Maaf Prabowo di Akhir Drama Tampang Boyolali

Liputan6.com, Jakarta – Pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang dianggap menyinggung warga dengan menyebut ‘tampang Boyolali‘ berbuntut panjang. Kendati telah meminta maaf, namun desakan sejumlah pihak agar laporan kepada pihak kepolisian atas kasus tersebut tetap dilanjutkan.

Tak hanya jalur hukum, aksi protes turun ke jalan juga dilakukan oleh warga di Boyolali. Aksi itu bahkan diikuti oleh Bupati setempat, Seno Samudro.

Aksi Seno ini mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Kubu Prabowo-Sandi menilai keterlibatan Bupati Boyolali dalam unjuk rasa bertajuk Aksi Bela Tampang Boyolali ini melanggar aturan sebagai pejabat negara.

“UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu melarang seorang pejabat melakukan membuat kebijakan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau yang merugikan salah satu pasangan calon. Soal penyebaran kebencian jadi ada beberapa kalimat yang menurut bukti dan rekaman yang kami dapat, ada dugaan penggunaan kalimat yang sangat-sangat keterlaluan dan sangat kasar,” ujar Anggota Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Habiburokhman di Jakarta,  Rabu, 7 November 2018. 

Bakal calon presiden Prabowo Subianto mengkritisi kondisi ekonomi terkini di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (7/9). Prabowo Subianto merasa prihatin atas kondisi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sementara, anggota tim advokasi Prabowo-Sandi lainnya Ferdinand Hutahaean mengatakan apa yang dilakukan Seno sarat muatan politis dan tidak pantas dilakukan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat.

“Memang peristiwa ini menjadi sarat politik yang tidak beradab, dengan mengajak semua pihak untuk hijrah ternyata pendukungnya malah masih bermai-main di politik tidak beradab,” ujar politikus Partai Demokrat itu. 

Pembelaan justru disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, politikus PDI Perjuangan itu menilai apa yang dilakukan Seno merupakan upaya kepala daerah membela warganya.

“Bupati kan punya hak untuk menjaga kehormatan dan harga diri daerah dan masyarakatnya,” kata Tjahjo di di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Rabu (7/11/2018).

Dia menjelaskan siapapun tidak bisa disalahkan. Sebab dalam hal ini, kata Tjahjo, Seno membela harga diri Boyolali.

“Soal ada yang memprotes, silakan memprotes. Tapi dia membela harga diri, kehormatan daerah yang dia pimpin, harga diri dan kehormatan masyarakat yang dia pimpin,” ungkap Tjahjo.

Sementara soal makian Seno kepada Prabowo, Tjahjo menolak menanggapi. Dia pun mempersilahkan masyarakat yang tidak setuju untuk melaporkan ke Bawaslu. “Itu kan manusia. Silakan dalam konteks pileg pilpres kalau memang enggak setuju silakan laporkan kepada bawaslu,” ungkap Tjahjo.

Pembelaan juga disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, dia mengatakan, sikap Bupati Seno adalah wajar. Menurutnya, apa yang disampaikan Seno saat aksi berlangsung untuk mengajarkan Prabowo agar hati-hati dalam berbicara.

“Apa yang dilakukan oleh Pak Seno masih wajar, beliau mengawal rakyatnya. Dengan demikian demonstrasi berlangsung tertib dan damai. Apa yang dilakukan sebagai bagian pendidikan politik untuk disampaikan ke Pak Prabowo, agar berhati-hati dalam berbicara dan jangan eksploitir kemiskinan rakyat hanya untuk tujuan kekuasaan politik,” ucap Hasto dalam keterangannya, Selasa, 6 November 2018.

Dia memandang, laporan terhadap Bupati Seno jelas berlebihan. Kubu Prabowo semestinya mengambil pelajaran dari aksi warga Boyolali soal tata krama dalam berpolitik.

“Dari kasus tersebut, sebaiknya kita mengambil pelajaran tentang pentingnya tata krama politik dan perlunya bagi pemimpin politik untuk memahami kultur budaya bangsanya sendiri,” ungkap Hasto.

Selain itu, kata Hasto, aksi tersebut juga harus menjadi pelajaran soal pemahaman adat ketimuran. Sebab, menurutnya, gaya pidato Prabowo lebih cocok dipakai dalam budaya barat.

“Apa yang disampaikan Pak Prabowo hanya pas dalam budaya barat. Mungkin karena Pak Prabowo lama hidup di luar negeri sehingga tidak memahami tepo sliro dalam budaya Jawa, ataupun kurang paham budaya Indonesia karena masa kecilnya dibesarkan di negara barat. Semua pihak sebaiknya mengambil pelajaran tersebut bahwa di dalam politik disiplin berbicara dan pemahaman kuktur bangsa itu sangat penting,” tegas Hasto.

Dalam kontestasi politik yang bermartabat, lanjutnya, isu terkait perbedaan kelas antara si kaya dan si miskin sebaiknya tidak digunakan.

“Pemimpin, terlebih calon presiden, seharusnya menampilkan gagasan positif bagaimana menggelorakan harkat dan martabat rakyatnya, sehingga meskipun secara lahir nampak biasa, namun punya kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Gaya keras pidato Pak Prabowo dengan model kontrasting kelas kaya dengan sebaliknya adalah kemunduran kualitas demokrasi,” jelas Hasto.

Hasto meminta Prabowo memahami bahwa menjadi petani, pedagang pasar, tukang jamu, bahkan tukang sapu adalah kerja yang bermartabat. Selama semua profesi itu dilakukan dengan penuh rasa percaya diri.

“Tukang sapu pun punya tugas penting, membawa lingkungan menjadi bersih. Tukang sapu dilihat fungsinya mampu memerindah alam raya, mewayu hayuning bawana. Jadi perannya juga penting. Hal inilah yang seharusnya dilihat Pak Prabowo. Sayang Beliau kurang memahami kultur timur,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *