Syafii Maarif Sebut Klaim Kemenangan Sebelum Keputusan KPU Tak Perlu Didengar

Liputan6.com, Sleman – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif meminta masyarakat tidak perlu mendengar klaim kemenangan yang dilakukan kontestan dalam Pemilu 2019 sebelum muncul hasil penghitungan suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Saya rasa klaim-klaim itu bersifat ‘swasta’ (tidak resmi), jadi tidak perlu didengar, biar sajalah,” kata Syafii Maarif usai salat Jumat di Masjid Nogotirto, Sleman yang berada di kompleks kediamannya, Jumat (19/4/2019).

Menurut Buya Syafii, walaupun sudah ada hitung cepat yang dilakukan berbagai lembaga, para kontestan tidak perlu terburu-buru mengklaim menang atau kalah sebelum muncul hasil penghitungan resmi dari KPU yang akan diumumkan pada Mei 2019.

“Walaupun sudah ada hitung cepat yang mengeluarkan pendapat biarkan saja, sebagai rujukan saja,” kata anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini seperti dilansir Antara.

Menurut dia, siapa pun kontestan Pemilu 2019 yang menang harus diterima dan bagi yang kalah harus berlapang dada dengan menjunjung tinggi keutuhan bangsa serta nilai-nilai kebhinnekaan.

“Siapa pun pemenangnya kita terima, siapa pun yang kalah juga harus legowo dan mari kita sama-sama menjaga keutuhan bangsa, perdamaian bangsa, kebhinnekaan, pluralisme, sehingga bangsa ini utuh bersatu untuk mencapai tujuan kemerdekaan, yakni menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Syafii Maarif.

Habiburokhman Sakit Hati Puisi Neno Disebut Biadab

Jakarta – Juru Bicara Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Habiburokhman, mengatakan pernyataan mantan Ketum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif yang menyebut puisi Neno Warisman biadab sangat melukai hati. Pernyataan itu dinilainya berlebihan.

“Pernyataan Buya Syafii Maarif yang menyatakan puisi Neno Warisman biadab sangat melukai hati. Sejauh ini kami menempatkan Buya Syafii sebagai ulama dan cendekiawan berhati mulia, namun pernyataan beliau kali ini menurut saya sangat berlebihan dan cenderung tidak adil,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Jumat (1/3/2019).

“Kalau puisi Mbak Neno dianggap biadab karena mengarah ke politisasi agama, bagaimana dengan mereka yang juga diduga mempolitisasi agama di kubu politik sebaliknya? Apakah biadab juga? Atau hanya yang bertentangan dengan 01 yang biadab?” imbuhnya.

Menurut Habiburokhman, kata biadab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berkonotasi ekstrem dan dicontohkan dengan pemerkosaan anak di bawah umur. Habiburokhman sakit hati jika puisi Neno disamakan dengan pemerkosaan anak.

“Kata biadab mungkin berasal dari bahasa Persia yang berarti sekadar tidak bertata krama. Tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tersebut sangat ekstrem karena bisa berarti tidak beradab dan kejam dengan contoh pemerkosaan anak di bawah umur. Sakit sekali hati kami kalau puisi Mbak Neno disamakan dengan pemerkosaan anak di bawah umur. Terlebih jika yang menyampaikannya adalah sosok yang selama ini sangat kami hormati dan kagumi,” ungkapnya.

Politikus Gerindra ini meyatakan yang pantas dikatakan biadab adalah para koruptor dan pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan untuk menindas lawan politik.

“Menurut saya, yang layak dikatakan biadab adalah para koruptor pencuri uang rakyat, atau jika ada pihak yang menggunakan pengaruh kekuasaan untuk menindas dan memenjarakan lawan politik,” ucap Habiburokhman.

Sebelumnya, Mantan Ketum PP Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, bicara soal doa yang dibacakan Neno Warisman di Munajat 212. Buya Syafii menyebut apa yang disampaikan Neno biadab dan Neno tak mengerti agama.

“Itu puisi, itukan sudah saya (jelaskan). Saya kemarin di Jakarta bicara ini puisi biadab. Biadab itu bahasa Persia, Bi itu artinya tidak, adab itu tata krama,” jelasnya.

Buya Syafii mengatakan, doa yang dipanjatkan Neno Warisman dengan membawa nama tuhan ke ranah Pemilu tak tepat. Apa yang dilakukan Neno, bagi Buya Syafii adalah perbuatan biadab.

“Ini dia membuat (membawa nama) Tuhan dalam Pemilu, itukan biadab, dan dia nggak ngerti agama. Neno itu nggak paham agama,” tegasnya.
(azr/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jejak Tudingan Mobil Camry yang Bikin Mahfud Polisikan Kakek Kampret

Jakarta – Mahfud Md mempolisikan akun twitter Kakak Kampret @KakekKampret_ soal tuduhan mobil Camry. Mantan Ketua MK menilai cuitan Kakek Kampret sudah bentuk fitnah, bukan kritik lagi.

Kasus bermula saat @KakekKampret_ membuat cuitan dengan dimention ke @Mohmahfudmd, pada 27 Februari 2019, yaitu:

Saudara mahfud @mohmahfudmd apa bener Mobil Camry punya anda Plat B 1 MMD adalah setoran dari pengusaha besi kerawang ex cabub PDIP. Jika bener atas dasar apa pemberian itu kakek sekedar bertanya (ditambah dua emoticon tertawa-red)

Cuitan itu tidak digubris. Lalu @KakekKampret_ kembali mencuit:

Saudara mahfud @mohmahfudmd kenapa anda ga jawab pertanyaan kakek ini. Apa bener Toyota Camry B 1 MMD dari pengusan besi karawang, mantan ex cabub karawang dari PDIP..? saudar mahpud jawab lah (ditambah dua emotical tertawa-red)

Mahfud Md tidak terima dituduh hal demikian dan melaporkan ke Polres Klaten.

“Laporan terkait hoaks yang menyangkut saya. Dan ini bagi saya yang begini-begini ini tidak bisa dibiarin. Kalau diskusi publik tidak masalah tapi kalau menyangkut harkat pribadi harus diselesaikan lewat polisi,” kata Mahfud Md di Polres Klaten, Jumat (1/3/2019).

Usai melapor, Mahfud Md menjelaskan asal-usul mobilnya.

“Saya beli mobil itu tahun 2013, tiga hari sebelum saya pensiun dari MK, karena mobil saya akan ditarik oleh negara. Saya tarik uang saya untuk membeli mobil cash. Kenapa dikaitkan dengan pilbup yang terjadi tahun 2015, tidak ada hubungannya,” ujar dia.

Lalu Mahfud kembali bercuit di Twitter menjawab banyak pertanyaan warganet.

Sudah lapor, giliran Kakek untuk menyelesaikan sendiri. Saya akan ikuti terus

Tidak berapa lama, akun @raffie aqmal mengomentari sikap Mahfud Md, yaitu:

Zaman SBY paling aman bagi rakyat Indonesia. Zaman sekarang cuma bertanya saja d laporin dan yang laporinnya pendukung petahana langsung diproses. Jikalah yang laporin kubu oposisi walaupun itu penghinaan dan penyebar hoax, pastilah MANGKRAK..! Di sini saya belajar bahwa rezim ini… (ejaan sudah disesuaikan-red).

Mendapati komentar di atas, Mahfud Md mencoba menjelaskan yaitu pelaporannya tidak terkait pemilu.

Bung Raffie, ini tak ada kaitannya dengan Pemilu. Ini soal tudingan secara insinuatif bahwa saya pernah menerima setoran mobil dari seseorang. Saya tak tahu dan tak ingin tahu, dia itu pendukung siapa. Cuitannya sampai dua kali dengan sangat insinuatif (ejaan sudah disesuaikan-red).

Wakil Ketua MPR Zaenal Maarif pernah digelandang ke pengadilan karena pengaduan Pak SBY. Eggy Sujana juga dihukum setelah diadukan. Masak, dibilang tak ada (Zaman SBY tidak ada pelaporan-red). Hukum tetaplah hukum. Setiap hari saya dikritik oleh banyak akun tapi tak pernah saya laporkan karena hanya beda pendapat. Kalau memfitnah, beda.

Akun Ahmad Rohiman @kangimanow memention dengan simpati:

Saya turut sedih pak atas fitnah itu…

Mahfud lalu menjawab:

Mas Rohimin, tiap hr sy dpt banyak kritik terbuka ka ka. Tp sy tak pernah mengadu. Yg Kakek Kampret ini beda, dia memfitnah dan nyebar hoax. Tak bisalah dia mengelak dgn alasan hanya “bertanya”. Bertanya, kok lewat fitnah terbuka? Kalau betul bertanya, kan bisa lewat DM Twitter.

(asp/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Puisi Neno Disebut Biadab, BPN Prabowo: Pak Buya Syafii Khilaf?

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membela Neno Warisman yang puisinya disebut mantan Ketum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif biadab. BPN mempertanyakan di mana letak kesalahan puisi Neno.

“Mbak Neno sejak dulu memang dikenal antara lain karena puisi. Dia sering menulis dan membaca puisi. Jika sekarang dia menyontoh doa Rasulullah SAW dalam puisinya, salahnya di mana?” kata anggota Dewan Pakar BPN Prabowo-Sandiaga, Dradjad Wibowo kepada wartawan, Jumat (1/3/2019).

Menurut dia, orang yang berkarya lewat puisi harus dihormati. Jika tak setuju, kata Dradjad, lebih baik membuat puisi lain asalkan tidak merevisi doa.

“Orang berkarya seni melalui puisi ya kita hormati lah. Jika tidak sepakat dengan isinya, orang bisa bikin puisi lain yang dia cocok. Yang penting tidak merevisi doa hehe,” ucap politikus PAN itu.
Dradjad pun mempertanyakan apakah Buya Syafii sedang khilaf karena pernyataannya tersebut. Meskipun demikian, ia tetap mendoakan kebaikan bagi Buya Syafii.

“Apa Pak Syafii sedang khilaf ya? Saya mendoakan kebaikan bagi beliau,” ungkap Dradjad.

Sebelumnya, mantan Ketum PP Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, bicara soal doa yang dibacakan Neno Warisman di Munajat 212. Buya Syafii menyebut apa yang disampaikan Neno biadab dan Neno tak mengerti agama.

“Itu puisi, itu kan sudah saya (jelaskan). Saya kemarin di Jakarta bicara ini puisi biadab. Biadab itu bahasa Persia, Bi itu artinya tidak, adab itu tata krama,” jelasnya.

Buya Syafii mengatakan, doa yang dipanjatkan Neno Warisman dengan membawa nama tuhan ke ranah Pemilu tak tepat. Apa yang dilakukan Neno, bagi Buya Syafii adalah perbuatan biadab.

“Ini dia membuat (membawa nama) Tuhan dalam Pemilu, itukan biadab, dan dia nggak ngerti agama. Neno itu nggak paham agama,” tegasnya.

Saksikan juga video ‘TKN soal Puisi Neno Warisman: Tuhan Tak Perlu Diancam!’:

[Gambas:Video 20detik]

Ikuti Perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(azr/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polri: Penghentian Kasus Slamet Ma’arif Sesuai Prosedur

Liputan6.com, Jakarta – Polri memastikan penghentian kasus dugaan pelanggaran kampanye yang menyeret Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif sesuai prosedur. Polri juga memastikan tak ada nuansa politik pada penghentian kasus tersebut.

“Enggak ada (nuansa politik). Polisi profesional dalam proses penyidikan. Itu menyangkut integritas penyidik juga,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Dedi menegaskan, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Slamet dilakukan sesuai fakta hukum yang ditemukan.

“Artinya fakta-fakta hukum yang secara komprehensif dengan prespektif bukan hanya dari sudut pandang polisi, tapi dari saksi ahli, dan dari pihak lain yang memiliki kompetensi untuk menilai suatu peristiwa itu,” tuturnya.

Bukan itu saja, gelar perkara yang memutuskan penghentian kasus Slamet Ma’arif juga dihadiri oleh unsur dari Bawaslu dan Kejaksaan sebagai kesatuan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang menangani pelanggaran Pemilu. Sehingga keputusan tersebut tidak dilakukan oleh kepolisian secara sepihak.

“Gelar perkara kan diundang, jadi gelar perkara semua terkait dalam rangka memutuskan apa yang menjadi rekomendasi dalam gelar itu, dan itu hasilnya (dihentikan),” ucap Dedi.

2 dari 2 halaman

Kasus Pidana Pemilu

Sebelumnya, Slamet Ma’arif dinyatakan bebas dari jerat hukum terkait kasus pidana pemilu yang ditangani Polresta Surakarta. Kasus dugaan pelanggaran kampanye yang menyeretnya resmi dihentikan polisi.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Agus Tri Atmaja, ada tiga hal mendasari penghentian kasus ini.

Pertama dari penafsiran makna kampanye yang berbeda-beda dari para ahli pidana dan KPU. Karenanya, polisi tidak bisa melimpahkannya ke kejaksaan.Kedua, yakni unsur niat atau mens rea belum bisa dibuktikan.

Hal ini berkait dengan ketidakhadiran Slamet Ma’arif menjalani proses pemeriksaan yang hanya bertenggat waktu 14 hari. Ketiga, hal-hal tersebut sudah disepakati dengan Sentra Gakkumdu secara bersama.


Sakasikan Video Pilihan Berikut Ini:

Fakta-fakta Dihentikannya Kasus Pemilu Slamet Ma’arif

Jakarta – Kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang menjerat Ketum PA 212 Slamet Ma’arif di Polres Surakarta ditutup. Salah satu alasannya, polisi belum berhasil membuktikan niat atau mens rea dari Slamet.

Pada kasus ini, Slamet dijerat Pasal 492 dan 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang melakukan kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye. Dugaan pelanggaran dilakukan saat dia menjadi pembicara dalam tablig akbar PA 212 di Solo pada 13 Januari 2019.

Polisi menjelaskan ada tiga alasan yang menjadi dasar dihentikannya penyidikan kasus pemilu Slamet Ma’arif. Berikut fakta-faktanya:

– Beda Penafsiran Makna Kampanye

Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Agus Tri Atmaja mengatakan, kasus pemilu Slamet Ma’arif disetop lantaran adanya perbedaan antara ahli pidana pemilu dan KPUD Surakarta dalam menafsirkan makna kampanye. Dihentikannya kasus ini berdasarkan keputusan antara Sentra Gakkumdu dengan para ahli.

“Hasil pembahasan terhadap hal tersebut dengan melibatkan Sentra Gakkumdu, para ahli dengan koordinasi, diperoleh keputusan bahwa perbuatan yang dilakukan Slamet Ma’arif pada saat itu belum bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Berarti ditutup (kasusnya),” ujar Agus kepada detikcom ketika dihubungi, Senin (25/2/2019).

– Unsur Mens Rea

Penjelasan polisi selanjutnya atas dihentikannya kasus pemilu Slamet Ma’arif ini yakni karena unsur mens rea atau niat pelaku belum bisa dibuktikan. Kombes Agus Tri Atmaja mengatakan dari pihaknya telah menyikapi kasus tersebut dengan netral, objektif, dan profesional. Penyidik, tambah Agus, menghormati pendapat dari semua unsur di Sentra Gakkumdu Surakarta.

“Kedua, unsur mens rea atau niat pelaku belum bisa dibuktikan,” ujar Agus.

Unsur mens rea belum terbukti karena Slamet belum sempat hadir dalam agenda pemeriksaan sebagai tersangka. Sementara polisi, berdasarkan undang-undang pemilu, hanya memiliki batas waktu 14 hari untuk melakukan penyidikan.

– Dihentikan karena Keputusan Rapat Sentra Gakumdu Solo

Kombes Agus Tri Atmaja mengatakan unsur terakhir yang menyebabkan kasus pemilu Slamet Ma’arif dihentikan yakni berdasarkan keputusan rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Solo. Penyidik, tambah Agus, menghormati pendapat dari semua unsur di Sentra Gakkumdu Surakarta.

“Unsur ketiga, keputusan rapat Sentra Gakkumdu Solo,” ucap Agus.

Dihentikannya kasus pemilu ini juga menyatakan status tersangka Slamet Ma’arif gugur. Ketum PA 212 itu bersyukur karena kasus tersebut dihentikan. Dia mengapresiasi sikap Polri dan berharap hal tersebut terus dijaga selama gelaran Pemilu 2019.

“Alhamdulillah, semoga Polri tetap profesional dalam mengawal pilpres dan pileg,” kata Slamet saat dihubungi terpisah.
(idn/aud)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kasus Pemilu Dihentikan, Status Tersangka Slamet Ma’arif Gugur

Jakarta – Kasus dugaan pidana pemilu Slamet Ma’arif ditutup alias dihentikan Polres Surakarta. Status tersangka Slamet Ma’arif dinyatakan Polri gugur.

“Sudah habis masa penyidikan. Tidak bisa dilanjutkan proses hukumnya,” kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Agus Tri Atmaja saat dihubungi detikcom, Senin (25/2/2019).

Kombes Agus membenarkan Slamet Ma’arif kini tidak lagi berstatus tersangka sejak penyidikan dinyatakan ditutup. “Iya,” jawabnya.

Penghentian kasus Slamet Ma’arif, dijelaskan Agus, diputuskan berdasarkan rapat Sentra Gakkumdu yang melibatkan para ahli.

“Diperoleh keputusan bahwa perbuatan yang dilakukan Slamet Ma’arif pada saat itu belum memenuhi unsur tindak pidana pemilu,” sebut Agus.

Alasan pertama, penafsiran makna kampanye yang berbeda-beda dari para ahli pidana dan KPU. Kedua, unsur niat atau mens rea belum bisa dibuktikan

“Karena sampai sekarang tersangka dipanggil belum bisa hadir, sedangkan kami punya waktu 14 hari,” katanya

Penghentian kasus Slamet Ma’arif ini disepakati dalam rapat Sentra Gakkumdu Surakarta.

Selain itu, Agus menekankan, Polri tetap bersikap netral, objektif, dan profesional dalam menangani kasus. Selain itu, Polri mempertimbangkan unsur Sentra Gakkumdu bila pidana yang ditangani terkait pelanggaran pemilu.

“Polri tidak mengkriminalisasi ulama, Polri tetap akan mengawal agar pemilu atau kampanye selalu dalam koridor hukum. Polri tetap menjaga pemilu tidak mengeksploitasi isu-isu SARA dan Polri akan tetap menjamin situasi kondusif keamanan dengan mengedepankan supremasi hukum,” tegas Kombes Agus.
(fdn/jbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kasus Pidana Pemilu Slamet Ma’arif Dihentikan, Ini Kata Pengacara

Jakarta – Polres Surakarta menghentikan penyidikan kasus dugaan pelanggaran pidana Pemilu dengan tersangka Slamet Ma’arif. Tim pengacara Slamet Ma’arif mengaku belum menerima pemberitahuan soal penghentian kasus tersebut.

“Kami penasihat hukum belum mendapatkan informasi tentang penghentian penyidikan secara resmi kepada penasihat hukum dan klien kami,” ujar pengacara Slamet Ma’arif, Achmad Michdan, saat dimintai konfirmasi, Senin (25/2/2019).

Namun, tim pengacara sambung Michdan sudah menduga dari awal kasus tidak dapat dilanjutkan. “Karena ini sumir,” sebut dia.

Alasannya, posisi Slamet Ma’arif sebagai subyek hukum dalam dugaan kasus Pemilu belum jelas. Hal ini menurut Michdan terkait dengan posisi Slamet Ma’arif yang disebut terkait dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Kita bersikukuh Pak Slamet Ma’arif belum bisa disebut sebagai subyek hukum tindak pidana pemilu karena belum menerima surat keputusan (sebagai) tim pemenangan, belum ada konfirmasi, jadi beliau menyangkal (terkait tim pemenangan). Artinya Pasal 280 UU Pemilu posisinya harus sebagai subyek berkepentingan pada Pemilu,” papar Michdan.

Alasan kedua, Michdan menyebut belum ada aturan jelas mengenai jadwal rapat umum.

“Tata cara lokasi kampanye seperti apa, batasan, larangan belum ada aturannya. Ini yang menurut kami harus diperiksa ahli ini pidana pemilu atau bukan,” sambung Michdan.

Sebelumnya Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Agus Tri Atmaja menyatakan kasus dugaan pidana Pemilu dengan tersangka Slamet Ma’arif ditutup. Salah satu alasannya karena niat atau mens rea Slamet Ma’arif belum ditemukan.

“Hasil pembahasan terhadap hal tersebut dengan melibatkan Sentra Gakkumdu, para ahli dengan koordinasi, diperoleh keputusan bahwa perbuatan yang dilakukan Slamet Ma’arif pada saat itu belum bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Berarti ditutup (kasusnya),” kata Agus.

Samet Ma’arif sebelumnya dijerat Pasal 492 dan 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye.

Dugaan pelanggaran dilakukan saat dia menjadi pembicara dalam tablig akbar PA 212 di Solo pada 13 Januari 2019.
(fdn/jbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

12 Ribu Personel TNI-Polri Amankan Munajat 212 di Monas

Liputan6.com, Jakarta Ribuan aparat gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta, diterjunkan untuk pengamanan Munajat 212 yang akan digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Rencananya, kegiatan itu akan diisi dengan ceramah dari para ulama.

“Ada sekitar 12 ribu personel gabungan, nanti dari siang kita lakukan apel. Itu kan acaranya malam,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono kepada merdeka.com, Rabu (20/2).

Argo mengatakan, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan acara Munajat 212. Rencananya, akan ada ribuan orang yang akan menghadiri acara tersebut.

“Intinya kami siap untuk melakukan pengamanan,” kata Argo.

Argo melanjutkan, pihaknya telah menyiapkan strategi untuk mengamankan kegiatan. Selain pengamanan, rekayasa lalu lintas juga dilakukan di sekitaran Monas.

2 dari 3 halaman

Doa Pilpres Aman

Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mengatakan, Munajat 212 digelar untuk mendoakan kesuksesan Pilpres dan Pemilu 2019.

“Ini doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara Insya Allah saya akan hadir di malam munajat duduk bersama para habaib, kiai dan para tokoh berdoa bersama untuk keselamatan bersama Insya Allah saya akan hadir,” kata Slamet di Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/2).

Ia mengaku tak mengetahui apakah paslon capres-cawapres nomor urut 01 dan 02 diundang dalam acara tersebut.

“Saya serahkan ke panitia, yang jelas saya tahu pimpinan partai-partai diundang, itu yang saya tahu,” ucapnya.

Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) itu membantah bahwa acara doa bersama tersebut berkaitan dengan politik. Namun Menurutnya lumrah bila kegiatan tersebut dinilai bermuatan politis.

“Yang penting isi dari acara itu adalah niatan kita untuk mengetuk pintu langit munajat kepada Allah untuk keselamatan bangsa dan negara kita,” dia menandaskan.


Reporter: Ronald, Muhammad Genantan Saputra

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

4 Jaksa Teliti Berkas Perkara Ketua Alumni 212 Slamet Ma’arif

Liputan6.com, Solo – Kejaksaan Negeri Surakarta menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dengan nomor SPDP/24/II/RES.1.24/2019/Reskrim tanggal 4 Februari 2019 dalam perkara dugaan tindak pidana pemilu Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI Mukri mengatakan dengan diterimanya SPDP tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta telah menerbitkan surat perintah penunjukan tim jaksa penuntut umum.

“Tim JPU Kejaksaan Negeri Surakarta yang ditunjuk beranggotakan empat orang jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti berkas perkara hasil penyidikan perkara yang dimaksud,” ujar Mukri.

Saat ini Kejaksaan Negeri Surakarta masih menunggu pengiriman berkas perkara dari Penyidik Kepolisian Resor Kota Surakarta.

Ada pun Slamet Maarif diduga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j atau Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

 

2 dari 3 halaman

Sesuai Prosedur

Sebelumnya, Polresta Surakarta menetapkan Slamet sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Pemilu. Hal itu terkait orasi Slamet dalam acara Tabligh Akbar PA 212 di Solo, Jawa Tengah yang digelar pada 13 Januari 2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan penetapan Slamet Maarif sebagai tersangka sudah melalui prosedur hukum yang berlaku.

“Semua berproses hukum. Kami menjunjung persamaan kedudukan di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” kata Brigjen Dedi.

Polri tidak bekerja sendiri dalam mengusut kasus ini, melainkan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: