi saya terlebih dahulu menghubungi tetangganya dan kepala dusun setempat,” ujar Budi, Senin (21/1/2019).

Karena khawatir terjadi sesuatu terhadap bayi, apalagi meninggal dunia karena terlambat menolong, maka bayi tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Puskesmas Arjasa Kabupaten Jember. Berita penemuan bayi tersebut menggemparkan daerah sekitarnya, sehingga banyak orang berdatangan ingin melihat dari dekat bayi tersebut.

Hal senada disampaikan warga Desa Kamal lainnya, Gus Birril Akmal, seorang tokoh agama setempat. Dia menjelaskan bayi itu ditemukan saat hujan gerimis mengguyur Desa Kamal.

“Awalnya Budi tidak curiga ada pembuangan bayi, karena memang salah seorang tetangganya, punya bayi yang baru lahir. Karena tak kunjung diam, Budi menanyakan kepada ibu bayi tetangganya itu, mengapa anaknya nangis terus. Namun, tetangganya menjawab, bayi saya sedang tidur, dan tidak menangis,” tutur pria yang biasa dipanggil Gus Birril ini.

Mendengar jawaban itu, Budi dan tetangga lainnya mengira adalah bayi kuntilanak. Mereka kemudian mencari sumber suara yang terus menangis menyayat hati. Apalagi di sekitar tempat tersebut cukup gelap.

“Setelah dilakukan pencarian, akhirnya ditemukan bayi laki-laki, masih lengkap dengan ari-arinya, terbungkus tas kresek. Ini bayi anak manusia, bukan anak kuntilanak,” jelasnya.

Dengan bantuan penerangan lampu senter, warga akhirnya mengevakuasi bayi ini. Bahkan, warga sempat kesulitan mengambil ari-arinya yang dibungkus tas kresek berbeda, karena tersangkut di antara duri pohon salak. Penemuan bayi tersebut selanjutnya dilaporkan ke perangkat desa setempat, yang kemudian dilanjutkan ke Polsek Arjasa.

Kapolsek Arjasa, AKP Eko Basuki, membenarkan adanya penemuan bayi laki-laki itu. Ia sudah mendapat laporan masyarakat.

“Kami sudah memeriksa kondisi bayi ke Puskesmas Arjasa. Alhamdulillah kondisi bayinya sehat, masih dirawat di Puskesmas,” kata Eko.

Dia mengatakan bayi tersebut diduga baru dilahirkan satu atau dua jam sebelum ditemukan. Saat ini, polisi tengah menyelidiki kasus tersebut serta berkoordinasi dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA Polres Jember. Pihaknya sudah melaksanakan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) penemuan bayi.

Selain itu, polisi mencari petunjuk permulaan, di sekitar lokasi untuk mengungkap siapa pelaku yang tega membuang bayinya. “Kami sudah meminta keterangan saksi-saksi, yang mengetahui peristiwa penemuan bayi tersebut,” ujar mantan anggota Brimob Polda Jatim ini.


Simak video pilihan berikut ini:

Pemkot Batam Minta PNS Urunan Dana untuk Ringankan Beban Terpidana Korupsi

Jakarta

Pemerintah Kota Batam mengaku pernah mengeluarkan surat edaran yang meminta para pegawai negeri sipil (PNS) urunan membantu terpidana korupsi, Abd Samad, yang merupakan mantan PNS pada instansi terkait, pada 26 Desember 2018.

Pada surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, H. Jefridin, pemerintah kota meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kota Batam untuk ‘meringankan beban hukuman’ Abd Samad, mantan Kasubbag Bantuan Sosial bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam, yang tersandung kasus korupsi.

Mahkamah Agung sudah menjatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 626,36 juta kepada Abd Samad, terkait kasus hibah bantuan sosial pemerintah kota Batam untuk guru TPQ pada 2011.

Berdasarkan surat itu, jika Abd Samad yang ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Tanjung Pinang, tidak membayar denda, masa hukumannya akan ditambah menjadi lima tahun enam bulan. Namun, jika dia sanggup membayar denda, dia akan bebas pada akhir Desember 2018.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Wali Kota Batam, Wakil Wali Kota Batam, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Batam, serta Inspektorat Daerah Kota Batam.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), M Sahir, membenarkan isi surat tersebut. Tujuannya, katanya, untuk membantu meringankan beban denda yang harus ditanggung terpidana korupsi itu.

Ia mengatakan pemerintah kota meminta para PNS untuk memberikan bantuan atau sumbangan sebesar minimal Rp 50.000 per-PNS, setelah istri Samad mengirimkan surat permohonan bantuan kepada pemerintah kota Batam, ujar Sahir.

“Dasarnya sederhana sekali, ini terkait jiwa korsa terhadap sesama pegawai,” ujar Sahir di Kantor Wali Kota Batam kepada wartawan Muhammad Zuhri, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

“Maka kami ajak kawan-kawan untuk meringankan hukumannya,” katanya. Namun setelah surat tersebut menjadi viral di masyarakat, Sahir mengakui hal itu adalah sebuah kesalahan. Ke depan, katanya, ketika pihak pemerintah kota mengajak para PNS menunjukkan jiwa korsa mereka, hal itu dapat dilakukan secara lisan saja. “Ataupun bisa koordinasi dengan pihak Korpri saja, mungkin akan lebih tepat, tapi saat ini dana bantuan itu belum terkumpul,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin, enggan mengomentari surat yang ia tanda tangani tersebut. Ia meminta pertanyaan ditujukkan ke Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), M Sahir.

Para PNS mengaku tidak tahu

Beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Batam mengaku tidak mengetahui surat edaran permohonan bantuan dana itu. Salah seorang PNS mengaku belum pernah mendapat arahan terkait hal itu.

“Tak ada, saya malah baru tahu, jika ada arahan, biasanya disebar,” ujar PNS perempuan itu.

Pegawai lainnya juga mengatakan hal yang sama, ia baru saja mengetahui kabar tersebut. Selama ini juga belum ada imbauan dalam organisasi perangkat daerah tempat dia bekerja.

“Ya baru tahu ini,” ujarnya singkat.

Sementara itu, beberapa pegawai lainnya tutup mulut ketika ditanya perihal ini.

Surat edaran dilaporkan ke ICW

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni mengatakan ICW menerima laporan tersebut melalui pesan anonim di akun Instagram ICW @sahabatICW pada 10 Januari lalu.

Hingga sekarang, lanjut Dewi, ICW belum menindak lanjuti laporan tersebut. Namun, Dewi mengatakan, ICW akan menelusuri lebih lanjut soal laporan ini.

Menurut Dewi, hal ini menunjukkan pengamalan semangat korsa antara PNS yang tidak tepat.

“Kalau ICW sendiri melihatnya miris karena ini kan sudah terbukti kasus korupsi, seharusnya ditangani secara tegas. Tapi, ya semangat korsanya itu menurut kami juga berlebihan. Mengapa sampai dibebankan ke orang yang tidak ada sangkut pautnya juga?” kata Dewi kepada wartawan BBC Indonesia Callistasia Wijaya.

“Kalau menurut kami juga malah sebenarnya ini salah satu cara-cara baru. Jadi untuk meminimalisir uang yang harus saya gantikan, misalnya saya sebagai koruptor, uang yang harus saya gantikan dan harus saya berikan ke penegak hukum supaya tidak terlalu besar dari sisi saya, saya bisa membagi-baginya.”

Ketika seorang PNS sepakat untuk urunan, lanjutnya, hal itu akan berdampak pada semakin mudahnya praktik korupsi di kalangan birokrasi.

“Itu akan semakin memudahkan tindakan korupsi itu dilakukan. Jadi ya, yaudah nggak apa-apa (korupsi) dilakukan bersama-sama, nanti ada satu orang yang jadi tumbal, tapi uang penggantinya akan ditanggung bersama-sama. Akan menjadi semakin miris sih,” katanya.

Dugaan terjadinya maladministrasi

Pengamat reformasi administrasi dari Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Yogi Suprayogi Sugandi, mengatakan dugaan maladministrasi telah terjadi pada kasus ini karena surat edaran itu tidak memiliki basis peraturan dan tidak sesuai dengan etika ASN.

“Kalau ada surat itu, itu adalah satu bentuk maladministrasi, kesalahan administrasi yang masif. Jadi terlihat dibuat-dibuatnya,” kata Yogi.

“Pertama, dia melanggar etika, perilaku ASN yang tentang integritas. Yang kedua, integritas si Kepala BKD (badan kepegawaian daerah), yang mengeluarkan surat itu dipertanyakan. Atas perintah siapa (surat itu dikeluarkan)?” kata Yogi.

Dia menambahkan meski surat itu bersifat himbauan yang tidak memaksa, ASN akan menuruti permohonan yang dicantumkan itu.

Jika ada PNS yang ikut menyumbang untuk si terpidana, kata Yogi, itu sama saja mereka berkontribusi pada tindak kejahatan.

“Kalau orang ikut bekerja sama melakukan kejahatan, dia mengumpulkan uang, dan sebagainya, walau Rp 50.000 itu termasuk ikut kejahatan juga. Walaupun dia menyumbang,” kata Yogi.

Yogi menyebut hal ini dapat digolongkan sebagai pungutan liar dan penegak hukum harus menyelidiki kasus ini.

Senada dengan Dewi dari ICW, Yogi mengatakan semangat korsa telah dilaksanakan secara tidak tepat dalam kasus ini.

“Masa kejahatan untuk menutupi kejahatan? Ya nggak bisa dong. Itu kan masalah integritas anti korupsi,” katanya.

(zak/zak) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mantan Bupati Mojokerto Divonis 8 Tahun Penjara

Liputan6.com, Surabaya – Mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) divonis 8 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Juanda Sidoarjo, Senin (21/1/2019).

MKP juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan.

Menurut ketua majelis hakim I Wayan Sosiawan, MKP terbukti korupsi suap perizinan menara telekomunikasi. Dimana MKP mendisposisikan, atau merekomendasikan untuk mengeluarkan izin tower dua perusahaan. Majelis juga menganggap bahwa MKP secara sadar menerima uang tersebut.

“Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 8 tahun,” ujar I Wayan Sosiawan saat membacakan amar putusan.

Majelis hakim menyatakan dakwaan primer JPU KPK, yakni melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 65 ayat 1 terbukti.

Putusan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni pidana 12 tahun penjara dan membayar denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Meski lebih rendah, namun majelis hakim mewajibkan MKP membayar uang pengganti Rp 2,75 miliar. Uang tersebut selambat-lambatnya harus diserahkan satu bulan setelah amar putusan. Dan jika tidak terpenuhi, maka harta benda milik MKP akan disita. Jika tidak ada juga, maka akan diganti dengan tambahan hukuman selama 1 tahun.

Tak hanya itu, majelis hakim juga mencabut hak politik MKP selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana penjara pokoknya,” kata I Wayan Sosiawan.

Dalam putusannya, majelis hakim menganggap perbuatan MKP memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan wewenang, dan dilakukan bersama-sama pihak lain dalam perizinan pendirian tower BTS. MKP memperkaya diri sendiri sebanyak Rp 2,7 miliar dari pungutan liar perizinan tower.

“Seharusnya pendirian tower yang merupakan investasi perusahaan telekomunikasi ini bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat Mojokerto, bukan kepada pribadi MKP,” kata majelis hakim.

2 dari 2 halaman

Belum Putuskan Banding

Mendengar putusan yang lebih ringan dari tuntutan, jaksa KPK Tri Anggoro Mukti yang hadir dalam persidangan mengatakan akan berkordinasi internal terlebih dahulu sebelum memutusakan untuk melakukan banding.

“Masih ada waktu 7 hari untuk mengajukan banding,” kata Mukti.

Kasus suap Bupati Mojokerto dua periode itu bermula saat Satpol PP Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyegel 22 menara komunikasi karena tak memiliki izin yang cukup. MKP kemudian meminta fee Rp 200 juta sebagai biaya perizinan. Total fee untuk perizinan 22 menara itu sebesar Rp 4,4 miliar, tapi baru diberikan Rp2,75 miliar.

Selama persidangan, sebanyak 35 saksi yang dihadirkan di pengadilan mengarah kepada MKP sebagai otak dalam kasus ini.

Selain kasus suap perizinan tower, KPK juga akan menjerat MKP dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia diduga menyamarkan hasil korupsi melalui perusahaan milik keluarga, seperti CV Musika, PT Sirkah Purbantara dan PT Jisoelman Putra Bangsa.

MKP juga diduga menempatkan, menyimpan dan membelanjakan hasil penerimaan gratifikasi, berupa uang tunai Rp 4,2 miliar, kendaraan roda empat sebanyak 30 unit atas nama pihak lain. Kemudian kendaraan roda dua sebanyak dua unit atas nama pihak lain, dan jetski sebanyak lima unit.

Dalam kasus ini, MKP disangkakan melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lima Anggota DPRD Sumut Dituntut 4 Tahun Penjara

Liputan6.com, Jakarta Lima anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) yaitu Rooslynda Marpaung, Rijal Sirait, Fadly Nurzal, Tiaisah Ritonga, dan Rinawati Sianturi dituntut 4 tahun penjara oleh JPU KPK dalam kasus suap mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.

Selain itu, lima orang ini juga dituntut hukuman pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata JPU KPK, Ferdian Adinugroho di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Lima orang ini disebut terbukti menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho yang nilainya mencapai ratusan juta. Rijal Sirait (anggota DPRD periode 2009-2014) disebut menerima suap sebesar Rp 477,5 juta, Fadly Nurzal (anggota DPRD periode 2009-2014) didakwa menerima suap Rp 960 juta, Rooslynda Marpaung (anggota DPRD periode 2009-2014) didakwa menerima Rp 885 juta.

Sementara itu Rinawati Sianturi dan Tiaisah Ritonga yang merupakan anggota DPRD periode 2009-2014 dan 2014-2019, masing-masing didakwa menerima suap sebesar Rp 505 juta dan Rp 480 juta.

Dalam pembacaan tuntutan, JPU juga menuntut Tiaisah mengembalikan uang pengganti yang belum diberikan sebesar Rp 182 juta dari penerimaan Rp 480 juta. Sementara Rizal, Fadly, Rooslynda, dan Rinawati disebut telah mengembalikan uang suap tersebut.

JPU KPK juga menolak permohonan Justice Collabolator yang diajukan Rooslynda Marpaung dan Rinawati Sianturi karena tak memenuhi syarat.

Hal-hal yang memberatkan tuntutan ialah para terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dan hal meringankan yaitu bersikap sopan, belum pernah dihukum, dan mengembalikan uang.

2 dari 2 halaman

38 Tersangka

Sebelumnya KPK menetapkan 38 Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka penerima suap dari Gatot Pujo Nugroho.

Suap diberikan terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan APBD Perubahan Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.

Para terdakwa ini disebut terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Reporter: Hari Ariyanti

Saksikan video pilihan di bawah ini:

PBB Akan Laporkan Balik Eks Kader yang Polisikan Ajudan Yusril

Jakarta – Partai Bulan Bintang (PBB) mempertimbangkan untuk melaporkan balik Ali Wardi, pria yang mengaku dianiaya oleh puluhan orang dan salah satunya merupakan ajudan Yusril Ihza Mahendra bernama Yosep Ferdinan alias Sinyo. Ali akan dilaporkan karena sudah membuah gaduh internal PPP.

“Ya sepertinya akan melihat perkembangan ini, kemungkinan besar karena dia ini dianggap memprovokasi teman-teman yang hadir di DPP, jadi kita ingin mengambil sikap juga, sepertinya ada beberapa pihak yang menghendaki saya melaporkan juga karena sudah mengganggu DPP,” kata Sekjen DPP PBB Afriansyah Ferry Noer saat dihubungi, Senin (21/1/2019).

Ferry mengatakan Ali Wardi bukan lagi pengurus dan kader PBB. Ali, menurut Ferry, sudah lama dipecat dari kepengurusan DPC Kabupaten Bogor.
“Dia bukan ketua DPC, dia hanya pengurus DPC biasa, dia dipecat. Saya nggak ngerti (alasan dipecat) karena persoalan internal, yang jelas diusulkan oleh ketua DPC untuk diberhentikan,” ujarnya.

Menurut Ferry, Ali juga kerap memaki Ketua Umum DPP PBB Yusril Ihza Mahendra dan pengurus DPP PBB lainnya di media sosial. Sejumlah kader dan simpatisan PBB berang atas sikap Ali. Keributan pun akhirnya tak terhindarkan di halaman DPP PBB pada Sabtu (19/1).

“Ya memang ada insiden kecil yang terjadi ketika DPP PBB sedang melakukan rapat pleno, rapat pleno itu sendiri kan dihadiri oleh sejumlah dewan pimpinan pusat, departemen dan anggota departemen, memang selama ini saya dapat info dari teman-teman yang datang, Ali Wardi ini semua membuat berita di sosmed, di Facebook, di Twitter, di Instagram, segala macam, selalu menjelek-jelekkan ketua umum dengan DPP, termasuk saya, sekjen goblok dan tolol. Buat kami itu tidak masalah, cuman rupanya ada pihak-pihak yang tersinggung dengan ulah-ulah ini,” ujarnya.

Ferry heran mengapa Ali hadir dalam rapat pleno pengurus DPP PBB padahal dia sendiri bukan merupakan kader dan caleg dari PBB. Kader dan simpatisan PBB yang hadir dalam pleno itu, kata Ferry, merasa terganggu dengan sikap Ali.

“Kemudian ya namanya pada saat pleno itu, kader dan simpatisan PBB itu mau bertemu dengan ketua umum, bertemu dengan ketua majelis syuro, untuk berfoto-foto begitu, karena ketemu ketua umum kan susah, nah ini tahu bahwa akan ada pleno dan pasti ketua umum hadir, mereka dateng, ada yang dari Tangerang, macem-macem. Cuman memang intinya keributan itu kita tidak menyadari juga, tidak menyangka, tapi saya dengar begitu karena dia selalu menghina ketua umum dan pengurus-pengurus DPP yang lain,” imbuh Ferry.

Terkait ajudan Yusril yang turut mengeroyok Ali, Ferry mengaku sudah memanggil yang bersangkutan. Menurut Ferry, Sinyo awalnya ingin melerai perselisihan di kantor halaman DPP PBB namun terjadi salah paham.

“Setelah kejadian, saya sudah panggil, pengawalnya pak Yusril dan juga driver. Bukan ajudan lah, jadi Sinyo ini saya panggil. Saya mau melerai bang, mau pisahkan tetapi saya juga dipukul sama dia. Intinya Ali Wardi ini, mau dilerai malah mau mukul, mungkin dia pikir Sinyo ini mau ikut ngeroyok dia, terjadi salah paham,” tutur dia.

Sebelumnya, Ali Wardi yang mengaku sebagai kader PBB melaporkan ajudan Yusril bernama Sinyo ke Polres Jakarta Selatan. Sinyo dilaporkan atas dugaan pengeroyokan.

“Saya sebagai kader. Wakil Partai Bulan Bintang, mantan pengurus Ketua DPC Kabupaten Bogor. Sekarang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Prabowo-Sandi Partai Bulan Bintang (Pas Lantang). Keberpihakan saya terhadap Prabowo-Sandi mungkin jadi membuat Yusril dan kawan-kawan yang mengarahkan PBB ke 01 merasa tersinggung, merasa terusik, sehingga saya menjadi sasaran,” kata Ali di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Ali didampingi Novel Bamukmin dan Ketua Tim Advokasi Pas Lantang yang juga Wasekjen DPP PBB Bidang Hukum dan HAM Ismar Syafrudin melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Selatan berdasarkan laporan polisi nomor LP/173/K/I/2019/PMJ/Restro Jaksel. Ali melaporkan Yosep Ferdinan alias Sinyo dengan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan. Dia melakukan pelaporan dengan membawa sejumlah bukti salah satunya hasil visum.

(knv/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kader PBB Laporkan Ajudan Yusril Atas Kasus Pengeroyokan

Jakarta – Kader Partai Bulan Bintang (PBB) Ali Wardi melapor ke Polres Jakarta Selatan. Dia mengaku dianiaya oleh puluhan orang, salah satunya disebut merupakan ajudan Yusril Ihza Mahendra bernama Yosep Ferdinan alias Sinyo.

Ali mengatakan, penganiayaan ini terjadi pada Sabtu (19/1) malam sekitar pukul 19.21 WIB. Dia mengaku dikeroyok puluhan orang di halaman kantor DPP PBB di Pasar Minggu, Jaksel.

“Saya sebagai kader. Wakil Partai Bulan Bintang, mantan pengurus Ketua DPC Kabupaten Bogor. Sekarang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Prabowo-Sandi Partai Bulan Bintang (PAS Lantang). Keberpihakan saya terhadap Prabowo-Sandi mungkin jadi membuat Yusril dan kawan-kawan yang mengarahkan PBB ke 01 merasa tersinggung, merasa terusik, sehingga saya menjadi sasaran,” kata Ali di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Diceritakan Ali sore itu dirinya datang ke kantor DPP PBB di Pasar Minggu. Menurutnya saat itu di dalam ruangan akan ada rapat bersama Yusril soal penentuan keberpihakan PBB di Pilpres 2019 apakah ke Jokowi-Ma’ruf Amin atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ali Wardi melapor ke Polres Metro Jakarta SelatanAli Wardi melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan Foto: Farih Maulana/detikcom

“Setelah itu habis magrib kami salat maghrib. Pas Isya kami salat di musala DPP. Begitu masuk (ke ruangan-red) sudah rame orang, feeling saya sudah ada, saya masuk saja berdua dengan kawan saya. Ada orang yang nanya dari belakang? Ali Wardi ya? Belum sempat saya jawab saya langsung dipukul,” ujarnya.

Ali mengaku, saat itu orang yang mengeroyoknya makin banyak. Dari puluhan orang yang mengeroyoknya, sebagian besar wajahnya tidak dia kenali. Usai pengeroyokan itu dia dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan, untuk dirawat dan kemudian melakukan visum. Dia sempat dirawat semalam di rumah sakit tersebut.

Ali mengaku mengalami lebam di seluruh tubuh usai dikeroyok. Saat datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, dia juga menggunakan penyangga leher.

“Ada banyak yang melihat kejadian itu. Video? Ada yg mau ambil video tapi videonya diambil. Salah satu saksi adalah sekjen PBB bernama Yunasdi. Dia juga sempat terpukul saat melerai saya,” ucapnya.

“Iya tangan kosong. Saya tidak terlalu ingat karena setengah sadar. Saya jatuh dan diinjak-injak. Dikeroyokin 30 orang,” sambung Aldi saat ditanya bagaimana dirinya dianiaya. Ali menyebut pelaku utama dalam kasus pengeroyokan dirinya adalah ajudan Yusril, Yosep Ferdinan alias Sinyo.

Menurut Ali sebelum kasus ini, dirinya sudah sering mendapat ancaman karena bersikap kritis di media sosialnya seperti Facebook. Dia menduga ini ada kaitannya dengan sikapnya yang bersebrangan dengan Yusril. Ini menurutnya dimulai saat Yusril menjadi pengacara Jokowi jelang Pilpres 2019.

“Sekali lagi karena saya mungkin dianggap paling kritis, saya sempat berdebat di medsos dengan Yusril, waktu itu juga sempat ya sampai akhirnya waktu itu dia nggak bisa jawab, apa alasannya menjadi lawyer (Jokowi-red) begitu, saya kritis begitu sejak dia jadi lawyer, sebelum dia jadi lawyer saya sangat mensupport dia, sangat mengidolakan dia,” ucapnya.

“Sampai hari ini Ketua PBB Yusril Izha Mahendra tidak pernah menghubungi saya, sekjennya juga tidak pernah, wakil ketumnya juga tidak pernah menanyakan kondisi, tidak pernah. Saya kader, demi Allah saya kader,” sambung Ali.

Ali didampingi Novel Bamukmin, dan Ketua Tim Advokasi Pas Lantang yang juga Wasekjen DPP PBB Bidang Hukum dan HAM Ismar Syafrudin melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Selatan berdasarkan laporan polisi nomor LP/173/K/I/2019/PMJ/Restro Jaksel. Ali melaporkan Yosep Ferdinan alias Sinyo dengan pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan. Dia melakukan pelaporan dengan membawa sejumlah bukti salah satunya hasil visum.

Ismar Syafrudin dan Novel Bamukmin menambahkan, mereka berharap polisi segera bergerak mengusut kasus ini. Dia berharap siapapun yang terbukti terlibat bisa diproses hukum.

“Ini betul-betul pihak dari penyidik Polres Jaksel harus melakukan tindakan tegas karena ini berbahaya dan bisa menimbulkan gejolak yang lebih besar karena pelakunya. Karena saksi-saksi sudah menyatakan langsung kepada kami bahwa pelaku adalah salah satu ajudan Ketua Umum PBB. ini yang perlu diluruskan karena dia sudah sebagai terlapor yaitu Sinyo alias Yosep Ferdinan cs,” ucap Ismar.
(hri/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Perusahaan Fintech Ini Tawarkan Skema Baru Perbaiki Manajemen Risiko Bisnis

Liputan6.com, Jakarta – Masalah pelik risiko kredit di industri keuangan berbasis internet Indonesia kelihatan akan segera teratasi dalam waktu dekat.

Perusahaan financial technology (fintech) Lumbung Dana membawa terobosan dalam skema manajemen risiko industri ini.

Perusahaan dengan bisnis Fintech Peer-to-Peer Lending (P2P) ini memberikan 100 persen transparansi soal penyaluran dana kepada para pemilik uang.

Terobosan uang itu diharapkan mampu menjadi solusi bukan hanya bagi kesehatan perusahaan fintech, tapi juga jadi nilai lebih bagi keamanan dan nasabahnya.

Rico Rustombi, salah satu pendiri Lumbung Dana Indonesia (LDI) menuturkan, kombinasi manajemen risiko lebih baik dan kemampuan pengumpulan dana yang masif akan makin menguatkan industri fintech Indonesia.

“Hal ini sangat berbeda dengan model bisnis bank konvensional karena kemampuan penyaluran dana sepenuhnya tergantung kepada bank bersangkutan,” tutur dia, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Senin (21/1/2019).

Manajemen dari perusahaan P2P lending yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 21 Desember 2018 ini yakin model bisnis yang dijalankan memberi manfaat maksimal bagi pemilik dana dan peminjam dana.

Rico mengatakan, Lumbung Dana akan mengkaji untuk mengetahui profil risiko kreditur berdasarkan acuan perbankan. Hasilnya dapat dipakai pemilik uang dalam mengambil keputusan soal pemberian pinjaman.

Melalui mekanisme itu, four eyes principles dalam review kredit yang biasanya dijalankan perbankan, jadi diperkaya dengan kajian yang dilakukan langsung oleh lender sebagai memegang kewenangan dalam pengambilan keputusan kredit.

“Yang menjadi pembeda dengan fintech P2P lending lainnya, Lumbung Dana menyediakan platform yang menyalurkan pinjaman produktif maupun konsumtif bagi pelaku UMKM dan karyawan dari perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama dengan LDI,” ujar Rico.

Ia menuturkan, banyak UMKM yang belum bisa mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan konvensional lainnya. Biasanya UMKM terhambat persyaratan dan proses yang kompleks, sementara potensi untuk berkembang secara ekonomi cukup bagus.

Dukungan keuangan menjadi sangat penting bagi UMKM seperti ini agar dapat meningkatkan skala bisnisnya.

2 dari 3 halaman

Bagian dari Inklusi Keuangan

Sementara itu, Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menuturkan, salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia adalah inklusi keuangan.

Ia menyambut baik upaya yang dilakukan anak-anak muda dalam hal penyediaan dana pinjaman melalui fintech.

Keyakinan serupa disampaikan Mantan Menteri Perindustrian MS Hidayat. Ia menilai, inovasi pendanaan yang diciptakan fintech akan sangat membantu sektor UMKM untuk mendapatkan akses langsung dan mudah ke permodalan.

“Saya gembira dan mendukung upaya yang dilakukan Lumbung Dana dalam menciptakan inovasi dan solusi untuk membantu UMKM. Tumbuh dan berkembangnya UMKN akan mempercepat peningkatan kesejahteraan dan tarafi hidup masyarakat Indonesia,” tutur dia.

Rico menambahkan, pihaknya juga akan memberikan fasilitas pinjaman yang dikenal sebagai employee loan. Program ini untuk karyawan dari perusahaan-perusahaan yang telah bekerjasama dengan Lumbung Dana yang disebut perusahaan anchor.

“Keberadaan Anchor menjadi salah satu aspek penting bagi Lumbung Dana untuk memitigasi risiko gagal bayar. Lender pun sebagai pemilik dana terlibat secara aktif dan mutlak sejak awal,” ujar dia.

3 dari 3 halaman

Jalin Kerja Sama dengan BNI

Lumbung Dana didirikan sekitar dua tahun silam dan telah melalui proses pengkajian yang mendalam mengenai manajemen risiko.

Infrastruktur elektronik yang merupakan kunci diferensiasi perusahaan fintech dengan lembaga keuangan tradisional juga dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan semua pihak dalam proses pinjam meminjam tersebut.

“Hadirnya Lumbung Dana menjadi stimulan bagi inklusi keuangan di Indonesia pada era digital ini, yang mendekatkan masyarakat dengan akses jasa keuangan melalui teknologi,” kata Rico.

Dia menambahkan, dalam perjuangan mendirikan dan menyempurnakan Lumbung Dana, menyertakan dan melibatkan para ahli yang memiliki pengalaman mendalam di industri keuangan.

“Kami juga merangkul para ahli di bidang teknologi informasi, termasuk orang-orang yang sebelumnya sudah aktif dan berpengalaman dalam industri fintech peer to peer lending. Tidak hanya itu, dari aspek legal kami didukung oleh praktisi-praktisi hukum yang mumpuni, satu di antaranya dari Kantor Hukum Melli Darsa & Co (MDC), anggota jaringan global Pricewaterhouse Coopers,” ujar dia.

Untuk menopang bisnisnya, Lumbung Dana menjalin kerja sama dengan  BNI untuk menjamin kelancaran transaksi baik bagi pemilik maupun peminjam dana.

Kerja sama tersebut juga dalam rangka memenuhi ketentuan OJK yang mengharuskan setiap transaksi peer to peer lending menggunakan escrow account dan virtual account yang ada pada bank.

Lumbung Dana juga tengah menjajaki kerja sama dengan Bank BUMN dalam mengembangkan pembiayaan bagi UMKM.

“Setelah menjalani proses yang panjang, kami bersyukur menutup 2018 dengan berhasil mencatatkan Lumbung Dana di OJK. Kami optimis di 2019 ini akan memperoleh mitra bisnis yang dapat mempercepat perkembangan usaha kami,” ujar Rico.


Saksikan video pilihan di bawah ini: