4 Jaksa Teliti Berkas Perkara Ketua Alumni 212 Slamet Ma’arif

Liputan6.com, Solo – Kejaksaan Negeri Surakarta menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dengan nomor SPDP/24/II/RES.1.24/2019/Reskrim tanggal 4 Februari 2019 dalam perkara dugaan tindak pidana pemilu Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI Mukri mengatakan dengan diterimanya SPDP tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta telah menerbitkan surat perintah penunjukan tim jaksa penuntut umum.

“Tim JPU Kejaksaan Negeri Surakarta yang ditunjuk beranggotakan empat orang jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti berkas perkara hasil penyidikan perkara yang dimaksud,” ujar Mukri.

Saat ini Kejaksaan Negeri Surakarta masih menunggu pengiriman berkas perkara dari Penyidik Kepolisian Resor Kota Surakarta.

Ada pun Slamet Maarif diduga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j atau Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

 

2 dari 3 halaman

Sesuai Prosedur

Sebelumnya, Polresta Surakarta menetapkan Slamet sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Pemilu. Hal itu terkait orasi Slamet dalam acara Tabligh Akbar PA 212 di Solo, Jawa Tengah yang digelar pada 13 Januari 2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan penetapan Slamet Maarif sebagai tersangka sudah melalui prosedur hukum yang berlaku.

“Semua berproses hukum. Kami menjunjung persamaan kedudukan di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” kata Brigjen Dedi.

Polri tidak bekerja sendiri dalam mengusut kasus ini, melainkan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

4 Jaksa Diutus Ikuti Perkembangan Kasus Slamet Ma’arif

Jakarta – Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang menjerat Ketua Umum PA 212 Slamet Ma’arif sudah diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta. Empat orang jaksa pun ditunjuk mengikuti perkembangan perkara itu.

“Bahwa dengan diterimanya SPDP tersebut, oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta telah menerbitkan surat perintah penunjukan Tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta yang beranggotakan 4 orang jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti berkas perkara hasil penyidikan perkara dimaksud,” kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Mukri dalam keterangannya, Jumat (15/1/2019).

Mukri menyebut SPDP itu bernomor SPDP/24/II/RES.1.24/2019/Reskrim tertanggal 4 Februari 2019. Slamet Ma’arif dikenakan Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j atau Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“SPDP dalam perkara dugaan tindak pidana Pemilu berupa tindakan yang dilakukan oleh setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye Pemilu yang diduga dilakukan oleh atas nama terlapor inisial SM (Slamet Ma’arif),” kata Mukri.

Sebelumnya, Slamet Ma’arif menjadi tersangka terkait dengan orasi Slamet dalam acara Tablig Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 di perempatan Gladak, Jl Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Minggu (13/1). Slamet pun menilai penetapannya sebagai tersangka memilukan dan memalukan hukum.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia. Ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet.
(yld/dhn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Perlukah NKRI Bersyariah?

Liputan6.com, Jakarta – Deden Sujana hanya bisa tertawa saat tahu polisi menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara bentrok di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Namun, tawa di wajahnya bukan lantaran senang.

Dia tertawa getir. Saat mendengar kabar penetapan dirinya sebagai tersangka Februari 2011 lalu, Deden sedang berbaring di ranjang pasien di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan.

Luka di sekujur tubuhnya belum kering. Tangannya masih kaku, belum bisa digerakkan usai operasi penyambungan yang dilakukan selama 7,5 jam oleh 7 dokter dengan keahlian berbeda. Dokter pun berkata, dia mengalami gegar otak.

Ketika berbincang dengan Liputan6.com, Deden mengaku, kala itu ia tak menyangka bakal berakhir di rumah sakit. Juga tak terbesit dalam pikirannya bahwa bakal ada 1.500 orang yang datang ke masjid milik Ahmadiyah di Cikeusik, sekitar pukul 10.30 WIB, 6 Februari 2011 .

“Malam minggu (Sabtu 5 Februari 2011), saya mendapat kabar tentang penahanan ustaz kami, istrinya dan keluarganya. Saya dan 12 orang lainnya malam itu juga berangkat ke Cikeusik untuk bertanya dan meminta polisi membebaskan mereka. Kebetulan saat itu saya menjabat sebagai Ketua Keamanan Nasional Ahmadiyah. Kami sampai di sana pukul 08.00 WIB karena Cikeusik itu masih jauh dari Pandeglang, kami ingin istirahat dulu dan siangnya baru ke polisi,” tutur Deden, Rabu 13 Februari 2019.

Tiba-tiba, lanjut dia, sejumlah polisi mendatangi mereka dan memintanya untuk meninggalkan lokasi karena akan ada sekelompok orang yang menuju ke tempat tersebut. Namun, polisi tidak memberi tahu jumlahnya.

Deden dan rekan-rekannya enggan meninggalkan lokasi karena maksud kedatangannya belum tersampaikan. Apalagi, dia merasa datang dengan cara dan tujuan yang baik. Mereka tak membawa senjara. 

Massa kemudian datang. Bentrokan pun tak terelakkan. “Bisa dibuktikan kok di video yang beredar, kami melawan dengan tangan kosong atau alat yang bisa kami dapat di dekat kami,” kata dia.

Hari itu, Deden menyaksikan tiga saudara seimannya tewas karena diserang menggunakan senjata tajam. Ia yang susah payah menghindari hujaman celurit dan golok, tak kuasa membantu. 

Begitupula polisi. Tak ada satu pun petugas keamanan yang berani melerai. Sebuah mobil aparat habis dibakar massa, satu dimasukkan ke jurang. 

Deden  yakin, ada yang memobilisasi massa itu. Sebab, dia merasa janggal, 1.500 orang bisa berkumpul secara spontan. Tapi kecurigaan tersebut tak pernah ditindaklanjuti polisi.

Usai bentrok Cikeusik, polisi membawa Deden dan 12 rekannya ke RSUD Serang. Namun, pihak rumah sakit angkat tangan dengan kondisi Deden. Tangan dan kakinya nyaris putus. Tak ada dokter ahli yang bisa menanganinya ketika itu.

Keluarganya pun harus beradu argumen dengan kepolisian untuk bisa membawa Deden ke RSPP. Sampai akhirnya, polisi mengizinkannya.

“7,5 jam saya dioperasi untuk menyambungkan tangan saja. Dokter bilang, baru kali ini ada operasi selama itu di RSPP. Orang tangan saya mau putus dan sudah ada beberapa jaringan yang busuk. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk hidup dan menggunakan tangan kaki saya kembali. Dua minggu saya dirawat. Sekarang sudah bisa digerakkan,” ujar Deden.

Usai pulih, ia kembali berurusan dengan hukum. Polisi menyangkakan empat pasal kepadanya, yakni, provokasi, penganiayaan, kepemilikan senjata tajam dan melawan petugas. Namun pada akhirnya, polisi menjeratnya dengan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan Pasal 212 KUHP tentang perlawanan terhadap petugas kepolisian.

Ia ditahan selama enam bulan. “Wong saya dipenjara bukan karena nyopet atau korupsi. Yang saya sayangkan, 12 pembunuh saudara saya malah dihukum 3-5 bulan,” ucap Deden.

Usai kejadian itu, dia dan pengikut Ahmadiyah lainnya selalu berhati-hati dalam bertindak dan bertutur. Tidak kepada sembarang orang mereka mau terbuka. Mereka pun tidak pernah bersuara di ruang publik, media sosial sekalipun.

“Karena kita tidak tahu, kita sedang berhadapan dengan siapa. Bagaimana kalau lawan bicara kita ternyata kelompok garis keras? Kami saling menjaga saja,” kata dia.

Baru belakangan Deden dan warga Ahmadiyah lain berani mengeluarkan pendapat di  ruang publik dan media sosial. “Saya juga sudah berani komen-komen di Twitter. Apalagi pada pemerintahan saat ini, kami merasa aman,” kata Deden. 

Sementara, pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab pada akhir tahun lalu melemparkan kembali isu NKRI Bersyariah terkait dukungannya kepada salah satu peserta Pilpres 2019.

Akun twitter @RizieqSyihabFPI, mengunggah poster isu NKRI Bersyariah disertai gambar dirinya dan Prabowo-Sandi. Wacana NKRI Bersyariah juga pernah dia bukukan dengan judul Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah.

Deden kemudian berkomentar, “Mau sampai kapan begini?”

“NKRI harga mati, final, tidak ada lagi embel-embel syariah. Cukup bank saja yang bersyariah. Apalagi kita ini bukan negara Islam. Indonesia terdiri dari ribuan budaya. Beda itu indah. Sudahlah, Pancasila final, NKRI harga mati,” lanjut Deden yang kini menjabat sebagai Ketua Ahmadiyah Bekasi dan Asisten Humas Pengurus Besar Ahmadiyah itu.

Hal yang sama disampaikan oleh seorang jemaah Ahmadiyah berinisial S. Dia mengatakan, kini hidupnya lebih mudah. Dia juga bertempat tinggal dan bekerja di lingkungan dengan tingkat toleransi tinggi. Dia pun bebas bersuara bahwa ia adalah pengikut Ahmadiyah.

Berbeda dengan beberapa tahun lalu. Ketika menikah saja, dia harus menumpang ke kota lain. Sebab, sulit untuk mengurus surat-surat pernikahan di kota asal calon istrinya.

Dia bahkan menyebut, sejumlah jemaah lain di lokasi itu tidak mendapatkan e-KTP lantaran keyakinannya yang berbeda dengan masyarakat sekitar. Saat berbincang dengan Liputan6.com pun, dia tidak ingin daerah asal pasangan hidupnya disebut.

“Dulu saya harus menikah di tempat lain. Sulit mengurusnya bahkan ada yang tidak dapat e-KTP. Alhamdulillah di tempat lain diberi kemudahan dan kami tidak perlu menyembunyikan identitas sebagai seorang Ahmadiyah,” ujar S.

Dia pun tak ingin mengalami deja vu. Dia tidak mau lagi terkungkung dengan konsep yang diwacanakan Rizieq Shihab.

Sementara, Slamet, warga Kudus, Jawa Tengah yang baru dua tahun ini mualaf juga tak paham dengan konsep NKRI bersyariah yang diwacanakan Rizieq. Terlebih, baru dua tahun ini dia bisa memeluk agama pendahulunya.

Sebelum kemerdekaan, orangtuanya tidak memiliki kebebasan untuk memeluk agama Islam karena saat itu tak ada ruang publik yang manusiawi. Keduanya memutuskan berpindah agama.

“Jika sekarang ada yang menyerukan NKRI bersyariah, justru mundur dong. Warga seperti saya sebenarnya hanya butuh ruang publik yang manusiawi. Tanpa rasa takut kita bisa menegakkan apa yang kita yakini. Kita hanya butuh damai,” kata pria 57 tahun itu kepada Liputan6.com.

2 dari 3 halaman

Harus Paham Konsep

Lalu, masih haruskah kita mempertimbangkan wacana Rizieq Shihab soal NKRI bersyariah atau lebih memilih ruang publik yang manusiawi?

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), Marsudi Syuhud mengatakan, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, masyarakat harus tahu terlebih dahulu tentang makna kata “bersyariah”. Setelah itu, baru bisa membahas soal pilihan tersebut.

“Yang harus dipahami oleh muslim maupun nonmuslim, Bangsa Indonesia, sesungguhnya kata bersyariah itu seperti apa sih? Teorinya bagaimana? Bersyariah itu bukan hanya untuk muslim tapi untuk siapa saja. Maka kaidahnya di mana ada kemaslahatan, kebaikan, untuk publik, untuk siapa saja, maka sesungguhnya sudah memakai syariat Allah,” kata Marsudi saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (14/2/2019).

Dia pun memberikan gambaran tentang permasalahan ini melalui Undang-Undang Lalu Lintas. UU tersebut diciptakan untuk mengatur segala sesuatu tentang yang berhubungan dengan lalu lintas, agar tidak terjadi kecelakaan dan tercipta keteraturan, seperti rambu-rambu dan batas kecepatan maksimal.

“Itu untuk kemaslahatan tidak? Untuk kemaslahatan, biar tidak tabrakan. Berarti UU Lalu Lintas bersyariah tidak? Bersyariah.

Pertanyaan selanjutnya, apakah ruang publik kita sudah baik? Sudah manusiawi?

Marsudi menilai, proses menuju baik itu tidak ada ujungnya. Amerika saja, lanjut dia, tidak berhenti untuk menjadi baik dan lebih baik.

Bagi dia, ruang publik yang berdasarkan Pancasila pada saat inipun sudah bersyariah, meski terus berproses menjadi lebih baik.

“Ruang publik hari ini alhamdulillah dengan dasar negara kita Pancasila, ya itu tadi, penjelasan Pancasila sama dengan UU Lalu Lintas. Pancasila hadir kesepakatan, maka sudah sesuai syariah belum? Sudah, karena untuk kemaslahatan,” tutur Marsudi.

Hal serupa diungkapkan oleh negarawan, Ahmad Syafii Maarif. Pria yang akrab disapa Buya ini menilai, NKRI bersyariah dengan sendirinya akan tercipta ketika norma-norma agama, sosial dan hukum dijalankan.

“Kalau Islam yang benar, tidak perlu itu perlu NKRI bersyariah. Islam yang selaras dengan kemanusiaan sudah mewujudkan NKRI bersyariah,” kata Buya kepada Liputan6.com.

Dia pun pernah membahas wacana NKRI bersyariah dan ruang publik manusiawi dalam bukunya yang berjudul Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan

Dia menyayangkan pendapat beberapa orang yang menuduh sistem demokrasi, paham keberagaman, toleransi, dan pesan anti-kekerasan bukanlah napas Islam. Baginya, yang terjadi justru sebaliknya.

Buya Maarif berpendapat, sesungguhnya Islam Indonesia tidaklah antidemokrasi. Indonesia sekarang ini, lanjut dia, beruntung karena memiliki Islam yang terbuka akan prinsip demokrasi.  


3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

JK Soal Slamet Ma’arif Tersangka: Bedakan Kriminalisasi dengan Masalah Hukum

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta penetapan tersangka Ketum PA 212 Slamet Ma’arif dibedakan dengan kriminalisasi. Jika harus disebut kriminalisasi, maka masalah hukum yang menjerat Slamet perlu dikaji dengan baik.

“Tentu Kita harus bedakan kriminalisasi dengan masalah hukum. Kalau ya memang, ya perlu dikaji dengan baiklah,” kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).

JK mengatakan setiap pelanggar hukum memang harus ditindak dengan penegakan hukum. JK pun mengingatkan penegak hukum agar adil dalam menegakkan hukum kepada siapa saja.
“Hukum memang harus diterapkan, tetapi harus adil pada penerapannya,” ujarnya.

Sementara itu, Polri sedianya melakukan pemeriksaan terhadap Slamet pada Rabu (13/2). Namun pemeriksaan itu diundur menjadi Senin (18/2).

“Info terakhir yang kami dapat pemeriksaan pada hari Rabu nanti minta dilakukan pada Senin. Hari Senin nanti akan dimintai keterangan di Polda Jateng,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (12/2).

Pemintaan pengunduran jadwal pemeriksaan, menurut Dedi, diajukan pihak pengacara Slamet Ma’arif. Menurut Dedi, pemeriksaan juga akan berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu.

“Proses pemeriksaan akan diverifikasi kembali sesuai dengan fakta diajukan oleh Bawaslu menyangkut masalah dan bentuk pelanggaran pemilu dilakukan,” ujar Dedi.

Slamet Ma’arif mengatakan penetapan dirinya sebagai tersangka memilukan dan memalukan hukum. Slamet menyebut dirinya kini khawatir rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu dan penegak hukum.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet.

Polri menepis penilaian Slamet, dengan menegaskan semua warga negara sama di mata hukum. “Kami menjunjung persamaan, sama di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Warga negara berhak menyampaikan keberatan-keberatannya. Silakan saja (keberatan), asal tetap pada koridor hukum,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.
(nvl/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

3 Hal Soal Penetapan Tersangka Ketua Alumni 212 Slamet Ma’arif

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif ditetapkan sebagai tersangka kasus pelanggaran kampanye.

Oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, penetapan tersebut dinilai ada kejanggalan. Namun, Sohibul mengaku tetap menghormati proses hukum.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyebut bahwa penetapan tersangka pada Ketua Alumni 212 Slamet Maarif telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Semua berproses hukum. Kami menjunjung persamaan kedudukan di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Berikut ini sejumlah fakta penetapan tersangka Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang dihimpun dari Liputan6.com:

2 dari 5 halaman

1. Jadi Tersangka Sejak 9 Februari

Surat panggilan bernomor S.Pgl/48/II/2019/Reskrim Resor Surakarta menjadi dasar penetapan tersangka terhadap Slamet Ma’arif. Surat tersebut dikeluarkan pada Sabtu, 9 Februari 2019 kemarin dan ditandatangani Kompol Fadli selaku penyidik.

Kapolres Surakarta Kombes Ribut Hari Wibowo pun membenarkannya saat dikonfirmasi.

“Betul kami panggil sebagai tersangka,” katanya saat dikonfirmasi, Minggu, 10 Februari 2019.

Dalam surat itu, Slamet disangka melakukan tindak pidana pemilu karena berkampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1).

Kampanye berlangsung ketika dia menyampaikan ceramah pada kegiatan Tabligh Akbar PA 212 Solo Raya di Gladak, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Minggu, 13 Januari 2019.

3 dari 5 halaman

2. Jadi Tersangka Setelah Diperiksa sebagai Saksi

Sebelumnya slamet Maarif telah menjalani pemeriksaan di Mapolresta Surakarta selama lebih kurang 6,5 jam, Kamis, 7 Februari 2019.

“Alhamdulillah tadi sudah diperiksa, dan ada 57 pertanyaan yang diberikan kepada saya. Saya jawab satu persatu,” ungkapnya waktu itu.

Namun, Slamet tetap meyakini dirinya tak melanggar aturan kampanye seperti yang telah dituduhkan.

4 dari 5 halaman

3. Status Tersangka Sesuai Prosedur Hukum

Penetapan tersangka Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma’arif telah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal ini diungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Jakarta, Senin kemarin.

Maarif terbukti melakukan pelanggaran karena berkampanye di luar jadwa yang telah ditentukan. 

“Semua berproses hukum. Kami menjunjung persamaan kedudukan di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” kata Brigjen Dedi di Mabes Polri, Jakarta.

Dia mengaku, Polri tidak bekerja sendiri dalam mengusut kasus tyang melibatkan wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu. Pihaknya juga bekerja sama dengan Bawaslu. 

5 dari 5 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

PAN Minta Aparat Adil Tangani Dugaan Pelanggaran Kampanye Slamet Ma’arif

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, aparat penegak hukum harus adil dalam menangani dugaan pelanggaran kampanye oleh Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif. Jika tidak, kata dia, akan menggerus kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

“Jadi kalau penegak hukum yang dikatakan adil tapi dirasakan publik tidak memenuhi rasa keadilan tentu akan menggerus kepercayaan kepada aparat penegak hukum itu sendiri,” kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Dia mengakui, penetapan Slamet Ma’arif sebagai tersangka adalah kewenangan penegak hukum. Namun, dia heran dengan adanya ulama yang dikenakan Undang-Undang ITE. 

“Kalau ada perbedaan dikit-dikit kena UU ITE ya keadilan akan dirasakan publik ya. Itu kan nanti kalau dirasa tidak adil ya akan merusak kepercayaan terhadap aparat penegak hukum,” ungkapnya.

Sebelumnya, polisi menetapkan Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma’arif, menjadi tersangka. Slamet disangka melakukan tindak pidana pemilu karena melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1).

Kampanye di luar jadwal itu berlangsung ketika dia menyampaikan ceramah pada kegiatan Tabligh Akbar PA 212 Solo Raya di Gladak, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, pada Minggu, 13 Januari 2019.

Slamet sendiri sebelumnya sudah menjalani pemeriksaan di Mapolresta Surakarta selama lebih kurang 6,5 jam, Kamis 7 Februari 2019. Selama pemeriksaan tersebut, Slamet mengaku dicecar dengan 57 pertanyaan oleh penyidik Polresta Solo.

Meski begitu, Slamet meyakini bahwa dirinya tidak melakukan pelanggaran kampanye seperti yang ditudingkan oleh pelapor. “Alhamdulillah tadi sudah diperiksa, dan ada 57 pertanyaan yang diberikan kepada saya. Saya jawab satu persatu,” kata Slamet Ma’arif waktu itu.

2 dari 3 halaman

Penjelasan Polisi

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa penetapan Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma’arif sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal, sudah melalui prosedur hukum yang berlaku.

“Semua berproses hukum. Kami menjunjung persamaan kedudukan di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” kata Brigjen Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Polri tidak bekerja sendiri dalam mengusut kasus yang melibatkan wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu, namun juga bekerja sama dengan Bawaslu.

Slamet rencanya akan kembali diperiksa pada Rabu, 13 Februari 2019. Mengenai status Slamet yang telah menjadi tersangka, Kapolres Surakarta Kombes Ribut Hari Wibowo membenarkannya.

“Betul kami panggil sebagai tersangka,” katanya saat dikonfirmasi, Minggu, 10 Februari 2019.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Fadli Zon: Kami Akan Bela Slamet Ma’arif Habis-Habisan

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, pihaknya akan membela Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran kampanye oleh Mapolresta Surakarta. Fadli menilai, pelanggaran hanya bersifat administratif saja.

“Saya kira kami akan bela habis-habisan tentu saja. Karena menurut saya ini tidak perlu. Kalau kita lihat apa yang terjadi ini kan bersifat administratif saja ya,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Fadli meminta agar kasus ini tidak dikriminalisasi. Pasalnya, banyak juga kasus pelanggaran kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 01 namun tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian.

“Jangan dikriminalisasi. Banyak juga pelanggaran yang dilakukan paslon 01 tapi tidak ditindaklanjuti,” ungkap dia.

Dia juga menduga ada penargetan secara sengaja pada anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Hal itu kata dia terlihat dari beberapa kasus yang menimpa anggota BPN seperti Ahmad Dhani dan Slamet Ma’arif.

“Ini polanya makin hari mendekati pemilu makin banyak tokoh-tokoh yang merupakan bagian dari BPN seperti ditarget,” ujarnya.

Upaya penargetan itu diduga Fadli untuk menekan kritik ke pemerintah. Serta menghambat kinerja pemenangan Prabowo-Sandiaga.

“Sekaligus juga menghambat kerja BPN untuk memenangkan Prabowo-Sandi,” ucap dia.

2 dari 3 halaman

Soal Dukungan Muchdi PR

Selain itu, Fadli Zon juga enggan ambil pusing dengan langkah Wakil Ketua DPP Partai Berkarya Mayjend (Purn) Muchdi PR yang mengalihkan dukungan ke pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Sebab, kata dia sudah banyak juga jenderal purnawirawan lain yang mendeklarasikan mendukung Prabowo-Sandi.

“Enggak ada masalah, itu hak pribadi. Kita sudah ratusan jenderal-jenderal hebat ikut bergabung dengan kita,” kata Fadli.

Dia menilai tidak perlu ada yang ditakuti dari peralihan dukungan Muchdi ke kubu Jokowi. Meskipun jenderal yang disebut-sebut itu ahli dibidang intelijen.

“Enggak, kita juga ahli (intelijen) kok. Kita juga ahli banyak yang ahli ya,” ungkap Fadli.

Dia juga menegaskan yang bersangkutan tidak pernah ada komunikasi dengan Partai Gerindra. Karena, Muchdi sudah lama hengkang dari partai besutan Prabowo Subianto itu.

“Jarang ya karena kan Pak Muchdi ini kan sudah dua kali pindah partai. Dari Gerindra pindah ke PPP, PPP pindah ke Berkarya. Jadi udah pindah-pindag hak beliaulah,” ucap Fadli.


Reporter: Sania Mashabi

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

TKN soal Slamet Ma’arif Tersangka: Jangan Selalu Merasa Benar

TKN soal Slamet Maarif Tersangka: Jangan Selalu Merasa Benar Foto: Abdul Kadir Karding. (Ari Saputra/detikcom).

Jakarta – Ketum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif merasa diperlakukan tidak adil menyusul penetapan tersangkanya dalam kasus pidana pemilu. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta Slamet dan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang membelanya untuk fair.

“Di era politik ini, apapun yang terjadi, yang merugikan BPN Prabowo-Sandiaga pasti tuduhannya ke pemerintah, itu tidak fair,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Senin (11/2/2019).

Karding menegaskan, penetapan Slamet Ma’arif sebagai tersangka bukan asal-asalan. Masalah pidana dalam pemilu pun juga sudah diatur dalam UU Pemilu dan ditagani oleh Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu).


“Itu kewenangan di Gakkumdu, ada Jaksa, Polisi dan Bawaslu. Kalau kemudian dia tersangka itu artinya ada bukti hukum yang nyata yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penyidik , apalagi sekarang ini seluruh proses-proses itu terbuka, apalagi kalau dia tokoh publik,” kata Karding.

Menurutnya, Gakkumdu pun tak akan aneh-aneh dalam penanganan kasus pemilu. Sebab hal tersebut bisa menjadi masalah dan menyerang balik penegak hukum.

“Kita fair aja, pengadilan terbuka kok, boleh didampingi pengacara, boleh di-medsoskan. Akan dapat dibuktikan di pengadilan. Pasti mereka punya bukti yang cukup. Tidak semua apa-apa ujungnya ke pemerintah, nggak bisa. Kita menganut sistem persamaan di mata hukum dan hukum yang tidak bisa diintervensi. Pengadilan memiliki independensi yang tinggi terhadap satu kasus,” tutur anggota Komisi III DPR itu.

Karding pun menyebut tim sukses dan pendukung Prabowo-Sandiaga selalu menuduh pemerintahan Presiden Joko Widodo bila ada pihaknya yang terkena masalah. Itu menurutnya justru sikap yang tidak adil.

“Masalahnya segala sesuatu yang terjadi terhadap gengnya BPN Prabowo ini, kelompok BPN, apa-apa kalau yang salah itu tuduhannya, framingnya adalah kriminalisasi, framingnya adalah pekerjaan pemerintah, dalangnya pemerintah, saya kira itu juga tidak fair,” sebut Karding.

Politikus PKB ini mengimbau Badan Pemenagan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dan para simpatisan pasangan nomor urut 02 itu, termasuk Slamet Ma’arif untuk bijaksana dalam bersikap. Bila tidak ingin terkena kasus, kata Karding, mereka diminta untuk menjaga sikap dan tutur katanya.

“Kalau tidak ingin kena masalah, jangan berbuat salah. Kita harus proporsional. Jangan mau selalu merasa benar bisa omong apa saja tidak tersentuh hukum, setelah dihukum nyalahkan Jokowi,” katanya.

Seperti diketahui, Slamet Ma’arif menjadi tersangka terkait dugaan pelanggaran pemilu dalam acara tablig akbar PA 212 Solo Raya pada 13 Januari 2019. Kubu Prabowo-Sandiaga membela Slamet habis-habisan.

Slamet Ma’aruf sendiri menyatakan tidak adil terhadap penetapan status tersangkanya. Polisi memastikan sudah melakukan prosedur yang semestinya. Slamet ditetapkan sebagai tersangka karena polisi sudah punya bukti kuat terkait kasus tersebut.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet kepada wartawan, Senin (11/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jadi Tersangka, Ketum PA 212: Memilukan dan Memalukan Hukum

Jakarta – Polres Surakarta menetapkan Ketua Umum PA Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif sebagai tersangka dugaan pelanggaran pemilu terkait tablig akbar PA 212 di Solo. Slamet menyebut hukum di Indonesia saat ini memilukan.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet kepada wartawan, Senin (11/2/2019).

Slamet menyebut dirinya kini khawatir rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu dan penegak hukum. Dirinya mengaku akan segera berkoordinasi dengan tim pengacara.
“Saya khawatir kepercayaan rakyat kepada penegak hukum dan penyelenggara pemilu akan hilang. Langkah berikut saya akan komunikasi dengan pengacara,” tutur Slamet.
Dalam surat panggilan yang beredar di media sosial, Slamet Ma’arif akan dipanggil ke Polres Surakarta pada Rabu (13/2). Di surat itu, Slamet juga sudah menyandang status tersangka.

“Betul kami panggil sebagai tersangka,” kata Kapolres Surakarta Kombes Ribut Hari Wibowo, saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (10/2).
(gbr/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>